moniaga s korupsi pertanahan ham
TRANSCRIPT
Hak Asasi Manusia, Pertanahan dan Korupsi
Sandra MoniagaJuni 2014
13 April 2023 2
Sebaran Konflik (Lanjutan)
13 April 2023 3
Data Kasus yang diterima Subkomisi Pengaduan Komnas HAM
13 April 2023 4
kasus-kasus pertanahan dan pihak-pihak yang diadukan
• Perkebunan skala besar – BPN, Pemkab• Ijin Pengusahaan Hutan – Kemenhut, Pemkab• Taman Nasional/ Cagar Alam - Kemenhut• Ijin Minerba dan/atau Gas – ESDM, Pemkab• Perumahan (real estate) – PU, Pemkab• Bendungan besar - PU, Pemkab• Pembangunan jalan – PU, Pemkab• dll
Apa faktor utama penyebab konflik berdimensi pelanggaran HAM?
• UUPA hanya berlaku di 33% wilayah Republik Indonesia?– BPN memiliki kewenangan terbatas– Kemenhut menguasasi 67% wilayah RI• Sejarah penetapan “kawasan hutan”• Implikasinya
– Pelanggaran ham– Konflik– Kekacauan administrasi pertanahan
– Rekomendasi penyelesaian
rekomendasi Perlu ada kejelasan ttg
fungsi dan pengelolaan data dalam konflik agraria dan/atau sumber daya alam oleh semua pihak
Perlu penyempurnaan sistem pengelolaan data yang sudah dikembangkan
Penyelesaian konflik ◦ Rincian dugaan pelanggaran
ham dan hukum◦ Rincian wilayah konflik (dengan
pihak mana? Misalnya: peta wilayah adat)
◦ Sumber Eksternal Sumber2 konflik dari “luar” Kebijakan negara, kebijakan
lembaga keuangan ◦ Sumber Internal
Ketimpangan penguasaan sumber2 agraria
Analisa aktor pro/kontra
Perencanaan pengelolaan sda/agraria dimasa mendatang
13 April 2023 10
11