MATERI KULIAH II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KONSUMEN/HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENI. PENGERTIAN HUKUM KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidahkaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Hukum Perlindungan Konsumen adalah merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandungi sifat melindungi kepentingan konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., tidak memuat defenisi mengenai Hukum Perlindungan Konsumen tetapi memuat perumusan mengenai Perlindungan Konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran :

Subyek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah

masyarakat sebagai konsumen, dan disisi lain pelaku usaha, atau pihakpihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak mpupuntelevisi, agen, biro periklanan, YLKI, BPOM, dan sebagainya.

Obyek yang diatur adalah barang, dan atau jasa yang

ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

1

Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha

mengakibatkan pemerintah mengeluarkan asas-asas maupun kaidahkaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Hukum

Konsumen

memiliki

cakupan

yang

lebih

luas

dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan pemberlakuan Hukum Konsumen berdasarkan Pasal 64 Ketentuan Peralihan UU No. 8 tahun 1999 :Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diaur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undangundangaN ini.

II. SUMBER-SUMBER HUKUM KONSUMEN A. o 4:.....kemudian daripada itu untuk membentuk seuatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia...

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN TAP MPR Undang-undang dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke

o Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :Tiap warganegara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan o Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat 1993 : .....meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen.

2

B. termasuk

HUKUM KONSUMEN DALAM HUKUM PERDATA Yang dimaksud adalah Hukum Perdata dalam arti kata luas, hukum Perdata, Hukum Dagang, serta kaidah-kaidah

keperdataan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik itu hukum perdata tertulis maupun hukum perdata yang tidak tertulis, misalnya :

o

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata,

terutama dalam buku kedua, ketiga, dan keempat .Pasal 1457 KUH Perdata : jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1548 KUH Perdata : sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan atas suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. o

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, buku

kesatu dan buku kedua.Pasal 510 KUH Dagang : Setiap pemegang konosemen berhak untuk menuntut penyerahan barang yang tersebut di dalamnya di mana kapal tersebut berada.

o

Hukum adat

Dalam hukum adat terdapat beberapa prinsip dasar yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen : Prinsip Kekerabatan yang kuat dalam masyarakat adat

3

Prinsip yang berkembang dan diwarisi secara turun temurun ini mengakibatkan adat ketentuan-ketentuan hukum adat tidak berorientasi kepada konflik, sehingga setiap warga masyarakat harus saling hormat-menghormati sesamanya. Dengan demikian tertutup kemungkinan bagi para pelaku usaha yang nakal untuk memperdaya konsumen. Prinsip keseimbangan magis/keseimbangan alam. Prinsip terang pada pembuatan transaksi, terutama transaksi yang penting seperti transaksi tanah. Prinsip terang ini mengharuskan hadirnya kepala persekutuan hukum adat/kepala desa dalam transaksi tanah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi debitur dan masyarakat. Fungsi kepala adat ini yang kemudian beralih kepada negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Prinsip fungsi sosial dari suatu hak. Berdasarkan prinsip ini diadakanlah pembatasan terhadap hak yang dimiliki seorang individu, sehingga ia harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam mempergunakan hak yang dimilikinya. Hal ini dapat dianalogikan kepada pembatasan hak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat selaku konsumen. Prinsip hak ulayat. Prinsip ini merupakan prinsip kebersamaan dalam penguasaan sesuatu benda dan harus pula terdapat unsur adil dalam hal penguasaan tanah, sehingga tidak ada satu pihakpun yang akan merasa dirugikan. Ini juga dapat menopang untuk diterimanya suatu cabang hukum baru, yaitu hukum konsumen di Indonesia.

o

Berbagai peraturan perundang-udangan lain

yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat keperdataan

4

tentang subyek-subyek hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen, Misalnya :UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 21 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan sebagainya.

o HUKUM KONSUMEN DALAM HUKUM PUBLIKYang dimaksudkan dengan Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perorangan, termasuk dalam lingkupan hal ini adalah Hukum administrasi negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Internasional, dan seterusnya. Misalnya : o UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) : Pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan rumah susun dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. o UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 73 : Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.

III. MASALAH YANG DIHADAPIWalaupun ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun hukum publik dapat dipergunakan untuk menyelesaikan hubungan atau masalah konsumen dengan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa, tetapi mengandung beberapa kelemahan tertentu :

5

KUH Perdata dan KUH Dagang tidak mengenal istilah konsumen. Semua subyek hukum tersebut diatas adalah konsumen, pengguna barang dan/atau jasa. Hukum perjanjian (buku ke tiga KUH Perdata) menganut asas hukum kebebasan berkontrak, sistemnya terbuka, dan merupakan hukum pelengkap. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi Hukum acara yang dipergunakan tidak membantu konsumen di dalam mencari keadilan. Dasar filsafat dalam penyusunan KUH Perdata dan KUH Dagang adalah Laisser Faire, sedangkan falsafah Indonesia adalah Pancasila.

6

MATERI KULIAH III

REGULASI SENDIRI USAHA ATAU PROFESI1. Pendahuluan Apakah yang dimaksud dengan regulasi sendiri usaha atau profesi ? istilah regulasi sendiri digunakan dalam buku ini sebagai alih bahasa dari istilah self regulation yang banyak digunakan dalam literature hukum, ekonomi atau pengetahuan social dinegara-negara maju. Regulasi sendiri ini sesungguhnya bermaksud untuk menentukan tolok ukur sesungguhnya atau standar (minimum) perilaku tertentu bagi perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang terikat atau tunduk padanya. Istilah lain yang juga digunakan adalah bisnis etik yang berarti pelaksanaan prinsip-prinsip moral pada pihak yang menyelenggarakan usaha sehingga dengan dipatuhinya regulasi sendiri itu terjagalah citra usaha perusahaan dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, misalnya, setelah melalui masa laissez faire (masa tanpa kontrol umum oleh pemerintah) pada abad ke- 19, dengan lahirnya undang-undang tentang perilakumonopoli (Sherman Anti Trust Act-1890) dan kemudian terutama pengaturan tentang hal-hal berkaitan dengan corporate mergers, phony get-rich-quick schemes, deceptive textile labels, prices wars, predatory price discrimination, industrial espionage and commercial or political bribery, terdapat pengaturan baru tentang perilaku kalangan usahawan dan atau profesi dalam menjalankan usahanya. Dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, untuk mendirikan suatu badan terdiri para ahli yang melindungi kalangan bisnis dari perilaku curang (unfair acts) para saingannya, mulailah pengawasan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang Federal

7

Trade Commission Act-1914 (FTC Act) terhadap perilaku-perilaku dikalangan dunia bisnis dan profesi pada umumnya. Bersamaan dengan FTC Act tersebut disahkan pula Clayton Act (1914) yang terutama bertugas untuk mencegah terjadinya merger yang bertentangan dengan persaingan (competition) dan to discriminate in price between different purchases of commodities. Apalagi setelah diterbitkan Wheel-er Lea Act (1938) yang mengamendir pasal 5 FTC Act dengan menambahkan pada pasal tersebut anak kalimat yang melarang unfair or deceptive acts or practise.akibatnya adalah pasal tersebut memuat dua larangan, yaitu pertama, larangan terhadap unfair methods of competition dan kedua, larangan atas false advertising and other deceptive commercial practices yang merupakan pula perlindungan pada konsumen. Jadi apabila regulasi sendiri atau bisnis etik kalangan usahawan atau profesi tumbuh dan berkembang secara positif, dipadu dengan bekerjanya peraturan perundangan-undangan tertentu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen maka para usahawan tersebut merupakan pula hal yang membantu perlindungan konsumen juga bukan? tidakkah suatu kondisi yang sangat menguntungkan bagi konsumen apabila semua pihak, khususnya pelaku usaha, menjalankan dan mentaati hukum yang berlaku serta disamping itu, mempunyai moral yang tinggi dalam mengejar tujuan usaha yang telah dijalankannya ?. Khusus berkaitan dengan salah satu praktek bisnis seperti periklanan, dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, setidaktidaknya terdapat dua jenis pengawasan atasnya, yaitu : 1. Pengawasan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun tidak langsung tentang periklanan, dan

8

2. Pengawasan dilakukan oleh pelaku usaha periklanan sendiri, biasanya oleh asosiasi usaha bisnis periklanan yang menyusun dan memberlakukan regulasi sendiri tersebut, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam regulasi sendiri itu. Ketentuan-ketentuan regulasi sendiri itu umumnya terlihat dalam beberapa bentuk kode etik atau kode praktek periklanan atau profesi tertentu. Antara lain yang kita ketahui adalah kode etik periklanan, kode etik advokat, kode etik pers dan jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik pemasaran air susu ibu, kode etik usaha kefarmasian, dan sebagainya. Bagi organisasi usaha atau profesi, dengan penerbitan regulasi sendiri itu sasaran yang ingin dicapai adalah untuk menjaga citra usaha atau profesi dari mereka yang terlibat dalam usaha atau profesi tersebut. Kalangan profesi kedokteran Indonesia menyusun kode etik mereka dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut; Sejak perwujudan dan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui adanya beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan social yang tidak diragukan. Selanjutnya, kelurahan dan kemuliaan setiap dokter sebagai profesi, ditegaskan lagi dalam Mukaddimah Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh 4 sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh setiap dokter, yaitu; 1. Kemurnian niat.

9

2. 3. 4.

Kesungguhan Kerja Kerendahan hati, serta Integritas ilmiah dan sosial Dalam bidang profesi lainnya, bidang periklanan, penyusunan kode etik periklanan disebut dengan nama tata Krama dan tata Cara Periklanan Indonesia, terlihat pendirian para pemrakarsanya seperti tercermin dalam bab Pendahuluan kode etik tersebut; Demi melindungi nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta tanggung jawab social, perlu ditetapkan etika periklanan yang mengatur Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Nasional. Di luar negeri, juga terdapat pemikiran bersamaan. Antara lain terlihat dalam Creative code yang disusun oleh American Assosiation of Advertising Agencies (AAAA) sebagai berikut : The members of the American Assosiation af Advertising Agencies recognize: 1. That advertising bears a dual responsibility in the American economic sistem and way of life. 2. To the public it is a primary way of knowing about the goods and services wich are the product of American free enterprise, goods and service wich can be freely chosen to suit the desiree and needs of the individual. The public is entitled to expect that advertising will be reliable in content and honest in presentation. Begitu pula terdapat hal menarik lainnya dalam Model Statute yang diusulkan oleh majalah organisasi industri periklanan Printersink dan

10

kemudian naskah tersebut disahkan oleh organisasi Affiliated advertising club dalam salah satu konvensinya di Boston tahun 1911, yang berbunyi : Any person, firm, corporation or agent or employee thereof who, with intent to sell, purchase or to any wise dispose of, or to contract with reference to merchandize, real estate, service employment of anything offered by such person, firm, corporation or association, or agent or employee thereof, directly or indirectly, to the public for sale, purchase, distribution or the hire of personal services, or with intent to increase the consumption of or to contract with reference to any merchandize, real estate, securities, service or employment or induce the public in any manner to enter in to any obligation which advertisementcontains any assertion, representation or statement of fact which is untrue, deceptive, or misleading, shall be guilty of a misdemeanor Saran ini kemudian disepakati dan selanjutnya dimuat dalam peraturan perundang-undangan dari seluruh negara bagian AS kecuali di 3 (tiga) negara bagian. Istilah regulasi sendiri atau self regulation ini digunakan baik di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara bekas jajahannya, serta secara umum telah dikenal dan digunakan juga dibagian-bagian lain dunia. Di Amerika Serikat, regulasi sendiri ini ditegakkan oleh badan yang bernama Better Business Bureaus (BBB). Di Indonesia keadaan seperti terurai diatas terlihat pula pada pengesahan Tata Krama dan Tata cara Periklanan Indonesia pada tahun 1981 dan penyempurnaanna pada tahun 1996. Tata Krama tersebut disahkan oleh organisasi peserta konvensi periklanan Indonesia. Konvensi ini terdiri dari. 1. Asosiasi Pemrakarsa dan penyantun Iklan Indonesia (ASPINDO) 2. Asosiasi Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia (AMLI)

11

3. Persatuan perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) 4. Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia (GPBI) 5. Persatuan radio Siaran swasta Indonesia (PRSSNI) 6. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPSK) 7. Yayasan televisi republik Indonesia (Yayasan TVRI) Dalam ikrar mereka tanggal 19 agustus 1996 dinyatakan bahwa : (Dengan penuh kesungguhan). Untuk mematuhi segala ketentuan dalam Tata krama dan tata Cara Periklanan Indonesia yang disempurnakan yang terdiri dari penambahan 24 Klausul baru dalam 3 Bab lama dan 58 klausul baru dalam 3 (tiga) bab baru 2. Pengertian Regulasi Sendiri Dari uraian diatas beberapa ahli menarik kesimpulan bahwa pengertian regulasi sendiri dapat diartikan antara lain : a. Etika adalah sistem dari prinsip-prinsip moral dan pelaksanaannya (Ethics is a sistem of moral principle and practices) b. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewajiban manusia. Etika adalah cabang dari filsafat yang berhubungan dengan moral, bersamaan dengan estetika berhubungan dengan keindahan, dan epistemology yang berhubungan dengan kemungkinan pengetahuan manusia. Karena itu, ia peduli pada penunjuk arah, sifat atau sasaran dari prinsip-prinsipmoral dan alasan kehadirannya. Etika meneliti tentang alasan atau bentuk dari perilaku manusia, apa yang baik dan apa yang buruk dari perilaku manusia itu dan mengapa jenis tertentu perilaku itu baik atau buruk adalah masalah utama dari ilmu pengetahuan itu.

12

c. tata krama dan tata cara periklanan timbul dari kesadaran dan prakarsa masyarakat periklanan sendiri yang menginginkan sarana untuk mengatur diri sendiri (self regulation) Dari berbagai batasan yang telah disusun seperti tersebut di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan adalah; Suatu perangkat prinsip-prinsip tentang tingkah laku atau perilaku bisnis atau profesi yang ditetapkan sendiri oleh kalangan bisnis atau profesi itu, dan berlaku bagi kalangannya sendiri dan dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain. Keadaan penerapan sendiri regulasi sendiri ini jelas berbeda dengan penerapan hukum yang kita kenal. Kita ketahui penerapan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan negara yang antara lain adalah pengadilan. Pengadilan ini berdasarkan kewenangan yang diperolehnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, menerapkan terhadap setiap pelanggar hukum yang dibawa ke hadapannya sanksi-sanksi tertentu sebagaimana termuat dalam undang-undang tersebut. 3. Beberapa Bentuk Regulasi Sendiri Di Indonesia terdapat cukup banyak regulasi sendiri usaha atau profesi. Pada kalangan profesi pengacara/advokat terdapat kode etik Persatuan Advokat Indonesia. Di kalangan profesi kedokteran ada kode etik kedokteran Indonesia, sedang dikalangan usaha atau ahli farmasi terdapat kode etik usaha kefarmasian. Selanjutnya, dalam kalangan perusahaan pers terdapat kode etik perusahaan pers. Untuk kalangan periklanan terdapat tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. bahwa regulasi sendiri usaha atau profesi itu

13

Dengan adanya berbagai kode etik atau tata krama atau tata cara itu diharapkan para pelaku usaha dan profesi yang tergabung dalamnya dapat lebih mendarma baktikan kegiatan usaha atau profesinya bagi kepentingan rakyat banyak pada umumnya, para konsumen Indonesia pada khususnya, dan tidak hanya bagi memenuhi kepentingan usaha atau profesinya sendiri. Pertanggungjawaban mereka tidak hanya terhadap para pemegang saham usaha atau profesi itu, tetapi lebih-lebih lagi terhadap negara dan bangsa pada umumnya. Untuk menegakkan prinsip-prinsip seperti termuat dalam kode etik tersebut, telah dibentuk berbagai badan pelaksana kode etik atau tata krama dan tata cara. Diantaranya yang memasyarakat antara lain adalah dewan Kehormatan PWI bagi penerapan kode etik perusahaan pers, Majelis Pembinaan Etik Usaha kefarmasian bagi kode etik usaha kefarmasian Indonesia, Komisi Periklanan bagi penerapan tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, dan majelis Kehormatan etik Kedokteran bagi penerapan kode etik kedokteran Indonesia. Masing-masing lembaga tersebut menerapkan kode etik masing-masing dengan ukuran yang berbeda-beda, yang satu lebih lengkap dari yang lain. Tetapi kesemuanya berpendirian sama yaitu untuk menjaga citra usaha dan profesi masing-masing. Tentu saja dalam proses penerapan itu, sekalipun niatnya adalah bersamaan, tetapi praktek yang dilihat kadang-kadang menyakitkan hati. Kadang-kadang kita kehilangan kepercayaan apakah dibuatnya tolok ukur usaha dan profesi itu sunguh-sungguh untuk dilaksanakan sesuai bunyinya atau sekadar mengikuti pola atau mode yang hidup dalam masyarakat. 4. Tinjauan pada beberapa Regulasi Sendiri

14

Di atas telah diterangkan betapa banyak kode etik-kode etik Indonesia. Karena itu, agaknya beberapa diantaranya perlu mendapatkan perhatian. Gambaran tentang kode etik tertentu dan proses penerapannya dapat dilihat dengan cara menyajikan tinjauan atas beberapa kode etik tertentu. Dibawah dicoba menyajikan tinjauan itu atas beberapa kode etik atau tata krama dan tata cara tersebut. Kode etik yang termasuk kajian ini antara lain : a. Kode etik kedokteran Indonesia. b. Kode etik usaha kefarmasian Indonesia. c. Tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Ketiga kode etik ini dikaji karena disamping popularitasnya juga masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sangat banyak terdapat dalam kode etik ini. Pelayanan dokter pada pasien yang kurang memadai, atau obat-obat yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan atau bahkan palsu, sudah merupakan pengalaman konsumen Indonesia masa kini dan masa-masa lalu. Periklanan yang menyesatkan atau menipu, bersifat menjurus kearah yang tidak baik juga demikian halnya.

I. PENGERTIAN REGULASI SENDIRI (Self Regulation) Regulasi Sendiri adalah suatu perangkat prinsip-prinsip tentang tingkah laku atau perilaku bisnis atau profesi yang ditetapkan sendiri oleh kalangan bisnis atau profesi itu, dan berlaku bagi kalangan sendiri dan dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain. Regulasi sendiri ini dimaksudkan sesungguhnya atau standar untuk menentukan tolok ukur perilaku tertentu bagi (minimum)

perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha-pelaku usaha yang terikat

15

atau tunduk kepadanya. Dengan dipatuhinya regulasi sendiri tesebut dapat terjaga citra usaha perusahaan dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi sendiri ini, maka akan terdapat 2 (dua) sistem pengawasan : o Pengawasan oleh pemerintah dengan baik mempergunakan yang langsung peraturan-peraturan o perundang-undangan,

maupun yang tidak langsung; Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, oleh asosiasi perusahaan yang bersangkutan yang biasanya

menyusun dan memberlakukan regulasi sendiri tersebut, dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang teradapat dalam regulasi sendiri tersebut. II. BEBERAPA BENTUK REGULASI SENDIRI Di Indonesia telah terdapat beberapa regulasi sendiri usaha atau profesi, di antaranya : o Pada kalangan profesi pengacara atau advokat terdapat Kode

Etik Persatuan Advokat Indonesia;o Di kalangan profesi kedokteran terdapat

Kode

Etik

Kedokteran Indonesia;o Di Kalangan usaha kefarmasian teradapat Kode Etik Usaha

Kefarmasian, dan sebagainya. Di Amerika Serikat juga dikenal regulasi sendiri (self regulation) sebagaimana terlihat dalam Creative Code yang disusun oleh American Association of Advertising Agencies (AAAA) sebagai berikut : The members of The American Association of Advertising Agencies recoqnize :

16

That advertising bears a dual responsibility in the American economic system and way of live To the public it is a primary way of knowing about the goods and services which are the product of American free enterprise, goods and services which can be freely chosen to suit the desiree and needs of the individual. The public is entitled to expect the advertising will be reliable in content and honest in presentation. Untuk menegakkan prinsip-prinsip seperti yang termuat

dalam kode etik tersebut, telah dibentuk berbagai badan pelaksana kode etik atau tata krama dan tata cara, misalnya : o Bagi

Kode Etik Jurnalistik diawasi oleh

Dewan Kehormatan PWI;o Bagi Kode Etik Perusahaan Pers diawasi oleh

Dewan Kehormatan Pers;o Bagi Kode Etik Usaha Kefarmasian diawasi oleh Majelis Pembina Etik Usaha Kefarmasian; o Bagi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

Indonesia diawasi oleh Komisi Periklanan;o Bagi

Kode

Etik

Kedokteran

Indonesia

diawasi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

III. TINJAUAN PADA BEBERAPA REGULASI SENDIRI A. Kode Etik Kedokteran Indonesia Disusun oleh Musyawarah Kerja Nasional Etik kedokteran Indonesia ke 2, dan diperbaharui lagi dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis Pembinaan dan

17

Pembelaan Anggota pada tanggal 28 Oktober 1993. pemberlakuannya disahkan oleh dan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1993, serta dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kode Etik Kedokteran ini berlaku tidak hanya atas dokter yang menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tetapi juga berlaku bagi dokter yang berkerja secara fungsional dan terikat pada organisasi itu di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan dan kedokteran. Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia termuat dalam Tata Laksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI, Surat Keputusan Pengurus Besar IDI No. 170/PB/A.4/II/1989 dan disahkan oleh Muktamar IDI ke 21 tahun 1991 di Yogyakarta. Tersusun dalam Mukaddimah, dengan sejumlah 20 pasal, dan ketentuan penutup. Antara lain :

o Pasal 1 9 mengenai Kewajiban Umum; o Pasal 10 15 mengenai Kewajiban Dokter Terhadap Penderita; o Pasal 16 dan 17 mengenai Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat; o Pasal 18 20 mengenai Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran berfungsi untuk

membimbing, mengawasi, dan menilai perilaku dokter dalam menjalankan tugas mereka memelihara kesehatan para konsumen.

Adapun yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran adalah :

18

o

Menyampaikan pertimbangan dan usul secara lisan atau

tertulis, diminta atau tidak, tentang penerapan etik kedokteran kepada pengurus IDI. o o o o yang sesuai. o Kedokteran. Pelaksanaan tugas penilaian pelaksanaan etik kedokteran dilakukan melalui masing-masing Majelis Kehormatan Etik Melaksanakan tugas bimbingan pelaksanaan etik kedokteran kepada seluruh dokter di wilayahnya. Melaksanakan tugas pengawasan penerapan kode etik Melaksanakan tugas penilaian pelaksanaan kode etik Pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan kedokteran di seluruh wilayahnnya. kedokteran yang dilakukan oleh seluruh dokter di wilayah kerjanya. pelaksanaan kode etik bersama pengurus IDI dan perangkat jajaran

B. KODE ETIK USAHA FARMASI tahun 1993. Tujuan kode etik ini adalah untuk membina usaha farmasi yang sehat dan bertanggung jawab, dilandasi oleh rasa ketulusan dan pengabdian kepada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Pasal 1 Kode Etik Usaha Farmasi). pelanggan, pengiklanan Ruang lingkup berlakunya kode etik ini produk obat bebas, pengemasan, dan meliputi informasi, detailer, contoh obat, sumbangan dan insentif bagi penandaan, bahan-bahan promosi, iklan dalam majalah profesi, riset Kode Etik Usaha Farmasi ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia ke IX

19

pemasaran, harga, distribusi dan pelayanan, hubungan masyarakat dan media massa, dan hubungan antara sesama anggota. (Pasal 2). Tugas utama monitoring, pengawasan, bimbingan dan pembinaan berdasarkan kode etik ini diselenggarakan oleh Majelis Pembina Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia.

C. KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA/ TATA KRAMA DAN TATA CARA PERIKLANAN INDONESIA 1981 oleh Konvensi Periklanan, yang Pertama sekali dibentuk tahun diprakarsai oleh Asosiasi

Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia (ASPINDO), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Badan Periklanan Media Pers Nasional-Serikat Penerbit Surat Kabar (BPMN-SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI), dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Pada tanggal 19 Agustus 1996, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan mengalami penyempurnaan dengan penambahan 24 klausul baru dalam tiga bab lama dan 58 klausul baru dalam tiga bab baru. dan 2 (dua) lampiran, yaitu : o penerapan khusus. o Bab III memuat tentang Tata cara hubungan antar unsur yang berkepentingan dalam periklanan, terdiri dari perilaku periklanan dan pemerintah, perilaku periklanan dan konsumen, pengiklan dan perusahaan periklanan Bab II memuat tentang Tata Krama, terdiri atas asas-asas umum, penerapan umum dan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia terdiri dari 5 (lima) bab pengertian-pengertian pokok

20

meliputi media-media cetak, media elektronik, media bioskop dan media luar ruang, dan hubungan media rekaman dan pemesan. o penerapan o pelanggaran dan pengenaan sanksi. o dalam menjalankan fungsinya. o ketentuan-ketentuan yang berkaitan Lampiran 2 memuat dengan Komisi Periklanan Lampiran 1 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan insan periklanan dan prosedur pengawasan, Bab terdiri IV dari mengatur asas-asas

pengawasan, penerapan pengawasan, serta prosedur pengawasan. Bab V tentang bobot

Indonesia yang ditugasi untk menjalankan pembinaan kehidupan dan pertumbuhan periklanan nasional yang sehat dan bertanggung jawab. Pengawasan tata krama dan tata cara periklanan ini diserahkan kepada badan tersendiri yaitu Komisi Periklanan Indonesia, yang dibentuk untuk mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aset periklanan nasional untuk kepentingan seluruh masyarakat. Disamping itu Komisi mempunyai tugas pula untuk : o Mengubah bentuk atau bobot sanksi yang akan dijatuhkan asosiasi; o Menjadi penengah perselisihan antar para anggota asosiasi yang berbeda; o Atas permohonan salah satu anggota asosiasi memberikan pengesahan atas naskah atau materi periklanan; o Memberikan rekomendasi kepada dewan pers, instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara mengenai pelaksanaan, penegakan, dan pengawasan tata krama dan tata cara periklanan;

21

o Wajib secara berkala melakukan pembinaan dan upaya perbaikan tata krama dan tata cara periklanan.

MATERI KULIAH IV SEJARAH GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Gerakan Perlindungan Konsumen di Amerika Serikat dan Negara-Negara Maju Lainnya. Menurut David A. Rice, sejarah gerakan perlindungan konsumen di Amerika Serikat di bagi dalam 4 (empat) subbahasan :

o o o o o 1.

Regulation of Feudal Market Transactions Legal Tradition of Caveat Emptor Twentieth Century Judicial Limitation of Caveat Development of Public Regulation Contemporary Developments in Public Regulation. Regulation of Feudal Market TransactionsPerkembangan gerakan perlindungan konsumen

Emptor

di Amerika Serikat dipengaruhi oleh pemukim-pemukim pertama negara tersebut pada saat masih bermukim di Inggris, di mana pengaturan hukum dan kasus-kasus yang menyangkut transaksi perdagangan Inggris merupakan embrio bagi tumbuhnya kesadaran para imigran yang memasuki Benua Amerika. yang bertugas Pada tahun 1256 di Inggris diatur perlindungan Berdirinya Merchants Courts yaitu pengadilan memeriksa perkara pelanggaran transaksi buat pembeli roti dan ale (sejenis bir) berdasarkan ketentuan gereja.

22

perdagangan dalam tingkat lokal, yang kemudian diperluas sehingga melingkupi transaksi perdagangan perkotaan dan juga pedagangpedagang dari luar Inggris. Diberlakukannya The Statute of Apprentices pada tahun 1563, yang bertujuan mengurangi tindakan penipuan terhadap konsumen dan memaksa diterapkannya suatu standar kualitas atas produk-produk tertentu. (Lebih bersifat H publik).

2.

Legal Tradition of Ceveat EmptorSangat dipengaruhi oleh semangat Laissez Faire (bebas merdeka), yang menuntut adanya kebebasan dalam perdagangan (free enterprise), superioritas dari pasar (The Superiority of The Market) dan menolak adanya campur tangan pemerintah sebagai regulator.

(The Free Market Theory). Konsumen sebagai pribadi dianggap memiliki kemampuan untuk memutuskan produk apa yang akan dibelinya, serta dapat menjadi paduan bagi produsen dalam mengalokasikan sumber-sumber produksinya dalam persaingan pasar. Keinginan konsumen adalah panduan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan. (Theory of Consumer Sovereignty). Pada masa ini konsumen ternyata tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari praktek perdagangan yang tidak sehat (unfair trade practices) yang dilakukan oleh pelaku usaha, ditambah di mana kepada konsumen diserahkan dengan dianutnya Asas hukum yang disebut Caveat Emptor atau Let The Buyer Beware, sepenuhnya tanggung jawab untuk mempertahankan hak-haknya, jika ia kalah dalam memperoleh hak-haknya tersebut berarti itu karena kebodohan dan kesalahannya sendiri. Lahirnya Liga Konsumen di Amerika Serikat pada tahun 1891 di kota New York, yang dinilai positif untuk mempromosikan hak-hak

23

konsumen. Kemudian dibentuk Liga Konsumen nasional (The

National Consumers League). 3. Emptor Pada masa ini kapasitas produksi meningkat serta didukung dengan sarana distribusi yang baik , muncullah Konsumen antara (intermediate consumers) seperti distributor, atau penyalur. Tradisi caveat emptor belum ditinggalkan, serta produsen sering berlindung dari tanggung jawab dengan mempergunakan kontrak baku yang dirumuskan secara sepihak. Konsumen tinggal menerima atau menolak (take it or leave it) kontrak baku yang disodorkan oleh pelaku usaha. Penggunaan kontrak baku ini sejalan dengan dianutnya Prinsip

Twentieth Century Judicial Limitation of Caveat

The Privity of Contract, di mana pelaku usaha mempunyaikewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dilakukan jika diantara mereka terdapat hubungan kontraktual. Prinsip The Privity of Contract dipatahkan oleh keputusan pengadilan dalam kasus Mc Pherson v. Buick Motor Co. Demikian pula penggunaan kontak baku dianulir oleh pengadilan, antara lain dalam kasus Henningsen v. Bloomfiled Motors Inc., dan kasus Unicp v. Owen.

4.

Development of public RegulationPerhatian terhadap perlunya perlindungan terhadap konsumen telah mengugah Kongres Amerika Serikat melahirkan Peraturan tentang Makanan dan Obat-Obatan (The Food and Drugs Act) dan The Meat Inspection Act pada tahun 1906.

24

Pada tahun 1914 terbentuklah badan yang independen yang

bergerak dibidang perlindungan konsumen, yaitu The Federal

Trade Commission (FTC) yang mempunyai tugas mengawasipelaksanaan The 1914 Federal Trade Commission Act.

5. Regulation.

Contemporary

Developments

in

Public

Pada priode 1930-1950-an, pemerintah federal telah mengeluarkan berbagai peraturan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan peraturan-peraturan negara bagian. Antara lain Amandemen terhadap The 1914 Federal Commision Act, diundangkannya The Food, Drugs, and Cosmetic Act, The Woll Product Labeling Act 1940, The Food Product Labeling Act 1951, serta The Fiber Products Identification Act 1958, dan sebagainya.

Pada tahun 1962, Presiden Jhon F. Kennedy mengucapkan pidato kenegaraannya di hadapan Kongres Amerika Serikat yang berjudul Special Massages of Protection The Consumer interest. Di mana dalam pidato kenegaraan ini, presiden mengemukakan beberapa hak konsumen :

a. The right to safety b. The right to be informed c. The right to choose d. The right to be heard Penganti Presiden Jhon F Kennedy, yaitu Presiden L.B. Johnson, Product Warranty dan telah berjasa memperkenalkan suatu konsep baru dalam perlindungan konsumen yang sekarang lazim disebut Product Liability, serta berhasil mengajukan rancangan undang-

25

undang tentang Lending Charges, dan Packaging Practices yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1967 dan 1968. Gerakan perlindungan konsumen juga merambah negara-negara diberbagai belahan dunia dengan melahirkan aturanaturan khusus yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, diantaranya : o o 1979; o Fundamental Act 1960; o 1978; o 1978; o 1978; o o o Inggris, dengan The Consumer Protection Kanada, dengan The Consumer Protection Amerika Serikat, dengan The Uniform Act 1970, seperti yang telah diamendir tahun 1971; Act dan The Consumer Protection Amandement Act 1971; Trade Practise and Consumer Protection Act 1967, sebagaimana telah diamendir tahun 1969, dan 1970, kemudian Unfair Trade Practice and Consumer Protection (Lousiana) 1973. Finlandia, dengan Consumer Protection Act Irlandia, dengan Consumer Information Act Australia, dengan Consumer Affairs Act Jepang, dengan The Consumer Protection Singapura, dengan The Consumer Protection (Trade Description and Safety Requairement) Act 1975; Thailand, dengan Consumer Protection Act

26

B.

Gerakan Perlindungan Konsumen di IndonesiaGerakan perlindungan konsumen di

Indonesia, benih-benihnya telah mulai terlihat pada peraturan perundangundangan dari masa Hindia Belanda, misalnya : o o o Stb. 1940 No. 14 dan 450. o Timah Putih), Stb. 1931 No. 28. o (ordonansi petasan) Stb. 1932 No. 143 o o o 641. o o Tera) Stb. 1949 No. 175. o Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya) Stb. 1949 No.377 Bedrijfsreglementerings Ijkordonnantie (Ordonansi Ordonnantie (Ordonansi Penyaluran Perusahaan) Stb. 1938 No. 86. Verpakkings Ordonnantie Pp Ordonnantie de Slach (ordonansi kemasan) Stb. 1935 No. 161 Belasting (Ordonansi Pajak Sembelih) Stb. 1936 No. 671. Sterwerkannde Genoesmiddelen Ordonnantie (Ordonansi Obat Keras) Stb. 1937 No. Vuurwerk Ordonnantie Tin Ordonnantie (Ordonansi Reglement Loodwit Hinder industriele Ordonnantie ordonnantie Eigendom, Stb. 1912 No. 545, Jo. Stb. 1913 No. 214. (Ordonansi Timbal Karbonat) Stb. 1931 No. 28. (Ordonansi Gangguan) Stb. 1926 No. 226 Jo. Stb. 1927 No. 449, Jo.

27

o

Pharmaceutische

Stoffen

Keurungs Ordonnantie, Stb. 1955 No. 660. merdeka, perhatian terhadap Setelah perlindungan Indonesia belum konsumen

mengembirakan, hal ini dapat dilihat dari masih kerap kali terjadinya korban-korban yang berjatuhan tanpa dibarengi sanksi yang tegas maupun pemberian ganti kerugian. Masih diteruskannya pola pengaturan perlindungan konsumen lama dengan dititipkan pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat pluralistis dan ditujukan pada masyarakat umum, misalnya UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang tentunya tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen. Gerakan perlindungan konsumen memasuki babak baru dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1988, Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, dan untuk memperoleh pendidikan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat prestasi sebagai salah satu pemrakarsa Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang kemudian disahkan mmenjadi UU No. 8 tahun 1999. YLKI juga berperan untuk melakukan advokasi kepada konsumen, dan mewakili konsumen untuk melakukan gugatan kelompok (class action).

28

MATERI KULIAH V BEBERAPA PENGERTIAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan defenisi konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kpentingan diri sendiri, keluarga, oarang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.Dari defenisi tersebut terdapat suatu pemahaman yang pada umumnya dianut dalam UUPK diseluruh dunia, bahwa konsumen haruslah pemakai akhir dari suatu barang maupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Tetapi disisi lain UUPK tersebut tidak memberikan suatu ketegasan apakah badan hukum atau suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dapat dikategorikan sebagai konsumen. Defenisi yang lebih luas diberikan oleh UUPK Spanyol yang mendefenisikan Konsumen sebagai Any individual or company who

the ultimate buyer or user of personal or real property, products, services, or activities, regardless of wheather the seller, supplier, or producer is a public or private entity, acting alone or collectively. Sebaliknya di Australia, pengertian konsumen malahan dibatasi hanya dalam batas nominal tertentu, sebagai mana diatur dalam Consumer Wealth of Australia Trade Practice Act 1874/1977 article 48

29

(1)a., Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang

tertentu dengan harga yang ditetapkan (setinggi-tingginya A $ 15.000) atau kalau harganya melampaui maka (1) The goods were of a kind ordinarily acquired for personal domestic, or hause hold use consumption or the goods consisted of commercial road vechille, (2) The services were of a kind ordinarily acquaired for personal, domestic, or house hold use consumption. Pasal 1 Butir (3) UUPK memberikan penjelasan mengenai pengertian Pelaku Usaha, yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.Menurut Penjelasan UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha meliputi perusahaan, korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan sebaginya. Jalinan hubungan yang tercipta antara Konsumen dan Pelaku usaha dapat terbentuk melalui beberapa tahapan transaksi antara konsumen dengan produsen, yaitu :

o

Tahapan Pratransaksi Konsumenpencarian informasi atas suatu barang, peminjaman,

Dalam tahap pra transaksi konsumen ini, konsumen masih dalam proses penyewaan, atau leasing. Di sini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan/atau jasa.

30

o Tahap Transaksi KonsumenKonsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian (jual beli, sewa menyewa, atau bentuk lainnya). Antara kedua belah pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju konsumen diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan membeli / memakai suatu barang dan atau jasa dalam tengang waktu tertentu atau membatalkannya.

o Tahap Purna Transaksi KonsumenTahap ini dapt disebut sebagai tahap purna jual atau after sake service, di mana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama priode tertentu.

B. Hak dan kewajiban Konsumen Hak konsumen sebagaimana dikemukakan Presiden Amerika Serikat Jhon F Kennedy : 1. 2. 3. 4. Hak untuk memperoleh keamanan; Hak untuk memilih; Hak untuk mendapatkan informasi; Hak untuk didengar;

Kemudian International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan dengan : 5. 6. Hak untuk meminta ganti rugi; Hak pendidikan konsumen.

31

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.

39/248 pada Sidang Umum PBB ke 106 tanggal 9 April 1985 : menjabarkan beberapa hak konsumen :1. 2. konsumen; 3. Tersedianyan informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan yang sesuai dengan kehendak dan kebuthan; 4. 5. 6. Pendidikan konsumen; Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif; kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya terhadap Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi kesehatan dan keamanannya;

diberikannya

pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Pasal 4 Bab III Hak dan Kewajiban UUPK No. 8 tahun 1999 mengatur hak konsumen sebagai berikut :1. 2. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa; barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. 4. 5. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; perlindungan kosumen secara patut;

32

6. 7.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau

serta tidak diskriminatif; pengantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

harus

KEWAJIBAN KONSUMENSelain hak kepada konsumen juga dibebankan suatu kewajiban yang dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK No. 8

tahun 1999 :1. Membaca atau megikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2. 3. 4. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan dan/atau jasa;

konsumen secara patut.

C. Hak dan Kewajiban Pelaku UsahaSecara tegas, UUPK telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK, yang menentukan hak pelaku usaha adalah

sebagai berikut :1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

33

3. 4.

Hak

untuk

melakukan

pembelaan

diri

sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 5. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

meliputi : 1.

Pada Masyarakat Ekonomi Eropa, pengertian Produsen Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa

barang-barang manufaktur. Mereka ini langsung bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan kepada masyarakat, termasuk bila kerugian yang timbul akibat cacatnya produksinya; 2. produk; 3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang. Salah satu hak yang dimiliki oleh Produsen yang diatur oleh Masyarakat Ekonomi Eropa adalah Hak untuk membebaskan Produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila : 1. 2. 3. kontrol produsen; 4. Barang yang diproduksi secara individuil tidak untuk keperluan produksi; Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan; Cacat timbul dikemudian hari; Cacat timbul setelah produk berada di luar Produsen bahan mentah atau komponen suatu barang yang merupakan komponen dalam proses

34

5.

Cacat

timbul

sebagai

akibat

ditaatinya

ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa; karena : 1. 2. 3. diproduksi; 4. 5. produksi. Produk pesanan pemerintah pusat; Kerugian yang timbul (sebagian) akibat Kelalaian si konsumen penderita; Penyalahgunaan produk yang tidak terduga Lewat jangka waktu penuntutan (daluwarsa) Di Amerika Serikat, pembebasan tanggung jawab diberikan

pada saat produk dibuat; yaitu 6 tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang

kelalaian yang dilakukan oleh Produsen lain dalam kerjasama

1. 2.

Kewajiban Pelaku Usaha ditentukan secara tegas dalamBeritikad baik dalam menjalankan usaha; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

Pasal 7 UUPK yang menentukan :

3. 4.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5.

Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

35

6.

Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7.

Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau manfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mengambarkan penerapan hak dan kewajiban yang dibebankan

oleh UU kepada konsumen maupun produsen secara bertimbal balik, patut disimak Kasus perjanjian jual beli sepeda motor yang disposisi perkaranya sebagai berikut : Oey Tjoeng Tjoen, konsumen yang bertempat tinggal di Sukabumi (Jawa Barat) memesan sepeda motor merk AJS pada pengusaha (penjual) NV. Super Radio Company di Jakarta. Karena pada saat diperjanjikan sepeda motor tersebut tidak dapat disediakan oleh penjual, terjadilah gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam gugatan konsumen yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 6 Desember 1954, dikemukakan bahwa konsumen telah mengadakan pemesanan pembelian sepeda motor pada tanggal 6 april 1954 dengan mempergunakan Surat Pesanan dari penjual. Konsumen telah diwajibkan dan telah melunasi pembayaran uang muka sebesar Rp. 6500.- dan penjual berjanji akan menyerahkan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 4 bulan. setelah lampau tenggang waktu 4 bulan, penjual tidak memenuhi janjinya, juga setelah diberikan teguran oleh pembeli mengenai kelalaian tersebut. Dalam petitum gugatannya konsumen memohon agar penjual diperintahkan agar memenuhi kewajibannya, dan apabila masih juga lalai memenuhi kewajibannya juga dikenakan hukuman pengenaan uang paksa sebesar Rp. 100,setiap hari selama ia tidak melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Pengadilan negeri mengabulkan gugatan konsumen pada tanggal 29

36

Juni 1955, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tanggal 26 juni 1957, dan Mahkamah Agung menolak kasasi penjual dengan putusannya tertanggal 26 Maret 1958 No. 24 K/Sip/1958. Yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa pengadilan berpendapat formulir pemesanan kenderaan yang biasanya dipergunakan untuk memesan kenderaan, dipandang memiliki nilai sebagaimana halnya suatu kontrak, dan oleh karenanya mengikat kedua belah pihak.

C. Pasal

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen2 UUPK mengisyaratkan agar perlindungan konsumen

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas 5(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional : o

Asas manfaat : yang mengamanatkan agar segala upaya

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. o

Asas Keadilan : dimaksudkan agar partiipasi masyarakat

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil; o

Asas keseimbangan : untuk memberikan keseimbangan

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual; o

Asas keamanan dan keselamatan konsumen :

dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. o

Asas kepastian hukum : baik pelaku usaha maupunmenaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

konsumen

37

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Pasal 3 UUPK menegaskan tujuan perlindungan

konsumen sebagai berikut :o o dan/atau jasa; o o Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam Menciptakan unsur perlindungan konsumen yang memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; o Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; o Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang

38

MATERI KULIAH VI PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA Berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban produk (product liability) dan pertanggungjawaban dalam bidang jasa (profesional liability), pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin produk maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen memiliki standard mutu yang baik, tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan bagi keselamatan dan kesehatan konsumen, serta membuka akses bagi konsumen dalam memperoleh informasi secara benar dan jujur. Realitas dilapangan masih banyak pelaku usaha yang nakal, dengan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai perbandingan berikut hasil survei YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) berkerjasama dengan majalah Human Health terhadap 42 obat/jamu/suplemen penambah gairah pria yang paling banyak diminati konsumen : Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain :

39

NO1 2 3 4 5 6 7

JENIS PELANGGARANTidak mencantumkan No. Registrasi Depkes/Badan Pom Tidak mencantumkan nama produsen Tidak mencantumkan komponen pokok Tidak mencantumkan tata cara penggunaan Tidak mencantumkan tanda peringatan atau efek samping Tidak mencantumkan batas waktu daluarsa Tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia

%52,4 9,5 23,8 4,8 64,3 76,2 11,9

Pada garis besarnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu : o o Perbuatan yang berkenaan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa; Perbuatan yang berkenaan dengan penawaran, promosi, iklan suatu barang dan/atau jasa;

A. Perbuatan Yang dilarang Berkenaan Dengan Kegiatan Produksi dan/atau Perdagangan Barang dan/atau Jasa. Pasal 8 Ayat (1) UUPK menerangkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :o Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

40

o

Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; o o Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; o Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan dan/atau jasa tersebut; o o o o Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa; penggunaan/pemanfaatan yang palin baik atas barang tertentu; sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; o Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ayat (2) memuat larangan bagi pelaku usaha

untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap, dan khusus bagi sediaan farmasi diatur dalam ayat (3).

41

B. Perbuatan Yang Dilarang Berkenaan Dengan Penawaran, Iklan, Maupun Promosi Barang dan/atau Jasa. Iklan merupakan sumber informasi produk sebagai bentuk nyatapengakuan hak konsumen atas informasi, tetapi ternyata informasi telah dimanipulasi sedimikian rupa sehingga mengaburkan makna informasi yang sebenarnya, menimbulkan pola konsumsi yang didasarkan tidak pada kebutuhan, adanya iklan pancingan (bait and switch advertising) yang menawarkan diskon) barang-barang padahal pelaku tertentu usaha dengan tersebut harga tidak khusus berniat (semacam

melakukannya atau melakukannya dalam jumlah yang tidak wajar. Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berkenaan dengan kegiatan penawaran, iklan, maupun promosi diatur dalam beberapa pasal UUPK, yaitu :

Pasal 9 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :o Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; o o Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau

memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu; o o o Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh suatu perusahaan Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;

42

o o o o

Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; Barang tersebut berasal dari suatu daerah tertentu; Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang Mengunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, atau

dan/atau jasa lain; tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; o Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUPk melarang barang-barang seperti tersebut dalam ayat (1) untuk diperdagangkan, atau dilanjutkan penawaran, iklan, maupun promosinya. Pasal 10 UUPK melarang pelaku usaha dalam melakukan penawaran, mengenai :o Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; o Kegunaan barang dan/atau jasa; o Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; o Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; o Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

promosi,

maupun

iklan,

dilakukan

dengan

memberikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan

Pasal 11 UUPK melarang pelaku usaha yang melakukan penjualan dengan cara diobral atau lelang, disertai dengan tindakan mengelabui/menyesatkan konsumen :o Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

43

o Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-oleh tidak mengandung cacat tersembunyi; o Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; o Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; o Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; o Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12 UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Pasal 13 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikantidak sebagai mana diperjanjikan. Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) berkenaan dengan larangan untuk menawarkan, mempromosikan, atau

44

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Berkenaan dengan kegiatan penawaran barang dan/atau jasa yang disertai dengan pemberian hadiah melalui cara undian, maka pelaku usaha dilarang untuk :o o o Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dijanjikan;

o Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yangdijanjikan. (Pasal 14 UUPK).

Di samping itu pelaku usaha dilarang untuk menawarkan barang dan/atau jasa disertai dengan pemaksaan atau cara lainnya yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis. (Pasal 15). Dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui pesanan, pelaku usaha dilarang untuk :o Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang dijanjikan.

o Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. (Pasal 16 UUPK)

45

Bagi pengusaha periklanan, dilarang untuk memproduksi iklan yang :o Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; o Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; o Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; o Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa; o Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; o Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan. (Pasal 17 ayat (1))

Dalam Pasal 17 ayat (2) ditentukan pengusaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar peraturan.

46

MATERI KULIAH VII KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU A. Pengertian Klausula Baku Menurut Prof Mariam Darus SH Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.Menurut Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian baku sebagai

perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

47

o o o o

Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong

relatif lebih kuat dari konsumen; perjanjian;

oleh kebutuhan.

Alasan pihak produsen masih mempergunakan kontrak

baku, selain karena alasan praktis dan efesien, penerapan perjanjian baku dalam praktek sehari-hari juga masih dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengayomi Asas kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebihlebih dengan asas-asas hukum nasional, di mana kepentingan masyarakatlah yang didahulukan.

B. Pembatasan Klausula Baku di Beberapa Negara. Di Amerika Serikat pembatasan wewenang pelaku usahauntuk membuat klausula baku lebih banyak diserakan kepada konsumen. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan, berdasarkan Uniform

Commercial Code 1978, ia dapat mengajukan gugatan kepengadilan. Putusan-putusan pengadilan inilah yang kemudian dijadikan masukan perbaikan legislasi yang telah ada, termasuk sejauh mana pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak.

Di Belanda, dalam rangka pembuatan KUH Perdata yang baru

telah dilakukan re-intepretasi terhadap Asas Kebebasan Berkontrak guna

48

mencegah terjadinya ekploitasi pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam klausula baku : o Asas kebebasan berkontrak bukan lagi dipahami dalam pengertian mutlak, tetapi dalam arti relatif. Artinya asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila tidak seimbang asas kebebasan berkotrak dapat diterapkan tetapi dengan adanya pengawasan Departemen Kehakiman. o Dalam hal hukum perjanjian yang selain masuk ke lapangan hukum privat, juga mengandung dimensi hukum publik, dalam pengertian isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, maka harus terdapat campur tangan negara. Dalam KUH Perdata Belanda yang baru, masalah perjanjian baku diatur dalam Pasal 6.5.2. dan 6.5.3. yang isinya : (1). Bidang-bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan; (2). Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui oleh menteri kehakiman, melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan undangundang. (3). Penetapan perubahan dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu, diletakkan dalam berita negara; (4). Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya. Di Indonesia, ketentuan yang membatasi kewenangan pembuatan perjanjian baku baru ditemukan dalam UUPK. Tetapi memang dapat ditunjuk salah satu pasal dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

49

Namun demikian untuk menguji sejauh mana perjanjian tersebut bertentangan perlu proses gugatan pengadilan. Ketentuan pencantuman klasula baku ditentukan dalam Pasal 18 UUPK yang menegaskan : (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : o Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; o Menyatakan o Menyatakan bahwa bahwa pelaku pelaku usaha usaha berhak berhak menolak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; o Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; o Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; o Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; o Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; o Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai,

50

atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. (3). Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

C. Beberapa Alternatif Dalam Mengatur Klausula Baku Untuk mencegah penyalahgunaan klausula baku, terdapat beberapa alternatif pengaturannya :o Dengan mempergunakan pengaturan dalam UUPK, di mana terdapat 1 (satu) bab khusus yang mengatur masalah perjanjian baku. Disini diatur antara lain bidang usaha apa saja yang dapat menggunakan perjanjian baku. o Membentuk badan/komisi perjanjian standar di bawah departemen kehakiman. Tugas komisi, selain memberi lisensi kepada setiap perjanjian baku yang akan dipasarkan kepada masyarakat luas, juga melakukan pengawasan terhadap semua perjanjian baku yang beredar di pasaran.

o

Mengatur perjanjian baku melalui undang-undang sektoral, di antara konsumen dan developer diatur dalam The

Malaysia misalnya untuk sektor perumahan, materi sale and purchase agreement Housing Act 1966.

51

MATERI KULIAH VIII TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA A. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorangkonsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, dapat mengugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim dipergunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia, adalah wanprestasi (default) atau perbuatan melawan hukum (tort).

Dalam gugatan berdasarkan adanya wanprestasi, maka terdapathubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh konsumen tidak lain adalah karena tidak

52

dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha kepada konsumen. Hal inilah yang dikenal dengan Doktrin Privity of Contract yang mengandung prinsip tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab (no privity no liability principle). Dalam gugatan berlandaskan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dalam hal ini konsumen haruslah membuktikan adanya unsur-unsur : o Adanya perbuatan melawan hukum; o Adanya kesalahan/kelalaian pelaku usaha; o Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen; o Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Pada umumnya konsumen akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin Product Liability, di mana tergugat dianggap telah bersalah (presumtion of guilty) kecuali jika ia mampu membuktikan ia tidak melakukan kelalaian/kesalahan. Seandainya ia gagal membuktikan ketidaklalaiannya, maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/menggunakan produknya.

B. Doktrin-Doktrin Yang Berpangaruh Terhadap Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Let The Buyer BewareDoktrin let the buyer beware atau caveat emptor, berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak diperlukan adanya proteksi apapun bagi konsumen. Dalam

53

suatu hubungan keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan si pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya UUPK, kecenderungan caveat emptor dapat mulai diarahkan menuju kepada caveat venditor, di mana pelaku usahalah yang harus berhati-hati dalam melaksanakan usahanya.

The Due Care TheoryDoktrin atau teori ini berpendapat, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama ia berhati-hati si pelaku dengan usaha, produknya, ia tidak dapat harus dipersalahkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka untuk mempersalahkan seseorang (konsumen) membuktikan pelaku usaha itu telah melanggar prinsip kehati-hatian. KUHPerdata dalam Pasal 1865 masih menganut prinsip ini, di mana dinyatakan barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak

atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjukkan suatu peristiwa, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. The Privity of ContractDoktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika di antara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan, konsumen boleh menggugat berdasarkan adanya wanprestasi.

D.

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

54

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau based on fault), adalah prinsip yang umum dianut. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. KUH Perdata menganut prinsip ini dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu : 1. 2. 3. 4. adanya perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan

adanya kesalahan. Berdasarkan prinsip ini konsumen diberikan tanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha, yang tentunya memberatkan konsumen.

Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung JawabPrinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumtion of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian diletakkan kepada tergugat (Pelaku usaha). Prinsip ini pernah dipergunakan dalam Hukum pengangkutan udara, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 17, 18 ayat (1), Pasal 19 jo Pasal 20 Konvensi Warsawa 1929, atau Pasal 24, 25, 28, jo Pasal 29 Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 tahun 1939, yang dalam perkembangan selanjutnya dihapuskan dengan Protokol Guatemala 1971. UUPK menganut sistem pembuktian terbalik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.

Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

55

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu terdapat pada konsumen. Konsumen dianggap selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Prinsip Tanggung Jawab MutlakPrinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan tetapi masih kesalahan terdapat tidak suatu sebagai faktor yang yang menentukan, majeure. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) memiliki perbedaan dengan Prinsip tanggung jawab absolut, di mana prinsip tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dipergunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini dikenal sebagai Product pengecualian

memungkinkan dibebaskannya dari tanggung jawab, yaitu keadaan force

Liability. Prinsip Tanggung Jawab Dengan PembatasanPrinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini (limitation ability principle), sangat disenangi pelaku usaha, karena pelaku usaha dapat membatasi secara maksimal tanggung jawabnya. Misalnya dalam perjanjian cuci cetak film, bila terdapat kerusakan pada film yang ingin dicuci cetak tersebut (termasuk sebagai akibat kesalahan petugas) maka konsumen akan diganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film.

56

E.

Product Liability, Professional Liability

Tanggung jawab produk (product liability) merupakan tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalamperedaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya : o Pelanggaran jaminan (breach of warranty) o Kelalaian (negligence) o Tanggung jawab mutlak (strict Liability).Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha, bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat, yang dapat terjadi pada :

konstruksi barang (construction defect), desain (design defect); atau pelabelan (labeling defect).Adapun yang dimaksud dengan kelalaian (negligence) adalah bila si pelaku usaha yang digugat tersebut gagal menunjukkan ia cukup berhatihati (reasonable care) dalam membuat, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. Misalnya kasus biskuit beracun CV Gabisco pada tahun 1989, yang bermula dari kelalaian pada saat menyimpan bahan amonium bicarbonat di gudang yang diletakkan berdekatan dengan racun anion nitrit.

Tanggung Jawab Profesional berkaitan

dengan tanggung jawab penyedia jasa profesional karena tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepekati dengan klien mereka atau kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

57

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam hubungannya antara tenaga profesional dengan kliennya dapat dibedakan dalam : Jasa yang menjanjikan untuk menghasilkan sesuatu (resultan verbintenis), misalnya tanggung jawab dokter gigi atas hasil pekerjaannya menambal gigi pasien.

Jasa

yang

memperjanjikan

untuk

mengupayakan

sesuatu

(inspanningsverbintenis), misalnya tanggung jawab profesional seorang pengacara untuk mengupayakan agar kepentingan kliennya dapat dilindungi seoptimal mungkin. Untuk menentukan apakah suatu tindakan menyalahi tanggung jawab profesional, perlu ada ukuran yang jelas. Hal tersebut indikatornya ditetapkan oleh Asosiasi profesi.

F.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam UUPKPada umumnya pertanggungjawaban pelaku moderen yang lebih dapat memberikan

usaha yang diatur dalam UUPK telah mengakomodir prinsip-prinsip pertanggungjawaban perlindungan terhadap konsumen, seperti Prinsip pertanggung jawaban mutlak, Asas pembuktian terbalik, product liability, profesional liability. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam UUPK dirumuskan sebagai berikut :

o Pasal 19 UUPK menetapkan tanggung jawab pelaku usaha untukmemberikan ganti kerugian kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, barang dan/atau dan/atau kerugian jasa yang konsumen dihasilkan karena atau mengkonsumsi

diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK).

o Ganti kerugian yang dapat diberikan dapat berupa pengembalianuang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara

58

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan (Pasal 19 ayat (2).

o Tenggang waktu pemberian ganti kerugian dilaksanakan dalam 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3)

o Pemberian ganti kerugian tersebut ridak menghapus kemungkinanadanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (Pasal 19 ayat (4) UUPK ).

o Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) tidak berlakuapabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Pasal 19 ayat (5) UUPK). Pasal 20 UUPK menegaskan tanggung jawab pelaku usaha periklanan atas iklan yang diproduksinya dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21 UUPK menetapkan tanggung jawab importir mengenai barang/atau jasa yang dipasarkannya :

o Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yangdiimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukab oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri (Pasal 21 ayat (1) UUPK).

o Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing,apabila jasa asing tersebut todak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing (Pasal 21 ayat (2) UUPK). Pasal 22 UUPK menetapkan pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

59

Pasal 23 UUPK menetapkan bagi pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24 ayat (1) UUPK menetapkan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila : o o Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut; adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Dalam Pasal 24 ayat (2) : pelaku usaha sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 25 ayat (1) UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bagi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan, serta wajib untuk memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam ayat (2) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan, atau tidak/gagal memenuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan.

60

Pasal

26

UUPK

menegaskan

kewajiban

pelaku

usaha

yang

memperdagangkan jasa untuk memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan. Pasal 27 UUPK menetapkan hal-hal yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, apabila : o Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; o Cacat barang timbul di kemudian hari; o Cacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; o Kelalaian yang diakibatkan konsumen; o Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan. Pasal 28 UUPK kembali ditegaskan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

61

MATERI KULIAH IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen UUPK meletakkan tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen kepada Pemerintah, yang dapat menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Pasal 29 ayat (1).

Pembinaan penyelengaraan perlindungan konsumen oleh pemerintah ini dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait (Pasal 29

ayat (2) : o Departemen perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) melalui Direktorat Perlindungan Konsumen.

62

o

Departemen teknis terkait , misalnya : Departemen Perhubungan; Departemen Kesehatan; dsbnya.

Di Malaysia, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen telah dilaksanakan oleh pejabat setingkat menteri yang secara khusus menangani masalah perlindungan konsumen, yaitu The Ministry of

Domestic Trade and Consumer Affair.Dengan adanya departemen/bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus menangani masalah perlindungan konsumen, maka power untuk menangani perlindungan konsumen akan bertambah besar.

Pembinaan

penyelenggaraan

perlindungan

konsumen,

meliputi upaya untuk :o Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; o Berkembangnya masyarakat. lembaga perlindungan konsumen swadaya

o Meningkatnya kulitas sumber daya manusia serta meningkatnyakegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. (Pasal 29 ayat (4) UUPK).

B. Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pengawasan serta terhadap penyelenggaraan peraturan perlindungan konsumen penerapan perundang-undangannya

diselenggarakan oleh (Pasal 30 ayat (1) :

o o

Pemerintah; Masyarakat

63

o

Lembaga

perlindungan

konsumen

swadaya

masyarakatPengawasan yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait, misalnya melalui :

o Depperindag Cq. Direktorat Perlindungan Konsumen; o Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)Pengawasan melalui : yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya dapat

o Majelis Ulama Indonesia mengenai sertifikasi label halal, o Organisasi independent yang menerbitkan Indonesia CostumerSatisfaction Award. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, misalnya melalui :

o o o o o

Yayasan Lembaga konsumen Indonesia; Lembaga Pembinaan dan Perlindungan

Konsumen (LP2K); Yayasan Jantung Indonesia; Yayasan Kanker Indonesia; Yayasan Lembaga Bina Konsumen, dan

sebagainya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di tengah masyarakat

(Pasal 30 ayat (3) UUPK). Hasil dari pemantauan tersebut dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan kepada menteri/menteri teknis terkait (Pasal 30 ayat

(5) UUPK.

64

dari

Apabila ternyata barang dan/atau jasa tersebut menyimpang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat

membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 30 ayat (4) UUPK).

MATERI KULIAH X BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL A. Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas BPKN Untuk lebih mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berkedudukandi Ibu kota Negara Republik Indonesia, Jakarta, serta bertanggung jawab

65

kepada Presiden. (Pasal 32 UUPK). Apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di ibu kota derah tingkat 1 untuk membantu pelaksanaan tugsanya (Pasal 40 UUPK).

BPKN

mempunyai kepada

fungsi

untuk

memberikan dalam upaya

saran

dan

pertimbangan

pemerintah

memberikan

perlindungan kepada konsumen. (Pasal 33 UUPK). Berbeda dengan The Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat, FDA tidak sekadar bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga secara aktif menjalankan fungsi pengawasannya dengan menegur langsung perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar peraturan dan menetapkan standar pelabelan. Jika perusahaan tersebut tetap membandel, FDA dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan, dan memaksa perusahaan tersebut untuk menghentikan penjualan dan memusnahkan produk yang ada. Bahkan sanksi pidana dapat dikenakan jika ditemukan adanya tindakan kriminal di dalamnya. Badan yang sama juga terdapat di Australia, yaitu The Australian

Competition and Consumer Commission (ACCC) yang dibentuktahun 1995.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, BPKN mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK) :o o o memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; menyangkut keselamatan konsumen;

66

o o

mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen menyebarluaskan informasi melalui media mengenai

swadaya masyarakat; perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; o menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; o melakukan survei menyangkut kebutuhan pelaku usaha. tersebut BPKN tidak didesain untuk Dilihat dari fungsinya dan tugas

menjadi badan yang dapat memproduksi self regulation, ia juga tidak dapat memanggil dan melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran atas hak-hak konsumen, tugas ini dibebankan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk pemerintah di setiap daerah tingkat II.

B. Susunan Organisasi dan Keanggotaan BPKN terdiri dari 15 orang sampai 25 orang anggota yang mewakiliunsur-unsur (Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 UUPK) :

o Pemerintah o Pelaku usaha o Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat o Akademisi o Tenaga ahliMasa jabatan mereka adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Pasal 35 ayat (3) UUPK).

67

Keanggotaan BPKN diangkat oleh Presiden atas usul menteri (bidangperdagangan) setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

(Pasal 35 ayat (2) UUPK). Syarat-syarat keanggotaannya menurut Pasal 37 UUPK adalah sebagai berikut :o Warga negara Republik Indonesia; o Berbadan sehat; o Berkelakuan baik; o Tidak pernah dihukum karena kejahatan; o Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; o Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Syarat diatas persis seperti yang berlaku untuk menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bedanya adalah bahwa dalam keanggotaan BPKN dicantumkan secara tegas batas masa jabatannya, dan kapan yang bersangkutan dapat berhenti sebagai anggota. Aturan yang demikian BPSK. tidak ditemukan dalam keanggotaa