new jurnal ilmiah dunia ilmu vol. 6 no. 1 juli 2020 · 2020. 9. 3. · jurnal ilmiah dunia ilmu...
TRANSCRIPT
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
PENGARUH PAJAK, TAX MINIMIZATION DAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN
TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2016-2018
Oleh :
Rika Mei Hayani Ginting, S.E., M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi)
Emitrisia Purba (Siswa Fakultas Ekonomi)
Universitas Sari Mutiara Medan
ABSTRACT
The purpose of this study was to test the application of taxes, tax
minimization and good corporate (GCG) indications of transfer pricing. The
dependent variable in this study is transfer pricing.
The population in this study are manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period of 2016-2018. The number of
samples used was 117 companies using purposive sampling method. The data
processing program uses SPSS (Statictical Product and Service Solution) version
22. The analytical method used in this study is multiple linear regression,
coefficient of determination (R2) and correlation (R), partial test (t-test), and
simultaneous test (F-test).
he results showed that the tax variable had no effect on the indication of
transfer pricing. The tax minimization variable influences the indication of
transfer pricing. Good Corporate Governance (GCG) variable influences the
indication of transfer pricing. Based on the results of the simultaneous test (F-
test), tax variables, Tax Minimization and Good Corporate Governance (GCG)
together influence the indication of transfer pricing for manufacturing companies
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018.
Keywords: Tax, tax minimization, good corporate governance and transfer
pricing.
PENDAHULUAN
Pesatnya pertumbuhan
kegiatan ekonomi internasional turut
merangsang berkembangnya
perusahaan multinasional. Dalam
perusahaan multinasional terjadi
berbagai transaksi antar anggota
(divisi), salah satunya adalah
penjualan barang atau jasa. Sebagian
besar transaksi bisnis tersebut
biasanya terjadi di antara perusahaan
yang berelasi atau antar perusahaan
yang mempunyai hubungan
istimewa. Penentuan harga atas
berbagai transaksi antar anggota
(divisi) tersebut dikenal dengan
sebutan transfer pricing/harga
transfer (Mardiasmo, 2008 : 1-2).
Transfer pricing merupakan
suatu kebijakan perusahaan dalam
menentukan harga transfer suatu
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
transaksi baik itu barang, jasa, harta
tak berwujud, ataupun transaksi
finansial yang dilakukan oleh
perusahaan. Terdapat dua kelompok
transaksi dalam transfer pricing,
yaitu intra-company dan inter-
company transfer pricing. Intra-
company transfer pricing merupakan
transfer pricing antar divisi dalam
satu perusahaan. Sedangkan inter-
company transfer pricing merupakan
transfer pricing antara dua
perusahaan yang mempunyai
hubungan istimewa. Transaksinya
sendiri bisa dilakukan dalam satu
negara (domestic transfer pricing),
maupun dengan negara yang berbeda
(international transfer pricing),
(Setiawan, 2014). Transfer pricing
menimbulkan beberapa masalah
menyangkut bea cukai, pajak,
ketentuan anti dumping, persaingan
usaha yang tidak sehat dan masalah
internal manajemen. Keputusan
transfer pricing juga dapat
menimbulkan adanya masalah
kepentingan diantara pemegang
saham mayoritas dan minoritas
dengan melihat persentase
kepemilikan sahamnya. Melakukan
transfer pricing bisa menjadi suatu
masalah bagi perusahaan, namun
bisa juga menjadi suatu peluang
penyalahgunaan perusahaan yang
mengejar laba yang tinggi tetapi
dengan cara melakukan transaksi
penjualan kepada perusahaan
berafiliasi atau pihak berelasi
(hubungan istimewa) diluar
Indonesia yang memiliki tarif pajak
yang rendah atau bahkan negara
yang berstatus tax heaven country.
Adanya permasalahan yang
disebabkan oleh praktik transfer
pricing tidak luput dari beberapa
faktor yang mempengaruhi. Faktor-
faktor yang mempengaruhi adanya
praktik transfer pricing pada
perusahaan masih terus dikaji karena
melihat hasil penelitian terdahulu
yang masih menunjukan hasil yang
kontradiksi (research gap), dimana
terjadi inkonsistensi atau ketidak
konsistenan. Hal ini dikarenakan
ruang lingkup dan bentuk penelitian
yang berbeda-beda. Peneliti akan
mengkaji kembali beberapa variabel
yang dapat mempengaruhi praktik
transfer pricing dalam perusahaan,
variabel yang akan diuji yakni pajak,
tax minimization, dan good
corporate governance (GCG).
Beban pajak yang semakin
besar memicu perusahaan untuk
melakukan transfer pricing dengan
harapan dapat menekan beban
tersebut. Transfer pricing dalam
transaksi penjualan barang atau jasa
dilakukan dengan cara memperkecil
harga jual antara perusahaan dalam
satu grup dan mentransfer laba yang
diperoleh kepada perusahaan yang
berkedudukan di negara yang
menerapkan tarif pajak yang rendah.
Oleh karena itu, transfer pricing
kemudian menjadi isu klasik di
bidang perpajakan, khususnya
menyangkut transaksi internasional
yang dilakukan oleh perusahaan
multinasional, Namun karena belum
tersedianya alat, tenaga ahli, dan
peraturan yang baku maka
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
pemeriksaan transfer pricing sering
kali dimenangkan oleh wajib pajak
dalam pengadilan pajak sehingga
perusahaan multinasional semakin
termotivasi untuk melakukan
transfer pricing (Lingga, 2012: 220).
Ada beberapa alasan atau
faktor perusahaan multinasional
melakukan transfer pricing. Salah
satunya adalah alasan pajak. Tujuan
dilakukan transfer pricing adalah
untuk mengakali jumlah laba
perusahaan sehingga pajak yang
dibayar dan dividen yang dibagikan
menjadi rendah. Hal ini
membuktikan bahwa motivasi pajak
memiliki peran yang tinggi dalam
mempengaruhi keputusan melakukan
transfer pricing. Melalui praktik
transfer pricing, tax minimization
dilakukan dengan cara mengalihkan
penghasilan serta biaya suatu
perusahaan yang mempunyai
hubungan istimewa kepada
perusahaan di negara lain yang tarif
pajaknya berbeda. Hal ini didukung
oleh penelitian (Rahayu, 2010 : 64),
ia menemukan bahwa modus transfer
pricing dilakukan dengan cara
merekayasa pembebanan harga
transaksi antar perusahaan yang
mempunyai hubungan istimewa
dengan tujuan untuk meminimalkan
beban pajak terutang secara
keseluruhan.
Faktor lain yang mampu
mempengaruhi perusahaan
melakukan transfer pricing adalah
tata kelola perusahaan (good
corporate governance). Good
corporate governance (GCG)
menjalankan dan mengembangkan
perusahaan dengan bersih, patuh
pada hukum yang berlaku dan peduli
terhadap lingkungan yang dilandasi
nilai-nilai sosial budidaya yang
tinggi. Unsur-unsur dari good
corporate governance (GCG) di
antaranya adalah Pemegang saham,
Direksi, Dewan Komisaris, Manajer,
Karyawan, Komite Audit, Investor,
Akuntan Publik, dan lain sebagainya
(Sutedi, 2012 : 12). Perusahaan yang
memiliki tata kelola yang baik akan
mempertimbangkan segala
kegiatannya, terutama untuk kegiatan
yang menyimpang dari aturan. Hal
ini dapat memungkinkan good
corporate governance (GCG) dapat
mempengaruhi perusahaan dalam
melakukan transfer pricing.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang
masalah yang telah diuraikan diatas,
maka rumusan masalah yang akan
dibahas adalah sebagai berikut :
1. Apakah pajak berpengaruh
terhadap indikasi melakukan
transfer pricing pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018?
2. Apakah Tax minimization
berpengaruh terhadap indikasi
melakukan transfer pricing pada
perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia tahun2016-2018?
3. Apakah Good Corporate
Governance (GCG) berpengaruh
terhadap indikasi melakukan
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
transfer pricing pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018 ?
4. Apakah ke-empat variabel
tersebut berpengaruh secara
simultan terhadap indikasi
melakukan transfer pricing pada
perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia tahun 2016-
2018?
LANDASAN TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Agensi
Teori keagenan
mendeskripsikan hubungan antara
pemegang saham (stakeholders)
sebagai prinsipal dan manajemen
sebagai agen. Manajemen merupakan
pihak yang dikontrak oleh pemegang
saham untuk bekerja demi
kepentingan pemegang saham.
Karena mereka dipilih, maka pihak
manejemen harus
mempertanggungjawabkan semua
pekerjaannya kepada pemegang
saham.
Jensen dan Meckling (2014)
pertama kali menjelaskan hubungan
antara manajemen perusahaan (agen)
dengan pemegang saham (principal)
dalam teori keagenan. Hubungan
keagenan muncul ketika terdapat
kontrak antara satu pihak dengan
pihak lainnya untuk melakukan jasa
demi kepentingan principal (Brundy,
2014 : 4). Tujuan adanya pemisahan
pengelolaan dari kepemilikan
perusahaan yaitu, agar pemilik
perusahaan (pemegang saham)
memperoleh keuntungan yang
semaksimal mungkin dengan biaya
yang seefisien mungkin dengan
dikelolanya perusahaan oleh tenaga-
tenaga profesional (Sutedi, 2012 :
10).
Penyerahan kewenangan dari
prinsipal kepada agen menimbulkan
masalah informasi asimetris antara
prinsipal sebagai pemegang saham
dan agen sebagai pengelola
perusahaan. Sifat struktur
kepemilikan dari suatu perusahaan
dapat mempengaruhi jenis masalah
keagenan yang besar
kemungkinannya adalah konflik
antara pemegang saham dan manager
(Jensen dan Meckling dalam Brundy,
2014 : 4). Konflik yang timbul
karena adanya ketidaksesuaian
informasi, menyebabkan manajer
memiliki informasi lebih banyak
dibandingkan pemegang saham.
Sementara ketika struktur
kepemilikan terkosentrasi, dalam
artian satu pihak memiliki
pengendalian atas perusahaan, maka
masalah keagenan yang muncul akan
berbeda, yaitu dimana masalah
manager dengan pemegang saham
berubah menjadi pemegang saham
mayoritas dengan pemegang saham
minoritas (Clanssens et al., 2014 : 4).
Beberapa faktor yang menyebabkan
munculnya masalah keagenan yaitu:
1. Moral Hazard
Biasanya terjadi pada
perusahaan besar yang memiliki
kompleksitas pekerjaan yang
tinggi, dimana seorang manajer
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
dapat melakukan pekerjaan yang
tidak seluruhnya diketahui oleh
pemegang saham maupun pihak
kreditur. Hal ini dapat
memungkinkan manajer
melakukan kegiatan diluar
kontrak yang disepakati antara
manajer dan pemegang saham.
2. Penahanan Laba (Earning
Retention)
Masalah ini berkisar pada
kecenderungan untuk melakukan
investasi yang berlebihan oleh
pihak manajemen (agen) melalui
peningkatan dan pertumbuhan
dengan tujuan untuk
memperbesar kekuasaan,
prestise, atau penghargaan bagi
dirinya, namun dapat
menghancurkan kesejahteraan
pemegang saham.
3. Horison Waktu
Konflik ini muncul dari akibat
kondisi arus kas, dimana
pemegang saham lebih
menekankan pada arus kas untuk
masa mendatang yang
kondisinya belum pasti,
sedangkan manajemen
cenderung lebih menekankan
kepada hal-hal yang berkaitan
dengan pekerjaan mereka.
Perbedaan horizon waktu inilah
yang menyebabkan konflik
antara manajemen dan
pemegang saham.
4. Penghindaran Risiko Manajerial
Masalah ini muncul ketika ada
batasan diversifikasi portofolio
yang berhubungan dengan
pendapatan manajerial atas
kinerja yang dicapainya,
sehingga manajer akan berusaha
meminimalkan risiko saham
perusahaan dari keputusan
investasi yang meningkatkan
risikonya. Misalnya manajemen
lebih senang dengan pendanaan
ekuitas dan berusaha
menghindari peminjaman utang,
karena mengalami kebangkrutan
atau kegagalan.
Dari pemaparan yang telah
dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa
masalah-masalah keagenan dapat
muncul karena terdapat pihak-pihak
yang berbeda kepentingan tetapi
saling bekerja sama dalam
pembagian tugas yang berbeda.
Masalah-masalah ini dapat
merugikan para pemegang saham
karena tidak terlibat langsung dalam
operasional perusahaan sehingga
sulit untuk mengakses informasi
yang memadai.
Namun, masalah-masalah antara
pemegang saham dan agen dapat
dikurangi dengan upaya pensejajaran
kepentingan kedua belah pihak.
Kehadiran kepemilikan saham oleh
manajerial (insider ownership) dapat
digunakan untuk mengurangi agency
cost yang berpotensi timbul, karena
dengan memiliki saham perusahaan
diharapkan manajer merasakan
langsung manfaat dari setiap
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
keputusan yang diambilnya
(Nurjanah et al., 2014 : 34 ). Tiga
biaya keagenan yaitu monitoring
cost, bonding cost dan residual loss.
Monitoring cost merupakan biaya
yang timbul dan ditanggung oleh
principal untuk memonitor prilaku
agen. Bonding cost merupakan biaya
yang ditanggung oleh agent untuk
menetapkan dan mematuhi
mekanisme bahwa agen akan
bertindak untuk kependingan
principal. Sedangkan residual loss
adalah sebuah pengorbanan yang
berupa berkurangnya kemakmuran
principal sebagai akibat dari
perbedaan keputusan agent dan
keputusan principal (Godfrey,2010 :
18).
Pengertian Pajak
Pengertian pajak adalah iuran
rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan
untuk membayar pengeluaran umum
(Rochmat Soemitro, 2006 : 1).
Pajak mempunyai peranan
yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara, maka pajak
mempunyai beberapa fungsi, antara
lain:
1. Fungsi Anggaran (Budgetair),
yaitu pajak dijadikan alat untuk
memasukkan dana secara
optimal ke kas negara
berdasarkan undang-undang
perpajakan yang berlaku,
sehingga pajak berfungsi
membiayai seluruh pengeluaran-
pengeluaran yang berkaitan
dengan proses pemerintahan.
Pajak digunakan untuk
pembiayaan rutin, seperti:
belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan, dan lainnya.
Untuk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan
dari tabungan pemerintah, yaitu
penerimaan dalam negeri
dikurangi pengeluaran rutin.
Tabungan pemerintah tersebut
ditingkatkan terus dari tahun ke
tahun sesuai kebutuhan
pembiayaan pembangunan yang
semakin meningkat.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend),
yaitu pajak digunakan
pemerintah sebagai alat untuk
mencapai tujuan tertentu dan
pelengkap dari fungsi anggaran.
Pemerintah dapat mengatur
pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Contohnya:
dalam rangka penanaman modal,
baik dalam negeri maupun luar
negeri, diberikan berbagai
macam fasilitas keringanan
pajak. Dalam rangka melindungi
produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea
masuk yang tinggi untuk produk
luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak
membuat pemerintah memiliki
dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan
dengan stabilitas harga, sehingga
inflasi dapat dikendalikan. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
jalan mengatur peredaran uang
di masyarakat, pemungutan
pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan,
yaitu pajak digunakan untuk
membiayai semua kepentingan
umum. Termasuk untuk
membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, sehingga
dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Terdapat 3 Sistem Pemungutan
Pajak yaitu sebagai berikut :
1. Official Assesment System adalah
suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menen
tukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assesment System adalah
suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk
menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang.
3. With Holding System adalah
suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan
fiskus dan bukan wajib pajak
yang bersangkutan) untuk mene
ntukan besarnya pajak yang terut
ang oleh wajib pajak.
PAJAK PENGHASILAN
Undang-undang No.7 Tahun
1984 tentang Pajak Penghasilan
(PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984.
Undang-undang ini telah beberapa
kali mengalami perubahan dan
terakhir kali diubah dengan Undang-
undang No. 17 Tahun 2000. Undang-
undang pajak penghasilan (PPh)
mengatur pajak atas penghasilan
(laba) yang diterima atau diperoleh
orang pribadi maupun badan.
Undang-undang PPh mengatur
subyek pajak, objek pajak, serta cara
menghitung dan cara melunasi pajak
yang terutang. Undang-undang PPh
juga lebih memberikan fasilitas
kemudahan dan keringanan bagi
wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Undang-
undang PPh menganut asas materiil,
artinya penentuan mengenai pajak
yang terutang tidak tergantung
kepada surat ketetapan pajak.
Subjek Pajak
Subjek Pajak Penghasilan
dikenakan terhadap subyek pajak
atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak.
Yang menjadi subjek pajak adalah :
1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari PT, CV,
perseroan lainnya, BUMN/BUMD
dengan nama dan bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi
lembaga dan bentuk badan
lainnya.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
Objek pajak
Penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib
pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar negeri
yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau menambah kekayaan wajib
pajak yang bersangkutan dengan
nama bentuk apapun.( Mardiasmo,
2016 : 109). Penghasilan tersebut
dapat dikelompokkan menjadi :
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan pekerjaan
bebas,seperti gaji, honorarium,
penghasilan dari praktik dokter,
notaris,aktuaris, akuntan,
pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari modal atau
penggunaan harta, seperti, sewa,
bunga,dividen, royalti,
keuntungan dari penjualan harta
yang tidak digunakan, dan
sebagainya.
3. Penghasilan dari usaha atau
kegiatan.
4. Penghasilan lain-lain yaitu
penghasilan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam salah
satu ketiga kelompok
penghasilandiatas, seperti:
a. keuntungan karena pembebasan
utang
b. keuntungan karena selisih kurs
c. selisih lebih karena penilaian
kembali aktiva tetap
d. hadiah undian
Bagi wajib pajak dalam
negeri, yang menjadi objek pajak
adalah penghasilan baik yang
berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia. Sedangkan bagi
wajib pajak luar negeri,
yang menjadi objek pajak
hanya penghasilan yang berasal
dari Indonesia saja.
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang telah
memenuhi kewajiban subjektif dan
objektif. Perbedaan wajib pajak
dalam negeri dan pajak luar negeri,
dapat dilihat di bawah ini.
Good Corporate Governance (GCG)
Good corporate governance
(GCG) adalah konsep untuk
meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas. Good corporate
governance (GCG) secara definitive
merupakan sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan
untuk menciptakan nilai tambah
(value added) atau untuk mengukur
sejauh mana kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba untuk
semua shareholders (pemegang
saham). Konsep good corporate
governance (GCG) di Indonesia
dapat diartikan sebagai konsep
pengelolaan perusahaan yang baik
(Supriyanto, 2014 : 17).
Good Corporate Governance
(GCG) adalah seperangkat peraturan
yang mengatur hubungan antara
pemegang saham, pengelola
perusahaan, pihak kreditor,
pemerintah, karyawan serta
pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak- hak dan kewajiban
mereka, atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan (YYPMI,
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
2002 : 21). The Indonesian Institute
For Corporate Governance
mendefinisikan Good Corporate
Governance (GCG) sebagai proses
dan struktur yang diterapkan dalam
menjalankan perusahaan dengan
tujuan utama meningkatkan nilai
pemegang saham dalam jangka
panjang, dengan tetap
memperhatikan kepentingan
stockholders yang lain.
Ada dua hal yang ditekankan
dalam konsep ini. Pertama,
pentingnya hak pemegang saham
untuk memperoleh informasi dengan
benar (akurat) dan tepat waktunya.
Kedua, kewajiban perusahaan untuk
melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat, tepat
waktu dan trasnparan terhadap semua
informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan dan stakeholders.
Penerapan prinsip good corporate
governance (GCG) dalam dunia
usaha saat ini merupakan suatu
tuntutan agar perusahaan-perusahaan
tersebut dapat tetap eksis dalam
persaingan global. Penerapan good
corporate governance (GCG) dalam
suatu perusahaan sendiri mempunyai
tujuan-tujuan strategis yaitu sebagai
berikut :
1. Untuk dapat mengembangkan
dan meningkatkan nilai
perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber
daya dan resiko secara lebih
efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan
disiplin dan tanggung jawab dari
organ perusahaan demi menjaga
kepentingan para shareholder,
stakeholder dan stockholder
perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kontribusi
perusahaan (khususnya
perusahaan-perusahaan
pemerintah) terhadap
perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional
dan
6. Mensukseskan program privat
perusahaan-perusahaan
pemerintah.
Adapun Prinsip-prinsip good
corporate governance
(GCG) dalam hal ini meliputi:
1. Transparansi (Transparency),
yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam
mengemukakan
informasimateriil dan relevan
mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (Independecy),
yaitu suatu keadaan dimana
perusahaandikelola secara
professional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (Accountability),
yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organisasi
sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara
efektif.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
4. Pertanggungjawaban
(Responsibility), yaitu
kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu
keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak Stakeholders
yang timbul berdasarkan
perjanjian dan perundang-
undangan yang berlaku.
Good Corporate Governance
(GCG) pada dasarnya merupakan
suatu sistem (input, process, output)
dan seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara berbagai
pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terutama dalam arti
sempit hubungan antara pemegang
saham, dewan komisaris, dan dewan
direksi demi tercapainya tujuan
perusahaan. Good Corporate
Governance (GCG) dimasukkan
untuk mengatur hubungan-hubungan
ini dan mencegah terjadinya
kesalahan-kesalahan signifikan
dalam strategi perusahaan dan untuk
memastikan bahwa kesalahan-
kesalahan yang terjadi dapat
diperbaiki segera.
Good Corporate Governance
(GCG) diperlukan untuk mendorong
terciptanya pasar yang efisien,
transparan dan konsisten dengan
peraturan perundang-undangan.
Penerapan good corporate
governance (GCG) perlu didukung
oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu Negara dan
perangkatnya sebagai regulator,
dunia usaha sebagai pelaku pasar,
dan masyarakat sebagai pengguna
produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip efisiensi dan penciptaan
keuntungan ekonomi dalam kerangka
fungsionalisme ini memang pertama-
tama diterapkan dalam prinsip tata
kelola organisasi perusahaan.
Namun, prinsip tata kelola berbasis
cara pandang fungsional juga sering
diterapkan pada organisasi lain,
seperti lembaga pendidikan, lembaga
sosial, dan bahkan lembaga
keagamaan. Pendekatan
fungsionalisme yang berorientasi
pada efisiensi ini sering disebut
sebagai pendekatan disiplin karena
guna menjaga agar efisiensi terus
terjaga sehingga keuntungan
ekonomi yang tinggi dapat dicapai
maka diperlukan disiplin dan
pengawasan (Sedarmayanti, 2017 :
56).
Transfer Pricing
Definisi Transfer Pricing
Dalam sebuah organisasi
yang terdesentralisir, keluaran dari
sebuah divisi digunakan sebagai
pemasukan bagi divisi lain.
Transaksi yang terjadi diantara divisi
terkait menimbulkan mekanisme
transfer pricing yaitu harga yang
digunakan untuk membeli barang
antara satu divisi dengan divisi lain.
Transfer pricing sebagai suatu harga
jual khusus yang dipakai dalam
pertukaran antar divisional untuk
mencatat pendapatan divisi penjual
(selling division) dan biaya divisi
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
pembeli (buying divison),(Henry
Simamora, 2013 : 273 )
(Yuniasih et al., 2013 : 143)
menyebutkan bahwa Transfer
pricing adalah harga yang
terkandung pada setiap produk atau
jasa dari satu divisi yang di transfer
ke divisi yang lain dalam perusahaan
yang sama atau antar perusahaan
yang mempunyai hubungan
istimewa. Transfer pricing sering
juga disebut dengan intracompany
pricing, intercorporate pricing,
interdivisional atau internal pricing
yang merupakan harga yang
diperhitungkan untuk keperluan
pengendalian manajemen atas
transfer barang dan jasa antar
anggota (grup perusahaan).
Menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7
Tahun 2010, pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa
adalah bila satu pihak mempunyai
kemampuan untuk mengendalikan
pihak lain, atau mempunyai
pengaruh signifikan atas pihak lain
dalam mengambil keputusan.
Transaksi antara pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa
adalah suatu pengalihan sumber
daya, atau kewajiban antara pihak-
pihak yang mempunyai hubungan
istimewa, tanpa menghiraukan
apakah suatu harga diperhitungkan.
Menurut Henry Simamora,
(2013 : 270) menyebutkan bahwa
tujuan penetapan harga transfer
adalah untuk mentransmisikan data
keuangan diantara departemen-
departemen atau divisi-diisi
perusahaan pada waktu mereka
saling menggunakan barang dan jasa
satu sama lain. Selain itu, transfer
pricing digunakan untuk
mengevaluasi kinerja divisi dan
memotivasi manajer divisi penjual
dan divisi pembeli menuju
keputusan-keputusan yang serasi
dengan tujuan perusahaan secara
keseluruhan. Dari beberapa
pengertian diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa transfer pricing
adalaha keputusan yang diambil oleh
perusahaan untuk menentukan harga
atas transaksi barang dan jasa yang
terjadi dengan perusahaan yang
memiliki hubungan istimewa sesuai
dengan prinsip kewajaran.
1.1 Kerangka Konseptual
Kerangka pemikiran dalam
penelitian ini menunjukkan pengaruh
variabel independen terhadap variabel
dependen. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah pajak, tax
minimization dan good corporate
governance (GCG). Sedangkan
variabel dependennya adalah transfer
pricing. Adapun kerangka pemikiran
dalam penelitian ini dapat dilihat pada
gambar berikut :
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
H₁
H₂
H₃
H₄
Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual
1.2 Perumusan Hipotesis
Menurut Sugiyono (2014 : 93)
menyatakan bahwa hipotesis
merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah dalam
penelitian, oleh karena itu rumusan
masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Dikatakan sementara, karena
jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan,
belum didasarkan pada fakta-fakta
empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data.
Berdasarkan rumusan masalah
dan skema kerangka konseptual
diatas maka dapat dikemukakan
beberapa hipotesis
yang akan diuji dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Pengaruh pajak terhadap indikasi
melakukan Transfer Pricing
Berbagai penelitian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan transfer pricing
perusahaan telah dilakukan Yuniasih,
Rasmini, dan Wirakusuma (2012)
melakukan penelitian pada
perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2010-2013. Hasil
penelitian menemukan adanya
pengaruh positif pajak terhadap
keputusan transfer pricing
perusahaan. Beban pajak yang
semakin besar memicu perusahaan
untuk melakukan
Pajak (X1)
Transfer Pricing
(Y)
Tax Minimization (X2)
Good Corporate
Governance (X3)
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
transfer pricing dengan
harapan dapat menekan beban
tersebut. Suatu perusahaan yang
melakukan bisnis multinasional,
dalam hal ini ekspor dan impor akan
menghadapi berbagai jenis pajak.
Perbedaan beban pajak dalam bisnis
multinasional sudah biasa terjadi.
Sehingga negaranegara dengan
perusahaannya yang kurang maju
sering mengenakan tarif pajak yang
lebih rendah, sedangkan negara-
negara dengan perusahaannya yang
maju justru mengenakan tarif pajak
yang tinggi.
Dengan adanya hal tersebut,
maka perusahaan-perusahaan maju
akan berpikir bagaimana caranya
untuk menekan pajak mereka karena
pajak merupakan pengurang laba.
Apabila pajak dapat ditekan, maka
dapat mengurangi cost perusahaan.
Salah satu cara yang digunakan
untuk menekan pajak adalah transfer
pricing. Melalui transfer pricing ini
perusahaan multinasional yang
bersangkutan dapat menggeser
kewajiban perpajakannya dari
anggota atau anak perusahaannya di
negara-negara yang menetapkan tarif
pajak yang lebih tinggi (high tax
country) ke anggota atau anak
perusahaannya di negaranegara yang
menetapkan tarif pajak yang lebih
rendah (low tax country). Apabila
dalam suatu perusahaan terdapat
pajak yang tinggi, maka tingkat
kegiatan transfer pricing perusahaan
tersebut ke anggota atau anak
perusahaannya yang menerapkan
tarif pajak lebih rendah akan
meningkat dan sebaliknya.
Berdasarkan rumusan di atas maka
hipotesis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
H1: Pajak berpengaruh terhadap
indikasi melakukan transfer
pricing pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2016-2018.
2. Pengaruh Tax Minimization
terhadap indikasi melakukan
transfer pricing
Gusnardi (2009), menyebutkan
bahwa perusahaan multinasional
melakukan transfer pricing untuk
meminimalkan kewajiban pajak
perusahaan secara gobal. Motivasi
pajak dalam transfer pricing pada
perusahaan multinasional
dilaksanakan dengan cara
memindahkan penghasilan ke negara
dengan beban pajak terendah,
dimana negara tersebut memiliki
grup perusahaan atau divisi
perusahaan yang beroperasi.
Jacobus (2008), menemukan
bahwa transfer antar perusahaan
besar mengakibatkan pembayaran
pajak lebih rendah secara global pada
umumnya. Penelitian tersebut
menemukan bahwa perusahaan
multinasional memperoleh
keuntungan karena pergeseran
pendapatan dari negara dengan pajak
tinggi ke negara dengan pajak
rendah.
Kemudian, Swenson (2001)
menemukan bahwa tarif dan pajak
berpengaruh pada insentif untuk
melakukan transfer pricing.
Yuniasih et al., (2012),
mengungkapkan bahwa pajak
berpengaruh positif pada keputusan
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
perusahaan untuk melakukan
transfer pricing. Beban pajak yang
semakin besar memicu perusahaan
untuk melakukan transfer pricing
dengan harapan dapat menekan
beban tersebut. Karena dalam praktik
bisnis, umumnya pengusaha
mengidentikkan pembayaran pajak
sebagai beban sehingga akan
senantiasa berusaha untuk
meminimalkan beban tersebut guna
mengoptimalkan laba. Berdasarkan
rumusan di atas maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
H2: Tax minimization berpengaruh
terhadap indikasi melakukan
transfer pricing pada
perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun
2016-2018.
3. Pengaruh good corporate
governance (GCG) terhadap
indikasi melakukan transfer
pricing
Menurut Cadbury dalam
Sutedi, (2012:1) definisi dari good
corporate goverance (GCG) adalah
mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar tercapai
keseimbangan antara kekuatan dan
kewenangan perusahaan. Adapun
Center For European Policy Study
(CEPS) mendefinisikan good
corporate goverance sebagai seluruh
sistem yang dibentuk mulai dari hak
(right), proses dan pengendalian baik
yang ada di dalam maupun di luar
manajemen perusahaan dengan
catatan hak disini adalah hak dari
seluruh stakeholder dan tidak hanya
dari satu stakeholder saja. Prinsip-
prinsip dalam good corporate
governance (GCG) adalah:
1. Transparency
(Keterbukaan Informasi)
2. Accountability (Dapat
dipertanggung-jawabkan)
3. Fairness (Kejujuran)
4. Sustainability
(Kesinambungan)
Berdasarkan rumusan di atas
maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
H3: Good corporate governance
berpengaruh terhadap
indikasi melakukan transfer
pricing pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2016-2018.
4. Pengaruh Pajak, tax
minimization dan good
corporate governance (GCG)
terhadap indikasi melakukan
transfer pricing
Berdasarkan teori dan hasil
dari hipotesis pajak, hipotesis tax
minimization, dan hipotesis good
corporate governance (GCG) maka
dapat disimpulkan hipotesis
selanjutnya yang akan menjawab
apakah pajak, tax minimization dan
good corporate governance (GCG)
berpengaruh terhadap indikasi
melakukan transfer pricing
H4: Pajak, tax minimization dan
good corporate governance
(GCG) berpengaruh
terhadap indikasi
melakukan transfer pricing
pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar
di BEI tahun 2016-2018.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di
Perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama tahun 2016-2018. Jangka
waktu yang digunakan oleh peneliti
dalam melaksanakan penelitian ini
selama 6 (enam) bulan dimulai
pada bulan Maret - Agustus 2019.
Populasi
Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di dalam Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018. Yang
terdiri dari tiga sektor yaitu sektor
industri dasar dan kimia, sektor
aneka industri dan sektor barang
konsumsi yang terdaftar terdiri dari
142 perusahaan.
Sampel
Sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi atau Sampel
yang diambil dari populasi harus
benar-benar mewakili metode
pengambilan sampel yang akan
digunakan dalam penelitian ini
adalah metode purposive sampling.
Metode purposive sampling
merupakan pengambilan sampel
berdasarkan pertimbangan subjek
peneliti (judgement sampling),
(Sugiyono, 2017:81).
Alasan pemilihan sampel
dengan purposive sampling adalah
karena tidak semua sampel memiliki
kriteria yang sesuai dengan
penelitian ini. Oleh karena itu hanya
perusahaan-perusahaan tertentu yang
memenuhi kriteria yang hanya
dijadikan sampel. Pemilihan kriteria
didasarkan pada indikator setiap
variabel yang berkaitan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Objek Penelitian
Bursa Efek Indonesia
(BEI) atau Indonesia Stock
Exchange (IDX) adalah pihak yang
menyelenggarakan dan menyediakan
sistem juga sarana untuk
mempertemukan penawaran jual dan
beli Efek pihak-pihak lain dengan
tujuan memperdagangkan Efek di
antara mereka. Bursa Efek Indonesia
merupakan bursa hasil
penggabungan dari Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek
Surabaya (BES). Demi efektivitas
operasional dan transaksi,
Pemerintah memutuskan untuk
menggabung Bursa Efek Jakarta
sebagai pasar saham dengan Bursa
Efek Surabaya sebagai
pasar obligasi dan derivatif menjadi
BEI. Bursa hasil penggabungan ini
mulai beroperasi pada 1 Desember
2007.
BEI menggunakan sistem
perdagangan bernama Jakarta
Automated Trading System (JATS)
sejak 22 Mei 1995, menggantikan
sistem manual yang digunakan
sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009
sistem JATS ini sendiri telah
digantikan dengan sistem baru
bernama JATS-NextG. Bursa Efek
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
Indonesia juga memiliki visi dan
misi untuk mencapai tujuan
perusahaan. Visi Bursa Efek
Indonesia adalah untuk menjadi
bursa yang kompetitif dengan
kredibilitas tingkat dunia, dengan
misi yaitu menyediakan infrastruktur
untuk mendukung terselenggaranya
perdagangan efek yang teratur,
wajar, dan efisien serta mudah
diakses oleh seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders).
Statistik Deskriptif
Metode analisis statistik
deskriptif menurut Sugiyono,
(2016:147) merupakan Statistik yang
digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa
maksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau
generalisasi. Pengukuran yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah mean, standar deviasi, nilai
minimum dan nilai maksimum dari
masing-masing variabel yang
digunakan dalam penelitian.
Ringkasan statistik deskriptif dari
variabel-variabel penelitian tersebut
disajikan sebagai berikut :
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Diketahui jumlah sampel
yang digunakan terdiri dari 39
perusahaan dimana dalam penelitian
ini mengambil data perusahaan
selama 3 tahun yaitu tahun 2016
sampai dengan 2018. Maka dapat
dijelaskan bahwa :
1. Rata-rata pajak adalah -2409,97
dengan standar deviasi
24040,867. Nilai Maksimum
adalah 10,171 pada perusahaan
PT. Malindo Feedmill Tbk tahun
2017, dan nilai minimium -
260,000 pada perusahaan PT.
Kedawung Setia Industrial Tbk
tahun 2016.
2. Rata-rata Tax Minimization
adalah -79996,50 dengan standar
deviasi 110811.539. Nilai
maksimum 84,033 pada
perusahaan Pt. Ricky Putra
Globalindo Tbk tahun 2017 dan
nilai minimum -491,676 pada
perusahaan PT. Lion Metal
Works Tbk tahun 2017.
3. Rata-rata Good Corporate
Governance (GCG) adalah
4133.69 dengan standar deviasi
12075.185. Nilai maksimum
84550 pada perusahaan PT.
Ekadharma International Tbk
tahun 2016 dan nilai minimum
0,001 pada perusahaan PT. Star
Petrcohem Tbk tahun 2017.
4. Rata-rata Transfer Pricing
adalah 10229015638.48 dengan
standar deviasi
61102179050.261. Nilai
maksimum 415,080,462,642
pada perusahaan PT.Kedawung
Setia Industrial Tbk tahun 2017
dan nilai minimum 0,001 pada
perusahaan PT. Multi Bintang
Indonesia Tbk tahun 2018.
Analisis Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan
untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel terdistribusi normal
atau tidak. Pengujian normalitas
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
menggunakan metode Kolmogorov-
Smirnov test.
Hasil Uji Normalitas
Hasil uji normalitas
menunjukkan bahwa Kolmogorov-
Smirnov atau test statistic sebesar
0,441 dengan Asymp. Sig. (2-tailed)
tersebut lebih besar dari 0,05 (5%).
Maka disimpulkan data residual
memiliki distribusi normal.
Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas untuk
mengetahui apakah terdapat korelasi
atau hubungan diantara variabel-
variabel independen ada atau tidak
pada model regresi dan bertujuan
untuk menghindari kebiasan dalam
proses pengambilan kesimpulan.
Dengan melihat nilai tolerance dan
variance factor (VIF) dapat
disimpulkan bahwa variabel tersebut
bebas dari multikolinearitas atau
tidak terjadi gejala multikolinearitas
antar variabel independen, apabila
nilai VIF < 10 dan nilai tolerance >
0,1 yang artinya tidak terjadi gejala
multikolinearitas.
Dapat dilihat dari hasil perhitungan
tolerance dan vif menunjukkan :
1. Nilai VIF dari variabel Pajak
yaitu 1,020 lebih kecil dari 10
( 1,020 < 10) sedangkan nilai
tolerance sebesar 0,980 > 0,1 ini
berarti tidak terkena
multikolinearitas antara variabel
independen dalam model regresi.
2. Nilai VIF dari variabel Tax
Minimization yaitu 1,036 lebih
kecil dari 10
( 1,036 < 10) sedangkan nilai
tolerance sebesar 0,965 > 0,1 ini
berarti tidak terkena
multikolinearitas antara variabel
independen dalam model regresi.
3. Nilai VIF dari variabel Good
Corporate Governance (GCG)
yaitu 1,016 lebih kecil dari 10(
1,016 < 10) sedangkan nilai
tolerance sebesar 0,984 > 0,1 ini
berarti tidak terkena
multikolinearitas antara variabel
independen dalam model regresi.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas
digunakan untuk menguji apakah
dalam model regresi tidak terjadi
ketidaksamaan varian dari residual
untuk satu pengamatan ke
pengamatan lain. Berikut ini hasil uji
heteroskedastisitas :
Hasil uji heterokedastisitas dapat
dilihat bahwa :
1. Nilai signifikan pajak sebesar
0,629. Nilai signifikan ini lebih
besar dari nilai alpha 0,05. Dari
hasil tersebut dapat disimpulkan
tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Nilai signifikan tax minimization
sebesar 0,151. Nilai signifikan
ini lebih besar dari nilai alpha
0,05. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas.
3. Nilai good corporate
governance (gcg) sebesar 0,593.
Nilai signifikan ini lebih dari
nilai alpha 0,05. Dari hasil
tersebut dapat disimpulkan tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
Uji Autokolerasi
Uji autokorelasi bertujuan
untuk menguji apakah dalam model
regresi linear ada korelasi antara
error pada periode t dengan t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,
maka dinamakan ada prolema
autokorelasi.
Hasil uji autokolerasi dengan
melihat nilai Durbin-watson. Dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokolerasi karena nilai D-W
sebesar 1,021 atau terletak diatas -2.
4.3 Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda
digunakan untuk mengukur seberapa
jauh pengaruh variabel pajak, tax
minimization dan good corporate
governance terhadap variabel
transfer pricing yang bersifat
dikotomus atau merupakan variabel
dummy atau adanya transaksi kepada
pihak berelasi (Ghozali, 2016).
Menunjukkan bahwa :
1. Variabel Pajak sebagai variabel
independen memiliki koefisien
regresi negatif sebesar -
1.361,265,504 yang berarti
bahwa pajak berpengaruh
sebesar (1.361,265,504)
terhadap indikasi melakukan
transfer pricing pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2016-2018.
2. Variabel Tax Minimization
sebagai variabel independen
memiliki koefisien regresi
negatif sebesar -29,176, yang
berarti bahwa Tax Minimization
berpengaruh sebesar (29,176)
terhadap indikasi melakukan Tax
Minimization pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2016-2018.
3. Variabel Good Corporate
Governance (GCG) sebagai
variabel independen memiliki
koefisien regresi negatif sebesar
-154,383,823 yang berarti bahwa
Tax Minimization berpengaruh
sebesar (154,383,823) terhadap
indikasi melakukan Good
Corporate Governance (GCG)
pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun
2016-2018.
Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan koefisien
Korelasi (R) dan Determinasi (R2),
Pengujian t-statistik (secara parsial)
dan Pengujian F (secara simultan).
Koefisien Determinasi (R2) dan
Korelasi (R)
Koefisien korelasi (R)
bertujuan untuk menguji apakah dua
variabel yaitu variabel bebas dan
variabel terikat mempunyai
hubungan yang kuat atau tidak kuat
atau apakah hubungan tersebut
positif atau negatif (Sugiyono, 2014 :
241).
Koefisien determinasi atau
nilai R2 digunakan untuk mengukur
tingkat kemampuan model dalam
menerangkan variabel independen.
Nilai koefisien determinasi berkisar
antara 0 dan 1, dimana jika nilai R2 =
1 akan mempunyai arti bahwa model
yang sesuai menerangkan semua
variabilitas dalam variabel Y. Jika R2
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
= 0 akan mempunyai arti bahwa
tidak ada hubungan antara variabel X
dan Y. (Sanusi, 2011 : 141).
Koefisien korelasi
menunjukkan angka R sebesar 0,548
yang menunjukkan bahwa nilai R
berada di interval korelasi 0,40-
0,599 pada tingkat hubungan
sedang.
koefisien determinasi R2
menunjukkan angka R Square
sebesar 0,300 atau 30% yakni
variasi variabel transfer pricing
dapat dijelaskan oleh pajak, tax
minimization dan good corporate
governance (GCG), sisanya 70%
dapat dipengaruhi oleh faktor lain
diluar variabel penelitian.
Pengujian t-statistik (Secara
Parsial)
Uji parsial digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel
independen (Pajak, Tax
Minimization dan Good Corporate
Governance (GCG) secara
individual terhad ap variabel
dependen (Transfer Pricing).
Variabel independen dikatakan
berpengaruh secara parsial terhadap
dependen (Transfer Pricing) jika
nilai sig. masing-masing variabel
independen < dari nilai α = 0,05 dan
t hitung masing-masing variabel
independen > t tabel (Ghozali, 2014
: 98). Rumus untuk mencari nilai t
tabel yaitu :
t tabel = a/2 ; n-k-1 atau df residual
t tabel = 0,05/2 ; 117 – 3 – 1
t tabel = 0,025 ; 113 sehingga t
tabel = 1.98118
Dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Diketahui bahwa variabel
Pajak memiliki thitung sebesar -
6,737 sedangkan ttabel Sebesar -
1.98118 sehingga -6,737 > -
1.98118 ) dengan probabilitas
signifikan sebesar 0,000 < 0,05
maka H1 ditolak yang artinya
bahwa secara parsial pajak
tidak berpengaruh terhadap
indikasi melakukan transfer
pricing pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2016-2018.
2. Tax Minimization memiliki
thitung sebesar -0,661 sedangkan
ttabel -1,98118 sehingga -0,661
< -1,98118 dengan probabilitas
sebesar 0,510 > 0,05 maka H2
diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara
parsial Tax Minimization
berpengaruh terhadap indikasi
melakukan transfer pricing
pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun
2016-2018.
3. Good Corporate Governance
(GCG) memiliki thitung sebesar -
0,384 sedangkan ttabel -1,98118
sehingga -0,384 < -1,98118
dengan probabilitas signifikan
sebesar 0,701 > 0,05 maka H3
diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara
parsial Corporate Governance
(GCG) berpengaruh secara
terhadap indikasi melakukan
transfer pricing pada
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2016-
2018.
4.3.1 Pengujian Simultan (Uji F)
Untuk mengetahui bahwa
variabel independen (pajak, tax
minimization dan good corporate
governance (GCG) secara simultan
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen (transfer
pricing) untuk menentukan nilai F
diperlukan derajat bebas pembilang
dan derajat bebas penyebut dengan
rumus sebagai berikut :
df (pembilang) = k-1,
df (penyebut) = n-k,
n = Jumlah sampel
k = jumlah variabel
terikat dan bebas
Jadi dapat diperoleh df (pembilang)
= 4-1 = 3df
(penyebut) = 117-4 = 113
Maka nilai ftabel = 2,68
Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)
Dari ujji ANOVA nilai Fhitung
> Ftabel (16,132 > 2,68). Berdasarkan
keputusan yang telah ditetapkan
maka H1 diterima dan H0 ditolak.
Artinya terdapat pengaruh signifikan
antara pajak, tax minimization dan
good corporate governance (GCG)
secara simultan atau bersama-sama
terhadap indikasi melakukan transfer
pricing pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2018.
Analisis koefisien korelasi (R) dan
determinasi (R2)
Koefisien korelasi
menunjukkan angka R sebesar 0,548
yang menunjukkan bahwa nilai R
berada di interval korelasi 0,40-
0,599 pada tingkat hubungan
sedang. Sedangkan pada koefisien
determinasi R2 menunjukkan angka
R Square sebesar 0,300 atau 30%
yakni variasi variabel transfer
pricing dapat dijelaskan oleh pajak,
tax minimization dan good
corporate governance (GCG),
sisanya 70% dapat dipengaruhi oleh
faktor lain diluar variabel penelitian.
Pengaruh Pajak terhadap Transfer
Pricing
Hasil Hipotesis 1 (satu)
menyatakan bahwa pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap
indikasi melakukan transfer pricing.
Hasil penelitian menunjukkan pajak
tidak berpengaruh signifikan
terhadap indikasi melakukan transfer
pricing sesuai dengan hasil hipotesis
dengan menggunakan uji t, diketahui
variabel pajak menghasilkan nilai
thitung sebesar -6,737 dengan nilai
signifikan 0,000. Hal ini
menunjukkan tidak berpengaruh
terhadap transfer pricing sehingga
H1 ditolak.
Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan (Dwi, dkk : 2016) pada
variabel pajak yang berpengaruh
signifikan terhadap transfer pricing.
Hasil penelitian tersebut adalah
pengaruh pajak, tunneling incentive
dan good corporate governance
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
(GCG) terhadap indikasi melakukan
transfer pricing pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2012-2014.
Pengaruh Tax Minimization
terhadap Transfer Pricing
Hasil Hipotesis 2 (dua)
menyatakan bahwa tax minimization
berpengaruh tidak signifikan
terhadap indikasi melakukan transfer
pricing. Hasil penelitian
menunjukkan tax minimization
berpengaruh tidak signifikan
terhadap indikasi melakukan transfer
pricing sesuai dengan hasil hipotesis
dengan menggunakan uji t, diketahui
variabel tax minimization
menghasilkan nilai thitung sebesar -
0,661 dengan nilai signifikan 0,510.
Hal ini menunjukkan adanya
pengaruh terhadap indikasi
melakukan transfer pricing sehingga
H2 diterima.
Hal ini sejalan dengan
penelitian sebelumnya, yang mana
penelitian yang dilakukan oleh
(Winda, dkk : 2018) bahwa tax
minimization berpengaruh positif
terhadap keputusan transfer pricing.
Hasil temuan dalam penelitian
tersebut adalah tax minimization,
tunneling incentive, dan mekanisme
bonus terhadap keputusan transfer
pricing pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014.
Pengaruh Good Corporate
Governance (GCG) terhadap
Transfer Pricing
Hasil Hipotesis 3 (tiga)
menyatakan bahwa good corporate
governance (GCG) berpengaruh
tidak signifikan terhadap indikasi
melakukan transfer pricing. Hasil
penelitian menunjukkan good
corporate governance (GCG)
berpengaruh tidak signifikan
terhadap transfer pricing sesuai
dengan hasil hipotesis dengan
menggunakan uji t, diketahui
variabel good corporate governance
(GCG) menghasilkan nilai thitung
sebesar -0,384 dengan nilai
signifikan 0,701. Hal ini
menunjukkan adanya pengaruh
terhadap transfer pricing sehingga
H3 diterima.
Hasil penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang
dilakukan (Dwi, dkk :2016) pada
variabel good corporate governance
(GCG) yang tidak berpengaruh
signifikan terhadap transfer pricing.
Hasil penelitian tersebut adalah
pengaruh pajak, tunneling incentive
dan good corporate governance
(GCG) terhadap indikasi melakukan
transfer pricing pada perusahaan
manufaktur pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2012-2014.
Pengaruh Pajak, Tax Minimization
dan Good Corporate Governance
(GCG) terhadap Transfer Pricing
Berdasarkan hasil uji f atau uji
simultan dapat dilihat bahwa
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
nilai Fhitung adalah 16,132 dengan
tingkat signifikan 0,000, sedangkan
nilai Ftabel Pada α = 5% adalah 2,68.
Maka dapat disimpulkan 16,132 >
2,68 dan tingkat signifikannya 0,000
< 0,05 yang menunjukkan bahwa
pajak, tax minimization dan
good corporate governance (GCG)
bersama-sama atau simultan
berpengaruh terhadap transfer
pricing pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2016-
2018.
KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil
penelitian dan analisis yang
dilakukan untuk perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2016-
2018 dengan keseluruhan sampel
117 perusahaan yang memenuhi
kriteria. Dan hasil pengujian yang
dilakukan dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Variabel Pajak tidak
berpengaruh terhadap indikasi
melakukan transfer pricing
pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun
2016-2018. Hal ini
menunjukkan dimana
transaksi transfer pricing
yang dilakukan dengan
perusahaan afiliasi berada di
luar batas negara digunakan
sebagai salah satu cara
perencanaan pajak.
Perusahaan mengalihkan
kekakayaan ke perusahaan
lain yang berada di luar
Indonesia dengan cara
transfer pricing tidak
mempengaruhi laba
perusahaan.
2. Variabel Tax Minimization
berpengaruh terhadap transfer
pricing. Hal ini menunjukkan
kegiatan tax minimization
besarnya indikasi melakukan
praktik transfer pricing akan
mengakibatkan pembayaran
pajak menjadi lebih rendah
secara global pada umumnya.
Hal ini disebabkan karena
perusahaan multinasional
yang memperoleh keuntungan
akan melakukan pergeseran
pendapatan dari negara
dengan tarif pajak tinggi ke
negara dengan tarif pajak
yang rendah. Sehingga
semakin besar kemungkinan
perusahaan melakukan
praktik transfer pricing, maka
akan semakin tinggi
perusahaan melakukan tax
minimization dan pajak yang
dibayarkan akan semakin
kecil.
3. Good Corporate Governance
(GCG) berpengaruh terhadap
transfer pricing. Hal ini
menunjukkan bahwa hasil
tata kelola perusahaan
mempengaruhi perusahaan
tersebut untuk melakukan
transfer pricing atau tidak.
Perusahaan
mempertimbangkan hasil
pengelolaan perusahaan yang
baik sebagai dasar untuk
aktivitas transfer pricing.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
4. Pajak, tax minimization dan
good corporate governance
(GCG) secara simultan atau
bersama-sama berpengaruh
terhadap transfer pricing. Hal
ini ditunjukkan oleh nilai
Fhitung lebih besar dari Ftabel
yaitu 16,132 > 2,68 dan nilai
signifikan lebih kecil dari α
(0,000 < 0,05).
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian
dan kesimpulan dari penelitian ini,
peneliti mengajukan beberapa saran
untuk pemerintah dan untuk
penelitian selanjutnya, antara lain:
1. Sebaiknya bagi peneliti yang
tertarik untuk melakukan kajian
di bidang yang sama dapat
mencoba menganalisis pengaruh
pajak terhadap pelaksanaan
transfer pricing dengan
menambah variabel bebas lain,
seperti mekanisme bonus,
ukuran perusahaan.
Memperpanjang tahun penelitian
sehingga dapat memberikan
penelitian yang lebih baik,
lengkap dan bermanfaat.
Penelitian selanjutnya
menggunakan sampel selain
perusahaan manufaktur seperti
seluruh sektor misalnya, untuk
mengetahui seberapa besar
transaksi transfer pricing yang
terdapat di perusahaan selain
sektor manufaktur.
2. Sebaiknya bagi perusahaan yang
telah go public
mempublikasikan informasi
laporan keuangan atau informasi
lainnya tentang perusahaan
secara lengkap.
REFERENSI
Achmad, Mas Daniri. 2011. Good
Corporate Governance.
http://repository.unisba
ac.id. Diakses 21 Maret 2019.
Andri, dkk. 2014. Pengaruh
Pajak,Tunnelling Incentive
dan Exchange Rate terhadap
Keputusan Transfer Pricing
Pada Perusahaan Manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Jurnal Akuntansi
dan Auditing Indonesia .
Universitas Islam Indonesia.
Arikanto, Suharsimi. 2013. Teknik
pengelolaan data.
Http://asikbelajar.com.
Diakses 08 agustus 2019
Bernard et, al. 2006. Tax
Minimization
http://akuntansi.com. Diakses
21 Maret 2019.
Burndy.2014. Perlengkapan dan alat
untuk Perusahaan.
http://en.wikipedia.org/wi
ki/burndy. Diakses 19 Mei
2019.
Clanssens. 2014. Pengaruh Good
Corporate Governance Terhadap
Kinerja. http://
eprints.ums.ac.id . Diakses 21
Maret 2019.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
32/PJ/2011. Metode
penentuan harga transfer
pricing, Error! Hyperlink
reference not valid..
Dwi Noviastika. 2016. Pengaruh
Pajak, Tunnelling Insentive
dan Good Corporate
Governance terhadap
melakukan Transfer Pricing
Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia . Jurnal Mahasiswa
perpajakan.ac.id. Universitas
Brawijaya.
Frank, dkk. 2009. Terhadap
Agresivitas Pajak Perusahaan.
http://media.neliti. Com.
publications. Diakses 19 Mei
2019.
Ghozali. 2013. Uji Normalitas.
htp://thesis.binus.ac.id/ Doc/Bab3/Bab%2031080.
pdf.ac.id. Diakses 10 Juni
2019.
Godfery . 2010. Manajerial
Accounting
http://eprints.umpo.ac.id.
Diakses 13 April 2019.
Gusnardi. 2009. Pengaruh Peran
Komite Audit, Pengendalian
Internal dan Pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan.
http://Repository.maranatha.e
du1351
1172.ac.id . Diakses 10 Juni
2019.
Hartati, dkk. 2015. Tax
Minimization.
Http://repository.widyatama.a
c.id. Diakses 10 juni 2019
Jacob. 2008. Pembayaran Pajak.
http://media.neliti.com.public
ations. Diakses 10 juni 2019.
Jensen dan Meckling. 2014.
Manajemen Keuangan.
Http://repository.unpas.ac.id.
Diakses 10 Juni 2019.
Lingga. 2012. Aspek Perpajakan
Dalam Transfer Pricing dan
Problematika Praktik
Penghimdaran pajak (Tax
Avoidance).Www.jurnalzenit.
ac.id. Diakses 10 Juni 2019.
Mangonting. 2000. Aspek
Perpajakan Dalam Transfer
Pricing, Jurnal Akuntansi &
Keuangan. www.Jurnal
akuntansi.petra.ac.id. Diakses
10 Juni 2019.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan.
Bulaksumur. Penerbit Andi.
Media Tempo: Kasus Transfer
Pricing.
Https://Investigasitempoco.
Diakses 10 juni 2019.
Nurjanah et, al. 2014. Proporsi Aset
tetap. Http://docplayer.info.
Diakses 10 Juni 2019.
PSAK No.7 Tahun 2010 Tentang
Pengungkapan Pihak-pihak
Berelasi. www.iaiglobal.or.id
Diakses 10 Juni 2019.
Rahayu. 2010. Konsep dan Aspek
Formal.
Http://elib.unikom.ac.id.
Diakses 10 Juni 2019.
Saham Ok. 2018. Perusahaan
Manufaktur di BEI.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
Http://www.sahamok.com
Diakses 16 Juni 2019
Saifudin, dkk. 2017. Determinasi
Pajak, Mekanisme Bonus,
Dan Tunnelling Incentive
terhadap Keputusan Transfer
Pricing Pada Perusahaan
Manufaktur yang Listing di
Bursa Efek Indonesia. Jurnal
ekonomi dan bisnis.
Universitas Semarang.
Sanantya. 2018. Pengaruh Tax
Minimization, Mekanisme
Bonus, Kepemilikan Asing,
Exchange Rate, Dan Kualitas
Audit Terhadap Keputusan
Tranfer Pricing. Skripsi.
Yogyakarta : Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Indonesia.
Santoso. 2012. Uji Auto Korelasi.
Http://thesis.binus.ac.id/Doc/
Bab3. Diakses 10 Juni 2019.
Sanusi. 2011. Dasar-dasar Stastistika.
http://openlibrary.telkomuniv
ersity.ac.id. Diakses 10 Juni
2019.
Sarwono. 2006. Koefisien korelasi.
Http://ardra.biz.ekonomi.
Diakses 07 agustus 2019.
Sedarmayanti. 2017. Sumber Daya
Manusia dan Produktivitas
Kerja. Http://digili
uinsby.ac.id. Diakses 10 Juni
2019.
Setiawan. 2014. Disiplin Kerja dan
Motivasi Terhadap Kinerja.
Http://repository.unpas.ac.id
. Diakses 14 Juni 2019
Simamora, Henry. 2013. Manajemen
Sumber Daya Manusia.
Penerbit STIE YKPN,
Yogyakarta. Sugiyono
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D.
Http://openlibRary.telkomuni
versity.ac.id. Diakses 14 Juni
2019.
Supriyanto. 2014. Strategi
Pengelolaan dan Pengadaan
Material Untuk Perusahaan
Manufaktur.
Http://openlibrary.ac.id.
Diakses 10 juni 2019
Sutedi. 2012. Good Corporate
Governance.
Http://digilib.unila.ac.id.
Diakses 07 Maret 2019
Soemitro, Rochmat. 2006. Pengertian
Pajak. Http://docplayer.info.
Diakses 07 Maret 2019
Swenson. 2001. Tinjauan Akuntansi
Manajemen dan Pajak.
Http:repostditory.mar
ranatha.edu.1257809. Diakses
07 Maret 2019
Undang-undang No. 16 Tahun 2009
Pasal 1 : Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.
Http://kemenkeu.go.id.
Diakses 02 Juli 2019
Undang-undang No. 17 tahun 2000
Pasal 1 : Pajak Penghasilan.
Http://kemenkeu.
go.id. Diakses 02 Juli 2019
Undang-undang No. 28 Tahun 2007
Pasal 1 :Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP)
Http://kemenkeu.go.id.
Diakses 02 Juli 2019.
Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol. 6 No. 1 Juli 2020
Winda. 2018. Tax Minimization,
Tunnelling Incentive dan
Mekanisme Bonus Terhadap
Keputusan Transfer Pricing
Pada Perusahaan
Manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
Jurnal Akuntansi. Uiversitas
Riau.
Yuniasih et al. 2012. Pengaruh Good
Corporate Governance
terhadap hubungan transfer
pricing.
Http://repository.widyatama
.ac.id. Diakses 14 juni 2019.
YYPMI. 2002. Good Corporate
Governance.
http://wwwcoursehero.com.f
ile. Diakses 10 Juni 2019.