Komunikasi Pembangunan :

Keterkaitan Komunikasi dengan Pembangunan

Disusun oleh:

1. Alexander Agus S F1C0120222. Erdiansyah F1C0120233. Hanifan Satria F1C0120244. Desy Wulandari F1C0120255. Burhan Islami A F1C0120266. Wita Nurfitri F1C0120277. Resya Nur Intan Putri F1C012028

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO 2013

A. PENDAHULUAN

Komunikasi dan pembangunan adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Komunikasi

merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia untuk dapat menyebarluaskan

pendapat, gagasan dan berperan dalam membentuk hubungan antar manusia. Kedudukan

komunikasi dalam konteks pembangunan adalah “as an integral part of development, and

communication as a set of variables instrumental in bringing about development” (Roy dalam

Jayaweera dan Anumagama, 1987). Siebert, Peterson dan Schramm (1956) menyatakan bahwa

dalam mempelajari sistem komunikasi manusia, seseorang harus memperhatikan beberapa

kepercayaan dan asumsi dasar yang dianut suatu masyarakat tentang asal usul manusia,

masyarakat dan negara.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, komunikasi dapat menjadi jembatan yang

menghubungkan antara kepentingan manusia sebagai inidividu atau organisasi dengan pihak

lainnya seperti publik. Pada konteks sosialisasi hasil pembangunan misalnya diperlukan

komunikasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Maksudnya,

komunikasilah yang berperan dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan dan juga melalui

komunikasi yang baik, masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mendukung dan memelihara

hasil-hasil pembangunan tersebut.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya hubungan yang erat antara kegiatan

pembangunan dan komunikasi. Artinya tanpa komunikasi, gagasan dan program pembangunan

akan mempengaruhi tingkat partisipasi publik sehingga yang pada gilirannya akan dapat

berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan itu sendiri.

Dalam makalah ini akan diberi pembahasan lebih jauh mengenai keterkaitan antara

komunikasi dan pembangunan. Selain itu, ada diagram sederhana mengenai alur proses

komunikasi dalam upayanya mendukung jalannya pembangunan. Contoh kasus tidak lupa kami

tampilkan dalam makalah ini, selain untuk memberikan gambaran pengaplikasian komunikasi

dalam pembangunan, contoh yang diberikan juga dapat membantu kita untuk memahami materi

lebih dalam dengan cara yang mudah.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pengertian Pembangunan

Banyak definisi yang kita dapat peroleh mengenai pembanguunan, namun dalam

pengertian sehari-hari yang sederhana, pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakuan

oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun untuk suatu

pembahasan yang berlatar belakang ilmiah, tentu harus diusahakan suatu pengertian yang

kurang lebih menggambarkan apa yang dimaksudkan sebagai pembangunan, yang secara

umum dapat diterima oleh mereka yang ikut membahasnya.

Rodgers (1969,1971) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial

yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan

(termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yang dinilai tinggi oleh yang

lainnya) bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar

terhadap lingkunganya.

Sementara itu menurut Seers (1969) sebagai salah satu istilah teknis,

pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara yang sedang

berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, pengangguran dan

ketidak adilan sosial.

B.2. Pembangunan Sebagai Proses Belajar

Dengan kompleksnya kehidupan itu sendiri, maka wajarlah bila interpretasi

tentang lingkup dan makna pembangunan juga menjadi bervariasi, sesuai dengan latar

belakang pengulasnya. Soedjatmoko (1986) pembangunan harus dilihat tidak sebagai

sesuatu yang kita peroleh, melainkan sesuatu yang kita pelajari. Maksud dari kata belajar

disini adalah peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif,

tidak hanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, melainkan juga untuk

mengarahkan perubahan itu sendiri sehingga sesuai dengan tujuan yang bersangkutan. Juga

berarti belajar untuk mematahkan pola batin yang menerima fasilitas sebagai satu-satunya

jawaban terhadap penindasan dan keadaan tak berdaya yang telah berlangsung berabad-abad

lamanya.

B.3. Strategi Pembangunan Menentukan Strategi Komunikasi

Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi

pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigm pembangunan yang dipilih oleh

suatu negara.

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para

ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam

pembangunan. Everett M. Rogers (1985) menyatakan bahwa, secara

sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem

sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada

bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.

Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke

arahyang lebih baik atau lebih maju keadaan sebelumnya. Oleh karena itu peranan

komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya

kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan.

Dikatakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses,

yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan

kepuasan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari

masalah proses, yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain

untuk merubah sikap, pendapat dan perilakunya. Dengan demikian pembangunan

pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen, yakni komunikator pembangunan, bisa

aparat pemerintah ataupun masyarakat, pesan pembangunan yang berisi ide-ide

atau pun program-program pembangunan, dan komunikan pembangunan,

yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa atau kota yang menjadi

sasaran pembangunan.

Dengan demikian pembangunan di Indonesia adalah rangka

pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia,

harus bersifat pragmatik yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini

dan yang akan datang. Dalam hal ini tentunya fungsi komunikasi harus berada di garis

depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia Indonesia sebagai pemeran

utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan konsep

komunikasi pembangunan, maka dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas.

Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi

komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di

antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Sedangkan dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala

upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang

berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada

masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima dan berpartisipasi

dalam pembangunan.

Pandangan Ilmu Komunikasi:

Dalam karyanya yang tergolong klasik, Schramm (1964) merumuskan tugas

pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional,

yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar

mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara

mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi

nasional.

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif

dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak

yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para

pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan

menciptakan arus informasi yang berjalan lancer dari bawah ke atas.

3. Mendidik tenaga kerja yang diperluka pembangunan, sejak orang dewasa, hingga anak-

anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup

masyarakat.

Ada hal lain yang menjadi keterkaitan antara komunikasi dengan pembangunan.

Hal tersebut adalah media massa. Media massa adalah salah satu bentuk media komunikasi

massa yang dalam hal ini, kaitannya adalah dengan menyiarkan suatu semangat

kebersamaan, dan dengan mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat yang

menjadi khayalaknya, media massa dapat menumbuhkan suatu aspirasi bersama di

kalangan anggota masyarakat. Secara psikologis masyarakar memerlukan mood atau

suasana tertentu yang mendorong atau menggairahkan mereka berpartisipasi dalam

kegiatan pembangunan. Media massa dapat membantu menciptakan hal itu melalui siaran

da nisi pesan yang disampaikan.

Saluran media massa pada umumnya lebih banyak digunakan untuk komunikasi

informatif. Dengan saluran ini komunikator pembangunan berusaha untuk

memperkenalkan dan memberikan pengetahuan mengenai pesan-pesan pembangunan.

Selanjutnya untuk perubahan perilaku, aktivitas komunikasi harus dilipatgandakan dengan

menggunakan berbagai macam saluran.

Hagen (1962) dan McClelland(1961) menekankan bahwa komunikasi dalam

keluarga juga penting, khususnya mengenaik efek sampingnya untuk motivasi yang

dianggap penting bagi pembangunan. Sosialisasi keluarga merupakan unsur utama dalam

teori pembangunan yang mereka ajukan, dan jelaslah bahwa komunikasi merupakan factor

penting dalam proses sosialisasi tersebut.

Dengan berlangsungnya pembangunan, muncul bentuk-bentuk hubungan baru

yang memerlukan norma-norma baru pula sebagai hasil consensus bersama. Untuk

menyebarluaskan norma-norma tersebut tentunya komunikasi merupakan suatu instrument

utama.

Mengapa mengkomunikasikan informasi tentang pembangunan terhadap masyarakat itu

penting? Hal ini karena pembangunan pada pokoknya untuk mengubah kehidupan seluruh

lapisan masyarakat. Misalnya pada bidang pertanian, pembangunan saluran irigasi dirasa

perlu dibangun agar para petani dapat bersawah lebih baik karena pengairannya tertaur dan

terjamin, dan dengan begitu hasil panen akan bertambah dan pendapatan masyarakat akan

meningkat. Kalau masyarakat tidak tahu yang sedang dibangun adalah saluran irigasi untuk

keperluan mereka sendiri, bisa-bisa mereka tidak peduli. Malah ada kemungkinan timbul

salah paham, bahwa yang sedang dibanguun adalah milik seseorang dan bukan keperluan

bersama.

Untuk dapat berubah diperlukan wawasan yang luas. Namun akibat sumber

informasi yang masih terbatas, wajarlah jika pandangan masyarakat belum terlalu luas.

Karena itu kemampuan media massa untuk menyebarluaskan infromasi akan membantu

memperluas wawasan masyarakat. Kemudian perhatian masyaarakat difokuskan pada

upaya membangun agar pikiran mereka tidak sekedar tertuju pada kerutinan sehari-hari

yang kurang produktif. Dengan memusatkan perhatian pada upaya bersama yang bernama

pembangunan diharapkan kreasi, aspirasi, dan keikutsertaan masyarakat dapat

didayagunakan secara lebih bermanfaat.

Masyarakat harus senantiasa diajak diajak untuk menghargai dan memberi nilai

tinggi kepada hal-hal positif sekaligus merupakan kesempatan berdialog ataupun

berkomunikasi secara timbal balik untuk kepentingan bersama. Menurut Scrhamm keadaan

sector komunikasi di negara berkembang umumnya masih payah, maka pertama-tama

harus dibangun lebih dahulu sarana komunikasi di masing-masing negara. Pembangunan

komunikasi dapat dilakukan melalui suatu perencanaan komunikasi yang dapat

mengaktualisasikan pesan pembangunan dengan cara-cara yang dapat mendorong

tercapainya tujuan pembangunan (Hancock, 1978:2). Menurut pemikiran Schramm dapat

digambarkan sebagai berikut

Perlu sarana informasi

Perlu pembangunan

komunikasi

Untuk meningkatkan

kehidupan masyarakat

perlu pembangunan

Pembangunan memerlukan

keaktifan masyarakat

Supaya masyarakat

berpartisipasi

Pembangunan diinformasikan

Dari sekian banyak ulasan para ahli mengenai peran komunikasi pembangunan, Hedebro

(dalam Nasution, 2004:102-103) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam

pembangunan, yakni:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan

nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.

2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai dari

baca-tulis ke pertanian, hingga ke keberhasilan lingkungan, hingga reparasi mobil

(Schram,1967).

3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya

pengetahuan.

4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah

dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk

menciptakan kepribadian yang mobile.

5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk

bertindak nyata.

6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan

keharmonisan dari masa transisi (Rao,1966).

7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam

pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat.

8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang

bercirikan tradisional, dengan membawa pengetahuan kepada massa. Mereka yang

beroleh informasi akan menjadi orang yang berarti, dan para pemimpin tradisional

akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai

kelebihan dalam hal memiliki informasi.

9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang

mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.

10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti

mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas

politik (Rao, 1966)

11. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program

pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk

12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik

menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self-perpetuating).

Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam

arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu

aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha

pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan,

kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti yang sempit,

komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan,

dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai

pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar

masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan

gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Kedua pengertian tadi merupakan acuan dari konsep komunikasi pembangunan pada

umumnya. Sedangkan konsep komunikasi pembangunan khas Indonesia dapat didefinisikan

sebagi berikut :

“ Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat” (Effendy, 2005: 92).

Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta dapat

menghindarkan kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan. Kesenjangan efek ditimbulkan

oleh kekeliruan cara-cara komunikasi, hal ini bisa diperkecil bila memakai strategi komunikasi

pembangunan yang dirumuskan sedemikian rupa, yang mencakup prinsip-prinsip berikut:

a. Pengunaan pesan yang dirancang secara khusus (tailored message) untuk

khalayak yang spesifik.

b. Pendekatan “ceiling effect” yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan

yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan redudansi

(tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya,

namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai.

c. Penggunaan pendekatan “narrow casting” atau melokalisir penyampaian

pesan bagi kepentingan khalayak .

d. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukkan rakyat

yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat

setempat.

e. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang

berkekurangan (disadvantage), dan meminta bantuan mereka untuk menolong

mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan.

f. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan

masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di

kalangan rekan sejawat mereka sendiri.

g. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak

(sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan, yaitu

sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya (Nasution, 2004:163-164).

PERSOALAN: RELOKASI VERSUS RENOVASI

Dengan belajar dari peristiwa bencana banjir besar yang hampir menenggelam-kan ibukota

Jakarta pada bulan Februari 2007, pemerintah pusat propinsi (Pemprov) Jawa Timur dan pemerintah Kota

Surabaya kembali melangkah lebih serius untuk membahas persoalan penataan permukiman di sepanjang

stren kali kota Surabaya.

Keinginan pemerintah provinsi tersebut untuk menata bangunan di stren kali sebenarnya sudah

lama muncul sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No. 134 tahun 1997 tentang Peruntukan

Sempadan Sungai. SK Gubernur tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 70/PKT/1996 tentang penetapan garis sepandan sungai-sungai di

wilayah kerja Perusahaan Jasa Tirta pada sungai: Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Porong dan Kali

Kedurus.

Surat Keputusan Gubernur tersebut kemudian diberlakukan pada tanggal pada 11-13 Maret 2002

yang dibarengi dengan upaya penertiban permukiman. Puluhan bangunan yang tanpa izin di atas tanah

bantaran, tanggul, dan sempadan Kali Wonokromo lanngsung ditertibkan. Penertiban tersebut tentu

mendapatakan reaksi keras dari warga stren dan sejumlah elemen masyarakat. Khawatir terjadi

pergolakan, pemerintah provinsi Jawa Timur menyurutkan langkah mundur. Argumentasi dasar yang

digunakan karena belum adanya kajian dari berbagai aspek yang layak dari para akademisi. Pula dari

kajian hukum, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tidaklah kuat karena tidak dipayungi norma hukum

yang lebih tinggi, yaitu peraturan daerah.

Pasca penertiban tahun 2002 tersebut, Gubernur Jawa Timur melalui Surat keputusan Nomor:

188/253/KPTS/01 3/2003 tanggal 20 Oktober 2003 membentuk Tim Kajian Teknis. Tim tersebut

beranggotakan beberapa unsur masyarakat mulai dari Pemprov, Perum Jasa Tirta I, Pemkot Surabaya,

Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gresik, Pemkab Mojokerto, Departemen Pekerjaan Umum, LSM, Organisasi

Profesi, Perguruan Tinggi hingga wakil warga stren kali. Tim kajian teknis melakukan kegiatan mulai

tanggal 23 Oktober 2003 hingga 15 Januari 2004 dan hasil kajian tersebut kemudian diserahkan kepada

gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.

Begitu rumitnya permasalahan penertiban bangunan liar di bantaran kali Surabaya, perda yang

mengatur masalah penertiban mengalami penundaan lagi setelah memakan waktu yang cukup lama dalam

kajian pembahasannya. Lamanya pembahasan hingga akhirnya mengalami penundaan pelaksanaan perda

lebih dikarenakan masalah tersebut sangat pelik. Kaitannya tidak hanya masalah norma hukum belaka,

tetapi juga berpautan dengan masalah sosial-ekonomi, dan budaya. Seperti yang disampaikan sumber

informasi dari Dinas PU Pengairan sebagai berikut: "Masalah bangunan liar di sepanjang stren kali kota

Surabaya bukan merupakan masalah yang gampang tapi rumit karena penyelesaiannya tidak hanya terkait

dengan materi ( ekonomi ) saja tetapi juga masalah sosial dan budaya. “ ( Sumber : Wawancara, 2007 )

Perbedaan persepsi istilah tentang (relokasi) dari pihak pemerintah dan (renovasi) dari wakil

masyarakat dan DPRD yang harus dimasukkan dalam perda juga menjadi (alotnya) pembahasan kajian

perda. Relokasi bagi masyarakat berarti (penggusuran) tanpa ada solusi yang pasti. Sementara masyarakat

menghendaki adanya renovasi setelah permukiman mereka digusur. Karenanya, aksi demo pun tidak bisa

dihindari dan terus bergejolak.

Alotnya pembahasan konsep relokasi dan renovasi yang kemudian berujung pada tindakan

penggusuran secara paksa mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak lagi

mencerminkan pembangunan yang berbasis masyarakat. Artinya, pemerintah telah mengabaikan

bagaimana keankenaragaman, pengetahuan, dan kearifan lokal masyarakat dalam proses pembangunan.

Sementara konsep (renovasi) yang ditawarkan warga dan wakil-wakilnya kepada pemerintah telah

menunjukkan bagaimana sebenarnya kesadaran, kemauan, dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya

partisipasi dalam pembangunan. Trauma terhadap penggusuran yang dilakukan pemerintah kota selama

ini telah tertanam kuat dalam kognisi mereka betapa pemerintah berlaku (semena-mena) dengan tidak

pernah memperhatikan nasib warga dan keluarganya pasca penggusuran.

Trauma mendalam yang pernah mereka lihat ketika terjadi pengggusuran I di Stren Kali Jagir

Sebelah Tmur tampaknya tertanam cukup kuat dalam mindset warga stren kali. Setelah digusur,

pemerintah menempatkan mereka di penampungan sementara di kantor Transmigrasi sampai berbulan-

bulan hingga ada keputusan untuk menempati rusun di daerah Penjaringan Surabaya.

Tuntutan masyarakat terhadap hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses

pembangunan haruslah menjadi prioritas utama. Masyarakat sebagai subjek pembangunan memiliki

kebebasan dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kehendak dan pengetahuan yang

dimiliki. Tugas pemerintah adalah memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal,

kearifan lokal, keadilan, dan kepastian hukum. Paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat

semacam inilah yang seharusnya mulai dipahami pemerintah.

Seperti yang dipaparkan warga stren Kali Jagir Wonokromo: "Jangan asal digusur aja terus

digeletakkan, kalaupun relokasi harus benar-benar ada dulu bangunannya, jangan hanya di peteki (diusir)

kayak doro (burung dara) tetapi harus diganti dulu kurungannya (sangkamya) kemudian doronya

dimasukkan. Jangan langsung seperti dulu di Panjang Jiwo semburat ditaruh di kantor transmigrasi. Di

situ kemampuannya kan hanya satu minggu terus ditelantarkan begitu aja tidak diurus sehingga sampai

sekarang ini. Karena itu udah sekarang kita kompak aja." (sumber: hasil wawancara, 2007) Tuntutan

renovasi, istilah yang digunakan warga stren kali, sebagai ganti rugi atas lahan yang telah mereka beli dan

bangun untuk mendapatkan rumah layak huni, juga belum ada kesepakatan antara pemerintah dan warga.

Mereka hanya bisa pasrah dan menarik nafas kekecawaan atas tindakan pemerintah yang akhirnya harus

menggusur lahannya. " Lha kita ini kan mau beli tanah kan gak bisa. Tanah kan mahal, jadi saya mau

kontrak itu memang cukup 2-3 tahun, daripada 3 tahun ribut pindah lagi kan gitu. Jadi, mending beli

tanah situ saya bangun waktu itu bangun yang habis 30 juta, kan dibelikan tanah 30 juta kan tidak boleh

tapi saya hitung sama kontrak masih unrung.Cuma sekarang itu saya ini ndak berpikir masalah ini,

sekarang berpikir untuk cari nafkah anak gitu, kalau kena gusur itu sudah nasib, gak tahu pemerintah

pengertiannya gimana masak kena gusur gitu aja”.

Pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan ekonomi modernitas ke arah paradigma

pembangunan berbasis masyarakat. Tidak hanya rakyat yang harus berubah ke arah derajat kualitas yang

lebih baik, tetapi pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi pembangunan. Strategi

komunikasi pembangunan yang digunakan pun harus berubah, yaitu ke arah partisipasi dan

pemberdayaan. Sedangkan dalam kasus di Jagir dan banyak tempat yang lain tentang fasum, strategi

komunikasi yang digunakan pemerintah faktanya lebih bersifat persuasif

Tetap bertahannya warga stren Kali Jagir menempati kawasan itu karena mereka merasa

mendapatkan legitimasi power dari pejabat setempat dengan dikeluarkannya surat kepemilikan tanah

(lihat tabel:4). Selain itu, pernyataan-pernyataan (politis) yang disampaikan wakil rakyat juga telah

memberikan ‖legalitas kenyamanan‖ bagi warga untuk menempati lahan itu. Dan bagi warga, pernyataan

tersebut memiliki kekuatan magis tersendiri karena mereka merasa mendapatkan energi baru kehidupan

sebagai kelompok yang termarginalkan kehidupannya di tengah perkotaan. ‖Memang saya merasa tenang

dengan ucapan pejabat tinggi kota Surabaya tersebut, tapi sebenarnya saya juga takut kalau suatu saat

nanti ada penggusuran. Karena dulu pernah waktu bangun masih setengah badan, ada pegawai dari dinas

Badan Pengairan yang memberikan surat edaran tentang ketentuan yang berlaku pada warga stren kali di

sini dan memberikan peringatan, katanya kalau buat rumah jangan dekat sungai nanti kalau ada gusuran

gimana ”

PARTISIPASI YANG TERPAKSAKAN

Awalnya kondisi permukiman yang dibangun warga Stren Kali Jagir Surabaya adalah bangunan

semi permanen. Oleh karena selama kurun waktu tertentu tidak mendapatkan peringatan dari pihak yang

berwenang serta tidak ada permasalahan dengan permukiman yang didirikan, dalam hal ini Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan, mereka meningkatkan status bangunan permukiman menjadi permanen.

Warga menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dengan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai

permukiman adalah sebuah kesalahan. Pasalnya adalah mereka tidak mengetahui peraturan daerah

ataupun perundang-undangan tentang pemanfaatan lahan di sepanjang stren kali. Selama mereka tinggal

di kawasan tersebut belum pernah ada satu pun yang namanya sosialiasasi yang dilakukan oleh

pemerintah setempat mengenai penggunaan fasilitas umum. Komunikasi yang ada hanyalah bersifat

himbauan kepada warga agar tidak melakukan pencemaran sungai dengan tetap tidak mengganggu

kelancaran air serta menjaga kebersihannya.

Sosialiasasi yang dilaksanakan menjelang eksekusi penggusuran versus penertiban, bagi

masyarakat, terkesan terlambat dan tidak tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. Kekecewaan pun

merambah di seluruh warga yang terancam dengan gusuran. Situasi dan kondisi semacam inilah yang

oleh warga dianggap sebagai situasi yang paling menakutkan dalam sejarah kehidupan mereka. Tabel 6

menampilkan bahwa situasi yang paling menakutkan bagi warga stren Kali

Sumber : Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 2, Juli 2009: 112 - 128 114

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi

(sebagai suatu aktifitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat

dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses

perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedangkan dalam

arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik

penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak

yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut

bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam

melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tersebut

Kedudukan komunikasi dalam pembangunan adalah komunikasi dapat sebagai jembatan

yang menghubungkan antara kepentingan manusia sebagai inidividu atau organisasi dengan

pihak lainnya seperti publik. Komunikasi pembangunan haruslah dilihat sebagai suatu proses

menyeluruh, termasuk pemahaman terhadap khalayak serta kebutuhan-kebutuhannya,

perencanaan komunikasi di sekitar strategi-strategi yang terpilih, pembuatan pesan-pesan,

penyebaran, penerimaan (dan boleh jadi juga diskusi tatap muka dengan teman-teman), umpan

balik terhadap pesan-pesan itu, dan bukan hanya kegiatan langsung satu arah dari komunikator

kepada penerima yang pasif.

Saran

Dengan adanya pembahasan mengenai keterkaitan dan peran komunikasi dalam

pembangunan, pembaca diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan

komunikasi dalam segala aspek kehidupan, pembangunan salah satunya. Sealin itu pembaca juga

diharapkan untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bangunlah relasi

dengan berkomunikasi, karena apabila jembatan ( komunikasi ) diputuskan, maka sulitlah bagi

kita untuk menjalankan pembangunan seorang diri, hal ini disebabkan oleh partisipasi publik

dalam proses pembangunan yang menurun.

Daftar Pustaka

Istiyanto, Bekti, Komunikasi Pembangunan, ( online ) diakses tanggal 9 September 2013, sbektiistiyanto.file.wordpress.com

Nasution, Zulkarimen, 1998, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya, Rajawali Pers, Jakarta.

Yanmbojo, 2011, Konflik, Komunikasi dan Pembangunan, diakses tanggal 9 September 2013, yambojo.wordpress.com