makalah pendidikan agama islam final

8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final

1/16

MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KONSEP HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

KELOMPOK 3

1.

2.

3.4.

5.

6.

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

UNSIVERSITAS DIPONEGORO


2/16

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehinggakami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konsep HA M dan Demokrasi dalamI slam guna memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam . Sholawat dan salam selalu tercurah kepadaRasululloh SAW yang tealah membawa kita dari jaman zahiliyah ke jaman yang terang benderangini.

Makalah ini disusun untuk memperluas pengetahuan kita seputar konsep HAM dandemokrasi dalam Islam. Sehingga kita sebagai umatmuslim mampu melaksanakannya sesuaisyariat Islam dengan baik.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kami

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini.

Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalammenyusun makalah ini. Khususnya kepada dosen yang telah memberikan tugas ini, sehingga kamimampu menyelesaikan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk pembacakhususnya mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro.

Semarang, 10 November 2014

Tim penulis


3/16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia memiliki hak pokok yang dimiliki sejak mereka lahir sampai

mereka mati nanti, hak tersebut dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang sering

disingkat dengan HAM merupakan hak universal yang meliputi hak hidup , hak beragama dan

memiliki kapercayaan, hak mementukan kehidupan masing – masing dan lain sebagainya. Akan

tetapi konsep HAM yang universal ini sedikit berbeda dengan konsep HAM dalam Islam. HAM

menurut islam dan demokrasi dalam Islam meliputi prinsip bermusyawarah dan prinsip dalam

ijma’. HAM dan Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan

dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat

dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat

kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti

paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha

Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia.

Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama,

maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun

kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga

derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara

individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan

organisasi sosial tersebut.

Disisi lain umat Islam sering kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama,

demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara utuh.

Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa timbal balik, sementara yang lain, justru bersikap

ekstrim. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Sebenarnya banyak yang tidak bersikap

seperti keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Kondisi ini dipicu dari

kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi.


4/16

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diuraikan adalah

sebagai berikut:

1. Apa pengertian HAM?

2. Bagaimana perspektif islam terhadap hak asasi manusia?

3. Apa saja dasar-dasar hak asasi manusia dalam Al- Qur’an?

4. Apa pengertian demokrasi demokrasi?

5. Bagaimana Islam memandang demokrasi?

6. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui apa pengertian HAM

2. Mengetahui dan memahami bagamana perspektif Islam terhadap hak asasi manusia

3. Mengetahui dasar – dasar hak asasi manusia dalam Al – Qur’an

4. Mengetahui pengertian demokrasi

4. Memahami bagaimana cara Islam memandang demokrasi

5. Mengetahui dan memahami prinsip – prinsip demokrasi


5/16

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hak Asasi Manusia

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

a. Pengertian secara umum

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, Hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak

pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak asasi manusia adalah hak-

hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan daripada hakekatnya dankarena itu bersifat suci serta berasal dari Tuhan.HAM juga berlaku secara universal.

b. HAM menurut konsep barat

Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis

berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki

sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini,

muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan

tentang hak asasi manusia.

Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran barat,

diantaranya :

1. Pembagian hak menurut hak materiil yang termasuk di dalamnya; hak keamanan, kehormatan

dan pemilihan serta tempat tinggal, dan hak moril, yang termasuk di dalamnya: hak beragama, hak

sosial dan berserikat.

2. Pembagian hak menjadi tiga: hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan

rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan.

3. Pembagian hak menjadi dua: kebebasan negatif yang memebentuk ikatan-ikatan terhadap

negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada

warganya.


6/16

c. HAM menurut konsep Islam

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat

syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan

kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa

pandang bulu. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan,

kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang

semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang

dinikmati seorang manusia atas manusia lainya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal

ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13:

yang artinya sebagai berikut : “Hai manusia, se sungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-lakidan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa. ”.

2.1.2 Perspektif Islam tentang Hak Asasi Manusia

a. HAM sebagai tuntutan fitrah manusia

Manusia adalah puncak ciptaan tuhan. Ia dikirim kebumi untuk menjadi khalifah atau wakil- Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia oleh sesama manusia

sendiri mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya,

menyimpan kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh

alam.

Berdasarkan pandangan ini, maka manusia memikul beban serta tanggung jawab sebagai

individu dihadapan Tuhan-Nya kelak, tanpa kemungkinan untuk mendelegasikannya kepada

pribadi lain. Punya pertanggung jawaban yang dituntut dari seseorang haruslah didahului oleh

kebebasan memilih. Tanpa adanya kebebasan itu lantas dituntut dari padanya pertanggung

jawaban, adalah suatu kezaliman dan ketidakadilan, yang jelas hal itu bertentangan sekali dengan

sifat Allah yang maha adil.

Berkaitan dengan penggunaan hak-hak individu itu, yang mempunyai hak dianggap

menyalahgunakan haknya apabila:


7/16

1. Dengan perbuatannya dapat merugikan orang lain.

2. Perbuatan itu tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya, sebaliknya menimbulkan kerugian

baginya.

3. Perbuatan itu menimbulkan bencana umum bagi masyarakat.

b. Perimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat

Untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat,didalam islam tidak

dikenal adanya kepemilikan mutlak pada manusia. Oleh karena itu,didalam syariat islam apabila

disebut hak Allah,maka yang dimaksud adalah hak masyarakat atau hak umum. Allah adalah

pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta,termasuk apa yang dimiliki oleh manusia itu

sendiri. Hal ini ditegaskan oleh firman-nya antara lain:

1. “Ketahuilah bahwa milik Allahlah apa -apa yang ada dilangit dan dibumi” (Q.S Yunus/10:55)

2.“Dan Dialah yang menciptakan bagimu semua yang terdapat dibumi” (Q.S Al-Baqarah/2:29)

3. “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan -Nya

kepadamu” (Q.S An-Nuur/24:33)

4. “……..di dalam harta mereka tersedia bagia n tertentu bagi orang miskin yang meminta dan

tak punya” (Q.S Al- Ma’arij/70:24:25).

2.1.3 Dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al- Qur’an

a. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Al-Qur’an menegaskan:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang -orang

yang beruntung” (Q.S Ali-Imran/3:104)

“Hendaklah kamu saling berpesan kepada kebenaran dan saling berp esan dengan penuh

kesabaran” (Q.S Al-Ashr/103:3)

“Berilah berita gembira kepada hamba -Ku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti

apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk

dan mereka itulah orang- orang yang mempunyai akal” (Q.S Az-Zumar/39:17:18)


8/16

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya

kepada orang lain, mengingatkan kepada kebenaran, kebajikan serta mencegah kemungkaran.

Bahkan hal itu disampaikan bukan saja karena ada hak tapi sekaligus merupakan suatu kewajiban

sebagai orang beriman.

b. Hak kebebasan memilih agama

Sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan, Al- Qur’an menyebutkan

antara lain:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan

yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang Ingkar kepada Thaghut dan

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat

yang tidak aka n putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah/2:256)

“Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin

(beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir…” (Q.S Al-

kahfi/18:29)

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi

seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang

yang beriman semuanya ?“ ( Q.S. Yunus/10:99)

Berdasarkan ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa masalah menganut suatu agama atau

kepercayaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya. Didalam

islam, kita hanya diperintah untuk berdakwah yang bertujuan menyeru, mengajak dan

membimbing seseorang kepada kebenaran itu. Dakwah bertujuan juga untuk menegakkan “Al -

Amru bil ma’ruf wa al -nahyu ‘an al -munkar” (menyeru kepada kebajikan serta mencegah dari

kemjungkaran ).

c. Hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan sosial

Sehubungan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ini Al- Qur’an

menyebutkan sebagai berikut :

“ Dialah orang yang menjadikan segala yang ada dibumi ini untuk kamu…..” (Q.S Al-

Baqarah/2:29)


9/16

Ayat ini menjadi dasar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dari apa-apa yang sudah disiapkan Allah dipermukaan bumi ini. Islam

mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan Rezki yang halal dan baik hal ini di tegaskan

dalam firman-Nya :

“ Hai sekalian Manusia, makanlah yang halal lagi b aik dari apa yang terdapat dibumi…..” (Q.SAl-Baqarah/2:168)

2.2 Demokrasi

2.2.1 Pengertian Demokrasi

Dalam teori, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada

di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawahsistem pemilihan bebas. Lincoln (1863) menyatakan “Demokrasi adalah pemerintahan dari

rakyat , oleh rakyat, dan untuk rakyat ” . Dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang dianggap

berdaulat, rakyat yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat harus melaksanakan apa

yang telah ditetapkan rakyat tersebut.

Selain itu, demokrasi juga menyerukan kebebasan manusia secara menyeluruh dalam hal :

a. Kebebasan beragama

b. Kebebasan berpendapat

c. Kebebasan kepemilikan

d. Kebebasan bertingkah laku

Inilah fakta demokrasi yang saat ini dianut dan digunakan oleh hampir semua negara yang

ada di dunia. Tentu saja dalam implementasinya akan mengalami variasi-variasi tertentu yang

dilatar belakangi oleh kebiasaan, adat istiadat serta agama yang dominan di suatu negara. Namun,

variasi yang ada hanyalah terjadi pada bagian cabang bukan pada prinsip tersebut.

2.2.2 Asal Usul Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk

dari kata demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada

https://www.blogger.com/nullhttps://www.blogger.com/nullhttps://www.blogger.com/null


10/16

pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi

rakyat pada tahun 508 SM.

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari

demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki

beberapa kota yang independen. Di setiap kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk

mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau

mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang

merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.500 kota (poleis) yang

kecil dan independen. Kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang

oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Salah satunya Athena, kota yang mencoba sebuah

model pemerintahan baru yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama

kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya

pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat

perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang

bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan

sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih

kebijakan. Namun dari sekitar 150.000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi

rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.

Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur , demokrasi

mempunyai latar belakang sosio-historis yang tipikal Barat selepas Abad Pertengahan, yakni

situasi yang dipenuhi semangat untuk mengeliminir pengaruh dan peran agama dalam kehidupan

manusia. Demokrasi lahir sebagai anti-tesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap

masyarakat Barat. Karena itu, demokrasi adalah ide yang anti agama, dalam arti idenya tidak

bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah-kaidah berdemokrasi. Orang

beragama tertentu bisa saja berdemokrasi, tetapi agamanya mustahil menjadi aturan main dalam berdemokrasi. Secara implisit, beliau mencoba mengingatkan mereka yang menerima demokrasi

secara buta, tanpa menilik latar belakang dan situasi sejarah yang melingkupi kelahirannya.


11/16

2.2.3 Demokrasi dalam Islam

Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan

manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para

cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap

demokratis. Didalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat,

tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan.

Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual islam, banyak perhatian

diberikan pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi islam dianggap

sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu

musyawarah (syura), persetujuan (ijma’) , dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad) .

Seperti banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan

pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana Muslim dewasa ini. Namun,

lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan

menyangkut demokratisasi dikalangan masyarakat muslim.

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Oleh karena

itu perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah.

Hal ini disebabkan menurut ajaran Islam, setiap muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria

maupun wanita adalah khalifah Allah di bumi. Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan

kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menanganimasalah negara. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyyah,

dalam surat Al-syura ayat 3 :

“Dan orang -orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan

mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari

rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS Asy-Syura : 38) .

Disamping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni

konsensus atau ijma’. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan

hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum.

Dalam pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan

yang efektif bagi demokrasi Islam modern.


12/16

Selain syura dan ijma’, ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni

ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah

Tuhan di suatu tempat atau waktu. Hal ini dengan jelas dinyatakan oleh Khursid Ahmad: “Tuhan

hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menerapkan

prinsip-prinsip tersebut dengan arah yan g sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya” .

Itjihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan pembaharuan, karena prinsip-prinsip Islam itu

bersifat dinamis, pendekatan kitalah yang telah menjadi statis. Oleh karena itu sudah selayaknya

dilakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi,

inovasi dan kreativitas.

Dalam pengertian politik murni, Muhammad Iqbal menegaskan hubungan antara konsensus

demokratisasi dan ijtihad. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam iamenyatakan bahwa tumbuhnya semangat republik dan pembentukan secara bertahap majelis-

majelis legislatif di negara-negara muslim merupakan langkah awal yang besar. Musyawarah,

konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi

islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya.

2.2.4 Prinsip – Prinsip Demokrasi dalam Islam

Pertama , Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara

eksplisit ditegaskan dalam al- Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As -Syura:38 dan AliImran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana

syura adalah ahl halli wa- l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim

formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung

jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, setiap keputusan

yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga

merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat

yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua , al- ‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen

dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Arti pentingnya

penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa

ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An- Nisa’: 58, dan


13/16

seterusnya. Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang

berbunyi “Negara yang berkeadilan akan les tari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang

zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.

Ketiga , al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari

yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan

kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu

pemerintahan demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan

kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan

menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki

tanggung jawab besar dihadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah

harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al- ‘adalah. Diantara

dalil al- Qur’an yang s ering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13.

Keempat , al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang

kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik.

Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat

harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan

amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an- Nisa’:58.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan

orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan

tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima , al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan

dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka

rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan

sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan

di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam

mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan

dihayatinya prinsip pertanggungjawaban ( al-masuliyyah ) ini diharapkan masing-masing orang

berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian,


14/16

pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat),

melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib

senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan

sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga

masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu

dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-

amr bi- ‘l -ma’ruf wa an -nahy ‘an al -‘munkar , maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk

mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak

yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi

kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

Ada beberapa alasan mengapa islam disebut sebagai agama demokrasi, yaitu sebagai berikut:1) Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama islam berlaku bagi semua orang tanpa

memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelatah dikenakan hukum

yang sama. Jika tidak demikian, maka hukum dalam islam tidak berjalan dalam kehidupan.

2) Islam memiliki asas permusyawaratan “amruhum syuraa bainahum” artinya perkara-perkara

mereka dibicarakan diantara mereka. Dengan demikian, tradisi bersama-sama mengajukan

pemikiran secara bebas dan terbuka diakhiri dengan kesepakatan.

3) Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap, harus

terus meningkat untuk menghadapi kehidupan lebih baik di akhirat.

Jadi, prinsip demokrasai pada dasrnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki

kehidupan, kareana itulah islam dikatakan sebagai agama perbaikan “diinul islam” atau agama

inovasi. Untuk itu, islam selau menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati

diri islam sebagai agama hukum.


15/16

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

a. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat.

b. Demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat

orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai – nilai keagamaan.

c. HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan.

d. HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban

bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya.

3.2 Saran

a. Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara demokrasi di

Indonesia dan demokrasi Islam dan dapat melihat sisi baik dan buruknya.

b. Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami pentingnya HAM dalam

kehidupan kita dan kewajiban kita untuk menjaganya.


16/16

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur’an terjemahan

Kosasih, Ahmad. 2003. HAM dalam perspektif ISLAM . Jakarta: Salemba Diniyah

Maududi, Maulana Abdul A’ la.1995. Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam .Jakarta:Bumi

Aksara.

Mulia,Musdah.2010. Islam dan Hak Asasi Manusia .Yogyakarta:Naufan Pustaka.

Wahid,abdurahman.1999. Islam, Negara, dan Demokrasi .jakarta:Erlangga.

http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/

http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html
http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/

makalah pendidikan agama islam final

Documents