BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang memegang peranan penting dalam

proses sidang di pengadilan. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam

sidang pengadilan. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang

berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.1

Secara umum, sistem pembuktian terdiri dari 4 (empat) sistem, yaitu:

1. Sistem Conviction-in Time; yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa

adalah semata-mata didasarkan pada penilaian keyakinan hakim.

2. Sistem Conviction-Raisonee; dimana penilaian keyakinan hakim dibatasi karena

harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif; menentukan salah tidaknya

seorang terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti yang sah.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara negatif; menggabungkan secara

terpadu penilaian keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif.2

Dengan demikian, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem

pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen;

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut

undang-undang.

2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti

yang sah menurut undang-undang3.

Berdasarkan sistem pembuktian secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem

pembuktian yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini

1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 2006, hlm. 273. 2 Ibid., hlm. 2773 Ibid., hlm. 279.

1

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP dan juga pada Pasal 294 HIR bahwa

salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya harus

memenuhi;

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah".

2. Atas keterbuktian itu, maka hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwalah

yang melakukan.

Untuk itu, berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian yang

ditentukan oleh KUHP bahwa setidak-tidaknya terdapat ”dua alat bukti yang sah”, maka

pasal 184 ayat (1) telah menyebutkan secara limitatif dan terperinci alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang, antara lain:

1. Keterangan Saksi;

2. Keterangan Ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa.

Namun, dalam makalah ini hanya akan dibahas lebih dalam lagi mengenai khusus alat bukti

petunjuk. Mengingat bahwa alat bukti petunjuk ini merupakan salah satu metode pembuktian

yang cukup unik dan menarik, serta memiliki banyak perbedaan dengan alat-alat bukti

lainnya, baik dalam hal pengertian, konsep, maupun bentuk konkretnya.

Yahya Harahap berpendapat bahwa agak sulit untuk menjelaskan pengertian

alat bukti petunjuk secara konkret. Bahkan, dalam praktik proses peradilan sekalipun banyak

mengalami kesulitan untuk menerapkannya4 Hal ini dapat dipahami karena apabila kurang

berhati-hati dalam penggunaannya akan langsung mempengaruhi keputusan yang dihasilkan.

Dan ditakutkan akan lebih dekat kepada sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang.

Untuk itu, dalam rangka menghindari dominasi subjek hakim yang tidak wajar, mendorong

pembuat undang-undang sedini mungkin mengatur hakim, supaya penerapan dan penilaian

alat bukti petunjuk dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana, serta harus terlebih dahulu

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati

nuraninya5.

Oleh karena itu, dalam pembahasan makalah ini seterusnya, akan difokuskan

pembahasan terhadap alat bukti petunjuk, baik itu dari segi definisi petunjuk, sumber

4 M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm 312.5 Ibid.

2

petunjuk, kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian, serta perbandingan alat

bukti petunjuk dalam proses peradilan di Indonesia dengan alat bukti Judicial Notice di

negara Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Kembali kepada pokok permasalahan, apa arti dan bagaimana sebenarnya

definisi yang tepat tentang alat bukti petunjuk. Untuk itu, melalui makalah ini dengan judul ”

ALAT BUKTI PETUNJUK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN

NEGARA LAIN” ingin dikemukakan beberapa rumusan masalah yang hendak dipecahkan,

antara lain:

1. Apakah definisi alat bukti ”petunjuk”?

2. Apakah sumber-sumber alat bukti petunjuk?

3. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian di

pengadilan?

4. Bagaimanakah peran alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian di Indonesia?

5. Bagaimanakah sistem alat bukti petunjuk di negara Amerika Serikat?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dengan lebih jelas dan terperinci mengenai definisi petunjuk dari

berbagai sumber dan pemahaman beberapa sarjana hukum yang terkemuka.

2. Mendeskripsikan hal-hal apa saja yang kemudian dapat menjadi sumber petunjuk.

3. Menjelaskan bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat

bukti dalam proses pembuktian di pengadilan secara umum.

4. Menjelaskan bagaimana peran alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian di

Indonesia.

5. Mendeskripsikan bagaimana perbandingan sistem alat bukti petunjuk di negara

Amerika Serikat?

3

1.4. Manfaat Penulisan

Signifikansi penulisan makalah ini yang dilakukan terhadap perkembangan studi ilmu

hukum acara pidana secara formil (praktik) adalah untuk:

1. Pada dasarnya ingin memberikan deskriptif-analisis dalam ranah hukum acara pidana

mengenai alat bukti petunjuk di Indonesia.

2. Menyediakan landasan dasar dan kerangka berpikir bagi para mahasiswa dan pengajar

dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana secara Formil untuk memahami alat bukti

petunjuk dalam sistem pembuktian di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-

negara lain.

BAB 2

4

PEMBAHASAN

2.1. Definisi Alat Bukti Petunjuk

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pengertian alat bukti

petunjuk sendiri agak sulit untuk dijelaskan secara konkret. Secara historis pertama kali

petunjuk dinyatakan sebagai alat bukti di Indonesia diatur dalam pasal 164 HIR, yang

menyebutkan petunjuk sebagai persangkaan-persangkaan6. Meskipun alat bukti petunjuk

dalam praktik dan sejarahnya sudah lama dikenal, namun pada dasarnya penggunaan alat

bukti petunjuk ini sering kali menimbulkan kontroversi. Ada pendapat yang menentang

penggunaan alat bukti ini, namun ada juga yang setuju dengan penggunaan alat bukti ini.

Pendapat yang menentang menganjurkan agar alat bukti petunjuk ditiadakan dan diganti

dengan alat bukti yang lain. Kontroversi tersebut terjadi karena alat bukti petunjuk memang

tidak nyata bentuknya, karena hanya merupakan persesuaian-persesuaian keadaan7.

Alat bukti ”petunjuk” dalam beberapa referensi memiliki definisi yang

berbeda-beda. Hal itu antara lain disebutkan dalam:

1. Pasal 188 ayat (1) KUHAP

”Perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan

yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak

pidana dan siapa pelakunya8.”

2. Pendapat M. Yahya Harahap

”Petunjuk ialah ’isyarat’ yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan

di mana isyarat itu mempunyai ’persesuaian’ antara yang satu dengan yang lain maupun

isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang

saling bersesuaian tersebut ’melahirkan’ atau ’mewujudkan’ suatu petunjuk yang

’membentuk kenyataan’ terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya9.”

3. Menurut Andi Hamzah mengutip pernyataan

6 Het Herziene Reglement (HIR), Staatsblad No. 44 Tahun 1941, diterjemahkan oleh Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), Pasal 164.7 Femy Esterlina, Perbandngan Pembuktian (Bewijsvoering) Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Pidana Belanda, 2006, hlm 54.8 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2007, pasal 188 ayat (1), hlm. 261.9 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 313.

5

(i) Minkenhof

”Pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi

sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim

(eigen waarneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami

atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau

perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum10.”

(ii) Djoko Prakoso

”Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam

mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan

alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaian satu sama lain11.”

2.2. Sumber-sumber Alat Bukti Petunjuk

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang

menjadi sumber petunjuk adalah:

a) Keterangan Saksi

Syarat keterangan saksi dapat dijadikan sumber alat bukti petunjuk adalah keterangan saksi

tersebut harus sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh undang-undang (memenuhi syarat

formal dan syarat materiil keterangan saksi) dan memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang

lain atau dengan tindak pidana itu sendiri.

b) Surat

Surat yang dimaksud adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan

sumpah. Dalam KUHAP hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai alat bukti surat, yaitu

pasal 187.

c) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sumber alat bukti petunjuk adalah apa yang

terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang

ia ketahui sendiri atau alami sendiri (berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) angka 3 jo.

Pasal 189 ayat (1) jo. Pasal 184 KUHAP.

2.3. Kekuatan Hukum Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Pembuktian di Pengadilan

10 A. Minkenhof dalam Andi Hamzah, po. Cit., hlm. 254.11 Djoko Prakoso, op. Cit., hlm 95.

6

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perbuatan, kejadian atau keadaan karena

persesuaiannya merupakan hal yang penting. Dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) dikaitkan

dengan ayat (2) KUHAP, perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus

diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dalam menggunakan alat

bukti petunjuk tugas hakim akan lebih sulit. Hal ini dikarenakan ia harus mencari hubungan

antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu, serta

mengkombinasikan akibat-akibatnya. Akhirnya sampai pada suatu keputusan terbukti atau

tidaknya perihal yang didakwakan.

Pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk dalam berbagai alat bukti lain itu, tidak

mungkin dapat dipeoleh hakim tanpa menggunakan suatu redenering yakni suatu pemikiran

tenang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dan kenyataan yang lain, atau antara

suatu kenyataan dan tindak pidananya sendiri.12 Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian

atau kedaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim dalam keterangan saksi, surat atau

keterangan terdakwa seperti demikian KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu

pemikiran. Hakim dalam hal ini dapat membuat suat konstruksi untuk memandang suatu

kenyataan sebagai terbukti. Dalam penerapannya kepada hakim dilberikan kepercayaan untuk

menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya

harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti.

Terkait dengan keterangan terdakwa yang menjadi salah satu sumber petunjuk, dalam

memperoleh petunjuk, keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Keterangan

rekan peserta yang bersama-sama melakukan tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai

petunjuk dalam proses pemeriksaan terdakwa itu sendiri. Dalam menentukan adanya alat

bukti petunjuk, hakim berperan penting didalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti

petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya

satu alat bukti lainnya, seperti dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 81

K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1956.13 Dalam putusan tersebut yang menetapkan bahwa jika

terdakwa di Sidang Pengadilan telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang

dituduhkan (didakwakan) kepadanya, maka dengan petunjuk itu Hakim cukup mendengarkan

keterangan seorang saksi.

12 Alfitra. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 106. 13 Ibid.

7

Pasal 311 ayat (3) HIR memberikan tekanan dalam menerapkan petunjuk sebagai alat bukti

bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu

diserahkan pada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim

melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dengan seksama berdasarkan hati

nuraninya. Menurut Wiryono Projodikoro, yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya bukan

alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti

yang sah lain, yaitu keterangan saksi, surat da keterangan terdakwa. Petunjuk sebagai alat

bukti, diserap dari HIR Pasal 310,311 dan 312 yang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1950 sudah dihapuskan. Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang

bebas. Dalam hal ini hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh

petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya

pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan

terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar

petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan

sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.14

2.4. Peran Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Pembuktian di Indonesia

Sebelum merdeka, Indonesia menggunakan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang

berlaku di pulau Jawa dan Madura untuk mengatur acara pemeriksaan sidang. Sedangkan

untuk di luar Jawa dan Madura berlaku Reglement Buitengewesten (RBg). Setelah Indonesia

merdeka, sesuai Undang- Undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951, maka HIR dinyatakan berlaku

untuk seluruh Indonesia tetapi tetap hanya meliputi acara pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sejak akhir tahun 1981 berlakulah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang biasa

dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan demikian

HIR dinyatakan tidak berlaku lagi untuk mengatur system peradilan pidana.

Meskipun HIR dan RBg sudah tidak berlaku lagi, namun ketentuan yang ada di dalamnya

masih dapat digunakan oleh hakim untuk menggali hukum yang diperlukan demi kepentingan

suatu perkara apabila tidak ditemukan pengaturannya dalam peraturan- peraturan yang

berlaku. Oleh karena itu, pembahasan ini akan meninjau pula alat bukti petunjuk berdasarkan

HIR dan RBg. Selain itu, dikarenakan adanya upaya merevisi KUHAP, maka tinjauan akan

14 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 317

8

didasarkan pula pada RUU KUHAP, serta alat bukti petunjuk di beberapa Undang-Undang

yang berlaku di Indonesia;

1. Alat Bukti Petunjuk di HIR

Berdasarkan Pasal 164 HIR, terdapat 5 macam alat- alat bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi,

persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam HIR tidak dikenal istilah “petunjuk”, yang

dikenal adalah persangkaan. Persangkaan digunakan apabila terdapat kesulitan untuk

mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum

yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-

persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah

dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, kea rah suatu peristiwa yang belum terbukti.

Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang. Persangkaan hakim

sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya tergantung penilaian

hakim tersebut akan diberi kekuatan pembuktian apa. Persangkaan hakim dapat diperoleh

dari segala peristiwa, mulai dari keadaan dalam sidang, proses pemeriksaan perkara, maupun

alat-alat bukti yang lain.15

2. Alat Bukti Petunjuk di RBg

Sama halnya dengan HIR, petunjuk dalam RBg dikenal dengan istilah persangkaan.

Mengenai persangkaan, hanya dijelaskan secara singkat pada Pasal 284 dan 310 RBg.

Berdasarkan Pasal 284 RBg disebutkan alat- alat bukti yang terdiri dari bukti tertulis, bukti

dengan saksi- saksi, persangkaan, pengakuan- pengakuan, dan sumpah. Pengertian

persangkaan dalam RBg sama halnya dengan persangkaan dalam HIR.

Berdasarkan Pasal 310 RBg, maka persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan

peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara

jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain. Hal ini berarti

bahwa penggunaan persangkaan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan

digunakan oleh hakim sebagai senjata terakhir apabila memang sangat dibutuhkan, baik

karena kekurangan alat bukti, mengaitkan alat-alat bukti, atau sebab lainnya. Persangkaan

hakim dapat diperoleh dari persesuaian antara alat- alat bukti, misalnya persesuaian antara

alat bukti surat dengan saksi.

15 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Hlmn. 77

9

3. Alat Bukti Petunjuk di KUHAP

Dalam KUHAP pasal 184, alat bukti terbagi menjadi dua, yaitu alat bukti yang sah meliputi

keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa, selain itu

terdapat hal yang secara umum sudah diketahui yang tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan

pasal 188 ayat (3) KUHAP, hakim dalam melakukan penerapan dan penilaian alat bukti

petunjuk harus dilakukan dengan:

a. dengan arif lagi bijaksana

b. serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Yahya Harahap, maksud dari pasal tersebut adalah agar hakim tidak sembrono dan

sewenang- wenang, serta harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang

menyeluruh secara cermat dan saksama dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Alat bukti ini

hanya dipergunakan dalam keadaan penting dan mendesak sekali. Selama alat bukti yang lain

masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.16

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan

karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana

itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188

ayat (2) membatasi sumber untuk memperoleh alat bukti petunjuk, yaitu petunjuk hanya

dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tidak dimasukkannya

alat bukti keterangan ahli ke dalam salah satu sumber tersebut tidak diberi penjelasan lebih

lanjut dalam undang- undang. Menurut Yahya Harahap, keterangan ahli tidak dimasukkan

karena kurang objektif karena sedikit banyak diwarnai pendapat subjektif ahli tersebut.17

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, maksudnya adalah hakim

tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu,

hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Petunjuk

sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dia

tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk

16 Harahap, Op. Cit., hlmn. 313. 17 Ibid. hlmn. 315-316.

10

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-

kurangnya satu alat bukti yang lain.18

4. Alat Bukti Petunjuk di RUU KUHAP

Berdasarkan pasal 177 ayat (1) RUU KUHAP revisi tahun 2008, alat bukti yang sah

mencakup barang bukti, surat- surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan

seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Bila dibandingkan dengan

KUHAP, dalam RUU KUHAP terdapat penambahan alat bukti, yaitu barang bukti dan bukti

elektronik, sedangkan alat bukti petunjuk diganti dengan istilah pengamatan hakim.

Perubahan alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim, menurut Andi Hamzah, karena

alat bukti petunjuk secara teknis sebenarnya tidak ada. Disamping itu, pengertian pengamatan

hakim lebih luas daripada petunjuk. Hakim bisa mengambil kesimpulan dari pengamatannya

selama persidangan berlangsung.

Pengamatan hakim adalah pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama sidang yang

didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang

menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kekuatan pembuktian dari

suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana,

setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati

nurani.19

5. Undang-Undang tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 mengenai alat bukti

petunjuk telah mengalami perluasan, hal ini dapat dilihat pada pasal 26A,20 yaitu: ”Alat bukti

yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana

korupsi juga dapat diperoleh dari:

18 Ibid., hlmn. 317. 19 Pasal 182 ayat (1) dan (2) RUU KUHAP 200820 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 26A.

11

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau

didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang

di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang

memiliki makna.

Spesifikasi dari perluasan alat bukti petunjuk di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001

ini sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang terkait dengan hal yang berkaitan

dengan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan

alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, dimana selalu digunakan dalam

menjalankan tindak pidana tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Pasal 44 huruf b dinyatakan alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijadikan sebagai alat bukti guna penyidikan, penuntutan

dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic

data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf,tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan,diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atausejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer

atauSistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

12

Dari kedua alat bukti lain ini menjadi alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dalam tindak

pidana di dalam informasi dan transaksi elektronik digunakan sebagai alat bukti dalam

pembuktian.

7. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009.

Di dalam Pasal 96, dinyatakan;”Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan

hidup terdiri atas: f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Adapun pengertian alat bukti lain adalah meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu;

dan/atau alat bukti data,rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat,dan didengar yang

dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas

kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atauyang terekam secara elektronik, tidak terbatas

pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Dari alat bukti lain ini menjadi alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dalam tindak

pidana terkait dalam lingkungan hidup terutama dalam proses pembuktian.

8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang.

Pasal 73 jo. Pasal 1 angka 16, mengatur mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan

dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang, yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud

dalam Hukum Acara Pidana dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan

dokumen. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang etrtuang

di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Tulisan, suara, atau gambar;

b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

13

c. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Kedua alat bukti yang sah ini yaitu: alat bukti lain dan dokumen dapat dijadikan sebagai

petunjuk di dalam proses pembuktian.

Dari keempat Undang-Undang di luar KUHAP diatas dapat dilihat, telah terjadi penambahan

alat bukti yang sah di dalam proses pembuktian, hal ini terkait dengan bertambah

kompleksnya bentuk modus di dalam beberapa tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana

pencucian uang,tindak pidana korupsi. Dengan dimasukkannya alat bukti lain dan dokumen

sebagai bentuk petunjuk dalam tindak pidana tertentu akan mempermudah para aparat

penegak hukum untuk pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Hal ini terutama bagi hakim

selaku penilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu.

Dengan kata lain hakim akan mempunyai sumber dan bentuk bukti terkait surat maupun

keterangan dari terdakwa dan saksi untuk memberikan penilaian terkait dengan alat bukti

petunjuk sebagai salah satu alat bukti hakim untuk memutus sebuah perkara. Dalam hal

hakim menggunakan alat bukti lain di luar KUHAP didasarkan pada pasal 284 ayat 2, dimana

“ Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua

perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara

mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu,

sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Didalam petikan ayat diatas terdapat aturan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada perundangundangan pada tindak pidana tertentu, seperti: tindak pidana korupsi,

dengan catatan bahwa sesuai dengan ketentuan khusus acara pidana sebgaimana tersebut

pada undang-undang tertentu akan disetujui kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya.

Sehingga didasarkan pasal 284 ayat 2 KUHAP, hakim dalam merumuskan penilaiannya

terhadap persesuaian perbuatan, keadaan dan kejadian dalam tindak pidana tertentu dapat

menggunakan bentuk petunjuk lain yang berada di luar KUHAP. Kondisi ini terjadi tidak

terlepas dari tidak dapatnya alat bukti petunjuk di dalam KUHAP untuk meyakinkan hakim

dalam perumusan penilaiannya di dalam persidangan, sehingga diperlukan alat bukti yang sah

14

dalam bentuk petunjuk di luar KUHAP untuk merumuskan alat bukti petunjuk yang

digunakan dalam memutus perkara.

2.5. Perbandingan Alat Bukti Petunjuk dengan Alat Bukti Judicial Notice Negara Amerika

Serikat

Alat bukti yang dapat dipersamakan dengan alat bukti Petunjuk yang berlaku di Indonesia

adalah Judicial Notice atau Judicial evidence.

Di Amerika Serikat ketentuan mengenai alat bukti ini dirumuskan pula dalam Criminal

Procedure Act. Alat-alat bukti yang disebut sebagai forms of evidence dimaksud terdiri atas: 21

a. Real evidence (bukti nyata);

b. Documentary evidence (bukti dokumenter);

c. Testimonial evidence (bukti kesaksian);

d. Judicial evidence (Bukti Pengamatan Hakim),

Definisi dari Judicial Notice antara lain;

Judicial Notice is the term that describes the court’s acceptance as fact of certain things that

are in general knowledge.22 (Terjemahan bebas: Judicial Notice adalah suatu istilah yang

mendeskripsikan penerimaan pengadilan mengenai fakta dari hal-hal tertentu yang mana

telah diketahui sebagai pengetahuan umum).

Judicial Notice is the acceptance by the court of certain notorious facts without proof23.

(Terjemahan bebas: Judicial Notice adalah penerimaan pengadilan mengenai fakta-fakta

tertentu (yang jahat) yang tidak memerlukan bukti lagi).

21 Jimly Asshiddiqqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press. 2006. Hal. 217.

22 N. Gary Holten and Lawson L. Lamar. The Criminal Courts: Structures, Personnel, and Processes. USA: McGraw-Hill, Inc. 1991. Page. 258-259.23 Jefferson L. Ingram. Criminal Evidence. 11 th ed. USA: Anderson Publishing. 2012. Page 111-.

15

Dari definisi-definisi di atas, pengertian Judicial Notice mempunyai persamaan bunyi dengan

Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “Hal yang secara umum

sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Ketentuan mengenai Judicial Notice di Amerika Serikat, yaitu dalam Federal Rules of

Evidence Article II Rule 201:24

(a) Scope. This rule governs judicial notice of an adjudicative fact only, not a legislative fact.

(Terjemahan bebas: Ruang lingkup. Ketentuan mengenai judicial notice hanya terbatas pada

fakta ajudikatif, tidak termasuk didalamnya fakta legislatif)

(b) Kinds of Facts That May Be Judicially Noticed. The court may judicially notice a fact that

is not subject to reasonable dispute because it: (Terjemahan bebas: Jenis-jenis Fakta yang

dapat diklasifikasi. Pengadilan dapat mengamati secara judisial fakta-fakta yang tidak

berhubungan dengan pokok perkara yaitu: )

(1) is generally known within the trial court’s territorial jurisdiction; or (Terjemahan bebas:

yang secara umum diketahui dalam wilayah yuridiksi pengadilan yang memeriksa)

(2) can be accurately and readily determined from sources whose accuracy cannot

reasonably be questioned. (Terjemahan bebas: yang dapat secara tepat dan mudah ditentukan

dari sumber-sumber yang tidak perlu diragukan lagi)

(c) Taking Notice. The court: (Terjemahan bebas: Pengambilan Notice. Pengadilan:

(1) may take judicial notice on its own; or (dapat melakukan judicial notice sesuai dengan

kehendak Pengadilan sendiri; atau)

(2) must take judicial notice if a party requests it and the court is supplied with the necessary

information. (harus melakukan judicial notice apabila ada pihak yang menginginkannya dan

pengadilan diberikan informasi yang penting).

(d) Timing. The court may take judicial notice at any stage of the proceeding. (Terjemahan

bebas: Waktu: Pengadilan dapat melakukan judicial notice pada setiap tingkat proses

pemeriksaan).

24 http://www.law.cornell.edu/rules/fre/ (diakses pada tanggal 8 Maret 2012, 17:24 WIB)

16

(e) Opportunity to Be Heard. On timely request, a party is entitled to be heard on the

propriety of taking judicial notice and the nature of the fact to be noticed. If the court takes

judicial notice before notifying a party, the party, on request, is still entitled to be heard.

( Terjemahan bebas: Kesempatan untuk didengar. Pada saat waktunya permintaan, suatu

pihak dijamin untuk didengar ketika pengambilan judicial notice dan fakta-fakta yang

terkandung didalamnya. Apabila pengambilan judicial notice dilakukan sebelum

memberitahu pihak, maka dengan permintaan, masih pihak tersebut dijamin untuk

didengarkan).

(f) Instructing the Jury. In a civil case, the court must instruct the jury to accept the noticed

fact as conclusive. In a criminal case, the court must instruct the jury that it may or may not

accept the noticed fact as conclusive. ( Terjemahan bebas: Memerintahkan Juri. Pada kasus

perdata, pengadilan harus menginstruksikan juri untuk menerima fakta yang telah diamati

sebagai suatu kesimpulan atau keyakinan. Dalam kasus pidana, pengadilan harus

memerintahkan juri bahwa fakta yang telah diamati dapat diterima atau tidak dapat diterima

sebagai kesimpulan atau keyakinan).

2.6. Contoh Penggunaan Alat Bukti Petunjuk

Salah satu perkara yang dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti petunjuk adalah saat

persidangan kasus pembunuhan terhadap Munir, dengan terdakwa Pollycarpus Budihari

Priyatno. Dalam pertimbangannya, hakim pada Pengadilan Negeri (Putusan No. 1361/Pid.

B/2005/PN. JKT. PST) menggunakan alat bukti petunjuk yang didapatnya atas persesuaian

mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun surat-surat yang menjadi alat bukti

dalam persidangan tersebut.

Pembuktian menggunakan petunjuk ini salah satunya untuk mengungkapkan motivasi

mengapa Pollycarpus (terdakwa) membunuh korban (Munir). Berikut ini adalah

pertimbangan hakim:

“Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petujuk dan keterangan saksi Muchdi

Purwopranjono serta keterangan Terdakwa diatas, dihubungkan dengan kegiatan

Terdakwa di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan sampingan yang

17

sama dengan kegiatan pembicara telpon genggam Nomor 0811900978, maka

pertanyaan melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa Terdakwa Pollycarpus juga

menghendaki agar Munir tidak vokal mengkritik Pemerintah sehingga pengadilan

berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai daya bathin atau motivasi atau alasan

untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata lain pada diri Terdakwa terdapat

motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;...”

Selanjutnya:

“--------Menimbang, bahwa alasan-alasan yang tidak masuk akal dan penuh ketidak-

benaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berangkat ke Singapura tanpa

perintah, tanpa surat tugas dan tanpa ijin atasan langsung tersebut telah mejadikan

petunjuk bahwa tidak ada tujuan ataupun motivasi lain selain Terdakwa berkeinginan

untuk menghilangkan jiwa Munir yang sudah dibicarakan dengan pembicara melalui

telepon genggam nomor 0811900978 yang masih belum diketahui siapa orangnya;----”

Dari dua pertimbangan hakim tersebut, dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk

dipergunakan ketika ada persesuaian antara beberapa alat bukti, seperti dalam kasus ini, yaitu

keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

BAB 3

PENUTUP

18

3.1 Kesimpulan

Alat bukti Petunjuk adalah persesuaian antara alat bukti yang sah atau yang telah di atur oleh

Undang-Undang, yang dapat digunakan untuk persesuaian tidak hanya keterangan saksi, surat

dan keterangan terdakwa saja. Mengenai tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi,

dan lainnya dapat digunakan alat bukti lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang yang bersangkutan sebagai dasar untuk Hakim menemukan Petunjuk. Kekuatan

hukum alat bukti Petunjuk bersifat bebas, karena hakim tidak terikat pada kebenaran dari

persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat

berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas

minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya harus didukung oleh satu alat bukti yang

lain. Alat Bukti Petunjuk memiliki persamaan dan perbedaan dengan alat bukti Judicial

Notice di Amerika Serikat. Persamaannya adalah dalam mengambil persesuaian untuk

mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya didasarkan pada fakta-

fakta yang ada dalam persidangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber alat bukti,

petunjuk hanya dapat didasarkan pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa atau

didasarkan pada alat bukti lain yang telah diatur dalam perundang-undangan sedangkan

Judicial Notice tidak terbatas sumbernya.

3.2. Saran

Untuk selebihnya, penulis berharap dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang akan

segera direalisasikan, untuk pemahaman, konsep, dan bentuk konkret alat bukti “petunjuk”

dapat lebih jelas dan terperinci.

19