Kamis, 17 Juni 2021Edisi: 11804 | Thn. XLVIII

10Koran Aspirasi Rakyat

HARIAN TERBITKoran Aspirasi Rakyat

ERBITBISNIS

Jakarta, HanTer - Peng-amat transportasi Djoko Setijowarno menyaran-kan operator pelabuhan meniru cara pengelolaan di sektor kereta api guna mengatasi masalah pre-manisme dan pungutan liar di lingkungan pela-buhan.

“Stasiun yang dulu kumuh, sekarang sudah rapi dan menarik, pada-hal kawasan stasiun juga dulunya penuh dengan aksi premanisme,” ka-tanya di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Djoko mengatakan aksi premanisme di pe-labuhan sudah berlang-sung lama. Hal tersebut, kata dia, terjadi di hampir semua pelabuhan, ter-utama pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi. Ia menilai masalah sosial-ekonomi seringkali men-jadi penyebab masalah premanisme.

Menurut dia, jika ling-kungan pelabuhan dipe-nuhi masyarakat yang ter-golong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi. Bahkan, tak ja-

rang terjadi kerja sama de-ngan oknum aparat juga. “Dalam bidang apapun, apabila pelanggaran mur-ni dilakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara. Tetapi, kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerja sama,” ujarnya.

Ketua Bidang Advo-kasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu me-nambahkan jika di sekitar kawasan pelabuhan masih

terdapat kemiskinan, hal itu bukan tugas dan ke-wajiban pihak operator pelabuhan untuk mengu-rusinya.

Masalah tersebut men-jadi kewajiban pemda se-tempat untuk mengurus dan membereskannya. Namun demikian, ia juga meminta operator pela-buhan dapat memberikan bantuan, misalnya bea-siswa kepada anak-anak di sekitar kawasan pela-buhan untuk melanjutkan sekolahnya.

n Ant

ISTIMEW

A

ISTIMEWA

ISTIMEW

AIS

TIM

EWA

Pelabuhan Disarankan Tiru Model Pengelolaan Kereta Api

Pengembang harus mematuhi kebijakan

pemerintah daerah untuk memastikan

hunian subsidi yang dibangunnya

memenuhi standar kelayakan.

PENGEMBANG DIINGATKAN PATUHI STANDAR KUALITAS RUMAH BERSUBSIDI

Terkait temuan itu, Eko mengatakan pengembang harus mematuhi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan hunian subsidi yang dibangunnya meme-

nuhi standar kelayakan. Selain itu, hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Ke-menterian PUPR ditemukan masih adanya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai

tata ruang/perizinan.Temuan lain, terkait

bank pelaksana seperti ke-terlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran

dana bergulir, tarif dana fa-silitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

Menaker Imbau Perusahaan Perketat Prokes Demi Lindungi Pekerja

Kadin Bakal Buka Daftar Tunggu Vaksinasi Gotong-Royong

ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - Mente-ri Ketenagakerjaan (Mena-ker), Ida Fauziyah, meminta perusahaan memperketat penerapan protokol kese-hatan (prokes) untuk melin-dungi para pekerja, seiring dengan melonjaknya kasus penularan COVID-19 akhir-akhir ini.

“Terkait adanya lon-jakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di masing-masing tempat ker-janya,” ujar Menaker, Rabu (16/6/2021).

Jakarta, HanTer - Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. He-ripoerwanto mengingatkan kepada pengembang hunian atau rumah bersubsidi un-tuk memastikan produknya berkualitas.

“Masih ada pengembang hunian bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifi kat laik fungsi (SLF). Padahal ser-tifikat ini penting sebagai dasar pelaksanaan akad kredit,” kata Eko, Rabu (16/6/2021).

Beberapa hal tidak di-terbitkan SLF ini terkait dengan sejumlah temuan seperti ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para pengem-bang, bahkan ada temuan rumah yang belum dialiri listrik serta jauh dari ang-kutan umum.

ILUSTRASI

ILUSTRASI

CEGAH PUNGLI

Jakarta, HanTer - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sedang mempertimbangkan mekanisme daftar tunggu bagi peserta vaksinasi Gotong Royong menyusul pasokan vaksin di Indonesia yang ma-sih terbatas jumlahnya.

“Rencananya dibuka wa-iting list, tapi sementara ini masih sedang dalam proses evaluasi kita bersama Bio Farma,” kata Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Wid-

jaja Kamdani, di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Shinta mengatakan per-timbangan daftar tunggu bagi perusahaan untuk ikut serta dalam vaksinasi Gotong Royong dikarenakan jumlah permintaan tinggi sementara pasokan vaksin yang disedia-kan pemerintah relatif sedikit Hingga saat ini tidak kurang dari 28 ribu perusahaan de-ngan jumlah peserta 10,5 juta pegawai telah mendaftar

program vaksinasi Gotong Royong di Kadin.

Namun, pada alokasi vak-sin tahap pertama, kata Shinta, hanya berjumlah 500 ribu do-sis jenis Sinopharm. “Jumlah itu juga harus dibagi lagi sama pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jadi perusa-haan swasta hanya dapat 300 ribuan dosis,” katanya.

Shinta mengatakan skala prioritas alokasi pertama se-suai arahan pemerintah akan

diberikan kepada peserta dari sektor usaha manufaktur di Jabotabek. “Tapi, jumlah vaksinnya tidak bisa sesuai permintaan perusahaan. Per-usahaan alokasinya dilakukan secara bertahap, sebab paso-kan tidak mudah,” ujarnya.

Shinta menambahkan vaksinasi Gotong Royong bersifat terbuka untuk semua jenis perusahaan, seperti Per-usahaan Modal Asing (PMA), perusahaan Penanaman Mo-

dal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Tapi ini tidak manda-tory, jadi semua masyarakat Indonesia bisa dapat vaksin gratis dari pemerintah. Ka-lau ada perusahaan yang sangat terdampak karena COVID-19 dan tidak bisa ikut vaksinasi Gotong Royong, si-lakan saja ikut program vak-sinasi yang gratis,” katanya.

n Safari

“Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum lima ta-hun, perbankan semestinya juga bisa lebih menyosiali-sasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR,” tegas Eko.

Melansir Antara, p eme-rintah sendiri menyediakan fasilitas subsidi dalam tahun anggaran 2021 meliputi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp630 mi-liar, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Ta-bungan (BP2BT) 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana ma-syarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembia-yaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menga-kui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersub-sidi untuk masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR)

masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Ketepatan sasaran yang dimaksud tidak hanya ter-kait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga me-nyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. Di sinilah, menurut Arief, perlu peran pemerintah sebagai regula-tor dalam mengembangkan sistem besar untuk memba-ngun ekosistem perumahan yang lebih baik.

Dalam rangka itu, PP-DPP menyebut telah mem-berikan kontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi infor-masi. “Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsis-tem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik,” jelas Arief.

n Arbi

Ida mengatakan kun-ci dalam memutus rantai penularan di tempat kerja yakni kedisiplinan semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan. Pene-rapan prokes juga menjadi bagian dalam upaya perlin-dungan atas keberlangsung-an usaha.

“Kita utamakan kese-lamatan pekerja dengan melakukan pencegahan pe-nyebaran pandemi di tem-pat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita ha-rapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal,” katanya.

Sejak awal munculnya COVID-19, Kemenaker telah mengeluarkan beberapa aturan untuk pencegahan dan penanggulangan CO-VID-19. Salah satunya ada-lah Surat Edaran (SE) Me-naker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelin-dungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Aturan pencegahan itu penting dan harus diterap-kan secara ketat di tempat kerja. Pasalnya, aturan ter-sebut membantu perusaha-an dan perkantoran dalam melakukan perencanaan penanggulangan COVID-19. “Dengan mengikuti aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klas-ter baru di tempat kerja,” katanya, melansir Antara.

Kemenaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara lang-sung ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanja-an, hingga perhotelan.

Berdasarkan peman-tauannya, Ia melihat para pelaku usaha telah sadar dalam menaati protokol ke-sehatan di tempat kerja ka-rena menjaga keselamatan dan keberlangsungan usaha merupakan tanggungjawab kita bersama.

n Arbi

IDA FAUZIYAH

PASOKAN TERBATAS