0 | P a g e

MODUL AJAR ETIKA PROFESI AKUNTANSI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DOSEN : RATIH JUWITA, SE., MM

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA

1 | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya modul ini

tersusun dengan baik. modul ini disusun menggunakan berbagai referensi

dari buku atau dari internet dan disertai dengan implikasi di lapangan.

Sehingga Diharapkan bisa menambah pemahaman bagi pembacanya.

Jakarta, 2005

Penulis

2 | P a g e

DAFTAR ISI

PENGERTIAN 3

PRINSIP 3

ETIKA PROFESI AKUNTAN 5

KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK 11

STANDAR TEKNIK AKUNTAN PUBLIK 16

KASUS PELANGGARAN ETIKA 19

DAFTAR PUSTAKA 30

3 | P a g e

Pengertian dan Beberapa Etika Profesi Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui

Sebagai salah satu profesi penting dalam ranah ekonomi, tentu terdapat kode etik

yang harus dipenuhi demi menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa.

Berdasar pada keputusan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI))etika profesi akuntansi ini meliputi semua kaidah dan norma yang mengatur

hubungan antara akuntan dengan sejawat, dengan auditor atau klien, ataupun

dengan masyarakat.

Prinsip etika ini pun bertujuan untuk memandu para akuntan agar bisa menjalankan

tanggung jawab profesionalnya.

Berikut beberapa prinsip etika profesi akuntansi tersebut;

Tanggung Jawab Profesi

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang akuntan harus senantiasa berpijak

pada pertimbangan moral di setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan.

Bagaimanapun, mereka memiliki tanggung jawab tidak hanya pada pengguna jasa

atau klien, tetapi juga pada rekan sejawat dan masyarakat secara umum.

Karenanya, pertimbangan moral menjadi salah satu cara untuk menjaga

kepercayaan dan mutu dari kinerja.

Kepentingan Publik

Sama halnya seperti profesi lain, akuntan juga memiliki tanggung jawab pelayanan

kepada publik. Publik di sini dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang terlibat

secara langsung dan bergantung pada integritas seorang akuntan. Tak lain, demi

terciptanya stabilitas ekonomi bisnis yang sehat dan efisien. Sebut saja seperti;

4 | P a g e

pemerintah, klien, investor, pemberi kredit, atau bahkan masyarakat secara

langsung.

Karenanya, seorang akuntan harus selalu bertindak dalam koridor pelayanan publik

serta menjaga kepercayaan mereka.

Integritas

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, demi menjaga kepercayaan publik

seorang akuntan haruslah dibekali dengan integritas yang tinggi. Dengan integritas

ini, seseorang akan senantiasa memberikan pelayanan dengan jujur tanpa ada unsur

keuntungan pribadi. Karena bagi mereka yang memiliki integritas tinggi,

perbedaan dan kesalahan secara tidak sengaja masih bisa ditoleransi, namun tidak

dengan kecurangan.

Objektivitas

Selain harus mengedepankan kejujuran, seorang akuntan juga dituntut untuk

objektif. Dalam artian, mereka harus bebas dari berbagai benturan kepentingan

yang berhubungan dengan kewajiban profesionalnya.

Etika profesi akuntansi dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan

untuk bersikap adil, tidak berprasangka, tidak memihak, tidak di bawah pengaruh

salah satu pihak, serta jujur secara intelektual.

Kerahasiaan

Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data

keuangan, mereka juga harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Dalam

artian, tidak boleh mengungkapkan informasi pada pihak mana pun, terlebih jika

tanpa persetujuan atau tanpa wewenang secara spesifik. Kecuali, jika memang

5 | P a g e

harus mengungkapkannya karena kewajiban hukum atau tanggung jawab

profesional.

Selain itu, juga tidak dibenarkan untuk menggunakan informasi rahasia tersebut

sebagai sarana mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun pihak ketiga.

Kompetensi dan Kehati-hatian

Sebagai akuntan profesional, tentu kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu

dan kualitas pelayanan. Mereka harus membekali diri dengan etika profesi

akuntansi yang satu ini, agar bisa memberi pelayanan terbaik untuk para pengguna

jasa. Karenanya, seorang akuntan harus selalu bersedia mengasah pengetahuan dan

keahlian, serta bertindak cermat dalam menjalankan jasa profesionalnya

Standar Teknis

Etika profesi akuntansi yang juga tak kalah penting adalah menjalankan tugas

profesional sesuai dengan standar teknis. Seorang akuntan memiliki kewajiban

untuk mematuhi standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh

perundangan-undangan yang relevan, ataupun yang telah dirumuskan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) dan Internasional Federation of Accountants.

ETIKA PROFESI AKUNTAN

Etika Profesi Akuntansi adalah Merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku

perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran

manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan

terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan.

Menurut Billy, Perkembangan Profesi Akuntan terbagi menjadi empat fase yaitu,

6 | P a g e

1. Pra Revolusi Industri

2. Masa Revolusi Industri tahun 1900

3. Tahun 1900 – 1930

4. Tahun 1930 – sekarang

Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang

biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi

setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini

merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang

biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap

profesi. Menurut Chua dkk (1(994) menyatakan bahwa etika profesional juga

berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang

diharapkan untuk profesi tertentu.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki

kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika

professional (Agnes, 1996). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam etika profesi

adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi

(Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan

etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang

menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dalam dua kode etik ini

yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan

dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum

profesional. Kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut

dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional

(Keraf, 1998).

Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara

auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi

7 | P a g e

dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan

dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di

lingkungan usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia

pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh

Ikatan Akuntansi Indonesia (Sihwajoni dan Gudono, 2000).

Prinsip perilaku profesional seorang akuntan, yang tidak secara khusus dirumuskan

oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAI,

berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan.

Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia adalah sebagai

berikut:

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional

dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota

mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut,

anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional

mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama

dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi,

memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab

profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota

diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan

menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu

profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan

8 | P a g e

memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi

akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja,

pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung

kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya

fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab

akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan

sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara

keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku

akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi

masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk

membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan

dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang

diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota

mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan

yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus

menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi

mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya

pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota

dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan

seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa

harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan

publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat

9 | P a g e

menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang

jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya

adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan

anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas

dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota

bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan

obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik

memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota

yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan,

melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan

manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga

mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi.

Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas

pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati,

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja

memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan

10 | P a g e

tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui

pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan

dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu

tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota

untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal

penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan,

anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak

lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk

menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan,

pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung

jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak

atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang

berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan

mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai

keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa

profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban

untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja

yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban

kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau

pemberi jasa berakhir.

11 | P a g e

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi

harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada

penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan

masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan

standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan

keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut

sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah

standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional

Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-

undangan yang relevan.

RUU dan KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen Keuangan

(DepKeu) mempunyai aturan sendiri yaitu Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) No.17 Tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas

dari kliennya berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik.

SPAP dan kode etik diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar

Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP berstandar kepada International

Auditing Standart.

Laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital, sehingga harus disajikan

12 | P a g e

dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun

rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik dan RUU Laporan Keuangan.

RUU tentang Akuntan Publik didasari pertimbangan untuk profesionalisme dan

integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan Publik terdiri atas 16 Bab dan 60

Pasal , dengan pokok-pokok mencakup lingkungan jasa akuntan publik, perijinan

akuntan publik, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Sedangkan kode etik yang disusun oleh SPAP adalah kode etik International

Federations of Accountants (IFAC) yang diterjemahkan, jadi kode etik ini bukan

merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi mengadopsi

dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaaan yang signifikan antara kode etik SAP

dan IFAC.

Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan Indonesia

untuk tidak jago kandang. Apalagi misi Federasi Akuntan Internasional seperti

yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan perbaikan secara global

profesi akuntan dengan standar harmonis sehingga memberikan pelayanan dengan

kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik.

Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang

tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus

memahami perbedaaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi, kecuali

dilarang oleh hukum atau perundang-undangan.

APLIKASI KODE ETIK

Meski sampai saat ini belum ada akuntan yang diberikan sangsi berupa

pemberhentian praktek audit oleh dewan kehormatan akibat melanggar kode

etik dan standar profesi akuntan, tidak berarti seorang akuntan dapat bekerja

sekehendaknya. Setiap orang yang memegang gelar akuntan, wajib menaati

kode etik dan standar akuntan, utamanya para akuntan publik yang sering

13 | P a g e

bersentuhan dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Etika yang

dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan

jauh dari skandal.

Menurut Kataka Puradireja (2008), kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak

pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu

mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode

etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan dalam memenuhi

standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi

akuntan dan interprestasi aturan etika akuntan. Dan kode etik dirumuskan oleh

badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional

(DPN).

Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab

dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab akuntan

profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi

kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan

menerapkan aturan etika dari kode etik.

Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode Penugasan

Profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun orang

dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien, seperti pembukaan atau

jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain sistem informasi

keuangan, aktuaria dan audit internal. Konsultasi kepada kliennya dibidang itu

menimbulkan benturan kepentingan.

Etika Profesi Akuntansi terdiri dari 8 Prinsip yaitu :

1. Tanggung Jawab Profesi

14 | P a g e

Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan

menggunakan pertimbangan moral untuk kegiatan yang dilakukannya. Tanggung

jawab bukan hanya kepada kliennya saja tetapi juga kepada rekan seprofesinya

serta kepada masyarakat. Para akuntan secara kolektif harus menjaga nama baik

profesinya agar selalu bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam bidang

akuntansi karena hal ini juga merupakan tradisi dari profesi akuntan.

2. Kepentingan Publik

Arti publik disini meliputi klien, pemerintah, investor, pemberi kredit, pegawai,

dunia bisnis dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas

akuntan tersebut dalam kinerjanya sebagai seorang professional. Akuntan wajib

menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dalam menjalankan

tanggung jawab mereka dan menjaga kepercayaan publik tersebut.

3. Integritas

Integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya harus dipegang tinggi oleh

seorang akuntan agar bisa menjaga kepercayaan publik. Integritas itu mencakup

bersikap jujur, berterus terang, tidak curang serta dapat menerima kesalahan yang

tidak disengaja. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh

keuntungan pribadi.

4. Objektivitas Etika Profesi Akuntansi

Selain integritas, seorang akuntan harus menjaga objektifitasnya dan bebas dari

benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam

kapasitasnya sebagai auditor, konsultan, pegawai swasta maupun pegawai

pemerintah maka seorang akuntan wajib menunjukan objektifitas mereka dalam

15 | P a g e

berbagai situasi. Prinsip objektifitas seorang akuntan meliputi hal-hal seperti

bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka serta

bebas dari pengaruh pihak lain.

5. Kerahasiaan Etika Profesi Akuntansi

Karena pekerjaan akuntan berhubungan dengan bidang keuangan yang merupakan

suatu informasi sensitif maka tentu saja seorang akuntan harus memegang prinsip

kerahasiaan kliennya ataupun yang berhubungan dengan pekerjaannya dengan

pihak lain. Dia tidak boleh memberikan informasi kepada pihak manapun jika

tanpa persetujuan atau wewenang yang memadai secara spesifik terkecuali jika

mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional yang harus

megungkapkan kerahasiaan itu. Seorang akuntan juga dilarang keras menggunakan

data rahasia tersebut sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau

keuntungan pihak ketiga.

6. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian pasti dimiliki oleh seorang akuntan

professional, kompentensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas

pelayanan sedangkan kehati-hatian berarti sikap teliti dan cermat dalam

pekerjaannya. Klien akan merasa aman dan meningkatkan kepercayaan kepada

akuntan jika ia memiliki kompetensi yang dijelaskan sebelum menggunakan jasa

dan salah satu kompetensi yang paling mendasar yang harus dimiliki semua

akuntan tentu saja tahu tahap-tahap dari siklus akuntansi itu sendiri.

7. Perilaku Profesional

16 | P a g e

Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang bisa

mendeskreditkan profesinya dan hal ini harus dilakukan secara konsisten agar

kepercayaan klien selalu ada kepada akuntan tersebut. Akuntan yang tidak bersikap

profesional seperti selalu tidak tepat waktu, ingkar janji atau perilaku negatif

lainnya akan membuat klien merasa tidak nyaman dan kecewa yang bisa membuat

profesi akuntan menjadi kurang baik secara kolektif.

8. Standar Teknis Etika Profesi Akuntansi

Setiap akuntan harus melaksanakan pekerjaannya dengan standar teknis dan

standar professional yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang relevan

yaitu yang telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mereka tidak

boleh menyimpang sama sekali dari apa yang telah dirumuskan tersebut karena

profesi akuntan merupakan profesi yang sangat vital dalam dunia usaha.

Demikianlah penjelasan tentang etika profesi akuntansi yang harus diterapkan

akuntan agar bisa menjadi akuntan yang profesional dan berdedikasi terhadap

profesinya. Seorang akuntan juga sebaiknya menggunakan software akuntansi

dalam membantu pekerjaannya agar lebih mudah dan cepat dalam memberikan

data, laporan keuangan atau laporan lain yang berhubungan dengan pembukuan

kliennya.

Harmony merupakan pilihan terbaik untuk akuntan yang mau memiliki software

akuntansi berbasis cloud karena mudah digunakan, harga terjangkau, bisa

dikerjakan kapanpun dan dimanapun serta telah dipakai oleh ribuan pemilik

bisnis di Indonesia. Coba GRATIS selama 30 hari Software Harmony disini.

Poin-Poin Kode Etik Akuntan

17 | P a g e

Kalau tujuan kode etik seperti itu, lantas apa saja etika profesi akuntansi yang

harusnya dimiliki setiap akuntan? Dilansir dari IAI, ada beberapa prinsip dasar

akuntan dalam bekerja, yakni:

1. Integritas

Integritas seorang akuntan terlihat dari caranya memenuhi tanggung jawab

terhadap klien. Kualitas akuntan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap

dirinya. Elemen terpenting dari integritas adalah kejujuran tanpa membuka rahasia

penerima jasa. Akuntan mesti berterus terang tentang kondisi sebenarnya. Di atas

semua itu, kepercayaan dan pelayanan tetap nomor satu untuk klien.

2. Mandiri

Sikap mandiri bukan berarti bekerja sendiri, namun akuntan bisa berdiri sendiri.

Artinya, akuntan bisa membuat laporan keuangan tanpa pengaruh pihak luar. Jika

bekerja dalam tim, akuntan tetap mampu menyajikan laporan dengan baik.

Kemandirian sangat dibutuhkan oleh akuntan, agar kelak dapat menunjang

karirnya sebagai auditor.

3. Rahasia

Etika profesi akuntansi paling dasar adalah kerahasiaan. Akuntan tidak boleh

menyebarluaskan informasi dan laporan yang mereka kerjakan. Laporan keuangan

hanya dibuat untuk kalangan internal dan rahasia. Hal ini untuk menghindari

penyalahgunaan laporan di kemudian hari. Misalnya saja, laporan keuangan

perusahaan A yang dibuat untuk dewan komisaris atau direksi.

4. Standar Teknis

IAI telah mengatur standar teknis dalam menyajikan laporan keuangan. Para

akuntan mesti bekerja sesuai standar yang ada. Ini bukan hanya memenuhi

18 | P a g e

kebutuhan klien, tetapi meningkatkan kepercayaan publik terhadap dirinya. Bukan

tidak mungkin, akuntan lebih dipercaya oleh klien besar.

5. Objektivitas

Seluruh akuntan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Untuk mencegah

hal-hal yang tak diinginkan, akuntan harus bersikap objektif. Mereka tidak boleh

memihak salah satu pihak, agar data yang disajikan benar-benar aktual. Bila

akuntan berat sebelah, laporan yang disajikan terkesan subjektif.

6. Tanggung Jawab

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, akuntan harus mampu bertanggung

jawab atas seluruh pekerjaannya. Moral dan profesionalitas menjadi bagian dari

etika profesi akuntansi. Seorang akuntan sekurang-kurangnya harus peka terhadap

klien. Dengan tanggung jawab penuh, semua laporan tersaji sesuai kebutuhan.

7. Kompetensi

Apapun profesinya, seseorang tentu dituntut untuk kompeten atau ahli. Begitu pula

dengan akuntan yang harus berkompetensi mengolah transaksi keuangan. Dalam

bekerja, akuntan harus hati-hati dalam menghitung dan menyajikan data. Ini untuk

mencegah mereka terjebak pada fraud atau penipuan. Bukan cuma itu, mereka bisa

mempertanggungjawabkan laporan yang diberikan.

Jika Anda tertarik menjadi akuntan, menyajikan laporan dari data transaksi

keuangan bukanlah hal mudah. Kepekaan dan kehati-hatian akuntan sangat

dibutuhkan, agar tidak merusak hasil pekerjaan. Sedikit saja kesalahan yang terjadi

dapat berujung fatal bagi seorang akuntan. Tak hanya terancam kehilangan

kepercayaan publik, karir akuntan pun bisa tamat seketika. Itulah mengapa IAI

menetapkan etika profesi akuntansi untuk ditaati.

19 | P a g e

10 Contoh Kasus Pelanggaran Etika Profesi Dalam dan Luar Negeri

Di dalam dunia akuntansi. akuntan mempunyai suatu etika yang harusnya

dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota. Kode Etik IkatanAkuntan Indonesia

ditujukan untuk digunakan sebagai panduan serta aturan bagi selmua anggota, ntah

itu anggota yang berpraktek menjadi akuntan publik, terjun ddidalam lingkungan

dunia bisnis/usaha, instansi pemerintahan, ataupun berada di lingkup pendidikan

dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya. baca: Etika Profesi Akuntansi

Namun, pada dunia nyata, pelanggaran atas etika etika yang sudah

ditetapkan keraplah terjadi, berikut beberapa contoh kasus etika profesi akuntansi

yang pernah terjadi yang saya kutip dari beberapa media, terutama media online.

1. Kasus PT Muzatek Jaya 2004

Menkeu Sri Mulyani telah membekukan ijin AP (Akuntan Publik) Drs Petrus M.

Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama 2 tahun yang terhitung

sejak 15 Marit 2007, Kepala Biro Hubungan Masyaraket Dep. Keuangan, Samsuar

Said saat siaran pers pada Selasa (27/3), menerangkan sanksi pembekuan

dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar

Profesional Akuntan Publik).

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap

Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 December 2004 yang

dijalankan oleh Petrus. Dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap

pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus malaksanakan audit umum

terhadap Lap. keuangan PT. Muzatek Jaya dan PT. Luhur Arta Kencana serta

kepada Apartement Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001. hingga tahun 2004.

2. Kasus PT KAI 2006

20 | P a g e

Komisaris PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengungkapkan bahwa ada manipulasi

laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian

tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan.

“Saya mengetahui ada sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai

beban bagi perusahaan tapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan, Jadi disini

ada trik-trik akuntansi,” kata Hekinus Manao, salah satu Komisaris PT. KAI di

Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan, hingga saat ini dirinya tidak mau untuk menandatangani laporan

keuangan tersebut karena adanya ketidak-benaran dalam laporan keuangan itu

“Saya tahu bahwa laporan yang sudah diperiksa akuntan publik, tidak wajar karena

sedikit banyak saya mengerti ilmu akuntansi yang semestinya rugi tapi dibuat

laba,” lanjutnya.

Karena tidak ada tanda-tangan dari satu komisaris PT KAI, maka RUPS (Rapat

Umum Pemegang Saham) PT Kereta Api harus dipending yang seharusnya

dilakukan pada awal Juli 2006.

3. Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2010

Kredit Macet Hingga Rp. 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat.

Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang

bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat

dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi

21 | P a g e

Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk

pengembangan bisnis dibidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan

kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat

kasus tersebut, Selasa [18/5/2010] menyatakan, setelah klien-nya diperiksa dan

dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap adaa dugaan

keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik pada kasus ini.

Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para

saksi Biasa Sitepu, terungkap ada terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan

perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI Cabang Jambi.

Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam

laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan

ditemukan dugaan korupsi-nya

“Ada 4 aktivitas laporan keuangan Raden Motor yang tidak dimasukan kedalam

laporan keuangan yang diajukan ke Bank BRI, hingga menjadi sebuah temuan

serta kejanggalan dari pihak kejaksaan untuk mengungkap kasus kredit macet ini.”

tegas Fitr. Keterangan serta fakta tsb. terungkap setelah tersangka Effendi Syam,

diperiksa dan dibandingkan keterangannya dengan keterangan saksi Biasa Sitepu

yang berperan sebagai akuntan publik dalam kasus ini di Kejati Jambi. Seharusmya

data-data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan harus lengkap, tetapi

didalam laporan keuangan yang diberikan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai

pimpinan Raden Motor ada data-data yang diduga tidak disajikan dengan

seharusnya dan tidak lengkap oleh akuntn publik.

Tersangka Effendi Syam berharap penyidik di Kejati Jambi bisa melaksanakan

pemeriksaan dan mengungkap kasus secara adil dan menetapkan pihak pihak yang

22 | P a g e

juga terlibat dalam kasus tersebut, sehingga semuanya terungkap. Sementara itu,

penyidik Kejaksaan masih belum mau berkomentar lebih banyak atas temuan

tersebut.

Kasus kredit macet itu terungkap, setelah pihak kejaksaan menerima laporan

tentang adanya penyalah-gunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zein

Muhamad sebagai pemilik Raden Motor. Sementara ini pihak Kejati Jambi masih

menetapkan 2 tersangka, yaitu Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor yang

mengajukan kredit dan Effedi Syam dari pihak BRI cabang jambi sebagai pejabat

yang menilai pengajuan sebuah kredit.

4. Mulyana W Kusuma – Anggota KPU 2004

Kasus anggota KPU ini terjadi pada tahun 2004, Mulyana W Kusuma yan menjadi

seorang anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) diduga telah menyuap anggota

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ketika itu melaksanakan audit keuangan

terhadap pengadaan logistik pemilu. Logistik pemili tersebut berupa kotak suara,

amplop suara, surat suara, tinta, serta tekhnologi informasi. Setelah pemeriksaan

dilaksanakan, BPK meminta untuk dilakukan suatu penyempurnaan laporan.

Setelah penyempurnaan laporan dilakukan, BPK menyatakan bahwa laporan yang

dihasilkan lebih baik dari laporan sebelumnya, kecuali mengenai laporan teknologi

informasi. Maka disepakati laporan akan dilakukan periksaan kembali satu bulan

setelahnya.

Setelah satu bulan terlewati ternyata laporannya tak kunjung selesai dan akhirnya

diberikan tambahan waktu. Di saat penambahan waktu ini terdengar kabar

mengenai penangkapan Mulyana W Kusuma. Dia ditangkap karena tuduhan akan

melakukan tindakan penyuapan kepada salah satu anggota tim auditor dari BPK,

23 | P a g e

yaitu Salman Khairiansyah. Tim KPK bekerja sama dengan pihak auditor BPK

dalam penangkapan tersebut. Menurut Khoiriansyah, dia bersama Komisi

Pemberantas Korupsi mencoba merangkap usaha penyuapan yang dilakukan oleh

Mulyana menggunakan perekam gambar pada 2 kali pertemuan.

Penangkapan Mulyana ini akhirnya menimbulkan pro-kontra. Ada pihak yang

memberikan pendapat Salman turut berjasa dalam mengungkap kasus ini, tetapi

lain pihak memberikan pendapat Salman tak sewajarnya melakukan tindakan

tersebut karena hal yang dilakukan itu melanggar kode etik

5. Kasus Malinda Dee – Citibank

Malinda Memalsukan Tandatangan Nasabah

Malinda Dee, 47 tahun, Terdakwa atas kasus pembobolan dana Citybank, terbukti

diketahui memindahkan beberapa dana nasabah dengan memalsukan tandatangan

nasabah didalam formulir transfer. Kejadian ini terungkap didalam dakwaan oleh

Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Selasa

[8/11/2011]. “Sebagian tandatangan yang tertera pada blangko formulir transfer

adalah tanda-tangan nasabah.” ujar Tatang Sutarma, Jaksa Penuntut Umum.

Malinda berhasil memalsukan tandatangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan dilakukan

hingga 6 kali pada formulir transfer Citibank nomor AM 93712 yang bernilai

150.000 dollar AS pada tanggal 31 Agustus 2010. Pemalsuan tanda tangan

dilakukan juga di formulir nomor AN 106244 yang dikirim ke PT. Eksklusif Jaya

Perkasa sebesar Rp. 99 juta. Dalam transaksi transfer ini, Malinda dee menulis

“Pembayaran Bapak Rohli untuk pembayaran interior”, pada kolom pesan.

24 | P a g e

Pemalsuan tanda tangan yang lain pada formulir nomor AN 86515 tanggal 23

Desember 2010 dengan penerima PT. Abadi Agung Utama. “Penerima Bank Artha

Graha senilai Rp. 50 juta dan pada kolom pesan tertulis DP pembelian unit 3 lantei

33 combin unit.” baca jaksa penuntut umum. Juga dengan menggunakan nama

serta tanda-tangan palsu Rohli, Malinda Dee mengirim uang sebesar Rp. 250 juta

pada formulir AN 86514 kepada PT. Samudera Asia Nasional tanggal 27

December 2010 dan AN 61489 sebesar nilai yang sama pada tanggal 26 January

2011. Pun pemalsuan dalam formulir AN 134280 pengiriman kepada Rocky Deany

C. Umbas senilai Rp. 50 juta tanggal 28 January 2011 pembayaran pemasangan

CCTV, milik Rohli.

Adapun tanda-tangan palsu beratas nama korban N. Susetyo Sutadji dilakukan

sebanyak 5 kali, yaitu dalam formulir Citibank No AJ 79026, AM 122339, AM

122330, AM 122340, dan juga AN 110601. Malinda mengirim uang senilai Rp. 2

miliar kepada PT. Sarwahita Global Management, Rp. 361 juta kepada PT. Yafriro

International, Rp. 700 juta kepada Leonard Tambunan. Dan 2 transaksi yang lain

sebesar Rp. 500 juta dan Rp 150 juta dikirimkan kepada Vigor AW. Yoshuara

secara berurutan.

“Hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi Rohli dan N. Susetyo Sutadji dan

saksi Surjati T. Budiman serta telah sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

Labaratoris Kriminalistis Bareskrim Polri.” jelasnya. Pengiriman uang serta

pemalsuan tanda-tangan ini tidak di sadari oleh ke-2 nasabah tersebut.

6. Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono yang diduga menyuap

pajak.

25 | P a g e

September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung

malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di

Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya

jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak

perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York.

Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula

US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker

rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang

menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan

memecat eksekutifnya.

Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission,

menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi

buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG

terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus

ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.

7. Kasus KAP (Kantor Akuntan Publik) Andersen dan Enron

Kasus KAP (Kantor Akuntan Publik) Andersen dan Enron terungkap saat Enron

mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat

itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang

menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang

sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan

Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan

penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron

menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut,

26 | P a g e

perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut

perusahaan mengalami kerugian sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron.

8. Kasus Sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya

Jakarta, 19 April 2001 .Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak

kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah melakukan

kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997.

Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis,

mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang

melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan

pemeriksaan sesuai dengan standar audit.

Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya

mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang

dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan

KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD

& R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika

profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang

diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas

suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan

laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya

tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan.

ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekadar “human error” atau kesalahan

dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada

27 | P a g e

berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan

rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak

melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan

laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos

laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami

mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga

menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi

laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan

masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen

Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya. Menurut

Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada

Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta

supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik

profesi akuntan.

9. Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo Tahun 2002

Kasus ini merupakan kasus dimana Bank Lippo melakukan pelaporan laporan

keuangan ganda pada tahun 2002. Kasus Lippo bermula dari adanya tiga versi

laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September

2002, yang masing-masing berbeda. Berikut laporan keuangan tersebut :

Laporan pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media

massa pada 28 November 2002.

Laporan kedua, yang diberikan kepada BEJ pada 27 Desember 2002.

Laporan ketiga, yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan

publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Kosasih dan

disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003.

28 | P a g e

Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan

mencantumkan ”opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan

pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan

AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp 1,42 triliun, total aktiva Rp 22,8

triliun, rugi bersih sebesar Rp 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23 %. Untuk

laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat

kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut

belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA

sebesar Rp 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp

98,77 miliar, dan CAR 24,77 %.

10. Kasus WorldCom.

WorldCom pada awalnya merupakan perusahaan penyedia layanan telpon jarak

jauh. Selama tahun 90an perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap

perusahaan telekomunikasi lain yang kemudian meningkatkan pendapatnnya dari

$152 juta pada tahun 1990 menjadi $392 milyar pada 2001, yang pada akhirnya

menempatkan WorldCom pada posisi ke 42 dari 500 perusahaan lainnya menurut

versi majalah fortune.

Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada WorldCom yaitu

terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun

1998 Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap

infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan

WorldCom yang menurun drastis sehingga pendapatan ini jauh dari yang

diharapkan.

29 | P a g e

Nilai pasar saham perusahaan Worldcom turun dari sekitar 150 milyar dollar

(januari 2000) menjadi hanya sekitar $150 juta (1 juli 2002). Keadaan ini mebuatan

pihak manajemen berusaha melakukan praktek-praktek akuntansi untuk

menghindari berita buruk tersebut.

Cara Manajemen WorldCom menggelembungkan angka:

Biaya jaringan yang telah dibayarkan pihak WorldCom kepada pihak ketiga

dipertanggungjawabkan dengan tidak benar. Dimana biaya jaringan yang

seharusnya dibebankan dalam laporan laba rugi, oleh perusahaan dibebankan ke

rekening modal.

Dana cadangan untuk beberapa biaya operasional dinaikkan oleh perusahaan.

Dengan praktik ini, WorldCom berhasil memanipulasi keuntungannya sebesar $

2 M.

Lalu Cynthia Cooper salah satu auditor internal WorldCom merasa ada sesuatu

yang tidak beres dengan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan. Pada

masa-masa itu WorldCom menggunakan jasa perusahaan Arthur Andersen sebagai

auditor eksternal independen. Sedangkan Arthur Andersen sendiri terlilit skandal

Enron tidak lama yang lalu. Jadi bisa dibilang kredibilitas perusahaan Arthur

Andersen sendiri mulai dipertanyakan. Dan pada bulan Mei 2002 Cynthia Cooper

berhasil menemukan sebuah lubang pada laporan keuangan perusahaan mereka.

30 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukry dan Abdul Halim. 2002. Pengintegrasian Etika dalam

Pendidikan dan Riset Akuntansi . Kompak, STIE YO.

Sukrisno Agoes. 1996. Penegakkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Makalah dalam

Konvensi Nasional Akuntansi III. IAI.