modul 1 : ketentuan perundang undangan · pdf file... dan kemanfaatan pengadaan tanah jaminan...
TRANSCRIPT
![Page 1: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/1.jpg)
MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH
Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
![Page 2: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelajaran ini, para peserta diharapkan mampu memahami dasar-dasar peraturan per-undang2-an terkait Pengadaan Tanah untuk pembangunan.
![Page 3: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/3.jpg)
Tata Urutan Perundangan di Indonesia
UU Pokok Agraria No. 5 Thn 1960
UU No. 2 Thn 2012
Perpres No. 71 Thn 2012
Ketentuan tentang Perubahan-Perubahan Perpres
No. 71 Thn 2012
Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Thn 2012
Permendagri No. 72 Thn 2012
PMK No. 13 Thn 2012
Ketentuan Perundangan Terkait
Pengadaan Tanah
Pokok Bahasan
![Page 4: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/4.jpg)
Tata UrutanPerundangan-undangan di
Indonesia
UUD 1945
TAP MPR
UNDANG-UNDANG
PERPPU
PERATURAN
PEMERINTAH
PERPRES
PERDA
![Page 5: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/5.jpg)
Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis NKRI dan berfungsi sbgsumber hukum tertinggi.
Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurutMiriam Budiardjo ( 1981: 106-107) UUD 1945 mempunyai kedudukan ygistimewa, hal ini dikarenakan:
1. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yg berbeda dg pembentukan UU biasa
2. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yg luhur3. UUD adalah piagam yg menyatakan cita-cita bangsa Indonesia
dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
![Page 6: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/6.jpg)
TAP MPR RI & Undang-Undang
Ketetapan MPR adalah ketetapan yg dikeluarkan MPR sbg
konsekuensi dari tugas, kedudukan dan kewenangan MPR
sesuai UUD 1945.
Undang-undang merupakan peraturan perundang -
undangan untuk melaksanakan UUD 1945. Yang berwenang
membuat UU adalah DPR legislative bersama pihak
eksekutif (Presiden).
![Page 7: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/7.jpg)
PERPPU & PP
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat
persetujuan DPR. Hal ini dikarenakan PERPPU dibuat dlm
keadaan darurat dalam arti persoalan yg muncul harus
segera ditindaklanjuti.
Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan
UU sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan
Pemerintah adalah materi untuk menjalankan UU.
![Page 8: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/8.jpg)
PERPRES & PERATURAN DAERAH
Peraturan Presiden merupakan peraturan per-undang2-an yg dibentuk
Presiden berdasarkan psl 4 UUD 1945. Dilihat dr sifatnya Presiden
dapat membuat dua macam keputusan yaitu:
1.Bersifat pengaturan
2. Bersifat penetapan
Peraturan Daerah adalah peraturan yg dibuat oleh Pemerintah Daerah
Propinsi / Kabupaten / Kota.
![Page 9: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/9.jpg)
Undang-Undang Agraria No. 5 Thn. 1960
Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok
Hak-Hak atas Tanah, Air dan
Ruang Angkasa Serta
Pendaftaran Tanah
![Page 10: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/10.jpg)
Dasar-dasar dan Ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun
1960 diperjelas dalam pasal-pasal berikut
Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 6
Seluruh bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya
dalam wilayah Republik
Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa
adalah bumi, air dan
ruang angkasa bangsa
Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional.
Atas dasar ketentuan dalam
pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud
dalam pasal 1, bumi air dan
ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh
rakyat.
Dengan mengingat ketentuan-
ketentuan dalam pasal 1 dan
2 pelaksanaan hak-ulayat dan
hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih
ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan
Negara.
Semua hak atas
tanah mempunyai
fungsi sosial.
![Page 11: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/11.jpg)
Hak-Hak atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa Serta
Pendaftaran Tanah
Bagian I Ketentuan Umum
Bagian II Pengadaan Tanah
Bagian III Hak Milik
Bagian IV Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Bagian I Ketentuan Umum
Bagian II Pengadaan Tanah
Bagian III Hak Milik
Bagian IV Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
![Page 12: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/12.jpg)
PAKET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
UU NO 2 TAHUN 2012
PERPRES NO 71 TAHUN 2012
PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012
PERATURAN KEPALA BPN NO 6 TAHUN 2015
PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012
- PERPRES NO 40 TAHUN 2014- PERPRES NO 99 TAHUN 2014- PERPRES NO 30 TAHUN 2015- PERPRES NO 148 TAHUN 2015
- INPRES NO 1 TAHUN 2016- KEPPRES NO 3 TAHUN 2016
PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
10/PMK.02/2016
![Page 13: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/13.jpg)
PENGERTIAN ISTILAH UU No. 12 Tahun 2012
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak
Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah
Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara
melalui Lembaga Pertanahan
Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah
Penilai Pertanahan (Penilai) adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan
profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari
Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah
1
![Page 14: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/14.jpg)
Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang
ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah,
perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah
Tim persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam
melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana
pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan
Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam
melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alas an keberatan, melakukan u klarifikasi
dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan rekomendasi diterima atau ditolaknya
keberatan.
Satuan Tugas selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu
pelaksanaan Pengadaan Tanah
Ruang atas dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan atau ruang yang ada
di atas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah.
PENGERTIAN ISTILAH UU No. 12 Tahun 2012 2
![Page 15: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/15.jpg)
Pokok-Pokok Kepastian Hukum, Keadilan, dan KemanfaatanPengadaan Tanah
Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
disertai jaminan tersedianya anggaran
Kewajiban Pihak yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian
atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah diselenggarakan oleh
Pemerintah
Dilaksanakan sesuai dengan RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi
yang melibatkan para pengampu dan pemangku kepentingan
Kewajiban Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi
ketentuan dalam Undang-undang
Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian
Ganti Kerugian yang adil dan layak
![Page 16: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/16.jpg)
• Terjaminnya hak-hak Masyarakat atas Tanah
• Terhindarnya Masyarakat dari Upaya Spekulasi Tanah
• Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum
Prinsip Pengadaan Tanah
![Page 17: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/17.jpg)
Ketentuan umum ini
menjelaskan
beberapa
konsep/pengertian
yang membatasi
lingkup pengaturan,
antara lain
mengenai:
Instansi
Pengadaan Tanah
Pihak yang Berhak
Objek Pengadaan Tanah
Hak Pengelolaan
Kepentingan Umum
Hak Atas Tanah
Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2012
Konsultasi Publik
Pelepasan hak
Ganti Kerugian
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Penilai Pertanahan
Lembaga Pertanahan
![Page 18: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/18.jpg)
Pengadaan tanahuntuk
kepentinganumum
dilaksanakanberdasarkan
Asas:
1. Asas Kemanusiaan
2. Asas Keadilan
3. Asas Kemanfaatan
4. Asas Kepastian
5. Asas Keterbukaan
6. Asas Kesepakatan
7. Asas Keikutsertaan
8. Asas Kesejahteraan
9. Asas Keberlanjutan
10. Asas Keselarasan
![Page 19: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/19.jpg)
Penjabaran 10 Asas Pengadaan Tanah
Asas Kemanusiaan, pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta
menghormati terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat, setiap
warga negara
Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberi ganti
kerugian yang dapat memulihkan kondisi social ekonomisnya, dg
memperhitungkan kerugian thd faktor fisik maupun nonfisik
Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak
positif bagi pihak yg memerlukan tanah, masyarakat yg terkena dampak
dan masyarakat luas
Asas Keterbukaan, dlm proses pengadaan tanah, masyarakat yg terkena
dampak berhak memperoleh informasi ttg proyek dan dampaknya,
kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman
kembali dan lokasi pengganti
Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yg diatur
dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak mengetahui hak
dan kewajibannya masing-masing
1
2
3
4
5
![Page 20: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/20.jpg)
Asas Kesepakatan yakni seluruh kegiatan pengadaan tanah dan Pemegang
hak atas Tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yg
memerlukan tanah dg Pemegang Hak atas Tanah
Asas Keikutsertaan / Partisipasi, peran serta seluruh pemangku
kepentingan dlm setiap tahap pegadaan tanah (perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki
dan dapat meminimalkan penolakan penolakan masyarakat thd kegiatan
yang bersangkutan
Asas Kesejahteraan, bahwa pengadaan tanah utk pembangunan dapat
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yg
berhak dan masyarakat secara luas
Asas Asas Keberlanjutan, kegiatan pembangunan dpt berlangsung
secara terus –menerus, berkesinambungan, utk mencapai tujuan yg
diharapkan
Asas Keselarasan, bahwa Pengadaan Tanah untuk pengembangan dapat
seimbangdan sejalan dg kepentingan Masyarakat dan negara
6
7
8
9
10
![Page 21: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/21.jpg)
Pasal 3
Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagipelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dg tetap menjaminkepentingan hukum Pihak yang Berhak.
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 7
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dg Rencana Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Nasional/Daerah, RencanaKerja setiap instansi yg memerlukan tanah.
UU No. 2 Tahun 2012 1
![Page 22: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/22.jpg)
Pasal 4
(1) Pemerintah/Pemda menjamin tersedianya tanah utk kepentingan umum
(2) Pemerintah/Pemda menjamin tersedianya pendanaan utk kepentingan umum
Pokok-Pokok Pengadaan Tanah
Pasal 5
Pihak yang berwajib melepaskan tanahnya pd saat pelaksanaan Pengadaan Tanah utkKepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusanpengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
UU No. 2 Tahun 2012 2
![Page 23: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/23.jpg)
Pasal 6
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh
Pemerintah.
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 7
(1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Pembangunan
Nasional/Daerah, Rencana Kerja setiap instansi yg memerlukan
tanah.
UU No. 2 Tahun 20123
![Page 24: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/24.jpg)
Psl
10
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud
digunakan untuk pembangunan
UU No. 2 Tahun 2012
a. Pertahanan dan keamanan Nasional;
b. Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. Waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, dan sanitasi dan bangunan
pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal;
e. Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi;
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
h. Jaringan telekomunikasi dan Informatika Pemerintah;
i. Rumah Sakit Pemerintah/ Pemda;
j. Fasilitas keselamatan umum;
k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemda;
l. Fasilitas social, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m.Cagar alam dan Cagar Budaya;
n. Kantor Pemerintah/Pemda/Desa;
o. Penataan Permukiman kumuh, perkotaan. Kantor Konsolidasi Tanah, Serta perumahan masyarakat berpenghasilan
rendah dan perumahan sewa;
4
![Page 25: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/25.jpg)
Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum
diselenggarakan melalui tahapan:
a. Perencanaan
b. Persiapan
c. Pelaksanaan; dan
d. Penyerahan hasil
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 13
5
![Page 26: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/26.jpg)
(1) Pendanaan Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum bersumber dari APBN
dan/atau APBD
(2) Dalam hal instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/
BUMN yg mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari
internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dg ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 52
6
![Page 27: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/27.jpg)
(1)Dana Pengadaan
Tanah sebagaimana
dimaksud dlm Pasal
52 meliputi dana:
a. Perencanaan;
b. Persiapan;
c. Penyerahan hasil;
d. Administrasi dan
Pengelolaan;
e. Sosialisasi;
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 53
(2) Pendanaan
Pengadaan Tanah utk
Kepentingan Umum
dilakukan oleh Instansi
dan dituangkan dlm
dokumen
penganggaran sesuai
dg ketentuan peraturan
per-undang2-an
(3) Ketentuan
mengenai
mekanisme
pelaksanaan
pendanaan
Pengadaan Tanah
utk Kepentingan
Umum diatur dg
Peraturan
Presiden
7
![Page 28: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/28.jpg)
PASAL 55
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
UU No. 2 Tahun 2012
BAB VI TENTANG HAK PAKAI
PASAL 56 PASAL 57
Dalam penyelenggaraan
Pengadaan Tanah, Pihak yang
Berhak mempunyai hak:
a. Mengetahui rencana
penyelenggaraan Pengadaan
Tanah;dan
b. Memperoleh informasi
mengenai Pengadaan Tanah.
Dalam penyelenggaraan
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum, setiap
orang wajib mematuhi
ketentuan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
Dalam penyelenggaraan
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum, masyarakat
dapat berperan serta, antara
lain:
a. Memberikan masukan secara
lisan atau tertulis mengenai
Pengadaan Tanah; dan
b. Memberikan dukungan dalam
penyelenggaraan Pengadaan
Tanah.
8
![Page 29: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/29.jpg)
Ketentuan umum ini
menjelaskan beberapa
konsep/pengertian yang
membatasi lingkup
pengaturan, antara lain
mengenai:
Instansi
Pengadaan Tanah
Pihak yang Berhak
Objek Pengadaan Tanah
Hak Pengelolaan
Kepentingan Umum
Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Konsultasi Publik
Pelepasan hak
Ganti Kerugian
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Penilai Pertanahan
Lembaga Pertanahan
![Page 30: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/30.jpg)
Tentang Sumber Dana
Terdapat 3 hal dalam pengaturan pendanaanPengadaan Tanah
Pertama Kedua Ketiga
Sumber Dana
Pertama, sumberpendanaan dibebankanpada APBN d/a APBD serta dimungkinkanpendanaan internal BUMN/BUMD dg aturankhusus
Kedua, adanya jaminanalokasi pendanaanmeliputi anggaran: perencanaan, persiapan, pelaksanaanpenyerahan hasiladministrasi danpengelolaan dansosialisasi
Ketiga, adanya jaminanketersediaan anggaranyg dialokasi pd Instansiyg memerlukan tanah
![Page 31: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/31.jpg)
Tentang Sumber Dana
Undang-Undang No. 2 Thn 2012
Sumber Dana
A.P.B.N
A.P.B.D
BUMN/BHMN yang mendapat penugasan
khusus
Perpres No. 30 2015 tentang dana talangan
untuk BUMN dan non BUMN
KETENTUAN SUMBER DANA DAN LUAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SUMBER
DANA
![Page 32: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/32.jpg)
>5,00 Ha
< 5,00 Ha
LUAS KEBUTUHAN
TANAH• Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak
memerlukan SK Pemkot• Dapat dilakukan dg pengadaan
langsung (Jual/Beli) melalui notaris/ PPAT
• Penilaian Harga oleh Apraisal• Tidak diberlakukannya ketentuan
konsinyasi• Dilakukan dlm 1 Tahun Anggaran Sesuai
Peraturan Kepala BPN No. 5 Thn 2012
• Mengikuti ketentuan PengadaanTanah Bagi Kepentingan Umumsesuai dg UU. No. 2 Th. 2012 danPERPRES No. 71 Th. 2012 dg 4 Tahapan (Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil)
![Page 33: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/33.jpg)
Instansi yang memerlukan tanah
pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kel
urahan Desa KANWIL BPN/ Kantor
Pertahanan Perguruan Tinggi/Akademis
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri Mahkamah Agung
Pihak yang Berhak
Pihak yang Terkena
Dampak (Dampak yang
berbahaya seperti: Nuklir,
Tegangan Tinggi, (TPA)
Pihak-Pihak yang Berperan Serta Dalam Proses Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Luas Kebutuhan Tanah >
5,00 Ha
![Page 34: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/34.jpg)
PIHAK
YANG
BERHAK
Pemegang Hak atas
tanah
Pemegang Hak
Pengelolaan
Nazhir untuk Tanah Wakaf
Pemilik Tanah bekas
tanah adat
Masyarakat Hukum Adat
Pihak yang menguasai
tanah negada dengan itikad
baik
Pemegang dasar
penguasaan atas tanah
Pemilik Bangunan, tanaman
![Page 35: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/35.jpg)
PIHAK YANG
TERKENA DAMPAK
Untuk pembangunan yang memiliki dampak khusus
seperti: Nuklir dll
![Page 36: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/36.jpg)
PIHAK YANG BERHAK BERDASARKAN UU. No. 2/2012 DAN PERPRES 71/2012
• Pemegang Hak Atas Tanah adalah perorangan atau badan yg ditetapkan sesuai undang2 No. 5 Tahun 1960
• Pemegang Hak Pengelolaan, adalah hak menguasai dr negara yg pelaksanaanya dilimpahkan sebagian kpd pemgegannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
•Nadzhir untuk tanag wakaf adalah pihak yg menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan
• Pemiliki tanah bekas tanah adat, adalah pemegang hak atas tanah bekas tanah adat sbgmn diatur dalam ketentuan konversi sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang agraria, misalnya petunjuk pajak bumi/landrente, girik, ketir, yang telah di konversi sesuai UU No. 5 Tahun 1960
![Page 37: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/37.jpg)
PIHAK YANG BERHAK BERDASARKAN UU. No. 2/2012 DAN PERPRES 71/2012
(Contd)
• Masyarakat hukum adat, adalah masyarakat yg keberadaanya telah ditetapkan dg peraturan daerah setempat
• Pihak yang menguasai tanah negara dg itikad baik, adalah perseorangan, badan sosial/keagamaan, instansi pemerintah yg secara fisik menguasai/memanfaatkan tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dg cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
• Pemegang dasar penguasaan atas tanah adalah pihak yg memiliki alat bukti kepemilikan tanah dr pejabat yg berwenang
• Pemilik bangunan, tanaman adalah pihak yg memiliki bukti penguasaan bangunan/tanaman berupa IMB, bukti tagihan listrik/telepon, surat pernyataan kepemilikan bangunan/tanaman
![Page 38: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/38.jpg)
Substansi Perpres No 71 Tahun 2012
1) Ketentuan
Umum
2)
Perencanaan
Pengadaan
Tanah
3) Persiapan
Pengadaan
Tanah
4)
Pelaksanaan
Pengadaan
Tanah
5) Penyerahan
Hasil
Pengadaan
Tanah
6)
Pemantauan
dan Evaluasi
7) Sumber
Dana
Pengadaan
Tanah
![Page 39: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/39.jpg)
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU. No. 2/2012 DAN PERPRES No. 71/2012
Pertahanan dan Keamanan Nasional
Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan
bangunan pengairan lainnya
Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal
Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
Pembangkit transmisi, gardu, jaringan dan
distribusi tenaga listrik
Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
Tempat pembuangan dan pengolahan sampah
![Page 40: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/40.jpg)
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU. No. 2/2012 DAN PERPRES No. 71/2012
Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah
Daerah
Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan ruang terbka
hijau publik
Cagar alam dan Cagar Budaya
Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Desa
Penataan Permukimah Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta
Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Stasus
Sewa
Prasana Pendidikan atau Sekolah Pemerintahan/Pemerintah Desa
Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah
Daerah
Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum
![Page 41: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/41.jpg)
Pasal 53 ayat (3):
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan
Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum diatur dg peraturan
Presiden
Pasal 59:
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum diatur dg
peraturan Presiden
Merupakan tindak lanjut penyelenggaraan UU No 2 Tahun 2012,
khususnya Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59
Pokok Pengaturan Pengadaan Tanah
![Page 42: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/42.jpg)
Ketentuan umum ini menjelaskan beberapa konsep/pengertian ygmembatasi lingkup pengaturan, a l mengenai:
(1) Instansi,
(2) Pengadaan Tanah,
(3) Pihak yang Berhak
(4) Objek Pengadaan Tanah,
(5) Hak Atas Tanah,
(6) Kepentingan Umum,
(7) Hak Pengelolaan
(8) Konsultasi Publik
(9) Pelepasan hak,
(10) Ganti Kerugian,
(11) Penilai Pertanahan,
12) Penilai Publik
13) Penetapam Lokasi
14) Pemerintah Pusat,
15) Pemerintah Daerah
16) BPN
17) Kantor Wil. BPN Provinsi
18) Kantor Pertanahan
19) Tim Persiapan
20) Tim Kajian Keberatan
21) Satuan Tugas dan
22) Ruang Atas Tanah dan
Ruang Bawah Tanah.
![Page 43: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/43.jpg)
Dalam pasal 3 s/d 7 Perpres No. 71 Thn 2012 , membahas terkait tiga
ketentuan dasar Perencanaan Pengadaan Tanah, yaitu:
Muatan Materi
Perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen PerencanaanDokumen Studi
Kelayakan
![Page 44: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/44.jpg)
Persiapan Pengadaan Tanah
Persiapan Umum dibahas dalam
Pasal 8 s/d Pasal 48
Pemberitahuan Rencana
Pembangunan
Pendataan Awal Lokasi Rencana
Pembangunan dibahas dalam Pasal 16 s/d
Pasal 28
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan,
dibahas dalam Pasal 29 s/d Pasal
Penetapan Lokasi Pembangunan
dibahas dalam Pasal 41 s/d Pasal 44
Pengumuman Penetapan Lokasi
Pembangunan Pasal 45 s/d Pasal
46
Pendelegasian Persiapan
Pengadaan Tanah dibahas dalam
Pasal 47 s/d Pasal 48
![Page 45: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/45.jpg)
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bagian Umum
Penyiapan
Pelaksanaan
Inventarisasi dan
Identifikasi
Penetapan PenilaiMusyawarah
Persiapan Bentuk
Ganti Kerugian
Pemberian Ganti
Kerugian
Pemberian Ganti
Kerugian Khusus
Penitipan Ganti
Kerugian
Pelepasan Objek
Pengadaan Tanah
Pemutusan
Hubungan Hukum
Pendokumentasian
Peta Bidang
Daftar Administrasi
dan Nominatif
![Page 46: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/46.jpg)
Ketentuan Lainnya Untuk Pengadaan Tanah
Pemantauan dan
Evaluasi diatur dalam
pasal 115
Sumber Dana Pengadaan
Tanah diatur dalam
pasal 116 s/d 120
Pengadaan Tanah Skala
Kecil diatur dalam pasal
121
Insentif Perpajakan
diatur dalam pasal 122
Ketentuan Peralihan
diatur dalam pasal 123
Ketentuan Penutup
diatur dalam pasal 124
![Page 47: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/47.jpg)
Perubahan Peraturan Pelaksanaan No. 71 tahun 2012
Perpres No. 40 Thn 2014
Perpres No. 99 Thn 2014
Perpres No. 30 Thn 2015
Perpres No. 148 Thn 2015
![Page 48: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/48.jpg)
SUBSTANSI PER KA BPN NO 5 TAHUN 2012
Ketentuan Umum
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pengambilan Ganti Kerugian yang Dititipkan di Pengadilan Negeri
Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI
Pendanaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah Skala kecil
Ketentuan Peralihan dan
Ketentuan Penutup
![Page 49: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/49.jpg)
Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012
NEXT
Materi Pokok tentang
Peraturan Kepala BPN
RI No. 5 Tahun 2012
1. Muatan Materi PK BPN RI 2012
2. Ketentuan Umum
diatur dalam Pasal 1 s/d 5
3. Penyiapan Pelaksanaan
diatur dalam pasal 6 s/d 8
4. Inventarisasi dan Identifikasi
diatur dalam pasal 9 s/d 19
5. Penilaian
diatur dalam pasal 20 s/d 24
1
![Page 50: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/50.jpg)
Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012
NEXT
Materi Pokok
tentang
Peraturan
Kepala BPN RI
No. 5 Tahun
2012
6. Musyawarah Penetapan ganti rugi
diatur dalam pasal 25
7. Pemberian ganti kerugian
diatur dalam Pasal 26 s/d 33
8. Pemberian ganti kerugian khusus
diatur dalam pasal 34 s/d 36
9. Penitipan ganti kerugian
diatur dalam pasal 37 s/d 38
10. Pelepasan objek pengadaan tanah
diatur dalam pasal 39 s/d 40
2
![Page 51: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/51.jpg)
Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012
NEXT
Materi Pokok
tentang
Peraturan
Kepala BPN RI
No. 5 Tahun
2012
11. Pemutusan Hub. Hukum
diatur dalam pasal 41 s/d 44
12. Pendokumentasian Peta Bidang
diatur dalam pasal 45
13. Penyerahan hasil pengadaan tanah
diatur dalam pasal 46 s/d 48
14. Pengambilan ganti kerugian
diatur dalam pasal 49
15. Pemantuan dan evaluasi oleh BPN
diatur dalam pasal 50
3
![Page 52: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/52.jpg)
Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012
NEXT
Materi Pokok
tentang
Peraturan
Kepala BPN RI
No. 5 Tahun
2012
16. Pndanaan plaksanaan pgadaan Tanah diatur
dalam pasal 41 s/d 44
17. Pgadaan tanah skala kecil diatur dalam pasal
53
18. Koordinasi pelaksanaan pgadaan tnah diatur
dalam pasal 54
19. Ketentuan Peralihan diatur dalam pasal 55
20. Ketentuan Penutup diatur dalam pasal 56
4
![Page 53: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/53.jpg)
SUBSTANSI PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012
1) Ketentuan Umum
2) Sumber Pendanaan
3) Penggunaan Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4) Pengelolaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5) Penutup.
![Page 54: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/54.jpg)
PENGERTIAN BIAYA PENGADAAN TANAH APBD
Biaya Perencanaan adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah
daerah yg bersumber dari APBD untuk menyusun dokumen perencanaan
pengadaan tanah utk pembangunan bagi kepentingan umum
Biaya Persiapan adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah yg
bersumber dr APBD utk mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Persiapan d/a
Tim Kajian dlm pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum
Biaya Pelaksanaan adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah
yg bersumber dr APBD utk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah d/a
Satgas dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum
Biaya Penyerahan Hasil adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah yg bersumber dari
APBD untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dalam menyerahkan hasil
pengadaan tanah kpd instansi yg memerlukan tanah disertai dg data pengadaan tanah
![Page 55: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/55.jpg)
PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG
PERENCANAAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENYERAHAN HASIL
ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN
SOSIALISASI
![Page 56: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/56.jpg)
SUBSTANSI PER MENTERI KEUANGAN No 13 TAHUN 2013 jo PERATURAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2016
Diktum
1) Ketentuan Umum
2) Besaran satuanbiaya, Surat Pernyataan
Tanggung JawabMutlak dan besaran
biaya3) Penggunaanbiaya operasional
dan biaya pendukung
4) KetentuanPeralihan
5) KetentuanPenutup
![Page 57: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/57.jpg)
Permendagri No. 72 Tahun 2012
NEXT
Ada 5 Materi
Pokok
tentang
Permendagri
No. 72 Tahun
2012, yaitu:
Peraturan perundang-undangan yg menjadi acuan
Ketentuan Umum diatur dalam pasal 1
Sumber Pendanaan diatur dalam pasal 2
Penggunaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pengelolaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yg diatur dalam Pasal 6 s/d
Pasal 8
![Page 58: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/58.jpg)
Peraturan Menteri Keuangan
No. 13 Tahun 2012
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NEXT
![Page 59: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/59.jpg)
Peraturan Menteri KeuanganNo. 13 Tahun 2012
NEXT
Materi Pokok
tentang
Peraturan Mentri
Keuangan No.
13 Tahun 2012,
yaitu:
Muatan Materi
Besaran Satuan Biaya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak dan Besaran Biaya diatur dalam Pasal 2
Pengggunaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Honorarium Tim Kerja
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
![Page 60: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/60.jpg)
60
BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NO. 10/PMK.02/2016
s.d Rp 10 miliar = (4% x Rp 10 miliar)
Di atas Rp 10 miliar s.d Rp 15 miliar = (Rp.400.000.000) + (3% x Rp 5 miliar)
Di atas Rp 15 miliar s.d Rp 30 miliar = (Rp 550.000.000) + (2% x Rp 15 miliar)
Di atas Rp 30 miliar s.d Rp 50 miliar = (850.000.000) + (1% X Rp 20 miliar)
Di atas Rp 50 miliar s.d Rp 100 miliar = (1.050.000.000) + (0,50% X Rp 50 miliar)
Di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar = (1.300.000.000) + (0,25% X Rp 150 miliar)
Di atas Rp 500 miliar = (Rp. 2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah – Rp 500
miliar)
![Page 61: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/61.jpg)
61
STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS
No URAIAN SATUAN BESARAN
I TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar Rp. 1.600.000
1. Ketua merangkap anggota OB per Paket Rp. 1.300.000
1. Sekertaris merangkap anggota OB per Paket Rp. 1.100.000
1. Anggota OB per Paket Rp. 800.000
1. Sekretariat OB per Paket
A. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 50 Miliar
1. Ketua merangkap anggota OB per Paket Rp. 2.400.000
2. Sekertaris merangkap anggota OB per Paket Rp. 1.900.000
2. Anggota OB per Paket Rp. 1.600.000
2. Sekretariat OB per Paket Rp. 900.000
A. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar
1. Ketua merangkap anggota OB per Paket Rp. 3.700.000
2. Sekertaris merangkap anggota OB per Paket Rp. 2.900.000
2. Anggota OB per Paket Rp. 2.400.000
2. Sekretariat OB per Paket Rp. 1.000.000
II TIM KAJIAN KEBERATAN LOKASI PEMBANGUNAN
1. Ketua merangkap anggota PER HASIL KAJIAN Rp. 1.100.000
2. Sekertaris merangkap anggota PER HASIL KAJIAN Rp. 800.000
2. Anggota PER HASIL KAJIAN Rp. 750.000
![Page 62: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/62.jpg)
NoUU 2/2012 Perpres 71/2012,jo 40/2014 PerKa BPN 5/2012 PMDN 72/2012 PMK 13/2013
BAB BAGIAN PASAL SUBSTANSI Muatan BAB Pasal Muatan BAB Pasal Muatan BAB Pasal Muatan Pasal Muatan
A Diktum
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
B
Pasal demi Pasal
I 1Ketentuan Umum I
II 2 s/d 3 Asas dan Tujuan
III 4 s/d 9 Pokok-pokok Pengadaan Tanah
IV 10 s/d 51 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Kesatu 10 s/d 13 Umum 1 s/d 2 1
Kedua 14 s/d 15 Perencanaan Pengadaan Tanah II
14Dasar Perencanaan 3 s/d 4
15Dolumen Perencanaan Pengadaan Tanah 5 s/d 7
Ketiga Persiapan Pengadaan Tanah III
16Umum 8 s/d 10
17Pemberitahuan Rencana Pembangunan 11 s/d 15
18Pendataan Awal Rencana Lokasi Pembangunan 16 s/d 28
19 s/d 21 Konsultasi Publik Rencana Pembangunan 29 s/d 40
22 s/d 25 Penetapan Lokasi Pembangunan 44 s/d 44
26Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan 45
Pendefelasian Persiapan Pengadaan Tanah 47 s/d 48
Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah IV I
27Umum 49 s/d 51 1 s/d 5
27Penyiapan Pelaksanaan 52 s/d 54 6 s/d 8
28Inventarisasi dan Identifikasi P4T 55 s/d 62 9 s/d 16
29 s/d 30 Pengumuman dan Persetujuan Hasil P4T 17 s/d 19
31 s/d 32 Penetapan Penilai 63 s/d 67 20 s/d 22
33 s/d 36 Penilaian Ganti kerugian 23 s/d 24
37 s/d 39 Musyawaran Penetapan Ganti Kerugian 68 s/d 73 25
40 s/d 41 Pemberian Ganti Kerugian 74 s/d 83 26 s/d 33
Pemberian Ganti Kerugian Keadaan Khusus 84 s/d 85 34 s/d 36
INTEGRASI PAKET PERATURAN TENTANG PENGADAAN TANAH
![Page 63: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/63.jpg)
No UU 2/2012 Perpres 71/2012,jo 40/2014 PerKa BPN 5/2012 PMDN 72/2012 PMK 13/2013
BAB BAGIAN PARA SUBSTANSI Muatan BAB Pasal Muatan BAB Pasal Muatan BAB Pasal Muatan Pasal Muatan
42 s/d 43 Penitipan Ganti Kerugian 86 s/d 95 37 s/d 38
44 Insentif Perpajakan
45 Pelepasan Tanah Instansi
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 96 s/d 99 39 s/d 40
Pelepasan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak dengan
Objek Pengadaan Tanah 100 s/d 108 41 s/d 44
Pendokumentasian peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data
Administrasi Pengadaan tanah 109 s/d 111 45
Kelima Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah V II
Berita Acara Penyerahan 112 46 s/d 47
Pelaksanaa Pembangunan 113 s/d 114 48
Pengambilan Ganti Kerugian yang Dititipkan di Pengadilan
Negeri I I I 49
Keenam Pemantauan dan Evaluasi VI 115
Pemantauan dan Evaluasi oleh BPN IV 50
V Sumber Dana Pengadaan Tanah VII 116 s/d 120*
Umum I 1
Kesatu Sumber Pendanaan II 2
Kedua Penyediaan dan Penggunaan Pendanaan
Pendanaan Pengadaan Tanah V 51 s/d 52
Stándar Biaya, satuan biaya dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak, Besaran biaya 2
Penggunaan Biaya Operasional dan Pendukung I I I 3 s/d 5 3,4,5,6
Pengelolaan Biaya Operasional dan Pendukung IV 6 s/d 8 7,8
Pengadaan Tanah Skala Kecil VIII 121* VI 53
Insentif Perpajakan IX 122
VI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah VII 54
VII Ketentuan Peralihan X 123 VII I 55 9,10
VIII Ketentuan Penutup XI 124 s/d 126 IX 56 s/d 57 V 9 11
![Page 64: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/64.jpg)
Peraturan Percepatan Bangunan
Inpres No. 1 Thn 2016
• Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Perpres No. 3 Thn 2016
• Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
![Page 65: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/65.jpg)
Hak Ulayat
Hak atas Tanah Pada Masyarakat Adat
Definisi Hak Ulayat
Kedudukan Hak Ulayat dlm UUPA
Tanah Ulayat berkaitan dgn UU No. 2 Thn 2012
![Page 66: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/66.jpg)
Definisi Hak Ulayat
Hak Ulayat disini adalah suatu sifat komunalistik yg menunjuk adanya
hak bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat atas suatu
tanah tertentu. Dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut bisa
merupakan masyarakat hukum adat yg teritorial (Desa, Marga magari,
hutan) bisa jg merupakan masyarakat hukum adat geneologik atau
keluarga, seperti suku.
![Page 67: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/67.jpg)
Tanah Ulayat berkaitan dgn UU No. 2 Thn 2012
Hak Ulayat berkaitan dgn UU No. 2 Thn 2012 dalam
masyarakat hukum adat tsb selain mengandung hakkepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atauwarganya, Hak bersama dalam masyarakat adat yg merupakanhak ulayat bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkanmerupakan hak kepunyaan bersama yg itu adalah kepentinganbersama.
![Page 68: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/68.jpg)
Tanah Wakaf
Definisi Terkait
UU no. 41 ttg
Wakaf
Wakaf Tanah utk
Kepentingan
Masyarakat
Tata Cara
penukaran Tanah
Wakaf
Penukaran harta
benda
Ganti Rugi atas
harta benda
wakaf
Perubahan
Status harta
benda
![Page 69: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/69.jpg)
Dasar Hukum Wakaf
UU No. 5 Thn. 1960 Tentang UU Pokok Agraria
UU No. 41 Thn. 2004 Tentang Wakaf
PP No. 42 Thn. 2006, Pelaksaan UU No. 41 Thn. 2004 Tentang Wakaf
![Page 70: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/70.jpg)
Definisi Tanah Wakaf
Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf utk memisahkan d/a menyerahkan sebagian harta
benda miliknya utk dimanfaatkan selamanya atau utk jangka waktu tertentu sesuai dg
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Nazhir adalah pihak yg menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dg peruntukannya
Harta Benda Wakaf adalah harta benda yg memiliki daya tahan lama d/a manfaat jangka
panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yg diwakafkan oleh wakif
Ikrar Wakaf adalah penyataan kehendak wakif yg diucapkan secara lisan d/a
tulisan kpd nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat
berwenang yg ditetapkan oleh menteri utk membuat akta ikrar wakaf
![Page 71: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/71.jpg)
Tanah Wakaf
Jenis Harta
Wakaf
Benda Tidak
Bergerak
Benda
Bergerak
Selain Uang
Benda
Bergerak
Berupa Uang
1
![Page 72: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/72.jpg)
Tanah Wakaf
Dalam praktek yg ada di
masyarakat, sebidang tanah yg
telah diwakafkan akan mempunyai
kedudukan khusus, yakni ter
isolisasinya tanah wakaf tsb dr
kegiatan transaksi (jual beli,
sewa beli, hibah, waris, penjamin
an dan bentuk pengalihan lain. Hal
tsb ditegas kan dlm UU No. 41
Tahun 2004, Pasal 40, yg me
nyatakan bahwa harta benda
wakaf yg sudah diwakafkan
dilarang:
Dijadikan jaminan
Disita
Dihibahkan
Dijual
Diwariskan
Ditukar
Dialihkan dalam
bentuk pengalihan
hak lainnya
2
![Page 73: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/73.jpg)
Penukaran Harta Benda Wakaf
Pasal
49 PP
no 42
Tahun
2006
1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk
penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari
menteri berdasarkan pertimbangan BWI
2. Izin tertulis dari menteri sebagaimana tertulis di (ayat 1):
a. Perubahan harta benda wakaf untuk keperluan umum dan tidak bertentangan
dengan prinsip syariah
b. Harta Benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan
mendesak
1
![Page 74: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/74.jpg)
Penukaran Harta Benda Wakaf
Pasal
49 PP
no 42
Tahun
2006
3. Selain dari pertimbangan sbgmn dimaksud pd ayat (2), izin
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti
kepemilikan sah sesuai dg peraturan perundangan
b. Nilai dan manfaat harta benda penukar se-kurang2-nya
sama dg harta benda wakaf semula
2
![Page 75: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/75.jpg)
Penukaran Harta Benda Wakaf
Pasal 49 PP
no 42
Tahun 2006
4. Nilai dan Manfaat harta benda penukar sbgmn dimaksud pd ayat
(3) huruf (b) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan
rekomendasi tim penilai yg anggotanya terdiri dr unsur:
a. Pemda Kabupaten/Kota
b. Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota
c. MUI Kabupaten/Kota
d. Kantor DEPAG Kabupaten/Kota
e. Nazhir Tanah Wakaf yang bersangkutan
3
![Page 76: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/76.jpg)
Penukaran Harta Benda Wakaf
Nilai tukar thd harta benda Wakaf Pasal 50 PP 42 thn 2006,
menjelaskan bahwa nilai tukar thd harta benda :
a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
sekurang-kurangnya sama dg NJOP harta benda wakaf
b. Harta benda penukar berada di wilayah yg strategis dan mudah
utk dikembangkan
4
![Page 77: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/77.jpg)
Penukaran Harta Benda Wakaf
Nilai tukar thd harta benda Wakaf Pasal 50 PP 42 tahun 2006,
menjelaskan bahwa nilai tukar thd harta benda :
a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
sekurang-kurangnya sama dg NJOP harta benda wakaf
b. Harta benda penukar berada di wilayah yg strategis dan
mudah untuk dikembangkan
5
![Page 78: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/78.jpg)
Waris dan Penjualan Tanah Waris
Dasar Hukum Waris
Menurut KUH Perdata Psl 380
Pewarisan menurut hukum Islam
Hukum Waris secara adat
Penjualan Tanah Waris
Ahli Waris dan Surat Keterangan
Waris
Ahli Waris yang tinggal Jauh
Balik nama ahli Waris
Perhitungan Pajak-pajak
![Page 79: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/79.jpg)
Waris Menurut KUH PerdataPasal 830
Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kpd pihak lain) apabila terjadinya suatu
kematian; Dapat diartikan bahwa dlm hal pemilik harta masih hidup, dia tidak dapat
mewariskan apapun kpd ahli warisnya. Sehingga, dalam hal terjadi suatu pemberian atas
suatu barang kpd keturunannya yg ditujukan agar keturunannya dpt memiliki hak atas
barang tsb setelah meninggal dunia (dlm bentuk hibah misalnya), mk hal tsb dianggap
sbg “Hibah Wasiat”. Dimana barang tsb baru beralih pd saat pemberi hibah telah
meninggal dunia. Dalam hal pemberian barang tsb diberikan pd saat si pemberi barang
masih hidup, tanpa diberikan suatu imbalan berupa uang, mk hal tsb disebut sbg “Hibah”
saja.
1
![Page 80: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/80.jpg)
Waris Menurut KUH PerdataPasal 832
Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali utk suami atau isteridari pewaris., dg ketentuan mereka masih terikat dlm perkawinan ketika pewarismeninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pd saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tsb bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
Berdasarkan prinsip tsb, maka yang berhak mewaris hanyalah orang2 yg mempunyaihubungan darah dg pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dr saudara2-nya. Sehingga, apabiladimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris menurut BW ada empatgolongan besar, yaitu:
2
![Page 81: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/81.jpg)
Waris Menurut KUH PerdataPasal 832
Golongan I : Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya
(Pasal 852 KUHPeradata)
Golongan II : Gol. II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal Gol. I tidak
sama sekali. Jadi, apabila masih ada ahli waris Gol. I, maka Gol. I
tersebut “menutup” Golongan yang diatasnya (854 KUHPerdata)
Golongan III : Gol. II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal Gol. I tidak
sama sekali. Jadi, apabila masih ada ahli waris Gol. I, maka Gol. I
tersebut “menutup” Golongan yang diatasnya (854 KUHPerdata)
Golongan IV : Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak bapak dari pihak ibu, keturunanpaman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara darikakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat
3
![Page 82: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/82.jpg)
KUH Perdata Tentang Anak Angkat
Karena prinsip dr pewarisan adalah adanya hubungan darah, mk secarahukum anak angkat atau anak tiri (yg bukan keturunan langsung drpewaris ) tidak berhak mendapatkan warisan secara langsung dr pewaris. Namun dimungkinkan bagi anak angkat tsb untuk menerima warisan dg cara pemberian Hibah atau “Hibah wasiat” (pasal 874 BW).
Pembagian waris menurut KUH perdata ini yg banyak dipergunakan olehmasyarakat umum saat ini di Indonesia.
![Page 83: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/83.jpg)
Waris menurut Hukum Islam
Dalam Islam, Harta waris dibagikan jika memang orang yg meninggal, meninggalkan harta yg berguna bagi orang lain. Namun, sebelum hartawaris itu diberikan kpd ahli waris, ada tiga hal yg terlebih dahulu mestidikeluarkan, yaitu peninggalan dr mayit:
1. Segala biaya yg berkaitan dg proses pemakaman jenazah;
2. Wasiat dari orang yg meninggal; dan
3. Hutang piutang sang mayit.
1
![Page 84: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/84.jpg)
Al Qur’an sebagai sumber utamadasar Pewarisan
Dlm Islam saling mewarisi antara kaum muslimin hukumnya adalah wajibberdasarkan Al Qur’an dan hadist rasulullah. Diantaranya firman Allah swtdalam Q.S. An-Nisa/4:7 :
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dankerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari hartapeninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurutbagian yang telah ditetapkan”.
![Page 85: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/85.jpg)
Siapa saja ahli waris harus di buktikan secara tertulis dalam bentukSK Waris
1. Untuk WNI asli, SKW dibuat dibawah tangan dg ditandatangani oleh dua
orang saksi dan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat;
2. Sementara untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa SKW dibuat dgn
Akta notaris dan untuk WNI keturunan Timur Asing seperti Arab dan India
SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.
3. Adakalanya untuk kasus tertentu SKW dibuatkan dg penetapan pengadilan
atau yg lazim disebut fatwa waris. SKW dg Penetapan Pengadilan dibutuh
kan terutama utk kondisi ahli waris terdiri dr banyak orang yg berpotensi
menimbulkan sengketa. Hal ini bisa terjadi jika pewaris merupakan orang
dg tingkatan yg sudah jauh secara vertikal dlm hubungan kekeluargaan.
![Page 86: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/86.jpg)
Ahli Waris tinggal di lokasi yang berjauhan
Jika ada ahli waris tinggal di lokasi yg berjauhan dg objek tanah, mk utk
menandatangani akta jual beli bisa memberikan kuasa utk menjual berupa
akta notaris atau legalisasi kpd salah seorang ahli waris lainnya. Akta
kuasa untuk menjual bisa dibuat di hadapan notaris tempat si ahli waris
berada. Kuasa untuk menjual ini tidak bisa dibuat di bawah tangan saja.
Dimana pd saat pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, asli akta kuasa
utk menjual tsb harus dilampirkan.
![Page 87: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/87.jpg)
Balik Nama ke Seluruh Ahli Waris
Syarat-syarat lain yg dbutuhkan
dalam pengajuan balik nama
turun waris
Sertifikat Asli
Fotokopi SPPT PBB
SK Kematian Pewaris
Fotokopi KK seluruh ahli waris
BPHTB
Surat Kuasa jika dikuasakan
![Page 88: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/88.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Dasar Hukum
Proses Pengelolaan
1
![Page 89: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/89.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
- PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun2014
- PP No. 47 Tahun 2015, tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014, Tentangperaturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014.
- Permendagri No. 4 Tahun 2007, pedoman pengelolaan kekayaan Desa
Dasar Hukum
2
![Page 90: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/90.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Aset Desa adalah barang milik Desa yg berasal dari kekayaan
asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yg sah.
Pengertian
4
![Page 91: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/91.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
1. Kekayaan asli Desa
2. Kekayaan milik Desa yg dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa
3. Kekayaan Desa yg diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atauyg sejenis;
4. Kekayaan Desa yg diperoleh sbg pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dll
5. Hasil Kerjasama Desa;
6. Kekayaan Desa yg berasal dari perolehan lainnya yg sah
Jenis Aset Desa
5
![Page 92: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/92.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud poin 1 diatas:
Tanah kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan,
Tambatan Perahu, Bangunan Desa, Pelelangan Ikan, Pelelangan
hasil pertanian, Hutan Milik Desa, Mata Air milik Desa,
Pemandian Umum dan Aset lainnya milik Desa.
6
![Page 93: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/93.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan
pengelolaan kekayaan milik Desa. Kepala desa dapat
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Desa.
7
![Page 94: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/94.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, danpengendalian kekayaan milik Desa.
Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas:1. Kepentingan umum, 2. fungsional, 3. kepastian hukum, 4. keterbukaan, 5. efisiensi, 6. efektivitas, 7. akuntabilitas, dan8. kepastian nilai ekonomi.
8
![Page 95: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/95.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa danmeningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaanmilik Desa diatur dg peraturan Desa dg berpedomanpd peraturan menteri yg menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
9
![Page 96: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/96.jpg)
Pengelolaan Aset Desa
Kepala Desa sbg pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
mempunyai wewenang dan tanggung jawab sbb :
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;d. Menetapkan pengamanan aset desae. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yg
bersifat strategis melalui musyawarah desa;f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas
kewenangan; dang. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah d/a bangunan
10
![Page 97: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/97.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
Dasar
Hukum
Ketentuan
Umum
Bentuk
Pemindah
tanganan
Penjualan
dan Tukar
Menukar
Pelepasan
Hak Tanah
Nilai
Tanah
Proses
perolehan hak
atas Tanah
dan Bangunan
![Page 98: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/98.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
Dasar Hukum
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara dan Daerah
• Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2008, Tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah
1
![Page 99: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/99.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan sbg tindak lanjut
dr penghapusan. Pemindahtanganan BMD berupa tanah d/a bangunan
dan selain tanah dan bangunan yg bernilai lebih dr Rp 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) ditetapkan dg Keputusan Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan DPRD.
2
![Page 100: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/100.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
Pemindahtanganan BMD berupa tanah d/a bangunanyg tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila sudahtidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota
3
![Page 101: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/101.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dg cara:
1. pembayaran ganti rugi (dijual) dan2. dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling)
4
![Page 102: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/102.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar
menukar/ruilslag/tukar guling) antara lain:
1. Terkena Planologi
2. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle)
3. Menyatukan barang/aset yg lokasinya terpencar utk memudahkan koordinasi dan
dalam rangka efisiensi
4. Memenuhi kebutuhan operasional Pemda sbg akibat pengembangan organisasi; dan
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam
5
![Page 103: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/103.jpg)
Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda
1. Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling), mk nilai tukar pd
prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah
Daerah;
2. Apapun yg harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tsb harus seijin
Pemerintah Daerah agar sesuai dg peruntukan tanahnya;
6
![Page 104: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/104.jpg)
Perihal Tukar Menukar
a. Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling), mk nilai tukar pd prinsipnya harus
berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;
b. Apapun yg harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tsb harus seijin Pemerintah
Daerah agar sesuai dg peruntukan tanahnya;
c. Dalam hal pelepasan hak dg pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataankesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah d/a bangunan itu dg pembayaran gantirugi sesuai ketentuan yg berlaku;
d. Dalam hal pelepasan hak dg tukar menukar (ruilslag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yg bersangkutan ygmengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuaiketentuan yang berlaku.
![Page 105: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/105.jpg)
Nilai Tanah dan Bangunan
Nilai ganti rugi tanah dpt ditetapkan dg berpedoman pd harga dasar terendah atas tanah
yg berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPRD,
sedangkan utk Instansi Pemerintah, Koperasi d/a Yayasan milik Pemerintah, dapat
ditetapkan dg berpedoman pd Nilai Jual Objek Pajak d/a harga pasaran umum setempat.
Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dg berpedoman pd harga umum
tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;
1
![Page 106: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/106.jpg)
Nilai Tanah dan Bangunan
nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pd saat pelaksanaapenaksiran dan hasilnya dikurangi dg nilai susut bangunan ygdiperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dg
2 % untuk bangunan permanent, 4 % untuk bangunan semi permanen, dan10% untuk bangunan yang darurat.
Dg ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidakdikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah dinasdaerah golongan 111 ).
2
![Page 107: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/107.jpg)
Aset Milik Perusahaan
Dasar
Hukum
Pengawas
Perusahaan
Terbuka
Penjualan
Aset
Pengalihan
Aset
Obyek
Transaksi
![Page 108: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/108.jpg)
Dasar Hukum
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT)
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan, Nomor : Kep-413/BL/2009, tentang Transaksi Material dan PerubahanKegiatan Utama
![Page 109: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/109.jpg)
Penjualan Aset PT
Dalam hal pengalihan aset perseroan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) , mk
Direksi dapat langsung melakukan penjualan aset dan perbuatan hukum tsb tetap
mengikat Perseroan, hal ini sbgmn diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UUPT.
Akan tetapi, apabila hal ini ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan, sbgmn
diatur dlm Pasal 117 UUPT, yg mana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
komisaris, mk sebelum pengalihan aset tsb harus memperoleh persetujuan tertulis
dahulu dari Dewan Komisaris perseroan.
![Page 110: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/110.jpg)
Pengalihan Aset perusahaan padaPerusahaan Terbuka atau PT Tbk
Dasar hukum
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga
Keuangan, Nomor : Kep-413/BL/2009, ttg Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Utama
1
![Page 111: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/111.jpg)
Pengalihan Aset perusahaan padaPerusahaan Terbuka atau PT Tbk
Perusahaan yg melakukan Transaksi Material dg nilai
transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dg 50%
(lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak
diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
2
![Page 112: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/112.jpg)
Obyek Transaksi Material Aset selain Aset Saham
Transaksi Material yg dilakukan oleh Perusahaan dg nilai lebih besar dari
50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan, wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS sesuai dg prosedur dan persyaratan yg
ditetapkan dalam Peraturan ini. Dalam agenda RUPS harus ada acara
khusus mengenai penjelasan ttg Transaksi Material yg akan dilakukan.
![Page 113: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/113.jpg)
Penggunaan Kawasan Hutan
Dasar
Hukum
PKH utk
Pembangunan
Pinjam Pakai
PKH/IPPKH
Jangka
Waktu
Kewajiban
Pemegang
IPPKH
Permohonan
IPPKH
Hapusnya
Ijin Pinjam
![Page 114: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/114.jpg)
Dasar Hukum
Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan
1. PP No. 105 tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan.
2. PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
![Page 115: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/115.jpg)
Pinjam Pakai kawasan hutan atau(IPPKH)
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2
dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan
hutan atau IPPKH.
1
![Page 116: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/116.jpg)
Pinjam Pakai kawasan hutan atau (IPPKH)
Pada provinsi yg luas kawasan hutannya sama dg atau kurang dari 30%
(tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, d/a
provinsi, dg kompensasi:
1. lahan untuk penggunaan komersial; dan
2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
terutama pd kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial.
2
![Page 117: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/117.jpg)
Pinjam Pakai kawasan hutan atau (IPPKH)
Pada provinsi yg luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per
seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, d/a provinsi, dg
kompensasi:
1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama
pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; dan
2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial;
3
![Page 118: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/118.jpg)
Jangka Waktu Pinjam Pakai
Pasal 18, ayat 1 jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan
diberikan sama dg jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan
dilakukan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
![Page 119: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/119.jpg)
Hapusnya Ijin Pinjam Pakai
Hapusnya Izin pinjam Pakai.Pasal 20 , Izin pinjam pakai kawasan hutan sbgmn dimaksud hapus jika :
a. jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir; b. dicabut oleh Menteri; atauc. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang izin pinjam pakai
kawasan hutan kpd Menteri sebelum jangka waktu berakhir dg pernyataan tertulis.
![Page 120: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/120.jpg)
Terima Kasih
![Page 121: MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN · PDF file... dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan ... Asas Keadilan, ... dan masyarakatluas](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022051201/5a7272537f8b9abb538d899f/html5/thumbnails/121.jpg)
121
Semoga Bermanfaat
Sukses Selalu
Sampai Ketemu Lagi