membangun wawasan kebangsaan dalam …kaltim.kemenag.go.id/file/file/materi/kgam1354267005.pdf ·...

27
Disampaikan pada: “Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama” Oleh : Drs. H. Ahmad Ridani, MM. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MENCITAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Upload: trinhhuong

Post on 03-Feb-2018

219 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

Disampaikan pada:

“Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama”

Oleh :Drs. H. Ahmad Ridani, MM.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan TimurTahun 2012

MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MENCITAKAN KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA

Page 2: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

INDONESIA

Jumlah pulau: 17.504 buah. (Sumber : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia)

Menurut sudut pandang sosiologi, banyaknya pulau di Indonesia,

memaksa penduduk setempat membentuk pola pikir dan gaya

hidup yang berbeda-beda. Diantaranya membentuk suku bangsa

yang berbeda-beda

Jumlah Suku / Bangsa : 1.128(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia)

Page 3: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

KALIMANTAN TIMUR

• IBU KOTA : SAMARINDA• LUAS WILAYAH : 245.237,80 km²

Luas Daratan : 20.039.500 Ha. (81,71%)

Luas Lautan : 4.484.280 Ha. (18,29%)• JML PENDUDUK : ± 3.512.321.936 jiwa• KOTA : 4• KABUPATEN : 10

RUHUI RAHAYU (Aman Sentosa)RUHUI RAHAYU (Aman Sentosa)

Batas WilayahUtara : Negara Bagian Sabah (Malaysia

Timur) Selatan : Kalimantan SelatanBarat : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat

dan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).

Timur : Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan Selat Sulawesi.

Page 4: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

Demografi Kalimantan Timur

No Suku Bangsa Prosentase Ket

01 Jawa 29,55 %

02 Bugis (Sulawesi) 18,26 %

03 Banjar 13,94 %

04 Dayak 9,91 %

05 Kutai 9,21 %

06 Lainnya 19,13 %

Page 5: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

Jumlah Penduduk Kalimantan TimurMenurut Golongan Agama

No Agama Jumlah %

01 Islam 2.902.279 82,63

02 Kristen 362.546 10,32

03 Katolik 192.555 5,48

04 Hindu 26,903 0,77

05 Buddha 19,866 0,57

06 Konghucu 1.928 0,05

07 Lainnya 6,244 0,18

Jumlah 3.512.321 100

Page 6: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

Adanya Suku Bangsa dan Agama yang berbeda-beda di Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan Timur rentan

terjadinya konflik

Page 7: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

KONFLIK Horizontal

Vertikal

KonflikKonflik Horizontal: Konflik yang terjadi antar Horizontal: Konflik yang terjadi antar masyarakatmasyarakat Konflik VertikalKonflik Vertikal : Konflik yang terjadi antara: Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparatmasyarakat dengan aparat (Akibat perbedaan aspirasi dengan kebijaka(Akibat perbedaan aspirasi dengan kebijakan)

Page 8: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

1.1. Masih kurangnya pemahaman dan Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran Agama di Masyarakatpengamalan ajaran Agama di Masyarakat

2.2. Mudahnya masyarakat terprovokasi isu-isu Mudahnya masyarakat terprovokasi isu-isu SARA yang dimanfaatkan untuk kepentingan SARA yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok guna tujuan tertentu.pribadi atau kelompok guna tujuan tertentu.

3.3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana toleransi kehidupan umat tentang bagaimana toleransi kehidupan umat beragama.beragama.

4.4. Masih rendah tingkat pengetahuan / Masih rendah tingkat pengetahuan / pendidikan masyarakatpendidikan masyarakat

5.5. Geografis Kalimantan Timur.Geografis Kalimantan Timur.

FAKTOR PROBLEM KEAGAMAAN DI KALIMANTAN TIMUR

Page 9: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

SOLUSI

1. Pendekatan Kebangsaan 1. Pendekatan Kebangsaan

2. Pendekatan Agama 2. Pendekatan Agama

Page 10: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

1. Pendekatan Kebangsaan Dengan Aktualisasi Kebangsaan

1. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Wawasan Kebangsaan hakekatnya adalah hasrat yang sangat kuat untuk bersama mengatasi perbedaan dan diskriminasi.

Wawasan kebangsaan di Indonesia dimulai sejak kesadaran kebangsaan yakni pada berdirinya Boedi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Berkembang cepat dan meluas hingga menghasilkan sumpah pemuda tahun 1928 dan puncaknya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Page 11: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

2. Rasa Kebangsaan

Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan rakyat,

masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa

Indonesia menuju cita-cita bangsa; masyarakat

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.

Page 12: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

3. Semangat Kebangsaan.

Tidak adanya semangat kebangsaan membuat luntur dalam

memahami adanya pluralisme, karena bangsa Indonesia terdiri bermacam suku, golongan dan keturunan yang memiliki ciri lahiriah, kepribadian, kebudayaan yang berbeda, dengan melestarikan dan mengembangkan kebhinekaan sebagai dasarnya.

Semangat Kebangsaan adalah Semangat Kebangsaan rakyat Indonesia yang berhasil keluar dari penjajahan bangsa lain dan

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka

dan Berdaulat.

Page 13: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

4. Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan

perbedaan pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional.

Hakekatnya integrasi juga bisa dimaknai suatu upaya politik/kekuasaan untuk menyatukan semua unsure masyarakat majemuk yang harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur masyarakat, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan nasional dimasa depan.

Page 14: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

2. Pendekatan Agama Dengan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

Dalam Islam Termaktub Pada Al Quran

Surat Al Hujurat ayat 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. 49:13)

Page 15: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

Kerukunan umat beragama merupakan dambaan setiap umat, manusia. Bahkan umat beragama di dunia, ingin hidup rukun, damai dan tenteram dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bemegara serta dalam menjalankan ibadahnya.

Bangsa Indonesia dengan kemajemukan, baik dari suku, ras agama maupun budaya. Dan sebagai negara kepulauan terbesar didunia adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama.

KERUKUNAN UMAT BERAGAMAKERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Page 16: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pembangunan bidang agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.

Page 17: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Dalam upaya menciptakan ketenanganDalam upaya menciptakan ketenanganDan ketertiban serta keamanan bagiDan ketertiban serta keamanan bagiMasyarakat serta menjaga persatuanMasyarakat serta menjaga persatuandan kesatuan bangsa, pemerintah telahdan kesatuan bangsa, pemerintah telahMengeluarkan peraturan/ kebijakanMengeluarkan peraturan/ kebijakan..

Page 18: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

PERATURAN/ KEBIJAKANPERATURAN/ KEBIJAKAN antara lain : antara lain :

•UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2

•Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan AgamaAgama

•Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor : 0l/BER/mdn-mag/1969 tentang Dalam NegeriNomor : 0l/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-PemeluknyaPemeluknya

Page 19: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

• Keputusan Bersama Menteri Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1979 Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1979 /1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan /1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaankepada Lembaga Keagamaan

• Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat BeragamaBeragama

• Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran KepercayaanAliran-Aliran Kepercayaan

• Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006 lahir Nomor : 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006 lahir Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )..

Page 20: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

VISI DAN MISI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROV. KALTIM

VISI DAN MISI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROV. KALTIM

VISI

“Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”.

Page 21: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

M I S IM I S I

1. Meningkatkan kualitas bimbingan pemahaman, pengamalan, danpelayanan kehidupan beragama;

2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;

3. Memperkokoh kerukunan umat beragama;

4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

Page 22: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

5. Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji;

6. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;

7. Meningkatkan tatalaksana kepemerintahan yang akuntabel.

Page 23: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiratSyukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiratAllah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sAllah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sampai ampai padapadasaat ini Kalimantan Timursaat ini Kalimantan Timur dalam dalam keadaankeadaankondusif, meskipun ada sedikit gesekankondusif, meskipun ada sedikit gesekannamun bisa segera diatasinamun bisa segera diatasi..

KONDISI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KONDISI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALIMANTAN TIMURDI KALIMANTAN TIMUR

KONDISI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KONDISI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALIMANTAN TIMURDI KALIMANTAN TIMUR

Page 24: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT UPAYA MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA DI KALIMANTAN TIMURBERAGAMA DI KALIMANTAN TIMUR

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT UPAYA MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA DI KALIMANTAN TIMURBERAGAMA DI KALIMANTAN TIMUR

11.. Menjalin hubungan yang baik dengan Menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

33.. Melaksanakan pertemuan dengan pengurus Melaksanakan pertemuan dengan pengurus FKUB FKUB

22.. Melakukan dan membudayakan silaturahmi Melakukan dan membudayakan silaturahmi keagamaan pada setiap perayaan hari besar.keagamaan pada setiap perayaan hari besar.

44.. Bekerjasama dengan FKPMKT (Forum Bekerjasama dengan FKPMKT (Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kalimantan Timur dan Lembaga-Lembaga Kalimantan Timur dan Lembaga-Lembaga Lainnya.Lainnya.

Page 25: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

88.. Melaksanakan Orientasi Peningkatan Wawasan Melaksanakan Orientasi Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru-Guru Agama dan Bagi Penyuluh Multikultural Bagi Guru-Guru Agama dan Bagi Penyuluh Agama Provinsi Kalimantan TimurAgama Provinsi Kalimantan Timur

55.. Melakukan study banding situasi Kerukunan Umat Melakukan study banding situasi Kerukunan Umat Beragama di daerah / provinsi lain.Beragama di daerah / provinsi lain.

66.. Memberikan bantuan operasional kepada FKUB Provinsi Memberikan bantuan operasional kepada FKUB Provinsi dan Kab./Kota setiap tahun..dan Kab./Kota setiap tahun..

77.. Melaksanakan Dialog Pemuda Lintas Agama Melaksanakan Dialog Pemuda Lintas Agama

99.. Pemerintah Daerah memberangkatkan Tokoh-Tokoh Pemerintah Daerah memberangkatkan Tokoh-Tokoh Agama untuk melaksanakan Ibadah, ( seperti : Islam ke Agama untuk melaksanakan Ibadah, ( seperti : Islam ke Mekkah, Kristen ke Yerusalem, Buddha ke Thailand dan Mekkah, Kristen ke Yerusalem, Buddha ke Thailand dan berbagai tempat lainnya)berbagai tempat lainnya)

Page 26: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melakukan upaya-upaya / langkah-dalam melakukan upaya-upaya / langkah-langkah untuk menciptakan Kerukunan Hidup langkah untuk menciptakan Kerukunan Hidup Umat Beragama di daerah Provinsi Kalimantan Umat Beragama di daerah Provinsi Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya.Timur dan di Indonesia pada umumnya.

Page 27: MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM …kaltim.kemenag.go.id/file/file/MATERI/kgam1354267005.pdf · UUD 1945 menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas ... /1 Tahun 1979 tentang Tatacara

27Sekian, Terima Kasih…