matrik rad pug

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD - PUG) KABUPATEN BLITARTAHUN 2013 - 2014

a. Isue Pengentasan Kemiskinan Perempuan

NO. SUB ISUE KEGIATANINDIKATOR

PELAKSANARENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAHDAERAH (RPJMD)

KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 71 Rendahnya Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat

1. Pelatihan ketrampilan dan pembinaan yang mendukung atau mengarah ke ekonomi produktif berbasis potensi lokal

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Masyarakat.

Masyarakat trampil dan mandiri Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB dan SKPD terkait

Penanggulangan Kemiskinan

2. Pemberian modal kerja dan sarana prasarana pada usaha mikro kecil.

Tersediannya modal kerja dan sarana produksi

Meningkatnya pendapatan usaha mikro kecil.

Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB dan SKPD terkait


3. Pemasaran produk melalui koperasi

Meningkatnya pemasaran produk Kelancaran usaha Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB dan SKPD terkait


4. Monev Terkendalinya/sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan.

Rekomendasi tindak lanjut. Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB, Bappeda dan SKPD terkait

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

2 Rendahnya tingkat pendidikan 1. Pelaksanaan pemberantasan

buta huruf/keaksaraan fungsional

Meningkatnya masyarakat yang melek huruf dan mempunyai ketrampilan

Mengurangi angka buta hurufDisperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB dan SKPD terkait


2. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket A, B, C

Terlaksananya pendidikan kesetaraan Program Paket A, B, C Meningkatnya kompetensi SDM

Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB dan SKPD terkait


3. Penyediaan sarana dan prasarana di setiap pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional

Tersedianya sarana dan prasarana di setiap pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional

Meningkatnya kompetensi SDMDisperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB dan SKPD terkait


4. MonevTerkendalinya/sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan.

Rekomendasi tindak lanjut.

Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispendik, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapemas, BPPKB, Bappeda dan SKPD terkait


b. Isue Tingginya angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak




KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 71 Tingginya perceraian

akibat kekerasan1. Sosialisasi gender pada tokoh

agama dan Tokoh MasyarakatMeningkatnya pemahaman gender dikalangan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang Responsif Gender

Biro Administrasi Kemasyarakatan, DEPAG, Disnakertransduk, BPPKB dan SKPD terkait

Program Peningkatan Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmonisasi Sosial - Program PeningkatanKualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

2 . Sosialisasi pejabat KUA dan BP4 tentang gender

Meningkatnya pemahaman gender dikalangan KUA dan BP4

KUA dan BP4 yang Responsif Gender Biro Administrasi Kemasyarakatan, DEPAG, Disnakertransduk, BPPKB dan SKPD terkait


3. Pembinaan keluarga sakinah meningkatnya pemahaman nilai- nilai keluarga sakinah

Menurunkan angka perceraian Biro Administrasi Kemasyarakatan, DEPAG, Disnakertransduk, BPPKB dan SKPD terkait


2 Diksriminasi terhadap PKL perempuan

1. Penyusunan SOP untuk penanganan PKL perempuan Tersusunnya SOP penanganan PKL

perempuanPenanganan PKL perempuan yang sesuai SOP

Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum, BPPKB dan SKPD terkait

Program peningkatan keamanan dan Ketertiban, serta Penanggulangan Kriminalitas - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender - Penghormatan dan Penegakan Hukum serta Hak Asasi Manusia2. Sosialisasi SOP penanganan

PKL Perempuan pada Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tersosialisasinya SOP penanganan PKL perempuan pada Satpol PP Prov dan Kab/Kota

Penangan PKL perempuan yang responsif gender

Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum, BPPKB dan SKPD terkait

Program peningkatan keamanan dan Ketertiban, serta Penanggulangan Kriminalitas - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender - Penghormatan dan Penegakan Hukum serta Hak Asasi Manusia

3 Diskriminasi perlakuan terhadap penyandang cacat

1. Sosialisasi tentang Hak-hak dan Perlakukan terhadap penyandang cacat

Meningkatnya pemahaman masy terhadap kebutuhan penyandang cacat

Menurunnya diskriminasi terhadap penyandang cacat

Dinsos, Dinas Pendidikan, BPPKB, Dinas Kesehatan dan SKPD terkait

Program peningkatan Kualitas dan peran Perempuan, serta Kesetaaan Gender - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Asesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Program 2. Pelatihan ketrampilan

untuk penyandang cacatMeningkatnya ketrampilan penyandang cacat

Mampu berusaha Biro Adm Kesra, Dinsos dan SKPD terkait Program peningkatan Kualitas

dan peran Perempuan, serta Kesetaaan Gender - Program Peningkatan Kesejahteraan

3. Koordinasi dan sinkronisasi penempatan tenaga kerja penyandang cacat

Kesepakatan antara instansi terkait dgn pengusaha

Ditempatkannya tenaga kerja penyandang cacat

Biro Adm Kesra, Dinsos dan SKPD terkait

Program peningkatan Kualitas dan peran Perempuan, serta Kesetaaan Gender - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Asesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Program

4. Penyediaan sarana untuk aksesbilitas penyandang cacat tersediaanya aksesibilitas bagi

penyandang cacat pada fasilitas umum

Kemudahan memperoleh aksesibilitas fasilitas umum

Biro Adm Kesra, Dinsos dan SKPD terkait

Program peningkatan Kualitas dan peran Perempuan, serta Kesetaaan Gender - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Asesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Perluasan Lapangan Kerja

4 Diskriminasi perlakuan terhadap lansia

1. Sosialisasi hak dan perlakukanterhadap lansia

meningkatkan pemahaman masy terhadap kebutuhan lansia

Masyarakat peduli kebutuhan lansia Biro Adm. Kesra, Dinas Sosial, Dinkes, BPPKB dan SKPD terkait

Program peningkatan Kualitas dan peran Perempuan, serta Kesetaaan Gender - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Asesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

2. Penyediaan aksesibilitas bagi lansia

tersedianya aksesibilitas (informasi, tempat pelayanan dan biaya) bagi lansia

Perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal

Biro Adm. Kesra, Dinas Sosial, Dinkes, BPPKB dan SKPD terkait

Program peningkatan Kualitas dan peran Perempuan, serta Kesetaaan Gender - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Asesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan5 KDRT 1. Sosialisasi UU Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Meningkatnya pemahaman tentang KDRT

Menurunnya angka KDRT Biro Adm. Kemasy, BPPKB dan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan , serta Kesetaraan Gender - Program Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Pelatihan konseling, hukum bagi pendamping korban

Meningkatnya pemahaman pendamping tentang KDRT

Adanya pendamping yang kompeten

Biro Adm. Kemasy, BPPKBdan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja -Program Peningkatan KesejahteraanSosial Rakyat - Program PeningkatanKualitas dan Peran Perempuan , serta3. Konseling bagi korban

danpelaku KDRT

Meningkatnya pelayananterhadap korban KDRT

menurunya angka KDRT Biro Adm. Kemasy, BPPKBdan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja -Program Peningkatan KesejahteraanSosial Rakyat - Program PeningkatanKualitas dan Peran Perempuan, serta

6. Pemberantasan traffiking 1.Sosialisasi UU Nomor 21

Tahun 2007 tentangPenghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TPPO

Berkurangnya tindak pidana PO BPPKB, Dinsos,

Disnakertransduk, BiroAdm. Kesra dan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja -Program Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Rakyat - Program Peningkatan

Kualitas dan Peran Perempuan, serta

Kesetaraan Gender - ProgramPenghormatan dan Penegakan

2. Pelatihan Konseling (psykologis dan hukum) bagi pendamping korban trafiking

Meningkatkan pemahaman pendamping korban trafiking

Adanya pendamping yang kompel BPPKB, Dinsos, Disnakertransduk, Biro Adm. Kesra dan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran

Perempuan, sertaKesetaraan Gender - ProgramPenghormatan dan Penegakan

3.Pelatihan identifikasi dan penanganan awal untuk petugas transit

meningkatkan pemahaman petugas transit area

adanya petugas transit area yg kompeten BPPKB, Dinsos,

Disnakertransduk, Biro Adm. Kesra dan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, sertaKesetaraan Gender - ProgramPenghormatan dan Penegakan

Hukum dan Hak Asasi Manusia7. Tingginya kekerasan

terhadap anak Sosialissai UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap UUPA

Menurunya angka kekerasan terhadap anak Dinsos,

Disnakertransduk,BiroAdm Kemasy, PPKB, PPT dan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Rakyat - Program PeningkatanKualitas dan Peran Perempuan, serta

Kesetaraan Gender - ProgramPenghormatan dan Penegakan

Hukum dan Hak Asasi ManusiaPelatihan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan

meningkatkan pemahaman dan ketrampilan pendamping terhadap penanganan anak korban kekerasan

Adanya pendamping penanganan anak korban kekerasan yang kompeten

Dinsos, Disnakertransduk, Biro Adm. Kemasy, PPKB, PPT dan SKPD terkait

Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, sertaKesetaraan Gender - ProgramPenghormatan dan Penegakan

Hukum dan Hak Asasi Manusia

c. Is ue Pekerja Luar Daerah/ Migran




KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 71 Tidak ada perlindungan

Hukum terhadap :a. Tenaga Kerja OutsourcingDiksriminasi terhadap PKL perempuan

Penyusunan Perda PRT

TKI yang ke Luar Negeri

- 8 -


PELAKSANA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH (RPJMD)KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 7

1.

a.

Sosialisasi hukum ketenagakerjaan

Sosialisasi hukum perlindungan dan pelayanan penempatan TKI di LN

Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap PJTKI

Tersusunya Perda PRT

Meningkatnya wawasanhukum

ketenagakerjaan

Meningkatnya wawasan hukum perlindungan dan pelayanan penempatan TKI di LN

Meningkatnyapembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap PJTKI

Terlindungnya PRT

Harmonisasi hubungan antara pekerja dan pengusaha.

Berkurangnya TKI ilegal

Optimalnya kinerja PJTKI dalam penempatan TKI

BPPKB, Disnakertransduk, Kejaksaan, Depag, Dinkes, Kepolisian, Dinsos, Biro Hukum, Biro Adm. Kemasy, DPRD dan SKPD terkait

BPPKB, Disnakertransduk, Kejaksaan, Depag, Dinkes, Kepolisian, Dinsos, Biro Hukum, Biro Adm. Kemasy dan SKPD terkait


BPPKB, Disnakertransduk,

Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan Gender - Program Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaProgram Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan Gender - Program Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaProgram Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan Gender - Program Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaProgram Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 1 Rakyat - Program Peningkatan

- 9 -%

1 2 3 4 5 6 7

3. Optimalisasi Standar pelatihan berbasis kompetensi

Terstandarisasinya unit- unit kerja BLK

Meningkatnya kompetensi TKI


Program Perluasan Lapangan Kerja - Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan Gender - Program Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

d. !sue

d. !sue Perenganan Bencana yang Perspektif Gender



3ANGKA MENENGAH DAERAH(RP3MD)KELUARAN HMIL

1 2 3 4 5 6 7

1 Pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak

a. Pemberian bantuan perempuan dan anak

b. Pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi

c. Mitigasi dan Evakuasi bencana

d. Money

e. Sosialisasi tanggap bencana

- Tersediannya kebutuhan dasarbagi perempuan dan anak

- Tersedianya Sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan anak

- Tersedianya paket pelayanan awal minimum

- Terevakuasinya korban bencanaterutama perempuan dan anak

- Adanya mitigasi, evakuasi dan pasca bencana yang responsif gender

- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bencana

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak

Terpenuhinya prasarana ramah perempuan dan anak

Terpenuhinya pelayanan kesehatan reproduksi

Keselamatan bagi korban bencana

rekomendasi dan tindak lanjut

kesiapan menghadapi bencana

Dinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

Dinsos, Diskominfo, Dinkes, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

Dinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkaitDinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Bapppeda, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkaitDinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan GenderProgram Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan GenderProgram Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan GenderProgram Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

1 2 3 4 5 6 7

f. Pelatihan tanggap bencana - Meningkatnya ketrampilanmenghadapi bencana

kesiapan menghadapi bencana Dinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

Program Pembangunan,Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

g. Simulasi tanggap bencana - Meningkatnya kesadaran dan akses terhadap penanganan bencana

kesiapan menghadapi bencana Dinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

Program Pembangunan,Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

h. Pembentukan tim lokal di daerah rawan bencana.

- terbentuknya tim lokal di daerah rawan bencana

Masyarakat setempat yang dekat area rawan bencana mempunyai kesadaran 'Awas

Dinsos, Diskominfo, Dinkes, BPB, BPPKB, Biro Adm Kemasy, Biro

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur - Peningkatan Kualitas

Bencana' Adm Kesra clan SKPD terkait

dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

e. !sue

e. Isue Fiermonisasi Hukum



)ANGKA MENENGAH DAERAH(RP)MD)KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 7

1 Ketersediaan produk hukum yang berspektif gender

a. Inventarisasi dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah yang bias gender di Tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

b. Pelatihan legal drafting bagi Aparatur Pemerintah

c. Sosialisasi PUG terhadap Aparat Penegak Hukum (APH)

Tersusunnya pengelompokan / klasifikasi Peraturan yang bias Gender

Peningkatan SDM dalam bidang legal drafting yang tidak bias gender

Peningkatan kesadaran Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap PUG

Rekomendasi untuk implementasi kebijakan kedepan yang telah di sesuaikan agar tidak bias gender

Kompetensi aparatur

Komitmen APH terhadap PUG

BPPKB, Biro Hukum, Biro Adm Kemasy dan SKPD terkait



Program Penghormatan dan Pengakan Hukum dan Hak Asasi Manusia - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan GenderProgram Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan GenderProgram Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia - Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Gender

f. Isue

-12-

f. !sue Layanan Kesehatan Yang Responsif Gender



JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD)KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 71.

2.

Tingginya angka HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk di Jawa Timur

Rendahnya kualitas kesehatan reproduksi

a. Penyuluhan tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk

b. Peningkatan kompetensi bagi petugas dan masyarakat tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk.

c. Pemberdayaan masyarakat tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk.

d. Money tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana

f. Koordinasi lintas program dan lintas sektor tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk

g. Deteksi dini (skrenning)tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk

a. Penyuluhan tentang kualitas reproduksi

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk

Tenaga yang kompeten dalam menangani penderita HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi Buruk

Tersedianya pelayanan yang bersumber masyarakat

Termonitornya dan

terkendali Tersedianya

sarana prasarana

Terlaksananya koordinasi

Terdeteksinya kasus tentang HIV/AIDS, narkoba, TBC dan Gizi BurukMeningkatnya wawasan

Perilaku hidup sehat tentang HIV/AIDS, Narkoba, TBC dan Gizi Buruk

terpenuhinya pelayanan yang berkualitas

Terpenuhinya pelayanan yang berkualitas

Rekomendasi Tindaklanjut

Terpenuhinya pelayanan

Rekomendasi Tindaklanjut

Optimalnya pelayanan

Perilaku hidup sehat tentang kesehatan reproduksi


BPPKB, Dinkes, BNP,Depag, Dispora, Dinsos dan SKPD Terkait


BPPKB, Dinkes, BNP,Depag, Dispora, Dinsos dan SKPD TerkaitBPPKB, Bappeda, Dinkes, BNP, Depag, Dispora, Dinsos dan SKPD TerkaitBPPKB, Dinkes, BNP,Depag, Dispora, Dinsos dan SKPD TerkaitBPPKB, Bappeda, Dinkes, BNP, Depag, Dispora, Dinsos dan SKPD Terkait


BPPKB, Dinkes, Depag, Dispora dan SKPD Terkait

BPPKB, Dinkes, Depag, Dispora dan SKPD Terkait

Program Peningkatan Aksesibilitas

dan Kualitas Pelayanan Kesehatan











Program Peningkatan

-13-

c. Pemberdayaan

1 2 3 4 5 6 7

3. Rendahnya Tingkat Kesehatan

c. Pemberdayaan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi..

d. Money


f. Koordinasi lintas program dan lintas sektor tentang Kesehatan Reproduksi.

g. Deteksi dini (skrenning) reproduksi

a. Penyuluhan tentang rendahnya tingkat kesehatan

b. Peningkatan kompetensi bagi petugas dan masyarakat

tentang rendahnya tingkat kesehatan.

c. Pemberdayaan masy

d. Money


f. Koordinasi lintas program dan lintas sektor

g. Deteksi dini (skrenning)

Tersedianya pelayanan yang bersumber masyarakatTermonitornya dan terkendali

Tersedianya sarana

prasarana Terlaksananya

koordinasi

terdeteksinya kasus

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang tingkat kesehatanTenaga yang kompeten

Tersedianya pelayanan yang bersumber masyarakatTermonitomya dan terkendali

Tersedianya sarana

prasarana Terlaksananya

koordinasi

Terpenuhinya pelayanan yang berkualitasRekomendasi Tindaklanjut

Terpenuhinya

pelayanan

Rekomendasi

Tindaklanjut

Optimalnya pelayanan

Perilaku hidup sehat tentang tentang tingkat kesehatan


Terpenuhinya pelayanan yang berkualitasRekomendasi Tindaklanjut

Terpenuhinya

pelayanan

Rekomendasi

BPPKB, Dinkes, Depag, Dispora dan SKPD TerkaitBPPKB, Bappeda, Dinkes, Depag, Dispora dan SKPD TerkaitBPPKB, Dinkes, Depag, Dispora dan SKPD TerkaitBPPKB, Bappeda, Dinkes, Depag, Dispora clan SKPD TerkaitBPPKB, Dinkes, Depag, Dispora dan SKPD Terkait

BPPKB, Dinkes, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

BPPKB, Dinkes, Biro Adm Kesra dan SKPD terkait

BPPKB, Dinkes, Biro Adm Kesra dan SKPD terkaitBPPKB, Bappeda, Dinkes, Biro Adm Kesra dan SKPD terkaitBPPKB, Dinkes, Biro Adm Kesra dan SKPD terkaitBPPKB, Bappeda, Dinkes, Biro Adm Kesra







Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan







Program Peningkatan

-14-

q. !sue

g. Isue Hak Berpolitik Responsif Gender


PELAKSANARENCANA

PEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH (RP3MD)

KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam politik

Sosialisasi pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Capacity building untuk perempuan.

Meningkatnya wawasan perempuan dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya perempuan yang berani menyampaikan pendapat.

Terakomodasinya kepentingan perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Meningkatnya jumlahperempuan berpartisipasi dalam politik

BPPKB, Bakesbangpol, Biro Adm Kemasy dan SKPD terkait

BPPKB, Bakesbangpol, Biro Adm Kemasy dan SKPD terkait

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

h. Isue

-15-

h. Isue Pembangunan yang Perspektif Gender

NO SUB ISUE KEGIATANINDIKATOR

PELAKSANA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH (RPJMD)KELUARAN HASIL

1 2 3 4 5 6 71 Kebijakan yang bias gender Pelatihan perencanaan analisis

gender dan gender budgettingMeningkatnya SDM perencana gender dan gender budgeting.

Tersediannya SDM perencana berperspektif gender dan gender budgetting

PU Cipta Karya dan Tata Ruang, PU Bina Marga, PU Pengairan, Dispenda, BPPKB, Bappeda dan SKPD terkait

Program Peningkatan kulaitas dan peran perempuan serta kesataan gender

2 Pembangunan sarana prasarana yg perspektif gender

Pembangunan sarana prasarana yg responsif gender

Tersediannya sarana prasarana yg responsif gender

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yg responsif gender

PU Cipta Karya dan Tata Ruang, PU Bina Marga, PU Pengairan, Dispenda, BPPKB, Bappeda dan SKPD terkait

Program penigkatan kualitas dan peran perempuan serta kesetaan gender – Program Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur – kebijakan tat ruang wilayah.

GUBERNUR JAWA TIMURttd

Dr. H. SOEKARWO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim 16

matrik rad pug

Documents