makalah lk 2

GARUDA DI BELENGGU NAGA :

UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF PASAR

BEBAS ASEAN CHINA FREE AGREEMENT (ACFTA)

terutama terhadap buruh DI INDOENSIA

NAMA : ASWADI RAHMAD

PESERTA LK 2 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

CABANG JAMBI

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM(HMI)

CABANG JAMBI

DAFTAR ISI

Halaman Judul ………….…………………………………………………………………......1

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………..2

DAFTAR ISI …………..……………………………………………………………………...3

Bab.I PENDAHULUAN…………………………………………………………………...…4

A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………………………...4

B. Maksud dan Tujuan …………………………..…………………………………………....6

C. Metode Penelaahan ………………………………………………………………………...7

D. Manfaat Hasil Penelitian ………………………………………………….……………….8

Bab II PEMBAHASAN ……………………………………………………………..………..9

A. Pengertian ACFTA ………………………………………………………………………...9

B. Tujuan ACFTA …………………………………………………………………………...11

C. ACFTA Merupakan Produk Globalisasi …………………….…………………….……..13

D. Pengaruh ACFTA Bagi Indonesia.......................................................................................15

E. Siapkah Indonesia Untuk ACFTA?.....................................................................................18

F. .Dampak ACFTA terhadap buruh di Indoenesia............. ....................................................20

G. Solusi Untuk Meminimalisir Dampak Negatif ACFTA Terhadap Buruh?.........................23

Bab III PENUTUP …………………………………………………………….…………….25

A. Kesimpulan ………………………………………………………………….……………25

B. Saran-saran ……………………………………………………………………………….27

DAFTAR PUSTAKA………… ……………………………………………………………29

KATA PENGANTAR

Masalah perekonomian merupakan masalah yang tiada batasnya dalam iklim

kehidupan. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara Asia, disamping China dan

India yang tetap tegar tumbuh positif saat negara lain terpuruk akibat krisis finansial

global. Ini merupakan suatu prestasi dan optimisme bagi masa depan perekonomian

Indonesia. Dengan kondisi ini, pemerintah mengadakan Asean-China Trade

Agreement (ACFTA) dengan tujuan menghadapi persaingan global dan tetap

memperjuangkan perekonomian agar tidak muncul lagi suatu krisis finansial global

yang pernah ada.

Makalah ini disusun untuk membahas mengenai pengaruh ACFTA terhadap

perekonomian Indonesia. Namun, selain itu penyusunan makalah ini bertujuan untuk

memenuhi salah satu sebagai salah satu syarat untuk mrngikuti Latihan kader dua (LK

II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota jambi, penulis mengucapkan terima

kasih atas pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan dan dorongan

dalam bentuk apapun sehingga dapat terlaksananya penyusunan makalah GARUDA

DI BELENGGU NAGA: UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK

NEGATIF PASAR BEBAS ASEAN CHINA TRADE AGREEMENT (ACFTA)

DI INDOENSIA. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan atas saran dan kritik yang membangun agar dalam penyusunan

makalah yang selanjutnya dapat lebih disempurnakan. Demikian makalah ini disusun,

apabila ada salah kata penulis memohon maaf sebesar – besarnya. Terimakasih.

Jambi, 8 Juni 2011

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan global merupakan momok yang paling mengerikan bagi para

pengusaha industri terutama industri menengah dan industri kecil di seluruh Asia

Tenggara dan China. Dengan adanya ACFTA ini, hal ini menjadi monster yang

menyeramkan karena ACFTA ini digambarkan akan meningkatkan pengangguran,

membuat barang – barang dalam negri kalah bersaing dengan produk luar negri, dan

sebagainya.

Sejarah ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta ASEAN – CHINA

Summit di Brunei Darussalam pada November 2001. Hal tersebut diikuti dengan

penandatanganan Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi ( The Framework Agreement

on A Comprehensive Economic Cooperative) oleh para peserta ASEAN – CHINA

Summit di Pnom Penh pada November 2002, dimana naskah ini menjadi landasan

bagi pembentukan ACFTA dalam 10 tahun dengan suatu flesibilitas diberikan kepada

negara tertentu seperti Kamoja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Pada bulan November 2004 peserta ASEAN – CHINA Summit

menandatangani Naskah Perjanjian Perdagangan Barang ( The Framework Agreement

on Trade in Goods ) yang berlaku pada 1 Juli 2005. Berdasarkan perjanjian ini negara

ASEAN 5 ( Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia) dan China sepakat

untuk menghilangkan 90% komoditas pada tahun 2010. Untuk negara ASEAN

lainnya pemberlakuan kesepakata ini dapat ditunda hingga 2015.

Namun seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara berkembang yang

belum maju sepenuhnya. Disaat peserta ACFTA saling berlomba – lomba untuk

membangun infrastruktur, pembangunan ekonomi,memberikan insentif kepada

investor, dll, negara kita tentu belum dapat menyeimbangi kecepatan pembangunan

negara lain. Dan akibatnya, negara kita harus meminta penundaan ACFTA di bulan

terakhir mendekati diberlakukannya kesepakatan.

Memang sangat memalukan bagi negara kita. Apalagi permasalahan ekonomi

kerap kali muncul mengenai berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang

semakin beragam dan meningkat. Maka dari itu, dampak akan perekonomian

Indonesia adanya perjanjian AFTA-China harus lebih diperhatikan. Hal ini perlu

adanya solusi, pemikiran dan sikap atau mental yang harus dipersiapkan dan juga

tepat dalam menghadapi persaingan global ini.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan diadakannya penyusunan makalah yang berjudul GARUDA DI

BELENGGU NAGA :UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK

NEGATIF PASAR BEBAS ASEAN CHINA FREE AGREEMENT (ACFTA)

TERHADAP BURUH DI INDOENSIA ini adalah sebagai salah satu syarat Latihan

kader dua (LK 2) di Jambi. Maksud dari adanya penyusunan makalah ini adalah

sebagai berikut :Menilai dampak positif dan negatif dari adanya ACFTA di Indonesia,

terutama terhadap buruh di Indonesia.

a) Mengetahui sejauh mana persiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan

global.

b) Mengetahui strategi untuk meminimalisr dampak negatif rezim perdagangan

bebas terhadap buruh di indonesia

C. Metode Penelaahan

Dalam penyusunan makalah yang berjudul ASEAN-CHINA FREE TRADE

AREA(ACFTA) ini, penulis menggunakan metode pustaka, berbagai

referensi dari artikel koran serta pencarian situs website

D. Manfaat Dari Hasil dari Penyususan Makalah Ini

Manfaat dari penyusan makalah ini adalah supaya menyadarkan masyarakat

agar kita dapat mengetahui dan berperan aktif dalam negri supaya kelangsungan

produksi barang – barang dalam negri dengan cara kita lebih bangga memakai produk

dalam negri, mencintai produk Indonesia sehingga barang – barang dari dalam negri

tidak kehilangan pasar atau lebih meningkat di perdagangan lokal dan perdagangan

internasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian ACFTA

ACFTA merupakan akronim dari Asean-China Free Trade Agreement. Secara

umum,ACFTA didefinisikan sebagai kesepakatan perdagangan antara negara-negara

ASEAN dengan negara dengan penduduk terbesar yaitu China. Atau bisa

didefinisikan juga ACFTA adalah suatu kemudahan China untuk menjual barang-

barang dagangannya ke negara-negara ASEAN.

Sebagai salah satu negara anggota dari ASEAN, tidak bisa dipungkiri lagi

bahwa Indonesia harus ikut serta dalam perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara

ASEAN. Kesepakatan atau perjanjian perdag angangan antara negara-negara ASEAN

Cina yang disebut ACFTA ( Asean China Free Trade Area ).

Perjanjian yang menyangkut perdagangan bebas ini identik dengan hubungan

kerjasama dagang antar negara anggota ASEAN ataupun negara non-anggota. Dalam

impementasinya perdagangan bebas harus memperhatikan beberapa aspek yang dapat

mempengaruhi prinsip perdagangan yaitu seperti prinsip sentral dari keuntungan

komparatif (Comparatif Advantege) selain itu juga, kita harus memperhatikan pro dan

kontra dibidang tarif dan kuota, serta melihat bagaimana jenis mata uang (valuta

asing) yang diperdagangkan berdasarkan kurs tukar valuta asing. Asean China Free

Trade Area (ACFTA) yaitu dimana tidak adanya hambatan tarif (bea masuk 0-5 %)

maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara ASEAN dan juga China.

Tujuan dari ACFTA sendiri itu adalah memperkuat dan meningkatkan kerja

sama antar negara terkait, yaitu meliberisasikan perdagangan barang dan jasa melalui

pengurangan atau penghapusan tarif. Kesepakatan perjanjian itu mencakup dalam tiga

bidang yang strategis yaitu: perdagangan barang-barang, jasa, dan juga investasi.

Perjanjian ACFTA adalah kerja sama dalam bidang ekonomi, Economic Co-opertaion

between Asean and people’s Republic of China, yaitu kerjasama antara seluruh

anggota daripada ASEAN dengan Negara Cina. Perjanjian ini bermula di tandatangani

pada tanggal 5 November 2002 yang melahirkan tiga buah kesepakatan, Kesepakatan

pertama, pada tanggal 29 November 2002 yang melahirkan suatu kesepakatan di

bidang barang (Agreement on Trade in Goods), lalu diadakannya kesepakatan kedua,

pada tanggal 14 Januari 2007 yang menghasilkan suatu bentuk kesepakatan di bidang

perdagangan dan jasa (Agreement on Trade in Service), dan adanya kesepakatan

ketiga, pada tanggal 15 Agustus 2007 yang menghasilkan kesepakatan di bidang

investasi (Agreement on Investation). Pada tanggal 1 Januari 2010 kesepakatan atau

perjanjian perdagangngan ACFTA mulai diberlakuakan.

B. Tujuan ACFTA :

Tujuan ACFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi Negara-negara

ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk

menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Dalam

kesepakatan, ACFTA direncanakan berpoerasi penuh pada tahun 2008 namun dalam

perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003.

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan diatas adalah skema ”Common

Effective Preferential Tariff (CEPT) yang bertujuan agar barang-barang yang

diproduksi diantara negara ASEAN yang memenuhi ketentuan setidak-tidaknya 40%

kandungan lokal akan dikenai tarif hanya 0-5%.Anggota ASEAN mempunyai tiga

pengecualian CEPT dalam tiga kategori :

1. Pengecualian sementara

2. Produk pertanian yang sensitif

3. Pengecualian umum lainnya (Sekretariat ASEAN 2004)

Untuk kategori pertama, pengecualian bersifat sementara karena pada akhirnya

diharapkan akan memenuhi standar yang ditargetkan,yakni 0-5%. Sedangkan untuk produk

pertanian sensitif akan diundur sampai 2010. Dapat disimpulkan,paling lambat 2015 semua

tarif diantara negara ASEAN diharapkan mencapai titik 0%.

ACFTA dicanangkan dengan instrumen CEPT, mengemukakan bahwa

komitmen utama dibawah CEPT-ACFTA hingga saat ini meliputi 4 program,yaitu :

1. Program pengurangan tingkat tarif yang secara efektif sama diantara

negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5 persen.

2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif (quantitative restrictions) dan

hambatan-hambatan non tarif (non tariff barriers)

3. Mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitasi perdagangan

terutama di bidang bea masuk serta standar dan kualitatif.

4. Penetapan kandungan lokal sebesar 40 persen

C. ACFTA Merupakan Produk Globalisasi

Era globalisasi dari hari ke hari terus menerus akan berlangsung, kondisi

kehidupan dalam proses globalisasi di setiap negara terkesan meningkat. Apalagi jika

diukur oleh indikator-indikator yang luas salah satunya adalah dalam hal ekonomi.

Negara-negara maju dan kuat memanglah sudah dipastikan sebagai negara yang dapat

meraih keuntungan besar dari proses globalisasi, dan negara-negara berkembang juga

negara miskin tidak dapat dipastikan akan meraih keuntungan yang positif dari

globalisasi ataupun tidak dari proses globalisasi.

ACFTA merupakan produk keluaran dari globalisasi. Sebenaranya ACFTA

merupakan peluang bagi negara ASEAN dan Cina untuk berkompetisi secara fair

untuk memasarkan produk hasil dari negerinya. Dalam hal ini seperti yang kita

ketahui bahwa Cina merupakan “Roda Penggerak“ dalam bidang barang, jasa dan

investasi, dan mau tidak mau suka tidak suka, pemerintahan manapun harus siap

dengan perjanjian tersebut termasuk Indonesia.

Indonesia juga harus juga siap menghadapi perjanjian atau kesepakatan

ACFTA tersebut. Mulai diberlakukannya perjanjian ACFTA akan berdampak pada

makin kuatnya produk Cina yang akan masuk ke Indonesia, apalagi dengan bebasnya

biaya masuk atau pajak masuk produk barang yang di produksi oleh Cina, produk

Cina memang begitu kuat pasarnya apalagi ditambah dengan bebasnya tarif pajak

tersebut. Harga produk Cina pun bisa lebih murah daripada produk lokal. Tentu saja

dengan adanya hal tersebut sebagian industri lokal banyak yang menolak akan adanya

ACFTA.

Walaupun perjanjian ACFTA ini sudah relatif lama diberlakukan Indonesia

masih dikatakan sulit untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Tekanan dari

kalangan pengusaha industri lokal sangatlah kuat dan menandakan bahwa pengaruh

akan adanya perjanjian ACFTA tersebut akan berdampak negatif pada usaha

menengah mereka, bukan hanya para pengusaha industri saja para pekerja pun

menyadari akan hal itu, walaupun pengaruh ACFTA belum mereka alami saat ini

namun lambat laun para pekerja pun akan merasakan dampak yang diberikan oleh

ACFTA. Situasi itulah yang dirasakan oleh negara Indonesia yang terbilang sebagai

negara berkembang.

Tidak dapat dipungkiri ACFTA sebagai produk globalisasi akan relatif

berpengaruh bukan hanya terhadap negara maju saja tetapi berpengaruh juga terhadap

negara-negara berkembang. Dengan adanya globalisasi di dunia ini telah membuat

seakan negara satu dan negara lainya kehilangan batas-batas teritorialnya serta

berujung pada hilangnya status bangsa-negara.

D. Pengaruh ACFTA Bagi Indonesia

Untuk indonesia, kerjasama ACFTA merupakan peluang yang cukup terbuka

bagi kegiatan. ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus

menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas uang kompetitif di pasar regional

ACFTA.

Upaya ke arah itu, nampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan

yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agrobisnis, mengingat

beberapa komoditas pertanian indonesia saat ini maupun dimasa yang akan datang

masih akan selalu dihadapkan peda persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi

yang berkualitas, permodalan, kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar

di samping iklim politis yang tidak kondusif bagi sektor pertanian.

Diharapkan dengan diberlakuannya otonomi daerah pertanian pada sektor

agribisnis dapat menjadi salah satu dorongan bagi peningkatan kulalitas produk

pertanian sehingga lebih kopetitif dipasar lokal,regional maupun pasar global,dan

sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasioanal maupun

peningkatan pendapatan petani dan pembangunan daerah.

Secara umum , situasi ekonomi indonesia sangat sulit. Perdagangan indonesia

dalam 2000-2002 melemah,baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Kondisi

ekonomi makro ditambah stabilitas politik yang tidak mantap serta penegakan hukum

dan keamanan yang buruk ikut mempengaruhi daya saing kita dalam perdagangan

dunia.

Memang, secara umum,beberapa produk kita siap berkompetisi.

Misalnya,minyak kelapa sawit,tekstil,alat-alat listrik,gas alam,sepatu dan garmen.

Tetapi,banyak pula yang akan tertekan berat memasuki ACFTA. Di antaranya,produk

otomotif,teknologi informasi,dan produk pertanian.

Dalam ACFTA, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan direduksi

secara signifikan. Sebab,mekanisme tarif yang merupakan wewenang negara

dipangkas. Karena itu,diperlukan perubahan paradigma yang sangat signifikan, yakni

dari kegiatan perdagangan yang mengandalkan proteksi negara menjadi kemampuan

perusahaan untuk bersaing. Tidak saja secara nasional atau regional dalam ACFTA,

namun juga secara global. Karena itu, kekuatan manajemen, efisiensi, kemampuan

permodalan, dan keunggulan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Dalam menghadapi ACFTA, Indonesia salah satu negara anggota ASEAN

masih memiliki beberapa kendala yang menunjukan ketidaksiapan kita dalam

menghadapi ACFTA, diantaranya adalah:dari segi penegakan hukum, sudah diketahui

bahwa sektor itu termasuk buruk di indonesia. Jika tak ada kepastian hukum,maka

iklim usaha tidak akan berkembang baik,yang mana hal tersebut akan menyebabkan

biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar

internasional.

Faktor lain yang amat penting adalah lembaga-lembaga yang seharusnya ikut

memperlancar perdagangan dan dunia usaha ternyata malah sering diindikasikan

KKN. Akibat masih meluasnya KKN dan berbagai pungutan yang dilakukan unsur

pemerintah disemua lapisan, harga produk yang melempar ke pasar akan

terpengaruhi. Otonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas

pejabat publik dan mendorong ekonomi lokal ternyata dipakai untuk menarik

keuntungan sebanyak-banyaknya dari dunia usaha tanpa menghiraukan implikasinya.

Otonomi malah menampilkan sisi buruknya yang bisa mempengaruhi daya saing

produk indonesia di pasar dunia.

Persoalan lain yang harus dihadapi adalah kenyataan bahwa perbatasan

indonesia sangat luas,baik berupa lautan maupun daratan,yang sangat sulit diawasi.

Akibatnya,terjadi banjir barang selundupan yang melemahkan daya saing industri

nasional. Miliaran dolar amblas setiap tahun akibat ketidakmampuan menjaga

perbatasan dengan baik. Menurut taksiran kemampuan TNI-AL, sekitar 40 persen dari

seharusnya digunakan untuk mengamankan lautan dari kekurangan dana dan sarana

yang lain. Kendala utama bagi masyarakat indonesia adalah mengubah polapikir,baik

di kalangan pejabat, politisi, pengusaha, maupun tenaga kerja. Mengubah pola pikir

ini sangat penting bagi keberhasilan kita memasuki ACFTA.

Namun, selain menghadapi berbagai persoalan, ACFTA jelas juga membawa

sejumlah keuntungan. Pertama, barang-barang yang semula diproduksi dengan biaya

tinggi akan bisa diperoleh konsumen dengan harga yang lebih murah. Kedua,sebagai

kawasan yang terintegrasi secara bersama-sama, Kawasan ASEAN akan menjadi

lebih menarik lahan investasi. Indonesia dengan sumber daya alam dan manusia yang

berlimpah mempunyai keunggulan komparatif. Namun,peningkatan SDM merupakan

keharusan. Ternyata,kemampuan SDM kita sangat payah dibandingkan Filipina atau

Thailand.

E. Siapkah Indonesia Untuk ACFTA?

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah atas persertujuan

perjanjian perdagangan bebas tersebut, terutama dari kesiapan kalangan industri-

industri dalam negeri kita., serta faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan daya

saing terhadap produk-produk China. Kemudian apakah China merupakan negara

yang tepat bagi kita untuk menjalin kerjasama dalam perdagangan bebas tersebut? Hal

inilah yang menjadi perhatian kalangan industri.

Sampai dengan 2007, nilai impor Indonesia terhadap RRC telah mencapai 8,5

miliar dollar Amerika Serikat. Angka ini menempati posisi kedua dalam daftar Negara

importer ke Indonesia. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan nilai sebesar

9,8 miliar dollar Amerika Serikat, sedangkan China hanya menjadi tujuan terbesar

keempat dalam eksport Indonesia setelah Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Banyak Mitos yang beredar dalam masyarakat yang terkait dengan

perdagangan bebas, antara lain :

A. Perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak

akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan

harga pangan.

B. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya

dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru

membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis.

C. Kaum perempuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan.

Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun

konsumen.

D. Bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi

dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan

membuat teknologi menjadi mahal.

E. Perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen

karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya, justru hal itu mengancam

pangan di negara-negara berkembang.

Perdagangan bebas yang cenderung menguat disambut beragam reaksi.

Seorang Pengusaha yang juga salah satu Ketua Dewan Jagung Indonesia, menilai

kesepakatan perdagangan bebas tidak ubahnya pedang bermata dua. Apabila siap,

keterlibatan Indonesia dalam berbagai kesepakatan perdagangan bebas dipastikan

menciptakan peluang besar. Tetapi, dibukanya pasar bebas bisa jadi boomerang

apabila kita tidak siap. Indonesia bisa hanya menjadi pasar oleh negara lain dan akan

mengancam industri dalam negeri.

F.DAMPAK ASEAN-CHINA FRADE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

BAGI BURUH DI INDONESIA

KESEPAKATAN perdagangan bebas (free trade agreement) yang secara

berangsur diteken pemerintah RI, sejak Orde Baru hingga pemerintahan Presiden

SBY, memiliki dampak signifikan bagi nasib buruh negara berkembang seperti

Indonesia. Sebab perdagangan bebas bukan saja berimplikasi pergerakan modal dan

barang lintas negara, tapi juga pergerakan manusia –dalam hal ini tenaga kerja—

antarnegara (borderless labour).

Secara teoretis, kesepakatan perdagangan bebas itu membuka peluang buruh

Indonesia untuk leluasa mengais rezeki di luar negeri. Sebab, kesepakatan itu

harusnya juga meniadakan hambatan arus buruh antarnegara. Artinya, buruh kita

bebas mencari kerja ke negara-negara yang memiliki upah buruh lebih tinggi, yakni di

negara-negara industri maju.

Namun kesepakatan itu kenyataannya justru cenderung merugikan buruh kita.

Kenapa? Sebab rezim perdagangan bebas didesain oleh WTO (World Trade

Organization) dan negara-negara maju beserta kaum kapitalisnya, untuk

melonggarkan arus modal, barang, dan jasa antarnegara, tapi tidak termasuk arus

buruh lintas negara.

Walhasil, kesepakatan perdagangan bebas membuat modal negara maju bebas

masuk (atau keluar) dan mengeksploitasi buruh murah di negara berkembang.

Sementara buruh negara berkembang tak bebas masuk bursa kerja di negara maju

karena sistem negara maju yang tertutup dan protektif.

Dengan demikian, negara-negara maju yang giat mengompori rezim

perdagangan bebas sejatinya secara curang telah memproteksi buruhnya. Dengan

beragam cara, mereka berusaha mengerem imigrasi kaum penganggur atau buruh

murah dari negara lain. Maka, apa yang disebut “perdagangan bebas” sebetulnya

bukanlah konsep yang bebas nilai (value free) murni. Melainkan konsep yang sarat

muatan ideologi neoliberal dan kapitalis internasional (multi national

corporation/MNC).

Karena itu, kesepakatan perdagangan bebas justru mengancam posisi buruh

Indonesia di negerinya sendiri. Ini disebabkan beberapa faktor.

Pertama, pendidikan dan keterampilan buruh Indonesia umumnya masih kalah

dari buruh negara maju. Termasuk tenaga kerja profesional seperti manajer, dokter,

dosen, akan menghadapi persaingan dengan tenaga sejenis dari luar negeri, jika

perdagangan bebas juga meliputi aspek tenaga kerja.

Kedua, pekerja lokal akan cenderung menerima perlakuan diskriminatif, baik

dalam promosi, gaji, maupun pemberian fasilitas lainnya, dibandingkan dengan buruh

atau tenaga kerja asing. Dengan posisi dan pekerjaan sama, pekerja lokal acap

mendapat gaji dan tunjangan lebih kecil dibanding pekerja asing. Ini tentu merugikan

posisi buruh dalam negeri jika pintu “impor buruh” dibiarkan terbuka dan bebas.

Ketiga, kesepakatan perdagangan bebas merupakan legalisasi program

ekonomi neoliberal yang didesain untuk menguntungkan posisi negara maju atau para

pemodal besar mereka (MNC). Akibatnya, kesepakatan ini juga cenderung

memperlakukan pekerja sebagai komoditas belaka. Implikasinya, buruh sekadar

dibayar sesuai kebutuhan hidup minimum dan bisa dipekerjakan secara kontrak

ataupun diperjualbelikan antarperusahaan dalam wujud subkontrak atau alih-daya

(outsourcing).

Nasib buruh kontrak ini sangat memprihatinkan. Karena mereka menjadi

kehilangan hak-hak dasarnya seperti cuti haid, cuti hamil, tunjangan kesehatan,

tunjangan hari raya, pesangon, kepastian bekerja, dan sebagainya. Mereka juga tidak

memiliki kebebasan berorganisasi dan mengekspresikan aspirasinya dengan unjuk

rasa atau mogok. Sebab, ketika mereka diketahui bergabung dengan organisasi buruh,

apalagi ikut unjuk rasa atau mogok, mereka tak akan diperpanjang kontraknya dan

kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.

Implikasi lainnya, para penguasa di negara-negara berkembang yang surplus

tenaga kerja akan berlomba menyediakan buruh murah dan menyediakan regulasi

yang menekan hak buruh sebagai strategi menarik investasi asing. Inilah kebijakan

yang disebut labour market flexibility (LMF) atau kebijakan tenaga kerja fleksibel.

Ini, misalnya, terlihat dari paket rencana revisi UU Ketenagakerjaan No.13/2003 oleh

pemerintah SBY-JK yang bakal sangat merugikan buruh dan ditentang para buruh

belum lama ini.

Mengapa dalam sistem neoliberal atau perdagangan bebas, negara cenderung

menekan buruh? Hal ini karena bila di suatu negara berkembang upah buruhnya tinggi

dan regulasinya pro-buruh, maka para investor akan merelokasi pabriknya ke negara

yang berupah buruh murah dan otomatis juga lebih menjanjikan keuntungan

melimpah. Di sini, akibatnya PHK massal pun terjadi. Sekadar contoh PHK dan

penutupan pabrik elektronik Sony, pabrik sepatu Reebok, dan pabrik pisau cukur

Gillette di Indonesia pada 2005.

G.Solusi Untuk Meminimalisir Dampak Negatif ACFTA

Terhadap Buruh?

Sekarang ini, suka atau tidak, faktanya Indonesia telah mengikatkan diri dalam

sistem perdagangan bebas, baik lewat perjanjian bilateral, regional, maupun

multilateral. Misalnya melalui forum AFTA (Asean Free Trade Agreement) yang

mulai efektif berlaku pada 2015, BFTA (Bilateral Free Trade Agreement dengan Cina

dalam kerangka Kesepakatan Perdagangan Bebas Asean-Cina), maupun APEC (Asia

Pasific Economic Cooperation) –yang malah disepakati akan mulai berlaku tahun

2020 untuk negara berkembang.

Maka dari itu, karena rasanya sulit untuk membalik arah jarum jam dengan

mengisolasi diri dari tren perdagangan bebas tersebut, yang bisa dilakukan Indonesia

saat ini ialah meminimalisasi dampak negatif rezim perdagangan bebas terhadap

buruhnya.

Kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah dan DPR atau bisa diperjuangkan

kaum buruh untuk itu, antara lain, pertama, mengusahakan aspek perlindungan buruh

(sesuai pasal 33 UUD 45) masuk dalam forum negosiasi perdagangan bebas yang

akan datang. Misalnya, ihwal larangan diskriminatisi terhadap buruh dalam negeri dan

penghormatan atas hak-hak dasar buruh seperti berorganisasi dan mogok.

Kedua, menyediakan regulasi yang melindungi buruh dalam negeri dari

kemungkinan ekspansi buruh murah maupun tenaga kerja terampil luar negeri.

Ketiga, meniadakan sistem kontrak dan subkontrak atau alih-daya

(outsourcing) dari ketentuan perundangan (UU No.13/2003 tentant Ketenagakerjaan).

UU ini sebenarnya telah membatasi bahwa sistem outsourcing hanya dibolehkan

untuk kerja borongan dan sementara sifatnya, serta tidak boleh pekerjaan yang

termasuk bisnis utama (core business) perusahaan. Namun prakteknya, ketentuan

outsourcing lebih banyak disalahgunakan pengusaha untuk mengalihkan status

karyawan tetapnya menjadi buruh kontrak. Sementara pemerintahan SBY tidak

mengambil tindakan apapun terhadap pengusaha yang melanggar UU tersebut.

Karena itu lebih baik sistem outsourcing dihapuskan saja dari UU Ketenagakerjaan.

Keempat, menyediakan fasilitas latihan kerja yang berkualitas untuk

meningkatkan kompetensi dan etos kerja buruh lokal agar siap bersaing secara global

bila skenario terburuk –berupa arus bebas tenaga kerja antarnegara— tak bisa dihinda

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hal tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

ACFTA merupakan ajang persaingan global dalam bidang produksi barang

maupun jasa yang diadakan sesuai dengan perjanjian Indonesia dan China

pada awal januari 2010.

Kalahnya strategi persaingan bangsa Indonesia terhadap China mendominasi

perekonomian semakin terpuruk. Sikap pesimisme para produsen indonesia

mewarnai perang industri ini dan dijadikan estimasi Indonesia untuk kalah

bersaing.

ACFTA dipandang terlalu agresif untuk melakukan liberalisasi ekonomi

Indonesia yang menjadikan keterpurukan Indonesia semakin dalam.

ACFTA menimbulkan dampak Positif dan negatif bagi perekonomian

Indonesia. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri dampak negatif dari adanya

ACFTA mendominasi akan keterpurukan perekonomian Indonesia yang

menjadi Bom Bunuh Diri bagi industri negara ini. Seperti kesepkatan

merugikan buruh kita. Kenapa? Sebab rezim perdagangan bebas didesain oleh

WTO (World Trade Organization) dan negara-negara maju beserta kaum

kapitalisnya, untuk melonggarkan arus modal, barang, dan jasa antarnegara,

tapi tidak termasuk buruh lintas negara.

B. Saran-Saran

ACFTA kini sudah berjalan, kita sudah tidak bisa lagi mengantisipasi. Kita

hanya bisa berusaha mengurangi dampak negatifnya. Kami memberikan beberapa

alternatif cara-cara untuk mengurangi damapak negatifnya.

Pemerintah sepatutnya melakukan langkah antisipatif untuk memberikan

kesempatan industri lokal berkembang, peningkatan kapasitas terpasang di

seluruh cabang industri manufaktur, deregulasi perizinan, perbaikan

infrastruktur listrik, jalan, dan pelabuhan, serta akses intermediasi perbankan

yang menarik bagi investor dan peduli terhadap Market Domestic Obligation

(MDO).

UKM (usaha kecil menengah) perlu ditingkatkan guna memajukan daya saing

produk yang semakin ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan

keringanan terhadap para wirausahawan dalam memperoleh kredit usaha.

Pada dasarnya import akan berkurang jika masyarakat lebih mencintai produk

dalam negeri. Maka pemerintah harus bisa membentuk karakter masyaraktnya

sejak awal, dimana masyarakat harus mencintai produk dalam negeri dan

bangga, salah satu yang menurut kami baik dan sudah mulai didengungkan

dan seharusnya terus diserukan adalah semboyan “Aku Cinta Produk

Indonesia”

Untuk mendukung produk produksi dalam negeri, pemerintah sebaiknya

memudahkan para investor dalam melakukan investasi, misalnya dengan cara

“One Day Service” yang mempersingkat waktu birokrasi

Pemerintah membuat suatu standar mutu untuk barang-barang yang akan

diekspor, karena pada dasarnya kualitas atau mutu adalah kelemahan China.

Maka kita harus memanfaatkan kelemahan itu

standar mutu untuk barang-barang yang akan diekspor, karena pada dasarnya

kualitas atau mutu adalah kelemahan China. Maka kita harus memanfaatkan

kelemahan itu

Menyediakan fasilitas latihan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan

kompetensi dan etos kerja buruh lokal agar siap bersaing secara global bila

skenario terburuk –berupa arus bebas tenaga kerja antarnegara— tak bisa

dihindar

DAFTAR PUSTAKA

1. Wibowo, I, & Hadi, syamsul. (2009). Merangkul Cina : PT Gramedia Pustaka Utama.

2. Arifin, Syamsul., Dian, Adeana. (2004). Kerja Sama Perdagangan Internasional : Peluang dan

tantngan bagi Indonesia : PT Elex Media Komputindo.

3. Chandra,Alexender C & Pambudi, Daniel. (2006). Garuda terbelit naga: dampak kesepakatan

perdagangan bebas bilateral Asean-China terhadap perekonomian Indonesia : Institute for

Global Justice

4. Sukirno, Sadono. ( 200r4 ). Teori Pengantar Makro Ekonomi: Rajawali pers.

makalah lk 2

Documents