mukadimah bismillahirrahmanirrahim

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KKB 1

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Sabtu tanggal 22 November 2008 bertempat di Banjarmasin

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat serta Salam semoga dilimpahkan atas

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti jejak dan

langkah Beliau hingga akhir jaman.

Bahwa ALLAH tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa

yang ada pada diri mereka. (Ar Ra’du 13:11)

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang

– Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan antara lain untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa masyarakat Bakumpai, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mempunyai

tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Bakumpai.

Bahwa masyarakat Bakumpai dalam dinamika pembangunan di Kalimantan dan Indonesia

pada umumnya turut aktif bekerjasama dengan semua komponen bangsa menjalankan amanat

Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini komponen masyarakat Bakumpai telah

sepakat untuk membentuk Kerukunan Keluarga Bakumpai sebagai wadah partisipasi dan

aspirasi dalam berserikat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan

Anggaran Dasar sebagai berikut.

B A B 1

P E N G E R T I A N U M U M

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan

(1) Orang Bakumpai adalah orang yang berasal dari keturunan Suku Bakumpai yang

berasal dari ayah dan atau ibu, di manapun tempat bermukimnya, di dalam maupun di

luar negeri.

(2) Pengurus Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) adalah anggota masyarakat

Bakumpai baik di dalam maupun di luar negeri yang memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.


(3) Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB)

yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari

waktu ke waktu.

(4) Anggota KKB adalah mereka yang dimaksud dalam pasal 9 Anggaran Dasar ini.

(5) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai

Anggota atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan

kehidupan masyarakat Bakumpai.

(6) Buku Daftar Anggota adalah buku yang berisi daftar Anggota KKB yang dari

waktu kewaktu wajib dimutahirkan oleh pengurus KKB sesuai dengan

perubahan jumlah Anggota KKB.

(7) Pengurus Pusat, yang selanjutnya disebut PP adalah pengurus KKB tingkat pusat

yang berkedudukan di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

(8) Pengurus Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah pengurus KKB ditingkat

provinsi.

(9) Pengurus Cabang yang selanjutnya disebut PC adalah pengurus KKB di tingkat

Kabupaten/kota.

(10) Pengurus Anak Cabang yang selanjutnya disebut PAC adalah pengurus KKB

yang berkedudukan di Kecamatan.

(11) Musyawarah adalah Musyawarah Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) yang

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Kerukunan Keluarga Bakumpai disingkat KKB. Khusus untuk

cabang di Kabupaten-kabupaten disepanjang daerah aliran Sungai Barito yaitu

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan

Kabupaten Barito Timur serta Kabupaten Barito Kuala diberi nama Forum

Komunikasi Keluarga Bakumpai (FKKB).

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1) KKB Pusat berkedudukan di ibukota provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Di ibukota Provinsi dapat dibentuk Pengurus Daerah (PD).

(3) Di ibukota Kabupaten dan Kota dapat dibentuk Pengurus Cabang (PC)

(4) Di ibukota Kecamatan dapat dibentuk Pengurus Anak Cabang (PAC)

Pasal 4

Jangka Waktu


KKB didirikan untuk pertama kali pada tanggal dua puluh dua Pebruari tahun Seribu

Sembilan ratus lima puluh tiga (22-02-1953) untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan lamanya

BAB III

Pasal 5

Asas Dan Landasan

KKB berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-

perubahannya.

BAB IV

Pasal 6

Maksud, Tujuan, Tugas Dan Wewenang

Maksud dan tujuan KKB adalah wadah untuk meningkatkan kwalitas sumber daya

manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, ekonomi,

koperasi dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Tujuan :

a. KKB dalam menjalankan tugas meningkatkan kesejahtaraan masyarakat

termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari kewajiban

mereka sebagai warga Negara dan hak fundamental mereka sebagai anggota

masyarakat terayomi dalam pembangunan bangsa.

b. KKB dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam

pendidikan, pelatihan demi kualitasnya sumberdaya manusia.

c. KKB dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan khususnya dibidang sosial, kebudayaan dan keagamaan.

Pasal 7

Tugas

Pengurus KKB disemua tingkatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Mengangkat pengurus dan anggota KKB/FKKB;

b. Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, perdagangan dan jasa.

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

d. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya ;

e. Melindungi kebudayaan, bahasa dan adat istiadat Bakumpai.

f. Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah ;


g. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan

pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap anggota KKB

berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan ;

h. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan keperluan anggota KKB yang

akan berkiprah, berpatisipasi dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya

untuk suatu lembaga atau pekerjaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah

atau lembaga lain.

i. Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan KKB.

Pasal 8

Wewenang

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, KKB dapat

menjalankan segala kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan

tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar,

Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan KKB terdiri dari :

a. Anggota biasa

b. Anggota Luar Biasa

c. Anggota Kehormatan.

BAB VI

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

Susunan PP, PD, PC

(1) Susunan PP kepembinaan terdiri dari;

a. Dewan Kehormatan

b. Dewan Penasehat

c. Dewan Pembina

d. Dewan Pakar

(2) Susunan Pengurus Harian PP terdiri dari;


a. Ketua Umum

b. Wakil Ketua Umum/Ketua Harian

c. Sekretaris Umum

d. Wakil Sekretaris Umum

e. Bendahara Umum

f. Bendahara 1

g. Bendahara 2

h. Ketua-ketua Bidang

(3) Susunan Pengurus Pelaksana PP terdiri dari;

a. Anggota Bidang-bidang

b. Perwakilan-perwakilan khusus Kecamatan di kota Banjarmasin dan Handil

Bakti Barito Kuala

Dengan ketentuan bahwa satuan PP sekurang-kurangnya harus terdiri atas Ketua

Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

(4) Susunan PD kepembinaan terdiri dari;

a. Dewan Kehormatan

b. Dewan Penasehat

c. Dewan Pembina

d. Dewan Pakar

(5)Susunan Pengurus Harian PD terdiri dari ;

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Ketua Bidang-bidang

(6) Susunan Pengurus Pelaksana PD terdiri dari;



b. Perwakilan-perwakilan di Kecamatan

(7) Susunan PC kepembinaan terdiri dari;

a. Dewan Penasehat

b. Dewan Pembina

c. Dewan Pakar

(8) Susunan Pengurus Harian PC terdiri dari ;

a. Ketua

b. Wakil-wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil Sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil Bendahara

(9) Susunan Pengurus Pelaksana PC terdiri dari;


b. Perwakilan-perwakilan di Kecamatan

Pasal 11

Kewajiban, Hak Dan Wewenang PP

(1) PP berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga,

Keputusan Munas, dan Keputusan Dewan Kehormatan.

(2) PP berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengelola dan

menyelenggarakan kegiatan KKB dengan tertib dan teratur sesuai dengan

maksud dan tujuan KKB.

(3) PP berhak dan berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam segala

kejadian atas nama KKB, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai

kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan :

a. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/melepaskan hak atas

barang yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu


oleh Rapat PP, dan/atau mengalihkan atau mengagunkan barang tidak

bergerak milik KKB disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat PP;

b. mengadakan hubungan dengan organisasi lain dan atau lembaga lainnya

yang disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih dari ½ (satu perdua)

jumlah anggota PP temasuk Ketua Umum dan Bendahara.

(4) Ketua Umum beserta Sekretaris Umum berhak dan berwenang mewakili PP dan

karenanya mewakili KKB di dalam maupun di luar Pengadilan, kecuali untuk

tindakan hukum di bidang keuangan PP diwakili oleh Ketua Umum dan

Bendahara Umum.

(5) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, halmana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang

untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum

berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun wakil Ketua Umum berhalangan

karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka

satu diantara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas

dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan.

(6) Jika Sekretaris Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Sekretaris Umum

berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris

Umum selama Sekretaris Umum berhalangan.

(7) Jika Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihal lain, maka satu di antara Wakil Bendahara Umum

berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara

Umum selama Bendahara Umum berhalangan.

(8) PP menetapkan peraturan sekretariat KKB termasuk pengangkatan dan

pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian

penghargaan ataupun sanksi.

(9) PP berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan

yang menjalankan kegiatan sehari-hari KKB, guna mencapai maksud dan tujuan

KKb, dengan suatu keputusan Rapat PP untuk jangka waktu tertentu dengan

tidak meguragi hak dari PP untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. Apabila

PP melimpahkan sebagian kewenangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari

KKB kepada Pelaksana Kegiata, maka melimpahkan tersebut harus dilakukan

dengan surat suara tanpa hak substitusi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut,

Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab penuh kepada PP, tanggung jawab dan

wewenang Pelaksana Kegiatan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.


Pasal 12

Tanggung Jawab PP

i. PP bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan KKB

guna mencapai maksud dan tujuan KKB.

ii. PP wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukan

selama kepengurusannya kepada dan didalam Mubes.

Pasal 13

Masa Jabatan PP

(1) PP diangkat oleh Munas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal Mubes yang memilih dan mengangkatnya.

(2) PP yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa

jabatan berikutnya dengan ketentuan PP tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2

(dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk masa jabatan yang sama, terkecuali

hasil Mubes disepakati bersama untuk meminta kembali untuk masa jabatan

berikutnya.

(3) Keanggotaan PP berakhir dengan sendirinya jika :

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. Dikenakan sanksi pemberhentian sementara maupun tetap berdasarkan

putusan Dewan Pembina;

d. Karena adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan hasil rapat

pengurus.

e. Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;

f. Diberhentikan atas dasar Surat Keputusan Ketua Umum melalui 3 (tiga) kali

surat peringatan.

g. Telah berakhir masa jabatannya;

h. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam pasal 14.

(4) PP yang mengundurkan diri dari jabatannya harus memberitahukan maksudnya

tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya

kepada Ketua Umum.

(5) Jika terdapat jabatan Ketua Umum, Sekretaris Umum dan atau Bendahara

Umum yang lowong, maka lowongan tersebut diisi oleh wakilnya yang ditunjuk

oleh Rapat PP.


Pasal 14

Persyaratan Calon Pengurus

Calon Pengurus harus memenuhui syarat-syarat sebagai berikut :

a. Berkewarganegaraan Indonesia;

b. Tidak pernah dikenakan sanksi melanggar putusan Dewan Kehormatan;

c. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman

pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Pemilihan Ketua Umum

(1) Tiap-tiap Cabang berhak mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon

Ketua Umum, dengan ketentuan bahwa Munas hanya akan melakukan pemilihan

terhadap calon Ketua Umum yang dicalonkan oleh sedikitnya 5 (lima) Cabang.

(2) Calon Ketua Umum tersebut di cabang di pilih oleh Rapat Anggota Cabang yang

diadakan khusus untuk itu oleh PC, kemudian PC mengajukan nama calon Ketua

Umum tersebut dalam pemilihan di Mubes.

(3) Seorang calon Ketua Umum dapat juga dicalonkan langsung oleh Anggota KKB,

dengan ketentuan :

a. Calon tersebut harus memperoleh dukungan daerah sedikitnya 50 (lima

puluh) orang Anggota KKB yang berdomisili tersebar sedikitnya tiga

wilayah PD.

b. Dalam masing-masing wilayah PD dimaksud dalam huruf (a) ayat ini

sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) Anggota KKB yang mendukung calon

tersebut.

c. Seorang Anggota KKB tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari

1 (satu) calon Ketua Umum, Anggota KKB dimaksud dengan dianggap tidak

menggunakan haknya untuk memberikan dukunagan langsung sebagaimana

diatur dalam ketentuan ini.

(4) Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam Munas sebelum acara

pemilihan Ketua Umum dimulai.

(5) Mubes memilih dan mengangkat Ketua Umum dengan kewenangan untuk

menetapkan anggota PP lainnya.

(6) Ketua Umum Terpilih harus bersedia berdomosili di Banjarmasin sesuai

keberadaan Kantor Pusat KKB.

(7) Tata Cara pemilihan Ketua Umum akan diatur lebih lanjut dalam peraturan

Peraturan Rumah Tangga.


BAB VII

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 16

Pengurus Dan Masa Jabatan PD

(1) PD sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.

(2) PD diusulkan oleh PC dalam lingkungan wilayah PD bersangkutan.

(3) Penetapan dan pengangkatan PD sepenuhnya merupakan kewenangan PP.

(4) Masa jabatan PD adalah sama dengan masa jabatan PP yang mengangkatnya,

kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum PP setelah mendapat pertimbangan

wilayahnya melalui rapat pengurus yang dilengkapi dengan berita hasil rapat dan

daftar hadir rapat.

(5) Ketua dan anggota PD KKB/FKKB dapat berhenti dari kepengurusan oleh

karena kemauan diri sendiri atau karena diberhentikan Ketua Umum KKB Pusat

dengan pertimbangan ketidakmampuan menjalankan roda organisasi.

(6) Ketua dan anggota PD KKB/FKKB yang berhenti sebelum masa

kepengurusannya habis dapat dipilih kembali melalui Rapat Pengurus PD

pemilihan Ketua dan anggota yang dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah pengurus.

Apabila PD tidak dapat melaksanakan Rapat Pengurus PD sesuai batas waktu

yang diberikan PP paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat diterima, maka PP

dapat menunjuk langsung Ketua dan anggota pengurus yang berhenti atau

diberhentikan dari kepengurusan PD, baik dari dalam maupun dari luar

kepengurusan yang ada.

(7) PP melalui evaluasi organisasi setiap saat dapat membekukan Pengurus PD,

apabila didalam menjalankan roda organisasi dinilai tidak mampu.

Pasal 17

Tugas Dan Wewenang PD

Tugas dan wewenang PD :

a. PD berfungsi sebagai perwakilan dari PP yang ditempatkan ditempat

kedudukan PD bersangkutan.

b. Menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh PP.

c. Berwenang mewakili PP hadir dalam pertemuan/rapat yang diadakan oleh PC

di lingkungan wilayahnya.


BAB VIII

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 18

Masa Jabatan Ketua PC Dan Pengurus PC

(1) Masa jabatan Ketua PC adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

dan disahkan Ketua PD dan PP.

(2) Masa jabatan pengurus PC adalah sama dengan masa jabatan ketua PD yang

mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua PD.

(3) Penetapan dan pengangkatan PC sepenuhnya merupakan kewenangan PD,

kecuali PD belum terbentuk kewenangan itu ada pada PP.

(4) Susunan pengurus PC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua,

sekretaris dan bendahara.

(5) Ketentuan tentang masa jabatan dan persyaratan calon pengurus sebagaimana

diatur dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta pasal 15 Anggaran Dasar ini

secara mutasis mutandis bagi PC, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan

Rumah Tangga.

(6) Ketua dan anggota PC KKB/FKKB dapat berhenti dari kepengurusan oleh

karena kemauan diri sendiri atau karena diberhentikan Ketua Umum dengan

pertimbangan ketidakmampuan menjalankan roda organisasi.

(8) Ketua dan anggota PC KKB/FKKB yang berhenti sebelum masa kepengurusannya habis

dapat dipilih kembali melalui Rapat Pengurus PC pemilihan Ketua dan anggota yang

dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah pengurus. Apabila PC tidak dapat melaksanakan

Rapat Pengurus PC sesuai batas waktu yang diberikan PP paling lama 7 (tujuh) hari

setelah surat diterima, maka PP dapat menunjuk langsung Ketua dan anggota pengurus

yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan PC, baik dari dalam maupun dari

luar kepengurusan yang ada.

(7) PP melalui evaluasi organisasi setiap saat dapat membekukan Pengurus PC,

apabila didalam menjalankan roda organisasi dinilai tidak mampu.

Pasal 19

Tugas Dan Wewenang

(1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

(2) Melaksanakan program kerja PP serta keputusan –keputusan dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang digariskan oleh MUSCAB ataupun PP.

(3) Mengadakan Rapat Anggota Cabang secara berkala sedikitnya sekali dalam 1

(satu) tahun.


(4) Mengadakan MUSCAB sekali dalam 5 (lima) tahun.

(5) PC bertanggung jawab kepada seluruh Anggota KKB di cabang bersangkutan

dan membuat pertanggung jawaban di MUSCAB.

BAB X

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan

(1) Dewan Kehormatan baik di tingkat pusat (“Dewan Kehormatan Pusat”) maupun

di tingkat daerah (“Dewan Kehormatan Daerah”) dibentuk berdasarkan

keputusan Rapat PP untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

keputusan Rapat PP tersebut.

(2) Susunan Dewan Kehormatan sedikitnya terdiri atas 1 (satu) orang Ketua

merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima)

orang anggota lainnya.

(3) Dalam kepengurusannya sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Dewan

Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas anggota Dewan

Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang, pakar atau tenaga ahli sebanyak 1 (satu)

orang atau tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan kewenangan Dewan

Kehormatan KKB diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XI

RAPAT

Pasal 21

Jenis Rapat

Rapat terdiri atas :

a. Rapat Dewan Kehormatan;

b. Rapat Kerja;

c. Rapat Pimpinan Pusat;

d. Rapat Pimpinan Daerah;

e. Rapat Pimpinan Cabang


Pasal 22

Rapat Dewan Kehormatan

Ketentuan mengenai Rapat PP secara mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan

Kehormatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 23

Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan secara berkala paling sedikit sekali

dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Pusat (PP) kecuali bersamaan dengan

diadakannya Acara Musyawarah lainnya.

(2) Rapat Kerja dihadiri oleh Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC)

sebagai peserta Rapat Kerja.

(3) Setiap peserta Rapat Kerja PD dan PC mempunyai hak bicara dan hak suara

sebanyak 1 (satu) suara sedangkan Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan

Kehormatan Daerah mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

(4) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Pengurus

Pusat.

(5) Rapat Kerja hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program

kerja Pengurus Pusat yang meliputi perkembangan KKB / FKKB, keanggotaan

dan program kerja lainnya yang dianggap penting (aktual).

(6) Panggilan Rapat Kerja kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dilakukan

secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(7) Panggilan Rapat Kerja harus mencantumkan waktu, tempat dan acara Rapat

Kerja.

(8) Rapat Kerja sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) jumlah seluruh Pengurus

Daerah dan Pengurus Cabang.

(9) Apabila korum tidak tercapai maka Rapat Kerja diundur untuk waktu sedikitnya

3 (tiga) jam, setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali dengan tidak

terkait oleh korum dan selanjutnya Rapat Kerja dapat mengambil keputusan

secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.


Pasal 24

Rapat Pimpinan Pusat

(1) Rapat Pimpinan Pusat dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh

Pengurus Pusat atas permintaan tertulis Pengurus KKB / FKKB Kabupaten /

Kota.

(2) Panggilan Rapat Pimpinan Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat.

(3) Panggilan Rapat Pimpinan Pusat disampaikan kepada Pengurus KKB / FKKB

Kabupaten / Kota.

(4) Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat

secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya Rapat

Anggota Daerah.

(5) Rapat Pimpinan Pusat diadakan ditempat kedudukan Pusat Kepengurusan.

(6) Rapat Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum

atau diwakilkan kepada salah seorang Pengurus Pusat.

(7) Rapat Pimpinan Pusat sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) jumlah anggota

Pengurus KKB Pusat yang bersangkutan. Apabila korum tidak tercapai, Rapat

pimpinan Pusat diundur untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam. Setelah Rapat

Pimpinan Pusat Dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya

Rapat Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara

terbanyak.

Pasal 25

Rapat Pimpinan Daerah

(1) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala

sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Daerah.

(2) Dalam Rapat Pimpinan Daerah dibicarakan ;

a. Laporan PD mngenai hal-hal yang telah dikerjakan;

b. Usul-usul dari Pengurus Daerah dan/atau dari anggota KKB/ FKKB

Kabupaten / Kota.

(3) Panggilan Rapat Pimpinan Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah dan

disampaikan kepada seluruh Pengurus KKB / FKKB Kabupaten / Kota.


(4) Rapat Pimpinan Daerah diadakan ditempat kedudukan Pengurus Daerah.


secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya

Rapat Pimpinan Daerah.

(6) Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua PD atau

diwakilkan kepada salah seorang Pengurus PD.

(7) Rapat Pimpinan Daerah dapat mengundang Pengurus KKB Pusat.

(8) Rapat Pimpinan Daerah sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) jumlah Pengurus

dan anggota KKB / FKKB diwilayah yang bersangkutan. Apabila korum tidak

tercapai, Rapat pimpinan Daerah diundur untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam.

Setelah Rapat Pimpinan Daerah Dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum

dan selanjutnya Rapat Pimpinan Daerah dapat mengambil keputusan-keputusan

secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 26

Rapat Pimpinan Cabang

(1) Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala

sedikitnya dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Cabang.

(2) Dalam Rapat Pimpinan Cabang Dibicarakan ;

a. Laporan PC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan;

b. Usul-usul dari Pengurus Cabang dan/atau dari anggota KKB di wilayahnya.

(3) Panggilan Rapat Pimpinan Cabang dilakukan oleh Pengurus Cabang.

(4) Rapat Pimpinan Cabang diadakan ditempat kedudukan Pengurus cabang.


secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya

Rapat Pimpinan Cabang.

(6) Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua PC atau

diwakilkan kepada salah seorang Pengurus Cabang.

(7) Rapat Pimpinan Cabang dapat mengundang Pengurus KKB Pusat.

(8) Rapat Pimpinan Cabang sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) jumlah Pengurus

dan anggota KKB / FKKB diwilayah yang bersangkutan. Apabila korum tidak


tercapai, Rapat Pimpinan Cabang diundur untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam.

Setelah Rapat Pimpinan Cabang Dibuka kembali dengan tidak terikat oleh

korum dan selanjutnya Rapat Pimpinan Cabang dapat mengambil keputusan-

keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 27

Musyawarah Besar

(1) Pada setiap MUBES ditetapkan terlebih dahulu tata tertib MUBES yang wajib

ditaati oleh peserta selama MUBES tersebut Berlangsung.

(2) Pimpinan sidang MUBES :

a. PP memimpin sidang MUBES sampai terpilihnya pimpinan sidang yang

dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta MUBES berdasarkan

musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak. Pimpinan sidang

terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang

anggota pimpinan sidang.

b. Ketua Pimpinan Sidang MUBES terpilih menentukan seorang sekretaris dari

antara anggota pimpinan sidang terpilih.

c. Ketua Pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang MUBES bergantian

bilamana dianggap perlu.

(3) Berita Acara MUBES harus dibuat oleh sekretaris pimpinan sidang MUBES dan

jika Berita Acara MUBES dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Notaris, tanda

tangan pimpinan MUBES KKB tidak disyaratkan. Berita Acara MUBES yang

dibuat sesuai ketentuan diatas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan

dan keputusan yang diambil dalam MUBES yang bersangkutan, baik bagi semua

anggota KKB maupun bagi pihak ketiga.

(4) MUBES adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota

KKB yang diwakili oleh utusan dari setiap Daerah dan Cabang sesuai dengan

ketentuan ayat (3) pasal ini.

(5) Apabila korum tidak tercapai, MUBES diundur untuk waktu sedikitnya 6 (enam)

jam dan setelah itu MUBES dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh

korum dan selanjutnya MUBES dapat mengambil keputusan-keputusan secara

sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diambil berdasarkan suara

terbanyak.


(6) Yang mempunyai hak suara dalam MUBES adalah Utusan Daerah dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap 30 (tiga puluh) anggota KKB / FKKB disuatu daerah memeperoleh 1

(satu) suara dengan ketentuan maksimum suara untuk daerah tersebut adalah

25 (dua puluh lima) suara;

b. Untuk kelebihan 20 (dua puluh) anggota KKB / FKKB atau diatas kelipatan

30 (tiga puluh) anggota KKB diberi tambahan 1 (satu) suara;

c. Penentuan Utusan Daerah dilakukan dalam Rapat Anggota Daerah yang

khusus diadakan untuk itu;

d. Para utusan Daerah didalam MUBES dipimpin oleh Ketua PD atau yang

ditunjuk sebagai wakil.

(7) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang

ditunjuk tidak ditandatangani, sedangkan hal lain dapat dilakukan secara lisan.

(8) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh

dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam MUBES.

Pasal 28

MUBES Luar Biasa

(1) MUBES luar biasa dapat diadakan bilamana dianggap perlu oleh PP atau atas

permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah PD dan PC seluruh

wilayah.

(2) Dalam MUBES luar biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan

maksud penyelenggaraan MUBES luar biasa tersebut.

Pasal 29

MUSDA Berkala

(1) MUSDA Berkala diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun.

(2) Acara MUSDA Berkala adalah :

a. Pertanggung jawaban PD mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama

masa jabatannya.

b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari PD.

c. Pemilihan dan pengesahan Ketua PD.


d. Hal-hal lain yang perlu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini.

Pasal 30

MUSDA Luar Biasa

(1) MUSDA Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh PD

atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari

jumlah Anggota KKB / FKKB Anggota KKB / FKKB di cabang yang

bersangkutan atau atas permintaan PP.

(2) Dalam MUSDA luar biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan

maksud penyelenggaraan MUSDA luar biasa tersebut.

Pasal 31

Panggilan, Pimpinan, Korum Dan Keputusan MUSDA

Ketentuan mengenai panggilan, pimpinan, korum dan keputusan MUSDA secara

mutatis mutandis berlaku bagi MUSDA kecuali ditentukan lain dalam peraturan

Rumah Tangga.

BAB XII

KEKAYAAN, ASET DAN TAHUN BUKU

Pasal 32

Kekayaan

(1) Kekayaan KKB / FKKB terdiri atas dana milik KKB dan kekayaan yang

diperoleh KKB dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan,

iuran para Anggota KKB, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak

mengikat.

(2) Jika KKB / FKKB dibubarkan, maka MUBES menentukan mengenai sisa

kekayaan KKB / FKKB.

Pasal 33

Aset

(1) Aset KKB / FKKB adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang

kegiatan operasioanl KKB / FKKB, baik ditingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.

Aset tersebut bisa diperoleh dari Pengurus Pusat, Daerah maupun Cabang.

(2) Aset KKB / FKKB yang diperoleh dari Pengurus Pusat sewaktu-waktu dapat

ditarik kembali apabila peruntukannya bukan untuk kepentingan operasional KKB

/ FKKB berdasarkan penilaian PP.

(3) Aset KKB / FKKB yang diperoleh dari Pengurus Pusat sewaktu-waktu dapat

ditarik kembali PP apabila terjadi pembekuan organisasi oleh Ketua Umum, dan

akan diserahkan kembali kepada kepengurusan yang baru.


(4) Aset KKB / FKKB yang telah ditarik oleh PP dapat diserahkan kembali setelah

mendapat persetujuan Ketua Umum PP melalui rapat pengurus PP.

(5) Aset KKB / FKKB yang diperoleh dari PD dan PC diserahkan sepenuhnya

kewenangan kepada PD dan PC melalui rapat pengurus.

Pasal 34

Tahun Buku

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya Tahun Buku maka PP,

PD dan PC wajib membuat :

a. Laporan Tahunan

b. Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja.

(2) Laporan tahunan dan laporan keuangan harus sekurang-kurangnya memuat

laporan keadaan KKB dan kinerja KKB selama tahun buku yang baru berlaku.

(3) Baik Laporan Tahunan maupun Laporan Keuangan harus ditandatangani oleh

semua semua pengurus, jika ada pengurus karena sebab apapun tidak bersedia

menandatangani Laporan Tahunan PP dan/atau Laporan Keuangan KKB, alasan

untuk tidak menandatangani Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan itu

harus dicantumkan pada kedua laporan termaksud.

(4) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditandatangani oleh Pengurus Harian

(5) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan harus sudah tersedia di kantor KKB

paling lambat pada hari dikirimkan panggilan untuk Rapat Kerja, hal mana harus

dicantumkan dalam panggilan untuk Rapat Kerja.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 35

Pembubaran KKB

(1) Keputusan untuk membubarkan KKB / FKKB hanya sah jika diputuskan oleh

MUBES Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan pada MUBES tersebut

hadir sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) jumlah Anggota KKB/ FKKB yang

diwakili oleh Utusan Daerah dan Utusan Cabang.

(2) Jika korum yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak terpenuhi, maka MUBES

Luar Biasa ditunda selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam agar

dapt memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.


(3) MUBES Luar Biasa kedua tersebut adalah sah jika pada MUBES Luar Biasa

tersebut sedikitnya hadir ¾ (tiga perempat) jumlah Anggota KKB / FKKB yang

diwakili oleh Utusan Daerah dan Utusan Cabang.

(4) Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya

¾ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam MUBES

Luar Biasa.

BAB XIV

PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUBARAN

Pasal 36

Dalam hal hendak dilakukan perubahan atas pasal 35 Anggaran Dasar ini, ketentuan

dalam pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut secara mutasis mutandis berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(6) Hal-hal yang bukan atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan

dalamperaturan Rumah Tangga yang disusun oleh PP.

(7) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini

PP KKB harus menyetujui peraturan Rumah Tangga.

Pasal 38

(1) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Anggaran

Dasar ini tentang tata cara pengangkatan PP, maka untuk pertama kali dan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun pertama, diangkat sebagai PP

Dewan Kehormatan

Dewan Penasehat

Dewan Pembina

Dewan Pakar

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum / Ketua Harian

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris Umum

Bendahara Umum


Bendahara 1

Bendahara 2

Ketua-ketua bidang.

(2) PP dan baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk

memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, diberikan kuasa untuk memohon

pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang serta

menyatakan dan membuat perubahan-perubahan dan/atau penambahan-

penambahan dengan akta notaris, jikalau pengesahannya tergantung pada

perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan itu, untuk keperluan-

keperluan mana menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan,

mambuat atau suruh membuat dan menandatangani semua akta/surat yang

diperlukan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan

berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran

Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga.

(2) PP dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan

Peraturan Rumah Tangga.

(3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIANLAH ANGGARAN DASAR INI dibuat sebagai diminta dan diresmikan

pada hari Sabtu, tanggal 22 bulan November tahun 2008 bertempat di Kantor

Sekretariat KKB Pusat Jl. Adiyaksa (Komplek Pertokoan Kayu Tangi Permai) No.

7 & 8 Banjarmasin Kalimantan Selatan.

PENGURUS PUSAT

KERUKUNAN KELUARGA BAKUMPAI

(KKB)

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

H.A SULAIMAN HB HAIRUDINOR, S.Sos, MM

mukadimah bismillahirrahmanirrahim

Documents