modul 08 sistem akuntansi pemerintah pusat

1

MATERI 8SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

A.PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian

prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini lembaga

tinggi negara dan lembaga eksekutif) serta pemda yang mendapat dana

dari APBN (terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Oleh

karena itu, SAPP tidak dapat diterap- kan untuk lingkungan pemda (yang

menggunakan APBD), lembaga keuangan negara, serta BUMN/BUMD.

Tujuan dari SAPP adalah:

1. Menjaga aset (safeguarding asset); agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar.

2. Memberikan informasi yang relevan (relevance); menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas.

3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya (reliability) tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan.

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien (feedback and predictabi- lity).

Untuk mencapai tujuannya tersebut, SAPP memiliki karakteristik sebagai

berikut:

1. Basis Akuntansi. SAPP menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara (KUN) dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari KUN. Sedangkan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2. Sistem Pembukuan Berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Utang + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

3. Sistem yang Terpadu dan Terkomputerisasi. SAPP terdiri atas

L / K

SiAP(Sistem Akuntansi

Pusat)

SAK(Sistem Akuntansi

Keuangan)

SiAP(Sistem Akuntansi

Instansi)

SAU(Sistem Akuntansi

Umum)

SABMN(Sistem Akuntansi Barang Milik Negara)

SAKUN(Sistem Akuntansi Kas Umum Negara)

LAK dan Neraca KUN

LRA dan Neraca

LRA, Neraca dan CALK K/L Laporan BMN Di K/L

2

subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta proses pembukuan dan pelaporannya sudah dikomputerisasi.

4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di pusat maupun daerah.

5. Bagan Perkiraan Standar. SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku untuk tujuan pengganggaran maupun akuntansi.

SAPP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP); merupakan bagian SAPP yang dilaksanakan oleh Direk- torat Informasi dan Akuntansi (DIA) yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. SiAP sendiri terbagi menjadi dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); merupakan bagian SAPP yang akan menghasilkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. SAI sendiri terbagi menjadi dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai SAPP dan

subsistemnya, dapat dilihat dalam Gambar 8.1.

Gambar 8-1 SAPP dan Bagian-Bagiannya

B. Sistem Akuntansi Pusat

SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun

terkomputerisasi/ mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). SiAP

3

memproses data transaksi KUN dan Akuntansi Umum.

SiAP terdiri atas:

1. SAKUN; yaitu subsistem SiAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca KUN.

2. SAU; yaitu subsistem SiAP yang akan menghasilkan LRA Pemerintah Pusat dan Neraca.

Dalam pelaksanaannya, SiAP dilakukan oleh:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran.

2. KPPN Khusus untuk memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN).

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) untuk memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat.

4. DIA yang melakukan proses data APBN, serta melakukan verifikasi dan akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat.

Proses pembuatan laporan yang dihasilkan SiAP adalah sebagai berikut:

1. KPPN menyusun Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan LRA di wilayah kerjanya. Laporan tersebut disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.KPPN Khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari BLN. KPPN Khusus menyampaikan laporan tersebut beserta data transaksi ke DIA setiap bulan.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan LRA SAU di tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Laporan keuangan tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini DIA setiap bulan.

3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan LRA yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Dirjen Perbendaharaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Jurnal untuk Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

a. Akuntansi APBN (estimasi pendapatan dan belanja)

Jurnal ini dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan, belanja,

dan pembiayaan yang tercantum dalam APBN. Jurnal ini hanya terdapat

di SAKUN, tidak ada jurnal estimasi di subsistem akuntansi yang lain.

Jurnal untuk mencatat estimasi penerimaan adalah:Dr. Estimasi penerimaan perpajakan/PNBP/hibah xxx

4

Cr. Surplus/defisit xxx

Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja adalah:.Dr. Surplus/defisit xxx

Cr. Apropriasi belanja... xxx

Jurnal untuk mencatat estimasi penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Estimasi penerimaan pembiayaan xxx

Cr. Pembiayaan neto xxx

Jurnal untuk mencatat estimasi pengeluaran pembiayaan adalah:Dr. Pembiayaan neto xxx

Cr. Apropriasi pengeluaran pembiayaan xxx

b. Akuntansi DIPA.

Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan

yang dialokasikan, bagian (allotment) belanja, estimasi penerimaan

pembiayaan yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan.

Jurnal untuk DIPA tidak dilakukan dalam SAKUN. Jurnal ini hanya untuk

SAI dan SAU.

c. Akuntansi Realisasi Anggaran

Akuntansi realisasi anggaran dilakukan untukmembukukan pelaksanaan

anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh semua subsistem

SAPP, baik SAKUN, SAU, maupun SAI.

Jurnal untuk UYHD adalah:Dr. Pengeluaran transito xxx

Cr. Kas di KUN (KPPN/B.UD/Reksus) xxx

Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah:Dr. Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Cr. Penerimaan transito xxx

Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah:Dr. Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Cr. Pendapatan... xxx

Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah:Dr. Pengembalian pendapatan... xxx

Cr. Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Jurnal untuk realisasi belanja adalah:Dr. Belanja... xxx

Cr. Kas di KPPN/BUN xxx

5

Dalam SAKUN, tidak ada jurnal korolari untuk pengakuan aset yang

dihasilkan dari belanja modal.

Jurnal realisasi pengembalian belanja adalah:Dr. Kas di KPPN/BUN xxx

Cr. Pengembalian belanja... xxx

Jurnal untuk realisasi penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Kas di Bank Indonesia xxx

Cr. Penerimaan pembiayaan... xxx

Jurnal pengembalian penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Pengembalian penerimaan pembiayaan... xxx

Cr. Kas di Bank Indonesia xxx

Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan adalah:Dr. Pengeluaran pembiayaan... xxx

Cr. Kas di Bank Indonesia xxx

Dalam SAKUN, tidak ada jurnal korolari untuk pengakuan utang

jangka pendek/panjang yang bersumber dari pengeluaran

pembiayaan.

Jurnal realisasi pengembalian pengeluaran pembiayaan adalah:Dr. Kas di Bank Indonesia xxx

Cr. Pengembalian pengeluaran pembiayaan... xxx

Dalam SAKUN terdapat jurnal untuk pengakuan penerimaan dan

pengeluaran yang bukan berasal dari anggaran. Jurnal ini antara lain

jurnal perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang.

Jurnal untuk penerimaan nonanggaran adalah:Dr. Kas di KPKN xxx

Cr. Penerimaan PFK/kiriman uang/wesel pemerintah xxx

Jurnal untuk pengeluaran nonanggaran adalah:Dr. Pengeluaran PFK/kiriman uang/wesel pemerintah xxx

Cr. Kas di KPKN xxx

d. Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran

Jurnal penutupan ini bertujuan menutup seluruh perkiraan sementara

untuk penyusunan laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri atas

jurnal penutup anggaran dan realisasinya.

6

Jurnal penutupan estimasi pendapatan adalah:Dr. Pendapatan... xxxDr. Surplus/deficit xxx

Cr. Estimasi pendapatan... xxx

Jurnal penutupan apropriasi belanja adalah:Dr. Apropriasi belanja... xxx

Cr. Surplus/defisit xxxCr. Belanja... xxx

Jurnal penutupan penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Penerimaan pembiayaan... xxxDr. Pembiayaan neto xxx

Cr. Estimasi penerimaan pembiayaan... xxx

Jurnal penutupan pengeluaran pembiayaan adalah:Dr. Apropriasi pengeluaran pembiayaan... xxx

Cr. Pembiayaan neto xxxCr. Pengeluaran pembiayaan... xxx

Jurnal penutupan pembiayaan neto dan surplus defisit serta SILPA:Dr. Pembiayaan neto xxxDr. Surplus/defisit xxx

Cr. SiLPA xxx

Jurnal penutupan SiLPA adalah:Dr. SiLPA xxx

Cr. SAL xxx

Jurnal penutupan transaksi nonanggaran (penutupan penerimaan dan pengeluaran transito):

Dr. Penerimaan transito xxxDr. Kas di bendaharawan pembayar xxx

Cr. Pengeluaran transito xxx

Jurnal penutupan transaksi nonanggaran (penutupan kiriman uang):Dr. Penerimaan kiriman uang xxxDr. Kas dalam transito xxx

Cr. Pengeluaran kiriman uang xxx

Jurnal penutupan transaksi nonanggaran (penutupan PFK):Dr. Penerimaan PFK xxx

Cr. Utang PFK xxxCr. Pengeluaran PFK xxx

2. Jurnal untuk Sistem Akuntansi Umum


7

Tidak ada jurnal yang dilakukan dalam SAU untuk transaksi anggaran

APBN.

b. Akuntansi DIPA

Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi

pendapatan yang dialokasikan, bagian belanja, estimasi penerimaan

pembiayaan yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan.

Jurnal untuk estimasi penerimaan yang dialokasikan adalah:Dr. Estimasi pendapatan...yang dialokasikan xxx

Cr. Utang kepada KUN xxx

Jurnal untuk bagian belanja adalah:Dr. Piutang KUN xxx

Cr. Bagian belanja... xxx

Jurnal untuk estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan adalah:

Dr. Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan xxx Cr. Utang kepada KUN xxx

Jurnal untuk bagian pengeluaran pembiayaan adalah;Dr. Piutang KUN xxx



Akuntansi realisasi anggaran dilakukan untuk membukukan

pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh

semua subsistem SAPP, baik SAKUN, SAU maupun SAL

Jurnal untuk UYHD adalah sebagai berikut:Dr. Kas di bendaharawan pembayar xxx

Cr. Uang muka dan KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah:Dr. Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Cr. Kas di bendaharawan pembayar xxx

Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah:Dr. Utang kepada KUN xxx




8

Jurnal untuk realisasi belanja adalah:Dr. Belanja... xxx

Cr. Piutang dari KUN xxxUntuk belanja modal yang mengakibatkan perolehan aset, maka

diperlukan jurnal tambahan untuk pengakuan aset tersebut (jurnal

korolari).

Jurnal korolari tersebut adalah:Dr. Aset tetap sebelum disesuaikan xxx

Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

Pada saat aset tetap tersebut diakui, dilakukan penyesuaian

jurnal untuk membatalkan jurnal korolari yang pernah dibuat dan

membuat jurnal pengakuan aset tetap.

Jurnal tersebut adalah:Dr. Aset tetap xxx


Penghapusan korolari:Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

Cr. Aset tetap sebelum disesuaikan xxx

Jurnal realisasi pengembalian belanja adalah:Dr. Piutang KUN xxx


Jurnal untuk realisasi penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Utang kepada KUN xxx





Cr. Piutang dari KUN xxx

Dalam transaksi pengeluaran pembiayaan ini diperlukan jurnal

korolari untuk mencatat kewajiban yang terkait.

Jurnal tersebut adalah:Dr. Dana yang hams disediakan untuk pembayaran utang(jangka pendek/jangka panjang) xxx

Cr. Utang jangka pendek/panjang xxx

Jurnal realisasi pengembalian pengeluaran pembiayaan adalah:

9

Dr. Piutang dari KUN xxxCr. Pengembalian pengeluaran pembiayaan... xxx



yang bertujuan menyusun laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri

atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya.

Dr. Pendapatan... xxxDr. Utang kepada KUN xxx


Jurnal penutupan bagian belanja adalah:Dr. Apropriasi belanja... xxx

Cr. Piutang dari KUN xxxCr. Belanja... xxx

Jurnal penutupan penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Penerimaan pembiayaan... xxxDr. Utang kepada KUN xxx

Cr. Estimasi penerimaan pembiayaan... xxx


Cr. Piutang KUN xxxCr. Pengeluaran pembiayaan... xxx

B. Sistem Akuntansi Instansi

SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

kementerian negara/lembaga.

SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu:

1. SAK; subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian/instansi.

2. SABMN; subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan managerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

1. Sistem Akuntansi Keuangan

SAK seperti halnya SAU, menghasilkan LRA, Neraca, dan Catatan atas

laporan keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkan tersebut

merupakan laporan keuangan pada tingkatkementerian/lembaga.

10

Dikarenakan dalam struktur organisasi kementerian/lembaga sangat

berjenjang dimulai dari kementerian/lembaga sampai dengan

kantor/satuan kerja, maka dalam pelaksanannya, dibentuk unit akuntansi

keuangan pada jenjang-jenjang tersebut. Proses akuntansi diawali dari unit

terendah, yaitu unit akuntansi pada level kantor. Laporan keuangan yang

dihasilkan kemudian akan diberikan kepada unit akuntansi di atasnya

untuk digabung/dikonsolidasikan. Demikian seterusnya, sehingga pada

akhirnya akan diperoleh laporan keuangan pada tingkat

kementerian/lembaga.

Unit akuntansi keuangan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya

adalah:

a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yang berada pada level Kementerian/Lembaga.

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), yang berada pada level eselon I.

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah.

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada level Kuasa Pengguna Anggaran (Kantor).

Proses pelaksanaan di masing-masing unit akuntansi dapat dilihat pada

bagan berikut:

No Unit Akuntansi Dokumen Sumber Proses Dokumen Hasil

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Dokumen penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan.

Melakukan proses akuntansi terhadap dokumen tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan.

LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat (kuasa pengguna anggaran) kantor.

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya.

Berita acara rekonsiliasi.

Unit Akuntansi Pem- bantu Pengguna Anggaran - Witayah (UAPPA-W)

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA.

Melakukan proses penggabungan seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA yang berada di bawahnya.

LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat wilayah.

Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Dirjen Perbendahraan setiap triwulan.

Berita Acara Rekonsiliasi.

Unit Akuntansi Pem- bantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA-E1)

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA - W.

Melakukan proses penggabungan seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-W yang berada di bawahnya.

LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat eselon I.

Melakukan rekonsitiasi dengan Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini DIA setiap semester.


Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA - El.

Melakukan proses penggabungan seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-W yang berada di bawahnya.

LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat kementerian/lembaga.

Melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Perbendaharaan dalam


11

hal ini DIA setiap semester.

2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan

satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang, tidak

termasuk uang dan surat berharga.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah. Contoh perolehan lainnya yang sah adalah

hibah atau rampasan/sitaan.

Tidak termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara adalah barang-

barang yang dikuasai atau dimiliki oleh:

a. Pemda (bersumber dari APBD)

b. BUMN/BUMD

c. Bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah

Dalam akuntansi pemerintah pusat, SABMN sebagai subsistem dari

Sistem Informasi Akuntansi (SAI) bertujuan menghasilkan neraca dan

laporan barang milik daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian/Lembaga

membentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut:

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), berada pada level Kementerian/Lembaga. Penanggungjawabnya adalah menteri/pimpinan lembaga.

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1), yang berada pada level eselon I. Penanggungjawabnya adalah pejabat eselon I.

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah. Penanggungjawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada level Kuasa Pengguna Anggaran (kantor). Penanggungjawabnya adalah kepala kantor/satuan kerja.

Unit Akuntansi Barang, selain melakukan proses terhadap dokumen

sumber untuk menghasilkan laporan barang milik negara, juga wajib

berkoordinasi dengan Unit Akuntansi Keuangan untuk penyusunan neraca

(terkait dengan pengadaan barang) serta dalam pembuatan catatan atas

laporan keuangan khususnya catatan mengenai barang milik negara.

12

Proses pelaksanaan akuntansi barang di masing-masing UAB dapat

dilihat dalam diagram berikut:

No

.

Unit Akuntansi Dokumen Sumber Proses Dokumen Hasil1. Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB)

Laporan BMN sebelumnya, dokumen perolehan/pengem- bangan/ penghapusan, serah terima BMN, bukti kepemilik- an BMN, faktur pembelian, dan dokumen lain yang sah.

Melakukan proses terhadap data tersebut untuk menghasilkan data transaksi barang milik negara.

Laporan barang milik negarapada tingkat kantor. Laporan ini disampaikan setiap semester ke UAPPB-W.

2. Unit Akuntansi Pem- bantu Pengguna Barang - Wilayah (UAPPB-W)

Laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAKPB.

Melakukan proses penggabungan seluruh laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAKPB yang berada di bawahnya.

Laporan barang milik negarapada tingkat wilayah. Lapor- an ini disampaikan setiap semester ke UAPPB - El.

3. Unit Akuntansi Pem- bantu Pengguna Barang - Eselon I (UAPPB-El)

Laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB - W.

Melakukan proses penggabungan seluruh laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB - W yang berada di bawahnya.

Laporan barang milik negara pada tingkat eselon 1. Lapor- an ini disampaikan setiap semester ke UAPB.

4. Unit Akuntansi Peng- guna Barang (UAPB)

Laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB-El.

Melakukan proses penggabungan seluruh laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB-El yang berada di bawahnya.

Laporan barang milik negara pada tingkat kementerian/ lembaga.

3. Jurnal untuk Sistem Akuntansi Instansi


Tidak ada jurnal yang dilakukan dalam SAI untuk transaksi anggaran

APBN

b. Akuntansi DIPA

Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan

yang dialokasikan, allotment belanja, estimasi penerimaan

pembiayaan yang dialokasikan, dan allotment pengeluaran

pembiayaan.

Jurnal untuk estimasi penerimaan yang dialokasikan adalah:Dr. Estimasi pendapatan...yang dialokasikan xxx


Jurnal untuk allotment belanja adalah:Dr. Piutang KUN xxx

Cr. Allotment belanja... xxx

Jurnal untuk estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan adalah:Dr. Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan xxx


13

Jurnal untuk allotment pengeluaran pembiayaan adalah:Dr. Piutang KUN xxx



Akuntansi realisasi anggaran dilakukan untuk membukukan

pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh

semua subsistem SAPP, baik SAKUN, SAU, maupun SAI

Jurnal untuk UYHD adalah:Dr. Kas di bendaharawan pembayar xxx

Cr. Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah:Dr. Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) xxx

Cr. Kas di bendaharawan pembayar xxx

Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah:Dr. Utang kepada KUN xxx




Jurnal untuk realisasi belanja adalah:Dr. Belanja… xxx


Untuk belanja modal yang mengakibatkan perolehan aset, maka

diperlukan jurnal tambahan untuk pengakuan aset tersebut (Jurnal

Korolari).

Jurnal korolari tersebut adalah:Dr. Aset tetap sebelum disesuaikan xxx


Pada saat aset tetap tersebut diakui, dilakukan penyesuaian jurnal

untuk membatalkan jurnal korolari yang pernah dibuat dan membuat

jurnal pengakuan aset tetap.

Jurnal pengakuan aset tetap adalah:Dr. Aset tetap xxx


Jurnal penghapusan korolari adalah:Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

14

Cr. Aset tetap sebelum disesuaikan xxx

Jurnal realisasi pengembalian belanja adalah:Dr. Piutang KUN xxx


Jurnal untuk realisasi penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Utang kepada KUN xxx






Dalam transaksi pengeluaran pembiayaan ini, diperlukan jurnal

korolari untuk mencatat kewajiban yang terkait.

Jurnal korolari untuk mencatat kewajiban adalah:Dr. Dana yang harus disedialan untuk pembayaran kewajiban(jangka pendek/jangka panjang) xxx

Cr. Utang jangka pendek/panjang xxx

Jurnal realisasi pengembalian pengeluaran pembiayaan adalah:Dr. Piutang dari KUN xxx

Cr. Pengembalian pengeluaran pembiayaan... xxx



yang bertujuan penyusunan laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri

atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya

Jurnal penutupan estimasi pendapatan yang dialokasikan adalah:Dr. Pendapatan... xxxDr. Utang kepada KUN xxx


Jurnal penutupan allotment belanja adalah:Dr. Apropriasi belanja... xxx

Cr. Piutang dari KUN xxxCr. Belanja... xxx

Jurnal penutupan penerimaan pembiayaan adalah:Dr. Penerimaan pembiayaan... xxx

15

Dr. Utang kepada KUN xxxCr. Estimasi penerimaan pembiayaan... xxx


Cr. Piutang KUN xxxCr. Pengeluaran pembiayaan... xxx

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan

1. Desentralisasi; penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi; pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas pembantuan; penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemkab/pemkot kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dana yang terkait dengan desentralisasi merupakan dana yang

bersumber dari APBN dan dalam pelaksanaannya ditransfer langsung ke

Kas Umum Daerah. Dana ini berupa dana perimbangan (dana alokasi

umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil). Terhadap dana ini,

pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan di masing- masing daerah.

Namun untuk dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan,

satuan kerja yang menerima melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penggunaan dana tersebut K/L teknis yang terkait. Pertanggungjawaban

dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini akan digabung dengan

laporan keuangan dan laporan barang milik Negara (yang telah dijelaskan

dalam SAI) sehingga menjadi laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan

laporan barang milik Negara kementerian/lembaga. Bagan alur

pertanggungjawaban dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 8-2 Bagan Alur Pertanggungjawaban

L / K

Unit Eselon I K/L

Satker Dinas/SKPD

GubernurBiro Keuangan/Bakuda

Satker Dinas/SKPD

Satker Dinas/SKPD

Penyampaian Lap Keuangan & ADK

ADK & LAP

LAP

16

D. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan merupakan output yang dihasilkan dari suatu

sistem akuntansi. Untuk pemerintah pusat, laporan keuangan yang

dihasilkan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan

keuangan dua subsistemnya, yaitu: Laporan keuangan yang dihasilkan

SiAP dan SAI.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat adalah:

1. LRA

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk mempermudah pemahaman, proses pembuatan laporan keuangan

pemerintah pusat dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 8-3. Proses Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi InstansiLaporan Realisasi Anggaran

Neraca

CaLK

Sistem Akuntansi Instansi Menteri Teknis

Dokumen

Sistem Akuntansi PusatLaporan Realisasi Anggaran

Neraca

LAK

Sistem Akuntansi Instansi

BENDUM Dokumen

CaLK

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

L A K

CaLK

17

modul 08 sistem akuntansi pemerintah pusat

Documents