MAKALAH Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pelaporan dan Akuntansi Keuangan

Oleh: MAULIDA DWI INDAH S. (2010160437)

Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012

1

IMPLEMENTASI AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIAI. PENDAHULUAN Akuntansi sosial dan lingkungan telah lama menjadi perhatian akuntan. Akuntansi ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada stakeholder perusahahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab perusahaan dan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab dapat dijelaskan oleh beberapa teori. Dengan demikian, tangung jawab perusahaan tidak hanya kepada investor atau kepada kreditor, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan, konsumen, suplier, pemerintah, masyarakat, media, organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pertangungjawaban. Selama ini, laporan keuangan hanya difokuskan kepada kepentingan investor dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuanga. Hal ini tertuang mulai dari Standar Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1. Jika diperhatikan, pemakai informasi tidak hanya pihak-pihak tersebut. Banyak pihak lain yang juga memerlukan informasi keuangan, yang selayaknya mendapatkan perhatian yang sama. Selama ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan berita di surat kabar mengenai dampak operasi perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan di mana mereka beroperasi. Misalnya berita di harian Kompas 25 Juni 2010 mengenai eksploitasi batu bara yang kurang memperhatikan daya dukung kawasan terus mengancam kelestarian lingkungan Hal ini akan mengancam kehidupan masyarakat pada masa mendatang. Berita yang menjadi isu penting akhir-akhir ini adalah mengenai kecelakaan yang berasal dari tabung gas yang telah merenggut beberapa korban. Berita lainnya menyangkut kesejahteraan karyawan atau pemutusan hubungan kerja. Seharusnya bidang akuntansi memperhatikan hal seperti ini dan berperan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan.2

II. KAJIAN PUSTAKA Definisi Akuntansi Sosial Istilah Akuntansi Sosial (Social Accounting) sebenarnya bukan merupakan istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat istilah masing-masing untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannnya. Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) mempergunakan istilah Social Accounting dan mendefinisikannya sebagai proses pemilihan variabel-variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Sementara itu Belkoui dalam Harahap (1993) membuat suatu terminologi Socio Economic Accounting (SEA) yang berarti proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungannya. Hadibroto (1988); Bambang Sudibyo (1988) dan para pakar akuntansi di Indonesia menggunakan istilah Akuntansi pertanggung jawaban sosial (APS) sebagai akuntansi yang memerlukan laporan mengenai terlaksananya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hendriksen (1994), menggambarkan akuntansi sosial sebagai suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihakpihak yang berkepentingan. Pernyataan Hendriksen (1994) tersebut memberikan gambaran tentang hubungan mendasar antara konsep akuntansi sosial dengan informasi yang dihasilkan, sehingga secara kongkrit informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa uraian diatas, pada dasarnya definisi yang diberikan oleh para pakar akuntansi mengenai akuntansi sosial memiliki karakteristik yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988), yaitu Akuntansi sosial berkaitan erat dengan masalah : (1) Penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis, (2) mengukur kegiatan tersebut (3) melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan, dan (4) sistem informasi internal dan eksternal atas penilaian terhadap sumber-sumber daya perusahaan dan dampaknya secara sosial ekonomi. Tujuan Akuntansi Sosial Adapun tujuan akuntansi sosial menurut Hendriksen (1994) adalah untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat di evaluasi. Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) juga menguraikan tiga tujuan dari akuntansi sosial yaitu : (1) mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya manfaat dan3

biaya sosial yang di internalisasikan keperusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berbeda, (2) membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relatifitas sumberdaya dan status individu, masyarakat dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas pada satu pihak dan aspirasi individu pada pihak lain, (3) memberikan dengan cara yang optimal, kepada semua kelompok sosial, informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan. Berdasarkan tujuan akuntansi sosial yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa akuntansi sosial berperan dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalahmasalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga pospos biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Pengukuran Akuntansi Sosial Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua dampak yang timbul yaitu dampak positif atau yang disebut juga dengan manfaat social (Social benefit) dan dampaknegatif yang disebut dengan pengorbanan sosial (Social Cost). Masalah yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut. Menurut Harahap (1993), masalah pengukuran akuntansi sosial memang rumit, karena jika dibandingkan dengan transaksi biasa yang langsung dapat dicatat dan mempengaruhi posisi keuangan, maka dalam akuntansi sosial terlebih dahulu harus diukur dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Lebih jauh Harahap (1993) menguraikan beberapa metode yang biasa dipakai dalam pengukuran Akuntansi sosial yaitu; 1. Menggunakan penilaian dengan menghitung Opportunity cost approach 2. Menggunakan daftar kuesioner 3. Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung kerugian masyarakat 4. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga

4

Ansry Zulfikar (1987) dalam Achmad Sonhadji (1989) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat diapakai, antara lain; 1. Penilaian pengganti, yaitu jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka dapat mengetimasikannya dengan nilai pengganti. 2. Teknik survey, yaitu mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari kelompok masyarakat tentang pengukuran aktifitas sosial perusahaan. 3. Biaya perbaikan dan pencegahan, yaitu biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebuhubungan dengan lingkungan sosialnya. 4. Penilaian dari penilai independen, yaitu memberikan suatu wewnang kepada pihak luar untuk mengukur aktifitas sosial perusahaan 5. Putusan pengadilan, yaitu dengan suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum Secara empiris beberapa perusahaan di Amerika seperti IBM, Chase Manhattan corporation, Bank of Minneapolis telah memaparkan informasi social secara kuantitatif dalam laporan keuangannya, yang menunjukkan pengukuran ataas praktik pengukuran dampak social perusahaan mereka (Achmad Sonhadji, 1989) Pelaporan, Pengungkapan (Disclosure) Akuntansi Sosial Menurut Belkoui (1985) yang dikutip oleh Harahap (1993), pelaporan dalam akuntansi sosial, berarti memuat informasi yang menyangkut dampak positif atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pelaporan ini menurut Belkoui (1980) dalam Sawardjono (1991) didasari relevan atau tidaknya informasi tersebut, dan relevansi ini tergantung pada para pemakai informasi. Menurut Sawardjono (1991), peningkatan kebutuhan informasi ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang telah melaporkan tanggungjawab sosialnya. Di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggeris, Australia dan Jepang, pelaporan ini sudah merupakan hal yang lazim. Estes (1976) dalam Achmad Sondhaji (1989) menggambarkan Praktik pelaporan akuntansi sosial yang terdiri dari : 1. Praktik yang sederhana, yaitu laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial yang tidak disertai dengan data kuantitaif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya 2. Praktik yang lebih maju, yaitu laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial dan disertai dengan data kuantitatif 3. Praktik yang paling maju, yaitu laporan dalam bentuk kualitatif, perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca5

Selanjutnya dengan semakin berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan melaporkan dan mengungkapkan aktifitas sosial untuk memberikan informasi kepada pemilik modal, calon investor dan pihak-pihak luar (stakeholders) lainnya yang juga berkepentingan. Praktik pengungkapan sosial (social disclosure) dalam laporan tahunan perusahaan telah dilakukan dinegara negara Eropa barat, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Keadaan ini turut mendorong perusahaanperusahaan untuk mengungkapkan secara sukarela untuk setiap periode mengenai lingkungan sosialnya, sehingga dapat menunjukkan kepada kepada pihakpihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan perusahaan yang dapat menjelaskan kepedulian dan kepekaan sosial suatu entitas bisnis. Di negara Amerika Serikat praktik pengungkapan sosial ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini FASB telah banyak merekomendasikan secara lebih spesifik tentang standar pelaporan externalities. Davidson (1993) memberikan contoh FAS No. 5 yang mengatur tentang penyajian dampak sosial khususnya mengenai dampak lingkungan. Davidson (1993) seorang direktur yang menangani urusan lingkungan di Ernst dan Young consulting Washington, mengatakan bahwa saat ini SEC (stock exchange commission) telah menerapkan review bagi perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan dampak lingkungan dalam laporan tahunan mereka. Namun demikian, pengungkapan informasi sosial di Amerika Serikat sampai saat ini masih bersifat kerelaaan (Voluntary disclosure) dan bukan merupakan suatu kewajiban (Mandatory disclosure), tetapi kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan mengungkapkan aktifitas sosial tersebut untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang kiprah suatu perusahaan dalam menjalankan fungsi fungsi sosialnya. Penelitianpenelitian yang dilakukan diluar negeri menunjukkan bahwa di Inggris Ince dan Davut (1997), Tsang dan Eric WK (1998) di Singapura, Hackson dan Milne (1996) di Selandia Baru, Adam et.al (1997) di enam negara Eropa (Prancis,Jerman,Swiss,Inggris,dan Belanda) dan penelitian Andrew et.al (1989) di Malaysia dan Singapura membuktikan pengungkapan sosial perusahaan sudah menjadi hal yang lazim dilaksanakan dengan penekanan bahwa perusahaan besar lebih banyak mengungkap informasi sosialnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Deegan dan Gordon (1991) dalam Heny dan Murtanto (2001) mengemukakan bahwa sebagian besar pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan masih bersifat kualitatif, dan kecenderungan perusahaan mengeungkapkan informasi positif daripada informasi negatif.

6

Tanggung Jawab Perusahaan Tanggung jawab perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas sebelum pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, sebelum membahas tanggung jawab perusahaan perlu kiranya membahas perusahaan bisnis. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan keberadaan perusahaan, antara lain concession theory dan agency theory. Menurut pandangan concession theory, pada dasarnya perusahaan eksis karena konsesi atau hak istimewa yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, perusahaan ada karena negara memberikan hak atau konsesi untuk menjalankan usaha di suatu negara, dampaknya adalah kepentingan individu atau kelompok tertentu berada di bawah kepentingan publik. Hal ini mempengaruhi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik dan kreditor, tetapi juga kepada publik. Teori kedua yang menjelaskan keberadaan perusahaan adalah theory keagenan. Perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini perusahaan tidak dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini berdampak terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan. Berdasarkan pembahasan teori di atas, berbagai dimensi tanggung jawab perusahaan dapat diidentifikasi. Perusahaan sebagai konsesi dari negara dan sebagai kumpulan kontrak antara berbagai pihak berkepentingan mempunyai tanggung jawab kepada berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Investor dan kreditor merupakan pihak yang selama ini mendapat perhatian utama (SFAC No. 1). Namun, berdasarkan penjelasan dua teori di atas perusahaan juga bertanggung jawab kepada pihak lain, yaitu karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, dan organisasi lain yang berkepntingan terhadap keberadaan perusahaan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah revolusi industri perkembangan perusahaan semakin cepat. Hal ini ditunjukan dengan adanya pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan sumber daya masusia dan alam juga semakin besar. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, perusahaan mengambil berbagai tindakan, antara lain menggunakan teknologi modern dalam berproduksi, melakukan akuisisi, penggunaan sumber daya yang lebih murah, pengurangan biaya, dan usaha lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Semuanya dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih banyak kepada pemegang saham. Tindakan7

perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, di satu sisi akan meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi di sisi lain mungkin akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sering kali mengakibatkan perusakan lingkungan, berupa pencemaran air, penggundulan hutan, pencemaran udara, dan lainnya. Perusahaan menganggap semua yang dilakukannya sebagai eksternalitas dari usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Berdasarkan pembahasan teori sebelumnya, keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak. Investor berkepentingan terhadap sumber daya yang diinvestasikan di perusahaan. Kreditor berkepentingan terhadap pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Pemerintah berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah pihak-pihak yang selama ini kurang mendapat perhatian, yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat di sekitar perusahaan. Karyawan perlu mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial yang layak. Bila memungkinkan, karyawan memerlukan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian sehingga dapat meningkatkan karier di perusahaan. Pemasok berkepentingan terhadap pelunasan utang dagang. Pelanggan berkepentingan terhadap kualitas produk perusahaan. Terakhir, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan berkepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang berasal dari aktivitas perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Selama ini perusahaan cenderung untuk mementingkan kepentingan investor, sedangkan kepentingan pihak lain, seperti karyawan dan masyarakat diabaikan, dianggap sebagai eksternalitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan persaingan nilai upah ditekan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan tidak ada jaminan kelanggengan bekerja bagi buruh harian lepas (Kompas, 2 Juli 2010). Pengurangan upah buruh dan ketiadaaan jaminan kerja akan menguntungkan pihak pemilik perusahaan. Masalah kualitas produk, masalah lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan berupa perusakan lingkungan dari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Eksploitasi batu bara yang kurang memperhatikan daya dukung kawasan terus mengancam kelestarian lingkungan (Kompas, 25 Juni 2010). Berdasarkan contoh dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan, maka tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada investor, yaitu memberikan pengembalian yang maksimal kepada investor. Kepentingan publik dan lingkungan juga perlu mendapat perhatian perusahaan sebagai dukungan atas operasi perusahaan. Pelestarian lingkungan di8

samping bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi perusahaan khususnya perusahaan yang memanfaatkan lingkungan dan mendapatkan keuntungan dari lingkunganya. Misalnya, perusahaan di bidang perhotelan. Hotel perlu memelihara lingkungan untuk memberikan perasaaan nyaman kepada wisatawan yang menginap. Teori yang Mendukung Laporan Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Salah satu tujuan pelaporan keuangan dalam SFAC No. 1 adalah untuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, selama ini memang belum ada pengaturan yang mewajibkan pelaporannya di Indonesia dan beberapa negara Asia, kecuali di Eropa (Basyit, 2005). Akan tetapi, beberapa teori mendukung insentif perusahaan untuk melaporkannya kepada publik. Beberapa teori yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah legitimacy theory dan stakeholder theory (Deegan, 2004: 292). Legitimacy Theory Legitimacy theory menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan legitimasi perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar kegiatan operasional perusahaan. Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan. Pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk mengkomunikasikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

9

Stakeholder Theory Stakeholder theory mempertimbangkan berbagai kelompok (stakeholders) yang terdapat dalam masyarakat dan bagimana harapan kelompok stakeholder memiliki dampak yang lebih besar (lebih kecil) terhadap strategi perusahaan. Teori ini berimplikasi terhadap kebijakan manajemen dalam mengelola harapan stakeholder. Stakeholder perusahaan pada dasarnya memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai bagaimana perusahaan dioperasikan. Perusahaan akan berusaha untuk mencapai harapan stakeholder yang berkuasa dengan penyampaikan pengungkapan, termasuk pelaporan aktivitas sosial dan lingkungan. Akuntansi Sosial dan Lingkungan Berdasarkan teori yang telah dikemukan pada bagian sebelumnya, akuntansi sosial dan lingkungan menjadi perhatian perusahaan karena perusahaan berusaha memenuhi harapan pihak-pihak terkait dalam upaya mendapatkan legitimasi. Stakeholder theori menjelaskan bahwa perusahaan akan memenuhi harapan stakeholder perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk menyampaikan laporan yang menyajikan informasi mengenai upaya perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan yang dikenal selama ini berbentuk corporate social responsibility (CSR) dan sustainability reporting (SR). Selain itu, akuntansi sosial dan lingkungan juga dapat diterapkan dalam bidang akuntansi manajemen dan auditing. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah corporate social responsibility (CSR) dan sustainability reporting (SR). Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada annual report atau sebagai laporan terpisah dari annual report. Akuntansi CSR dan SR menjadi perhatian perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Akuntansi CSR didefinisikan sebagai proses seleksi variable-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran, dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. SR merupakan isu baru yang kemudian berkembang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang memenuhi10

kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk memproteksi lingkungan. SR tidak sekadar melaporkan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, pembuangan limbah, dampak sosial atas operasi perusahaan, tetapi mencakup pula bagaimana program dan kinerja perusahaan atas pengembangan masyarakat (community development) terutama di daerah operasi perusahaan. Menurut Gaffikin (2008 : 201), ide pertanggungjawaban sosial perusahaan bisnis sudah ada pada zaman Yunani Klasik. Perusahaan bisnis diharapkan untuk menerapkan standar yang tinggi mengenai moralitas dalam perdagangan. Pada zaman pertengahan di Eropa, Gereja mewajibkan industri dan perusahaan bisnis berperilaku sesuai dengan kode moral Gereja. Isu ini kemudian menjadi hangat di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada tahun 2000 perhatian serupa diberikan oleh Global Reporting Initiative (GRI), sebagai bagian dari program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan pedoman SR yang meliputi tiga elemen, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang selanjutnya direvisi pada tahun 2002 (Satyo, 2005). Pedoman GRI meliputi bagian-bagian sebagai berikut (GRI, 2002)1

Bagian pengantar memberikan informasi mengenai overview tentang sustainability reporting. Bagian pertama memberikan definisi isi, kualitas, dan batasan laporan. Bagian kedua memberikan petunjuk mengenai standar pengungkapan dalam SR. Pengungkapan dalam SR meliputi pengungkapan informasi yang relevan dan material mengenai organisasi yang menjadi perhatian berbagai stakeholder.

2 3

Standar pengungkapan meliputi tiga bagian yaitu, sebagai berikut: a. Strategi dan profil perusahaan. b. Pendekatan manajemen.c. Indikator kinerja yang meliputi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pedoman pelaporan yang tertuang dalam Sustainability Reporting GRI 20002006 dapat dilihat pada Gambar 1. Pedoman pengungkapan GRI telah memberikan rerangka pelaporan yang lebih menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. SR GRI berbeda dengan laporan keuangan yang selama ini digunakan, terutama dalam pelaporan kinerja perusahaan yang hanya melaporkan kinerja ekonomi perusahaan, tetapi mengabaikan kinerja sosial dan lingkungan. Pelaporan informasi sosial dan lingkungan ternyata bermanfaat bagi perusahaan. Bewley dan Magnes (2008) menemukan bahwa perusahaan mengungkapkan perusahaan menggunakan pengungkapan lingkungan untuk membedakan perusahaan dengan perusahaan11

lain. Pengungkapan merupakan signal mengenai informasi keuangan perusahaan pada masa depan. Mahoney et al. (2008) menemukan laporan CSR secara positif mempengaruhi Return on Asset Perusahaan. Gambar 1 Sustainability Reporting Guidelines GRI

Sumber: Sustainability Reporting Guidelines (GRI, 2002) Akuntansi Manajemen Lingkungan Akuntansi lingkungan tidak terbatas akuntansi keuangan, tetapi juga diterapkan pada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen lingkungan digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan. Audit Sosial Salah satu bagian dari akuntansi sosial adalah audit sosial. Tujuan audit sosial adalah untuk menilai kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil audit sosial digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan sosial perusahan dan sebagai dasar untuk kegiatan dialog dengan masyarakat.12

III. PEMBAHASAN Permasalahan Sosial Dalam Dunia Bisnis di Indonesia Tabel. 1 akan mengikhtisarkan beberapa contoh permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. TABEL . 1 CONTOH PERMASALAHAN SOSIAL PADA DUNIA BISNIS INDONESIA No 01. Contoh kasus PT.Inti Utama Indo Lokasi Permasalahan Sosial

02. 03.

04.

05. 06.

Porsea Dihentikan operasional karena Rayon Propinsi . adanya masalah lingkungan Sumatera Utara dan masalah dengan masyarakat sekitar industri Lhokseumawe Menghentikan kegiatan PT. Exxon mobils Aceh utara produksi karena faktor Prop . DI Aceh stabilitas keamanan Penarikan distribusi, PT.Ajinamoto Indonesia Jakarta pemasaran, dan aktifitas produksi karena masalah sertifikasi halal oleh MUI Mendapatkan protes dari Beberapa Perusahaan Propisi Riau masyarakat setempat kertas di Riau sehubungan permasalahan limbah industri dan lingkungan Sidoarjo Permasalahan demo buruh dan PT.Maspion Indonesia Surabaya isu kesejahteraan karyawan Jawa Timur Serikat Karyawan (Sekar) PT.Telkom Indonesia Divre IV PT.Telkom menolak penjualan Jateng dan DIY Divre IV Kepada PT.Indosat PT. BCA PT.Kereta Api Indonesia Jakarta Jakarta Serikat Pekerja menolak Divestasi saham BCA Serikat Pekerja menolak kembalinya Dewan Direksi lama, karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia Tuntutan Karyawan atas gaji, upah dan peningkatan kesejahteraan pekerja Mogok Kerja Massal karyawan menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja.13

07. 08.

09. 10.

Bank Internasional .Indonesia (BII) PT.Gudang Garam

Jakarta

Kediri Jawa Timur Sumber : Review berbagai sumber

Sederetan data lain sebenarnya masih banyak lagi mengenai permasalahanpermasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan PMA maupun PMDN di Indonesia. Tentunya gambaran ini semakin menunjukkan betapa dunia usaha sangat rentan dengan berbagai masalah sosial. Beberapa kasus maraknya aksi demo buruh, penjarahan gudang, perusakan gedung kantor dan pabrik, dan penggarapan lahan perusahaan karena masyarakat menyakini tanah ulayat dan hakhak rakyat yang dirampas oleh penguasa pada masa lalu, semakin menguatkan fakta tentang stabilitas sosial yang tidak kondusif. Peran Akuntansi Sosial Situasi dan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas menuntut suatu entitas bisnis untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang diikuti dengan pengungkapan dan pelaporan kepada pihakpihak yang berkepentingan sehingga melahirkan sebuah laporan (output) yang mendeskripsikan segala aspek yang dapat mendukung kelangsungan hidup sebuah entitas. Disinilah peran akuntansi diharapkan dapat merespons lingkungan sosialnya sebagai perwujudan kepekaan dan kepedulian entitas bisnis terhadap lingkungan sosialnya. Akuntansi sosial secara teoritis mensyaratkan perusahaan harus melihat lingkungan sosialnya antara lain masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional karena pergeseran tanggungjawab perusahaan. Untuk mendapatkan gambaran inilah perusahaan harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindak lanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodikal, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak (Shareholders, stakeholders, debtholders). Akuntansi sosial dilaksanakan atas dasar aktifitas sosial yang dijalankan oleh suatu entitas bisnis, selanjutnya diproses berdasarkan prinsip, metode dan konsep akuntansi untuk diungkapkan bagi pihak pihak yang berkepentingan, kemudian dari informasi yang dihasilkan pengguna informasi akan dapat menentukan kebijakan selanjutnya untuk aktifitas sosial dan kebijakan untuk lingkungan sosial entitas bisnis yang dijalankan. Kemudian jika permasalahan akuntansi sosial ini dikaitkan dengan prinsip dasar good corporate governance(GCG) yang menjadi issu penting pengelolaan perusahaan saat sekarang ini, khususnya pada prinsip Responsibility yang berbicara tentang bagaimana entitas bisnis bertanggung jawab kepada stakeholders dan juga lingkungan, Satyo (2001) menulis bahwa prinsip dasar good corporate governance (pengelolaan yang baik), ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor,14

kreditur dan pemerintah semata tetapi juga kepada stakeholders lainnya, seperti masyarakat umum, konsumen, serikat pekerja dan karyawan perusahaan secara individu. Saat ini tuntutan pengelolaan perusahaan dengan baik (Good Corporate Governance) juga telah menjadi issue global, dimana perusahaan-perusahaan multinasional yang menjalankan operasionalnya di Indoensia selalu berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga perusahaan tidak hanya mementingkan motif bisnisnya saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat. Harahap (1993) memberikan contoh bagaimana penerapan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ditunjukkan dalam bentuk partisipasi sponsorship kegiatan keagamaan dan penyaluran beasiswa pendidikan. Praktik Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) di Indonesia Praktik pengungkapan sosial bagi perusahaan di Indonesia yang ingin mengungkapkan lingkungan sosialnya dapat berpedoman kepada standar yang telah dikeluarkan dan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana secara implisit telah mengakomodasi hal tersebut . Sebagaimana tertulis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 Paragraf 9 yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah ( value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Berdasarkan PSAK diatas, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melaporkan kegiatan sosialnya untuk dikomunikasikan kepada pihak luar dalam bentuk laporan nilai tambah, sehingga dapat dipahami bahwa upaya untuk pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan sudah diakomodir oleh profesi akuntan di Indonesia. Untuk melihat lebih jauh praktik pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia, para peneliti akuntansi telah melakukan berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Utomo (2000); Heny dan Murtanto (2001). Hasil riset tersebut menemukan bahwa perusahaan di Indonesia mengungkapkan 3 tiga tema utama dalam pengungkapan sosialnya, yaitu ketenagakerjaan, produk dan konsumen dan tema kemasyarakatan (lihat lampiran 1).15

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2000) tersebut juga menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial oleh perusahaanperusahaan di Indonesia relatif masih sangat rendah, dan diduga perusahaan tidak memanfaatkan laporan tahunan sebagai media komunikasi antara perusahaan dan Stakeholders lainnya. Sementara penelitian Heny dan Murtanto (2001) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sosial di Indonesia masih relatif rendah yaitu 42,32 %. Pengungkapan sosial dilakukan oleh perusahaan paling banyak ditemui pada bagian catatan atas laporan keuangan dan tipe pengungkapan yang paling banyak digunakan adalah tipe naratif kualitatif. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut: Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting). PSAK No. 1 belum mengatur dengan tegas, tetapi mengatur pengungkapan dampak lingkungan. Perlakuan akuntansi dampak lingkungan juga diatur di dalam PSAK No. 32 mengenai Akuntansi Kehutanan dan PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK No. 32 dan 33 semestinya sudah memadai untuk mengatur perlakuan akuntansi lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh pemerintah melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Pasal 17, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal misalnya menyatakan sebagai berikut: Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.16

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 menyatakan sebagai berikut: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula SAK telah menuangkannya dalam bentuk petunjuk perlakuan akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang terdaftar di BEI sebagian besar telah mengungkapkan kinerja ekonomi berupa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena adanya tekanan dari pemerintah dan profesi akuntan, berupa surat keputusan No. Kep- 150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan, serta PSAK No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagian besar perusahaan perbankan dan asuransi (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai praktik kerja, yaitu informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan juga sudah mengungkapkan kegiatan-kegiatan sosial, berupa pemberian sumbangan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk memenangi persaingan yang semakin ketat. Namun, masih sedikit perusahaan yang melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Suharto (2004) menyebutkan beberapa kesulitan manajemen keuangan untuk melaporkan kewajiban lingkungan, yaitu sebagai berikut:a. Permintaan atas pengungkapan informasi lingkungan dalam pelaporan keuangan

belum ada secara tegas.b. Biaya dan manfaat dalam rangka menyajikan informasi lingkungan dalam laporan

keuangan dirasakan tidak seimbang oleh perusahaan. c. Pengenalan kewajiban bersyarat.d. Kesulitan dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan. 17

Satyo (2005) memberikan tiga kendala pelaporan SR, yaitu (1) rendahnya political will dari manajemen tingkat atas, (2) tidak adanya standar pelaporan SR, dan (3) tidak adanya pengukuran kinerja SR. Gray (2008) menyatakan bahwa akuntansi sosial belum terorganisasi dalam area koheren atau aktivitas. Penerapan akuntansi sosial dan lingkungan belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Khususnya akuntansi lingkungan, berdasarkan hasil penelitian perusahaan publik di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang melaporkannya dalam annual report sehingga perlu dicari jalan keluarnya untuk meningkatkan penerapannya. Usaha Meningkatkan Pelaporan Akuntansi Sosial dan Lingkungan Dampak aktivitas perusahaan perlu dilaporkan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. Karena pentingnya akuntansi sosial dan lingkungan yang dikenal dengan SR, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Berikut ini dibahas beberapa upaya yang dapat diterapkan. Penyusunan Standar Akuntansi Lingkungan Dalam upaya untuk memiliki pedoman SR, IAI diharapkan menyusun pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat mandatory mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Aras dan Crowther (2008) menyatakan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur sustainability dan memberikan petunjuk model yang lengkap mengenai impikasi distribusi dan dikembangkan menjadi model yang dapat dioperasionalkan. Kebutuhan standar pelaporan juga terkait dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Usaha ini mungkin akan menemukan kendala terkait dengan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunanya karena standar akuntansi sosial dan lingkungan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan nonkeuangan. Mewajibkan untuk Menerapkan Pedoman Pelaporan yang Sudah Ada Pelaporan akuntansi triple bottom GRI telah diwajibkan di negara Eropa. Indonesia mungkin dapat mewajibkan pelaporan GRI untuk perusahaan yang berkaitan dengan18

penggunaan sumber daya alam dan aktivitasnya berdampak terhadap sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan. Memberikan Penghargaan atas Perusahaan yang Telah Menyelenggarakan SR Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen telah menyelenggarakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA), yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan SR dengan baik. Dampak dari penghargaan ini diharapkan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kemudian kesadarannya dalam melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah untuk sosial dan lingkungan. Audit Sosial dan Lingkungan Adanya pelaporan lingkungan harus disertai dengan audit sosial dan lingkungan. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan kredibilitas SR. Pelaksana audit dapat diserahkan kepada akuntan independen. Mengembangkan Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) untuk Memastikan Penerapan Kewajiban Sosial dan Lingkungan Untuk memastikan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperlukan mekanisme GCG. Mekanisme GCG yang selama ini hanya melindungi investor khususnya, di pasar modal. Mekanisme GCG dapat diperluas, yaitu untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan misalnya pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Dalam aplikasinya peran komisaris independen dapat diperluas yang sebelumnya hanya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperluas untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mempublikasi laporan akuntansi sosial dan lingkungan kepada seluruh pemangku pepentingan melalui media massa, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin kredibilitas laporan akuntansi sosial dan lingkungan, laporan perlu diaudit oleh akuntan.

19

IV. SIMPULAN Akuntansi sosial dan lingkungan telah menjadi topik yang perlu mendapat perhatian akuntan. Isu ini menjadi penting karena perusahaan perlu mempertanggungjawabkan dampak aktivitas operasinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi tradisional hanya memberikan informasi ekonomi terutama yang bersifat keuangan kepada investor dan kreditor untuk pengambilan keputusan. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja lebih luas untuk memperbaiki ukuran yang kinerja yang telah ada. Ukuran kinerja tradisional dipandang kurang memadai untuk tujuan sustainability development. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan telah diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Namun khususnya penerapan akuntansi lingkungan masih kurang karena adanya kendala dalam penerapannya. Akuntan perlu mencari jalan keluar untuk meningkatkan penerapnnya. Pertama, dengan pembuatan standar pelaporan sustainability reporting (SR). Standar yang baku dan mewajibkan penerapannya khusus bagi perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan. Kedua, mewajibkan perusahaan untuk menyusun SR dengan pedoman yang telah ada, misalnya pedoman SR yang dikeluarkan oleh GRI. Ketiga, memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan SR dengan baik. Keempat, audit lingkungan untuk meningkatkan kredibilitas SR. Terakhir, mekanisme GCG perlu dikembangkan untuk melindungi seluruh kepentingan pemangku kepentingan.

20

V. DAFTAR PUSTAKA Basyit. 2005. Eropa: Sustainability Reporting Sudah Menjadi Kewajiban. Akuntansi, Edisi 47, Tahun XII, Juli 2005. Hal. 18-19. Arief Suadi, et.al, 1988. Akuntansi Sosial : Implikasi dan Kemungkinan Pengembangan di Indonesia, majalah akuntansi, no. 11 bulan Nopember. Global Reporting Initiative. 2002. Sustainability Reporting Guidelines. Kompas, 2 Juli 2010. Bercermin pada Sejarah Kelam. Hal 17. Kompas, 25 Juni 2010. Kepala Daerah Turut Terlibat Merambah. Hal 27. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Suharto, Harry. 2004. Standar Akuntansi Lingkungan: Kebutuhan Mendesak. Akuntansi. Edisi 42. Tahun XI, Juli 2004. Hal. 4-5.

21