Download - Makalah Pendidikan Agama Islam Final
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
1/16
MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KONSEP HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
KELOMPOK 3
1.
2.
3.4.
5.
6.
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNSIVERSITAS DIPONEGORO
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
2/16
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehinggakami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konsep HA M dan Demokrasi dalamI slam guna memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam . Sholawat dan salam selalu tercurah kepadaRasululloh SAW yang tealah membawa kita dari jaman zahiliyah ke jaman yang terang benderangini.
Makalah ini disusun untuk memperluas pengetahuan kita seputar konsep HAM dandemokrasi dalam Islam. Sehingga kita sebagai umatmuslim mampu melaksanakannya sesuaisyariat Islam dengan baik.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kami
mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini.
Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalammenyusun makalah ini. Khususnya kepada dosen yang telah memberikan tugas ini, sehingga kamimampu menyelesaikan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk pembacakhususnya mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro.
Semarang, 10 November 2014
Tim penulis
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
3/16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada hakekatnya manusia memiliki hak pokok yang dimiliki sejak mereka lahir sampai
mereka mati nanti, hak tersebut dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang sering
disingkat dengan HAM merupakan hak universal yang meliputi hak hidup , hak beragama dan
memiliki kapercayaan, hak mementukan kehidupan masing – masing dan lain sebagainya. Akan
tetapi konsep HAM yang universal ini sedikit berbeda dengan konsep HAM dalam Islam. HAM
menurut islam dan demokrasi dalam Islam meliputi prinsip bermusyawarah dan prinsip dalam
ijma’. HAM dan Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan
dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat
dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat
kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti
paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia.
Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama,
maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun
kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga
derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara
individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan
organisasi sosial tersebut.
Disisi lain umat Islam sering kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama,
demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara utuh.
Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa timbal balik, sementara yang lain, justru bersikap
ekstrim. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Sebenarnya banyak yang tidak bersikap
seperti keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Kondisi ini dipicu dari
kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi.
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
4/16
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diuraikan adalah
sebagai berikut:
1. Apa pengertian HAM?
2. Bagaimana perspektif islam terhadap hak asasi manusia?
3. Apa saja dasar-dasar hak asasi manusia dalam Al- Qur’an?
4. Apa pengertian demokrasi demokrasi?
5. Bagaimana Islam memandang demokrasi?
6. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui apa pengertian HAM
2. Mengetahui dan memahami bagamana perspektif Islam terhadap hak asasi manusia
3. Mengetahui dasar – dasar hak asasi manusia dalam Al – Qur’an
4. Mengetahui pengertian demokrasi
4. Memahami bagaimana cara Islam memandang demokrasi
5. Mengetahui dan memahami prinsip – prinsip demokrasi
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
5/16
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Hak Asasi Manusia
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia
a. Pengertian secara umum
Didalam kamus besar bahasa Indonesia, Hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak
pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak asasi manusia adalah hak-
hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan daripada hakekatnya dankarena itu bersifat suci serta berasal dari Tuhan.HAM juga berlaku secara universal.
b. HAM menurut konsep barat
Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis
berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki
sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini,
muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan
tentang hak asasi manusia.
Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran barat,
diantaranya :
1. Pembagian hak menurut hak materiil yang termasuk di dalamnya; hak keamanan, kehormatan
dan pemilihan serta tempat tinggal, dan hak moril, yang termasuk di dalamnya: hak beragama, hak
sosial dan berserikat.
2. Pembagian hak menjadi tiga: hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan
rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan.
3. Pembagian hak menjadi dua: kebebasan negatif yang memebentuk ikatan-ikatan terhadap
negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada
warganya.
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
6/16
c. HAM menurut konsep Islam
Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat
syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan
kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa
pandang bulu. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan,
kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang
semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang
dinikmati seorang manusia atas manusia lainya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal
ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13:
yang artinya sebagai berikut : “Hai manusia, se sungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-lakidan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa. ”.
2.1.2 Perspektif Islam tentang Hak Asasi Manusia
a. HAM sebagai tuntutan fitrah manusia
Manusia adalah puncak ciptaan tuhan. Ia dikirim kebumi untuk menjadi khalifah atau wakil- Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia oleh sesama manusia
sendiri mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya,
menyimpan kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh
alam.
Berdasarkan pandangan ini, maka manusia memikul beban serta tanggung jawab sebagai
individu dihadapan Tuhan-Nya kelak, tanpa kemungkinan untuk mendelegasikannya kepada
pribadi lain. Punya pertanggung jawaban yang dituntut dari seseorang haruslah didahului oleh
kebebasan memilih. Tanpa adanya kebebasan itu lantas dituntut dari padanya pertanggung
jawaban, adalah suatu kezaliman dan ketidakadilan, yang jelas hal itu bertentangan sekali dengan
sifat Allah yang maha adil.
Berkaitan dengan penggunaan hak-hak individu itu, yang mempunyai hak dianggap
menyalahgunakan haknya apabila:
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
7/16
1. Dengan perbuatannya dapat merugikan orang lain.
2. Perbuatan itu tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya, sebaliknya menimbulkan kerugian
baginya.
3. Perbuatan itu menimbulkan bencana umum bagi masyarakat.
b. Perimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat
Untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat,didalam islam tidak
dikenal adanya kepemilikan mutlak pada manusia. Oleh karena itu,didalam syariat islam apabila
disebut hak Allah,maka yang dimaksud adalah hak masyarakat atau hak umum. Allah adalah
pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta,termasuk apa yang dimiliki oleh manusia itu
sendiri. Hal ini ditegaskan oleh firman-nya antara lain:
1. “Ketahuilah bahwa milik Allahlah apa -apa yang ada dilangit dan dibumi” (Q.S Yunus/10:55)
2.“Dan Dialah yang menciptakan bagimu semua yang terdapat dibumi” (Q.S Al-Baqarah/2:29)
3. “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan -Nya
kepadamu” (Q.S An-Nuur/24:33)
4. “……..di dalam harta mereka tersedia bagia n tertentu bagi orang miskin yang meminta dan
tak punya” (Q.S Al- Ma’arij/70:24:25).
2.1.3 Dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al- Qur’an
a. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Al-Qur’an menegaskan:
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang -orang
yang beruntung” (Q.S Ali-Imran/3:104)
“Hendaklah kamu saling berpesan kepada kebenaran dan saling berp esan dengan penuh
kesabaran” (Q.S Al-Ashr/103:3)
“Berilah berita gembira kepada hamba -Ku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti
apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk
dan mereka itulah orang- orang yang mempunyai akal” (Q.S Az-Zumar/39:17:18)
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
8/16
Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya
kepada orang lain, mengingatkan kepada kebenaran, kebajikan serta mencegah kemungkaran.
Bahkan hal itu disampaikan bukan saja karena ada hak tapi sekaligus merupakan suatu kewajiban
sebagai orang beriman.
b. Hak kebebasan memilih agama
Sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan, Al- Qur’an menyebutkan
antara lain:
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang Ingkar kepada Thaghut dan
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat
yang tidak aka n putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah/2:256)
“Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin
(beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir…” (Q.S Al-
kahfi/18:29)
“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi
seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang
yang beriman semuanya ?“ ( Q.S. Yunus/10:99)
Berdasarkan ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa masalah menganut suatu agama atau
kepercayaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya. Didalam
islam, kita hanya diperintah untuk berdakwah yang bertujuan menyeru, mengajak dan
membimbing seseorang kepada kebenaran itu. Dakwah bertujuan juga untuk menegakkan “Al -
Amru bil ma’ruf wa al -nahyu ‘an al -munkar” (menyeru kepada kebajikan serta mencegah dari
kemjungkaran ).
c. Hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan sosial
Sehubungan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ini Al- Qur’an
menyebutkan sebagai berikut :
“ Dialah orang yang menjadikan segala yang ada dibumi ini untuk kamu…..” (Q.S Al-
Baqarah/2:29)
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
9/16
Ayat ini menjadi dasar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dari apa-apa yang sudah disiapkan Allah dipermukaan bumi ini. Islam
mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan Rezki yang halal dan baik hal ini di tegaskan
dalam firman-Nya :
“ Hai sekalian Manusia, makanlah yang halal lagi b aik dari apa yang terdapat dibumi…..” (Q.SAl-Baqarah/2:168)
2.2 Demokrasi
2.2.1 Pengertian Demokrasi
Dalam teori, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada
di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawahsistem pemilihan bebas. Lincoln (1863) menyatakan “Demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat , oleh rakyat, dan untuk rakyat ” . Dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang dianggap
berdaulat, rakyat yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat harus melaksanakan apa
yang telah ditetapkan rakyat tersebut.
Selain itu, demokrasi juga menyerukan kebebasan manusia secara menyeluruh dalam hal :
a. Kebebasan beragama
b. Kebebasan berpendapat
c. Kebebasan kepemilikan
d. Kebebasan bertingkah laku
Inilah fakta demokrasi yang saat ini dianut dan digunakan oleh hampir semua negara yang
ada di dunia. Tentu saja dalam implementasinya akan mengalami variasi-variasi tertentu yang
dilatar belakangi oleh kebiasaan, adat istiadat serta agama yang dominan di suatu negara. Namun,
variasi yang ada hanyalah terjadi pada bagian cabang bukan pada prinsip tersebut.
2.2.2 Asal Usul Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk
dari kata demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada
https://www.blogger.com/nullhttps://www.blogger.com/nullhttps://www.blogger.com/null
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
10/16
pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi
rakyat pada tahun 508 SM.
Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari
demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki
beberapa kota yang independen. Di setiap kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk
mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau
mufakat.
Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang
merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.500 kota (poleis) yang
kecil dan independen. Kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang
oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Salah satunya Athena, kota yang mencoba sebuah
model pemerintahan baru yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama
kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya
pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat
perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang
bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan
sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih
kebijakan. Namun dari sekitar 150.000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi
rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.
Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur , demokrasi
mempunyai latar belakang sosio-historis yang tipikal Barat selepas Abad Pertengahan, yakni
situasi yang dipenuhi semangat untuk mengeliminir pengaruh dan peran agama dalam kehidupan
manusia. Demokrasi lahir sebagai anti-tesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap
masyarakat Barat. Karena itu, demokrasi adalah ide yang anti agama, dalam arti idenya tidak
bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah-kaidah berdemokrasi. Orang
beragama tertentu bisa saja berdemokrasi, tetapi agamanya mustahil menjadi aturan main dalam berdemokrasi. Secara implisit, beliau mencoba mengingatkan mereka yang menerima demokrasi
secara buta, tanpa menilik latar belakang dan situasi sejarah yang melingkupi kelahirannya.
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
11/16
2.2.3 Demokrasi dalam Islam
Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan
manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para
cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap
demokratis. Didalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat,
tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan.
Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual islam, banyak perhatian
diberikan pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi islam dianggap
sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu
musyawarah (syura), persetujuan (ijma’) , dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad) .
Seperti banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan
pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana Muslim dewasa ini. Namun,
lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan
menyangkut demokratisasi dikalangan masyarakat muslim.
Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Oleh karena
itu perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah.
Hal ini disebabkan menurut ajaran Islam, setiap muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria
maupun wanita adalah khalifah Allah di bumi. Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan
kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menanganimasalah negara. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyyah,
dalam surat Al-syura ayat 3 :
“Dan orang -orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS Asy-Syura : 38) .
Disamping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni
konsensus atau ijma’. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan
hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum.
Dalam pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan
yang efektif bagi demokrasi Islam modern.
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
12/16
Selain syura dan ijma’, ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni
ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah
Tuhan di suatu tempat atau waktu. Hal ini dengan jelas dinyatakan oleh Khursid Ahmad: “Tuhan
hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menerapkan
prinsip-prinsip tersebut dengan arah yan g sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya” .
Itjihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan pembaharuan, karena prinsip-prinsip Islam itu
bersifat dinamis, pendekatan kitalah yang telah menjadi statis. Oleh karena itu sudah selayaknya
dilakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi,
inovasi dan kreativitas.
Dalam pengertian politik murni, Muhammad Iqbal menegaskan hubungan antara konsensus
demokratisasi dan ijtihad. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam iamenyatakan bahwa tumbuhnya semangat republik dan pembentukan secara bertahap majelis-
majelis legislatif di negara-negara muslim merupakan langkah awal yang besar. Musyawarah,
konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi
islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya.
2.2.4 Prinsip – Prinsip Demokrasi dalam Islam
Pertama , Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara
eksplisit ditegaskan dalam al- Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As -Syura:38 dan AliImran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana
syura adalah ahl halli wa- l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim
formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.
Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung
jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, setiap keputusan
yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga
merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat
yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
Kedua , al- ‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen
dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Arti pentingnya
penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa
ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An- Nisa’: 58, dan
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
13/16
seterusnya. Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang
berbunyi “Negara yang berkeadilan akan les tari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang
zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.
Ketiga , al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari
yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan
kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu
pemerintahan demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat.
Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan
kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan
menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki
tanggung jawab besar dihadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah
harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al- ‘adalah. Diantara
dalil al- Qur’an yang s ering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13.
Keempat , al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang
kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik.
Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat
harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan
amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an- Nisa’:58.
Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan
orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan
tersebut. Inilah etika Islam.
Kelima , al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan
dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka
rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan
sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan
di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.
Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam
mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan
dihayatinya prinsip pertanggungjawaban ( al-masuliyyah ) ini diharapkan masing-masing orang
berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian,
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
14/16
pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat),
melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib
senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan
sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.
Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga
masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu
dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-
amr bi- ‘l -ma’ruf wa an -nahy ‘an al -‘munkar , maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk
mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak
yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi
kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.
Ada beberapa alasan mengapa islam disebut sebagai agama demokrasi, yaitu sebagai berikut:1) Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama islam berlaku bagi semua orang tanpa
memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelatah dikenakan hukum
yang sama. Jika tidak demikian, maka hukum dalam islam tidak berjalan dalam kehidupan.
2) Islam memiliki asas permusyawaratan “amruhum syuraa bainahum” artinya perkara-perkara
mereka dibicarakan diantara mereka. Dengan demikian, tradisi bersama-sama mengajukan
pemikiran secara bebas dan terbuka diakhiri dengan kesepakatan.
3) Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap, harus
terus meningkat untuk menghadapi kehidupan lebih baik di akhirat.
Jadi, prinsip demokrasai pada dasrnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki
kehidupan, kareana itulah islam dikatakan sebagai agama perbaikan “diinul islam” atau agama
inovasi. Untuk itu, islam selau menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati
diri islam sebagai agama hukum.
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
15/16
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
a. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat.
b. Demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat
orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai – nilai keagamaan.
c. HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan.
d. HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban
bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya.
3.2 Saran
a. Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara demokrasi di
Indonesia dan demokrasi Islam dan dapat melihat sisi baik dan buruknya.
b. Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami pentingnya HAM dalam
kehidupan kita dan kewajiban kita untuk menjaganya.
-
8/18/2019 Makalah Pendidikan Agama Islam Final
16/16
DAFTAR PUSTAKA
Al – Qur’an terjemahan
Kosasih, Ahmad. 2003. HAM dalam perspektif ISLAM . Jakarta: Salemba Diniyah
Maududi, Maulana Abdul A’ la.1995. Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam .Jakarta:Bumi
Aksara.
Mulia,Musdah.2010. Islam dan Hak Asasi Manusia .Yogyakarta:Naufan Pustaka.
Wahid,abdurahman.1999. Islam, Negara, dan Demokrasi .jakarta:Erlangga.
http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/
http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html
http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2061302-demokrasi-dalam-islam/