djka.dephub.go.id...menteri perhubungan republik indonesia keputusan menteri perhubungan republik...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 126 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 2 -

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DIN AMIS.

Menetapkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis sebagai dasar dalam menyediakan layanan

informasi arsip dinamis secara cepat, tepat, terotorisasi,

dan aman sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik

dan informasinva sebagai dasar untuk menentukan

keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka

melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan

pengguna dalam pelayanan arsip.



ditentukan melalui langkah-langkah yang terdiri atas:

a. identifikasi ketentuan hukum;

b. analisis fungsi unit kerja dalam organisasi;

c. analisis job description serta analisisi risiko;

- 3 -

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

d. pengkategorian klasifikasi keamanan;

e. pengkategorian hak akses; dan

f. pengamanan tingkat klasifikasi.



ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku pimpinan

pencipta arsip, dan dilaksanakan oleh:

a. penentu kebijakan yang terdiri atas:

1) pimpinan pencipta arsip;

2) pimpinan eselon I;

3) pimpinan eselon II; dan

4) pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

b. pelaksana kebijakan yang terdiri atas:

1) pimpinan eselon III; dan

2) pimpinan eselon IV.

c. pengawas internal yang dilaksanakan oleh Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah.

Klasifikasi keamanan terhadap arsip dinamis dibagi

menjadi:

a. arsip biasa/ terbuka;

b. arsip terbatas;

c. arsip rahasia; dan

d. arsip sangat rahasia.

Sekretaris Jenderal yang secara fungsi dilaksanakan oleh

Biro Umum melakukan evaluasi dan pengawasan atas

pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan ini.

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

4. Para Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 126 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIF1KASI KEAMANAN DAN

AKSES ARSIP DINAMIS

A. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a. Arsip yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara;

b. Arsip Dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu

tertentu;

c. Klasifikasi yaitu proses identifikasi kategori kegiatan dan arsip

dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya;

d. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yaitu kategori kerahasiaan

informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan

dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan

negara, publik dan perorangan;

e. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis yaitu kategori pembatasan akses

terhadap arsip berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu;

f. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yaitu aturan pembatasan

hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk

menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka

melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam

pelayanan arsip;

g. Pengamanan Arsip Dinamis yaitu program perlindungan terhadap

fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya;

h. Pencipta Arsip yaitu Kementerian Perhubungan;

- 6 -

i. Pimpinan Pencipta Arsip yaitu Menteri Perhubungan;

j. Unit Pengolah yaitu unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis

pada unit organisasi eselon I yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan

penciptaan arsip di lingkungannya;

k. Akses Arsip yaitu ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan

hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk

mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip;

l. Biasa/Terbuka yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki

informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan

siapapun;

m. Terbatas yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki

informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi

lembaga pemerintahan;

n. Rahasia yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki

informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara,

sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum;

o. Sangat Rahasia yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki

informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak

dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa;

p. Arsip Konvensional yaitu arsip yang informasinya terekam dalam

media kertas;

q. Arsip Elektronik yaitu arsip yang informasinya terekam dalam

media elektronik;

r. Publik yaitu warga negara atau badan hukum yang mengajukan

permohonan untuk mengakses informasi arsip dinamis;

s. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yaitu pengelompokkan

arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang

ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui

oleh pihak yang tidak berhak;

t. Penggunaan Arsip yaitu kegiatan pemanfaatan/ penyediaan arsip

bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak;

u. Pengguna Internal yaitu orang yang menggunakan arsip yang

berasal dari lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

- 7 -

v. Pengguna Eksternal yaitu orang yang menggunakan arsip yang

berasal dari luar instansi Kementerian Perhubungan.

2. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik telah mengubah paradigma Bangsa Indonesia terhadap

informasi arsip dinamis yang semula tertutup untuk pubiik menjadi

terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup.

Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting terbitnya

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan

arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata

naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem

klasifikasi keamanan dan akses arsip. Kemudian Pasal 32 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

mengatur bahwa tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem

klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan

pencipa arsip berdasarkan peaoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip

Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap pencipta arsip

diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut. Pencipta Arsip dalam

hal ini telah mengatur mengenai tata naskah dinas dan klasifikasi

arsip, sehingga Menteri Perhubungan selaku Pencipta Arsip wajib

untuk menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis digunakan

sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara

cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin

keamanan dan akuntabilitas informasinya. Oleh karena itu,

penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

mendesak untuk dilaksanakan dan dibakukan. Melalui Sistem

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, diharapkan layanan

informasi arsip bagi publik di lingkungan Pencipta Arsip dapat

terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang

dirugikan.

. . 8 .

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

mencakup:

a. Klasifikasi Keamanan Arsip memuat informasi Biasa/Terbuka,

Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia;

b. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip memuat hak akses

Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal; dan

c. daftar Arsip Dinamis.

4. Tujuan

Tujuan penetapan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis untuk melindungi:

a. fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga

ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas

arsip dapat tetap terjaga; dan

b. Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga

dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang

tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.v5. Asas

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan

dengan menerapkan asas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan

kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

6. Pengorganisasian

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. arsip yang tercipta di Kementerian Perhubungan dapat

diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas,

Rahasia dan Sangat Rahasia;

b. keempat Klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya.

Semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin tinggi pula

tingkat pengamanannya.

c. keempat Klasifikasi tersebut berbeda dalam pengaturan aksesnya.

Semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat pula

dalam pengaturan aksesnya.

d. setiap pegawai Kementerian Perhubungan hanva dapat mengakses

arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.

e. Publik dapat mengakses informasi Pencipta Arsip yang

dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak besi dan/atau

filing cabinet roll o pack untuk arsip biasa dan arsip terbatas, dan

lemari besi dan/atau brankas untuk arsip rahasia dan sangat rahasia.

Untuk arsip elektronik juga perlu ditentukan kualitas dan tingkat

keamanan hardware dan software yang dibutuhkan.

Prasarana berupa ruang penyimpanan arsip yang representatif

dilengkapi dengan pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci

pengamanan ruangansesuai dengan tingkatan klasifikasi informasi

berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

8. Sumber Daya Manusia

a. Pengelola arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau

petugas pengelola arsip yang mengelola arsip di masing-masing unit

pengolahharus pegawai yang profesional baik dalam substansi

kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas;

b. Arsiparis dan/atau petugas pengelola arsip sebagai pengelola arsip

aktif berperan dalam pengamanan arsip di central file di unit

pengolah; dan

c. Arsiparis dan/atau petugas pengelola arsip sebagai pengelola arsip

inaktif berperan dalam pengamanan arsip di record center/ pusat

arsip.

9. Pelaksana Sistem Klasifikasi mempunyai kewenangan:

a. penentu kebijakan:

1) menentukan tingkat/deraj at Klasifikasi keamanan dan hak

Akses Arsip Dinamis;

2) memberikan pertimbangan atau alasan secara tertulis mengenai

pengklasifikasian keamanan dan penentuan hak Akses Arsip

Dinamis;

3) menentukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab

dan mempunyai kewenangan dalam mengamankan informasi

dalam Arsip Dinamis yang telah diklasifikasikan keamanannya;

dan

4) menuangkan kebijakan, dasar pertimbangan, dan sumber daya

manusia yang bertanggung jawab dalam suatu pedoman,

petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis.

- 10

b. pelaksana kebijakan:

1) memahami dan menerapkan Klasifikasi Keamanan dan Hak

Akses Arsip Dinamis sesuai dengan kewenangan yang sudah

ditetapkan;

2) melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan Tingkat

Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis sesuai

dengan kewenangan yang telah ditentukan;

3) merekam semua pelanggaran yang ditemukan;

4) melaporkan semua tindakan penyimpangan dan pelanggaran;

5) menjamin bahwa implementasi tingkat klasifikasi keamanan

dan hak Akses Arsip Dinamis telah dikoordinasikan dengan

pejabat yang terkait secara tepat;

6) menjamin informasi yang berada dalam kendali pejabat yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat

klasifikasi keamanan dan mempunyai hak Akses Arsip Dinamis

telah dilindungi dari kerusakan fisik dan dari akses, perubahan,

serta pemindahan ilegal berdasarkan standar keamanan; dan

7) mengidentifikasi semua kebutuhan dalam rangka menjamin

keamanan informasi dan hak Akses Arsip Dinamis yang

terdapat dalam arsip yang telah diklasifikasikan keamanannya.

c. pengawas internal:

1) menindaklanjuti pelanggaran dan penyimpangan yang

ditemukan; dan

2) melaporkan semua dugaan pelanggaran dan penyimpangan

kepada penentu kebijakan.

10. Pengguna

Pengguna yang diberikan hak akses informasi arsip dinamis terdiri

dari:

a. pengguna yang berhak secara internal, yang terdiri atas:

1) penentu kebijakan, dengan ketentuan:

a) Pimpinan Pencipta Arsip mempunyai kewenangan untuk

mengakses seluruh arsip Pencipta Arsip;

b) pimpinan eselon I mempunyai kewenangan untuk

mengakses seluruh arsip yang berada di bawah

kewenangannya. namun tidak diberikan hak akses untuk

informasi yang terdapat pada Menteri dan unit kerja eselon I

lainnya, kecuali telah mendapatkan izin;

- 11 -

c) pimpinan eselon II mempunyai kewenangan untuk

mengakses seluruh arsip yang berada di bawah

kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk

informasi yang terdapat pada Menteri, unit kerja eselon I

dan unit kerja eselon II lainnya kecuali telah mendapatkan

izin; dan

d) pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai

kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di

bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses

untuk informasi yang terdapat pada Menteri, unit kerja

eselon I, unit kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

lainnya kecuali telah mendapatkan izin.

2) pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses

seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan

tingkat Klasiflkasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk

arsip dengan tingkat Klasiflkasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat

Rahasia yang terdapat pada Pimpinan Pencipta Arsip, unit kerja

eselon I, unit kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

lainnya kecuali telah mendapatkan izin; dan

3) pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses

seluruh arsip Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. pengguna yang berhak secara ekstemal, yang terdiri atas:

1) publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan

kategori Biasa/Terbuka sesuai ketentuan yang berlaku;

2) pengawas ekstemal mempunyai hak untuk mengakses seluruh

arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan ekstemal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

3) Aparat Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip

pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses

hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan

fungsi penegakan hukum.

- 12 -

Tabel 1. Pengguna yang berhak akses arsip dinamis.

Tingkat

Keamanan dan

Akses Arsip

Penentu

Kebijakan

Pelaksana

Kebijakan

Pengawas

Internal/

Eksternal

Publik Penegak

Hukum

a Biasa / Terbuka V V V V V

b Terbatas V - V - V

c Rahasia V - V - V

d Sangat Rahasia - V - A

Keterangan Tabel 1:

a. arsip berklasifikasi Biasa/Terbuka, hak akses diberikan kepada

semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

b. arsip berklasifikasi Terbatas, hak akses diberikan kepada pimpinan

tingkat menengah dan setingkat di bawahnya apabila sudah

diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.

c. arsip berklasifikasi Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan

tingkat tinggi dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan

izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.

d. arsip berklasifikasi Sangat Rahasia, hak akses diberikan kepada

pimpinan tertinggi lembaga, pengawas internal/eksternal dan

penegak hukum.

11. Pengamanan Tingkat Klasifikasi

Berdasarkan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,

maka pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-

undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun

informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi dalam penyimpanan dan

penyampaian sebagai berikut:

a. Penyimpanan

Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi

arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan

dengan memperhatikan media arsip. Pengaturan pengguna arsip

serta prasarana dan sarana sebagaimana bagan di bawah ini:

Tabel 2. Tabel Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasiflkasi Keamanan

NO. TINGKATKLASIFIKASIKEAMANAN

MEDIA ARSIP

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK

Arsip Pengguna Prasarana & Sarana Arsip Pengguna Prasarana & Sarana

1 Biasa / Terbuka

Tidak ada persj'aratan dan prosedur khusus.

Pengguna yang berasal dari interna] dan eksternal yang mempunyai hak akses.

Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.

Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dal am rangka menjamin autentisitas arsip.

Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.

Tidakmemerlukan prasarana dan sarana khusus.

2 Terbatas Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap “TERBATAS” pada fisik arsip.

Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.

Diperlukan tempat penyimpanan yang am an.

1. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.

2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.

1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ passwordaxau. ID digital).

2. Penggunaan untuk log inpada tingkat individual.

1. Autentikasi server.

2. Langkah- langkah keamanan dengan Operating Systemkhus us atau aplikasi khusus.

3. Firewalldan sistem- sistem serta prosedur- prosedur deteksi terhadap

- 14 -


MEDIA ARSIP



intrusi.

3 Rahasia 1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik arsip.

2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia.

Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.

Lokasi am an dengan akses yang terbatas.

1. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.


1. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut.

2. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital).

3. Penggunaan untuk log in pada tingkat individual.


2. Firewall serta sistem- sistem dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi. Firewalladal ah sistem untuk melindungi komputer ataujaringan dari akses komputer lain yang

- 15 -


MEDIA ARSIP



tidakmemiliki hakuntukmengakseskomputerataujaringankita.

4 SangatRahasia

Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “SANGAT RAHASIA” pada fisik arsip.

Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawasan, dan Penegak Hukum.

1. Disimpan dal am zona yang sangat aman. denganpenelusuran jejak akses.

2. Penerapan kebijakan “Meja harus bersih”.

1. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dal am rangka menjamin autentisitas arsip.


1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/passive rdatau ID digital).

2. Penggunaan untuk log tnpada tingkat individual.

1. Autentikasi server.


3. Firewall dan sistem- sistem dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi.

- 16 -

b. Penyampaian

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi

arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan

melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Prosedur Pengiriman Informasi

NO.TINGKAT/ DERAJ AD

KLASIFIKASIARSIP

KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK

1 Biasa / Terbuka Tidak ada persyaratan prosedur khusus.

Tidak ada prosedur khusus.

2 Terbatas Amplop segel. Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus(e-maiZ dinas), password, dan lain- lain.

3 Rahasia 1. Diberi kode rahasia.2. Menggunakan

amplop rangkap dua.3. Amplop segel,

stempel rahasia.4. Konfirmasi tanda

terima.5. Harus dikirim

melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadappengendalian arsip/ dokumen rahasia.

1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau e- mai/Rahasia.

2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau e-mail Rahasia.

3. Menggunakan persandian atau kriptografi.

- 17 -

4 Sangat Rahasia 1 .Menggunakan amplop rangkap tiga bersegel.

2. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan).

3. Harus dikirimmelalui orang yang sudah diberiwewenang dantanggung jawab terhadap pengendalianarsip / dokumen rahasia.

1. Harus adakonfirmasi daripenerima pesan elektronik ataue-mail Rahasia.

2. Menggunakanperangkat yangdikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia.

3. Menggunakan persandian atau kriptografi.

4. Harus ada pelacakanakses informasi untuk suatu pesan elektronik atauemail.

B. Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIPKLASIFIKASIKEAM ANAN

HAK AKSESDASAR

PERTIM BANGANUNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

PERENCANAAN (PR)

Perencanaan dan Program Kementerian

1 PR. 001 Penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan

Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Perencanaan

! " 2 ~!i

PR. 002 Penyusunan rencana dan program di bidang transportasi darat.

Biasa / Tcrbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Perencanaan

3 PR.003 Penyusunan rencana dan program di bidang transportasi laut.


Biro Perencanaan

i

4 PR.004 Penyusunan rencana dan program di bidang transportasi udara.


Biro Perencanaan

5 PR.005 Penyusunan rencana dan program di bidang perkeretaapian.


Biro Perencanaan

6 PR.006 Penyusunan rencana dan program di bidang transportasi multimoda.


Biro Perencanaan

- 19 ••

NO KODEKLASIFIKASI JENIS ARSIP

KLASIFIKASIKEAMANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

7 PR.007 Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)


Biro Perencanaan

8 PR.008 Penyusunan rencana dan program penunjang transportasi.


Biro Perencanaan

iPemantauan dan Pengendalian

9 PR. 101 Pemantauan dan pengendalian perencanaan Kementerian Perhubungan.O

Biasa/Terbuka jEselon III1

Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Perencanaan-

i() PR. 102 Pemantauan dan pengendalian perencanaan di bidang transportasi darat.

Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang

Biro Perencanaan

merugikan

11 PR. 103 Pemantauan dan pengendalian perencanaan di bidang transportasi laut.


Biro Perencanaan

12 PR. 104 Pemantauan dan pengendalian perencanaan di bidang transportasi udara.


Biro Perencanaan i

13 PR. 105 Pemantauan dan pengendalian perencanaan di bidang perkeretaapian.


Biro Perencanaan

14 PR. 106 Pemantauan dan pengendalian perencanaan di bidang transportasi multimoda.

Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang

Biro Perencanaan

- 20 -

NO KODBKLASIFIKASI JENIS ARSIP

KLASIFIKASIKEAM ANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan

15 PR. 107 Pemantauan dan pengendalian perencanaan penunjang transportasi.


Biro Perencanaan

Analisis, Evaluasi, PeniJaian dan Pelaporan Perencanaan Program Kerja

16 PR.201 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan Kementerian Perhubungan


Biro Perencanaan

17 PR.202 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang transportasi darat.

Biasa/Terbuka Eselon 111 Tidak memiliki dampak yang merugikan

J3iro Perencanaan

18 PR.203 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang transportasi laut.


Biro Perencanaan

19 PR.204 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang transportasi udara.


Biro Perencanaan

20 PR.205 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang perkeretaapian.


Biro Perencanaan

21 PR.206 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang transportasi multimoda.


Biro Perencanaan

- 21 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

22 PR.207 Analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan penunjang transportasi.


Biro Perencanaan

Tarif

23 PR.301 Perencanaan tarif di bidang transportasi darat.


Biro Perencanaan

24 PR.302 Perencanaan tarif di bidang transportasi iaut.


Biro Perencanaan

25 PR.303 Perencanaan tarif di bidang transportasi udara.


Biro Perencanaan

26 PR.304 Perencanaan tarif di bidang perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Perencanaan

27 PR.305 Perencanaan tarif di bidang transportasi multimoda.

Biasa / Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Perencanaan

28 PR.306 Perencanaan tarif penunjang transportasi. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Perencanaan

- 22 -

NO KODEKLASIFIKASI JEN1S ARSIP


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

KEPEGAWAIAN (KP)

Administrasi Kepegawaian

29

iL

KP.001 Data Kepegawaian/ data perorangan/ status/ database/ sensus/ statistik/ Daftar Riwayat Hidup.

Rahasia Eselon II,PimpinanUnit KerjaBagianKepegawaiandan pegawaiyangbersangkutan

Memiliki dampak yang dapat merugikan pegawai yang bersangkutan

Biro Kepegawaian dan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis

Biro Kepegawaian dan Organisasi, Unit PelaksanaTeknis

30 KP.002 Identitas Pegawai/ Nomor Induk Pegawai/ Kartu Pegawai/ Kartu PPNS/ Kartu Pengenal/ Kartu Istri/ Kartu Suami.

Biasa /T erbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian


31 KP.003 Daftar Nominatif Pegawai/ data tenaga honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



32 KP.004 Penugasan pelaksana tugas/ pelaksana harian / Surat Perintah / Pemanggilan / SPP / Surat Pernyataan/Surat Tugas/ Surat Keterangan/ Surat Perintah Melaksanakan Tugas/ Surat Perintah Menduduki Jabatan/

Biasa / Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



- 23 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Kontrak Kerja.

33 KP.005 Pemberian penghargaan/ piala/ piagam/ tanda kehormatan/ tandajasa.




34 KP.006 Pendelegasian wewcnang Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



35 KP.007 Pengambilan sumpah pegawai dan penghentian pegawai.

Terbatas Eselon IV dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



36 KP.008 Spesimen tanda tangan dan spesimen paraf. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



37 KP.009 Daftar kepangkatan/ Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 24 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN

HAK AKSESDASAR

PERTIM BANGAN UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Kepegawaian

38 KP.010 Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)




39 KP.011 Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di iuar tanggungan negara.



Biro Kepegawaian . dan Organisasi, Unit PelaksanaTeknis

40 KP.O] 2 Pernikah an / perceraian / rujuk / izin perkawinan.




41 KP.013 Absensi/ absensi biometrik. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian


Biro Kepegawaian dan Organisasi, Unit Pelaksana. Teknis

42 KP.014 Izin kerja/izin belajar/ izin berlayar/izin jalan/izin di dalam negeri.

Biasa / Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 25 -

NO KODEKLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI

KEAMANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Kepegawaian

Perencanaan Kepegawaian

43

|i

KP. 101 Formasi pegawai. Biasa / Ter buka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



44 KP. 102 Analisis jabatan/ analisis beban kerja. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



45 KP. 103 Penerimaan pegawai/ lamaran / penyaringan/ pengujian kesehatan.

Biasa/Terbulca Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



46 KP. 104 Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil.




47 KP. 105 Pengangkatan pegawai ke dalam jabatan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan

Tidak memiliki dampak yang

Biro Kepegawaian dan Organisasi,

- 26 -

NOKODE

KLASIFIKASIJEN IS ARSIP


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Unit KerjaBagianKepegawaian

merugikan Unit Pelaksana Teknis

48 KP. 106 Penempatan pegawai/ bantuan pegawai. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



49 KP. 107 Pengendalian kepangkatan/ jabatan fungsional/ struktural.




50 KP. 108 Pemberian dispcnsasi jabatan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



51 KP. 109 Pendayagunaan/ Pembinaan Sumber Daya Manusia.




52 KP.110 Tenaga kerja/ tenaga kerja asing/ tenaga ahli/ strata/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan



- 27 -

NO KODEKLASIFIKASI JEN IS ARSIP KLASIFIKASI

KEAMANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

(PPNS)/ penguji/ Pegawai PemerintahNon Pegawai Negeri (PPNPN).



52 KP. I l l Penilaianjabatan/ analisis kepegawaian. Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



53

|

KP. 1J 2 Evaluasidi bidang kepegawaian. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian


Biro Kepegawaian dan Organisasi,Unit Pelaksana Teknis

54

55

KP. 11 3 Pcmbibitan SDMpcmbibitan sarjana/ ikatan dinas.




KP. 114 Magang. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



- 28 -


KEAMANAN H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Penggajian Pegawai

56 KP.201 Gaji/ Kenaikan Gaji Berkala/ tunjangan jabatan/ tunjangan kinerja/ daftar gaji/ biaya pemindahan.




57 KP.202 Pendaftaran keluarga/ Perkawinan/ Anak Biasa/Terbuka Eselon 11 dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



58 KP.203 Uangmakan/ uang lembur/ honorarium. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



Tata Mutasi

59 KP.301 Baperjakat. Rahasia MenteriPerhubungan

Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Biro Kepegawaian dan Organisasi

- 29 -


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

60 KP.302 Kenaikan pangkat/ kenaikan jabatan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



61 KP.303 Mutasi jabatan, pengangkatan, alih jabatan dan pemberbentian dari dan dalam jabatan struktural/ jabatan fungsional.

Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian

Memiliki dampak yang dapat. merugikan pegawai yang bersangkutan


62i

KP.304 Petapemangku jabatan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



63 KP.305 Pemindahan/ mutasi/ lolos butuh. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



64 KP.306 Masakerja/ peninjauan masa jabatan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



- 30 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

65 KP.307 Pembantuan / penarikan kembali. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



66 KP.308 Inpassing / Penyesuaian Ijazah. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



67 KP.309 Pemanggilan pcjabat. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



68 KP.310 Serah terima jabatan/ serah terima tugas. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



69 KP.311 Assesment pegawai. Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



- 31 -


KEAMANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Penilaian

70 KP.401 Ujiandinas. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



71 KP.402 Sanksi Kepegawaian/ teguran/ peringatan/ penundaan gaji dan pangkat/ penurunan pangkat.

Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



72 KP.403 Hukuman/ skorsing/ hukuman jabatan. Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



73 KP.404 Rehabilitasi / permohonan kerja kembali. Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



74 KP.405 Disiplin Pegawai. Terbatas Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian

Memiliki dampak yang dapat merugikan pegawai yang


- 32 -

NOKODE

KLASIFIKASI JEN IS ARSIPKLASIFIKASIKEAM ANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Kepegawaian bersangkutan

75 KP.406 Kinerja Pegawai,Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian SKP.




76 KP.407 Angka Kredit Jabatan Fungsional. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian


Biro Kepegawaian , dan Organisasi, Unit PelaksanaTeknis

Kesejahteraan Pegawai

77 KP.50 J Kesehatan / donor darah. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



78 KP.502 Asuransi / Taspen/ Kartu Indoesia Sehat/ Bapetarum.




79 KP.503 Bantuan pegawai/ dana pegawai/ uang duka.




- 33 -

NOKODE

KLASIFIKASIJENIS ARSIP KLASIFIKASI

KEAM ANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7



80 KP.504 Olah raga/ kesenian/ lomba/ gathering. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



81 KP.505 Pembinaan Mental, dewan dakwah, ideologi, mental kejuangan.




82 KP.506 Orang lua asuh. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



83 KP.507 Pelayanan psikologi/ kunjungan keluarga/ pembinaan jasmani (indoorandoutdoor training/ outbond).




84 KP.508 Psikogram/ hasil tes psikologi. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan



- 34 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAMANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7



85 KP.509 Pembekalan pensiun. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat merugikan pegawai yang bersangkutan


Pemberhentian

86 KP.601 Pemberhentian dengan horrnat / mcngundurkan diri.

TerbatavS Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



87 KP.602 Pemberhentian tidak dengan hormat. Terbatas Eselon IV dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



88 KP.603 Masa Persiapan Pensiun (MPP). Biasa / Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



- 35 -

NO KODEKLASIFIKASI JEN IS ARSIP


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

89 KP.604 Penetapan uang tunggu/ uang muka pensiun/ uang pesangon.




Pensiun

90 KP.701 Batas Usia Pensiun (BUP) Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



91 KP.702 Pensiun janda/ duda/ anak. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



92 KP.703 Pensiunmeninggal dunia/ tewas. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



93 KP.704 Pensiunkeuzuran. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 36 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAMANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Kepegawaian

94 KP.705 Pensiun atas permintaan sendiri. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



Perkumpulan Pegawai

95 KP.801 Perkumpulan/ KORPRI/ serikat pekerja/ organisasi fungsional / perkumpulan pensiun pegawai.




96 KP.802 Kewanitaan/ dharmawanita. Biasa /Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



97 KP.803 Koperasi, kantin, wisma perhiasan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



- 37 -


KEAM ANAN H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Organisasi dan Tata Laksana

98 KP.901 Organisasi / struktur/ tim. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



99

100

KP.902 Tata Laksana, evaluasi, rencana, penetapan tata laksana.




KP.903 Evaluasi, rencana, penetapan pembakuan sarana kerja.




101 KP.904 Reformasi birokrasi. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Kepegawaian



102 KP.905 Penyusunan peta jabatan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 38 -

NO KODEKLASIFIKASI J E M S ARSIP KLASIFIKASI

KEAM ANAN HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Kepegawaian

KEUANGAN (KU)

Rencana Anggaran

103 KU.001 Perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pagu Definitif, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga , usulan target penerimaan negara)

Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan


Biro Keuangan, Unit Pelaksana Teknis

104 KU.002 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Pergeseran/ Perubahan/ Revisi DIPA.

Biasa / Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



105 KU.003 Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)




Realisasi Pendapatan

106 KU. 101 Pajak Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 39 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Keuangan

107 KU. 102 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan


Biro Keuangan, Unit PelaksanaTeknis

108 KU. 103 Badan Layanan Umum (BLU). Biasa / Terbuka Eselon 11 dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



109 KU. 104 Sisa Anggaran Lebih. Biasa/Terbuka Eselon 11 dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



no KU. 105 Investasi dan penyertaan modal. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



Belanja

111 KU.201 Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah



Biro Keuangan, Unit Pelaksana

- 40 -

NO KODEKLASIFIKASI JEN IS AR SIP KLASIFIKASI



1 2 3 4 5 6 7

Pencairan Dana. Unit KerjaBagianKeuangan

merugikan Teknis

112 KU.202 Dokumaen Tata Usaha Anggaran, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu.




CO

i—H

rH

j1

KU.203 Pembaj'arangaji/ tunjangan/ lembur/ honorarium.




114 KU.204 Laporankeuangan / Realisasi Anggaran (Mingguan, Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan)




115 KU.205 Neraca semesteran dan neraca tahunan. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



116 KU.206 Laporanarus kas. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan



- 41 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Unit KerjaBagianKeuangan

merugikan Teknis

117 KU.207 Akuntansi Keuanganberita acara pemeriksaan kas, register penutupan kas dan berita acara rekonsiliasi.




Pinjaman Luar Negeri

118 KU.301 Proyek yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri (Blue Book).

Biasa / T erbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



119 KU.302 Kesanggupan Negara Donor (Green Book) Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



120 KU.303 Memorandum of Understanding (MoU) pinjaman luar negeri.

Biasa / Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



- 42 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

121 KU.304 Loan Agreemen/ pinjaman luar negeri/ hibah luar negeri/ hibah dalam negeri.




122!

KU.305 Laporan hutang negara. Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian Keuangan



Pengelola Anggaran

123 KU.401 Pengangkatan/ penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.




124 KU.402 Pengangkatan/ penunjukan Kuasa Pengguna Barang/ Jasa.




125 KU.403 Pengangkatan/ penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen.

Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 43 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Keuangan

126 KU.404 Pengangkatan/ penunjukan Pejabat Pembuat Daftar Gaji.




127

!|

KU.405 Pengangkatan/ penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM.




128 KU.406 Pengangkatan/ penunjukan bendahara penerimaan/ pengeluaran.




129 KU.407 Pengangkatan/ penunjukan pengeloia barang.




Pertanggungjawaban Keuangan

130 KU.501 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Biasa / Terbuka Eselon II dan Pimpinan



- 44 -




1 2 3 4 5 6 7

Unit KerjaBagianKeuangan

merugikan Teknis

131 KU.502 Pengawasan dan pemeriksaan keuangan internal.

Biasa/Terbuka Eselon II dan Pimpinan unit kerja



132 KU.503 Tindak Lanjut/ Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan




133|

KU.5Q4 Tuntutan untutan pcrbcndaharaan/ tuntutan ganti rugi.


Tidak memiliki dampak 3'ang merugikan


PERLENGKAPAN (PL)

Analisis

134 PL.001 Analisis data Barang Milik Negara (BMN). Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN

135 PL.002 Klasifikasi data Barang Milik Negara (BMN). Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


136 PL.003 Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN).



- 45 -


KEAM ANAN HAK AKSES DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pengadaan

137 PL. 101 Penyedia / rekanan pengadaan BMN Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


138 PL. 102 Penawaran/ brosur/ proposal. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan BMN

139 PL. 103 Tender/ seleksi/ pengadaan langsung/ prakualifikasi dan pasca kualifikasi.



140 PL. 104 Pcngumuman lclang/ berita acara lelang/ penunjukan pemenang.



141 PL. 105 Sanggahan/ pengaduan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


142 PL. 106 Surat Kuasa Penawaran/ Surat Kuasa Kontrak.



143 PL. 107 Surat Perintah Kerja (SPK)/ kontrak/ adendum kontrak.

Biasa / T erbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


144 PL. 108 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memilikidampak yang

Biro Layanan Pengadaan dan

- 46 -

NOKODE

KLASIFIKASIJENIS ARSIP

KLASIFIKASIKEAMANAN

H AK AKSESDASAR

PERTIM BANGAN

nUNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

merugikan Pengelolaan BMN

145 PL. 109 Pembayaran/ Invoice Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


146 PL. 110 Pembelian BMN. Biasa/Terbuka Eselon ill Tidak memiliki dampak yang merugikan


Pengelolaan

147 PL.201 Pembinaan Barang Milik Negara (BMN). Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


148 PL. 202 Pengawasan/ pengendalian / pemeriksaan BMN.



149 PL. 203 Distribusi/ pengiriman BMN. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


150 PL. 204 Pemeliharaan/ perawatan BMN. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


151 PL.205 Rehabilitasi/ pemulihan BMN. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN,

- 47 -


KLASIFIKASIKEAM ANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Unit Pelaksana Teknis

152 PL. 206 Pergudangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Inventarisasi

153 PL.301 Inventarisasi umum/ mutasi barang/ serah terima aset/ berita acara hibah.



154 PL. 302 Inventarisasi barang-barang bergerak. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


155 PL. 303 Inventarisasi barang-barang tidak bergerak. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


156 PL.304 Standarisasi/ kodefikasi BMN. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Penghapusan

157 PL. 401 Standarisasi/ petunjuk teknis penghapusan.



158 PL.402 Usui penghapusan dan data dukungnya. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki Biro Layanan

- 48 -


KLASIFIKASIKEAMANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

dampak yang merugikan

Pengadaan dan Pengelolaan BMN

159 PL.403 Penilaian penghapusan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


160 PL.404 Penetapan penghapusan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


161 PL.405 Pelelangan/ penjualan BMN. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugika n


162 PL.406 Tukar guling/ ruislag. Biasa / Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


PENANAMAN MODAL (PM)

Penanaman Modal Dalam Negeri

163 PM.001 Penanaman modal dalam negeri transportasi darat.

di bidang Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


164 PM. 002 Penanaman modal dalam negeri transportasi laut.

di bidang Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


165 PM.003 Penanaman modal dalam negeri di bidang Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Biro Layanan

- 49 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIPKLASIFIKASIKEAMANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

transportasi udara. dampak yang merugikan

Pengadaan dan Pengelolaan BMN

166 PM.004 Penanaman modal dalam negeri di bidang transportasi perkeretaapian.

Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


167 PM. 005 Penanaman modal dalam negeri secara umum.



Penanaman Modal Asing

168 PM.101 Penanaman modal asing di bidang transportasi darat.



169 PM. 102 Penanaman modal asing di bidang transportasi laut.



170 PM. 103 Penanaman modal asing di bidang transportasi udara.



171 PM. 104 Penanaman modal asing di bidang transportasi perkeretaapian.



172 PM.105 Penanaman modal asing secara umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 50 -

NO KODEKLASIFIKASI JENIS AR SIP


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Penanaman Modal Patungan

173 PM. 201 Penanaman modal patungan di bidang transportasi darat.



174 PM.202 Penanaman modal patungan di bidang transportasi laut.



175 PM.203 Penanaman modal patungan di bidang transportasi udara.

Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


176 PM.204 Penanaman modal patungan di bidang transportasi perkeretaapian.



177 PM.205 Penanaman modal patungan secara umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Analisis dan Pengambangan

178 PM.301 Pengumpulan data dalam rangka penanaman modal di bidang transportasi.



179 PM.302 Analisis dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal di bidang transportasi.



- 51 -


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

180 PM.303 Laporan pelaksanaan penanaman modal di bidang transportasi.



HUKUM (HK)

Produk Lembaga Negara

181 HK.001 Undang-Undang Dasar. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum


Biro Hukum, Unit Pelaksana Teknis

182 HK.002 Ketetapan MPR. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



183 HK.003 Undang-Undang. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



184 HK.004 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU).

Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 52 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Hukum

185 HK.005 Peraturan Pemerintah. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



186 HK.006 Peraturan Presiden. Biasa / Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



187 I-IK.007 Keputusan Presiden. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



188 HK.008 Instruksi Presiden. Biasa / Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



Produk Kementerian/ Lembaga di luar Kementerian Perhubungan

189 HK. 101 Peraturan menteri/ Pimpinan lembaga di luar Kementerian Perhubungan.

Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan



- 53 -



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Unit KerjaBagianHukum

merugikan

190 HK. 102 Keputusanmenteri/ Pimpinan lembaga di luar Kementerian Perhubungan.

Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



191 HK. 103 Instruksi menteri di luar Kementerian Perhubungan.




192 HK, 104 Keputusan Pimpinan eselon I di luar Kementerian Perhubungan.




193 HK. 105 Keputusan/ Peraturan Gubernur, PERDA Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



194 HK. 106 Putusan Komisi Informasi Publik Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan



- 54 -

NOKODE

KLAS1FIKASIJENIS ARSIP KLASIFIKASI



1 2 3 4 5 6 7

iUnit KerjaBagianHukum

merugikan

Produk Kementerian Perhubungan

195 HK.201 Kesepakatan Bersaraa (MoU)/ Pcrjanjian Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



196 HK.202 Penyusunan dan penyampaian Peraturan Mcntcri Perhubungan.



Biro Hukum, Unii Pelaksana Icktns

i

1197 HK.203 Penyusunan dan penyampaian Keputusan

Menteri Perhubungan.Biasa/Terbuka Eselon II,

Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



198

_

HK.204 Penyusunan dan penyampaian Instruksi Menteri Perhubungan.



Biro Hukum, UnitPelaksana Teknis

- 55 -

NOKODE


HAK AKSES DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

199 HK.205 Penyusunan dan penyampaian peraturan direktur jenderal/ kepala badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.




200 HK.206 Penyusunan dan penyampaian peraturan/ keputusan KPA eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.




201 I1K.207 Penyusunan dan penyampaian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.




202 HK.208 Penyusunan dan penyampaian Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.




203 HK.209 Penyusunan dan penyampaian keputusan direktur jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan.




- 56 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

204 HK.210 Penyusunan dan penyampaian keputusan kepala badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.




205 HK.211 Penyusunan dan penyampaian instruksi/ Pimpinan eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.




206i\:HK.212 Penyusunan dan penyampaian Putusan

Mahkamah Pelayaran.Biasa/Terbuka Eselon II,

Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum


Biro Hukum, UnitPelaksana Teknis

Perdata

207 HK.301 Hukum perdata orang per orang/ pengaduan/ somasi/ sengketa.

Terbatas Eselon IV, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum, Pihak terkait

Memilki dampak yang dapat merugikan pihak yangbersangkutan


208 HK.302 Tentang Kebendaan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja



- 57 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

BagianHukum

209 HK.303 Hukum perdata tentang perikatan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



210 HK.304 Hukum perdata tentang pembuktian dan kadaluarsa.

Biasa/Terbuka Eselon 11, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



211 HK.305 Hukum perdata tentang peringatan/ pembekuan/ pencabutan/' denda administratif.

Biasa/Terbuka Eselon II, Pi mpinan Unit Kerja Bagian Hukum



Pidana

212 HK.401 Hukum pidana orang per orang/ pengaduan/ somasi/ bantuan hukum.

Terbatas Eselon IV, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum, Pihak terkait

Memilki dampak yang dapat merugikan pihakyangbersangkutan


- 58 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

213 HK.402 Hukum pidana kejahatan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



214 HK.403 Hukum pidana pelanggaran/ peringatan/ teguran/ pencabutan.




215 HK.404 Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Biasa/Terbuka Eselon 11, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

216 HK.501 Gugatan di PTUN. Biasa / Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



217 HK.502 Putusan PTUN. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 59 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN HAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Hukum

Judicial Review

218 HK.601 Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



218 HK.602 Uji Materiil di Mahkamah Agung. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



Perizinan

219 HK.701 Pemberian izin/ persetujuan/ kewenangan/ rekomendasi.




220 HK.702 Penolakan perizinan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



- 60 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIPKLASIFIKASIKEAM ANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

221 HK.703 Peringatan dalam hal perizinan. Biasa/Terbuka Eselon 11, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



222 HK.704 Pencabutan izin. Biasa/Terbuka Eselon li, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



223 HK.705 Perpanjangan izin. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



224 HK.706 Dispensasi perizinan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Hukum



UMUM (UM)

Ketatausahaan

225 UM.001 Kearsipan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan


Biro Umum, Unit Pelaksana Teknis

- 61 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Unit KerjaBagianUmum

merugikan

226 UM.002 Tata naskah dinas/ tata naskah dinas elektronik.

Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



227 UM.003 Ppengiriman/ alarnat/ stempel/ kode pos/ e-mail.




228 UM.004 Risalah dan reproduksi bahan rapim/ rapat staf/ rakor/ sikab.

Terbatas Eselon II Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat kebijakan

Unit Kerja Terkait

229 UM.005 LaporanMenteri Perhubungan ke Presiden. Terbatas Eselon II Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat kebijakan

Biro Umum

230 UM.006 Laporan dan informasi. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 62 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Umum

231 UM.007 Pelayanan prima/ pelayanan Pimpinan / perjalanan dinas.




232 UM.008 Surat Kuasa penyusunan dan penyampaian surat kuasa.




Kerumahtanggaan

233 UM. 101 Ketertiban dan keamanan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



234 UM. 102 Izin peminjaman alat-alat, ruangan, lapangan, dan lain-lain.

Biasa / Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



235 UM. 103 Perumahan dinas/ kendaraan dinas. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan



- 63 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Unit KerjaBagianUmum

merugikan

236 UM. 104 Cleaning Service/ Kebersihan Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



237 UM.105 Gedung/ perkantoran. Biasa / Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



238 UM. 1 06 Pakaian dinas/ tanda pengenaJ. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



239 UM. 107 Jaringan listrik/ air/ PAM/ telepon/ jaringan internet.

Terbatas Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum

Memiliki dampak yang dapat merugikan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


- 64 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Keprotokolan

240 UM.201 Appointment/ audiensi/ menghadap. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



241 UM.202 Kunjungan Biasa / Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



242 UM.203 Protokoler pelantikan/ pengukuhan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



243 UM.204 Upacara/ apel. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



244 UM.205 Inspektur Upacara (IRUP) Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 65 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Umum

245 UM.206 Peresmian. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



246 UM.207 Rapatkerja/ rapat dinas/ forkom/ seminar/ temu karya/ lokakatya.



Unit Kerja Terkait

247 UM.208 Ucapan terimakasih, belasungkawa, selamat.




248 UM.209 Saran/ tanggapan/ jawaban/ pembicara/ presentasi / wawancara / pengarahan / kuisioner/ paparan/ penyuluhan.




249 UM.210 Workshop. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian



- 66 -

NO KODEKLASIFIKASI JEN IS AR SIP

KLASIFIKASIKEAM ANAN HAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Umum

Bantuan Dinas

250 UM.301 Permohonan dan pemberian bantuan dinas untuk bencana alam/ musibah




251 UM.302 Permohonan dan pemberian bantuan dinas berupa angkutan/ transportasi.




252 UM.303 Permohonan dan pemberian sumbangan/ bantuan.

Biasa /Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Bagian Umum



INFORMAS1 PUBLIK (IP)

Strategi Komunikasi dan Evaluasi

253 IP.001 Strategi komunikasi publik. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

254 IP.002 Evaluasipelaksanaan komunikasi publik. Biasa/Terbuka Eselon II, Tidak memiliki Biro Komunikasi

- 67 -



HAK AKSES DASARPERTIM BANGAN UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik


dan Informasi Publik, Unit Pelaksana Teknis

Publikasi dan Pelayanan Informasi

255 IP.101 Rekaman/ foto/ video dan infografis. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik


Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Unit Kerja Komunikasi Publik Itjen, Ditjen, Badan, dan UPr

256 IP. 102 Pameran/ festival dan sayembara. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik


Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Unit Kerja Komunikasi Publik Itjen, Ditjen, Badan, dan UPT

257 IP. 103 Penerbitan rnajalah/ penulisan. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik


Bir BiroKomunikasi dan Informasi Publik danUnit Kerja Komunikasi Publik

- 68 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Itjen, Ditjen, Badan, dan UPT

258 IP. 104 Iklan/ brosur/ spanduk dan adventorial. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik



259 IP. 105 Kegiatan sosialisasi. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik


Biro Komunikasi dan Informasi Publik,Bahgaian Humas Pada Unit Kerja

260 IP. 106 Pelayanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Iinformasi dan Dokumentasi (PPID), pengaduan masyarakat, contact centre 151.

Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik



Media Massa, Media Sosial dan Opini Publik

261 IP.201 Siaran pers dan jumpa pers. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja


Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan

- 69 -

NOKODE



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

InformasiPublik

Unit Kerja Komunikasi Publik Itjen, Ditjen, Badan, dan UPT

262

;

IP.202 Peliputan media massa. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik



263 IP.203 Monitoring berita eetak, online dan elektronik/ analisis berita.

Biasa/Terbuka Eselon 11, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik



264 IP.204 Publisitasmelalui radio, televisi, internet/ media online.

Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik



- 70 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

265 IP.205 Publikasi melalui media sosial. Biasa/Terbuka Eselon II, Pimpinan Unit Kerja Informasi Publik



HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (HL)

Lembaga Negara

266 HL.001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Umum

267 HL.002 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Umum

268 HL.003 Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Umum

269 HL.004 Umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Umum

Lembaga Pemerintah

270 HL.101 Kepresidenan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Biro Umum

- 71 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


271 HL. 102 Wakil Kepresidenan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Umum

272 HL. 103 Menteri koorndinator. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Biro Umum

273 HL. 104 Umum. Biasa/Terbuka Eselon II

.


Biro Umum

Asosiasi

274 HL.201 Asosiasi Bidang Transportasi Darat. Biasa / T erbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Terkait

275 HL.202 Asosiasi Bidang Transportasi Laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Terkait

276 HL.203 Asosiasi Bidang Transportasi Udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Terkait

277 HL.204 Asosiasi Bidang Kereta Api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Terkait

- 72 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

278 HL.205 Asosiasi Umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Terkait

279 HL.206 Komisi. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Terkait

KERJASAMA DAN FAS1LITASI KEMITRAAN/INVESTASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (KL)

Kerjasama dan Fasilitasi Kemitraan/ Investasi

280 KL.001 Investasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

281 KL.002 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



282 KL.003 Swasta dan Masyarakat. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Hubungan Bilateral dan Subregional

283 KL, 101 Amerika dan Eropa. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan

- 73 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan KelembagaanInternasional

284 KL. 102 Asia, Pasifik, dan Afrika. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


285 KL. 103 Subregional. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Hubungan Multilateral

286 KL.201 Hubungan Organisasi PBB. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


287 KL.202 Hubungan Organisasi Non PBB. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Umum

288 KL.301 Paspor/ Exit Permit/ fiskal/ izin ke luar negeri.

Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki/ dampak yang merugikan


- 74 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

289 KL.302 Atase Perhubungan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


290 KL.303 Ratifikasi. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


PENGAWASAN (PS)

Kinerja

291 PS.001 Sekretariat Jenderal. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

292 PS.002 Inspektorat Jenderal. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat I

293 PS.003 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat

Inspektorat I

- 75 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

294 PS.004 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat II

295 PS. 005 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat III

296 PS.006 Direktorat Jenderal Pcrkcrctaapian. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

297 PS.007 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi

Inspektorat III

- 76 -

NO KODEKLASIFIKASI


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

KementerianPerhubungan

298 PS.008 Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat I

299 PS.009 Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.

Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat II

300 PS.010 Mahkamah Pelayaran. Terbatas Eselon 11 Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

301 PS.Oil Atase Perhubungan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

- 77 -

NOKODE


KEAM ANANHAK AKSES DASAR


1 2 3 4 5 6 7

302 PS.012 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

303 PS.013 Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.


Inspektorat IV

304 PS.014 Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.


Inspektorat IV

305 PS.015 Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

- 78 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)/ Tematik

306 PS.101 Sekretariat Jenderal. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

307 PS. 102 Inspektorat Jenderal. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

inspektorat I

308 PS. 103 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat I

309 PS. 104 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat II

- 79 -

NOKODE

KLASIFIKASI JEN IS ARSIPKLASIFIKASIKEAMANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

310 PS. 105 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat III

311 PS. 106 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

03 1 r~Ji 00 PS. I 07 Badan Penelitian dan Pengembangan

Perhubungan.Terbatas Eselon II Memiliki dampak

yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat III

313 PS. 108 Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat I

314 PS. 109 Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.

Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat

Inspektorat II

- 80 -

NOKODE



H AK AKSES DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7


315 PS.110 Mahkamah Pelayaran. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

316 PS. l l l Atase Perhubungan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

317 PS. 112 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV



Inspektorat IV

- 81 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS AR SIPKLASIFIKASIKEAM ANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


319 PS. 114 Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.


Inspektorat IV

320 PS. 115

Investigasi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dap at menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Inspektorat IV

321 PS.201 Sekretariat Jenderal. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

InspektoratInvestigasi

322 PS.202 Inspektorat Jenderal. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi


- 82 -

NOKODB


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


323 PS.203 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


324 PS.204 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


325 PS.205 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rahasia Eselon 11 Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


326 PS. 206 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


- 83 -

NO KODEKLASIFIKASI



UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

327 PS.207 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


328 PS. 208 Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan





330 PS.210 Mahkamah Pelayaran. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


331 PS.211 Atase Perhubungan. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat


- 84 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


332 PS.212 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Rahasia Eselon II Memiliki dampak 3'ang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


333 PS.213 Pusat Pengelolaan Transportasi Bcrkclanjutan.






335 PS.215 Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi


- 85 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


336 PS.216 Pengaduan. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


Umum

337!

PS.301 Sekretariat Jenderal. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

338 PS.302 Jnspektorat Jenderal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

339 PS.303 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

340 PS.304 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

341 PS.305 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

- 86 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

342 PS.306 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

343 PS. 307 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.


InspektoratJenderal

344 PS.308 Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal


Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak }^ang merugikan

InspektoratJenderal

346 PS.310 Mahkamah Pelayaran. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

347 PS.311 Atase Perhubungan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

348 PS.312 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal



InspektoratJenderal

- 87 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7



InspektoratJenderal

351 PS.315 Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

352 PS.316 Badan Pemeriksa Keuangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

353 PS. 317 Badan Pcngawasan Keuangan dan Pembangunan.

Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak 3'ang merugikan

InspektoratJenderal

354 PS.318 Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

355 PS.319 Pengendalian Intern. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

356 PS.320 Instansi/ Badan/ Unit Lain. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

InspektoratJenderal

- 88 -

NOKODE

KLASIFIKASIJEN IS AR SIP


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

PENGEMBANGAN SDM (SM)

Bina Perencanaan

357

358

SM.001 Pengembangan SDM Transportasi Darat. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Darat dan UPT Matra Darat

SM.002 Pengembangan SDM Transportasi Laut. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Laut dan UPT Matra Laut

359

360

SM.003 Pengembangan SDM Transportasi Udara. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Udara dan UPT Matra Udara

SM.004 Pengembangan SDM Perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


361 SM.005 Pengembangan SDM Aparatur. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang

Sekretariat BPSDMP, Pusbang

- 89 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAMANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan SDM Aparatur Perhubungan dan UPT Aparatur

362 SM.006 Pengembangan SDM Umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

SekretariatBPSDMP

Diklat Dalam Negeri

363 SM. 101 Diklat Lemhanas. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Aparatur Perhubungan

364 SM.102 Diklatpim Tk. I. Biasa/Terbuka Eselon TTI Tidak memiliki dampak yang merugikan


365 SM. 103 Diklatpim Tk. II. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


366 SM. 104 Diklatpim Tk. III. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM

- 90 -

NOKODE

KLASIFIKASIJEN IS AR SIP


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

AparaturPerhubungan

367 SM. 105 Diklatpim Tk. IV. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


368 SM. 106 Penataran. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


369 SM. 107 Kursus. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat. BPSDMP dan Pusbang SDM Aparatur Perhubungan

370 SM. 108 Diklat Umum, umum, pascasarjana.

beasiswa, Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


371 SM. 109 Seminar, Lokakarya, Kongres, Konferensi, FGD/ Bimtek/ Roundtabel Discussion.

Biasa / Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan

- 91 -

NOKODE



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

dan UPT

372 SM.no Orientasi / prajabatan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


373 SM. I l l Diklat awal. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Aparatur Perhubungan dan UPT

374 SM.112 Diklat fugsional. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


375 SM. 113 Diklat ketrampilan/ keahlian/ kompetensi. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Diklat Luar Negeri

376 SM.201 Diklat Transportasi Darat. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang

Sekretariat BPSDMP, Pusbang

- 92 -

NOKODB

KLASIFIKASIJENIS AR SIP


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan SDM Perhubungan Darat dan UPT Matra Darat

377 SM.202 Diklat Transportasi Laut. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Laut dan UPT Matra Laut

378 SM.203 Diklat Transportasi Udara. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan Udara dan UPT Matra Udara

379 SM.204 Diklal Perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


380 SM.205 Diklat Umum, Beasiswa, Pascasarjana. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan dan UPT

381 SM.207 Seminar, Lokakarya, Kongres, Konferensi. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat BPSDMP, Pusbang SDM Perhubungan

- 93 -

NOKODE



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

dan UPT

Umum

382 SM.301 Laporan dan Evaluasi Pendidikan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


383 SM.302 Wisuda. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


384 SM.303 Tenaga Pengajar/widyaiswara/ instruktur.

dosen/ Biasa / Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


385 SM.304 Sertifikat/ Ijazah. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Standarisasi

386 SM.401 Standar Pendidikan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 94 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

387 SM.402 Standar Pelatihan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


Ketarunaan

388 SM.501 Penerimaan Calon Taruna. Biasa / Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


389 SM.502 Tata Tertib. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


390 SM.503 Kurikulum. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LT)

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Nasional

391 LT.001 Transportasi Antarmoda. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Puslitbang Transportasi Antarmoda, Badan Litbang Perhubungan

- 95 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

392 LT.002 Transportasi Jalan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Puslitbang Transportasi Jalan danPerkeretaapian, Badan Litbang Perhubungan

393 LT.003 Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.


Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan

394 LT.004 Transportasi Udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Puslitbang Transportasi Udara, Badan Litbang Perhubungan

395 LT.005 Transportasi Perkeretaapian. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Penyusunan Rencana Penelitian dan Program Kerja

396 LT. 101 Transportasi Antarmoda. Terbatas Eselon II Memiliki dampak Puslitbang

- 9 6 -

NOKODE

KLASIFIKASIJEN IS ARSIP KLASIFIKASI

KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

yang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan

Transportasi Antarmoda, Badan Litbang Perhubungan

397 FT. 102 Transportasi Jalan. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


398 LT. 103 Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Fenyeberangan.

Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


399 LT. 104 Transportasi Udara. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian


- 9 7 -

NOKODE




1 2 3 4 5 6 7

Perhubungan

400 LT. 105 Transportasi Perkeretaapian. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKcmentcrianPerhubungan


-P> !

oj

LT.106 Program kerja studi, kajian, riset/ survey Sistranas/ Tatrawil/ Tatralok.


Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

402 LT. 107 Rencana penelitian umum. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


Laporan dan Dokumentasi

403 LT.201 Laporan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.


Unit Kerja Eselon II di Lingkungan

- 98 -

NOKODE


KEAM ANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Badan Litbang Perhubungan

404 LT.202 Dokumentasi dan Perpustakaan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

_______


405 LT.203 Statistik dan Visualisasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


406 LT.204 Basil stud!/ basil penelitian/ kajian dan paparan.

Biasa/Terbuka Eselon IT Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Eselon IT di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

Penerapan Sarana dan Prasarana Transportasi

407 LT.301 Transportasi Antarmoda. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


- 99 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

408 LT.302 Transportasi Jalan. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


4091

!

LT.303 Transportasi Laut, vSungai, Danau dan Penyeberangan.

Terbatas Eselon 11 Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


410 LT.304 Transportasi Udara. Terbatas Eselon 11 Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


411 LT.305 Transportasi Perkeretaapian. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

Puslitbang Transportasi Jalan danPerkeretaapian, Badan Litbang

- 100 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


Perhubungan

412 LT.306 Standarisasi. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


Pengurnpulan dan Pengolahan Data

413 LT.401 Transportasi Antarmoda. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


414 LT.402 Transportasi Jalan. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


- 101 -

NOKODE



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7




416 LT.404 Transportasi Udara. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


417 LT.405 Transportasi Perkeretaapian. Terbatas Eselon 11 Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


418 LT.406 Badan-Badan, Dinas Perhubungan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi


- 102 -

NO KODEKLASIFIKASI



1 2 3 4 5 6 7


419 LT.407 Umum/ Kerjasama Penelitian. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


420 LT. 408 Amdal. Terbatas Eselon U Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan

Unit Kerja Eselon JI di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

421 LT.409 Pudalsis. Terbatas Eselon II Memiliki dampakyang dapatmengganggupelaksanaantugas dan fungsiKementerianPerhubungan


Lomba Penelitian

422 LT.501 Transportasi Antarmoda. Biasa / T erbuka Eselon II Tidak memiliki Puslitbang

- 103 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


Transportasi Antarmoda, Badan Litbang Perhubungan



424i

LT.503 Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.





426 LT.505 Transportasi Perkeretapian. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Puslitbang Transportasi Jalan danPerkeretaapian, Badan Litbang

- 104 -

NOKODB



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Perhubungan

427 LT.506 Umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


428

Kerjasama Pene

LT.601

litian/ Capacity Building

Transportasi Darat. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Puslitbang Transportasi Antarmoda dan Puslitbang Transportasi Jalan danPerkeretaapian, Badan Litbang Perhubungan





Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan,

- 105 -

NOKODE


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Badan Litbang Perhubungan



432 LT.605 Transportasi Perkeretaapian. Biasa / T erbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


433 LT.606 TJrmnn. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Unit Kerja Eselon 11 di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN (PT)

Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup

434 PT.001 Transportasi Darat. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi, PPTB

435 PT.002 Transportasi Laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

- 106 -




1 2 3 4 5 6 7

merugikan Transportasi, PPTB

436 PT.003 Transportasi Udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


437 PT.004 Transportasi Perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


438 PT.005 Penunjang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


439 Ff.006 Umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Pengelolaan Kebijakan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi

440 PT. 101 Transportasi Darat. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi, PPTB

441 PT. 102 Transportasi Laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


442 PT. 103 Transportasi Udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Bidang Tata Kelola

- 107 -


KLASIFIKASIKEAMANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


Sistem Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi, PPTB

443 PT. 104 Transportasi Perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


444 PT. 105 Penunjang, Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


TEKNOLOGI 1NFORMASI DAN KOMUNIKASI (TI)

Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

445 TI.001 Rencana induk/ rencana strategis kebijakan TIK.


Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan

446 TI.002 Standarperencanaan dan kebijkan TIK. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


447 TI.003 Tata perencanaan dan kebijakan TIK. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

Pusat Teknologi Informasi dan

- 108 -

NO KODBKLASIFIKASI JBN IS ARSIP


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan KomunikasiPerhubungan

448 TL004 Manajemen risiko perencanaan dan kebijakan TIK.



449 TI.005 Review perencanaan dan kebijakan TIK. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan Dan Biro Perencanaan

450 TI.006 Monitoring/ evaluasi perencanaan dan kebijakan TIK.



Pengembangan

451 TI. 101 Perancangan aplikasi/ pembangunan/ pengembangan/ dokumentasi/ evaluasi aplikasi dan basis data.

Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


452 TI. 102 Perancangan / pembangunan / pengembangan/ dokumentasi/ evaluasi

Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat

Pusat Teknologi Informasi dan

- 109 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

infrastruktur TIK. menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

KomunikasiPerhubungan

Pengelolaan Data dan Operasional

453 TI.201 Standardisasi/ Kodefikasi Data. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


454 TI.202 Standardisasi Layanan Operasional TIK. Biasa/Tcrbuka Esclon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


455 TI.203 Monitoring/ Evaluasi Layanan/ Operasional Sistem.



ANGKUTAN JALAN (AJ)

Pembinaan Fasilitas

456 AJ.001 Kebutuhan fasilitas angkutan jalan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu

- n o -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Lintas Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan

457 AJ.002 Rehabilitasi/ Perawatan fasilitas angkutan jalan.


Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan

458 AJ.003 Perizinan/ rekomendasi/ dispensasi/ registrasi/ kartu pengawasan/ status.

Terbatas Administrator Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan

459 AJ.004 Bina usaha/ KSO/ KPBU/kinerja/ pemberitahuan.


Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat

- I l l -

NO KODEKLASIFIKASI


H AK AKSES DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Prasarana Transportasi Jalan

460 AJ.005 Pelayanan pelayanan/ laporan/ operasi angkutan jalan.


Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

46] AJ.006 Bahan bakar/ harga BBM. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Angkutan Jalan

462 AJ.007 Sanksi/ Teguran. Terbatas Administrator Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Terminal

463 AJ.101 Tanah/lokasi terminal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

- 112 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

464 AJ. 102 Bangunan / gedung/ desain terminal. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


465 AJ.103 Perlengkapan terminal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


466 AJ. 104 Status/ jenis terminal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


467 AJ. 105 Retribusi terminal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


468 AJ. 106 Terminal umum/ peralatan/ parkir. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


469 AJ. 107 Terminal khusus/ haji. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Angkutan Penumpang

470 AJ.201 Haji/ Lebaran/ Natal/ Tahun Baru/ Masa Liburan.


Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Sarana

- 113 -

NOKODE

KLASIFIKASI JEN IS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

471 AJ.202 Angkutan turis/ pariwisata/ sewa/ khusus/ pelajar/ TKI.



472 AJ.203 Angkutan transmigrasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


473 AJ.204 Angkutan perintis/ antar jemput. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


474 AJ.205 Angkutan antar kota/ antar propinsi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


475 AJ.206 Angkutan penumpang perkotaan/ pedesaan/ motor/ sepeda listrik/ roda tiga/ pemukiman/ taxi.



476 AJ.207 Angkutan penumpang lintas batas. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


477 AJ.208 Angkutan penumpang massal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang


- 114 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan

478 AJ.209 Angkutan penumpang multimoda. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Angkutan Barang

479 AJ.301 Angkutan pos. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


480 AJ.302 Angkutan minyak/ BBM/ batubara/ gas. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


481 AJ.303 Log. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


482 AJ.304 Aangkutan ternak. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


483 AJ.305 Angkutansembilan bahan pokok. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


484 AJ.306 Angkutan peti kemas. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 115 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

485 AJ.307 Muatan umum/ tronton/ alat berat. Biasa / T erbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


486 AJ.308 Angkutan barang lintas batas. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


487 AJ-309 Angkutanbarang berbahaya dan beracun. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


Penimbangan Kendaraan Bermotor

488 AJ.401 Tanah/ lokasi jembatan timbang. Biasa/Tcrbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


489 AJ.402 Bangunan/ gedung/ desain jembatan timbang.



490 AJ.403 Perlengkapan penimbangan kendaraan bermotor.



491 AJ.404 Status/ jenis penimbangan kendaraan bermotor.

Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

DirektoratPrasarana

- 116 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR

PERTIM BANGANU NIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

merugikan Transportasi Jalan

492 AJ.405 Tilang/ over loading/ over dimensi/ denda penimbangan kendaraan bermotor.


Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

Keselamatan

493 AJ.501 Rambu-rambu lalu lintas/ jaringan/ jalur/ halte/ aturan lalu lintas.


Direktorat Lalu Lintas Jalan

494 AJ.502 Kelaikankendaraan/' kir/ pengoperasian/ merk/ buku uji/ uji tipe.


Direktorat Sarana Transportasi Jalan

495 AJ.503 Fasilitas keselamatan/ Zona Selamat Sekolah (ZoSS)


Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

496 AJ.504 Tertib lalu lintas/ patroli/ pengawalan/ pengawasan/ penyidikan.


Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Angkutan Jalan

497 AJ.505 Bukti kepemilikan (BPKB, STNK/ Nomor Kendaraan).


Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan,

- 117 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Setditjen Hubdat

498 AJ.506 Awak kendaraan/ kualitas pengemudi/ abdiyasa.


Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan

499 AJ.507 Surat Izin Mengemudi (SIM). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


500 AJ.508 Jembatanpenyeberan gan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


501 AJ.509 Jalan dan kelas jalan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


502 AJ.510 Rancang bangun/ perakitan kendaraan bermotor.



Kecelakaan/ Gangguan

503 AJ.601 Kecelakaan angkutan penumpang. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki Direktorat Sarana

- 118 -

NOKODE




1 2 3 4 5 6 7

i


Transportasi Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

! 504j

AJ.602 Kecelakaan angkutan barang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat. Sarana Transportasi Jalan, Direktorat.Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

505

i

AJ.603 Gangguan sarana/ prasarana angkutan jalan.

Biasa/Terbuka Esclon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

506 AJ.604 Pembajakan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat

- 119 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS AR SIP KLASIFIKASIKEAM ANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

507

i

AJ.605 Pencemaran. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


ii Sarana/ Perawatan/ Perbaikan

508 AJ.701 Balai/ bengkel/ poo]. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


509 AJ.702 Suku cadang/ chassis/ peralatan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


510 AJ.703 Penghapusan kendaraan. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Pengembangan Industri dan Tcknologi

511 AJ.801 Pengembangn sarana pengembangan industri dan teknologi sarana kendaraan.



512 AJ.802 Pengembangan industri dan teknologi prasarana.



- 120 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Umum

513 AJ.901 Asuransi/ iuran wajib/ distribusi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

514 AJ.902 Asosiasi angkutan jalan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

515 AJ.903 Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

516 AJ.904 Rally/ lomba/ pemilihan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

Direktorat Angkutan Jalan,

- 121 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan

517 AJ.905 Pejalan kaki. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan

torat Lalu Lintas Jalan

TRANSPORTASI JABODETABEK (TJ)

Prasarana

518 TJ.001 Integrasi simpul transportasi. Biasa/Terbuka Eselon I Tidak memiliki dampak yang merugikan

Badan PengelolaanTransportasiJABODETABEK

519 TJ.002 Integrasi simpul kawasan berbasis angkutan massal.

Biasa/Terbuka Eselon I Tidak memiliki dampak yang merugikan


Lalu Lintas

520 TJ. 101 Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Biasa/Terbuka Eselon I Tidak memiliki dampak yang merugikan


521 TJ. 102 Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas. Biasa / Terbuka Eselon I Tidak memiliki Badan Pengelolaan

- 122 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


TransportasiJABODETABEK

ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (AP)

Pembinaan Fasilitas

522 AP.001 Kebutuhan fasilitas ASDP. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

523 AP.002 Rehabilitasi / perawatan fasilitas ASDP. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


524 AP.003 Perizinan/ rekomendasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


525 AP.004 Binausaha/ KSO/ Kinerja. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


526 AP.005 Pelayanan/ laporan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 123 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

527 AP.006 Bahan bakar. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Terminal/ Dermaga

528 AP. 101 Tanah/ lokasi terminal/ dermaga. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


5329 AP. 102 Bangunan/ gcdung/ desain/ pcmbangunan kapal.



530 AP. 103 Perlengkapan terminal/ dermaga. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


531 AP. 104 Status/jenis terminal/dermaga. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


532 AP. 105 Retribusi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau,

- 124 -

WOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

dan Penyeberangan

533 AP. 106 Dermaga/ pelabuhan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


534 AP. 107 Dermaga khusus. Biasa / Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan i

Angkutan Penumpang

535 AP.201 Angkutan lebaran/ natal/ tahun baru/ liburan sekolah



536 AP.202 Angkutan turis/ pariwisata. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


537 AP.203 Angkutan transmigrasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


538 AP.204 Angkutan penumpang antar pulau/ perintis.

Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

DirektoratTransportasi

- 125 -

NOKODE


KEAM ANANHAK AKSES


1 2 3 4 5 6 7

merugikan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

539 AP.205 Angkutan penumpang antar desa. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Angkutan Barang

540

!

AP.301 Angkutan pos. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


541 A P.302 Angkutan minyak/ E3BM/ batubara/ gas. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


542 AP.303 Log/ batu bara/ bunker/ alat berat. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


543 AP.304 Angkutan ternak. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


544 AP.305 Angkutan sembako. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Direktorat

- 126 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

545 AP.306 Angkutan umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


546 AP.307 Angkutankhusus/ berbahaya. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Keselamatan

547 A P.401 Rambu-Rambn/ navigasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


548 AP.402 Kelaikan kapal/ uji coba. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


549 AP.403 Fasilitas keselamatan/ cuaca. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 127 -

NO KODBKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKBAM ANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 ' 5 6 7

590 AP.404 Reparasi dok/ persy aratan teknis/ pemeriksaan.



591 AP.405 Rcgistrasi kapal / sertifikasi/ pemilikan/ STK/ nama kapal/ warna/ status.



592 AP.406 Awak kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


593 AP.407 Buku pelaut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


594 AP.408 Pergantian bendera. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan



595 AP.501 Kecelakaan angkutan penumpang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau,

- 128 -

NOKODE

KLASIFIKASIJEN IS ARSIP KLASIFIKASI

KEAMANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

dan Penyeberangan

596 AP.502 Keceiakaanangkutan barang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


597 AP.503 Gangguan sarana/ prasarana./ kerusakan/ kandas.



598 AP.504 Pembajakan pembajakan kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


599 AP.505 Pencemaran. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Sarana Perawatan/ Perbaikan

600 AP.601 Armada pengerukan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


601 AP.602 Suku cadang sarana perawatan/ perbaikan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

DirektoratTransportasi

- 129 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

602 AP.603 Pengerukan dermaga/ kolam pelabuhan. Biasa / Ter buka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


603 AP.604 Pengerukan alur sungai/ alur pelayaran. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Umum

604 AP.701 Asuransi/ tikct/ kontribusi/ pungutan. Biasa/Tcrbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Tran sportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

605 AP.702 Asosiasi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.



606 AP.703 Rally/ lomba. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 130 -

NOKODE


KEAM ANANHAK AKSES


1 2 3 4 5 6 7

ANGKUTAN LAUT (AL)

Pembinaan Pengembangan Usaha Angkuta Laut

607 AL.001 Izin perusahaan angkutan laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

608 AL.002 Izin operasi perusahaan angkutan. laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


609 AL.003 Pemberitahuan pembukaan kantor cabang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


610 AL.004 Pembinaan usaha angkutan laut dan armada.



611 AL.005 Penerbitan surat spesifikasi kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


612 AL.006 Pencatatan laporan tahunan pada perusahaan angkutan laut/ angkutan laut khusus.



613 AL.007 Pemberian Peringatan I, II dan III pada perusahaan angkutan laut/ angkutan laut khusus yang belum melaporkan kegiatan



- 131 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

tahunannya.

614 AL.008 Pemberian Surat Pembekuan SIUPAL/ SIOPSUS pada perusahaan angkutan laut khusus yang tidak mengindahkan peringatan I s.d III.



615 AL.009 Pencabutan SIUPAL/ SIOPSUS termasuk masalah pentarifan dan masalah umum

Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak .yang merugikan


616 AL.010 Laporan penempatan kapal dalam trayek liner/ rcncana pola/penugasan kapal



617 AL.011 Rcncana Pola Trayek (RPT). Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


618 AL.012 Laporan Pengoperasian Kapal Tramper/ Rencana Pola Trayekf RPT) Kapal Tramper.



619 AL.013 Dispensasi Syarat Bendera. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


620 AL.014 Penggunaan Kapal Asing (DSB). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut |

- 132 -

NOKODE



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

621 AL.015 Trayek / Angkutan Kapal Penumpang/ BBM/ Ternak.



622 AL.016 Angkutan angkutan laut perintis/ jaringan trayek perintis.



623 AL.017 Pelayaran rakyat. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


624 AL.018 Certificate of Owners Representative (COR). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


625 AL.019 Tenaga tenaga kerja asing/ Perwakilan (Owners Repsentative = OR).



626 AL.020 Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), pertambangan, pasir laut, aneka industri, perikanan, kehutanan dan pariwisata.



627 AL.021 Status linier. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


628 AL.022 Surat Izin Trayek (SIT) Luar Negeri. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

Direktorat Lalu Lintas dan

- 133 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan Angkutan Laut

629 AL.025 Perselisian angkutan luar negeri. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


630 AL.026 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


631 AL.027 Perusahaan Bongkar Muat (PBM) meliputi depo peti kemas dan tally.



632 AL.028 Angkutan di perairan pelabuhan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


633 AL.029 Penyewaan peralatan angkutan laut dan peralatan penunjang angkutan laut.



634 AL.030 Jasa Ekspedisi Angkutan Barang (JEAB). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Pengembangan Sistem & Informasi Angkutan Laut

635 AL. 101 Pengumpulan dan pengolahan data operasional angkutan laut.



- 134 -


KLASIFIKASIKEAMANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

636 AL. 102 Dataoperasional penunjang angkutan laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


637 AL. 103 Monitoring angkutan bahan pokok. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


638 AL. 104 Angkutan lebaran. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


639 AL. 106 Makalah dan laporan pengembangarj si stem informasi angkutan laut.



640 AL. 107 Evaluasi kinerja angkutan laut dan penunjang angkutan laut.



641 AL. 108 Analisis kinerja angkutan laut dan penunjang angkutan laut.



Kegiatan Operasional

642 AL.201 Kebijakan operasional angkutan laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


643 AL.202 Keselamatan pelayaran. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang

Direktorat Lalu Lintas dan

- 135 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN HAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

merugikan Angkutan Laut

644 AL.203 Kepelabuhanan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


645 AL.204 Operasional kapal asing. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


646 AL.205 Pencharteran kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


647 AL.206 INSA/ GAPEKSI. Bi asa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


648 AL.207 Manifest kapal. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Pelabuhan dan Pengerukan

649 AL.301 Usaha pelabuhan dan rencana pelabuhan. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

DirektoratKepelabuhanan

650 AL.302 Persewaan/ pemakai fasilitas pelabuhan, tanah/ tarif pelabuhan.



- 136 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIPKLASIFIKASIKEAM ANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

651 AL.303 Pengairan bangunan, listrik, air minum, jalan, dll



652 AL.304 Log Pond. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


653 AL.305 Status pelabuhan yang diusahakan, belum diusahakan dan pelabuhan khusus



654 AL.306 Wilayah/ batas pelabuhan / DLKR - DLKP. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


655 AL.307 Data pelabuhan/ laporan statistik. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


656 AL.308 Perizinanpelabuhan/ dermaga. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


657 AL.309 Peta tanah dan perairan pelabuhan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


658 AL.310 Peta kedalaman air dan perairan pelabuhan Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 137 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

659 AL.311 Gambar-gambar bangunan, instalasi air dan iistrik, alat pelabuhan/ desain.



660 AL.312 Statistik dan grafik pasang surut, curah hujan, angina dan arus.



661 AL.313 Penyelidikan tanah, air. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


662 AL.314 Konstruksi bangunan dan instalasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak }'ang merugikan


663 AL.315 Peningkatan sarana pelabuhan/ perbaikan jalan-jalan dan bangunan pelabuhan.



664 AL.316 Perencanaan bangunan/ rehabilitasi fasilitas pelabuhan.



665 AL.317 Ganti rugi kerusakan fasilitas pelabuhan akibat ditabrak kapal dan lain-lain.



666 AL.318 Kebutuhan pengerukan periodik (maintenance) dan proyek baru (improvement), kebutuhan alat-alat kapal



- 138 -




1 2 3 4 5 6 7

keruk.

667 AL.319 Rencana pengerukan nasional dan program pelaksanaan



668 AL.320 Operasional periodik dan proyek baru. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


669 AL.321 Pengawasan pengerukan, laporan, petunjuk, petunjuk teknis dan advis.



670 AL.322 Peremajaan armada beserta alat-alat bantu spare parts.


Direktorat KPLP dan Direktorat Lalu Lintas

671 AL.323 Perintah mengeruk dan laporan pengerukan.



672 AL.324 Izin kerja keruk/ perairan pantai. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


673 AL.325 Pembinaan kepanduan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


674 AL.326 Laporan operasional pemanduan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang


- 139 -




1 2 3 4 5 6 7

merugikan

675 AL.327 Penggunaan dan keadaan kapal pandu dan stasiun pandu.



676 AL.328 Pelabuhan wajib pandu. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


677 AL.329 Penggandengan kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


678 AL.330 Perbaikan/ docking kapal pandu. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

679 AL.331 Laporan Kepanduan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


680 AL.332 Tarif pemanduan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Tenaga Kerja Pelabuhan Dan Pergudangan

681 AL.401 Pembinaanoperasional dan kesejahteraan buruh.


Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan

- 140 -


KEAM ANANH AK AKSES DASAR


1 2 3 4 5 6 7

Jasa dan Usaha Pelabuhan

682 AL.402 Tenaga tenaga kerja pelabuhan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut.

683 AL.403 Pergudanganumum, unit usaha terminal dan unit terminal container.



684 AL.404 Produktivitas bongkar/ muat dan peralatan bongkar/ muat.


Direktorat | Kepelabuhanan

Perkapalan Dan Kepelautan

685 AL.501 Sertifikasi keselamatan. Biasa/Terbuka Eselon II danKepala UPT


Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, UPT (Kesyahbandaran Utama, KSOP, KSOP Khusus Batam, UPP) dan Atase Perhubungan

686 AL.502 Sertifikasi keselamatan radio. Biasa/Terbuka Eselon II dan Kepala UPT


Direktorat Perkapalan danKepelautan, UPT

- 141 -

NOKODE


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

(Ke syahbandaran Utama, KSOP, KSOP Khusus Batam, UPP) dan Atase Perhubungan

687 AL.503 Sertifikasi kapal khusus/ HSC. Biasa / Terbuka Eselon II danKepala UPT


Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, UPT (Kesyahbandaran Utama, KSOP, KSOP Khusus Batam, UPP) dan Atase Perhubungan

688 AL.504 Dokumen kapal, ijin kegiatan usaha ILR dan PMK.



689 AL.505 Gross Akte. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


690 AL.506 Masaberlayar. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan UPT

- 142 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

691 AL.507 Pencabutan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


692 AL.508 Pengesahan gambar dan pengawasan untuk kapal, bangunan baru dan perombakan.



693 AL.509 Penentuan garis inuat dan dispensasi garis muat kapal.



694 AL.510 Pcnilikan stabilitas kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


695 AL.511 Penilikan alat bongkar muat kapal Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


696 AL.512 Kegiatan penilikan kapal-kapal khusus. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


697 AL.513 Pembelian kapal luar negeri. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


698 AL.514 Penempatankapal/ pemilik kapal. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 143 -

NOKODE


KEAM ANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

699 AL.515 Kontainer. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


700 AL.516 Pengukuran kapal/ permintaan surat ukur kapal.



701 AL.51 7 Pengesahan daftar ukur kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


702 AL.518 Pemberian call sign kapal Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak 3Aang merugikan


703 AL.519 Pendaftaran, balik nama, dan kebangsaan kapal.

Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak }'ang merugikan


704 AL.520 Penerbitan Pas Kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


705 AL.521 Pemberian surat keterangan status hukum kapal.



706 AL.522 Penerbitan surat keterangan penghapusan kapal dari daftar umum.



- 144 -



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

707 AL.523 Suratpencabutan kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


708 AL.524 Penyijilan awak kapal. Terbatas Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


709 AL.525 Pcmberian rekomendasi izin kcrja orang asing yang bekerja di kapal-kapal Indonesia.

Terbatas Eselori II Tidak memiliki dampak yang merugikan


710 AL.526 Pembuatan dan penggantian buku pelaut, ijin kewenangan, penerbitan buku pelaut.

Terbatas Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


711 AL.527 Pemberian dispensasi perwira. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


712 AL.528 Surat Ijin Usaha Pengadaan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

Terbatas Eselon II Dapatmengganggu kinerja tugas dan fungsi Kemenhub


713 AL.529 Asuransiawak kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 145 -

NOKODE




1 2 3 4 5 6 7

714 AL.530 Surat peringatan/ teguran kepada awak kapal.



715 AL.531 Laporan awak kapal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Pencemaran Dan Manajemen Kcselamatan Kapal

716 AL.601 Pengaturan yang bersifat nasional seperti Serifikat SNPP/ SMC dan DOC.



717 AL.602 Pengaturan yang bersifat internasional scpcrti IOPP, IAPP, ISPP.



718 AL.603 Keseiamatan pelayaran yang mungkin mengakibatkan pencemaran.



719 AL.604 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara fisik (pembebasan pemasangan OWS).



720 AL.605 Rekomendasi izin pengangkutan limbah/ limbah B3 dan perusahaan pembersihan tangki minyak.



- 146 -

NOKODB

KLASIFIKASI JEN IS AR SIP KLASIFIKASIKEAM ANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Kenavigasian

721 AL.701 Kelaikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).


DirektoratKenavigasian

722 AL.702 Pemakaian bahan bakar dan sirkulasi botol-botol gas.


Unit Pelaksana Teknis (BTKP)

723 AL.703 Pembangunanbaru/ rehabilitasi, standardinasi SBNP.



724 AL.704 Pemberian izin sarana bantu navigasi pelayaran.



725 AL.705 Survey dan pengamatan laut. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


726 AL.706 Penempatan/ penggantian penjaga mcnara suar, kesejahteraan penjaga menara suar, perbekalan/ perlengkapan penjaga/ teknisi menara suar, kelompok tenaga fungsional



727 AL.707 Operasional stasiun radio meliputi stasiun radio pantai, stasiun radio kapal, jasa

Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang


- 147 -

NO KODEKLASIFIKASI


DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

navigasi. merugikan

728 AL.708 Pengembangan sistem radio. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


729 AL.709 Pengaturan sistem radio. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


730 AL.710 Pembinaan personil, peralatan/ teknik. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


731 AL.711 Administrasi radio, perhitungan dalam negeri, perhitungan luar negeri, accounting authority.



732 AL.712 Perizinanelektronika telekomunikasi pelayaran.



734 AL.713 Pembaharuan/ pencabutan izin RDO AAIC. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


735 AL.714 Penempatan dan pengoperasian kapal negara/ penyeberangan kapal.

Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang


- 148 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

merugikan

736 AL.715 Kerusakan/ kecelakaan kapal negara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


737 AL.716 Peralatan/ perlengkapan/ spare parts kapal negara.



738 AL.717 Fasilitas tambat/ operasi kapal negara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


739 AL.718 Pembinaan pelaut. Biasa / Ter buka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


740 AL.721 Personil kapal dan pemeliharaan kapal Negara termasuk unning repair dan docking.



741 AL.722 Bahan bakar/ pelumasan/ air tawar. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas


- 149 -

NO KODEKLASIFIKASI

JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAM ANAN HAK AKSES DASAR


1 2 3 4 5 6 7

dan fungsiKementerianPerhubungan

742 AL.723 Pembangunan kapal baru. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


743

Kesatuan Penjagaan Laut. dan Pantai (KPLP)

AL.801 Pengamanan pelabuhan: imigran gelap/ penyelundupan/ pengungsian dan penangkapan kapal ilegal, tindakan kriminal/ masalah sosial/ kerusuhan/ konflik pencurian/ perampokan/ penyelundupa / pembunuhan.


Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai

744 AL.802 Pengamanan kapal: perompakan dan pencurian di atas kapal.



745 AL.803 Penetapan/ ketentuan pengamanan pelabuhan.Penetapan/ ketentuan/ standar keamanan pelabuhan dan kapal



- 150 -

NO KODEKLASIFIKASI


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

746 AL.804 Administrasi / pemeliharaan / pendistribusian senjata api



747 AL.805 Operasional/ penugasan patroli, operasi keamanan laut, operasi SAR



748 AL.806 Peta kerawanan wilayah perairan dan pelabuhan.



749 AL.807 Patroli pencemaran/ salvage/ off-shore/ oilrig.


Direktorat Kesaluan Penjaga Laut dan Pantai

750 AL.808 Pelanggaran daerah teritorial dan pencurian ikan.



751 AL.809 Pemberian bantuan hukum/ buku saku. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


- 151 -




1 2 3 4 5 6 7

752 AL.810 Advokasi dan desiminasi. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


753 AL.811 Penyuluhan. Terbatas Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


754 AL.812 Tim pemeriksa/ perintah penugasan/ pcmberkasan kasus pidana pelayaran.



755 AL.816 Pemanggilan penyalahgunaan wewenang dan kasus lainnya.



756 AL.817 Pemberkasan dan laporan hasil pemeriksaan/ kecelakaan kapal.



- 152 -

NOKODE


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

757 AL.819 Pengawasan kapal asing dan kapal nasional.



758 AL.820 Dokumen kapal (SPB, Olah Gerak dll) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


759 AL.821 Rekomendasi floating repair/ perbekalan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


760 AL.822 Asuransi kecelakaan kapal. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


761 AL.823 Rekomendasi, persetujuan dan surat keterangan ijin usaha salvage dan PBA.


Direktorat Kesatuan Penjaga

- 153 -

NOKODE


KEAMANANH AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7


Laut dan Pantai

762 AL.824 Pemasangan pipa gas/ minyak/ air tawar Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


763 AL.825 Standarisasi penyelam/ alat selam. Terbatas Esclon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


764 AL.826 Rekomendasi pcngangkatan harta karun di laut.



765 AL.827 Kerjasama usaha salvage dengan negara asing, penggunaan tenaga asing.



- 154 -




1 2 3 4 5 6 7


766 AL.828 Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut, penanggulangan kebakaran



767 AL.829 Peningkatan keterampilan penanggulangan pencemaran/ latihan bersama.



768 AL.830 Kebutuhan, standar, penetapan, atribut dan uniform awak kapal negara.



769 AL.831 Standar kapal negara: warna cat kapal negara/ kelas.



770 AL.832 Perawatan, perbaikan/ rehabilitasi kapal negara.



771 AL.833 Berita acara operasional kapal negara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Direktorat

- 155 -


KEAM ANAN HAK AKSES DASARPERTIM BANGAN UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7


Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai

772 AL.834 Pengamanan dan pengawasan SBNP. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


773 AL.835 Penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai.



774 AL.836 Pelatihan pengawakan kapal dan instalasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


775 AL.837 Ruang komando dan komunikasi penjagaan laut dan pantai.



776 AL.838 Bengkel kapal negara. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


777 AL.839 Asramapunggahan, rumah operasional dan heli pad.


DirektoratKesatuan Penjaga |

- 156 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

778 AL.840


Laut dan Pantai

Slip way dan bunker air. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


779 AL.841 Gudang senjata dan arnunisi, gudang perlengkapan.



780 AL.842 Ruangtahanan semcntara. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


781 AL.843 Generator set. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi


- 157 -

NOKODE

KLASIFIKASIJENIS AR SIP



U NIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7


ANGKUTAN UDARA (AU)

Angkutan Udara

782 AU.001 Angkutanudara penumpang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Angkutan Udara

783 AU.002 Angkutan udara barang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


784 AU.003 Data bandar udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


785 AU 004 Penyusunan dan penetapan sistem rule dan jaringan.

Biasa /Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


786 AU.005 Penetapan tarif angkutan penumpang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


787 AU.006 Pelayanan jasa penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


788 AU.007 Angkutan haji/ lebaran/ natal/ tahun baru. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Direktorat

- 158 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


Angkutan Udara

789 AU.008 Lintas batas. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


790 AU.009 Air lines. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


791 AU.010 Flight approval. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


792 AU.01 1 Kesepakatan bidang angkutan udara. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


Bandar Udara

793 AU.101 Sertifikasi personel dan bandar udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Bandar Udara

794 AU. 102 Pengembangan bandar udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


795 AU. 103 Penetapan lokasi bandar udara. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 159 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

796 AU. 104 Rencana induk/ master plan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


797 AU. 105 KKOP/ BKK/ DLKR dan Eco Airport. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


798 AU. 106 Prasarana bangunan bandar udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


799 AU. 107 Peralatan clan utilitas bandar udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak }'ang merugikan


800 AU. 108 Kerjasama dan pengusahaan penyelenggaraan bandar udara



Keamanan Penerbangan

801 AU.201 Pengamanan bandar udara Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

DirektoratKeamananPenerbangan

802 AU.202 Pengamanan operator pesawat udara. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat

DirektoratKeamanan

- 160 -




1 2 3 4 5 6 7


Penerbangan

803 AU.203 Personil PKP-PK dan salvage. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


804 AU.204 Teknispelayanan darurat penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


! 805 AU.205 Sertifikasi personil keamanan penerbangan. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


806 AU.206 Pemberian izin regulated agent. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


807 AU.207 Penanganan barang-barang berbahaya. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian

- 161 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


X 2 3 4 5 6 7


Bandar Udara

808 AU.208 Kendaraan PKP-PK. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


809 AU.209 Pelatihan penggunaan peralatan X-Ray Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


810 AU.210 Keamanan penerbangan. Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


811 AU.211 Penyampaian hasil audit keamanan penerbangan.

Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian


- 162 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIPKLASIFIKASIKEAMANAN

H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Perhubungan

Navigasi Penerbangan

812 AU.301 Lalu lintas penerbangan/ ATPM. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak 3'ang merugikan

Direktorat Navigasi Penerbangan

813 AU.302 Air Traffic Services (ATS). Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


814 AU.303 Kartografi penerbangan, data aeronautika dan pcta penerbangan.



815 AU.304 Publikasi Informasi Aeronautika, AIP,NOTAM, AIC, informasi meteorologi penerbangan.



816 AU.305 Frekuensi radio penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


817 AU.306 Fasilitas bantu penerbangan. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


818 AU.307 Penentuan standarisasi navigasi penerbangan.



- 163 -




1 2 3 4 5 6 7

819 AU.308 Pembinaan personil navigasi penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


820 AU.309 Pengujian lisensi personil navigasi penerbangan.



821 AU.310 Pengawasan navigasi penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon JI Tidak memiliki dampak yang merugikan


822 AU.311 Pembinaan/ assessment inspektur Navigasi penerbangan.



823 AU.312 Data keselamatan navigasi penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


824 AU.313 Kecelakaan/ insiden pesawat udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


825 AU.314 Sertifikasi navigasi penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


826 AU.315 LPPNPI. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 164 -

NOKODB


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

827 AU.401 Kecelakaan/insiden pesawat. Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

828 AU.402 Peringatan, pembekuan dan pencabutan sertifikat.



829 AU.403 Pelanggaran bidang uji terbang. Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


930 AU.404 Uji terbang kemampuan pesawat udara. Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


- 165 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAMANAN

HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

931 AU.405 Perawatan pesawat udara. Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


932 AU.406 Sertifikasi/ pemilikan/ regristrasi pesawat udara.



933 AU.407 Kelaikan pesawat/ perakitan/ kalibrasi. Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


934 AU.408 Laporan/progress report. Terbatas Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


935 AU.409 Pencatatan penjaminan/ pembatalan peminjaman pesawat.

Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang dapat menggangu tugas

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian

- 166 -

NOKODE



H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


Pesawat Udara

936 AU.410 Izin operasi pesawat udara. Terbatas Eselon III Memiliki dampak 3'ang dapat menggangu tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan


937 AU.41 1 Prefentive grounding. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang merugikan


938 AU.412 Release grounding. Biasa/Terbuka Eselon HI Tidak memiliki dampak yang merugikan


Umum

939 AU.501 Asuransi penerbangan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


940 AU.502 Asosiasi penerbangan. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 167 -


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

941 AU.503 Satuan pengamanan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


942 AU.504 Penyelenggaraan rally udara/ lomba. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


943 AU.505 Laporan buJanan bandar udara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


944 AU.506 SSP/ PKPN (Program Ivesclamatan Penerbangan Nasional).

Biasa/Terbuka (kecuali laporan keiadian, LRS, MOR)

Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sckrctariat DitjenPerhubunganUdara

t

945 AU.507 Proposal proposal inisiatif baru. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


946 AU.508 SOP (Standard Operating Procedure) di bidang penerbangan.



947 AU.509 Zona Waktu. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 168 -

NOKODE


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

KERETA API (KA)

Pembinaan

948 KA.001 Kebutuhan fasilitas kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

949 KA.002 Rehabilitasi/perawalan kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Sarana Perkeretaapian

950 KA.003 Proses perizinan. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


951 KA.004 Bina usaha/ KSO/' KPBU di bidang perkeretaapian.


Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

952 KA.005 Pelayanan / pengoperasian. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


953 KA.006 Bahan Bakar. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


954 KA.007 Teguran / sanksi/ denda. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki Sekretariat

- 169 -


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7


Direktorat Jenderal Perkeretaapian

955 KA.008 Pembinaan umum di bidang perkeretaapian. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Stasiun

956 KA. 101 Tanah/ lokasi stasiun kereta api. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

957 KA. 102 Bangunan/ gedung/ desain stasiun ketera api.


Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Perkeretaapian

958 KA. 103 Perlengkapan stasiun kereta api. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


959 KA. 104 Status/ jenis stasiun kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


960 KA. 105 Retribusi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 170 -


KLASIFIKASIKEAM ANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

X 2 3 4 5 6 7

961 KA. 106 Pelataran/ peron/ parker stasiun kereta api.


Direktorat Prasarana Transporta si Jalan Perkeretaapian

962 KA. 107 Stasiun khusus. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Angkutan Penumpang

963

i

KA.2Q1 Lebaran/ natal/ tahun baru. Biasa/Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


964 KA.202 Angkutan kereta api turis/ priwisata/ kereta luar biasa.



965 KA.203 Angkutan kereta api transmigrasi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


966 KA.204 Angkutan kereta api perintis/ subsidi. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 171 -

NOKODE

KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASIKEAMANAN H AK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

967 KA.205 Angkutan kereta api antar kota. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


968 KA.206 Angkutan kereta api dalm kota. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


969 KA.207 Angkutan kereta listrik/ kereta diesel. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


970 KA.208 Angkutan penumpang massal. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Angkutan Barang

971 KA.301 Angkutan kereta api pos. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


972 KA.302 Angkutan kereta api minyak/ BBM. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 172 -


KEAM ANANH AK AKSES


1 2 3 4 5 6 7

973 KA.303 Angkutan log. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


974 KA.304 Angkutan ternak. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


975 KA.305 Angkutan kereta api sembako. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


976 KA.306 Angkutan kereta api peti kemas Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


977 KA.v307 Angkutan kereta api umum. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


978 KA.308 Angkutanbarang berbahaya/ beracun. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi Kementerian


- 173 -

NOKODE


KEAM ANANH AK AKSES DASAR

PERTIMBANGANUNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Ferhubungan

979 KA.309 Angkutan kereta api batu bara. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


Keselamatan

980 KA.401 Rambu-rambu/ lintasan/ jaringan/ jembatan.


DirektoratKeselamatanPerkeretaapian

981 KA.402 Kelaikan kereta api/ perakitan. Biasa /Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


982 KA.403 Fasilitas keselamatan keieta api. Biasa / Terbuka Eselon 11 Tidak memiliki dampak yang merugikan


983 KA.404 Sinyal/ telekomunikasi/ listrik. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


984 KA.405 Sertiflkasi/ akreditasi/ tanda lulus uji. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


985 KA.406 Awak kereta api. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki Direktorat

- 174 -

NO KODEKLASIFIKASI


HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7


KeselamatanPerkeretaapian

986 KA.407 Kecepatan/ grafik perjalanan kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan



987 KA.501 Kecelakaan kereta api penumpang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


988 KA.502 Kecelakaan kereta api barang. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


989 KA.503 Gangguan sarana kereta api. Biasa / T erbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


990 KA.504 Gangguan prasarana kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


991 KA.505 Pembajakan kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


992 KA.506 Peristiwa luar biasa hebat. Biasa / Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


- 175 -

NOKODE


H AK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Fasilitas/ Perawatan/ Perbaikan

993 KA.601 Balai yasa/ depo. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


994 KA.602 Suku cadang kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


995 KA.603 Persyaratan teknis/ pengujian material kereta api.



996 KA.604 Fasilitas, perawatan dan perbaikan rel/jalan baja/ jalur ganda/ bantalan.


Direktorat Pra sarana Transportasi Jalan Perkeretaapian

997 KA.605 Pengujian pertama/ berkala. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan


998 KA.606 Fasilitas, perawatan dan perbaikan sinyal/ telekomunikasi/ listrik.



999 KA.607 Peralatan khusus untuk perawatan dan perbaikan fasilitas kereta api.



- 176 -




1 2 3 4 5 6 7

1000 KA.608 Perawatan sarana/ prasarana kereta api. Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang merugikan

Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Perkeretaapian

MAHKAMAH PELAYARAN (MP)

Bahan Pemeriksaan

1001 MP.001 Pengaduan, penyampaian/ penerimaan dan pengembalian berkas.

Biasa/Terbuka Ket.uaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1002 MP.002 Permintaan data dan bahan (kapal dan c.uaca) untuk pemeriksaan.

Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

Pemeriksaan Perkara

1003 MP. 101 Panggilan awak kapal, saksi dan saksi ahli. Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1004 MP. 102 Sidang komisi dan peninjauan TKP. Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1005 MP. 103 Penetapan majelis/ penggantian majelis. Biasa/Terbuka KetuaMahkamah


MahkamahPelayaran

- 177 -




1 2 3 4 5 6 7

Pelayaran merugikan

1006 MP. 104 Dengar pendapat/ hearing. Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1007 MP.105 Pemberitahuan dan pembacaan putusan. Biasa / Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1008 MP. 106 Bantuan fasilitas tempat siding. Biasa / Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1009 MP. 107 Permohonan izin keluar tahanan mcnikuti siding.

untuk Biasa / T erbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

Keputusan

1010 MP.201 Putusan Mahkamah Pelayaran. Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1011 MP.202 Evaiuasidan temuan-temuan. Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1012 MP.203 Laporan pemeriksaan lanjutan / gugatan/ protes.

memo, Terbatas KetuaMahkamahPelayaran

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak

MahkamahPelayaran

- 178 -




1 2 3 4 5 6 7

dapat merugikan Pihak Terkait

1013 MP.204 Informasi/ pemberitahuan tentang kecelakaan kapal.

Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

1014 MP.205 Rekomendasi Mahkamah Pelayaran. Biasa/Terbuka KetuaMahkamahPelayaran


MahkamahPelayaran

INVESTIGASI KECELAKAAN (IK)

Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian

1015 IK.001 Investigasi kecelakaan perkeretaapian. Terbatas Ketua KNKT Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat merugikan pihak yang bersangkutan

KNKT

1016 IK.002 Izin permohonan/ pinjaman/ penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian.

Biasa/Terbuka Ketua KNKT Tidak memiliki dampak yang merugikan

KNKT

1017 IK.003 Penyampaian laporan investigasi kecelakaan transportasi perkeretaapian.

Biasa / Terbuka Ketua KNKT Tidak memiliki dampak yang merugikan

KNKT

- 179 -


KEAM ANANHAK AKSES

DASARPERTIM BANGAN

UNIT PENGOLAH

1 2 3 4 5 6 7

Investigasi Kecelakaan Pelayaran

1018 IK.101 Investigasi kecelakaan pelayaran. Terbatas Ketua KNKT Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat merugikan pihak yang bersangkutan

KNKT

1019 IK. 102 Izin permohonan/ pinjaman/ penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran.

B ia sa/ Ter bu ka Ketua KNKT Tidak memiliki dampak yang merugikan

KNKT

1020 IK.103 Penyampaian laporan investigasi kecelakaan transportasi pelayaran.


KNKT

- 180 -




1 2 3 4 5 6 7

Investigasi Kecelakaan Penerbangan

1021 IK.201 Investigasi kecelakaan penerbangan. Terbatas Ketua KNKT Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat merugikan pihak yang bersangkutan

KNKT

1022 IK.202 Izin permohonan/ pinjaman/ penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan.


KNKT

1023 IK.203 Laporaninvestigasi kecelakaan transportasi penerbangan.


KNKT

- 1 8 1 -

NOKODE



HAK AKSESDASAR


1 2 3 4 5 6 7

Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1024 IK.301 Investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Terbatas Ketua KNKT Bila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat merugikan pihak yang bersangkutan

KNKT

1025 IK.302 Izin permohonan/ pinjaman/ penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Biasa/Terbuka Ketua KNKT Tidak rnemiliki dampak yang merugikan

KNKT

1026 IK.303 Penyampaian laporan investigasi kecelakaan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Biasa/Terbuka Ketua KNKT Tidak rnemiliki dampak yang merugikan

KNKT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

djka.dephub.go.id...menteri perhubungan republik indonesia keputusan menteri perhubungan republik...

Documents