masalah regional dan kebijakannya
DESCRIPTION
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA. Permasalahan Regional. Kesenjangan Antara KA wasan TIM ur IN donesia (KATIMIN) dengan KA wasan BAR at IN donesia (KABARIN) Kesenjangan Antara Luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
MASALAH REGIONAL MASALAH REGIONAL dandan KEBIJAKANNYAKEBIJAKANNYA
Permasalahan Permasalahan RegionalRegional Kesenjangan Antara Kesenjangan Antara KAKAwasan wasan TIMTIMur ur
ININdonesia donesia (KATIMIN)(KATIMIN) dengan dengan KAKAwasan wasan BARBARat at ININdonesia donesia (KABARIN)(KABARIN)
Kesenjangan Antara Kesenjangan Antara Luar PulauLuar Pulau JawaJawa dengan dengan PulauPulau Jawa Jawa
Kesenjangan Antara Kesenjangan Antara PusatPusat Industri Industri dengan dengan Bukan PusatBukan Pusat Industri Industri (khususnya di Pulau Jawa) (khususnya di Pulau Jawa)
3
NAD
SumutKep. Riau
RiauSumbar
Bengkulu
Lampung
Banten
JambiBabel
Sumsel
Jabar
DKI Jakarta
JatengJatim
BaliNTB
NTT
DI Yogya
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Gorontalo
Sulteng
SulselSultra
Maluku Utara
Maluku
Papua
4,83%
12,80%
0,91%0,78%
4,41% 18,14%
26,36%
8,14%
12,60%
11,02%
Kluster Industri Indonesia 63% terkonsentrasi di Jawa; 12,6% di SumatraKluster Industri Indonesia 63% terkonsentrasi di
Jawa; 12,6% di Sumatra
Irian Jaya Barat
62,79%
4
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976-2004 (%)
Sumber: Diolah dari BPS
(Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan
Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin1
Do local fundamental indicators Do local fundamental indicators matter?matter?
Pulau 1976 1999
KBI Sumatra Jawa
95.8 6.7
89.1
92.8 11.7 81.1
KTI Kalimantan Sulawesi Pulau-pulau lain
4.2 1.8 0.9 1.5
7.2 3.8 1.5 1.9
Indonesia 100 100
Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)
KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN)JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN)Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole
Penyebab….Penyebab….
Jargon PolitikJargon Politik Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Kekhawatiran yang berlebihan terhadap
Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)(NKRI)
Jargon Sistem EkonomiJargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” latah terhadap sitem “tricle down effect”
yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah majuyang sudah maju
Jargon Strategi EkonomiJargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi Strategi penentuan lokasi-lokasi
pertumbuhan disebut National Urban pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS) Development Strategic (NUDS)
PERUBAHAN NILAI
Gambar 1. Perubahan Paradigma dalam Era Otonomi Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH DAERAH MEMBANGUN
SENTRALISTIK DESENTRALISTIK
TOP DOWN BOTTOM UP
KESERAGAMAN KEBERAGAMAN
BUDAYA PETUNJUK PRAKARSA/INISIATIF
INSTRUKTIF PILIHAN/FASILITATIF
KETERGANTUNGAN KEMANDIRIAN
HIRARKI KETERKAITAN
KESENJANGAN PERIMBANGAN
Otda sudah dimulai sejak 1903Otda sudah dimulai sejak 1903……
Sumber: Jaya & Dick (2001)
Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990-2000 (lanjutan . . . )1990-2000 (lanjutan . . . )
DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.
UU NO.32 TH 2004
UU NO.33 TH 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTAR PUSAT DAN DAERAH
OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT
DESA
KOTA KABUPATEN
AUTONOMOUS REGION
PROVINSI
PERUBAHAN MENDASARPERUBAHAN MENDASAR– Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota – Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala
daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif.eksekutif & legislatif.
– Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya:Propinsi). Implikasinya:
Gubernur tetap wakil pusatGubernur tetap wakil pusat Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusatKabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat
KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAHDAERAH
B eb an A P B N
D E K O N S E N TR A S I
B eb an A P B D
P A D :P a jak D aerah , R etrib u s i
D aerah , H as il B U M D ,d ll. p en erim aan yg sah
D A N A B A G I H A S IL :P B B , P P H
B P H A TB , P K B & B B N -K BB ag i h as il S D A
D A N A A L O K A S I U M U MD A N A A L O K A S I K H U S U S
P IN JA M A N D A E R A H :L N & D N
Jan g ka p en d ek & p an jan g
H U B U N G A N K E U A N G A N P U S A T-D A E R A H
D E S E N TR A L IS A S I
B E B A N P E M E R IN TA HY A N G M E N U G A S K A N
TU G A S P E R B A N TU A N
H U B U N G A N F U N G S IP U S A T-D A E R A H
PENERIMAAN PEMERINTAH PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAHDAERAH
PERSENTASE (%)
PAD BAGI HASIL DAU/DAK
Propinsi (Total):
Tahun 2001 33,9 26,1 22,8
Tahun 2002 39,4 21,4 19,3
Kabupaten/Kota (Total):
Tahun 2001 6,5 17,6 68,1
Tahun 2002 7,4 16,5 62,2
Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut
JUMLAH PUNGUTAN & JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH
NO KETERANGAN PROPINSI KABUPATEN KOTA GRAND TOTAL1 PAJAK 20 109 55 1842 RETRIBUSI 98 712 206 10163 NON PUNGUTAN 62 68 26 1564 SUMBANGAN
PIHAK KE TIGA4 16 3 23
Total 184 905 290 1379% Terhadap Total Koleksi Peraturan
13,34% 65,63% 21,03% 100,00%
PROPINSI KABUPATEN KOTA GRAND TOTAL1 Perda 134 754 251 11392 SK 48 67 20 1353 Kep DPRD 1 0 0 14 Ranperda 1 84 19 104
Total 184 905 290 1379% Terhadap Total Koleksi Peraturan
13,34% 65,63% 21,03% 100,00%
Sumber: KPPOD, http://www.kppod.org/, accessed 16 April 2003
ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF
KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI
FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU
STIMULATOR PRO-BISNIS
REINVENTING PERAN REINVENTING PERAN PEMDA & DPRDPEMDA & DPRD
Pembagian PendapatanPembagian
Urusan
Pelayanan Masyarakat?
Standar Minimum
Fanatisme Daerah•Putra Daerah (PAD)
•Aset Daerah
Disintegrasi?
Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah
Eksternalitas antar daerah
Kantor Perijinan
• Pelayanan satu atap satu pintu• PROTAP jelas• Besarnya biaya jelas
Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta
Debirokratisasi Perijinan
Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi
• Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diper-hitungkan sebagai penyertaan modal
• Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat
Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan
Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif
dan Muspida
Membantu dalam kegiatan sosialisasi
Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada
masyarakat
BAGAIMANA MENGELOLA BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKALEKONOMI & BISNIS LOKAL
SPASIAL
Strategi mengatasimasalah utama
Kecamatan sebagaibasis pengembangan RUTRW
Pengembangan Sentra (kluster)
PENDEKATAN
SEKTORAL PROBLEMSOLVING
SUBSEKTORKUNCI
-Berdasarkanpotensi atau LQ
Skala prioritas Pengangguran Kemiskinan Ketimpangan SDM Kelembagaan
Pengembanganusaha andalan
PENGEMBANGANEKONOMI & BISNIS
LOKAL