MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT MULTIMAS NABATI ASAHAN UNTUK

MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI PERAIRAN

YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH

LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN BANTEN

PROVINSI BANTEN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Pcraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan

Reklamasi, pcrsetujuan kegiatan kerja keruk di alur-pelayaran

dan wilayah pcrairan pclabuhan utama, pelabuhan

pengumpul, serta terminal yang berada diluar daerah kerja

atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan terminal

khusus, serta semua kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang

sumber dananya dari APBN dan lokasi pembuangan hasil

pengerukan (Dumping Area) digunakan untuk kegiatan

reklamasi diberikan oleh Menteri;

b. bahwa dalam rangka pembangunan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Multimas Nabati Asahan,

berencana akan melaksanakan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi yang bcrlokasi di wilayah Desa Terate, Desa Teluk

Terate dan Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten

Serang, Provinsi Banten;

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian teknis dan administrasi

serta kelestarian lingkungan, PT Multimas Nabati Asahan

telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan

kegiatan kerja keruk dan reklamasi;

- 2 -

Mengingat :

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Pcrhubungan tentang Persetujuan Kepada

PT Multimas Nabati Asahan untuk Melaksanakan Kegiatan

Kerja Kcruk dan Reklamasi yang Berlokasi di Dalam Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan Banten Provinsi Banten;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pcmerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Pcrairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Pcrairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

- 3 -

6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Pcrlindungan Lingkungan Maritim (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Tcrintegrasi Secara Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

9. Peraturan Presidcn Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kcmcntcrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi

Kementcrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Bcrita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1 183);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015

tentang Penyclcnggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51

Tahun 2015 tentang Penyclcnggaraan Pelabuhan Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

- 4 -

13. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017

tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

394);

14. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018

tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan

Berusaha Tcrintegrasi Seeara Elcktronik Sektor Perhubungan

di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1335);

15. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

16. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 125

Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

Memperhatikan : Surat Dircktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.324

/1/19/DP-2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal

Penyampaian Kcmbali Berkas Permohonan Persetujuan

Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi oleh PT Multimas Nabati

Asahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN

REKLAMASI PERAIRAN YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH

LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN

KEPENTINGAN PELABUHAN BANTEN PROVINSI BANTEN.

PERTAMA

o

Memberikan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi

kepada:

a. Nama perusahaan : PT Multimas Nabati Asahan

b. Bidang Usaha : Industri Minyak Mentah, Lemak Nabati,

dan Hcwani Lainnya

c. Alamat : Jl. Putri Hijau No. 10, Gedung B&G

Tower, Lantai 9, Kelurahan Kesawan,

Kccamatan Medan Barat, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara

e. Penanggung jawab : Byron Oswald Salim (Kepala Cabang)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dengan total

volume ± 4.327.305 m3 dan reklamasi seluas 44 Ha.

Lokasi kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebagai berikut:

a. kegiatan kerja pada Zona Causeway dengan desain

kedalaman -16,25 mLWS pada koordinat geografis sebagai

berikut:

No. Lintang Bujur1. 05° - 59’ - 31.730” LS 106° - 06’- 52.057” BT2. 05° - 59’ - 18.072” LS 106° - 07’- 08.883” BT3. 05° - 59’ - 06.784” LS 106° - 07’- 22.387” BT4. 05° - 59’ - 08.879” LS 106° - 07’- 24.083” BT5. 05° - 59’ - 19.442” LS 106° - 07’- 11.069” BT6. 05° - 59’ - 20.176” LS 106° - 07’- 09.663” BT7. 05° - 59’ - 33.381” LS 106° - 06’- 53.394” BT

b. kegiatan kerja pada Zona Embankment dengan desain

kedalaman -4 m s.d. -7 mLWS pada koordinat geografis

sebagai berikut:

No. Lintang Bujur1 . 05° - 59’ - 28.897” LS 106° - 07’- 15.812” BT2. 05° - 59’ - 51.151” LS 106° - 06’- 44.327” BT3. 05° - 59’ - 52.271” LS 106° - 06’- 45.128” BT4. 05° - 59’ - 29.1 15” LS 106° - 07’- 17.889” BT

c. kegiatan kerja pada Zona Berthing, Turning Basin dan Access

Channel dengan desain kedalaman -9 mLWS pada koordinat

geografis sebagai berikut:

No. Lintang Bujur1. 05° - 59’ - 06.114” LS 106° - 07’- 32.138” BT2. 05° - 59’ - 14.269” LS 106° - 07’- 38.742” BT3. 05° - 59’ - 14.909” LS 106° - 07’- 44.851” BT

- 6 -

4. 05° - 59’ - 08.807” LS 106° - 07’- 52.368” BT5. 05° - 58’ - 56.490” LS 106° - 07’- 54.488” BT6. 05° - 58’ - 21.702” LS 106° - 08’- 41.541” BT7. 05° - 58’ - 14.067” LS 106° - 08’- 40.918” BT8. 05° - 58’ - 53.190” LS 106° - 07’- 48.002” BT

d. Lokasi Pembuangan Hasil Material Pengerukan (Dumping

Area) sebagai berikut:

1) Lokasi pembuangan material pengerukan (Dumping

area) I yang digunakan untuk kegiatan reklamasi

seluas 44 Ha dengan volume ± 2.000.000 m3 pada

titik koordinat gcografis sebagai berikut:

No. Lintang Bujur1 . 05° - 59’ - 43.947” LS 106° - 06’- 39.122” BT2. 05° - 59’ - 18.536” LS 106° - 07’- 10.429” BT3. 05° - 59’ - 29.1 15” LS 106° - 07’- 17.889” BT4. 05° - 59’ - 52.271” LS 106° - 06’- 45.128” BT

2) Lokasi pembuangan material pengerukan (Dumping

area) II di laut dengan volume ± 2.327.305 m3, pada

koordinat koordinat geografis sebagai berikut:

No. Lintang Bujur1 . 05° - 53’ - 52.727” LS 106° - 09’- 50.300” BT2. 05° - 54’ - 15.829” LS 106° - 10’- 13.210” BT3. 05° - 54’ - 38.771” LS 106° - 09’- 50.136” BT4. 05° - 54’ - 15.668” LS 106° - 09’- 27.226” BT

e. Peralatan yang digunakan untuk Kegiatan Kerja Keruk

antara lain:N o . N a m a J e n is / T y p e K a p a s ita s J u m la h

(U n it )B e n d e ra

1. P er in tis1600

C u tte rS u ctionD re d g e r

1 6 0 0 m 3/h 1 In d o n es ia

2. T ia n Niu C u tte rS u c tio nD re d g e r

3 5 0 0m 3/h

1 C h in a

3. P e r in t is2 00 0

T ra ilin gS u ction

2 0 0 0 m 3/h 1 In d o n es ia

4. G D I 101 G ra b D re d g e r 1 1 m 3/h 1 In d o n es ia5. V ic to r ia C h a in B u c k e t

D re d g e r7 5 0 m 3/h 1 In d o n es ia

6. KTM -1003

S le fp r o p e l le d S p lit H o p p e r

B a rg e

1 0 0 0 m 3 1 In d o n e s ia

7. S H B -1 0 1 6 S le fp r o p e l le d S p lit H o p p e r

B a rg e

1 0 0 0 m 3 1 In d o n es ia

- 7 -

KEDUA

KETIGA

8. SI 113 -1017 S le f-p ro p e lle d S p lit H o p p e r

B a rg e

1 0 0 0 m 3 1 In d o n e s ia

9. S U B -1 019 S le f-p ro p e lle d S p lit H o p p e r

B a rg e

1 0 0 0 m 3 1 In d o n e s ia

10. T -6 T u g B o a t 1600 H P 1 In d o n e s ia11. T -9 T u g B oa t 855 H P 1 In d o n e s ia12. T - 10 T u g B o a t 855 H P 1 In d o n e s ia13. T - l 1 T u g B o a t 855 H P 1 In d o n e s ia14. T -1 8 T u g B oa t 855 H P 1 In d o n e s ia15. A B -3 A n c h o r B o a t L ift 5 T o n s 1 In d o n e s ia16. A B -1 9 A n c h o r B oa t L ift 5 T o n s 1 In d o n e s ia

f. Peralatan yang digunakan untuk Kegiatan Kerja Reklamasiantara lain:

No N am a J en is/ T y p e K a p a s ita sJ u m la h

(U n it)

1 . D u m p T ru ck C a p .2 0 m 3-26 100 U n it

2. E x ca va to r 2 2 0 & 4 7 0 - 8 U n it

3. V ib ro R o lle r 25T - 3 U n it4. B u lld o ze r D 80 - 3 U n it

5. O il T a n k e r 5T - 1 U n it

6. W a te r 10T - 1 U n it

Persetujuan Kegiatan Kerja Kcruk dan Reklamasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya untuk kepentingan

sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan,

dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk

apapun.

: Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

a. menaati ketentuan pcraturan perundang-undangan di

bidang pclayaran dan kelestarian lingkungan;

b. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi

memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang

dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari

dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung

Priok;

c. bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang

ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang

dilakukan;

- 8 -

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

d. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja

reklamasi kcpada Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kclas I Banten;

e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil

kegiatan kerja reklamasi kepada Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Kclas I Banten yang digunakan

untuk kegiatan Pemerintah;

f. melaporkan kegiatan kerja kcruk dan reklamasi secara

berkala (setiap bulan) dan menyampaikannya kepada

Direktur Kepelabuhanan dcngan tembusan Kepala Kantor

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Banten dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;

g. memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lambat

3 (tiga) bulan sejak persctujuan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi ditcrbitkan.

: Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi hanya

didasarkan pada kepcntingan keselamatan dan keamanan

pelayaran, sehingga hal-hal di luar tcrsebut agar diselesaikan

oleh pemcgang persctujuan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi dengan instansi terkait.

: Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dapat dicabut

apabila pemcgang persetujuan melanggar ketentuan dalam

Diktum KEDUA dan tidak mclaksanakan kewajiban

scbagaimana dimaksud dalam Diktum KET1GA Keputusan ini

serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pelayaran.

: Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi scbagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

dilakukan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas

I Banten dan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok.

- 9 -

KETUJUH

KEDELAPAN

: Persetujuan kegiatan kerja kcruk dan reklamasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (dua)

tahun sepanjang pcmcgang persetujuan kegiatan kerja keruk

dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan

Menteri ini.

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Keputusan

Menteri Perhubungan ini.

- 10 -

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kcpada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perckonomian

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;

5. Menteri Kelautan dan Perikanan;

6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Kepala StafTNI Angkatan Laut;

9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan;

10. Gubernur Banten;

11. Walikota Cilegon;

12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten;

13. Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok;

14. Kepala Lembaga Pengclola dan Pcnyclenggara OSS;

15. Direksi PT Multimas Nabati Asahan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI