Makalah Kapita Selekta Ilmu Sosial

Sistem Politik

Penyusun:

Ridho Azlam Ambo Asse

44111010143

Universitas Mercu Buana

Fakultas Ilmu komunikasi

Jakarta

2012

1

Kata Pengantar

Bismillahirohmanirrohim.

Assalamualaikum Waromatullohi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Besar, Yang Maha Pemberi Petunjuk, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan karunia, petunjuk, hidayah, bantuan, dan izin-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik, sistematis, dan tepat waktu.

Makalah ini merupakan bentuk tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengajar mata kuliah “Kapita Ilmu Sosial” jurusan Broadcasting Universitas Mercu Buana. Makalah yang terdiri lebih dari 30 lembar halaman ini berisikan materi-materi yang saya rangkum dalam pelajaran ilmu politik yang diajarkan oleh dosen di kelas. Saya memilih judul “Sistem Politik” karena saya merasa topik ini lebih cocok untuk di jabarkan dalam pandangan seorang mahasiswa fakultas komunikasi seperti saya. Dan membuktikan bahwa sistem politik Indonesia sendiri itu tidak salah, dan memiliki aturan main. Sehingga bila dalam prosesnya terdapat pelanggaran politik seperti kasus korupsi, nepotisme, dan lainnya khususnya yang dilakukan oleh lembaga eksekutifnya. Hal tersebut telah bertentangan dengan sistem politik yang dianut.

Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua Orang Tua saya, Tim Pengajar (dosen kapita selekta ilmu sosial), Guru SMA ITCI PPU, rekan Mahasiswa yang telah memberikan dukungan terhadap saya, serta masih banyak lagi yang tak dapat saya ucapkan satu persatu disini.

Saya menyadari, bahwa makalah ini masih terdapat kekurangan. Semua terjadi karena kodrat saya sebagai manusia biasa. Untuk itu saya memohon kritik dan saran yang membangun ilmu pengetahuan saya tentang politik.

Jakarta, 20 Januari 2012

Ridho Azlam Ambo Asse 44111010143

2

Daftar Isi

Sampul Depan ............................................................................................... 1

Kata Pengantar ............................................................................................. 2

Daftar Isi ........................................................................................................ 3

Bab I – Pendahuluan ..................................................................................... 4

Latar Belakang ..................................................................................... 4

Rumusan Masalah ................................................................................5

Bab II – Landasan Konseptual .................................................................... 6

Teori Sistem Politik ............................................................................. 6

Lembaga Eksekutif .............................................................................. 14

Bab III – Pembahasan .................................................................................. 16

Perkembangan Sistem Politik Indonesia sejak era orde

lama hingga pasca reformasi ............................................................... 16

Perkembangan Lembaga Eksekutif Indonesia sejak era

orde lama hingga pasca reformasi ....................................................... 21

Perbandingan Sistem Politik Indonesia sejak era orde lama

Hingga pasca reformasi ....................................................................... 24

Bab IV – Analisis ........................................................................................... 27

Sistem Politik Orde Lama ................................................................... 27

Sistem Politik Orde Baru ..................................................................... 27

Sistem Politik Masa Pasca Reformasi ..................................................28

Bab V – Kesimpulan ..................................................................................... 29

Daftar Pustaka ..................................................................................... 31

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Trias Politica menyatakan adanya pembagian kekuasaan

menjadi 3 bagian, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ketiga lembaga ini bekerja secara sinergis untuk menjalankan roda

pemerintahan suatu negara, sehingga ketiga lembaga ini terlibat dalam

suatu sistem politik yang terdapat di negara tersebut. Pada garis besarnya,

lembaga eksekutif bergerak dalam menjalankan pemerintahan, lembaga

legislatif bergerak dalam bidang pembuatan undang-undang, melakukan

fungsi pengawasan, dan juga melakukan fungsi pembuatan anggaran

(RAPBN), sedangkan lembaga yudikatif bergerak dalam bidang

peradilan.

Kekuasaan eksekutif dalam suatu negara ialah merupakan

kekuasaan dimana dijalankannya segala kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan badan legislatif dan menyelenggarakan undang-undang yang

telah diciptakan oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam

perkembangannya pada masa negara modern seperti saat ini kekuasaan

badan eksekutif jauh lebih luas karena kekuasaannya dapat pula

mengajukan rancangan undang-undang pada lembaga legislatif. Ini

menunjukkan bahwa peran lembaga eksekutif pada masa negara modern

sudah mengalami peningkatan didalam menjalankan kekuasaan.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami rotasi pergantian

kekuasaan. Ini ditandai dengan adanya masa kekuasaan yang dikenal

dengan 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde

Reformasi. Disetiap masa memiliki ciri khas kekuasaan yang berbeda-

beda. Dari perbedaan setiap masa, dapat dilihat cara dalam menerapkan

kekuasaannya terhadap lembaga-lembaga yang terdapat pada masa itu.

4

Apabila kita membahas tentang eksekutif, kita dapat juga melihat

bagaimana pemimpin tersebut dalam memimpin lembaga eksekutifnya.

Disetiap masa yang berbeda, Indonesia mengalami beberapa kali

pergantian pemimpin. Dimulai dari Orde Lama yaitu pada saat di bawah

pimpinan Presiden Soekarno, di mana masa Orde Lama itu sendiri terbagi

atas 2 masa, yaitu masa Demokrasi Parlementer dan masa Demokrasi

Terpimpin, yang dilanjutkan dengan masa Orde Baru di bawah

pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun, dan masa Reformasi

yang telah mengalami beberapa kali pergantian Presiden hingga sekarang

ini.

Oleh karena itu, penulis mencoba menyajikan suatu makalah yang

memiliki konten seperti yang telah disebutkan di atas, dengan judul

makalah “Fungsi Lembaga Eksekutif dalam Sistem Politik Indonesia dari

Masa Orde Baru hingga Masa Reformasi.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengambil

suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah fungsi lembaga Eksekutif

dalam menjalankan sistem politik Indonesia dari masa Orde Lama hingga

Masa Pasca Reformasi?”.

5

BAB IILANDASAN KONSEPTUAL

A. TEORI SISTEM POLITIK

a. Analisis Sistem Politik Menurut David Easton

Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada

pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta. Adapun untuk membedakan

sistem politik dengan sistem yang lain maka dapat dilihat dari definisi politik itu

sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

a. Ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan

membuat garis batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan

lingkunga luarnya.

1. Unit-unit sistem politik, yaitu unsur-unsur yang mmbentuk sistem

2. Perbatasan (garis batas).

Yang termasuk sistem politik kurang lebih yang berkaitan dengan

pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.

b. Input dan Output

Agar supaya sistem bekerja dengan baik, dibutuhkan input-input

yang mengalir secara konstan. Input akan membuat suatu sistem itu dapat

berfungsi; dan dengan output kita dapat mengidentifikasi pekerjaan yang

dikerjakan oleh sistem itu.

Apa yang terjadi di dalam suatu sistem merupakan akibat dari

upaya angggota-anggota sistem yang menanggapi lingkungan yang selalu

berubah-ubah.

6

c. Diferensiasi dalam suatu sistem.

Anggota-anggota dari suatu sistem paling tidak mengenal

pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat

berlangusungnya kegiatan-kegiatan itu.

d. Integrasi dalam suatu sistem sosial.

Suatu sistem harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasi

atau memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam

keadaan minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan

yang otoritatif.

Perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara

sistem politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik.

Namun demikian, batas akan dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan

politik sebagai sebuah tindakan yang ingin berkaitan dengan pembuatan

keputusan yang menyangkut publik.

Pada awal abad 1950-an David Easton mengembangkan kerangka kerja

untuk menjelaskan kehidupan politik dan bagaimana penerapan secara universal.

Kerangka kerja ini disebut sebagai pendekatan sistem politik. Menurut David

Easton, kehidupan politik dilihat sebagai sebuah sistem. Kita harus memahami

fungsi secara keseluruhan tidak hanya satu bagian fungsi saja. Ini merupakan

jantung dari analisis kehidupan politik dari David Easton. Pendekatan sistem

politik ini tidak hanya untuk telaah perbandingan politik tapi juga dapat

menjelaskan kehidupan politik suatu Negara.

Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang

pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Telah kita ketahui bahwa

sistem politik merupakan suatu sistem yang terpenting dalam sebuah Negara dan

merupakan pengatur input dan output sebuah sistem dalam sebuah tata Negara.

Sebuah sistem politik dapat menjadi input bagi sistem yang lainnya.

7

Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antar anggotanya.

Pembagian kerja yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada

fungsi integratif dalam sistem politik.

Input

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan dan

dukungan. Input yang berupa kebutuhan muncul sebagai konsekuensi dari

kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat.

Input tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam sistem politik jika

tidak terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi politik menjadi

bagian penting dalam hal ini. Terdapat perbedaan tipe komunikasi politik

di negara yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe

komunikasi politik ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya

peranan dari organisasi politik.

Ada dua jenis pokok input, yang memberikan enerji dan bahan informasi

yang akan diproses oleh sistem tersebut dalam suatu sistem politik, yaitu:

1. Tuntutan. Tuntutan-tuntutan (bersal dari orang-orang atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat) disalurkan dengan suatu usaha yang

diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat yang kemudian menjadi

input dalam sistem politik. Tuntutan ini terbagi dua, yaitu tuntutan

eksternal (luar sistem) dan tuntutan internal (dalam sistem)

2. Dukungan. Input dukungan (support) menjadi enerji untuk menjaga

keberlangusungan fungsi sistem politik itu sendiri, yaitu berupa bentuk

tindakan atau pandangan  yang memajukan dan merintangi suatu sistem

politik, tuntutan-tuntutan di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang

dihasilkannya.

a. Wilayah dukungan, yaitu mengarah pada tiga sasaran: komunitas,

rejim, dan pemerintah.

8

b. Kuantitas dan Ruang-lingkup Dukungan. Jumlah dukungan tidak mesti

seimbang dengan luas ruang lingkupnya.

Output

Output merupakan keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam

menjawab dan memenuhi input yang masuk. Output sering dimanfaatkan

sebagai mekanisme dukungan dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan

yang muncul.

Output (keputusan) dari suatu sistem politik merupakan pendorong

khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem itu.

Dorongan dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam hal ini,

pemerintah memiliki tanggung jawab tertinggi untuk menyesuaikan atau

menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Politisiasi sebagai Mekanisme Dukungan

Cadangan-cadangan yang telah diakumulasikan sebagai akibat

dari keputusan-keputusan yang lalu bisa ditingkatkan dengan suatu

metode rumit untuk menghasilkan dukungan secara tetap melalui proses

yang disebut politisiasi. Politisiasi sendiri memiliki pengertian sebagai

cara-cara yang ditempuh anggota masyarakat dalam mempelajari pola-

pola politik.

Lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan penting berupa input, baik

kebutuhan ataupun dukungan. Kemampuan anggota sistem politik dalam

mengelola dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan

bergantung pada pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan

9

merupakan semua sistem lain yang tidak termasuk dalam sistem politik.

Secara garis besar, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan

dalam (intra societal) dan lingkungan luar (extra societal).

Setidaknya ada dua kritik yang dilontarkan atas gagasan Easton,

yaitu adanya anggapan bahwa pemikiran Easton terlalu teoretis sehingga

sulit untuk diaplikasikan secara nyata. Selain terlalu teoretis, pemikiran

Easton dianggap tidak netral karena hanya mengedepankan nilai-nilai

liberal Barat dengan tanpa memperhatikan kondisi pada masyarakat yang

sedang berkembang.

b. Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis dalam

mempelajari sistem politik, pada awalnya adalah pengembangan dari teori

struktural fungsional dalam sosiologi. Dalam pendekatan ini, sistem

politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling

berinteraksi. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang

terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka yang

melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam

masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya).

Semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari

struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, Almond

membaginya dalam dua jenis, fungsi input dan output.

Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam

menganalisa jenis sistem politik, yang mana harus melalui tiga tahap,

yaitu:

Tahap mencari informasi tentang sobjek. Ahli ilmu politik memiliki

perhatian yang fokus kepada sistem politik secara keseluruhan,

10

termasuk bagian-bagian (unit-unit), seperti badan legislatif,

birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga politik lain.

Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan

klasifikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu

sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain.

Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat

keteraturan (regularities) dan ubungan-hubungan di antara berbagai

variabel dalam masing-masing sistem politik.

Terkait dengan hubungannya dengan lingkungan, perspektif yang

digunakan adalah ekologis. Keuntungan dari perspektif ekologis ini

adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas.

Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus

menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan guna

mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu

dilakukannya sebuah pilihan politik. Sifat saling bergantung bukan hanya

dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional

saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut

juga saling bergantung. Untuk dapat mengatasi pengaruh lingkungan,

Almond menyebutkan enam kategori kapabilitas sistem politik, yaitu

kapabilitas ekstraktif, kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif,

kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, kapabilitas domestik dan

internasional.

Ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond:

Semua sistem politik mempunyai sturukut politik

Semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif,

menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang

disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini

strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari

11

sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya

melaksanakannya.

Semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun

terspesialisasinya sistem itu.

Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila

dipandang dari pengertian kebudayaan.

c. Analisis Struktural Fungsional dalam Sistem Politik

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat

enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai

politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan.

Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat

membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain.

Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu

membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman

yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut.

Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan

yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal,

bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara

formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional

menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi

tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu

kebijakan.

Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga

politik, kemudian akan menghasilkan output, berupa keputusan yang sah

dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi

terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu,

kelompok ataupun organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi politik

dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan

12

komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan

kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.

Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan

oleh Easton dan Almond antara lain adalah:

Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka

akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang

lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub-sistemnya.

Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk

menganalisis berbagai macam sistem politik, demokratis atau

otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Konsep Easton

dan Almon berasumsi bahwa semua sitem memproses komponen-

komponen yang sama sehingga kedua pendekatan itu bermanfaat

dalam upaya mencari metode analisis dan pembandingan sistem

politik yang seragam.

Konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari

data baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat

non-Barat dan non-”modern”.

Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh

Easton dan Almond:

Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun struktural-

fungsional) tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik

(tidak menghasilkan teori).

Tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kedua pendekatan itu

lebih mentitikberatkan pada penjelasan analisis.

Analisis struktural-fungsional Almond memiliki masalah

ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan

garis-garis yang membatasi fungsi-fungsi dalam masyarakat politik.

13

Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh

ideologi demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond

yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di

Barat pasti juga ada di sistem non-Barat.

Kedua pendekatan itu juga dikritik kecenderungan ideologisnya

karena cara memandang masyarakat yang terlalu organismik. Easton

dan Almond menyamakan masyarakat dengan organisme, yang

selalu terlibat dalam proses diferensiasi dan koordinasi. Selain itu

mereka juga memandang masyarakat sebagai makhluk biologis yang

selalu mencari keseimbangan dan keselarasan.

Obsesi Almond tentang ekuilibrum dan kestabilan telah

membuatnya keliru tentang manfaat yang mungkin terdapat dalam dis-

ekuilibrum, seperti revolusi atau perang kemerdekaan. Dis-ekuilibrum

bisa dipakai untuk mencniptakan keadilan sosial, ketika cara-cara

konvensional tidak mungkin dilakukan. Contohnya perang kemerdekaan

melawan penjajah atau pemberontakan melawan kediktatoran.

B. LEMBAGA EKSEKUTIF

Lembaga Eksekutif adalah Lembaga Penyelenggara Kekuasaan

Negara yang berfungsi menjalankan undang-undang. Di negara-negara

demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan

yang dipegang oleh raja atau presiden, beserta menteri-menterinya

(kabinetnya). Dalam arti luas, lembaga eksekutif juga mencakup para

pegawai negeri sipil dan militer. Oleh karenanya sebutan mudah bagi

lembaga eksekutif adalah pemerintah. Lembaga eksekutif dijalankan oleh

Presiden dan dibantu oleh para menteri. Jumlah anggota eksekutif jauh

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota legislatif, hal ini bisa

dimaknai karena eksekutif berfungsi hanya menjalankan undang-undang

14

yang dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang ini tetap masih

diawasi oleh legislatif.

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di

negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala

negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan

eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan

militer.

Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah

anggota badan legislatif, biasanya 20 atau 30 orang. Sedangkan badan

legislatif ada yang anggotanya sampai 1.000 oranglebih. Badan eksekutif

yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat serta

efektif, dalam hal ini ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya

terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan cepat.

(Miriam,295:2008)

Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang

mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Tugas-tugas lembaga eksekutif :

Administratif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

dan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.

Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan

membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi

undang-undang.

Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan

bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta

keamanan dalam negeri.

Yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesti dan sebagainya.

Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan

diplomatik dengan negara-negara lain. (Miriam, 2008:296)

15

BAB IIIPEMBAHASAN

A. Perkembangan Sistem Politik Indonesia dari Masa Orde Lama hingga pasca Masa Reformasi

a. Sistem Politik pada Masa Orde Lama

Pada zaman orde lama di bawah kepemimpinan Bung Karno, saat

itu Indonesia baru menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang

merdeka, negara yang berdaulat, dan negara yang baru saja merasakan

nikmatnya sebuah kebebasan. Dengan semangat kemerdekaan itulah

Indonesia setapak demi setapak namun pasti menuju ke arah kemajuan.

Pada masa Orde Lama terdapat 2 sistem pemerintahan, yaitu:

1. Masa Demokrasi Parlementer

Pada massa Demokarasi Parlementer, Presiden hanya sebagai

Kepala Negara, sedangkan Kepala Pemerintahannya dipegang oleh

Perdana Menteri. Parlemen bertanggung jawab kepada Parlemen dan

dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Hal ini terjadi

karena keanggotaannya di dominasi anggota partai sehingga sering

tetrjadi pergantian kabinet. Dan hal itu sering terjadi pada masa

demokrasi parlementer yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet

yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Akibatnya, pemerintahan tidak

stabil dan program-program pemerintahan yang dilaksanakan lembaga

eksekutif tidak bisa terealisasi, begitu juga dengan rancangan undang-

undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sering disebut dengan

Dewan Konstituante tidak bisa diselesaikan. Sebagai akhir dari masa

demokrasi Parlementer adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada

tanggal 5 Juli tahun 1959.

16

2. Masa Demokrasi Terpimpin

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat

untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya

sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang

diakui). Pada masa ini presiden merupakan kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan. Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat

karena sistem kepemimpinan dalam pemerintahan dibawah komando

presiden dan komunikasi satu arah. Semua lembaga yang pernah ada

dibubarkan oleh presiden dan diganti dengan orang-orang pilihan

presiden sendiri. Presiden pula yang menetapkan seluruh anggota

parlemen dan anggota lembaga eksekutif yang membantu presiden

dalam menjalankan kekuasaan. Presiden Soekarno mendeklarasikan

diri sebagai presiden seumur hidup, berkembangnya ideologi partai-

partai yang beraliran NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis),

dan Indonesia keluar dari organisasi dunia yaitu PBB. Sebagai akhir

dari masa demokrasi terpimpin adalah dengan adanya pemberontakan

PKI pada tahun 1965.

b. Sistem Politik pada Masa Orde Baru

Sistem politik pada masa ini juga menganut sistem pemerintahan

Presidensiil, di mana Presiden merupakan center of power. Dengan

demikian Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol Pemerintah yang

terlegitimasi (secara formal-yuridis) dan tidak merefleksikan konsep

keadilan, asas-asas moral dan wawasan kearifan yang tidak hidup dalam

masyarakat awam, hal ini terlihat gerakan-gerakan dari bawah untuk

menuntut hak-hak asasi, yang justru lebih kuat dan terjadi dimasa

kejayaannya ide hukum revolusi diawal tahun 1960-an.

Hubungan dan kedudukan antara eksekutif (Presiden) dan

legislatif (DPR) dalam sistem UUD 1945 sebenarnya telah diatur. Dimana

kedudukan dua lembaga ini (Presiden dan DPR) adalah sama karena

17

kedua lembaga ini adalah merupakan lembaga tinggi negara (Tap MPR

No.III/MPR/1978). Namun dalam praktik ketatanegaraan dan proses

jalannya pemerintahan pada masa rezim Orde Baru, kekuasaan eksekutif

begitu dominan terhadap semua aspek kehidupan kepemerintahan dalam

negara kita, terhadap kekuasaan legislatif maupun terhadap kekuasaan

yudikatif.

Keadaan ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena

pengaturan yang terdapat di dalam UUD 1945 memungkinkan terjadinya

hal ini. Oleh sebab itu, tidak salah pula apabila terdapat pandangan yang

menyatakan bahwa UUD 1945 menganut supremasi eksekutif.

Selama Orde Baru tak bisa dilepaskan dari doktrin dwifungsi

ABRI. Sebagai salah satu kekuatan yang tersisa setelah Partai Komunis

Indonesia hancur, ABRI mau tidak mau menambah perannya tidak

sekedar kekuatan pertahanan dan keamanan tetapi juga kekuatan sosial

dan politik. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa stabilitas politik bisa

tercipta kalau ada campur tangan ABRI dalam politik. Untuk itu ABRI

mencari pembenaran campur tangan dalam politik.

Walaupun demikian, sebenarnya pada masa Orde Baru, kalau

dilihat dari segi fisik, Indonesia sangat berkembang dan maju. Di berbagai

tempat -terutama di kota-kota besar- bangunan-bangunan besar dan

mewah didirikan. Tapi kalau ditinjau dari segi politik, semakin menurun.

Karena ‘trias politika’ sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara, yang

berfungsi hanya lembaga eksekutif saja, sementara dua lembaga lainnya,

baik itu lembaga legistatif dan yudikatif kurang atau bahkan tidak

berfungsi sama sekali. Kedua lembaga ini tunduk di bawah lembaga

eksekutif. Keduanya tak lebih hanyalah sebagai ‘robot’ yang gerak-

geriknya diatur oleh lembaga eksekutif. Demikian juga dari segi ekonomi,

selama orde baru berkuasa, kurang berkembang, bahkan mengalami krisis

yang berkepanjangan.

18

Orde Baru yang telah ditinggalkan bangsa Indonesia telah

meninggalkan banyak warisan. Di bidang politik, dominasi eksekutif yang

berakhir dengan dominasi lembaga kepresidenan telah menyebabkan

banyak kerancuan. Presiden menjadi sangat berkuasa tidak hanya dalam

konteks kelembagaan bahkan jabatan presiden telah berubah jadi

personifikasi Soeharto.

Jatuhnya kekuasaan pada masa Orde Baru diawali dengan

serangkaian unjuk rasa mahasiswa terhadap pemerintahan. Mahasiswa

menganggap pada masa itu pemerintah tidak berhasil dalam

mengendalikan stabilitas politik dan ekonomi. Akhirnya presiden

Soeharto lengser karena dianggap semua yang terjadi adalah karena

tanggungjawabnya yang memberikan persetujuan akan kebijakan yang

merugikan rakyat.

c. Sistem Politik Masa Pasca Reformasi

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan presiden Suharto lengser, maka

presiden Suharto memberikan mandat kepada wakil presiden Habibie.

Pemerintahan yang dipegang oleh Habibie hanya beberapa bulan saja. Ini

dikarenakan adanya tekanan untuk mengadakan pemilu yang demokratis.

Hingga pada tahun 1999 dilaksanakanlah agenda pemilu yang pertama

kali di Indonesia.

Indonesia memulai kehidupan barunya dengan melaksanakan

pemilu secara jurdil dan demokratis. Masa ini cukup dikenal sebagai

"orde reformasi". Sebuah orde di mana saat itu dilakukan reformasi secara

total dengan agenda-agenda yang sejak lama direncanakan dan terjadi

perombakan dalam segala bidang secara bertahap diawali dengan

pergantian presiden dan kabinet di dalam pemerintahan

19

Pada masa ini, system pemerintahan Indonesia mulai

menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Ini ditandai dengan

berjalannya kekuasaan penuh oleh presiden sebagai kepala Negara dan

kepala pemerintahan dengan tetap diawasi oleh badan legislatif. Presiden

bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan kepada MPR.

Kemudian adanya UUD 1945 yang menetapkan fungsi sistem pemisahan

kekuasaan sebagai adanya mekanisme kontrol antara Presiden dan MPR.

Kemudian adanya pengakuan HAM (Hak Azasi Manusia) dan

kebebasan pers pada masa reformasi. Setelah sekian lama pada masa Orde

Baru terdapat banyak pelanggaran HAM, maka pada masa ini masyarakat

Indonesia mendesak agar pemerintah membuat suatu kebijakan dengan

memberikan suatu pengakuan terhadap adanya HAM. Lalu dibuatlah

suatu Undang-Undang tentang HAM dan dibentuk suatu lembaga yang

bernama KOMNAS HAM. Kebebasan pers yang pada saat Orde Baru

sangat diatur dan dikendalikan oleh pemerintah, kini mulai bebas dalam

memberikan informasi kepada seluruh masyarakat.

Era pemerintahan orde reformasi yang ketika dibawah

kepemimpinan Gus Dur berusaha mencoba menampilkan strategi

demokratisasi yang khas yang dikenal sebagai “demokrasi bawah”, yaitu

suatu demokrasi dan upaya demokratisasi Negara yang memprioritaskan

upaya pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat. Menurut Gus Dur

upaya menciptakan demokrasi hampir identik dengan upaya

pembangunan civil society, melalui saluran komunikasi yang dimilikinya,

ia mencoba memberikan satu kerangka kerja bagi petani, buruh, pedagang

kecil, bahkan pegawai pemerintah untuk menyalurkan dan menata diri

mereka masing-masing.

20

B. Perkembangan Lembaga Eksekutif dari Masa Orde Lama hingga Masa

Pasca Reformasi

a. Masa Orde Lama

Demokrasi Parlementer

Kedudukan lembaga eksekutif sangat dipengaruhi oleh

lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena lembaga eksekutif

bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Dengan demikian,

lembaga legislatif memiliki kedudukan yang kuat dalam mengontrol

dan mengawasi fungsi dan peranan lembaga eksekutif. Dalam

pertanggungjawaban yang diberikan lembaga eksekutif maka para

anggota parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada

eksekutif jika tidak melaksanakan kebijakan dengan baik. Apabila

mosi tidak percaya diterima parlemen maka lembaga eksekutif harus

menyerahkan mandat kepada Presiden.

Demokrasi Terpimpin

Peranan lembaga eksekutif jauh lebih kuat bila dibandingkan

dengan peranannya di masa sebelumnya. Peranan dominan lembaga

eksekutif tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Lembaga

eksekutif mendominasi sistem politik, dalam arti mendominasi

lembaga-lembaga tinggi negara lainnya maupun melakukan

pembatasan atas kehidupan politik. Eksekutif bisa membuat undang-

undang dan seolah-olah semua terpusat pada lembaga ini. Dalam

eksekutif terjadi kesenjangan dimana antara presiden dan jajarannya

yang seharusnya memiliki kedudukan yang sejajar, tetapi seolah

presiden yang paling memegang kendali. Contoh: pengangkatan

presiden seumur hidup.

21

Eksekutif juga mengontrol lembaga peradilan, yang dibuktikan

dengan peraturan yang intinya berbunyi bahwa ketika hakim sudah

tidak mampu lagi untuk memutuskan suatu perkara maka kewenangan

itu di ambil alih oleh presiden.

b. Masa Orde Baru

Kedudukan lembaga eksekutif tetap dominan. Dominasi

kedudukan eksekutif ini pada awalnya ditujukan untuk kelancaran proses

pembangunan ekonomi. Untuk berhasilnya program pem-bangunan

tersebut diperlukan stabilitas politik. Eksekutif memiliki kedudukan yang

lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan lembaga legislatif maupun

yudikatif. Pembatasan jumlah partai politik maupun partisipasi

masyarakat ditujukan untuk menopang stabilitas politik untuk

pembangunan dan kuatnya kedudukan lembaga eksekutif di bawah

Presiden Soeharto.

Kontrol eksekutif tampak lebih menonjol manakala

memperhatikan keleluasaan eksekutif dalam hal membuat regulatory laws

sekalipun hanya bertaraf peraturan pelaksanaan, alasan kedua adalah

dimana perkembangan politik pada era Orde Baru, kekuatan politik yang

berkuasa di jajaran eksekutif ternyata mampu bermanouver dan

mendominasi DPR dan MPR, dengan kompromi politik sebagai hasil

trade-offs antara berbagai kekuatan polotik. Terlihat dari Pemilihan

Umum tahun 1973, dimana 100 dari 360 anggota Dewan adalah anggota

yang diangkat dan ditunjuk oleh eksekutif yaitu fraksi ABRI ditunjuk dan

diangkat sebagai konsesi tidak ikutnya anggota ABRI dalam

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Konstelasi dan

kontruksi tersebut dalam abad ke 20 secara sempurna menjadi

Government Social Control dan fungsi sebagai Tool of Social

Engineering.

22

Adanya pendayagunaan wewenang konstitusional badan eksekutif

yang melibatkan diri dalam pernacangan dan pembuatan undang-undang,

karena dikusainya sumber daya yang ratif berlebihan akan menyebabkan

eksekutif mampu lebih banyak berprakasa, yang seharusnya alih ide dan

kebijakan diperakasai oleh lembaga perwakilan akan tetapi pada

kenyataannya justru ide dan prakasa eksekutif yang lebih banyak merintis

dan mengontrol perkembangan.

Presiden juga memiliki kewenangan untuk menentukan

keanggotaan MPR (pasal 1 ayat 4 huruf c UU No.16 Tahun 1969 jo UU

No.2 Tahun 1985). Suatu hal yang sangat tidak pantas dan tidak pas

dengan logika demokrasi. Sistem kepartaian yang menguntungkan

Golkar, eksistensi ABRI yang lebih sebagai alat penguasa daripada alat

negara, DPR dan pemerintah yang dikuasai partai mayoritas

menyebabkan DPR menjadi tersubordinasi terhadap pemerintah. Hal ini

pula yang menyebabkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah

(Eksekutif) yang seharusnya dilaksanakan oleh DPR/MPR (legislatif)

menjadi tidak efektif.

c. Masa Reformasi

Di masa Reformasi yang dimulai dari tumbangnya rezim

autoritarian yang dipimpin oleh Soeharto, kedudukan lembaga eksekutif

setara dengan lembaga pemerintahan yang lain, yaitu lembaga legislatif

dan lembaga yudikatif. Dalam perkembangannya, lembaga eksekutif yang

dipimpin oleh presiden tidak menjadi lembaga paling kuat dalam

pemerintahan, karena lembaga eksekutif diawasi oleh lembaga legislatif,

masyarakat (terutama mahasiswa, ormas, LSM, dan media massa) dalam

menjalankan pemerintahan, serta akan ditindaklanjuti oleh lembaga

yudikatif jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan Undang-Undang. Justru

pada masa Reformasi hingga detik ini, lembaga eksekutif selalu bertindak

23

hati-hati dalam menjalankan pemerintahan, jika tidak hati-hati dalam

mengambil dan melaksanakan kebijakan, maka lembaga eksekutif akan

mendapatkan tekanan dari segala kalangan, baik itu dari lembaga

pemerintahan lain maupun kelompok-kelompok kepentingan (NGO), dan

terutama dari mahasiswa yang semakin menyadari perannya sebagai

agent of control. Rekruitmen anggota lembaga eksekutif ditetapkan

berdasarkan hasil pemilu, perjanjian dengan partai koalisi maupun dengan

ditunjuk oleh Presiden.

C. Tabel Perbandingan Sistem Politik di Indonesia dari Masa Orde Lama

sampai Masa Pasca Reformasi

JENIS PERBANDINGAN

ORDE LAMAORDE BARU PASCA

REFORMASIDEMOKRASI PARLEMENTER

DEMOKRASI TERPIMPIN

SISTEM POLITIK

Menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Presiden hanyalah sebagai kepala Negara.

Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

Perdana menteri bertanggung jawab kepada Parlemen.

Parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Sering terjadi pergantian kabinet yang dikarenakan pergeseran koalisi antar partai.

Pemerintahan tidak stabil.

Program-program pemerintahan yang

Menggunakan sistem pemerintahan Presidensiil

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Kepemimpinan berada di bawah komando Presiden secara langsung

Peran lembaga-lembaga pemerintahan saat itu lumpuh

Presiden Soekarno mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup

Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik.

Partai politik dibatasi dengan hanya memberi peluang berkembangnya partai-partai berideologi NASAKOM.

Akhir dari masa

Sistem politik pada masa ini menganut sistem pemerintahan Presidensiil

Presiden merupakan center of power

Lembaga eksekutif saat itu merupakan lembaga yang paling kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain

kinerja lembaga legislatif berada di bawah tekanan Presiden

Lembaga yudikatif yang tidak bisa menegakkan supremasi hukum yang

disebabkan karena lembaga yudikatif merupakan

Menggunakan sistem pemerintahan presidensiil

Terjadi perombakan dalam segala bidang secara bertahap diawali dengan pergantian presiden dan kabinet di dalam pemerintahan

Pengadaan pengakuan HAM dan kebebasan pers

Sistem presidensiil bercampur baur denganelemen-elemen sistem parlementer

Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR

UUD 1945 menetapkan

24

dilaksanakan lembaga eksekutif tidak bisa terealisasi.

Akhir dari masa demokrasi Parlementer adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959.

demokrasi terpimpin adalah dengan adanya pemberontakan PKI pada tahun 1965.

lembaga yang berada di bawah naungan Menteri Kehakiman yang notabene merupakan pejabat eksekutif

Tidak ada pengawasan atau check and balance terhadap kinerja lembaga eksekutif

Tidak ada yang berani menentang Presiden

Presiden mengontrol rekruitmen lembaga tinggi Negara.

adanya fungsi sistem pemisahan kekuasaan sebagai adanya mekanisme kontrol antara Presiden dan MPR

Lebih mengarah kepada proses demokratisasi.

PERAN LEMBAGA EKSEKUTIF DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA(GABRIEL ALMOND)

Rekruitmen politik: penetapan anggota lembaga legislatif dan perdana menteri dilakukan oleh parlemen.

Sosialisasi politik: karena jatuh bangunnya parlemen menyebabkan proses sosialisasi politik yang berupa sosialisasi dan penerapan program pemerintah terhambat.

Komunikasi politik: banyak didominasi oleh parlemen karena lembaga eksekutif berada di bawah pengaruh parlemen.

Hubungan dengan eksekutif: karena pada masa demokrasi perlementer kabinet sering bergonta-ganti

Rekruitmen politik: pemilihan anggota lembaga legislatif dilakukan oleh Presiden secara langsung.

Sosialisasi politik: dilakukan oleh Presiden, di mana program pemerintahan disosialisasikan secara paksa (harus dilaksanakan oleh birokrasi dan jajarannya serta oleh rakyat).

Komunikasi politik: didominasi oleh Presiden, karena sistem pemerintahannya terpimpin.

Eksekutif bisa membuat undang-undang dan seolah-olah semua terpusat pada lembaga ini.

Dalam eksekutif terjadi kesenjangan dimana antara presiden dan jajarannya yang seharusnya memiliki

Rekruitmen politik: pemilihan anggota eksekutif ditentukan oleh Presiden dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya, kerabat, dan ABRI, sehingga Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk mengontrol lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. rekruitmen politik juga berdasarkan hasil Pemilu yang dilakukan saat itu.

Sosialisasi politik: dipaksakan (harus dilaksanakan) tanpa protes, jika ada yang melawan akan berhadapan dengan pemerintah, sehingga tidak ada yang berani

Rekruitmen politik: penetapan anggota eksekutif berdasarkan hasil Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden), sedangkan jajaran kabinet ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu, kesepakatan dengan partai koalisi, dan ditunjuk oleh Presiden.

Sosialisasi politik: diapksakan (harus dilaksanakan), namun diawasi oleh rakyat, sehingga jika ada program pemerintah yang dianggap menyimpang atau merugikan rakyat akan mendapatkan perlawanan

25

mengakibatkan peran eksekutif manjadi mandul yang dikarenakan program kerja dari tiap-tiap kabinet yang berbeda-beda serta terlalu banyak padahal masa baktinya sangat pendek.

Keadaan birokrasi pada masa itu sangat politis sekali karena pada jabatan menteri seringnya dikuasai oleh partai politik sehingga mengakibatkan semua bawahan dari para mentri itu kebanyakan didominasi dari pihak partai politik dan bisa dipastikan mereka juga membawa kepentingan golongan maupun partai politik tersebut.

Keadaan birokrasi berikutnya: dikarenakan terlalu tingginya semangat kepentingan dari kelompok-kelompok/partai politik mengakibatkan terjadi kerjasama yang tidak sehat antara eksekutif dengan para pengusaha untuk memperlancar usaha mereka.

kedudukan yang sejajar, tetapi seolah presiden yang paling memegang kendali. Ex: pengangkatan presiden seumur hidup.

Eksekutif juga mengontrol lembaga peradilan, yang dibuktikan dengan peraturan yang intinya berbunyi bahwa ketika hakim sudah tidak mampu lagi untuk memutuskan suatu perkara maka kewenangan itu di ambil alih oleh presiden.

menentang Presiden dan kroni-kroninya, mewujudkan budaya “yes man person” di kalangan rakyat.

Komunikasi politik: berjalan satu arah, hanya dari pihak pemerintah, rakyat dibungkam aspirasinya. Jika yang dibicarakan rakyat bukanlah hal-hal yang baik tentang pemerintahan, rakyat tidak boleh bicara selain hal itu.

rakyat. Komunikasi

politik: komunikasi 2 arah antara pemerintah dengan rakyat (adanya proses timbal balik dalam komunikasi politik)

26

BAB IV

ANALISIS

1. Orde Lamaa. Demokrasi Parlementer

Parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya

karena lebih berperannya lembaga legislatife daripada eksekutif. Perdana

menteri bertanggung jawab kepada Parlemen

Presiden hanyalah sebagai kepala Negara kepala pemerintahan

dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Semua yang diprogramkan oleh

lembaga eksekutif tidak terealisasikan karena sering terjadi pergantian

kabinet

b. Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintahan berpusat kepada

presiden. Sehingga semua berada dibawah kendali presiden. Sehingga

terjadi banyak penyimpangan yang terjadi pada masa ini. Pemerintahan

ini cenderung otoriter kerena Presiden mendeklarasikan diri sebagai

Presiden seumur hidup. Menggunakan politik berdikari yang menolak

semua investor asing menanamkan modal di Indonesia sehingga

kehidupan ekonomi rakyat Indonesia semakin terpuruk.

2. Orde BaruPada masa orde baru menggunakan sistem Presidensiil. Awal masa

ini presiden membentuk kabinet pembangunan dan sistem desentralisasi

tetapi realitasnya semua itu hanya janji – janji yang tidak pernah

diwujudkan.

27

Pemerintahan ini cenderung otoriter karena semua semua kebijakan

harus dengan persetujuan Presiden. pada masa ini banyak terjadi

penyimpangan – penyimpangan. Banyak investor yang menanamkan

modalnya di Indonesia dengan persetujuan presiden tetapi semua diluar

dugaan. Para investor malah melarikan uang rakyat sehingga negara harus

menanggung kerugian. Menurut rakyat semua ini kesalahan presiden

sehingga menimbulkan KKN.

3. Masa Pasca ReformasiSetelah masa orde baru tumbang maka munculah masa reformasi.

Pada masa ini menggunakan sistem presidensiil. Presiden bertanggung

jawab pada MPR. Pada masa ini terjadi perombakan disegala bidang dawali

dengan pergantian presiden dan kabinet. Penegakan sangat diakui dan

dihargai oleh semua lapisan masyarakat. Pres sangat di bebas dalam

mengemukakan pendapat. Pada masa reformasi lebih mengarah pada masa

demokrasi. UUD 1945 menetapkan adanya fungsi sistem pemisahan

kekuasaan sebagai adanya mekanisme kontrol antara Presiden dan MPR.

Sistem presidensiil bercampur baur dengan elemen-elemen sistem

parlementer.

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak

memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi

pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Pada masa ini kedudukan lembaga eksekutif sejajar dengan lembaga

legislatif dan yudikatif. Sehingga peran ketiga tersebut saling melengkapi

satu sama lain. Peran eksekutif menjalankan fungsinya sesuai dengan

undang – undang.

28

BAB V

KESIMPULAN

Sistem politik pada masa orde lama dibagi menjadi dua yaitu:

a. Demokrasi Parlementer

Pada masa ini peran lembaga eksekutif tidak efektif karena lebih

mendominasinya peran legislative. Perdana Mentri pertanggung jawab

pada parlemen. Presiden hanya sebagai kepala Negara dan hanya

merupakan symbol pemerintahan. Program dari lembaga eksekutif tidak

direalisasikan.

b. Demokrasi Terpimpin

Pada masa ini peran lembaga eksekutif cenderung otoriter

dikarenakan peran presiden sangat mendominasi. Eksekutif dapat

membuat undang – undang dan Presiden Soekarno saat itu

mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden seumur hidup. Semua lembaga

dikontrol oleh eksekutif. Dalam eksekutif terjadi kesenjangn dimana

antara president dan jajaranya yang seharusnya memiliki kedudukan yang

sejajar, tetapi seolah presiden yang paling memegang kendali.

Sistem Politik pada masa Orde baru

Peran lembaga eksekutif pada masa inipun mengarah pada sistem

yang otoriter. Semua kebijakan yang diajukan harus mendapatkan

persetujuan presiden. Lembaga – lembaga yang lain serasa lumpuh karena

semua berpusat pada presiden sebagai lembaga eksekutif.

Sistem Politik pada masa Pasca Reformasi

29

Terjadi perombakan dalam segala bidang secara bertahap diawali

dengan pergantian presiden dan kabinet di dalam pemerintahan karena

adanya keinginan rakyat memilik pemerintahan yang bersih tanpa adanya

lembaga – lembaga yang lebih mendominasi. Pada masa ini peran eksekutif

sejajar dengan lembaga yang lainnya. Lembaga eksekutif menjalankan

fungsinya sebagai mana mestinya.

30

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo,Miriam.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta : Gramedia.

http://manshurzikri.wordpress.com/2010/02/09/review-konsep-sistem-politik/untitled2/

www.google.com

http://izzahluvgreen.wordpress.com/2008/06/08/hubungan-kerja-lembaga-eksekutif-dan-yudikatif/

http://www.legalitas.org/?q=Konfigurasi+Politik+pada+Era+Orde+Lama+dan+Orde+Baru%3A+Suatu+Telaahan+dalam+Partai+Politik

31