Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta

Pembuktian

Dwi Yulianti M. 15131P008

Handi Firmansyah 15131P009

Angga Prima A. 15131P010

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks

Eksistensi hukum bisnisKegiatan bisnis semakin meningkat dari hari

ke hari

Sebab-sebab terjadinya sengketa

WanprestasiPerbuatan melawan hukumKerugian salah satu pihak

Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian

Pengertian Sengketa

Winardi:“Pertentangan atau konflik yang terjadi antara

individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Ali Achmad:“Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak

atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.

Prinsip-prinsip Penyelesaian SengketaPrinsip Itikad Baik (Good Faith)Prinsip Larangan Penggunaan KekerasanPrinsip Kebebasan Memilih Cara-cara

Penyelesaian SengketaPrinsip Kebebasan Memilih Hukum Yang Akan

Diterapkan Terhadap Pokok SengketaPrinsip Kesepakatan Para Pihak Yang

Bersengketa (Konsensus)Prinsip Exhaustion of Local RemediesPrinsip Kedaulatan, Kemerdekaan dan

Integritas Wilayah Negara

Cara Penyelesaian Sengketa

Peradilan/LitigasiDi Luar Peradilan/Nonlitigasi

Peradilan/Litigasi

Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum“Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanaan

Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004.Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Tertinggi Negara (Pasal 11 ayat 1 )

mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir (Pasal 12 ayat 1)

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memutus pembubaran partai politikmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum

Sisi Positif dari Litigasi

Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini). (Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004)

Biaya yang relatif lebih murah. (Pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 2004)

Sisi Positif dari Litigasi

Partner asing belum memberikan kepercayaan kepada efektivitas hukum di Indonesia.

Proses peradilan memakan waktu yang lama. Karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali. (Pasal 21, 22, dan 23 Undang-undang No. 4 Tahun 2004)

Proses dilakukan terbuka untuk umum. (Pasal 19 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004)

Di Luar Peradilan/Nonlitigasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak”.

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. (Pasal 6 Ayat 2)

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. (Pasal 6 Ayat 4)

Beberapa Model Alternatif Penyelesaian SengketaNegoisasi/PerundinganMediasi/PenengahKonsiliasiPencari FaktaMinitrialOmbudsmanPenilaian AhliPengadilan Kasus KecilPengadilan Adat

ArbitraseUndang-undang No. 30 Tahun 1999

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. (Pasal 1 Ayat 4)

Prinsip-prinsip Hukum ArbitraseEfisienTerjangkau dalam artian biaya, waktu dan

tempatProteksi hak para pihakFinal and bindingAdilSesuai dengan sense of justice dalam

masyarakatKredibilitas

Jenis ArbitraseArbitrase Ad HocArbitrase kelembagaan/institusional

Para pihak terikat dalam proses arbitrase melalui dua cara:Clausula Arbitrase (pactum de

compromittendo)(Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999)

Persetujuan arbitrase (Akta Kompromis) (Pasal 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999)

Pertimbangan Kalangan Pebisnis Memilih ArbitraseUntuk menghindari publisitasUntuk menekan biaya penyelesaian sengketaUntuk menyelesaikan sengketa dengan cepatMenyelesaikan sengketa melalui penggunaan

para ahli dibidangnyaMenghindari penyelesaian sengketa yang

tidak adil

Macam-macam Arbitrase Arbitrase mengikat (Binding Arbitration). Arbitrase tidak mengikat (Nonbinding Arbitration). Arbitrase kepentingan (Interest Arbitration). Arbitrase Hak (Right Arbitration). Arbitrase Sukarela (Voluntary Arbitration). Arbitrase Wajib (Compulsory Arbitration).. Arbitrase Ad Hoc. Arbitrase Lembaga. Arbitrase nasional. Arbitrase Internasional. Arbitrase kausalitas. Arbitrase teknis. Arbitrase umum. Arbitrase bidang khusus

Kelebihan Arbitrase Prosedur tidak berbelit Biaya murah Putusan tidak diekpos di depan umum Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luwes Para pihak yang memilih hukum mana yang diberlakukan oleh

arbitrase Para pihak dapat memilih sendiri arbiter Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dan bidangnya Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi Putusan umumnya final and binding Putusan dapat juga dieksekusi oleh pengadilan, tanpa atau sedikit

review. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas Menutup kemungkinan mencoba-coba untuk memilih atau

menghindari pengadilan

Kelemahan ArbitraseHanya tersedia untuk perusahaan-perusahaan besarDue proses kurang terpenuhiKurangnya kekuasaan dalam hal enforcement dan eksekusiKurangnya kekuasaan untuk menghadirkan barang bukti

atau saksiTidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventifPutusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan

timbulnya keputusan yang bertentanganKualitas putusan bergantung pada kualitas arbiterBerakibat kurangnya semangat dan upaya untuk

memperbaiki pengadilan konvensionalBerakibat semakin tinggi permusuhan dan hujatan

terhadap badan-badan pengadilan konvensional

Prosedur Arbitrasea) Permohonan arbitrase oleh pemohonb) Pengangkatan arbiter.c) menunjuk arbiter atau majelis arbitrase oleh

para pihak yang bersengketa.d) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon.e) Penyampaian satu salinan putusan kepada

termohonf) Jawaban tertulis dari pemohon diserahkan

kepada arbiterg) Salinan jawaban diserahkan kepada termohon

atas perintah arbiter.

Prosedur Arbitraseh) Perintah arbiter agar para pihak menghadap

arbitrase.i) Para pihak menghadap arbitrasej) Tuntutan balasan dari termohon.k) Pemanggilan lagi jika termohon tidak menghadap

tanpa alasan yang jelas.l) Jika termohon tidak juga menghadap siding,

pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon dan tuntutan dikabulkan jika cukup alasan untuk itu

m) Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter.

Prosedur Arbitrase

Proses pembuktian.Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimal

180 hari sejak arbitrase terbentuk).Pengucapan putusan.Putusan diserahkan kepada para pihak.Putusan diterima para pihakKoreksi, tambahan, pengurangan terhadap

putusan. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke

Pengadilan Negeri yang berwenang.

Prosedur Arbitrase

Permohonan eksekusi didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri.

Putusan pelaksanaan dijatuhkan.Perintah Ketua Pengadilan Negeri jika

putusan tidak dilaksanakan.

Eksekusi Putusan Arbitrase

Eksekusi secara sukarelaEksekusi yang tidak memerlukan campur

tangan dari pihak Pengadilan Negeri manapun, para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela apa saja yang telah diputuskan.

Eksekusi secara terpaksaBila tidak mau melaksanakan secara sukarela,

maka diperlukan campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan. Misalnya dengan melakukan penyitaan.

Kontrak Arbitrase Kontrak arbitrase adalah kesepakatan diantara para pihak

yang bersengketa untuk membawa ke arbitrase setiap sengketa yang timbul dari suatu bisnis atau transaksi tertentu.

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini : meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak

ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut,

berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut

dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

28

Pengertian Pembuktian PerdataPembuktian adalah penyajian alat-alat bukti

yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Kebenaran yang dituju disebut kebenaran materil.

Kutipan KUH PerdataSesuai dengan pasal 1865 KUHP tentang

bukti dan daluwarsa “ Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

29

30

Hal yang perlu dan tidak perlu untuk dibuktikan

Yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain.

Tidak menyangkal = mengakui

31

Beban Pembuktian Pembagian beban pembuktian itu harus

dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap

sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai di tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung.

Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang lebih rendah yang bersangkutan.

32

Alat-alat bukti

KUHP Ps.1866 alat bukti dalam perkara perdata : bukti tertulis;bukti saksi;persangkaan;pengakuan;sumpah.

33

Bukti TulisanBukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama

Bukti Tulisan terbagi 2 jenis :Akta / Surat – surat lain

Akta OtentikAkta dibawah tangan

Surat – surat lainnya

34

Kekuatan akta otentik membuktikan para pihak, bahwa mereka sudah

menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal);

membuktikan para pihak bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel) kekuatan pembuktian “mengikat”;

membuktikan tidak saja antara para pihak tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

35

Bukti Saksi

Sebagai mana pada pasal 1895 KUHP bukti saksi adalah pernyataan seseorang mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dilihatnya, didengar, dialami sendiri

LanjutanDalam kesaksian dianut sistem :

“UNUS TESTIS & NULLUS TESTIS” Artinya keterangan seorang bukan kesaksian.

36

37

Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah jelas dan nyata. Jenis persangkaan ini dalam KUHP dibagi menjadi dua jenis, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Bukti PengakuanPengakuan adalah Pernyataan suatu pihak

mengenai peristiwa yang dilakukan dihadapan hakim diluar persidangan (saat diinterogasi)

38

Bukti SumpahSumpah dalam hal ini adalah pernyataan

dengan segala keluhuran untuk memberikan keterangan dengan kesaksian Tuhan dan sanggup menerima hukuman dari Tuhan.

39

LanjutanSumpah dalam hal ini di bagi kedalam dua

jenis :DECISOIR : pemutus/ penentu.

Sumpah atas permintaan salah satu pihak yang berperkara untuk memutus suatu perkara. Jika kekurangan bukti-bukti bisa oleh penggugat dan tergugat diucapkan oleh yang menang.

40

LanjutanSUPLATOIR : sumpah tambahan.

Sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya. Untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah ada.

Dalam perkara pidana, alat bukti hanya ada 4. Sumpah bukan merupakan alat bukti karena dalam perkara pidana hukuman bersifat penderitaan.

41

PT Prima Jaya

Informatika

PT Telekomunik

asi Seluler (Telkomsel)

Kerja Sama dalam

penjualan

kartu perdana dan

voucher isi

ulang

KASUS

PT Prima Jaya Informatika merasa

Telkomsel melakukan tindakan wanprestasi

PT Prima Jaya mengajukan

permohonan pailit Telkomsel

KRONOLOGIS KASUS

KRONOLOGIS KASUS (Lanjutan)

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa

1. Telkomsel sudah melakukan tindakan wanprestasi dan menyebabkan kerugian pada PT Prima Jaya Informatika

2. Telkomsel terbukti secara sederhana sudah memenuhi syarat kepailitan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Syarat Kepailitan

Debitur memiliki dua atau lebih kreditur

Debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu/dapat ditagih.

Syarat Kepailitan

sesuai dengan pasal 1865 KUHP tentang bukti dan daluwarsa “ Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

1. Perjanjian Kerja Sama antara PT Prima Jaya Informatika dan Telkomsel yang memuat klausul perjanjian:

a. Pasal 5.1 bahwa perjanjian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun.

b. Pasal 7.2 Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) setiap tahun.

2. Puchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (Bukti PP-4), berjumlah Rp2.595.000.000,-

Bukti Tertulis

3. Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-5), berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah).

4. Surat PT. Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No.0032/ MK.01/SL.06/III/2012, Perihal: Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi, (Bukti PP-6).

5. Surat Peringatan yang pertama dan terakhir (somasi) yang disampaikan PT Prima Jaya Informatika, pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor: 022/P/KC/VI/2012, (bukti PP-9).

Bukti Tertulis (Lanjutan)

Utang kepada kreditor lain yaitu PT EXTENT MEDIA INDONESIA1. Invoice No. INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01

Juni 2012, (Bukti KL-1) sebesar Rp. 21.031.561.274,-. Jatuh Tempo 08 Juni 2012

2. Invoice No. INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, Rp19.294.652.520,-. Jatuh Tempo 08 Juni 2012.

3. Somasi tanggal 24 November 2011 (bukti KL-3), surat tanggal 9 April 2012, (bukti KL-4), surat tanggal 26 Mei 2012, (bukti KL-5), surat tanggal 01 Juni 2012, (bukti KL-6), dan Somasi Terakhir tertanggal 4 Juli 2012, Nomor : 031.1/LQQ/Extent/VII/2012, (bukti KL-7).

Bukti Tertulis (Lanjutan)

Kerugian yang diderita oleh PT Prima Jaya Informatika dikuatkan oleh saksi dibawah sumpah yang bekerja sama dengan PT Prima Jaya Informatika.

“Selain timbulnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sekitar Rp5,3 miliar dan ancaman PHK karyawan, Prima Jaya mengalami kerugian imateriil berupa rusaknya citra di hadapan konsumen dan mitranya”.

Bukti Saksi

Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Dan sesuai dengan alat bukti tersebut Majelis Hakim memutuskanMengabulkan permohonan PT Prima Jaya

Informatika, danMembebankan biaya perkara kepada Telkomsel

sebesar Rp 416.000.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Sebagaimana suatu perjanjian/perikatan yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata Jo. Pasal 1340 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung

• Penolakan terhadap PO yang diajukan tanggal 20 Juni 2012 dan 21 Juni 2012 sebagai tindakan wanprestasi yang dilakukan Telkomsel.

• Penghentian, pembatasan, atau pengurangan pasokan (evaluasi) yang dilakukan oleh Telkomsel sebagai tindakan sepihak.

• Adanya perbuatan wanprestasi PT Prima Jaya Informatika dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun suatu komunitas yang berbasis pengemar olah raga (Komunitas Prima).

• Tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Prima Jaya Informatika yang mengakibatkan kerugian pada Telkomsel.• Adanya kekeliruan Majelis Hakim Niaga mengenai utang jatuh tempo dan dapat ditagih.• Majelis Hakim Niaga tidak secara benar dan jujur dalam memahami dan mengutip poin-poin penjelasan dari

Ahli, Dr. Johanes Johansyah,SH.MH.• Tidak terbukti adanya kreditur lain (PT Extent Media Indonesia).

Bukti Tertulis

• Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama PT PJI dan Telkomsel mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

• Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama PT PJI dan Telkomsel mengenai tindakan evaluasi• Pasal 8.4 dan 8.7 mengenai kewajiban PT PJI membangun komunitas PRIMA• Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/SL.06/111/2012

tanggal 27 Maret 2012.• Angka 2 dari surat No. 032/MK.01/SL.06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 tersebut dinyatakan bahwa

setiap Purchase Order (pemesanan) yang diajukan secara mingguan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (approval) dari Telkomsel.

• Bukti pembayaran kewajiban yang dilakukan Telkomsel kepada PT Extent Media Indonesia.

Saksi

• Saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh PT PJI dan Telkomsel yang menguatkan bahwa PT PJI tidak mampu memenuhi target penjualan.

• Saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Telkomsel yang menguatkan bahwa PT PJI gagal membentuk komunitas PRIMA

• Saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Telkomsel yang menguatkan adanya tindakan PT PJI yang menyebabkan kerugian bagi Telkomsel.

• Saksi ahli yang menguatkan bahwa tindakan evaluasi yang dilakukan Telkomsel bukan merupakan tindakan sepihak.

Bukti Persangkaan

• Putusan Majelis Kasasi No. 852 K/Pdt.Sus/2010 dalam kasus pailit yang diajukan oleh PT Pertamina Dana Ventura terhadap PT Eurocapital Peregrine Securities.

• Putusan Kasasi No. 14 K/N/2001 tertanggal 3 April 2001 dalam perkara antara Teddy Thohir, Heru Sajito, Setiadhi Lukman, Joey H. Wihardja melawan PT. Karabha Digdaya.

• Putusan Kasasi No. 23 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dalam perkara antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.• Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/N/2000 tertanggal 20 Desember 1999 dalam Perkara antara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hashim

Djojohadikusumo.• Putusan Mahkamah Agung No. 07 K/N/2000 tertanggal 14 Maret 2000 dalam perkara antara PT Bank Inter Pacific Tbk, melawan PT

Wenang Permai Sentosa dan Haryanto Hadikosoemo.• Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000 dalam Perkara antara BPPN melawan PT. Sumi Asih.• Putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 Desember 2009 antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan PT. Media

Nusantara Citra, Tbk, dkk melawan Crown Capital Global Limited.• Putusan Mahkamah Agung No 8 K/N/2004 tertanggal 7 Juni 2004 dalam perkara antara PT. Prudential Life Assurance melawan Tuan Lee

Boon Siong.

Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang disyaratkan oleh pasal 8 ayat 4 Undang– Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini bukan wewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012

Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi Telkomsel dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 48/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST.

Dan membebankan biaya perkara kepada PT Prima Jaya Informatika sebesar Rp 5.000.000,-

Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012

Pemahaman terhadap setiap butir-butir perjanjian. Karena sesuai dengan pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

Karena pemahaman yang benar atas perjanjian tidak akan menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang menuntut harus meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang ada agar dapat menguatkan kejadian tersebut bukannya melemahkan, sesuai dengan pasal 1865 KUH Perdata.

Hal-hal yang perlu diperhatikan