mekanisme pencairan dana anggaran di kantor …
TRANSCRIPT
MEKANISME PENCAIRAN DANA ANGGARAN DI KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
MAKASSAR I
SKRIPSI
OLEH
HERA DEBIJAYANTI
NIM 105731112116
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
HALAMAN JUDUL
MEKANISME PENCAIRAN DANA ANGGARAN DI KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
MAKASSAR I
SKRIPSI
OLEH
HERA DEBIJAYANTI
NIM 105731112116
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
“ Jadikan air mata kesedihan yang jatuh saat ini menjadi air mata bahagia
suatu saat nanti, percayalah apa yang kamu impikan selama ini akan
menjadi kenyataan selagi engkau terus berusaha dan selalu melibatkan
Allah dalam setiap langkah “
Persembahan
Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:
1. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan
mendukung setiap langkah dalam perjalan hidupku.
2. Kepada Ibu/Bapak pembimbing yang telah memberikan pengarahan
dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada kerabat dan sahabat yang senantiasa membantu dan
memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi semangat
5. Serta kepada Almamater Universitas Muhammaddiyah Makassar.
iv
v
vi
vii
ABSTRAK
Hera Debijayanti, Tahun 2020, Mekanisme Pencairan Dana Anggaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dibimbing oleh Ismail Badollahi dan Khadijah Darwin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencairan dana anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I telah melakukan mekanisme pencairan dana anggaran sesuai dengan SOP yang disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN, namun masih terdapat kendala seperti jaringan, SDM satuan kerja dan lokasi antara satuan kerja dengan KPPN Makassar I yang cukup jauh. Tindak lanjut hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi KPPN Makassar 1 agar mengupdate jaringan dan memberikan bimbingan serta sosialisasi terhadap SDM satuan kerja.
Kata kunci : Mekanisme, Pencairan Dana, Efektifitas.
viii
ABSTRACK
Hera Debijayanti, 2020, Budget Disbursement Performance Mechanism at Makassar State Treasury Service Office I. Accounting Study Program Thesis, Faculty of Economics and Business Of Muhammadiyah University Makassar, guided by Ismail Badollahi and Khadijah Darwin. This research aims to find out the mechanism of disbursement of budget funds in the Makassar State Treasury Service Office I. This research was conducted using descriptive qualitative methods. The data collection techniques in this study use interviews, observations, and documents. The results of this study show that the Makassar State Treasury Service Office I has conducted a mechanism for disbursement of budget funds in accordance with sop which is prepared in accordance with the Decree of the Director General of Treasury Number KEP-287/PB/2015 on SOP KPPN, but there are still shortcomings. network, human resources and location between the task force and KPPN Makassar I which is quite far. Follow-up results of this study are expected for KPPN Makassar 1 to update the network and provide guidance and socialization to the human resources task force. Keywords : Disbursement of Funds, Effective and Efficient.
ix
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah penulis panjatkan ke hadirat Allah
SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada
hamba- Nya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan
syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan. Hanya karena
berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah penulis dapat
menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Tugas akhir yang berjudul
“Mekanisme Pencairan Dana Anggaran di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Makassar I”.
Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat
dalam menyelesaikan Program Sarjana ( S1) pada Falkutas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan
terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
orang tua penulis bapak Hakim dan ibu Erni Kusumawati yang senantiasa
memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa terbaik yang
tulus, serta saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dalam
memberikan semangat hingga akhir studi ini.
Dalam proses penyelesaian tugas tugas akhir ini penulis sangat banyak
menemui hambatan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya doa, semangat,
bimbingan dan petunjuk serta saran. Penulis mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tinginya dengan hormat kepada :
x
1. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi
yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Prodi Jurusan
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga selaku
pembimbing 1 yang telah banyak memberikan pengarahan dan
dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Khadijah Darwin, SE.,M.Ak selaku pembimbing 2 yang telah
memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang
sangat berarti kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Staf KPPN Makassar 1 yang telah banyak membantu dan
memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2016 yang
selalu belajar bersama yang telah memberikan bantuan dan dorongan
dalam aktivitas studi penulis.
8. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu
persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan
dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas
akhir ini.
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca.
xi
Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi
kesempurnaan skripsi ini semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak utamanya untuk Almamater Kampus Biru
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Makassar, November 2020
Penulis
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................... v
SURAT PERNYATAAN ..................................................................................... vi
ABSTRAK ........................................................................................................ vii
ABSTRACK ...................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 6
A. Pengertian Anggaran Sektor Publik ................................................. 6
B. Fungsi Anggaran Sektor Publik ....................................................... 7
C. Jenis Anggran Sektor Publik ............................................................ 8
D. Sistem Informasi Anggaran dan Akuntansi ...................................... 9
E. Mekanisme Pencairan dana ........................................................... 10
F. Tinjauan Empiris .............................................................................. 12
G. Kerangka Pikir ................................................................................. 19
BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 20
A. Jenis Penelitian ............................................................................ 20
B. Fokus Penelitian ............................................................................ 20
C. Pemilihan Lokasi Penelitian ........................................................... 20
D. Sumber Data ................................................................................. 22
E. Pengumpulan Data ....................................................................... 22
xiii
F. Instrument Penelitian ..................................................................... 23
G. Teknik Analisis .............................................................................. 23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 26
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 26
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) .................................................. 35
C. Analisis dan Interpetasi (Pembahasan) ......................................... 48
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 55
A. Kesimpulan ................................................................................... 55
B. Saran ............................................................................................ 55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu................................................................... 15
xv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
2.1 Kerangka Pikir .................................................................................... 19
2.2 Struktur Organisasi ............................................................................. 31
2.3 Alur Pencairan .................................................................................... 39
2.4 Alur Pencairan Dana .......................................................................... 49
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran-Lampiran .................................................................................. 61
xvii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan pengolahan
keuangan negara agar pengolahan keuangan negara bisa berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan prosedur maka semakin tinggi pula
pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengolahan sumber
daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini disusun
dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengolahan fiskal yang
berkelanjutan.
Pengelolahan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang
positif untuk berlangsungnya perekonomian Negara, jika pengeluaran lebih
besar daripada penerimaan maka negara akan bisa mendapat masalah
yang sangat besar salah satunya adalah krisis ekonomi dan semakin
bengkaknya hutang negara. Dengan diterapkannya suatu sistem
mekanisme yang bisa mengatur dan mengelolah sumber keuangan negara
secara tertib, taat pada peraturan undang-undang, efisien dan bertanggung
jawab maka negara akan bisa menjalankan kegiatan-kegiatanya dengan
baik dan lancar, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No.17 tahun 2003.
Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pemerintah baik pemerintah
pusat dan pemerintah daerah harus dikelolah dengan baik, maka dari itu
1
2
diperlukan suatu lembaga khusus yang harus mengatasi masalah
pengolahan keuangan negara mengangkat kepala KPPN selaku kuasa.
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
mengangkat Kepala KPPN selaku Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan proses
penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu dibangun sistem
perbendaharaan dan anggaran negara menurut Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4
menyebutkan bahwa APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBN harus
dikelola dengan baik agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat
tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat pada tingkat realisasi
anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana. Pembayaran
beban atas dana APBN memiliki dua mekanisme yaitu pencairan dana
melalui pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan (UP).
Pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan memiliki
perbedaan yaitu pencairan dana langsung digunakan untuk belanja pegawai
dan belanja non pegawai, sedangkan pencairan dana uang persediaan
digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat
3
dibayarkan melalui pencairan dana langsung. Pemerintah juga
mengeluarkan PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang rencana penarikan
dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas untuk
mengoptimalkan perencanaan penarikan atau penyerapan anggaran oleh
satuan kerja kementerian atau lembaga.
Dalam melakukan pencairan dana anggaran baik pencairan dana
langsung maupun pencairan dana uang persediaan harus dilakukan
seefisien mungkin agar pembiayaan-pembiayan dalam rangka melancarkan
kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik.
Perbendaharaan memiliki fungsi perencanaan kas yang baik untuk
pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan pencairan
sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang
menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I merupakan instansi
vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbN)
yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengelolah keuangan yang melibatkan
pencairan dana anggaran selaku bendahara umum Negara berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.
KPPN sebagai instansi yang diberikan kuasa dalam mengelolah
keuangan negara harus bekerja secara profesional. Profesionalisme sangat
perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat memberikan layanan yang
memuaskan. KPPN Makassar I dalam melakukan tugas dan fungsinya
sebagai pengelolah keuangan negara telah membuat suatu aturan dan
sistem yang terkait dengan mekanisme pencairan dana yang dapat
membantu tercapainya apa yang telah direncanakan untuk kesejahteraan
4
dan kebaikan negara. Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1
hari sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
66/PB/2005 yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling
lambat 1 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana
penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dela Dewi Ayuningrum di tempat yang
berbeda yaitu KPPN Surakarta. Alasan peneliti mengambil penelitian dengan
judul ini karena adanya fenomena yang terjadi di KPPN Makassar I
mengenai beberapa satuan kerja yang mengalami kendala dalam
melakukan proses pencairan dana anggaran sehingga membuat peneliti
tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme
kinerja pencairan dana anggaran, sehingga peneliti dapat mengetahui
bagaimana mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dan apa saja
yang menjadi kendala bagi satuan kerja dan KPPN I Makassar pada saat
melakukan proses pencairan dana anggaran.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbagan tersebut maka peneliti
tertarik untuk melakukan pengujian kembali apakah ada teori yang sama,
tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang
sama atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemaparan di
atas penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “ Mekanisme
Pencairan Dana Anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Makassar I”.
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan
masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme pencairan dana
anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui mekanisme pencairan dana anggaran apakah
sudah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan serta untuk
mengetahui keefektifitasan mekanisme pencairan dana anggaran di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu
pengetahuan bagi peneliti dalam proses penelitian dan penulisan karya
ilmiah, serta pengaplikasian teori yang penulis dapatkan selama berada
dibangku kuliah.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi dan masukan
bagi pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I yang
berkaitan dengan mekanisme pencairan dana anggaran dengan
pemanfaatan informasi dalam pengambilan keputusan yang terkait
dengan pencairan dana anggaran
BAB II
6
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Menurut Nafarin (2014), Anggaran adalah rencana tertulis mengenai
kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka
waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat
juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran merupakan suatu
perencanaan keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan
program yang telah disahkan. Anggaran sektor publik adalah blue print
organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
serta masa depan yang akan diwujudkan (Mahmudi, 2016). Ada pendapat
lain yang mengatakan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana
kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan
dan belanja dalam satuan moneter (Indra Bastian, 2013).
Dalam pemerintahan terdapat istilah APBN yang merupakan
kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut
Munandar (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Periode pelaksanaan
APBN adalah satu tahun. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat
dilaksanakan secara tepat waktu maka dalam UU 17/2003 maupun PP
21/2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah
diundangkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.
6
7
Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat dari tingkat realisasi
anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana anggaran.
APBN sendiri telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya yang termuat
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
B. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Menurut Halim dan Kusufi (2016) mengidentifikasikan bahwa
anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu :
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang
akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan
berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari
adanya pengeluaran yang terlalu besar (overpending), terlalu rendah
(underspending), salah sasaran (misappropriation), atau adanya
penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik
Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen
eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik
untuk kepentingan umum.
8
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Dengan dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau
departemen yang merupakan bagian organisasi dapat mengetahui apa
yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian atau
unit kerja lain.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran.
7. Anggaran sebagai alat motivasi.
Anggaran dapat digunakan sebagai alat utuk memotivasi manager dan
stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan orgaisasi ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat
dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan anggaran
pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah).
C. Jenis Anggaran Sektor Publik
Adapun menurut Mahmudi (2016), jenis-jenis anggaran sektor
publik antara lain adalah :
1. Line item budget
Sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau
sumber daya yang digunakan, tetapi tidak megukur efisiensi dan
efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input
dengan output.
2. Incremental budget
9
Incremental budget merupakan sistem penganggaran yang
hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan
menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran
tahun depan.
3. Planning Programming Budgeting System (PPBS)
PPBS merupakan sistem penganggaran yang menyusun
anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi,
misi, tujuan dan strategi organisasi yang dituangkan dalam rencana
strategi unit.
4. Zero Based Budget (ZBB)
ZBB merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau
mulai nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran
yang baru sehingga dimulai dari nol.
5. Performance Budget
Merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran
(output) dan hasil (outcame) yang diharapkan dari kegiatan dan
program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.
D. Sistem Informasi Anggaran dan Akuntansi
Menurut Krismiaji (2015), sistem informasi adalah cara-cara yang
diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan
data, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga
sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan
sistem informasi anggaran merupakan solusi dalam pengumpulan data-
data perencanaan anggaran dan penyeragaman penyusunan anggaran.
10
Sistem informasi anggaran sangat penting dan dibutuhkan untuk
memberikan informasi terkait anggaran yang di gunakan sebagai alat
pengambilan keputusan maupun sebagai data informasi yang sewaktu-
waktu diperlukan. Selain itu sistem informasi akuntansi merupakan sebuah
sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi
yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan
mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2015).
Adapun komponen sistem informasi menurut Romney dan
Steintbart (2015), adalah sebagai berikut :
1. Orang yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan,
memproses dan menyimpan data.
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis lainnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi computer dan perangkat
jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA.
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang dapat
menyimpan data SIA.
E. Mekanisme Pencairan Dana
Menurut Andrayani (2014), Pencairan dana adalah pekerjaan yang
direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku mengenai pedoman
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Adapun tujuan dari
pencairan dana adalah :
11
1. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan
pengendaliaan pembangunan secara partisipatik sesuai dengan
prosedur dan aturan yang berlaku.
2. Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melengkapi
sarana dan prasarana pembangunan.
3. Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembagunan baik di
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005
yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1
hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. Menurut Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 05/2010 Surat Perintah Membayar,
yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan atau
digunakan oleh Kuasa Pengguna Aggaran atau Pejabat Penandatangan
SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM digunakan sebagai surat
perintah kepada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
di wilayah atau daerah yang telah ditentukan untuk mencairkan dana
APBN. Adapun macam-macam SPM terdiri dari :
a. SPM belanja pegawai yang di dalam SPM belanja pegawai ada
beberapa jenis SPM lagi yaitu :
1) SPM gaji induk
2) SPM gaji susulan
12
3) SPM Kekurangan gaji
4) SPM uang duka wafat
5) SPM persekot gaji
6) SPM terusan
b. SPM belanja barang dan lain- lain antara lain:
1) SPM langsung
2) SPM uang persediaan
3) SPM tambahan uang persediaan
4) SPM penggantian uang persediaan
5) SPM penggantian uang persediaan nihil.
F. Tinjauan Empiris
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan
melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat
perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data
pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah
tinjauan empiris yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas
dalam penelitian ini sebagai berikut:
13
Tabel 2.1
Tinjauan Empiris
No. Nama
Peneliti
Judul Pnenelitian Hasil Penelitian
1 Fida Nurul Fathin
Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pencairan dana sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerapan SPAN pada pencairan dana sudah berjalan lancar, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kendala dalam penerapannya. Kendala yang dihadapi yaitu belum ada inovasi untuk membuat database cadangan,
kecepatan jaringan lambat, belum sempat mengurus pergantian user SPAN ke
Kantor Pusat, dan mayoritas pegawai sudah lanjut usia.
2 Palata Luru Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana Dan Tingkat Realisasi Anggaran Pada Kppn Poso
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perkiraan pencairan dana pada KPPN Poso tidak berjalan dengan baik dilihat dari perencanaan dan realisasi anggaran yang berada pada tingkat akurasi yang rendah dan perkiraan penarikan dana tidak memberikan pengaruh yang
14
besar terhadap tingkat realisasi anggaran pada KPPN Poso
3 Singgih Dwi Wahyu Purnomo (2016)
“Implementasi Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta.
KPPN Yogyakarta telah melakukan Prosedur Pencairan Dana sesuai dengan Standard Operating Procedure yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsi sebagai Tipe A, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran penting dalam Proses Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mengelola pendapatan dan tanggung jawab pelaksanaan anggaran negara. Proses Pencairan Dana di KPPN Yogyakarta menggunakan dua sistem yaitu: Sistem Pencairan Dana Langsung dan Sistem Pencairan Dana Uang Persediaan.
4 Dela Dewi Ayuningrum
Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Langsung ( Ls ) Di Kantor Pelayanan Dan Perbendaharaan Negara Surakarta.
Hasil dari penelitian ini adalah Sistem dan prosedur pencairan dana langsung yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sistem dan
15
prosedur pencairan dana langsung di KPPN Surakarta bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari penyelesaian SPM yang masuk di KPPN dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari.
5 Yogi Prasetyo Nugroho1
Basuki2
Zaenal Fanani3
Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta II.
Dari hasil analisis dan penelitian yang lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana APBN pada KPPN Jakarta II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut Pencairan dana dengan SPAN menunjukkan adanya tren penurunan terhadap realisasi anggaran dari T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016. dan T.A. 2013). Dalam analisis volume pencairan dana APBN selanjutnya, pada bulan Januari 2015 dan Januari 2016 jumlah SP2D yang terbit cenderung kecil, hal ini tidak sesuai dengan volume kerja normal dari KPPN Jakarta II yang merupakan salah satu KPPN Mega, yang jumlah SP2D yang terbit per hari nya pada waktu normal adalah sebanyak 200 lembar. Pada masa sebelum SPAN yaitu T.A. 2013 dibandingkan dengan masa SPAN yaitu T.A. 2015 dan 2016, pada triwulan terakhir maka tampak jelas bahwa SPAN terindikasi dapat melakukan efisiensi pada penerbitan SP2D. Hal ini terjadi karena SPAN dapat mengakomodir berbagai pengeluaran dengan akun yang sama menjadi satu tagihan SPM saja, berbeda dengan masa pra SPAN yang belum dapat
16
mengakomodir hal tersebut.
6. Efektivitas Pencairan Dana Apbn Dengan Penerapan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span)
Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan penulis melalui data dokumentasi, kepustakaan obeservasi dan wawancara dihasilkan bahwa tingkat efektivitas pencairan dana APBN dengan penerapan SPAN cukup efektif dalam hal kuantitas pencairan berupa. Sedangkan Pada kualitas pencairan dana APBN yang diukur berdasarkan pada jumlah pengembalian atau penolakan SPM dan Jumlah retur SP2D diketahui masih sangat tinggi sehingga dianggap tidak efektif. Serta Durasi waktu pencairan dana APBN yang sangat cepat khususnya dalam hal pemindah bukuan/transfer dana kepada penerima manfaat dapat disimpulkan sangat efektif. Walaupun dalam hal penyelesaian SP2D masih sangat lambat jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Penelitian juga menghasilkan faktor petunjuk operasional (SOP) dan sistem aplikasi serta perangkat keras sebagai faktor yang paling mempengaruhi efektivitas pencairan dana APBN. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah penyampaian informasi dan komunikasi, sumber daya manusia serta pemberian penghargaan dan sanksi yang tidak sesuai tanggung jawab.
7. Vicky Safitri Penerapan Peraturan
Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per 66/Pb/2005 P
prosedur pencairan dana di KPPN Surakarta dilaksanakan oleh Bagian Perbendaharaan, Bagian Persepsi Bank / Giro, dan
17
ada Prosedur
Pencairan Dana Di
KPPN Surakarta
(Studi Kasus Pada
Pencairan Dana Up,
Tup, Dan Gup)
Bagian Verifikasi dan Akuntansi. Bagian harta menerima Surat Perintah Pembayaran SPM dan dokumen pendukung dari satker, memeriksa dan mengisi daftar periksa tentang kelengkapan file SPM serta mencatatnya dalam daftar penyelesaian supervision SPM. Kemudian melakukan pengujian SPM, membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana SP2D dan mencetak SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian perbendaharaan dan kepala bagian bank persepsi atau pos giro. bagian persepsi bank atau giro membuat saran yang ditandatangani oleh Kepala bagian persepsi bank atau giro dan Kepala KPPN. Bagian verifikasi dan akuntansi mengarsipkan dokumen sebagai dasar pencairan dana APBN dan telah berjalan dengan lancar
8. Mulyani, Tri (2016)
Impelementasi Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu.
Hasil penelitian dilihat dari tiga aspek yaitu, pertama Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan, sehingga tidak ada lagi kekurangan dokumen tagihan dan dapat dengan mudah untuk dilakukan serta dilengkapi dokumen oleh semua satker yang akan mengurus pencairan dana, dimana prosedur yang dilakukan disesuaikan dengan mekanisme prosedur yang dibuat sesuai dengan peraturan menteri keuangan.
18
Kedua, Pengujian SPP dan Penerbitan SPM telah sesuai dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya dapat memenuhi ketentuan. Ketiga, Penerbitan SP2D yang dilakukan pihak KPPN telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2912 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan maka kegiatan yang dilakukan pada pihak KPPN Bengkulu menjadi lebih cepat, dan tepat waktu serta tidak ada terjadi lagi kesalahan dalam kelengkapan dokumen. Sehingga tahapan dalam penyelesaian pada KPPN Bengkulu dapat memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara dalam proses pencairan dana APBN.
19
G. KERANGKA PIKIR
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka
kerangka pikir penelitian ini yaitu KPPN Makassar I merupakan salah satu
kantor perbendaharaan yang memiliki sebuah program kerja dalam
mencairkan dana anggaran satuan kerja di wilayah pembayarannya. Dalam
hal ini KPPN bertugas untuk memproses Surat Perintah Membayar dari
satuan kerja sehingga dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Mekanisme kinerja pencairan
dana anggaran
KPPN Makassar I
Penerbitan SPM oleh KPA
Satker
20
20
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007)
mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati.
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan dapat
menjelaskan bagaimana mekanisme kinerja pencairan dana anggaran yang
ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Dalam
kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi dalam
bentuk laporan wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi
dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan apa adanya.
B. Fokus Penelitian
c. Fokus ini diambil untuk mengetahui bagaimana mekanisme kinerja
pencairan dana anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Makassar I dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat
proses pencairan dana anggaran.
C. Lokasi penelitian dan waktu penelitian
Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I yang berada di Jalan Slamet
Riyadi No.5 Makassar. Adapun waktu penelitian ini adalah mulai dari bulan
Juni 2020. Alasan peneliti memilih Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Makassar I sebagai tempat penelitian adalah karena peneliti ingin
21
21
mengetahui bagaimana mekanisme kinerja pencairan dana di kantor
tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah
ditetapkan atau sebaliknya. Peneliti juga ingin mengetahui masalah apa
yang sering terjadi pada saat melakukan proses pencairan dana di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Adapun responden yang
akan menjadi narasumber dari penelitian ini yang memiliki pengetahuan
serta pemahaman mengenai mekanisme Kantor Pelayanan Pebendaharaan
Negara Makassar I adalah sebagai berikut :
1. Bapak Herry Setiawan selaku Kepala Seksi Pencairan Dana yang
bertugas untuk memberikan persetujuan tagihan apabila tagihan
telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
2. Bapak Bambang Hariyadi selaku Kepala Seksi MSKI dan pejabat
pengganti sementara kepala seksi bank yang bertugas melakukan
penyelesaian transaksi pencairan dana dan melakukan persetujuan
proses pembayaran pada SPAN.
3. Bapak Ridho Sefrial Syahrul selaku staff pencairan dana yang
bertugas di bagian validasi SPM di KPPN.
4. Bapak Zakaria selaku staf bank yang bertugas membuat permintaan
proses pembayaran (payment process request) pada SPAN sesuai
kelompok bayar pada daftar tagihan disetujuhi per tanggal jatuh
tempo per bank.
22
5. Bapak Muhammad Fajrin selaku staf MSKI yang bertugas sebagai
customer service sekaligus duta transformasi kelembagaan di
KPPN Makassar I yang akan membantu satuan kerja jika terjadi
masalah pada saat melakukan proses pencairan dana anggaran.
6. Bapak Raden selaku staf pencairan dan yang bertugas untuk
memproses SPM yang masuk dari satuan kerja.
7. Bapak Benny Kurnia selaku staf pencairan dana yang bertugas di
bagian validasi SPM di KPPN Makassar I.
8. Ibu Widya selaku staf bagian umum yang bertugas pada bagian
proses data.
D. Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi
kasus dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research)
dan penelitian pustaka (library research) sebagai berikut :
1) Penelitian lapangan (field research)
Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara
langsung pada satker Kementerian/Lembaga di wilayah pembayaran
KPPN Makassar 1 melalui :
a. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab
langsung yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan pertanyaan yang sebagian besar terbuka, dengan
sebuah panduan wawancara yang memuat pertanyaan yang
terinspirasi dari penelitian terdahulu, dengan adanya pertanyaan
23
tersebut, akan memungkinkan informan untuk mendiskusikan
masalah-masalah yang dihadapi dalam mekanisme kinerja
pencairan dana anggaran.
b. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks
karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.
Observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan data dari
kegiatan KPPN Makassar I.
2) Penelitian Pustaka (library Research)
Peneliti mengumpulkan data teoritis dengan cara menelaah
berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan
dengan penyerapan anggaran belanja satker. Sebagai data
penunjang juga diperoleh informasi dari internet dan catatan
perkuliahaan.
E. Instrument Penelitian
Dalam penelitian dengan metode kualitatif, instrument utama yang
membantu penelitian ini adalah peneliti itu sendiri karena peneliti akan
melakukan wawancara, observasi, serta mengumpulkan dokumen yang
berkaitan dengan mekanisme kinerja pencairan dana anggaran di KPPN
Makassar I. Instrumen pendukung lainnya adalah berupa alat perekam yang
akan digunakan peneliti pada saat melakukan wawancara kepada
responden yang sesuai yang bisa membantu peneliti memberikan informasi
terkait dengan penelitian ini.
24
F. Teknik Analisis
Teknik analisis adalah mengemukakan tahapan-tahapan di dalam
menganalisis data penelitian. Menurut Moleong, proses analisis data
kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai
sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan
lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.
Setelah ditelah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan
satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data ( Siyoto dan
Sodik, 2015:122). Adapun langkah–langkah dalam teknik analisis adalah
sebagai berikut :
1. Reduksi data
Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk
menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di
lapangan.
2. Penyajian data,
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini,
peneliti melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif,
tabel dan gambar. Penyajian data tidak terlepas dari tujuan penelitian
untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat
proses pencairan dana anggaran.
25
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis
data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data
yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data.
26
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
1. SEJARAH KPPN MAKASSAR 1
KPPN Makassar I terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 5 Kota
Makassar dahulu merupakan bangunan milik Pemerintah Belanda.
Bangunan tersebut awalnya adalah Kantor Pajak Tanah yang kemudian
difungsikan sebagai Kantor Inspeksi dan Penyelidikan Pajak (Landrete).
Sebagai salah satu bangunan yang didirikan pada tahun 1940,
Bangunan yang sekarang diperuntukkan sebagai Kantor KPPN
Makassar I ini tercatat sebagai salah satu cagar budaya dengan nomor
register 379 sebagai instansi vertikal lingkup Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.
KPPN Makassar I adalah peleburan dari dua kantor yaitu Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Ujung pandang I dan KPKN
Ujung pandang II. Dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, KPKN Makassar dipecah menjadi
KPKN Makassar I dan KPKN Makassar II. Dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 214/KMK.01/2005 nomenklatur
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar I diubah
menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I
sebagai perwujudan reformasi manajemen keuangan di Indonesia guna
menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan penajaman
27
fungsi selaku Bendahara Umum Negara dan pelayanan kepada satuan
kerja. Pada saat itu KPPN MAKASSAR I Makassar I dipimpin oleh Drs.
Waluyo Djatiwiyono (2001 - 2004), kemudian Drs. Moh.Hasan, MM.
(2004 - 2006), Drs. A.E.S. Tala (2006 - 2008), Patata SE, MM. (2008 -
2009), Dra. Marni Misnur, MM. (2009 - 2010), I. Nengah Gradug (2010 -
2012), Bambang Hartono (2013 - 2015) dan Amin Zuhri (2015 - 2018),
Saor Silitonga (2018 - sampai sekarang) KPPN Makassar I termasuk
salah satu dari 17 KPPN yang ditetapkan dengan surat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3394/PB/2015 tanggal 24 April
2015 sebagai KPPN yang harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:20018 dan sertifikat ISO tersebut diraih pada tanggal 11
November 2015 dengan nomor FS 643090.
2. Visi Misi KPPN Makassar 1
Visi KPPN Makassar I “Menjadi Pengelolaan Perbendaharaan
Negara Yang Unggul Di Tingkat Dunia”.
3. Misi KPPN Makassar 1 :
a. Mewujudkan Pengelolaan kas yang pruden, efisien dan optimal.
b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efisien
dan akuntabel.
c. Mewujudkan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel,
transparan, dan tepat waktu.
d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang
handal, professional, dan modern.
Dalam mewujudkan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut,
terdapat 11 sasaran strategis antara lain sebagai berikut :
28
a. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan fungsi
pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal adalah pengelolaan
perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel
dengan indikator kinerjanya.
b. Sasaran strategis yang ingin diwujudkan untuk mewujudkan tujuan
kepuasan pelanggan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan
yang tinggi dengan indikator kinerjanya yaitu indeks kepuasan satker
terhadap layanan KPPN.
c. Sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan
akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat
waktu dan akurat adalah kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
dengan indikator kinerjanya yaitu indeks kepatuhan pengguna
layanan.
d. Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan
pelayanan prima adalah Pelayanan Prima dengan indikator
kinerjanya yaitu persentase SPM satker yang diproses menjadi
SP2D.
e. Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan
pengelolaan kas yang efektif dan efisien adalah penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran negara yang handal dan akurat dengan
indikator kinerjanya : Persentase tingkat akurasi dan ketepatan waktu
laporan kas posisi dan persentase retur SP2D.
f. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
pengelola keuangan satuan kerja yang memiliki kompetensi untuk
menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan adalah
29
manajemen satker yang berkesinambungan dengan indikator
kinerjanya yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.
g. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
umpan balik penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan
sesuai best practices adalah optimalisasi monitoring dan evaluasi
dengan indikator kinerjanya : Persentase penyampaian LPJ
Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara
secara andal dan tepat waktu dan Deviasi antara rencana dan
penarikan dana satker yang akurat.
h. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas adalah
SDM yang profesional dan berintegritas dengan indikator kinerjanya
yaitu : persentase pegawai KPPN yang mendapatkan nilai hard
competency baik dan persentase kepatuhan pegawai terhadap kode
etik dan disiplin pegawai.
i. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
organisasi sehat yang berkinerja tinggi adalah organisasi sehat yang
berkinerja tinggi dengan indikator kinerjanya yaitu : Nilai hasil
evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern dan Nilai
kualitas pengelolaan kinerja.
j. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi,
terotomasi dan mudah diterapkan adalah pengelolaan sarana dan
prasarana dengan indikator kinerjanya yaitu persentase barang milik
negara dengan kondisi baik.
30
k. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
pelaksanaan anggaran KPPN yang hemat, efisien, dan tidak mewah
dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan
dalam DIPA adalah pengelolaan anggaran yang optimal dengan
indikator kinerjanya yaitu persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja KPPN.
4. TUGAS DAN FUNGSI KPPN MAKASSAR 1
KPPN Makassar I mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
perbendaharaan dan bendahara umum, melakukan penyaluran
pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama
Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara).
c. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan dana yang telah
disalurkan.
e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan
dari kas Negara.
f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang dan penyusunan laporan
keuanganan, pendapatan dan belanja Negara.
31
5. STRUKTUR ORGANISASI KPPN MAKASSAR I
Gambar 2.2 Struktur Organisasi
KEPALA KANTOR
Saor Silitongan
KASI UMUM
Wawan Setiawan
PELAKSANA
Arja Laluku
Sidah Said
Zakariah
Sariah Sapara
Nurhayati
Muhammad Kadr
Andi Adiyudawasyah
A.M Ridzal Mappamiri
Beny Kurnia
Ridho Sefrial S
Megawati
Riang
Fauziah
Megawati
Riang
Fauziah
KASI BANK
Plt. Bambang
Hariyadi
KASI
PENCAIRAN
DANA
Herry Setiawan
PELAKSANA
KASI MSKI
Bambang
Hariyadi
PELAKSANA
Zaenab Ridowati
A. Yushari
Amran Sakiran
Muh.. Fajri N
Dwn Surayadi S
Hikamah Lestari
Kaharuddin
KASI VERA
Kasransyah Taha
PELAKSANA
Asviah
Gilang M
PELAKSANA
Lukaman
Arlina
Ridwan R
Rusli D
Jaelani S
Andi Dwi MN
Widya N. S
Ira Istiqamah
32
Struktur organisasi KPPN Makassar I sebagai berikut :
a. Kepala Kantor
Kepala kantor mempunyai tugas melakukan pengawasan
atas semua aspek laporan dan memelihara kerja sama yang baik
dengan instansi terkait, melakukan penyuluhan dan membina
karyawan yang ada di wilayah KPPN Makasar I serta melakukan
peningkatan pelayanan.
b. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan
organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan.
Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melakukan penyusunan bahan
masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja
(LAKIN), melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga,
melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi
budaya organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan
layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
c. Seksi Pencairan Dana
Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian
resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan
Layanan Umum (BLU), Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi,
melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier),
33
belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah
langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring dan
evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.
d. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai
tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan
perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Pembedaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) dan sistem Aplikasi Tingkat Instansi
(SAKTI), asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal,
melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan
pengguna layanan (customer ralationship management), melakukan
pelaksanaan tugas Pembina Pengelolah Perbendaharaan (treasury
management representative),pengelolaan layanan perbendaharaan
dan rencana penarikan dana.
Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan
risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan
rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi penyelenggaraan
manajemen mutu layanan, fasilitas sertifikasi bendahara, fasilitas
pemerintah daerah dan kerja sama pihak dengan lainnya monitoring
penerimaan dana transfer, koordinasi pemberian keterangan Seksi
atau ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah
Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/
WBBM).
34
e. Seksi Bank
Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian
transaksi pencairan dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (cashmanagement),
penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening pemerintah,
penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian
permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan
koreksi data transaksi penerimaan. Fungsi layanan bantuan
(helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan evaluasi bank atau
pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber dan analisis data
penerimaan pihak ketiga, pembillaan dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), supervisi
implementasi sistem pegelolaan kas (cash management system)
pada rekening bendahara, serta monitoring dan evaluasi kredit
program.
f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan
verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan
keuangan, penyusunan laporan keuangan Kuasa Bendahara Umum
Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum
Negara (UAKBUN) Daerah pelaporan realisasi dan analisis
kinerja anggaran, pembinaan pertanggung jawaban bendahara,
rekonsiliasi data rekening pemerintah, penyusunan laporan saldo
rekening pemerintah, pencatatan pengesahan hibah langsung
35
dalam bentuk barang, serta penerbitan dokumen pengembalian
penerimaan.
B. Hasil Penelitian
1. Satuan Kerja KPPN Makassar 1
Satuan kerja merupakan kuasa pengguna anggaran ataupun
kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit
lembaga atau organisasi pada Kementrian Negara yang
melaksanakan beberapa kegiatan dari program kerja organisasi
tersebut. Saat ini KPPN Makassar I telah menangani 148 satuan
kerja yang akan melakukan pencairan dana di wilayah pembayaran
KPPN Makassar I. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan
Ridho Sefrial Syahril :
“Saat ini KPPN Makassar I menaungi 148 Satker”
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan
tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini KPPN Makassar I telah
menaungi 148 satuan kerja. Selanjutnya dengan penjelasan serupa
terkait untuk mengetahui jumlah satuan kerja yang dinaungi KPPN
Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak
Muhammad Fajrin :
“Saat ini, jumlah satuan kerja wilayah pembayaran KPPN
Makassar I adalah sebanyak 148 Satker”
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan
tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 148 satuan kerja yang
menjadi naungan KPPN Makassar I.
36
2. Mekanisme Pencairan Dana Anggran
KPPN Makassar I sebagai salah satu Lembaga yang
dipercaya untuk mengelolah keuangan negara, KPPN juga sebagai
pelaksana pencairan dana APBN yang harus menjamin pelayanan
yang cepat,transparan, akurat, tanpa punggutan biaya dan tepat
waktu. Peranan KPPN yang begitu penting dalam proses pencairan
dana anggaran membuat KPPN Makassar I harus membuat dan
menerapkan mekanisme pencairan dana anggaran yang baik dan
efisien. Dalam Penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi
terhadap pejabat atau pegawai KPPN 1 Makassar yang terlibat dalam
mekanisme kinerja pencairan dana anggaran yang terjadi di KPPN
Makassar.
Untuk mengetahui mekanisme pencairan dana anggaran
dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Ridho Sefrial
Syahrul sebagai berikut:
“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012, satuan kerja menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke KPPN c.q. Seksi Pencairan Dana, kemudian petugas Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, validasi dan persetujuan atas SPM, selanjutnya petugas Seksi Bank menerbitkan SP2D yang akan dicairkan pada Bank Operasional.”
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan
tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana
anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
190/PMK/05./2012 yaitu mekanisme pencairan dana dimulai dari
satuan kerja yang menyampaikan SPM ke KPPN yang selanjutnya
akan diproses di bagian seksi pencairan dana,seksi MSKI dan seksi
37
bank. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk
mengetahui mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dapat
dilihat dari hasil wawancara Muhammad Fajrin:
“Mekanisme kinerja pencairan dana di KPPN Makassar I berdasarkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN.”
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut
dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana anggaran telah
diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-
287/PB/2015 Tentang SOP KPPN.Selanjutnya dengan penjelasan
serupa terkait untuk mengetahui mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara bapak A.Yushari:
“Satuan kerja mengajukan tagihan negara berupa Surat Perintah
Membayar (SPM) ke KPPN. Dan proses internal pada KPPN adalah setelah melalui pemeriksaan/uji formal, Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi seksi Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).”
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut
dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana dimulai dari
satuan kerja yang mengajukan tagihan yang berupa SPM ke KPPN
Makassar I yang selanjutnya akan diproses dan di uji ke validasian
SPM tersebut sehingga SP2D dapat diterbitkan oleh KPPN Makassar
I melalui bagian seksi bank. Selanjutnya dengan penjelasan serupa
terkait untuk mengetahui mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara ibu Widya Nova
Syamsita :
“mekanisme pencairan dana menurut saya cukup bagus, tertib, dan sesuai SOP.”
38
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut
dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I sudah cukup bagus,tertib dan sesuai dengan SOP.
Mekanisme pencairan dana yang baik dapat dilihat dari hasil kinerja
KPPN dalam melaksanakan pencairan dana.
3. Alur Pencairan Dana Anggaran
Dalam pelaksanaan pencairan dana satuan kerja, KPPN
Makassar I telah membuat alur pencairan dana mulai dari penyampaian
SPM yang dibawa oleh satuan kerja sampai penerbitan SP2D oleh KPPN
Makassar I. Saat ini ada dua alur pencairan dana di KPPN yaitu alur
normal dan alur Covid-19,untuk mengetahui bagaimana alur dari
pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I dapat dilihat dari hasil
wawancara dengan bapak Benny Kurnia Ardhi :
a. Penyampaian SPM ke KPPN: 1) Alur normal: satuan kerja datang langsung ke KPPN untuk
menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke loket/ Front Office (FO) bagian seksi penciran dana.
2) Masa Covid: Satuan kerja menyampaikan SPM secara online melalui aplikasi ESPM.
b. Seksi Pencairan Dana 1) Petugas konversi mereviu/menguji dan melakukan konversi SPM 2) Petugas validasi menguji dan memvalidasi SPM
3) Petugas Reviu (MO Seksi PD) mereviu SPM dan meneruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana
4) Kepala Seksi Pencairan Dana mereviu dan menyetujui/mengembalikan SPM
c. Seksi Bank 1) Pelaksana Seksi Bank Mereviu kelompok bayar dan melakukan
PPR. 2) Kepala Seksi Bank Bank Mereviu kelompok bayar dan
menerbitkan SP2D.
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut
dapat disimpulkan bahwa alur pencairan dana anggaran di KPPN
Makassar I pada saat sebelum covid dan masa Covid-19 terdapat
39
perbedaan penyampaian SPM.Pada saat sebelum Covid-19 SPM
disampaikan ke KPPN secara langsung oleh satuan kerja sedangkan
pada saat Covid-19 SPM disampaikan melalui aplikasi E-SPM.
Selanjutnya SPM akan diproses oleh seksi pencairan dana dan seksi
bank hingga terbit SP2D. Selanjutnya dengan penjelasan serupa
terkait untuk mengetahui alur pencairan dana anggaran dapat dilihat
dari hasil wawancara dengan bapak Ridho Sefrial Syahrul:
Seksi Pencairan Dana
Satuan Kerja Seksi Bank
Sumber:KPPN Makassar I
Gambar 2.3 Alur Pencairan
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut
dapat disimpulkan bahwa alur pencairan dana pada saat Covid-19 satuan
kerja tidak lagi datang ke kantor untuk menyampaikan SPM dan
lampirannya, akan tetapi satuan kerja mengirim SPM dan lampirannya
melalui aplikasi e-SPM, setelah SPM diterima oleh KPPN Makassar I, SPM
tersebut diproses di bagian seksi pencairan dana dan seksi bank.
Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait alur pencairan dana
1. ADK SPM
2. Lampiran SPM
3. Diunggah melalui
portal e-spm
.kemenkue.go.id.
Mulai pukul 08.00-
17.00
1. Petugas Konversi
- Mengunduh ADK SPM
dan Lampiran dari e-SPM
- Menguji dan
mengkonversi
2. Petugas Validasi
- Mengunduh data dari FTP
- Menguji dan memvalidasi
SPM
3. Petugas Revisi
- Mereviu SPM
- Meneruskan ke Kasi
Pencairan
Dana
4. Kepala Seksi Pencairan Dana
- Mereviu SPM
- Menyetujui,
mengembalikan SPM
1. Petugas Seksi
Bank
- Mereviu
kelompok
- Melakukan PPR
2. Kepala Seksi Bank
- Mereviu
kelompok bayar
- Menyetujui dan
menerbitkan
SP2D
40
anggaran di KPPN Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara
Muhammad Fajrin:
“Alurnya proses pencairan dana di tiap KPPN mengacu pada peraturan
Menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 dan 178/PMK.05/2018”
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan
bahwa alur dari mekanisme pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I
berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
dan 178/PMK.05/2018. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk
mengetahui bagaimana alur pencairan dana dapat dilihat dari hasil
wawancara dengan bapak Andi Yushari :
“Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM melalui Front Office penerimaan SPM pada KPPN atau melalui portal ESPM.Dan secara singkat, setelah SPM tersebut melalui proses pemeriksaan/uji formal, maka seksi Pencairan Dana segera menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi seksi Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh proses menggunakan teknologi informasi berupa sistem yang disebut SPAN. Sehingga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan mekanisme pencairan dana.Setelah terbit SP2D, maka secara otomatis sejumlah dana APBN yang berasal dari rekening Kas Umum Negara yang berada pada Bank Indonesia (BI) akan terkirim ke rekening penerima. Pada tahapan ini, proses pencairan dana telah selesai.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat
disimpulkan bahwa SPM yang disampaikan beserta dokumen pendukung
dan ADK pendukung yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM akan
diterbitkan PPR sebagai dasar seksi bank menerbitkan SP2D. KPPN
Makassar I menggunakan aplikasi SPAN,setelah SP2D diterbitkan maka
secara otomatis sejumlah dana APBN yang berasal dari rekening Kas
Umum Negara yang berada pada Bank Indonesia (BI) akan terkirim ke
rekening pengguna anggaran.
4. Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Mekanisme Pencairan
Dana Anggaran
41
Dalam menjalankan proses pencairan dana anggaran KPPN
Makassar I mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat
jalannya mekanisme pencairan dana anggaran antara lain masalah
jaringan, sumber daya manusia satuan kerja dan lokasi antara KPPN
Makassar I dengan kantor satuan kerja. Untuk mengetahui apa saja
kendala yang dihadapi KPPN dapat dilihat melalui hasil wawancara
dengan bapak Ridho Sefrial Syahrul :
“Ada dua faktor yang menjadi kendala dalam mekanisme pencairan dana anggaran yaitu:
a. Internal Jaringan saat ini semua aplikasi yang digunakan berbasis internet jadi sangat bergantung dengan kondisi jaringan internet. Walaupun selama ini cenderung stabil.
b. Eksternal 1) Sumber Daya Manusia Satker
Perkembangan yang dinamis atas pelaksanaan pencairan dana dan berbasis teknologi, mengharuskan petugas satker harus mengikuti update tersebut, sehingga masih terdapat beberapa satker yang sering mengalami masalah dengan aplikasi. Pergantian petugas atau pejabat perbendaharaan yang tidak dibekali pengetahuan tentang pencairan dana dan juga kurangnya regenerasi petugas serta tidak adanya transfer pengetahuan menjadi permasalahan yang sering dialami satker hingga saat ini.
2) Lokasi Kantor Jarak kantor dari satker ke KPPN juga menjadi sedikit kendala
dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) maupun jika terdapat kesalahan dokumen yang kurang lengkap. Tetapi saat ini dalam masa pandemi, satker sementara tidak lagi menyampaikan langsung tetapi secara daring melalui portal yang telah disediakan oleh KPPN Makassar I. “
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat
disimpulkan bahwa rata-rata yang menjadi faktor penghambat mekanisme
kinerja pencairan dana anggaran disebabkan karena adanya dua faktor yaitu
faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari jaringan sedangkan
faktor eksternal terdiri dari sumber daya manusia satuan kerja dan lokasi
kantor.
42
Selanjutnya dengan penjelasan serupa untuk mengetahui kendala apa
saja yang menjadi penghambat proses pencairan dana anggaran dapat
dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Den Suryadi Salama:
“Menurut teori Henry Fayol seorang ahli dari teori manajemen dan administrasi pada tahun 1841 sampai 1952. Beliau membagi prinsip manajemen ke dalam 14 prinsip dasar yang dituangkan olehnya ke dalam sebuah buku yang berjudul “Administration Industrielle et General.” Salah satunya permasalahan organisasi. Pada KPPN Makassar I kendala/permasalahan yang sering dihadapi :
a. Tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar yang telah ditetapkan seperti PC Unit, printer yang berkualitias dan masing-masin 1 PU satu printer, mesin fotocopy yang memadai, dsb.
b. Penyamaan persepsi Masih adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan secara segera dan tidak menghambat pelaksanaan tugas. Sebagai contoh adanya persepsi “let’s manager manage” yang
c. Rentang kendali yang cukup besar Dengan rentang kendali yang cukup besar sudah tentu koordinasi antar kantor unit yang lain mejadi tantanga sendiri, dimana seringkali adanya ego sektoral dan kebijakan yang kurang dipahami masing-masing unit di KPPN Makassar I”.
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam sebuah organisasi adalah
tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana seperti andanya
keterbatasan sarana dan prasarana kantor, sehingga membuat pekerjaan
menjadi kurang maksimal selain itu adalah masih adanya perbedaan persepsi
antar pegawai sehingga menimbulkan ketidaksamaan pendapat. Selanjutnya
dengan penjelasan serupa untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi
penghambat proses pencairan dana anggaran dapat dilihat dari hasil
wawancara dengan ibu Widya N Syamita:
“Koreksi dan retur. Koreksi adalah kesalahan akun/uraian pada saat pengajuan SPM sehingga harus diralat. Sedangkan retur adalah kesalahan penerima pembayaran. Hal ini karena kesalahan nama, nomor rekening, atau rekening tidak aktif.”
43
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pencairan dana anggaran
adalah masalah retur dan koreksi. Retur merupakan kesalahan dari SP2D yang
tertolak karena kesalahan dalam pembuatan SPM,sehingga satuan kerja harus
meralat SPM yang dibuat. Kesalahan dalam SPM biasanya terjadi karena
kurangya ketelitian satuan kerja dalam menulis dan menginput data.
5. Dampak Yang Terjadi Jika Terjadi Kendala Pada Saat Pencairan Dana
Mekanisme pencairan dana merupakan suatu hal yang perlu
diperhatikan dalam mencairkan dana anggaran sehingga pada saat proses
pencairan dana anggaran terjadi anggaran yang akan dicairkan bisa cair pada
waktu yang telah ditetapkan. Jika pada saat proses pencairan dana mengalami
kendala hal ini akan menimbulkan dampak terhadap pencairan dana sehingga
dana anggaran yang seharunya bisa tercairkan menjadi terhambat dan
menghasilkan retur SP2D. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi jika
terdapat kendala dalam proses pencairan dana dapat dilihat dari hasil
wawancara dengan bapak Zakariah:
“Dampak yang terjadi adalah pagu dana yang ada di satuan kerja tidak terserap
atau tidak terealisasi menyebabkan rendahnya belanja Negara.”
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa akibat dari kedala yang terjadi pada saat pencairan
dana anggaran adalah tidak terealisasinya anggaran belanja Negara yang telah
ditetapkan sebelumnya sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan
penyerapan dana anggaran. Selajutnya dengan penjelasan serupa terkait
dampak yang terjadi akibat adanya kendala pada saat proses pencairan dana
anggaran dapat dilihat dari hasil wawancara Muhammad Fajrin:
“Terganggunya proses pencairan dana (penerbitan SP2D) yang menyebabkan
dana ke satker tertunda dan menambah kerjaan lagi karena proses pengecekan
44
awal SPM tetap dilakukan jika SPM yang dikembalikan atau ditolak di ajukan Kembali ke KPPN”
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa dampak akibat adanya kendala pada saat proses pencairan dana
anggaran adalah tertundanya pencairan dana anggaran ke satuan kerja yang
diakibatkan terjadinya retur SP2D serta menambah pekerjaan bagi KPPN
Makassar I untuk memproses ulang SPM yang diajukan oleh satuan kerja. SP2D
yang akan dicairkan oleh KPPN akan tertolak secara otomatis jika terdapat
kesalahan pada saat penginputan data dari SPM yang dibawa oleh satuan kerja.
Selajutnya dengan penjelasan serupa terkait dampak yang terjadi akibat
adanya kendala pada saat proses pencairan dana anggaran dapat dilihat dari
hasil wawancara bapak Ridho Sefrial Syahrul:
“Penyerapan anggaran menjadi terhambat, pelaksanaan tupoksi satker menjadi terhambat dan pelaksanaan pembangunan dapat terhenti.”
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa kendala pada saat proses pencairan dana anggran dapat mengakibatkan
terhambatnya penyerapan anggaran belanja Negara, dapat menghambat
jalannya pembangunan Negara sehingga pembangunan Negara menjadi
terhenti dan tidak terealisasi karena harus menunggu dana anggaran itu
dicairkan, selain itu dampak yang terjadi adalah pelaksaan tugas pokok fungsi
satuan kerja menjadi terhambat.
6. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Terjadi Pada Saat Pencairan Dana
Dalam mengatasi kendala yang terjadi di KPPN Makassar I terkait
mekanisme pencairan dana anggaran, KPPN Makassar I membuat solusi agar
kendala yang terjadi bisa teratasi, diantaranya KPPN telah melakukan
konfirmasi terhadap PT.Telkom terkait jaringan yang bermasalah, KPPN juga
telah melakukan sosialisasi terhadap satuan kerja mengenai tata mekanisme
45
pencairan dana dan memberikan informasi terupdate kepada satuan kerja jika
ada prosedur ataupun hal-hal baru yang muncul terkait pencairan dana.
Untuk mengetahui solusi apa saja yang diberikan KPPN Makassar I
dalam mengatasi kendala yang terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara bapak
Den Suryadi Salama:
“Untuk mewujudkan pelaksanan pencairan dana yang prudent dan lebih berkualitas dalam mengatasi hambatan dilakukan sebagai berikut :
a. Modernisasi dan monitoring mekanisme pencairan dana dengan membuat inovasi 25 menit jaki’ antri dari semula 1 jam sesuai standar layanan.
b. Penguatan fungsi, peningkatan kualitas layanan dan mengintegrasikan mekanisme pencairan dana.”
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa KPPN Makassar I telah membuat solusi terhadap permasalahan yang
terjadi terkait mekanisme pencairan dana anggaran antara lain dengan
memberikan pelayan yang lebih cepat dari sebelumnya yang pada awalnya
satuan kerja harus menunggu 1 jam untuk dapat dilayani tapi saat ini KKPN telah
membuat aturan baru dengan mengubah waktu antri satuan kerja yang semula 1
jam menjadi 25 menit, selain itu KPPN telah memberikan monitoring secara
mendalam kepada satuan kerja terkait mekanisme pencairan dana. Selanjutnya
dengan penjelasan serupa untuk mengetahui solusi yang telah diberikan KPPN
Makassar I dalam mengatasi kendala yang terjadi dapat dilihat dari hasil
wawancara ibu Widya Syamita:
“Ada mekanisme khusus untuk satker yang sering retur berupa pembinaan khusus dari seksi MSKI. Selain itu, satker diwajibkan mencantumkan pernyataan bank untuk memastikan tidak terdapat kesalahan berulang. Untuk penerima baru, satker terlebih dahulu memeriksakan berkas ke loket seksi bank agar seksi pencairan dana dapat memproses tanpa kesalahan.”
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa KPPN Makassar I telah membuat solusi terhadap permasalahan yang
terjadi terkait mekanisme pencairan dana anggaran yaitu dengan adanya
46
mekanisme khusus untuk satuan kerja yang sering mengalami retur SP2D
dengan memberikan monitoring kepada satuan kerja yang sering melakukan
kesalahan agar satuan kerja tidak mengulangi lagi kejadian yang serupa. Selain
itu bagi satuan kerja yang masih baru KPPN Makassar I telah memberikan
himbauan agar melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu di seksi bank agar
pada saat penginputan SPM di seksi pencairan dana tidak lagi terdapat
kesalahan yang bisa menimbulkan banyak kerugian baik dari pihak satuan kerja
maupun KPPN Makassar I. Selanjutnya dengan penjelasan serupa untuk
mengetahui solusi yang telah diberikan KPPN Makassar I dalam mengatasi
kendala yang terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara bapak Muhammad Fajrin:
a. Menghubungi kantor pusat secara langsung atau melalui HAI DJPb untuk mendapatkan kepastian gangguan jaringan SPAN sehingga kami dapat mengetahui kapan dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan saat itu;
b. Menolak/mengembalikan SPM dan meminta agar melengkapi datanya; c. Menolak/mengembalikan SPM dan meminta agar segera melakukan
perbaikan aplikasi.
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa KPPN Makassar I telah membuat solusi terhadap kendala yang terjadi
terkait mekanisme pencairan dana anggaran yaitu dengan berkomunikasi
langsung dengan kantor pusat untuk berkonsultasi mengenai kepastian
gangguan jaringan SPAN sehingga KPPN bisa melakukan tindakan untuk
mengatasi masalah ganguan jaringan SPAN, selain itu KPPN akan memeriksa
SPM yang dibawa oleh satuan kerja secara teliti sehingga jika ditemukan
ketidaksesuaian data maupun berkas yang kurang lengkap, KPPN akan
mengembalikan SPM ke satuan kerja untuk diperbaiki dan dilengkapi.
47
7. Tanggapan Satuan Kerja Mengenai Mekanisme Pencairan Dana di KPPN
Makassar I
Pelaksanaan mekanisme pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I
mendapatkan respon yang baik dari satuan kerja. KPPN Makassar I dalam
melakukan mekanisme pencairan dan selalu memberikan pelayanan yang
terbaik kepada satuan kerja sehingga satuan kerja merasa puas terhadap
pelayanan KPPN Makassar I. KPPN dalam menjalankan tugasnya untuk
memproses pencairan dana selalu memberikan monitoring dan penjelasan
secara detail kepada satuan kerja baik secara online maupun secara tatap muka.
KPPN Makassar I juga memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang
terjadi. Untuk mengetahui bagaimana respon satuan kerja terkait mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I dapat dilihat dari hasil wawancara dengan
bapak Ridzal:
“Satuan Kerja Mengapresiasi sangat baik terhadap mekanisme pencairan dana
yang telah ditetapkan KPPN karena adanya inovasi-inovasi baru dalam layanan.”
Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa satuan
kerja sangat mengapresiasi dengan baik terhadap mekanisme pencairan dana
yang telah ditetapkan oleh pihak KPPN Makassar I karena adanya inovasi-
inovasi baru dalam pelayanannya ke satuan kerja. Menampilkan inovasi–inovasi
yang baru ke satuan kerja dapat membantu satuan kerja yang saat ini masih
mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pencairan dana.
Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait respon satuan kerja
mengenai mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dapat dilihat dari
hasil wawancara bapak Zakariah:
“Satuan kerja mempunyai respon yang sangat baik terhadap kinerja dan
pelayanan yang ada di KPPN Makassar I, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya hasil survey kepuasan yang diraih oleh KPPN Makassar I. “
48
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa mekanime pencairan dana di KPPN Makassar I sudah berjalan dengan
baik, satuan kerja merasa puas terhadap pelayanan dan kinerja KPPN Makassar
I yang dalam hal ini dapat dibuktikan melalui hasil survei kepuasan yang diraih
KPPN Makassar I. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait respon satuan
kerja mengenai mekanisme pencairan dana di KPPN Makassar I dapat dilihat
dari hasil wawancara Ibu Widya Syamita:
“Respon satuan kerja baik dan cukup kooperatif, apalagi satker aktif berkonsultasi dengan narahubung dan TMR. Setiap satker juga diwakili oleh seorang LO untuk menerima informasi tentang layanan KPPN Makassar I.”
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa KPPN Makassar I mendapatkan respon yang baik terkait kinerja dan
pelayanan pencairan dana ke satuan kerja, selain pelayanan dan kinerja KPPN
yang baik satuan kerja juga merasa puas karena satuan kerja dapat konsultasi
langsung ke KPPN Makassar I melalui TMR maupun narahubung jika satuan
kerja kurang memahami bagaimana mekanisme pencairan dana anggaran di
KPPN Makassar I.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPPN Makassar I melalui
wawancara dengan informan, maka dapat dinyatakan bahwa KPPN Makassar I
saat ini menaungi 149 satuan kerja, dimana satuan kerja inilah yang nantinya
akan menjadi tangung jawab KPPN pada saat proses pencairana dana. KPPN
dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, KPPN memiliki tugas antara lain
melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas Negara dalam rangka
pengendalian pelaksanaan anggaran serta melakukan pembayaran tagihan
kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran. Adapun mekanisme
kinerja pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I telah sesuai dengan
49
Standar Operating Prosedure (SOP) dengan membagi pekerjaan sesuai
fungsinya yaitu front office, middle office, dan back office yang didkukung oleh
penyesuaian layout kantor untuk menunjang pemisahan tugas antar bagian,hal
ini dapat dilihat dari gambar alur mekanisme pencairan dana sebagai berikut :
Alur Mekanisme Pencairan Dana Anggaran di KPPN Makassar I
Bendahara Satker
Pihak ke-3 bank operasional pusat
Gambar 3.4 Alur Pencairan Dana
KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan
pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nama KPA. Sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012, satuan kerja
menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke KPPN. Seksi Pencairan
FO VALIDASI
MO PDMS MO SEKSI
BANK
KASI BANK KASI PDMS
Petugas pengantar
SPM Satker Mesin antrian Pengujian dan
konversi
Prngujian dan
validasi
Fo
konversi
Review
SPM dan
approval
Review paygroup,cetak daftar
tagihan dan membuat PPR
50
Dana, kemudian petugas Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian, validasi
dan persetujuan atas SPM, selanjutnya petugas Seksi Bank menerbitkan SP2D
yang akan dicairkan pada Bank Operasional. Sebelum menerbitkan SP2D KPPN
Makassar I melakukan beberapa pengujian terhadap SPM yang telah dibawa
oleh satuan kerja agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan
keterlambatan pencairan dana anggaran, pengujian yang dilakukan KPPN
Makassar I antara lain :
1. Pengujian Substantif dilakukan untuk:
a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam SPM.
b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan atau bagian
kegiatan dalam DIPA yang ditunjuk SPM tersebut.
c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan
kontrak atau SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif
Pejalanan Dinas).
d. Menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) dari
kepala kantor atau satker yang ditunjuk mengenai tanggung
jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran.
e. Menguji faktur pajak beserta SSP-nya.
2. Pengujian formal dilakukan untuk :
a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM .
dengan spesimen tandatangan.
b. Memeriksa cara penulisan atau pengisian jumlah uang dalam
angka dan huruf.
51
c. Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh
terdapat cacat dalam penulisan.
d. Setelah dilakukan pengujian atas SPM yang dibawa satuan
kerja maka langkah selanjutnya adalah penerbitan SP2D
Adapun alur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
adalah seksi umum menerima SPM dan data pendukungnya dari satuan
kerja daerah dan mengagendakan SPM serta mencatat dalam Daftar
Pengawasan Penyelesaian SPM dan diteruskan ke bagian Seksi
perbendaharaan untuk ditindak lanjuti. Pada tahapan pengagendaan
merupakan prosedur awal yang sangat menentukan kelancaran proses
penerbitan SP2D. Kesalahan dalam pengagendaan akan berakibat pada
seksi lain akan menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilakukan proses
selanjutnya sehingga alur pekerjaan menjadi macet. Daftar Pengawasan
Penyelesaian SPM (DPP) ini merupakan daftar pengawasan sejauh mana
penyelesaian proses SP2D berlangsung dan berguna memantau apakah
masih terdapat atau tercecernya SPM yang belum diproses.
Dalam mekanisme pencairan dana anggaran di KPPN Makassar I
tentu saja ada masalah yang terjadi sehingga bisa menghambat jalannya
pencairan dana. Adapun hal yang dapat menghambat mekanisme pencairan
dana yaitu jaringan, SDM satuan kerja dan lokasi antara satuan kerja
dengan KPPN Makassar I yang cukup jauh. Jaringan merupakan salah satu
faktor yang sangat penting dalam keberhasilan proses pencairan dana
karena saat ini semua aplikasi yang digunakan berbasis internet jadi sangat
bergantung dengan kondisi jaringan internet. Kondisi jaringan yang tidak
52
stabil dapat membuat pekerjaan menjadi terkendala karena semua
bergantung pada sistem jaringan.
Dalam kondisi jaringan yang tidak stabil KPPN telah mengupayakan
cara untuk mengatasi masalah jaringan ini yaitu dengan cara berkoordinasi
dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta instansi
terkait seperti Telkom dalam hal jika terjadi gangguan jaringan. Selain
jaringan, SDM satker juga menjadi faktor penghambat pencairan dana
perkembangan yang dinamis atas pelaksanaan pencairan dana dan berbasis
teknologi, mengharuskan petugas satker harus mengikuti update,sehingga
masih terdapat beberapa satker yang sering mengalami masalah dengan
aplikasi.Pergantian petugas atau pejabat perbendaharaan yang tidak
dibekali pengetahuan tentang pencairan dana dan juga kurangnya
regenerasi petugas serta tidak adanya transfer pengetahuan menjadi
permasalahan yang sering dialami satker hingga saat ini.
Dalam mengatasi permasalahan yang ada mengenai SDM satker
KPPN telah rutin mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring,
maupun kunjungan ke satker untuk peningkatan kualitas SDM satker, tapi
saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom
karena kondisi pandemi Covid-19.
Dengan adanya kendala yang terjadi pada saat pencairan dana
anggaran hal ini dapat menimbulkan suatu dampak bagi KPPN Makassar I
dan satuan kerja. Adapun dampak yang akan dirasakan oleh satuan kerja
adalah terhambatnya pencairan dana anggaran sehingga hal dapat
mengakibatkan terhambatnya penyerapan dana anggaran, selain itu hal ini
juga dapat mengakibatkan suatu kegiatan tidak terealisasi dan
pembangunan menjadi terhenti maka dari itu KPPN sangat menghimbau
kepada satuan kerjanya agar lebih memperhatikan kembali data SPM yang
53
akan di berikan ke KPPN Makassar I. Selain itu KPPN juga mendapatkan
dampak dari adanya kendala pada saat pencairan dana yaitu KPPN
Makassar I harus mengulang kembali pemrosesan SPM, mulai dari
pengecekan validasi SPM sampai proses penerbitan SP2D kembali. Hal ini
jelasnya tentu akan merugikan kedua belah pihak karena mereka harus
menggurus kembali SPM yang bermasalah.
Banyaknya kendala yang dihadapi pada saat pencairan dana
anggaran membuat KPPN Makassar I harus memikirkan solusi untuk
mengatasi masalah tersebut, diantranya KPPN telah membuat beberapa
solusi yaitu dengan melakukan monitoring dan pengarah kepada satuan
kerja baik secara langsung maupun secara daring, KPPN juga telah
menyiapkan TMR bagi satuan kerja sehingga apabila satuan kerja masih
kurang mengerti mereka dapat menghubungi TMR KPPN untuk melakukan
konsultasi.
Selanjutnya KPPN Makassar I juga telah menghubungi PT. Telkom
untuk masalah perbaikan jaringan yang kadang kurang mendukung jalannya
mekanisme pencairan dana anggaran, KPPN juga telah berkomunikasi
langsung dengan kantor pusat untuk mengetahui kapan jaringan akan
mengalami gangguan sehingga KPPN bisa memberikan tindakan yang
diperlukan pada saat terjadi gangguan.
KPPN Makassar I juga telah membuat suatu sistem dan aturan yang
dapat mempermudah pelaksanaan mekanisme pencairan dana anggaran.
KPPN Makassar I telah mendapat respon yang baik dari satuan kerja terkait
layanan dan kinerja KPPN dalam pelaksanaan pencairan dana. Berdasarkan
hasil survei kepuasan satuan kerja sangat puas dengan kinerja KPPN,
54
satuan kerja juga memberikan aspirasi kepada KPPN Makassar.
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas
penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dela Dewi
Ayuningrum, 2009) yang menyatakan bahwa sistem dan prosedur pencairan
dana sudah sesuai dengan standar SOP dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ade Haris) penelitian ini
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena pada
penelitian Ade Haris mengatakan bahwa tingkat retur yang terjadi di KPPN
masih cukup tinggi sehingga dianggap tidak efektif sedangkan di KPPN
Makassar I tingkat retur sudah relatif rendah dan bisa teratasi atas solusi
yang diberikan KPPN Makassar I dalam menanggani pengembalian SPM.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Pelata Peluru) dimana
berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perkiraan
pencairan dana di KPPN Poso tidak berjalan dengan baik dilihat dari
perencanaan dan realisasi anggaran yang berada pada tingkat akurasi yang
rendah dan perkiraan penarikan dana yang tidak memberikan pengaruh
besar terhadap realisasi anggaran pada KPPN Poso. Selain itu penelitian ini
selaras dengan penelitian ( Fida Nurul Fathin) yang menunjukkan bahwa
mekanisme pencairan dana di KPPN Cirebon sudah sesuai dengan
peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012.
55
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah
diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme
pencairan dana anggaran memiliki peranan yang sangat penting karena
dasar KPPN menyelesaikan SPM sampai dengan menerbitkan SP2D tidak
lepas dari SOP tersebut. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Makassar I telah melakukan mekanisme kinerja pencairan dana anggaran
sesuai dengan SOP yang disusun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN, akan tetapi dalam
pelaksanan mekanisme pencairan dana anggaran masih terdapat kendala
seperti gangguan jaringan, jarak lokasi kantor antara satuan kerja dengan
KPPN Makassar I dan SDM satuan kerja yang dapat menghambat proses
pencairan dana.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran
sebagai pelengkap hasil penelitian sebagai berikut :
1. Diharapkan KPPN Makassar I lebih baik lagi dalam memberikan
pelayanan pencairan dana anggaran.
2. Diharapkan satuan kerja lebih memperhatikan lagi mengenai
mekanisme pencairan dana anggaran agar tidak lagi terjadi kesalahan
dalam pembuatan SPM.
55
56
3. Diharapkan KPPN Makassar I untuk meningkatkan monitoring kepada
satuan kerjanya agar satuan kerja lebih mengerti mengenai prosedur
pencairan dana.
DAFTAR PUSTAKA
Andrayani,Rovi.2014. Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Marga Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Sebelas Maret.
Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi.2016. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
Bosrowi, Sukidin.2002.Penelitian Kualitatif. Universitas Terbuka
Indra Bastian. 2013.Sistem Akuntansi Sektor Publik,edisi 3.Jakarta:Salemba Empat.
Krismiaji.2015. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Mahmudi.2016.Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN
Moenir, H.AS.2001.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.Bumi Aksara: Jakarta
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Munandar, Aries. 2015. Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. Kindai. Vol.11
Nafarin,M.2014. Penganggaran Perusahaan,Edisi ke 3.Salemba Empat:Jakart
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.2012. Jakarta:Kementrian Keuangan.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jakarta:Kementrian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK 05/ 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Romney,Marshal R dan Paul John Steinbart.2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
Siyoto,Sandu dan Ali Sodik.2015.Dasar Metologi Penelitian. Sendangtirto Sleman : Penerbit Literasi Media Publishing.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 1996. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Edisi kedua. Yogyakarta : BPFE.
Sedarmayanti.2011.Manajemen Sumber Daya Manusia,Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : PT.Refiks Aditama.
57
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17/2003 maupun PP 21/2004 Keuangan Negara.Jakarta:Kementrian Keuangan.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23 Tahun 1945 Amandemen IV tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
58
LAMPIRAN
61
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
KPPN Makassar I
Nama Responden :
Jabatan/Bidang pekerjaan :
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar
I ?
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam
pelaksanaan pencairan dana?
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana
yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN
Makassar I dari tahun ke tahun?
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
Kppn Makassar I
Nama Responden : Muhammad Fajri
Jabatan/Bidang pekerjaan : pelaksana
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar
I ?
Saat ini, jumlah satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Makassar I
adalah sebanyak 148 Satker.
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?
Mekanisme kinerja pencairan dana di KPPN Makassar I berdasarkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Tentang SOP KPPN.
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
Sangat penting karena dasar KPPN menyelesaikan SPM sampai dengan
menerbitkan SP2D tidak lepas dari SOP tersebut.
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN dalam pelaksanaan
pencairan dana?
Kendala yang dihadapi antara lain adalah :
a. Terganggunya jaringan SPAN yang menyebabkan proses data SPM
tidak dapat diterima oleh sistem; SPM yang diajukan oleh satker
kadang belum dilakukan inject PINPPSPM;
b. Dokumen pendukung SPM tidak lengkap;
c. Terdapat update aplikasi satker yang terlalu cepat sehingga kadang
ADK SPM yang diajukan ditolak karena belum melakukan update
aplikasi versi terbaru;
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
a. Menghubungi kantor pusat secara langsung atau melalui HAI DJPb
untuk mendapatkan kepastian gangguan jaringan SPAN sehingga
kami dapat mengetahui kapan dan bagaimana tindakan yang harus
dilakukan saat itu;
b. Menolak atau mengembalikan SPM dan meminta agar melengkapi
datanya;
c. Menolak atau mengembalikan SPM dan meminta agar segera
melakukan perbaikan aplikasi.
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
Yang dapat terjadi adalah :
a. Terganggunya proses pencairan dana (penerbitan SP2D) yang
menyebabkan dana ke satker tertunda;
b. Menambah kerjaan lagi karena proses pengecekan awal SPM tetap
dilakukan jika SPMyg dikembalikan/ditolak di ajukan kembali ke
KPPN.
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana
yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?
Respon satuan kerja untuk saat ini baik karena proses yang dilakukan
telah dipahami bersama dan telah disampaikan melalui media yang
tersedia.
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya pencairan dana di KPPN dari
tahun ke tahun?
Menurut saya, disetiap tahunnya terdapat perubahan ke arah yang lebih
baik. Hal ini ditunjukkan dengan aturan-aturan tambahan yang
memungkinkan terjadinya percepatan penyerapan anggaran.
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
KPPN Makassar I
Nama Responden : Den suryadi Salama
Jabatan/Bidang pekerjaan : Pelaksana / Pencairan Dana
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar
I ?
Jawab :
148 satuan kerja.
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?
Jawab :
Mekanisme kinerja dalam pencairan dana di KPPN Makassar I dengan
menerapkan one stop service dilaksanakan sesuai Standar Operating
Prosedure (SOP) dengan membagi pekerjaan sesuai fungsinya yaitu fornt
office, middle office, dan back office yang didkukung oleh penyesuaian
layouy kantor untuk menunjang pemisahan tugas antar bagian.
Pemisahan fungsiini ditujukan untuk memperpendak jalur birokrasi serta
memutus peluang-peluang terjadinya fraund yang akan berhubungan
dengan frontliner dalam menerima layanan.
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
Jawab :
Sangat penting. Sebagai organisasi terbuka KPPN Makassar I senantiasa
memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses layanan secara
sistematis dan terencana.
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Jawab :
KPPN Makassar I dalam proses pencairan dana menerapkan system one
stop service.
5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam
pelaksanaan pencairan dana?
Jawab :
Menurut teori Henry Fayol seorang ahli dari teori manajemen dan
administrasi pada tahun 1841 sampai 1952. Beliau membagi prinsip
manajemen ke dalam 14 prinsip dasar yang dituangkan olehnya ke dalam
sebuah buku yang berjudul “Administration Industrielle et General.” Salah
satunya permasalahan organisasi. Pada KPPN Makassar I
kendala/permasalahan yang sering dihadapi :
a. Tantangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana
Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran sesuai standar yang telah ditetapkan
seperti PC Unit, printer yang berkualitias dan masing-masing 1 PU
satu printer, mesin fotocopy yang memadai, dsb.
b. Penyamaan persepsi
Masih adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas yang
harus diselesaikan secara segera dan tidak menghambat
pelaksanaan tugas.
c. Rentang kendali yang cukup besar
Dengan rentang kendali yang cukup besar sudah tentu koordinasi
antar kantor unit yang lain mejadi tantanga sendiri, dimana
seringkali adanya ego sektoral dan kebijakan yang kurang
dipahami masing-masing unit di KPPN Makassar I.
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Jawab :
Untuk mewujudkan pelaksanan pencairan dana yang prudent dan lebih
berkualitas dalam mengatasi hambatan dilakukan sebagai berikut :
a. Modernsasi dan monitoring mekanisme pencairan dana dengan
membuat inovasi 25 menit jaki’ antri dari semula 1 jam sesuai
standar layanan.
b. Penguatan fungsi, peningkatan kualitas layanan dan
mengintegrasikan mekanisme pencairan dana.
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
Jawab :
Proses pencairan dana menjadi terganggu sehingga realisasi anggaran
menjadi terhambat.
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana yang
telah diterapkan KPPN Makassar I ?
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN
Makassar I dari tahun ke tahun?
Jawab :
Pencapaian tujuan kinerja KPPN Makassar I dilaksanakan melalui
serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai
Kementerian Keuangan dan didukung dengan kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal dari
tahun ke tahun.
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
KPPN Makassar I
Nama Responden : Ridzal
Jabatan/Bidang pekerjaan : pelaksana
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar
I ? 148 Satker.
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?
Diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan , Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
Sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan
pencairan dana di KPPN.
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
SPM diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penyampaian SPM dilakukan oleh
petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA. Petugas
KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM. KPPN menerbitkan
SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat. Pencairan
dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana kepada rekening
pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.
5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam
pelaksanaan pencairan dana?,
Terjadinya Retur SP2D.
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Koordinasi secara intens kepada satuan kerja agar lebih waspada dan
berhati-hati dalam penulisan nama dan nomor rekening.
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
Dana tidak tersalurkan, sehingga menghambat proses pelaksanaan
kegiatan.
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana
yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?
Satuan Kerja Mengapresiasi sangat baik terhadap mekanisme pencairan
dana yang telah ditetapkan KPPN karena adanya inovasi-inovasi baru
dalam layanan.
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN
Makassar I dari tahun ke tahun?
Terjadi peningkatan kinerja dikarenakan visi, misi, budaya organisasi,
tugas dan tanggung jawab serta pengembangan diri pegawai.
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
KPPN Makassar I
Nama Responden : Widya Nova Syamita
Jabatan/Bidang pekerjaan : Pelaksana
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar I ? 148 satker.
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ? Mekanisme Kinerja Pencairan Dana menurut saya cukup bagus, tertib,
dan sesuai SOP.
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
Sangat penting karena berhubungan langsung dengan realisasi APBN.
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Satuan kerja datang mengantarkan SPM ke KPPN Makassar I, lalu
petugas konversi akan memproses lewat aplikasi konversi. Petugas
validator mengunggah SPM yang sudah dikonversi dan direview oleh
petugas Middle Office (MO) untuk disetujui oleh kepala seksi Pencairan
Dana.Hal ini dalam kondisi normal. Pada saat wabah covid, KPPN
Makassar I menerima SPM yang diunggah satker di portal e-spm.
5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam
pelaksanaan pencairan dana?
Koreksi dan retur. Koreksi adalah kesalahan akun/uraian pada saat
pengajuan SPM sehingga harus diralat. Sedangkan retur adalah
kesalahan penerima pembayaran. Hal ini karena kesalahan nama, nomor
rekening, atau rekening tidak aktif.
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Ada mekanisme khusus untuk satker yang sering retur berupa pembinaan
khusus dari seksi MSKI. Selain itu, satker diwajibkan mencantumkan
pernyataan bank untuk memastikan tidak terdapat kesalahan berulang.
Untuk penerima baru, satker terlebih dahulu memeriksakan berkas ke
loket seksi bank agar seksi pencairan dana dapat memproses tanpa
kesalahan.
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
Dampak dari retur adalah dana APBN tidak tersalurkan kepada yang
berhak dan menghambat kegiatan yang berkaitan dengan dana retur.
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana
yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?
Respon satuan kerja baik dan cukup kooperatif, apalagi satker aktif
berkonsultasi dengan narahubung dan TMR. Setiap satker juga diwakili
oleh seorang LO untuk menerima informasi tentang layanan KPPN
Makassar I.
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN
Makassar I dari tahun ke tahun?
Ada, contohnya ada inovasi layanan berupa antrian maksimal 25 menit
untuk SPM biasa dan 30 menit untuk SPM Gaji Induk. Inovasi SOMBERE
atau narahubung dari KPPN ke KPA masing-masing satker untuk
memperlancar pencairan dana.
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
KPPN Makassar I
Nama Responden : Andi Yushari
Jabatan/Bidang pekerjaan : Pelaksana / CSO
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar
I ?
Jawab :
148 Satuan Kerja.
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?
Jawab :
Satuan kerja mengajukan tagihan negara berupa Surat Perintah
Membayar (SPM) ke KPPN. Dan proses internal pada KPPN adalah
setelah melalui pemeriksaan/uji formal, seksi pencairan dana akan
menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi seksi
Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
Jawab :
Pencairan dana merupakan core (inti) utama dari KPPN. Mekanisme
pencairan dana yang lancar dan cepat tentunya akan mempercepat
pembayaran tagihan negara sehingga secara langsung mempercepat
pembangunan infrastruktur, proyek-proyek penting pemerintah,
kesejahteraan pegawai, dsb.
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Jawab :
a. Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen
pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM
melalui Front Office penerimaan SPM pada KPPN atau melalui portal
ESPM.
b. Dan secara singkat, setelah SPM tersebut melalui proses
pemeriksaan atau uji formal, maka seksi Pencairan Dana segera
menerbitkan Payment Process Request (PPR) sebagai dasar bagi
seksi bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Seluruh proses menggunakan teknologi informasi berupa sistem yang
disebut SPAN. Sehingga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan
mekanisme pencairan dana.
c. Setelah terbit SP2D, maka secara otomatis sejumlah dana APBN
yang berasal dari rekening Kas Umum Negara yang berada pada
Bank Indonesia (BI) akan terkirim ke rekening penerima. Pada
tahapan ini, proses pencairan dana telah selesai.
5. Kendala atau masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam
pelaksanaan pencairan dana?
Jawab :
Stabiltas jaringan internet, karena seluruh proses bisnis pencairan dana
pada KPPN sepenuhnya menggunakan sistem SPAN yang sangat
mengandalkan kecepatan atau daya dukung jaringan internet/intranet.
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
Jawab :
Melakukan maitenance jaringan dan perawatan hardware seperti
komputer dan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti printer,
AC, dll.
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
Jawab :
Pembayaran tagihan negara menjadi tertunda.
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana
yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?
Jawab :
Sejauh ini satuan kerja KPPN Makassar I memberikan respon yang
sangat positif dan puas terhadap kecepatan dan kemudahan pencairan
dana APBN pada KPPN Makassar I.
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN
Makassar I dari tahun ke tahun?
Jawab :
Iya ada, pegawai KPPN Makassar I selalu meningkatkan penguasaan
dan pemahaman terkait aturan-aturan di bidang perbendaharaan melalui
rapat internal GKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan dan
meningkatkan penguasaan di bidang teknologi informasi melalui
pelatihan-pelatihan yang bertema penguasaan IT baik secara tatap muka
atau melalui pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh BPPK
via e-learning.
Daftar Pertanyaan Mengenai Mekanisme Kinerja Pencairan Dana Anggaran Di
KPPN Makassar I
Nama Responden : Ridho Sefrial Syahrul
Jabatan/Bidang pekerjaan : Staf Seksi Pencairan Dana KPPN Makassar I
1. Ada berapa satuan kerja yang berada di bawah naungan KPPN Makassar
I ?
Saat ini KPPN Makassar I membawahi 148 Satker.
2. Bagaimana Mekanisme Kinerja Pencairan Dana di KPPN Makassar I ?
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012,
satuan kerja menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke KPPN
c.q. Seksi Pencairan Dana, kemudian petugas Seksi Pencairan Dana
melakukan pengujian, validasi dan persetujuan atas SPM, selanjutnya
petugas Seksi Bank menerbitkan SP2D yang akan dicairkan pada Bank
Operasional.
3. Jelaskan seberapa penting peranan mekanisme pencairan dana di KPPN
Makassar I ?
a. Untuk memastikan pelayanan di KPPN telah berjalan dengan baik
sesuai peraturan dan standar norma waktu yang berlaku serta tanpa
biaya
b. Menjamin kepuasan satuan kerja da stakeholder KPPN
4. Bagaimana alur proses pencairan dana di KPPN Makassar I ?
5. Kendala / masalah apa yang sering dihadapi KPPN Makassar I dalam
pelaksanaan pencairan dana?
a. Internal
1) Jaringan
Saat ini semua aplikasi yang digunakan berbasis internet jadi
sangat bergantung dengan kondisi jaringan internet. Walaupun
selama ini cenderung stabil.
b. Eksternal
1) SDM Satker
Perkembangan yang dinamis atas pelaksanaan pencairan dana
dan berbasis teknologi, mengharuskan petugas satker harus
mengikuti update tersebut, sehingga masih terdapat beberapa
satker yang sering mengalami masalah dengan aplikasi.
Pergantian petugas/pejabat perbendaharaan yang tidak dibekali
pengetahuan tentang pencairan dana dan juga kurangnya
regenerasi petugas serta tidak adanya transfer pengehatuan
menjadi permasalahan yang sering dialami satker hingga saat ini.
2) Lokasi
Jarak kantor dari satker ke KPPN juga menjadi sedikit kendala
dalam penyampaian SPM maupun jika terdapat
kesalahan/dokumen yang kurang lengkap. Tetapi saat ini dalam
masa pandemi, satker sementara tidak lagi menyampaikan
langsung tetapi secara daring melalui portal yang telah disediakan
oleh KPPN yaitu https://espm.kemenkeu.go.id.
6. Apa saja solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari mekanisme
pencairan dana di KPPN Makassar I ?
c. Jaringan
KPPN selalu proaktif berkoordinasi dengan Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta instansi terkait seperti
Telkom dalam hal jika terjadi gangguan jaringan.
d. Eksternal (SDM & Lokasi)
KPPN telah rutin mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi,
maupun kunjungan ke satker untuk peningkatan kualitas SDM
satker. Saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring
melalui zoom.
7. Apa saja dampak yang terjadi jika pada saat melakukan pencairan dana
mengalami sebuah kendala ?
Penyerapan anggaran menjadi terhambat, pelaksanaan tupoksi satker
menjadi terhambat dan pelaksanaan pembangunan dapat terhenti.
8. Bagaimana respon satuan kerja mengenai mekanisme pencairan dana
yang telah diterapkan KPPN Makassar I ?
Satker sangat terbantu, pencairan SP2D lebih mudah, cepat dan tepat.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada tahun 2020, KPPN
mendapatkan hasil “sangat puas” terhadap layanan KPPN Makassar I.
9. Menurut bapak/Ibu, apakah ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh
para pegawai KPPN dalam terlaksananya Pencairan dana di KPPN
Makassar I dari tahun ke tahun?
Ya. KPPN Makassar I, senantiasa berinovasi demi peningkatan kepuasan
satker terhadap layanan KPPN, salah satunya dengan membuat inovasi
“25 menit jaki antri”, dimana satker yang mengantri di KPPN dipastikan
tidak lebih dari 25 menit. Inovasi ini diawasi langsung oleh atasan petugas
KPPN serta Kepala KPPN Makassar I.
rint date 2020-10-01 09:44:57
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MAKASSAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR I
NAMA ADK
634011_20201001_104446.zip INFORMASI ADK SPM & SUPPLIER NON KONTRAKTUAL
KODE SATKER : 634011
NAMA SATKER : BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG
JUMLAH SPM : 4 SPM
JAM SPM DITERIMA : 01-OKT-2020 10:44:46 JUMLAH XLSX : 3 XLSX
PMRT05463401120201001002.xlsx
BCSR05463401120201001002.xlsx
R_PMRT05463401120201001002.xlsx
NO NOMOR/TGL SPM NAMA SUPPLIER NO KONTRAK NRS/NRK STS
1 00796/BBWS-PJ/2020 CV AKIFA BERKAH BERJAYA
TGL. 01-OKT-2020
2 00797/BBWS-PJ/2020 CV AKIFA BERKAH BERJAYA
TGL. 01-OKT-2020
3 00800/BBWS-PJ/2020 CV REZEKI HD
TGL. 01-OKT-2020
4 00806/BBWS-PJ/2020 CV.IHKAM PERSADA
TGL. 01-OKT-2020
Petugas Satker, Petugas Konversi,
Nurheda, S.Sos. Ridho Sefrial Syahrul
NIP 197309172008122001 NIP 198409082003121004
Nama Petugas Validator : Tanda terima ini menunjukkan:
1. Pin PPSPM telah sesuai;
2. SPM beserta dokumen pendukungnya telah lengkap; Jam Selesai Validasi Awal : 3. SPM dapat dikembalikan, apabila tidak sesuai dengan
BIOGRAFI PENULIS
Hera Debijayanti, Lahir pada tanggal 09 Desember 1997 di
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penulis
merupakan anak kedua dari pasangan Hakim dan Erni
Kusumawati. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa
Bambangan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.
Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri Karang Rejo II
lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di
SMP Negeri 2 Sebatik Barat lulus pada tahun 2013, kemudian penulis
melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMK Negeri 1 Sebatik Barat lulus
pada tahun 2016 dan penulis melanjutkan pendidikan di program S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai
dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar
sebagai mahasiswi program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah
Makassar.