lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah ...kc.umn.ac.id/211/1/skripsi.pdf · tolikara,...

Team project ©2017 Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

REPUBLIKA DAN SUARA PEMBARUAN

TERHADAP ISU PEMBAKARAN MASJID

DI TOLIKARA, PAPUA:

SEBUAH ANALISIS ISI KUANTITATIF

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Jordie Yonatan Susilo

12140110124

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

KONSENTRASI MULTIMEDIA JOURNALISM

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

“Objektivitas Pemberitaan Media Online Republika dan Suara Pembaruan

Terhadap Isu Penyerangan Masjid di Tolikara, Papua,

Periode 17 Juli-23 Juli 2015”

Oleh

Jordie Yonatan Susilo

Telah diujikan pada hari Selasa, 7 Juni 2016,

Pukul 10.30 s.d. 12.00 dan dinyatakan lulus

dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang Penguji Ahli

Ambang Priyonggo, M.A. Dr. Rajab Ritonga, M.Si

Dosen Pembimbing

Cheryl P. Bensa, S.I.Kom., M. A.

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Multimedia Nusantara

Dr. Bertha Sri Eko M., M.Si.

Objektivitas Pemberitaan..., Jordie Yonatan Susilo, FIKOM UMN, 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya

sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga

lain, dan semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam

skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan di Daftar

Pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik

dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan skripsi, saya bersedia

menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah Skripsi

yang telah saya tempuh.

Tangerang, 30 Mei 2016

(Jordie Yonatan Susilo)


“ Apa yang kamu lakukan hari ini,

itulah yang menentukan dirimu

di masa depan…“


i

OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

REPUBLIKA DAN SUARA PEMBARUAN

TERHADAP ISU PEMBAKARAN MASJID

DI TOLIKARA, PAPUA

ABSTRAK

Oleh: Jordie Yonatan Susilo

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh

surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Dalam membuat sebuah

berita, media harus bersikap objektif dan tidak memihak.

Isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua, merupakan kasus perseteruan antar

agama yang banyak disorot oleh media. Media massa mampu membangun pikiran

khalayak dengan konten yang beragam melalui cara penyampaian masing-masing

media. Media dengan latar belakang ideologi agama harus tetap menjunjung

tinggi objektivitas dalam membuat berita. Untuk itu, pemberitaan yang dibuat

harus netral.

Melalui penelitian ini, peneliti mengambil dua media online dengan total sampel

116 berita, yaitu Republika (58 berita) dan Suara Pembaruan (58 berita). Peneliti

mengukur seberapa besar objektivitas kedua media dalam membuat berita terkait

isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua selama periode 17 Juli hingga 23 Juli

2015 dengan latar belakang ideologi masing-masing media yang berbeda. Peneliti

menggunakan teori tanggung jawab sosial yang diterapkan di Indonesia, disertai

dengan konsep objektivitas Wasterstahl untuk mengukur tingkat objektivitas

kedua media tersebut.

Secara umum, media online Republika dan Suara Pembaruan belum memenuhi

kategori objektivitas dalam pemberitaan mengenai isu pembakaran masjid di

Tolikara, Papua. Berita yang berimbang pada media online Republika hanya

8,6%, sedangkan media online Suara Pembaruan hanya 24,1%. Kedua media

online juga masih didapati mencampurkan fakta dengan opini dalam membuat

berita. Media online Republika ditemukan sebanyak 24,1% mengandung opini

dari wartawan, sedangkan pada media online Suara Pembaruan sebanyak 5,2%.

Namun, kedua media online ini berusaha untuk objektif. Hal ini terlihat dari

kesesuaian judul dan isi berita, atribusi yang jelas, pencantuman waktu terjadinya

peristiwa yang jelas, dan berita yang dibuat mengandung news value.

Kata kunci: Objektivitas, analisis isi, kuantitatif, isu agama, pembakaran masjid


ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena peneliti dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul Objektivitas Pemberitaan Media Online

Republika dan Suara Pembaruan Terhadap Isu Penyerangan Masjid di Tolikara,

Papua. Skripsi ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1)

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, doa, dan

bantuan dari berbagai pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.

2. Dr. Bertha Sri Eko M., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu

Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.

3. Cheryl P. Bensa, S.I.Kom., M. A., yang telah menjadi dosen pembimbing

skripsi selama satu semester ini. Terima kasih telah membimbing peneliti

dalam pembuatan skripsi dengan sabar sehingga peneliti dapat

menyelesaikan skripsi tepat waktu.

4. Dr. Rajab Ritonga, M.Si., selaku dosen penguji yang telah menguji hasil

penelitian peneliti dan memberi banyak masukan kepada peneliti untuk

menyempurnakan hasil penelitian yang telah peneliti buat.

5. Ambang Priyonggo, M.A., selaku ketua sidang yang memberikan masukan

kepada peneliti untuk menyempurnakan hasil penelitian peneliti dan telah

memimpin sidang skripsi dengan baik.

6. Keluarga penulis; Papa, Mama, Jorven dan Jordan yang selalu

menyemangati dan memberi dukungan dalam bentuk moral dan materi

kepada penulis selama pembuatan skripsi.

7. Randy Hernando dan Arum Kusuma Dewi, selaku coder yang telah jerih

lelah membantu penulis dalam mengisi dan menyelesaikan lembar

koding.

8. Keluarga besar UMN TV yang selalu memberi semangat, mengingatkan

peneliti, dan mempersilahkan ruang/markas UMN TV untuk dipakai oleh


iii

peneliti untuk mengerjakan skripsi dan beristirahat selama proses

pembuatan skripsi.

9. Alca Octaviani, Fathia Barnez, Fellya Hartono, dkk yang selalu

menyemangati dan mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

10. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan pihak lainnya yang

sudah berjasa dalam membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh staff perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara yang sudah

membantu peneliti untuk memenuhi kebutuhan tinjauan pustaka.

12. Staff Perpustakaan Nasional yang dengan baik dan sabar membantu

peneliti dalam memenuhi kebutuhan tinjauan pustaka.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan memiliki

banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti sangat menghargai jika ada kritik dan

saran membangun yang diberikan kepada peneliti. Semoga skripsi ini dapat

berguna bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa dan

mahasiswi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara yang akan melakukan

penelitian serupa.

Tangerang, 30 Mei 2016

Peneliti


iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. viii

DAFTAR SKEMA ............................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ............................................................................. 8

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................. 8

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................... 9

BAB II KERANGKA TEORI .............................................................................. 10

2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 10

2.2 Teori dan Konsep ............................................................................... 21

2.2.1 Media Massa ....................................................................... 21

2.2.1.1 Media Online .......................................................... 25

2.2.2 Teori Tanggung Jawab Sosial ............................................. 30

2.2.3 Objektivitas Westerstahl ..................................................... 32

2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................................... 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................. 41

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian ................................................................... 41

3.2 Metode Penelitian .............................................................................. 42

3.3 Populasi dan Sampel .......................................................................... 43


v

3.4 Operasionalisasi Variabel ................................................................... 49

3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 58

3.5.1 Data Primer ......................................................................... 59

3.5.2 Data Sekunder ..................................................................... 59

3.6 Uji Reliabilitas ................................................................................... 59

3.6.1 Perhitungan Reliabilitas Variabel ....................................... 61

3.6.1.1 Perhitungan Reliabilitas Kategori Fakta ................ 62

3.6.1.2 Perhitungan Reliabilitas Kategori

Pencantuman Waktu ............................................... 69

3.6.1.3 Perhitungan Reliabilitas Kategori Atribusi ............ 72

3.6.1.4 Perhitungan Reliabilitas Kategori Relevansi

Berita (News Value) ................................................ 74

3.6.1.5 Perhitungan Reliabilitas Kategori Cover Both

Sides ....................................................................... 77


Pencampuran Fakta dan Opini ................................ 79


Kesesuaian Judul dan Isi ........................................ 82

3.6.1.8 Perhitungan Reliabilitas Kategori Dramatisasi ...... 85

3.6 Teknik Analisis Data .......................................................................... 87

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................... 89

4.1 Gambaran Umum Media Online Republika ...................................... 89

4.1.1 Visi dan Misi Republika ..................................................... 91

4.2 Gambaran Umum Media Online Suara Pembaruan ........................... 92

4.2.1 Visi dan Misi Suara Pembaruan .......................................... 94


vi

4.3 Hasil Penelitian .................................................................................. 94

4.3.1 Objektivitas Republika dan Suara Pembaruan Kategori

Fakta .................................................................................... 95


Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa ......................... 98


Atribusi .............................................................................. 100


Relevansi Berita (News Value) .......................................... 102


Cover Both Sides ............................................................... 103


Pencampuran Fakta dan Opini .......................................... 111


Kesesuaian Judul dan Isi ................................................... 113


Dramatisasi ........................................................................ 116

4.4 Pembahasan ...................................................................................... 117

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 122

5.1 Simpulan .......................................................................................... 122

5.2 Saran ................................................................................................. 123

5.2.1 Praktis ................................................................................. 123

5.2.2 Akademis ........................................................................... 124

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 125

LAMPIRAN ....................................................................................................... 130


vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sensus Agama di Indonesia Tahun 2010 ............................................. 2

Gambar 1.2 Fluktuasi Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di

Indonesia 2007-2013 ............................................................................ 3

Gambar 4.1 Website Media Online Republika ...................................................... 90

Gambar 4.2 Website Media Online Suara Pembaruan........................................... 94


viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 16

Tabel 2.2 Perbandingan Empat Model Proses Komunikasi Massa........................ 24

Tabel 3.1 Sampel Berita Media Online Republika ................................................ 44

Tabel 3.2 Sampel Berita Media Online Suara Pembaruan ..................................... 47

Tabel 3.3 Indikator Kategori Fakta ........................................................................ 50

Tabel 3.4 Indikator Kategori Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa .............. 51

Tabel 3.5 Indikator Kategori Atribusi .................................................................... 52

Tabel 3.6 Indikator Kategori Relevansi ................................................................. 53

Tabel 3.7 Indikator Kategori Cover Both Sides ..................................................... 54

Tabel 3.8 Indikator Kategori Pencampuran Fakta dan Opini ................................ 55

Tabel 3.9 Indikator Kategori Kesesuaian Judul dan Isi ......................................... 56

Tabel 3.10 Indikator Kategori Dramatisasi ............................................................ 57

Tabel 3.11 Unit Analisis Penelitian ....................................................................... 58

Tabel 3.12 Reliabilitas Kategori Fakta Republika ................................................. 63

Tabel 3.13 Reliabilitas Kategori Fakta Suara Pembaruan ..................................... 68

Tabel 3.14 Reliabilitas Kategori Pencatuman Waktu Republika ........................... 69

Tabel 3.15 Reliabilitas Kategori Pencatuman Waktu Suara Pembaruan ............... 71

Tabel 3.16 Reliabilitas Kategori Atribusi Republika ............................................. 72

Tabel 3.17 Reliabilitas Kategori Atribusi Suara Pembaruan ................................. 73

Tabel 3.18 Reliabilitas Kategori Relevansi Berita (News Value) Republika ......... 74

Tabel 3.19 Reliabilitas Kategori Relevansi Berita (News Value)

Suara Pembaruan .................................................................................. 76

Tabel 3.20 Reliabilitas Kategori Cover Both Sides Republika .............................. 77


ix

Tabel 3.21 Reliabilitas Kategori Cover Both Sides Suara Pembaruan................... 78

Tabel 3.22 Reliabilitas Kategori Pencampuran Fakta dan Opini Republika ......... 80

Tabel 3.23 Reliabilitas Kategori Pencampuran Fakta dan Opini

Suara Pembaruan .................................................................................. 81

Tabel 3.24 Reliabilitas Kategori Kesesuaian Judul dan Isi Republika .................. 82

Tabel 3.25 Reliabilitas Kategori Kesesuaian Judul dan Isi

Suara Pembaruan .................................................................................. 84

Tabel 3.26 Reliabilitas Kategori Dramatisasi Republika ....................................... 85

Tabel 3.27 Reliabilitas Kategori Dramatisasi Suara Pembaruan ........................... 86

Tabel 4.1 Frekuensi Objektivitas Pemberitaan Isu Pembakaran Masjid

di Tolikara, Papua, Kategori Fakta ........................................................ 95


di Tolikara, Papua, Kategori Pencantuman Waktu Terjadinya

Peristiwa ................................................................................................. 98


di Tolikara, Papua, Kategori Atribusi .................................................. 100


di Tolikara, Papua, Kategori Relevansi Berita (News Value) .............. 102


di Tolikara, Papua, Kategori Cover Both Sides.................................... 103


di Tolikara, Papua, Kategori Pencampuran Fakta dan Opini ............... 111


di Tolikara, Papua, Kategori Kesesuaian Judul dan Isi ........................ 113


di Tolikara, Papua, kategori Dramatisasi ............................................. 116


x

Tabel 4.9 Hasil Analisis Objektivitas Pemberitaan Media Online

Republika dan Suara Pembaruan Terkait Isu Pembakaran Masjid

di Tolikara, Papua ................................................................................ 118


xi

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Konsep Objektivitas Pemberitaan oleh Westerstahl ............................ 33

Skema 2.2 Konsep Objektivitas Pemberitaan oleh Westerstahl yang Telah

Diteliti Lebih Lanjut oleh McQuail...................................................... 35

Skema 2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti ................................................................ 40


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, ras dan agama.

Kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28E UUD 1945, Indonesia adalah negara yang menjunjung

tinggi kebebasan setiap warga negaranya untuk menganut dan menjalankan ajaran

keyakinannya masing-masing. Indonesia menganut ideologi Pancasila. Ideologi

ini dianut sejak tahun 1945. Negara Indonesia memberi kebebasan pada setiap

warganya untuk menganut agama dan kepercayaannya yang diyakini secara

bebas.

Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, 87,18% dari

237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9%

Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama

lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Hasil sensus

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Hasil

sensus ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki

keberagaman agama.


2

Gambar 1.1 Sensus Agama di Indonesia Tahun 2010

Sumber: Data olahan peneliti dari website Badan Pusat Statistik

Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama maupun aliran

kepercayaan, konflik antar agama seringkali tidak terelakkan. Berbagai konflik

yang menyangkut hal agama terjadi di berbagai daerah. Konflik yang terjadi pun

beragam motifnya. Hal ini terlihat dari berbagai kasus pertikaian antar agama

yang hingga saat ini masih marak terjadi. Beberapa lembaga telah melakukan riset

mengenai konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. Lembaga yang telah

melakukan riset tersebut antara lain SETARA Institute, The Wahid Institute, dan

Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM. Lembaga-

lembaga tersebut adalah organisasi yang memiliki tujuan yang sama antara satu

dengan yang lain untuk melakukan riset dan penelitian tentang keagamaan dengan

mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan


3

agama dalam isu-isu kemasyarakatan untuk pembangunan masyarakat

multikultural yang demokratis dan berkeadilan.

Hasil riset konflik agama dapat dilihat pada grafik fluktuasi jumlah kasus

keagamaan dan pelanggaran kebebasan beragama periode 2007-2013 yang ditulis

dalam Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2013 berikut ini.

Gambar 1.2 Fluktuasi Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan

Beragama di Indonesia 2007-2013

Sumber: Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2013

(Kementrian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2014)


4

Dari grafik di atas, tampak adanya keragaman dalam penentuan jenis dan

penghitungan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama atau intoleransi

beragama dalam tahun yang sama di setiap tahunnya. Berbagai bentuk tindakan

intoleransi antar agama dapat dilihat meningkat dari tahun 2007 hingga 2013.

Salah satu kasus konflik antar agama yang diangkat oleh penulis adalah isu

pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Peristiwa terbakarnya masjid di Tolikara

terjadi pada 17 Juli 2015 silam. Kasus perseteruan yang berbau agama bukanlah

yang pertama kalinya terjadi di Papua. Bahkan, peristiwa kekerasan yang terjadi

di Kabupaten Tolikara hanyalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan dan

diskriminasi antar agama yang terjadi di Papua. Isu yang tersebar di masyarakat

ialah aksi rasisme umat kristiani dengan menyerang umat muslim yang sedang

melaksanakan ibadah salat Idul Fitri dan membakar masjid yang ada di Tolikara,

Papua.

CNN Indonesia memuat kronologi terjadinya pembakaran masjid di

Tolikara. Peristiwa ini bermula dari surat edaran tentang pelarangan bagi umat

Islam melaksanakan salat Idul Fitri. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Dewan

Pekerja Wilayah Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara, Papua. Dalam surat

tersebut, GIDI meminta agar umat Islam untuk tidak mengerahkan dan

mengundang massa dalam jumlah besar karena pada 13 hingga 19 Juli 2015 GIDI

memiliki agenda seminar internasional dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)

remaja. Selama kegiatan seminar ini berlangsung, umat muslim yang bertepatan

merayakan hari raya Idul Fitri dilarang menggunakan jilbab. Dalam surat tersebut


5

juga dituliskan pelarangan membangun rumah ibadah selain GIDI (Sasongko,

2015, para. 2).

Kronologi yang diberitakan oleh Kompas.com menjelaskan bahwa Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa surat

edaran tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada Presiden GIDI. Presiden GIDI

menyatakan surat edaran tersebut tidak resmi karena tidak ditandatangani

langsung olehnya. Karena merasa surat edaran yang dikeluarkan GIDI di Tolikara

bermasalah, Kapolres melakukan komunikasi dengan Bupati Tolikara, Usman

Wanimbo dan menyepakati untuk mencabut dan tidak mengizinkan surat edaran

tersebut diberlakukan. Setelah itu, Kapolres menghubungi tokoh Islam untuk

mempersilakan umat islam melaksanakan salat maksimal hingga pukul 08.00

WIT. Namun, tidak lama saat salat Idul Fitri dilakukan, banyak massa yang

datang dan meminta agar salat Idul Fitri tersebut dihentikan. Kapolres kemudian

bernegosiasi dengan massa. Akan tetapi, massa sulit untuk dikendalikan sehingga

membuat suasana semakin memanas. Karena jumlah massa semakin terus

bertambah dan semakin memanas, polisi terpaksa menembakkan peluru ke atas

untuk meredam situasi. Polisi gagal melakukan negosiasi dengan massa. Aksi

anarkis dan penyerangan terhadap aparat pun terjadi. Massa juga menyerang umat

muslim. Polisi melakukan tembakan ke sejumlah orang yang saat kejadian juga

melakukan penyerangan terhadap petugas. Bentrokan tidak dapat dihindari hingga

menjatuhkan beberapa korban luka. (Kuwado, 2015, para. 3)

Peristiwa konflik agama di Tolikara ini ramai diberitakan di berbagai

media, baik media cetak, elektronik, dan online. Media online Republika dan


6

Suara Pembaruan juga tidak ketinggalan dalam memberitakan kasus ini. Berita

yang dimuat diangkat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.

Pada 18 Juli 2015, sehari setelah terjadinya insiden penyerangan masjid di

Tolikara, republika.co.id memuat salah satu berita yang berjudul “Pembakar

Masjid di Papua Miliki Program Kerja Sama dengan Israel”. Dalam berita yang

dimuat oleh Republika Online disebutkan bahwa umat Islam menjadi sasaran

brutal sekelompok massa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) ketika sedang

menunaikan shalat Id dan diikuti dengan pembakaran mushala di Karubaga,

Kabupaten Tolikara, Papua.

Pada 21 Juli 2015, Suara Pembaruan memuat berita yang secara tidak

langsung tidak menyebutkan bahwa sekelompok orang yang membakar masjid

tersebut adalah sekelompok orang yang tidak dikenal. Berita yang berjudul

“Situasi Tolikara Langsung Kondusif, Hanya di Luar Yang Dampaknya Besar”

lebih dominan bahwa masjid yang terbakar hanya unsur ketidaksengajaan. Suara

Pembaruan juga menuliskan bahwa peristiwa penyerangan sekelompok orang

terhadap warga yang melaksanakan salat Idul Fitri di distrik Karubaga, Tolikara,

Papua, tidak berdampak besar.

Dari perbandingan berita yang dimuat oleh dua media online yang berbeda

ini, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan sudut pandang yang diangkat dari kasus

pembakaran masjid di Tolikara. Dalam membuat sebuah berita, media harus

bersikap objektif dan tidak memihak.

Kode Etik Jurnalistik pasal 1 menegaskan bahwa wartawan Indonesia

harus bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak


7

beretiket buruk. Sedangkan pasal 3 menjabarkan bahwa wartawan Indonesia harus

selalu menguji informasi dan memberitakannya secara berimbang, tidak

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga

tak bersalah. Aturan tertulis yang dimuat dalam kode etik jurnalistik jelas

menunjukkan bahwa objektivitas sangat penting. Menurut Sumadiria (2006, hal.

38), objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh

surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Objektivitas wartawan

dapat dilihat pemberitaan yang bersifat faktual dan keberimbangan (cover both

sides).

Berangkat dari peristiwa konflik agama tersebut, peneliti ingin mengukur

ojektivitas dari media online Republika dan Suara Pembaruan karena media ini

memiliki ideologi yang bertolak belakang. Dalam visi Republika pun dinyatakan

bahwa media ini ingin “Menjadikan Republika sebagai media Komunitas Muslim

yang Modern, Moderat, Berwawasan Kebangsaan (Nasional) dan yang Rahmatan

lil alamin.” Dari visi ini dapat diketahui bahwa Republika merupakan media

nasional yang mengusung ideologi ke-Islaman. Dari ideologinya ini, Republika

berencana merangkul semua kelompok Islam tanpa membeda-bedakan antara

Islam radikal-konservatif, moderat ataupun liberal.

Sementara itu, media online Suara Pembaruan memiliki misi kristiani

dengan dasar semboyan “Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan Berdasarkan

Kasih.” Misi dari Suara Pembaruan mencerminkan ideologi yang dianut, yaitu

mengemban ideologi Kristen. Perbedaan latar belakang Republika dan Suara


8

Pembaruan ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti objektivitas berita

mengenai konflik agama di Papua.

Peneliti mengangkat konflik antar agama di Tolikara, Papua, yang terkait

dengan objektivitas berita dan ideologi agama dari kedua media cetak yang

berbeda. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui seberapa besar objektivitas

berita yang dibuat oleh kedua media ini. Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk menghitung seberapa besar

objektivitas pemberitaan media online Republika dan Suara Pembaruan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari pembahasan yang sudah dibahas di latar belakang, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

“Seberapa besar tingkat objektivitas media online Republika dan Suara

Pembaruan dalam memberitakan konflik agama pada isu pembakaran

masjid di Tolikara, Papua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk:

“Mengukur seberapa besar tingkat objektivitas media online

Republika dan Suara Pembaruan dalam memberitakan konflik agama pada

isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua.”


9

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, penelitian ini dapat memberikan bahan ide

penelitian terkait objektivitas untuk dikembangkan lebih lanjut

dalam situasi dan kondisi lain bagi kalangan akademisi umumnya

dan khusus pada mahasiswa komunikasi.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para

praktisi media. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi

bagi pihak media online Republika dan Suara Pembaruan dalam

objektivitas pemberitaan.


10

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu dalam penelitian ini menggunakan tiga skripsi terdahulu

peneliti lain. Ketiga penelitian tersebut sejenis, yaitu membahas objektivitas

pemberitaan media.

Penelitian mengenai objektivitas pemberitaan di media massa telah

dilakukan oleh Georgene Suryani, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu

Komunikasi, Program Studi Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara, pada

tahun 2015. Skripsi yang dibuat oleh Georgene Suryani berjudul “Objektivitas

Pemberitaan Media Daring Berideologi Islam: Studi Analisis Isi Pemberitaan

VOA-Islam.com Terkait Aksi Penolakan Terhadap Ahok Selama Periode

September-Oktober 2014.” Penelitian ini menggunakan paradigma positivis dalam

melihat fenomena yang terjadi.

Penelitian analisis isi kuantitatif ini menggunakan objek penelitian berupa

teks berita dari media daring VOA-Islam.com terkait aksi penolakan terhadap

Ahok selama periode September-Oktober 2014. Guna mengukur seberapa besar

tingkat objektivitas pemberitaan VOA-Islam.com tersebut, Georgene Suryani

mengelompokkan unit analisisnya ke dalam beberapa kategori, yakni fakta,

pencantuman waktu terjadinya peristiwa, atribusi, relevansi berita (news value),


11

cover both sides, pencampuran fakta dan opini, kesesuaian judul dan isi berita,

dan dramatisasi.

Hasil penelitian Georgene Suryani menunjukkan bahwa pemberitaan yang

dibuat oleh VOA-Islam.com didominasi oleh pencantuman fakta psikologis

(72,97%). Berdasarkan kategori pencantuman waktu terjadinya peristiwa, VOA-

Islam.com sudah menerapkannya dengan mencantumkan waktu terjadinya

peristiwa secara lengkap dan jelas (78,38%). Namun, 21,62% tidak menerangkan

waktu dan peristiwa. Dari segi atribusi sumber, hanya 64,86% dari keseluruhan

berita yang benar-benar memenuhi syarat dalam mencantumkan atribusi sumber

secara jelas dan spesifik. Berdasarkan kategori relevansi berita, menunjukan

bahwa 83,76% sudah memiliki unsur news vaue. Dari segi keseimbangan berita

diukur dari indikator cover both sides. Namun, hanya 13,51% yang memenuhi

syarat cover both sides. Kemudian sesuai dengan kategori pencampuran fakta dan

opini, sebanyak 75,68% memuat opini wartawan di dalam berita. Kesesuaian

judul dan isi berita dari VOA-Islam.com sudah memenuhi kategori, yaitu sebanyak

72,97%. Unsur dramatisasi yang diberitakan oleh VOA-Islam.com sebanyak

89,19%.

Perbedaan penelitian Georgene Suryani dengan penelitian yang peneliti

lakukan terletak pada perbedaan objek penelitian. Georgene Suryani memilih

VOA-Islam.com sebagai objek penelitian. Berbeda dengan Georgene Suryani,

peneliti memilih media online Republika dan Suara Pembaruan sebagai objek

penelitian.


12

Penelitian yang kedua sebagai studi terdahulu mengenai objektivitas

pemberitaan di media massa dilakukan oleh Neni Nuraeni, salah satu mahasiswi

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina, pada tahun 2014. Skripsi

yang diteliti oleh Neni Nuraeni berjudul “Objektivitas Pemberitaan Partai

Demokrat (Analisis Isi Pemberitaan Partai Demokrat pada Surat Kabar Sindo dan

Media Online Okezone.com periode Januari 2014).” Penelitian ini menggunakan

paradigma positivistik dalam melihat fenomena yang terjadi.


teks berita dari surat kabar Sindo dan media daring Okezone.com periode Januari

2014 terkait pemberitaan Partai Demokrat. Guna mengukur seberapa besar tingkat

objektivitas pemberitaan surat kabar Sindo dan media daring Okezone.com

tersebut, Neni Nuraeni mengelompokkan unit analisisnya ke dalam beberapa

kategori, yakni faktualisasi pemberitaan (density, breadth dan depth), readibility,

checkability, kesalahan teknis pemberitaan, kesesuaian judul dengan isi, relevansi

(news value), pencantuman waktu terjadinya peristiwa, cover both sides, dan

dramatisasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Neni Nuraeni dapat disimpulkan

bahwa pada indikator density/kepadatan informasi, peneliti menemukan sebesar

82.8% pemberitaan tidak density pada okezone.com sedangkan surat kabar Sindo

ditemukan tingkat density yang tinggi yakni sebesar 100% pemberitaan

dinyatakan memenuhi unsur density. Unsur breadth/keberagaman informasi

ditemukan sebesar 81% pemberitaan pada okezone.com memiliki tingkatan yang

rendah dalam unsur breadth. Tingkat breadth dalam surat kabar Sindo sebesar


13

100% pemberitaan memiliki keberagaman informasi. Pada indikator

depth/kedalaman informasi, sebesar 65.5% pemberitaan memiliki tingkat depth

yang cukup tinggi pada okezone.com begitupun dengan Sindo yang memiliki

tingkat depth sebesar 88.9% pemberitaan memiliki tingkat kedalaman informasi.

Pengukuran selanjutnya adalah readability pada pemberitaan, yakni

adanya pengulangan kalimat/frasa pada pemberitaan peneliti menemukan hasil

sebesar 13.8% pemberitaan pada okezone.com yang sering mengulang

kalimat/frasa pada item berita. Sedangkan Sindo hanya sekitar 11.1% pemberitaan

yang memiliki kesalahan dalam pengulangan kalimat/frasa. Penggunaan istilah

khusus maupun istilah akademis dalam pemberitaan ditemukan sebesar 51.7%

pemberitaan pada okezone.com menggunakan istilah khusus maupun akademis

dalam teks berita. Sindo memiliki sebesar 88.9% pemberitaan yang menggunakan

istilah khusus atau istilah akademis dalam setiap penulisan berita. Pada sub

dimensi akurasi pemberitaan, peneliti menggunakan indikator-indikator penelitian

yaitu pelaku langsung atau bukan pelaku langsung pada penulisan yang dijadikan

sumber berita. Hasil yang ditemukan, sebear 72.4% pemberitaan pada

okezone.com menjadikan pelaku langsung sebagai sumber utama pemberitaan.

Surat kabar Sindo sebesar 66.7% pemberitaan menjadikan pelaku langsung

sebagai sumber berita. Sebesar 43.1% pemberitaan dinyatakan memiliki kesalahan

dalam penulisan teknis pemberitaan. Sindo sebesar 33.3% pemberitaan yang

memiliki kesalahan dalam teknis penulisan berita.

Indikator kesesuaian judul dengan isi, maka sebesar 91.4% pemberitaan

dinyatakan sesuai antara judul dengan isi berita. Sindo sebesar 88.9% pemberitaan


14

memiliki kesesuaian antara judul dengan isi berita. Pada indikator relevansi

pemberitaan, maka sebesar 12.1% pemberitaan merupakan berita yang memiliki

pengaruh kepada pembaca baik dari sisi sosial, politik dan ekonomi. Surat kabar

Sindo memiliki 55.6% pemberitaan yang berpengaruh terhadap pembaca. Dimensi

Imparsialitas terdiri atas dua sub dimensi yakni keseimbangan dan netralitas. Pada

sub dimensi keseimbangan, peneliti menemukan sebesar 81% pemberitaan

dinyatakan memiliki source bias. Pada surat kabar Sindo sebesar 22.2%

pemberitaan yang memiliki source bias pemberitaan. Aspek slant dalam berita

ditemukan sebesar 13.8% berita yang dinyatakan memiliki slant dalam

pemberitaan sedangkan Sindo ditemukan sebesar 33.3% pemberitaan. Bentuk-

bentuk keseimbangan pemberitaan yakni berupa kalimat hiperbola, pembagian

porsi alinea maka peneliti menemukan sebesar 77.6% pemberitaan dinyatakan

memiliki bentuk-bentuk keseimbangan pemberitaan. Pada Sindo ditemukan

sebesar 66.7% pemberitaan yang memiliki bentuk-bentuk keseimbangan pada

pemberitaan.

Perbedaan penelitian Neni Nuraeni dengan penelitian yang peneliti

lakukan terletak pada perbedaan objek penelitian. Neni Nuraeni memilih Sindo

dan okezone.com sebagai objek penelitian. Berbeda dengan Neni Nuraeni, peneliti

memilih media online Republika dan Suara Pembaruan sebagai objek penelitian.

Penelitian yang ketiga sebagai studi terdahulu mengenai objektivitas

pemberitaan dilakukan oleh Hendrika Windaryati, salah satu mahasiswi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada

tahun 2013. Skripsi yang diteliti oleh Hendrika Windaryati berjudul “Objektivitas


15

Berita Lingkungan Hidup di Harian Kompas (Analisis Isi pada Berita Lingkungan

dalam Pemberitaaan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia

pada Harian Kompas Periode Februari-September 2012).” Penelitian ini

menggunakan paradigma positivistik dalam melihat fenomena yang terjadi.


teks berita dari surat kabar Harian Kompas periode Februari-September 2012

terkait pemberitaan kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia. Guna

mengukur seberapa besar tingkat objektivitas pemberitaan surat kabar Harian

Kompas tersebut, Hendrika Windaryati mengelompokkan unit analisisnya ke

dalam beberapa kategori, yakni akurasi (kesesuaian judul dengan isi berita,

pencantuman berita, faktualitas berita, dan data pendukung), ketidakberpihakan

(ditinjau dari sumber berita dan ukuran luas fisik kolom), dan validitas (atribusi

dan kompetensi).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hendrika Windaryati, dapat

disimpulkan bahwa pada indikator kesesuaian judul dengan isi berita ditemukan

sebesar 95,2% sesuai dan 4,8% tidak sesuai. Pada indikator pencantuman waktu,

sebesar 96,8% sesuai dan 3,2% tidak sesuai. Penggunaan data pendukung

ditemukan sebesar 73% ada dan 27% tidak ada. Indikator faktualitas berita

ditemukan sebesar 38% ada pencampuran fakta dan opini, 61,2% tidak ada

pencampuran fakta dan opini. Kemudian pada indikator ketidak berpihakan

ditinjai dari sumber berita, ditemukan sebesar 90,5% seimbang dan 9,5% tidak

seimbang. Ketidakberpihakan ditinjau dari ukuran fisik luas kolom ditemukan

sebesar 90,5% seimbang dan 9,5% tidak seimbang. Selanjutnya pada indikator


16

validitas ditinjau dari atribusi ditemukan sebesar 98,4% jelas dan 1,6% tidak jelas.

Pada indikator validitas ditinjau dari kompetensi ditemukan sebesar 66,6% pelaku

langsung, 22,2% pelaku tidak langsung, 11,1% wartawan.

Perbedaan penelitian Hendrika Windaryati dengan penelitian yang peneliti

lakukan terletak pada perbedaan objek penelitian. Hendrika Windaryati memilih

Harian Kompas sebagai objek penelitian. Berbeda dengan Hendrika Windaryati,

peneliti memilih media online Republika dan Suara Pembaruan sebagai objek

penelitian.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Judul Nama Peneliti Metode Penelitian Teori yang

Dipakai

Kesimpulan

1. Objektivitas Pemberitaan Media

Daring Berideologi Islam: Studi

Analisis Isi Pemberitaan VOA-

Islam.com Terkait Aksi Penolakan

Terhadap Ahok Selama Periode

September-Oktober 2014.

Georgene Suryani Analisis Isi

Kuantitatif

- Teori tanggung

jawab sosial

- Objektivitas berita

- Media massa

VOA-Islam.com

tidak objektif dalam

memberitakan soal

penolakan terhadap

Ahok di medianya.

2. Objektivitas Pemberitaan Partai

Demokrat (Analisis Isi Pemberitaan

Partai Demokrat pada Surat Kabar

Sindo dan Media Online

Neni Nuraeni Analisis Isi

Kuantitatif

- Teori tanggung

jawab sosial


- Media massa

Adanya perbedaan

hasil objektivitas

pemberitaan media

terutama pada

media online yakni

rendahnya tingkat


Okezone.com periode Januari

2014).

faktualitas

pemberitaan,

relevansi berita

serta rendah dalam

aspek

keberimbangan

pemberitaan. Pada

media Sindo

ditemukan

rendahnya aspek

relevansi dan

keberimbangan

pemberitaan dilihat

dari penyajian

berita.

3. Objektivitas Berita Lingkungan

Hidup di Harian Kompas (Analisis

Isi pada Berita Lingkungan dalam

Hendrika

Windaryati

Analisis Isi

Kuantitatif

- Media massa dan

lingkungan

- Teori tanggung

Objektivitas dinilai

baik karena

berdasarkan

hasil penelitian


Pemberitaaan Kasus Kebakaran

Hutan dan Lahan Gambut di

Indonesia pada Harian Kompas

Periode Februari-September 2012).

jawab social


Kompas

menujukkan dalam

sebagian besar teks

berita yang

menjadi sampel

penelitian bahwa

judul yang

ditentukan memiliki

kesesuaian

dengan isi berita,

waktu kejadian atau

wawancara

disertakan dalam

berita,

menggunakan data

pendukung untuk

memperjelas berita

dan tidak terdapat

pencampuran fakta


dan opini dalam

berita. Dari hasil

penelitian ini

menunjukkan

bahwa

Kompas telah

memenuhi nilai-

nilai objektivitas

secara baik dan

berimbang.


21

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Media Massa

Secara umum, media massa memiliki lima fungsi utama, yaitu

fungsi pengawasan (surveillance), social learning, penyampaian

informasi, transformasi budaya, dan menghibur (Bungin, 2006, hal. 79).

Media massa selain memberikan informasi dan hiburan kepada

masyarakat, juga melakukan pengawasan oleh masyarakat (social control),

untuk menjaga keselarasan masyarakat (Demers, 2007, h. 265).

Sebagai pengawasan, media massa berperan dalam mengawasi

aktivitas masyarakat dan khususnya pemerintah dalam mengawasi

aktivitas masyarakat dan khususnya pemerintah dalam kehidupan social

sehari-hari. Media juga berperan dalam memberikan informasi dan konten

yang mendidik. Meski media memiliki fungsi sebagai penyampai

informasi kepada khalayak, media juga berfungsi dalam membawa

perubahan budaya ke arah yang lebih baik.

Menurut McQuail (2012, hal. 76-80), media massa dikelompokkan

menjadi empat model yang sesuai dengan fungsinya, yaitu:

1. Model Penyiaran

Komunikasi melibatkan interpolasi/Pengalihan pola pikir dari

‘Peran Komunikator’ yang baru antara masyarakat dan

penerima pesan (audiens). Ada 3 fitur penting dari model

komplit komunikasi massa yang digambarkan oleh Westley &

MacLean yaitu: menekankan pada peran memilih dari


22

komunikator massa, pemilihan didasarkan pada penilaian atas

apa yang disenangi oleh pemirsa, dan komunikasi tidak

memiliki tujuan khusus, diluar tujuan akhirnya. Menurut

model ini, komunikasi massa adalah proses pengaturan sendiri

yang diarahkan oleh kepentingan dan permintaan pemirsa yang

hanya dapat diketahui oleh pemilihan dan respons dari pemirsa

tersebut atas apa yang ditawarkan oleh media.

2. Model Ritual atau Ekspresif

Disebut model komunikasi ekspresif karena penekanannya

adalah juga kepada kepuasan hakiki/intrinsik dari pengirim

atau penerima pesan. Pesan dalam komunikasi ritual biasanya

laten dan ambigus, tergantung pada pengertian/asosiasi dan

simbol-simbol yang tidak dipilih atas kemauan sendiri oleh

partisipan dalam komunikasi ini, namun langsung terjadi

dalam kebudayaan. Media dan pesan biasanya sulit untuk

dipisahkan, dan komunikasi ritual ini relative tidak mengenal

waktu dan perubahan. Contohnya dapat ditemukan dalam seni,

agama dan perayaan-perayaan atau festival publik.

3. Model Publisitas

Sering kali tujuan utama dari media massa bukanlah untuk

mengirimkan informasi ataupun untuk menyatukan ekpresi

publik dalam hal budaya, kepercayaan, atau nilai-nilai sosial,

namun secara sederhana hanya untuk menangkap dan


23

menguasai atensi visual atau pendengaran. Dalam melakukan

hal tersebut, media mencapai satu tujuan ekonomi, yaitu

memperoleh keuntungan dari audiensnya (atensi sama dengan

konsumsi) dan secara tidak langsung menjual atensi

pemirsanya kepada para pemasang iklan. Dalam model ini,

pemirsa media hanyalah sebagai penonton belaka, bukan

menjadi partisipan dari proses komunikasi atau penerima

informasi. Sehingga hanya menjadi obyek pasar media.

4. Model Penerimaan

Model ini sangat bergantung pada penerapan perspektif kritis,

tetapi dapat juga dipahami sebagai pandangan komunikasi

massa dari posisi beragam penerima yang tidak memaknai atau

memahami pesan, seperti yang dikirim atau disebarkan. Model

ini berakar pada teori kritis (critical theory), semiologi

(semiology), dan analisis wacana (discourse analysis). Inti dari

model ini adalah untuk menemukan pemahaman dan

pembentukan makna (diambil dari sisi media) dengan

penerima. Pesan media selalu terbuka dan bermakna banyak

(polisemi) dan ditafsirkan menurut konteks dan budaya si

penerima.


24

Tabel 2.2 Perbandingan Empat Model Proses Komunikasi Massa: Setiap

Model Memiliki Perbedaan Tujuan Pada Bagian Pengirim atau Penerima

Model Pengirim Penerima

Model penyiaran Transfer makna Proses kognitif

Model ritual atau

ekspresif Kinerja Pengalaman bersama

Model publisitas Pertunjukan

kompetitif

Penonton yang memberikan

perhatian

Model penerimaan Mengutamakan

pengodean

Perbedaan dalam membangun

makna atau menafsirkan

Sumber:Teori Komunikasi Massa McQuail Buku 1 Edisi 6 ( McQuail, 2012, hal. 81)

Sebagai penyalur informasi, media massa memiliki lima

karakteristik utama. Asep Syamsul M. Romli, seorang praktisi, trainer, dan

konsultan media memaparkan beberapa karakteristik media massa, antara

lain (Romli, 2014, para. 8):

1. Publisitas, yaitu disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau

orang banyak.

2. Universalitas, pesannya bersifat umum, tentang segala aspek

kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga

menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan

pendengarnya orang banyak (masyarakat umum).

3. Periodisitas, tetap atau berkala, misalnya harian atau

mingguan, atau siaran sekian jam per hari.


25

4. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai

dengan priode mengudara atau jadwal terbit.

5. Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan

peristiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga

berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

2.2.1.1 Media Online

Media Online disebut juga dengan digital media adalah

media yang tersaji secara online di internet. Menurut Romli (2012,

hal. 33), pengertian media online dibagi menjadi dua pengertian,

yaitu secara umum dan khusus.

1. Pengertian media online secara umum, yaitu segala

jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui

internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam

pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai

sebagai sarana komunikasi secara online. Email,

mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media

sosial masuk dalam kategori media online.

2. Pengertian media online secara khusus yaitu terkait

dengan pengertian media dalam konteks komunikasi

massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi

massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa


26

mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan

periodisitas.

Menurut Richard Craig (2005, h. 14), jurnalisme online

ialah proses penyampaian pesan melalui media media online

(internet) dengan menggabungkan tulisan, audio dan video, serta

memungkinkan pengakses untuk membaca kembali berita yang

telah lalu. Definisi tersebut memberikan gambaran yang jelas

bahwa pada era perkembangan teknologi informasi ini organisasi

media tidak hanya bergantung pada satu jenis media dalam

menyampaikan informasi.

Dalam sgdnews.com, “Media Online: Pengertian dan

Karakteristik” (2013, para. 7) media online memiliki beberapa

karakteristik sebagai berikut:

1. Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah

sangat panjang.

2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di

mana saja.

3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.

4. Cepat, setelah diunggah langsung dapat diakses semua

orang.

5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses

internet.


27

6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan

kecepatan penyajian.

7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan

kapan saja.

8. Interaktif dan dua arah dengan adanya fasilitas kolom

komentar, chat room, polling, dsb.

9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di arsip dan dapat

ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari

(search).

10. Terhubung dengan sumber lain atau hyperlink yang

berkaitan dengan informasi tersaji.

Penulisan konten berita pada media cetak dan online

berbeda. Mark Briggs (Briggs, 2007, hal. 63) merumuskan

bagaimana cara melaporkan berita untuk situs web sebagai berikut:

1. Timely and relevant: waktu adalah hal yang bersifat

esensi bagi media online. Cerita yang tidak pernah

dibuat koran menjadi penting di media online hanya

karena pembaca menemukan cerita tersebut di waktu

luang mereka, yakni ketika sedang mencari berita.

Relevansi juga penting karena ketika seseorang meliput

di sebuah lokasi harus sesuai dengan dimana berita


28

diperkirakan akan terjadi, mengapa dan apa yang

diharapkan untuk dipublikasikan ke depan.

2. Write lively and thight: pembaca menghargai penulis

yang tidak membuang-buang waktu mereka. Sederhana,

menyampaikan informasi dengan Bahasa yang lugas,

ditambah lebih cepat menghasilkan berita daripada

membuat prosa yang elegan.

3. Use time stamps: jika memiliki cerita yang berkembang

dan perlu diperbaharui sepanjang hari, taktik sederhana

untuk informasi terbaru adalah dengan memberikan

catatan waktu dan tetap mengembangkan beritanya. Hal

ini menghemat waktu daripada harus menulis ulang

seluruhnya setiap jam ketika ada informasi yang baru

masuk.

4. Headlines sell story: banyak surat kabar yang

mempublikasikan berita tanpa memperhatikan dampak

keuntungan dari tulisan dan headline (judul). Bisa jadi

karena belum berpengalaman dalam menulis headline.

5. Contextual hyperlingking: narasi online terbaik

memungkinkan pembacanya untuk bercabang dan

memilih konten lain dengan klik konten yang tersedia

ke berita yang isinya mendukung dan lebih rinci,

tergantung pada tingkat kepentingan pembaca. Hampir


29

semua kegiatan jurnalistik mengacu pada sumber-

sumber lain, tapi penulis online memiliki kemampuan

untuk menghubungkan pembaca langsung ke sumber-

sumber pendukung.

6. Don’t forget art, context, interactivity, multimedia:

walau dalam keadaan terburu-buru mengejar waktu,

jangan mudah untuk melupakan unsur-unsur cerita lain

yang akan membantu pembaca, seperti foto, sumber

pendukung, audio atau video, dan sebagainya.

Jurnalisme online hadir dengan karakteristik yang berbeda dengan

karakteristik jurnalisme sebelumnya. Jurnalisme cetak hanya menyajikan

informasi berupa teks/tulisan dan gambar, jurnalisme radio hanya

menyajikan berita berupa audio/suara, dan jurnalisme televisi hanya

menyajikan berita berupa gambar dan suara (audio visual). Jurnalisme

online menggabungkan semua karakteristik dari cetak, radio, dan televisi

menjadi jurnalisme multimedia. Dengan demikian, wartawan media

online fokus pada semua karakteristik dalam mengumpulkan konten

berita.


30

2.2.2 Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial muncul karena respon atas teori

Libertarian. Teori ini dibuat sebagai lawan dari teori libertarian dimana

teori tanggung jawab sosial menuntut jurnalis untuk memiliki tanggung

jawab, baik itu kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat

khususnya. Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari empat

teori normatif pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore

Peterson, dan Wilbur Schramm pada tahun 1963. Teori tanggung jawab

sosial mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan mengandung suatu

tanggung jawab yang sepadan. Pers harus bertanggung jawab kepada

masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa

dengan masyarakat modern (McQuail, 2012, h. 204).

Menurut Sumadiria (2014, h. 75), teori tanggung jawab sosial

bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, melakukan transmisi

bisnis, dan terutama untuk mengangkat konflik hingga tingkat diskusi

melalui pasar ide yang bebas dan bertanggung jawab.

Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Pers

di Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap media untuk

menjalankan fungsi media dengan seharusnya. Pers Indonesia ini dimulai

sejak dibentuknya kantor berita ANTARA pada tanggal 13 Desember

1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut

kemerdekaan Indonesia, yang mencapai puncaknya dengan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jakob Oetama dalam


31

bukunya ‘Pers Indonesia’ (Oetama, 2001, hal. 42), menjelaskan bahwa

sejak 1965 terjadi perubahan besar dalam dunia jurnalistik Indonesia.

Masa pemerintahan Orde Baru, pembredelan, sensor, dan perlunya surat

izin terbit yang secara resmi dilarang UU Pokok Pers (Pasal 4 dan 8, Ayat

2), tetap terjadi dengan dasar Permenpen 01/1984 Pasal 33h yang

menghadirkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Konsep Pers

Pancasila, Pers Pembangunan, dan pers kemitraan (pers, pemerintah dan

masyarakat), membuat pers harus secara total tunduk kepada kekuasaan.

Dengan definisi ”pers yang bebas dan bertanggung jawab”, SIUPP

merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan pembredelan.

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya

berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966.

Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi

mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan

perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh

Menteri Penerangan Setelah Orde Baru selesai pada tahun 1998,

kebebasan pers mulai didapat.

Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers menyebutkan

bahwa kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang

berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Pers

Indonesia dapat secara bebas melakukan berbagai kegiatan jurnalistik

dengan bebas dan bertanggung jawab. Kode etik jurnalistik yang berlaku


32

di Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor

03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik pasal 1 menjabarkan secara lugas bahwa

wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang

akurat, berimbang dan tidak beretiket buruk. UU Pers Pasal 6 menegaskan

bahwa pers nasional melaksanakan berbagai peranan yang penting, antara

lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai-

nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak

asasi manusia, serta menghormati Bhineka Tunggal Ika dan

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,

akurat, dan benar dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Media harus bertanggung jawab atas apa yang diberitakan kepada

masyarakat. Tanggung jawab tersebut adalah satu dasar ideologi yang

diyakini, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan acuan dalam perilaku pers

(Nurudin, 2009, hal. 69).

2.2.3 Objektivitas Westerstahl

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang

teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya

(Sumadiria, 2006, hal. 38). Dalam kode etik jurnalistik pasal yang ke-3

menjabarkan bahwa wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi


33

dan memberitakannya secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan

opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Untuk mengukur tingkat keseimbangan dan netralitas suatu

pemberitaan, seorang peneliti asal Swedia, J. Westerstahl mengemukakan

sebuah rumusan utama konsep objektivitas. Westerstahl membagi konsep

objektivitas menjadi dua, yakni aspek kognitif (kualitas

informasi/faktualitas) dan aspek evaluatif (imparsialitas).

Skema 2.1 Konsep Objektivitas Pemberitaan oleh Westerstahl

Kebenaran Relevansi Seimbang Netralitas

Informatif

Sumber: McQuail (2012, hal. 224)

Menurut skema Westerstahl (McQuail, 2012, hal. 224), keadilan

merupakan sikap netral dan harus diraih melalui kombinasi keseimbangan

(penekanan waktu/tempat yang sama,proporsional) di antara penafsiran,

Objektivitas

Faktualitas Ketidakberpihakan


34

sudut pandang, atau versi peristiwa yang saling berlawanan dan netral

dalam penyajian.

Dalam buku Teori Komunikasi Massa McQuail Edisi 6 (McQuail,

2012, hal. 224), persyaratan utama untuk kualitas informasi adalah sebagai

berikut:

1. Media massa harus menyediakan pasokan yang menyeluruh

atas berita yang relevan serta latar belakang informasi

mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat dan sekeliling

dunia.

2. Informasi harus objektif dalam artian memiliki bentuk yang

faktual, akurat, jujur, utuh, dan jujur terhadap realitas, dan

dapat diandalkan dalam artian dapat diperiksa dan memisahkan

antara fakta dengan opini.

3. Informasi harus berimbang dan adil (tidak memihak),

melaporkan sudut pandang alternatif dan penasfiran dengan

cara yang sedapat mungkin tidak sensasional atau tidak bias.

Berikut ini adalah konsep objektivitas pemberitaan Westerstahl

yang dijabarkan dalam buku Teori Komunikasi oleh Dennis McQuail.


35

Skema 2.2 Konsep Objektivitas Pemberitaan oleh Westerstahl yang Telah Diteliti

Lebih Lanjut oleh McQuail

Sumber: Pers yang Gamang (Siahaan, 2001, hal.69)

Fakta Psikologis

Fakta Sosiologis

Check &

Recheck

Significance

Magnitude

Prominence

Timeliness

Proximity

Pencampuran

Opini & Fakta

Kesesuaian Judul

dan Isi

Dramatisasi

Cover Both Sides

Evaluasi Sisi

Positif dan

Negatif

Factualness

Accuracy

Journalistic

Standards

Non-evaluative

Non-sensational

Equal or

Proportional

Access

Even Handed

Evaluation

Truth

(presentation)

Relevance

(selection)

Neutrality

(presentation)

Balance

(selection)

Factuality

Impartiality

Objectivity


36

Objektivitas pemberitaan diukur dengan indikator-indikator

sebagai berikut (Siahaan, 2001, hal. 66):

1. Dimensi Kebenaran

a. Sifat fakta (factualness), yang dibagi menjadi dua, yaitu

fakta sosiologis dan fakta psikologis. Fakta sosiologis

adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa atau

kejadian nyata atau faktual. Sedangkan fakta psikologis

adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi

subjektif (pernyataan atau opini) terhadap kejadian atau

gagasan.

b. Akurasi, adalah kecermatan atau ketepatan fakta yang

diberitakan dengan melakukan check and recheck, yaitu

melakukan konfirmasi atau menguji kebenaran dan

ketepatan fakta kepada subjek, objek atau saksi berita

sebelum disajikan.

2. Relevansi dengan standar jurnalistik, adalah relevansi aspek-

aspek fakta dalam berita dengan indikator kelayakan berita

(newsworthiness), yaitu (significance) kepentingan, magnitude,

prominence, timeliness, dan proximity (geografis dan

psikografis).

a. Significance (kepentingan)

Fakta yang mempengaruhi kehidupan orang banyak atau

berakibat terhadap kehidupan khalayak pembaca.


37

b. Timeliness (waktu)

Fakta-fakta yang baru terjadi atau diungkap.

c. Magnitude (besaran)

Besaran fakta yang berkaitan dengan angka-angka yang

berarti atau fakta yang berakibat bias dijumlahkan dalam

angka yang menarik bagi pembaca.

d. Proximity (kedekatan)

Kejadian yang dekat dengan pembaca, bias bersifat

geografis (fakta kejadian yang lokasinya dekat dengan

tempat tinggal mayoritas khalayak pembaca), maupun

psikologis (fakta kejadian yang memiliki kedekatan

emosional dengan mayoritas khalayak pembaca).

e. Prominence (keterkenalan)

Keterkenalan fakta atau tokoh.

3. Ketidakberpihakan (impartiality), adalah tingkatan sejauh mana

evaluasi subjektivitas (penilaian, interpretasi, dan opini pribadi)

wartawan tidak terlibat dalam memproses fakta menjadi berita.

Indikator yang digunakan adalah:

a. Netralitas, adalah tingkatan sejauh mana sikap tidak

memihak wartawan dalam menyajikan berita. Netralitas

diukur dengan beberapa indikator, yaitu pencampuran opini

dengan fakta, kesesuaian judul dan isi, dan dramatisasi.

Pencampuran opini adalah opini atau pendapat pribadi


38

wartawan masuk ke dalam berita yang disajikan. Opini

wartawan dapat dilihat dari beberapa komentar yang

diberikan oleh wartawan. Kesesuaian judul dan isi adalah

kesesuaian antara substansi judul berita denga nisi atau

tubuh berita. Dapat dilihat dari materi yang ditulis dalam

tiap-tiap paragraf berita. Dramatisasi adalah penyajian fakta

secara tidak proporsional, sehingga memunculkan kesan

berlebihan (menimbulkan kesan jengkel, kesal, ngeri,

senang, sedih, simpati, dan sejenisnya). Dramatisasi dapat

dilihat dari cara wartawan mengolah berita dan

mengilustrasikannya dengan beberapa ilustrasi.

b. Balance, adalah keseimbangan dalam penyajian aspek-

aspek evaluatif (pendapat, komentar, penafsiran fakta-fakta

oleh pihak-pihak tertentu). Dalam pemberitaan, balance

diukur dengan beberapa indikator, yaitu cover both sides

dan even handed-evaluation. Cover both sides adalah

menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-

pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional.

Cover both sides ini bisa dilihat dari berita yang sedang

berseteru. Even handed-evaluation adalah menyajikan

evaluasi dua sisi (aspek negative dan positif) terhadap fakta

maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan

dan proporsional.


39

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep dan teori yang sudah dijabarkan oleh peneliti, berikut

ini adalah kerangka pemikiran yang peneliti gunakan dalam melakukan analisis isi

kuantitatif mengenai objektivitas pemberitaan media online Republika dan Suara

Pembaruan terhadap isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua.


40

Skema 2.2 Kerangka Pemikiran Peneliti


41

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam melakukan

penelitian kuantitatif, seorang peneliti dituntut untuk bersikap objektif. Hal ini

mengandung arti bahwa peneliti harus menghilangkan bias, keberpihakan, atau

kecenderungan tertentu dari peneliti (Eriyanto, 2005, hal. 16). Peneliti memilih

penelitian kuantitatif karena ciri-ciri dari penelitian kuantitatif itu sendiri, yaitu

(Kriyantono, 2007, hal. 58):

1. Hubungan riset dan subjek jauh. Realitas harus terpisah di luar penulis

agar alat ukur yang digunakan dapat dijaga keobjektivitasannya.

2. Penelitian bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, mendukung

atau menolak teori. Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau

teori dibuktikan dengan data.

3. Penelitian harus dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini

menuntut sampel yang representatif dari seluruh populasi,

operasionalisasi konsep, serta alat ukur yang valid dan reliabel.

4. Prosedur penelitian rasional empiris, artinya penelitian berangkat dari

konsep-konsep atau teori-teori yang melandasinya. Konsep atau teori


42

inilah yang akan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan di

lapangan.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif. Menurut

Kriyantono (2007, hal. 67), penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan

sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian yang akan

didapatkan peneliti adalah menggambarkan objektivitas pemberitaan isu

pembakaran masjid di Tolikara, Papua pada media online Republika dan Suara

Pembaruan.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi

komunikasi yang tampak (Bungin, 2006, hal. 61). Analisis isi kuantitatif secara

umum dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang bertujuan

untuk memperoleh gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi yang

bertujuan untuk menggambarkan karakter isi pesan komunikasi yang tampak

secara sistematis melalui proses analisis yang bersifat objektif, valid, reliabel, dan

dapat direplikasi (Eriyanto, 2005, hal. 15).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma

positivistik. Paradigma positivistis adalah suatu keyakinan dasar yang berakar dari


43

paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam

kenyataan yang berjalan sesuai dengan hokum alam. Dengan demikian, peneliti

berusaha untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana

realitas tersebut berjalan (Salim, 2001, hal. 39).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua bagian anggota dari objek yang akan diamati

berupa orang, benda, objek, peristiwa, ataupun yang menjadi objek dari survei

(Eriyanto, 2005, hal. 61). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita

mengenai pembakran masjid di Tolikara, Papua pada media online Republika dan

Suara Pembaruan selama periode 17 Juli hingga 23 Juli 2015. Banyaknya berita

yang ada dalam rentang waktu tersebut berjumlah 496 berita yang terdiri dari 438

berita online Republika dan 58 berita online Suara Pembaruan.

Berdasarkan jumlah berita yang peneliti dapatkan selama periode tersebut,

maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metode random sampling. Dalam

teknik ini, peneliti mengambil sampel media online Republika secara random dari

total keseluruhan sampel dengan metode cluster random sampling. Peneliti

menggunakan teknik cluster random sampling karena media online Republika

memiliki total sampel yang sangat banyak, yaitu 438 berita, sehingga tidak

memungkinkan peneliti mengambil keseluruhan sampel berita untuk diteliti.


44

Metode cluster random sampling adalah pengambilan sampel secara acak

yang menggunakan beberapa tahap pengelompokan karena populasi yang sangat

luas/banyak (Neuman, 2014, hal. 263). Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan

tujuh hari selama periode, mulai dari 17 Juli hingga 23 Juli 2015. Dari tujuh

pengelompokkan hari tersebut, peneliti mengambil delapan sampel berita secara

acak setiap harinya. Ada satu hari yang diambil sebanyak sembilan sampel berita

secara acak. Total keseluruhan sampel berita yang diambil untuk diteliti ialah

sebanyak 58 berita. Peneliti mengambil sampel berita sebanyak 58 berita agar

jumlahnya seimbang dengan jumlah sampel berita media online Suara Pembaruan.

Sedangkan untuk media online Suara Pembaruan, peneliti menggunakan

teknik total sampling. Dengan total sampel berjumlah 58 berita, peneliti

mengambil keseluruhan sampel agar hasil penelitian dapat lebih kuat dengan

keseluruhan sampel yang masih memungkinkan untuk peneliti teliti. Berikut

sampel berita dari media online Republika dan Suara Pembaruan.

Tabel 3.1 Sampel Berita Media Online Republika

No. Waktu

Publikasi Judul

1. 17 Juli 2015 Masjid di Papua Dibakar, MUI Minta Pemerintah Turun

Tangan

2. 17 Juli 2015 Komnas HAM Desak Negara Usut Pembakaran Masjid di

Tolikara

3. 17 Juli 2015 Polisi Klaim Kondisi Tolikara Kondusif

4. 17 Juli 2015 GP Ansor Kecam Pertikaian Antarkelompok di Tolikara

5. 17 Juli 2015 Polisi Gandeng Tokoh Agama dan Adat Selesaikan

Masalah Pembakaran Masjid

6. 17 Juli 2015 Ketua PGI: Larangan Shalat Ied tak Cerminkan Nilai

Kristiani

7. 17 Juli 2015 Pembakaran Masjid di Papua, AAUI Minta Kaum


45

Muslim Tetap Tenang

8. 17 Juli 2015 BIN Kecolongan Insiden Pembakaran Masjid di Papua

9. 18 Juli 2015 Usut Pembakaran Masjid, PPP Minta Aparat Gunakan

Cara Persuasif

10. 18 Juli 2015 Pembakaran Masjid, DPR Imbau Umat Muslim tak

Tersulut Emosinya

11. 18 Juli 2015 Pascakerusuhan, Kapolda Papua dan Pangdam

Cenderawasih Kunjungi Karubaga

12. 18 Juli 2015 Menag Mohon Umat Islam tak Terprovokasi Kasus

Pembakaran Masjid

13. 18 Juli 2015 Projo: Hentikan Derita Muslim di Tolikara

14. 18 Juli 2015 Muslim Papua Enggan Bersikap Reaktif Soal Tolikara

15. 18 Juli 2015 MUI Minta PGI Tegur dan Beri Sanksi GIDI

16. 18 Juli 2015 Komnas HAM: Masyarakat Tolikara tak Benci Islam

17. 19 Juli 2015 Pembakaran Masjid, Wasekjen MUI Gugat Komentar

Wapres JK

18. 19 Juli 2015 PGLII: Kami Akan Lakukan Pembenahan Agar Kasus

Tolikara tak Terulang

19. 19 Juli 2015 Pemuda Lintas Agama Yakin Insiden Tolikara Hanya

Salah Paham

20. 19 Juli 2015 Pembakaran Masjid di Papua, Pemerintah Lalai

Menjalankan Konstitusi

21. 19 Juli 2015 Tokoh Agama Papua Meminta Maaf pada Umat Muslim

22. 19 Juli 2015 Insiden Tolikara, Kapolri Harus Evaluasi Kinerja Kapolda

Papua

23. 19 Juli 2015 Romi: Tindak Tegas Pelaku Penyerangan Tolikara

24. 19 Juli 2015 Kasus Tolikara, Fungsi Intelijen di Papua Harus

Diperkokoh

25. 20 Juli 2015 Tidak Ada Ruang untuk Mentolerir Pembakaran Rumah

Ibadah'

26. 20 Juli 2015 Peristiwa Tolikara Lukai Umat Beragama

27. 20 Juli 2015 MUI Lebak Minta Pelaku Kekerasan Jemaat GIDI kepada

Umat Islam Ditindak

28. 20 Juli 2015 DPD: Tangkap Pihak tak Bertanggung Jawab yang Ingin

Papua Selalu Bergolak

29. 20 Juli 2015 Pemerintah Jangan Beri Pernyataan yang Simpang Siur

Terkait Insiden Tolikara'

30. 20 Juli 2015 Punya Hubungan Erat dengan Israel, GIDI Langgar

Prinsip Politik Indonesia

31. 20 Juli 2015 Polisi Dituding Lalai oleh Presiden GIDI, Ini Jawaban

Kapolri

32. 20 Juli 2015 Kapolri Pastikan Situasi di Tolikara Telah Kondusif

33. 21 Juli 2015 Ini yang Berpotensi Munculkan Gesekan Sosial di

Tolikara


46

34. 21 Juli 2015 Kesultanan Banten Khawatir Umat Islam Selesaikan

Sendiri Insiden Tolikara

35. 21 Juli 2015 Otak di Balik Insiden Tolikara Harus Diadili'

36. 21 Juli 2015 Kapolri: Tembakan Itu Sebagai Wujud Konstitusi Harus

Tegak

37. 21 Juli 2015 FoZ Serukan Bangun Kembali Masjid Tolikara

38. 21 Juli 2015 Kapolri: Polri Bertanggungjawab terhadap Penembakan

di Tolikara

39. 21 Juli 2015 Ini yang Dibutuhkan Pengungsi Pasca-Insiden Tolikara

40. 21 Juli 2015 Pemkot Surabaya Buka Posko Peduli Tolikara

41. 22 Juli 2015 Ini Pesan Mendagri untuk Bupati Tolikara

42. 22 Juli 2015 Mau Bantu Pembangunan Masjid Tolikara? Ini Caranya

43. 22 Juli 2015 Ketua-Sekretaris GIDI Setempat yang Buat Surat

Larangan'

44. 22 Juli 2015 Insiden Tolikara Jadi Bahan Intropeksi

45. 22 Juli 2015 Ini Agenda Tersembunyi di Balik Insiden Tolikara

Menurut BIN

46. 22 Juli 2015 Komite Umat untuk Tolikara Papua Temui Panglima TNI

dan Kapolri

47. 22 Juli 2015 Soal Insiden Tolikara, Panglima TNI: Jangan Mau

Kebhinekaan Dikoyak

48. 22 Juli 2015 Bangun Kembali Masjid Tolikara, Komat Kumpulkan Rp

1,3 Miliar

49. 22 Juli 2015 MUI Minta Penyebab Terbakarnya Masjid Tolikara tak

Ditutup-tutupi

50. 23 Juli 2015 Mendagri Belum Bisa Pastikan Perda Beribadah di

Tolikara

51. 23 Juli 2015 Jokowi Bantu Rp 1 Miliar untuk Bangun Kios yang

Dibakar di Tolikara

52. 23 Juli 2015 Pemprov Papua Klaim Sanggup Tangani Insiden Tolikara

53. 23 Juli 2015 DPR: Pembuat Surat Edaran GIDI Upaya Runtuhkan

Pancasila

54. 23 Juli 2015 JK: Papua Sudah Membaik

55. 23 Juli 2015 Bahas Tolikara, Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas Agama

56. 23 Juli 2015 Komat Tolikara: Kami Ingin Ada Tindakan Transparan

57. 23 Juli 2015 Provokator Penyerangan Muslim di Tolikara Ditangkap

58. 23 Juli 2015 Jika Langgar Konstitusi, Perda di Tolikara Harus

Dibatalkan


47

Tabel 3.2 Sampel Berita Media Online Suara Pembaruan

No. Waktu

Publikasi Judul

1. 20 Juli 2015 Jangan Sampai Kerusuhan Tolikara Meluas di Tanah

Air

2. 20 Juli 2015 DPD : Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin


3. 20 Juli 2015 Setara Institute: Tangkap Otak Pelaku Kasus Tolikara

4. 20 Juli 2015 Kasus Tolikara, Apakah Ini tentang Konflik Agama?

5. 21 Juli 2015 Gubernur Papua Minta Media Nasional Hentikan 'Blow

Up' Insiden Tolikara

6. 21 Juli 2015 Situasi Tolikara Langsung Kondusif, Hanya Di Luar

Yang Dampaknya Besar

7. 21 Juli 2015 Ini Tujuh Sikap Pemerintah Soal Tolikara

8. 21 Juli 2015 DPR Minta Pemerintah Tak Memberikan Pernyataan

Simpang-Siur Soal Tolikara

9. 21 Juli 2015 Polisi Dituntut Tuntaskan Insiden Tolikara

10. 21 Juli 2015 Tedjo: GIDI Bantah Terbitkan Surat Edaran

11. 21 Juli 2015 Kapolri: Insiden Tolikara Tak Ada Kaitan Dengan

OPM

12. 21 Juli 2015 Polisi Periksa 29 Orang Terkait Tolikara

13. 21 Juli 2015 DPD: Ada Yang Ingin Papua Selalu Bergolak

14. 21 Juli 2015 Dua Menteri Kunjungi Pengungsi Tolikara

15. 21 Juli 2015 Satu Korban Penembakan Tolikara Masih Dirawat

16. 21 Juli 2015 Bupati Tolikara Benarkan Perda Larang Aliran Gereja

Lain

17. 21 Juli 2015 PPP Sumbang Rp 1,3 M Untuk Tolikara

18. 21 Juli 2015 Kapolda Bengkulu Minta Masyarakat Tak Mudah

Terprovokasi

19. 21 Juli 2015 Penyelesaian Tolikara Harus Komprehensif

20. 21 Juli 2015 DPD RI Minta Semua Pihak Menahan Diri

21. 21 Juli 2015 Ada Apa Kapolda Ingatkan Gubernur Papua?

22. 22 Juli 2015 Terkait Kasus Tolikara, Kapolda Banten Imbau

Masyarakat Tidak Terprovokasi

23. 22 Juli 2015 Gubernur Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

Insiden Tolikara

24. 22 Juli 2015 Hari ini, Polri Akan Tetapkan Tersangka Insiden

Tolikara

25. 22 Juli 2015 Kapolri: Tidak Ada Pelanggaran Protab yang Dilakukan

Kepolisian Dalam Insiden Tolikara

26. 22 Juli 2015 Kepolisian Segera Tetapkan Tersangka Insiden

Tolikara


48

27. 22 Juli 2015 Amankan Suasana, Kapolri Minta Polda Koordinasi

dengan Pimpinan Agama

28. 22 Juli 2015 Menkominfo Imbau Netizen Tidak Perkeruh Informasi

Tolikara

29. 22 Juli 2015 Komnas HAM Turunkan Tim Investigasi ke Tolikara

30. 22 Juli 2015 DPR Juga Bentuk Tim Investigasi Tolikara

31. 22 Juli 2015 Mendagri Minta Perda Soal Agama Di Tolikara

Ditinjau Kembali

32. 22 Juli 2015 Menag: Yang Terjadi di Tolikara di Luar Kelaziman

33. 22 Juli 2015 Kapuspen TNI: Kasus Tolikara Tidak Terkait Konflik

Agama

34. 22 Juli 2015 Mendagri Minta Dibentuk Tim Kecil Cari Soal Perda

Tolikara

35. 22 Juli 2015 BIN Berperan Penting Lakukan Deteksi Dini

36. 22 Juli 2015 Cari Perda, Mendagri Janji Revisi

37. 22 Juli 2015 Isyaratkan Perda Tolikara Tak Sah, Mendagri Belum

Berani Berikan Sanksi

38. 22 Juli 2015 DPR Akan Panggil Kapolri Terkait Tolikara

39. 22 Juli 2015 Mendagri: Tinggal Pulihkan Perekonomian Tolikara

40. 22 Juli 2015 MUI Bentuk Tim Investigasi Selidiki Kejadian Tolikara

41. 22 Juli 2015 Alex: Kerukunan Antar Etnis Dan Umat Beragama

Prioritas Utama

42. 22 Juli 2015 Presiden Instruksikan Bantuan Satu Miliar Untuk

Tolikara

43. 22 Juli 2015 Mendagri: Kondisi Tolikara Sudah Lebih Kondusif

44. 22 Juli 2015 Mendagri Belum Berencana Beri Sanksi Bupati

Tolikara

45. 22 Juli 2015 Panglima TNI Terima Dewan Syuro Tolikara

46. 22 Juli 2015 Kemdagri Berencana Kembangkan E-Perda

47. 22 Juli 2015 Memupuk Toleransi

48. 22 Juli 2015 Korban Tolikara Terkena Pantulan Peluru Tajam

49. 22 Juli 2015 Bangun Ruki di Tolikara, Presiden Jokowi Bantu

Kodam Rp 1 Miliar

50. 22 Juli 2015 Jika Tak Tahu Masalah, Jangan Asal Ngomong Soal

Tolikara

51. 23 Juli 2015 Aktivitas Perekonomian Di Karubaga Normal

52. 23 Juli 2015 BIN Klaim Sudah Antisipasi Kerusuhan Tolikara

53. 23 Juli 2015 JK: Tak Ada Perda Pelarangan Pendirian Rumah

Ibadah

54. 23 Juli 2015 JK: Papua Sudah Membaik

55. 23 Juli 2015 Wapres Dorong Penyelesaian Hukum Tolikara, Bukan

Pembalasan

56. 23 Juli 2015 Mendagri Serahkan Sanksi GIDI Ke Pemda


49

57. 23 Juli 2015 Presiden Kumpulkan Puluhan Tokoh Agama

58. 23 Juli 2015 BIN Telusuri Keterlibatan Pihak Luar Dalam Insiden

Tolikara

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Selain itu, operasionalisasi variabel

juga merupakan suatu informasi yang amat membantu peneliti lain yang ingin

menggunakan variabel yang sama. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui

bagaimana cara pengukuran atas variabel itu dilakukan dan dapat menentukan

apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur

pengukuran yang baru (Effendi, 2003, hal. 241).

Variabel adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah. Agar variabel dapat

diukur, maka variabel harus dijelaskan ke dalam konsep operasionalisasi variabel

yaitu parameter dan indikator-indikatornya (Bungin, 2006, hal. 60). Dalam

penelitian objektivitas pemberitaan yang peneliti teliti, makan definisi

operasionalisasinya adalah sebagai berikut.

Objektivitas adalah sikap dalam menyampaikan berita yang isinya sesuai

dengan realita, berimbang, dan tidak ada campur tangan oleh pihak manapun.

Konsep objektivitas secara umum dibagi atas dua dimensi besar, yaitu faktualitas

(aspek kognitif) dan imparsialitas (aspek evaluatif).


50

Faktualitas terkait dengan kebenaran dan realita sebuah berita yang

dilaporkan atas suatu peristiwa atau pernyatan yang sumber dan kebenarannya

dapat dipercaya, sehingga dapat disajikan secara bebas dari subjektivitas atau

opini wartawan. Faktualitas memiliki dua sub dimensi, yaitu kebenaran dan

relevansi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta merupakan hal (keadaan,

peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.

Dalam praktik jurnalistik, seorang wartawan melaporkan fakta yang terjadi secara

apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi. Dalam penelitian ini, peneliti

mengelompokkan berita-berita terkait pembakaran masjid di Tolikara ke dalam

tiga jenis fakta sebagai berikut.

Tabel 3.3 Indikator Kategori Fakta

Kategori Fakta

Indikator

Fakta Sosiologis

Fakta sosiologis dapat disamakan dengan fakta peristiwa.

Fakta dibuat berdasarkan hasil pengamatan wartawan secara

langsung di lapangan. Fakta ini harus memiliki kelengkapan

unsur 5W + 1H (what, who, where, when, why, how). Unsur-

unsur tersebut membantu wartawan untuk menulis berita

secara akurat dan sesuai dengan kenyataan.

Fakta Psikologis

Berita dianggap mengandung fakta psikologis apabila

mencantumkan pernyataan atau komentar narasumber


51

terkait masalah yang hendak diberitakan oleh wartawan.

Kombinasi

Berita dapat pula mengandung kombinasi fakta, yakni

dengan menggabungkan fakta sosiologis dan fakta

psikologis secara seimbang.

Selanjutnya, kebenaran diukur berdasarkan variabel keakuratan.

Keakuratan informasi berupa fakta dan kuantitas, seperti angka, nama, tempat,

atribusi, jabatan, dan waktu perlu dikofirmasi kebenaran dan ketepatannya

sebelum disajikan. Dalam penelitian ini, peneliti membagi akurasi ke dalam dua

dimensi, yaitu pencantuman waktu terjadinya peristiwa dan atribusi.

Pencantuman waktu dalam pemberitaan bertujuan untuk mengetahui kapan

terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, pencantuman ini untuk melihat akurasi

fakta dan opini. Pencantuman waktu terjadinya peristiwa dibagi atas dua.

Tabel 3.4 Indikator Kategori Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa

Kategori Pencantuman Waktu

Terjadinya Peristiwa

Indikator

Ada

Jika berita mencantumkan waktu

terjadinya peristiwa. Waktu yang

dimaksud dapat berupa tanggal, kata-

kata atau pernyataan tentang waktu dan

keduanya sekaligus.


52

Tidak ada

Jika berita tidak mencantumkan waktu

terjadinya peristiwa, berupa tanggal,

kata-kata atau pernyataan tentang waktu

dan keduanya sekaligus.

Atribusi merupakan pencantuman sumber berita secara jelas. Identitas

sumber berita dapat berupa nama, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya yang

memungkinkan untuk dikonfirmasi atau check dan recheck. Atribusi dibagi

menjadi dua, yaitu.

Tabel 3.5 Indikator Kategori Atribusi

Kategori Atribusi

Indikator

Jelas

Jika berita mencantumkan identitas sumber berita

berupa nama, pekerjaan, atau hal lain yang

memungkinkan untuk dikonfirmasi.

Tidak jelas

Jika berita tidak mencantumkan identitas sumber

berita berupa nama, pekerjaan, atau hal lain yang

memungkinkan untuk dikonfirmasi.

Selanjutnya, sub dimensi kedua dari faktualisasi yaitu relevansi. Sebuah

berita disebut layak jika memenuhi persyaratan nilai berita (news value). Nilai

berita tersebut yakni proximity psikografis, proximity geografis, timeless,


53

significance, magnitude, dan prominence (Kriyantono, 2006, hal. 244). Relevansi

dibagi menjadi dua, yaitu.

Tabel 3.6 Indikator Kategori Relevansi

Kategori Relevansi

Indikator

Ada news value

Jika berita memiliki salah satu dari antara nilai berita

yang tercantum di atas.

Tidak ada news value

Jika berita tidak memiliki salah satu dari antara nilai

berita yang tercantum di atas.

Untuk mengukur objektivitas pemberitaan, imparsialitas juga merupakan

salah satu dimensi yang penting. Imparsialitas meninjau keberpihakan media pada

satu pihak atau tidak (cover both sides atau balance). Dimensi ini meninjau

keadilan media dalam melaporkan berita. Imparsialitas dibagi menjadi dua sub

dimensi, yaitu keseimbangan dan netralitas.

Keseimbangan meninjau ketidakberpihakan pemberitaan. Keseimbangan

ini dapat ditinjau dari hasil tulisan yang bebas dari pendapat serta interpretasi

wartawan (Nurudin, 2009, hal. 86). Kriteria keseimbangan dapat dianalisis

berdasarkan ada atau tidak adanya source bias, misalnya tidak seimbangnya

sumber berita, serta ada atau tidaknya slant (kecenderunga atau berita miring), dan

ketidakseimbangan (Kriyantono, 2006, hal. 244). Keseimbangan dibagi menjadi

dua kategori, yaitu cover both sides dan sides. Namun, peneliti hanya

menggunakan indikator cover both sides karena media yang peneliti analisis


54

merupakan media online sehingga tidak memungkinkan untuk mencari sides

(ukuran fisik kolom).

Cover both sides merupakan pemaparan dua atau lebih dari narasumber

secara bersamaan sehingga berita yang disajikan tidak berat sebelah. Untuk itu,

cover both sides dibagi menjadi dua, yaitu.

Tabel 3.7 Indikator Kategori Cover Both Sides

Kategori Cover Both Sides

Indikator

Ya

Jika masing-masing pihak yang terlibat dalam

pemberitaan diberikan porsi yang sama sebagai

narasumber berita, serta diberi kesempatan

untuk menuangkan pemikirannya secara

bersamaan.

Tidak

Jika masing-masing pihak yang terlibat dalam

pemberitaan tidak diberikan porsi yang sama

sebagai narasumber berita, serta diberi

kesempatan untuk menuangkan pemikirannya

secara bersamaan.

Sub dimensi berikutnya dari imparsialitas adalah netralitas. Netralitas

berkaitan dengan keberpihakan media pada satu pihak dalam menyajikan berita.

Netralitas juga lebih berkaitan dengan aspek presentasi sebuah berita (McQuail,


55

2012, hal. 233). Menurut Kriyantono (2006, hal. 244), kriteria netralitas dapat

dilihat dari ada atau tidak adanya sensationalism, strereotype, junxtaposition

(membandingan dua hal yang sebanding), dan linkages (membandingkan dua hal

yang tidak relevan). Secara umum, netralitas dibagi menjadi dua, yaitu non

evaluatif dan non sensasional.

Netralitas non evaluatif menyangkut ada atau tidak adanya pencampuran

fakta dan opini wartawan yang menulis berita. Kata-kata yang termasuk dalam

opini wartawan antara lain seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan,

terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi,

mengejutkan, sayangnya, dan sebagainya. Netralitas non evaluatif dibagi menjadi

dua kategori, yaitu.

Tabel 3.8 Indikator Kategori Pencampuran Fakta dan Opini

Kategori Pencampuran

Fakta dan Opini

Indikator

Ada pencampuran fakta dan opini

Jika terdapat salah satu atau lebih

dari satu kata-kata yang termasuk

dalam opini seperti yang tercantum

di atas.

Tidak ada pencampuran fakta dan opini

Jika tidak terdapat salah satu atau

lebih dari satu kata-kata yang

termasuk dalam opini seperti yang


56

tercantum di atas.

Netralitas non sensasional mengangkat aspek sensasionalisme suatu

pemberitaan. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat yang suka

menimbulkan sensasi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain. Hal

ini tidak dibenarkan dalam ranah jurnalistik yang menekankan pada objektivitas

pemberitaan (McQuail, 2012, hal. 233). Netralitas non sensasional memiliki dua

kategori, yaitu kesesuaian isi dengan judul dan dramatisasi.

Kesesuaian judul denga nisi berita menyangkut aspek relevansi, yaitu

apakah kalimat judul utama merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi

berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita (Kriyantono, 2006, hal.

248). Kesesuaian judul dibagi menjadi dua kategori, yaitu.

Tabel 3.9 Indikator Kategori Kesesuaian Judul dan Isi

Kategori Kesesuaian

Judul Dengan Isi

Indikator

Ada

Jika judul utama menjadi bagian dari kalimat yang

ada pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada

di dalam berita.

Tidak ada

Jika judul utama bukan bagian dari kalimat yang

ada pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada

di dalam berita.


57

Terakhir, dramatisasi menyangkut penyajian berita yang cenderung

melebih-lebihkan fakta dengan menggunakan bahasa hiperbola. Tujuannya yaitu

untuk menimbulkan efek dramatis suatu peristiwa yang disajikan dalam berita.

Efek dramatis dapat membantu pembaca mendalami secara langsung peristiwa

yang disajikan. Namun, praktik ini dapat membuat pemberitaan menjadi tidak

objektif. Dramatisasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu.

3.10 Indikator Kategori Dramatisasi

Kategori Dramatisasi

Indikator

Ada

Jika berita disajikan dengan melebih-lebihkan fakta

dan menggunakan bahasa hiperbola pada judul

maupun isi berita.

Tidak ada

Jika berita tidak disajikan dengan melebih-lebihkan

fakta dan menggunakan bahasa hiperbola pada

judul maupun isi berita.

Setelah memaparkan definisi operasionalisasi dari konsep objektivitas,

peneliti mengelompokkan unit analisis yang diteliti ke dalam kategori sebagai

berikut.


58

Tabel 3.11 Unit Analisis Penelitian

Variabel Operasionalisasi

Variabel Item Skala

Kebenaran

Fakta Sosiologis 1. Ada

Nominal 2. Tidak ada

Fakta Psikologis 1. Ada

Nominal 1. Ada

Fakta Kombinasi 1. Ada


Akurasi

Pencantuman Waktu 1. Ada


Atribusi 1. Jelas

Nominal 2. Tidak jelas

Relevansi News Value 1. Ada


Balance Cover Both Sides 1. Ya

Nominal 2. Tidak

Netralitas

Pencampuran Fakta

dan Opini

1. Ada Nominal

2. Tidak ada

Kesesuaian Judul

dengan Isi Berita

1. Ada Nominal

2. Tidak ada

Dramatisasi 1. Ada


3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti

untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2006, h. 96). Kegiatan pengumpulan data

harus dirancang dengan baik agar sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara

mengumpulkan data primer dan data sekunder.


59

3.5.1. Data Primer

Peneliti mengumpulkan data secara langsung, dalam hal ini berita-

berita yang terkait isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Peneliti

mengambil sampel berita terkait isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua

pada Harian Republika dan Suara Pembaruan dengan periode yang telah

ditetapkan yakni 17 Juli 2015 hingga 17 Agustus 2015. Sampel inilah yang

menjadi data primer bagi penelitian ini.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka (library research)

dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, artikel, serta situs internet

yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Uji Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis, uji reabilitas sangat penting dilakukan untuk

mendapatkan kategorisasi yang relialibel dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Menurut Kaplan dan Goldsen dalam Kassarjian (1997, hal. 13), uji reabilitas

penting dilakukan dalam analisis isi guna menjamin data yang diperoleh

independen dari peristiwa, instrumen, atau orang yang mengukurnya. Alat ukur

yang reliabel akan menghasilkan temuan yang sama sekalipun analisis dilakukan

oleh orang yang berbeda.


60

Kategorisasi yang dibuat peneliti belum memiliki standar yang teruji, oleh

karena itu dilakukan uji reabilitas. Salah satu uji reliabilitas yang dilakukan

berdasarkan pada rumus Ole R. Holsti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan

periset dengan cara mengkoding sampel ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini selain

dilakukan oleh peneliti, juga dilakukan oleh orang lain. Uji ini dikenal dengan uji

antar coder.

Pengujian ini dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan hasil dari

alat ukut dan coder yang berbeda. Peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga

orang coder yang berkompeten, yakni Randy Hernando selaku anggota dari

WatchDoc, Arum Kusuma Dewi selaku mahasiswa lulusan Ilmu Komunikasi

Universitas Multimedia Nusantara, dan peneliti sendiri sebagai coder utama.

Data-data dari koder akan dibandingkan satu sama lain untuk menetapkan

kesesuaian atau ketidaksesuaian antar coder. Data-data ini akan dianalisis dengan

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Holsti dalam Eriyanto (2011, hal.

290) sebagai berikut:

CR = 3M

N1 + N2 + N3

Keterangan:

CR : Coeficient Reliability (Koefisien Reliabilitas)

M : Jumlah Pernyataan yang sama (disetujui tiga koder)

N : Jumlah coding yang dibuat coder satu, dua, dan tiga


61

Menurut Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah

0,70atau 70%. Dengan demikian, apabila hasil hitung uji reliabilitas ketiga coder

mencapai angka 0,70, hal ini mengindikasikan bahwa alat ukur dalam analisis

tersebut dapat diandalkan. Jika sebaliknya, hasil hitung menunjukkan angka di

bawah 0,70, maka kategorisasi operasional belum dapat diandalkan sehingga perlu

dirumuskan lebih spesifik lagi.

3.6.1 Perhitungan Reliabilitas Penelitian

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, hasil uji reliabilitas

kategori-kategori terkait objektivitas akan diperoleh dengan menghitung

jumlah kesepakatan jawaban dari dua orang coder yang dipilih oleh

peneliti. Sebuah kategorisasi akan dinilai reliabel apabila nilainya

menunjukkan kesamaan kedua coder di atas 70%.

Pada proses pengodingan, peneliti berperan sebagai coder pertama

yang melakukan pengodingan terhadap seluruh sampel berita yang hendak

dianalisis. Kemudian, seluruh sampel berita tersebut diberikan kepada

coder kedua dan ketiga untuk dikoding kembali. Coder kedua adalah

Randy Hernando selaku anggota dari WatchDoc, dan coder ketiga ialah

Arum Kusuma Dewi selaku mahasiswa lulusan Ilmu Komunikasi

Universitas Multimedia Nusantara.

Sebelum kedua coder melakukan koding, peneliti terlebih dahulu

memberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian lembar koding


62

(coding sheet). Peneliti juga memberikan lembar penjelasan mengenai

definisi-definisi dari setiap kategori yang digunakan sebagai unit analisis.

Tujuannya yaitu untuk memperoleh persepsi yang sejalan sehingga

peneliti dapat memperoleh hasil yang maksimal. Setelah itu, peneliti

memberikan sampel berita kepada kedua coder untuk dikoding.

Hasil dari pengodingan kedua coder tersebut ditambah dengan

hasil koding dari peneliti akan diuji reliabilitasnya menggunakan rumus

Holsti. Hasilnya yaitu berupa reliabilitas setiap kategori.

3.6.1.1 Perhitungan Reliabilitas Kategori Fakta

Berdasarkan kategori fakta, hasil koding dari media online

Republika dan Suara Pembaruan menunjukkan bahwa ketiga koder

memiliki kesepakatan 37 berita dari 49 sampel berita yang peneliti

berikan. Hasil uji reliabilitas untuk kategori fakta adalah sebagai

berikut.

Tabel 3.12 Reliabilitas Kategori Fakta Republika

Koder 1 Koder 2 Koder 3

Berita 1 3 2 3

Berita 2 2 2 2

Berita 3 3 3 3

Berita 4 3 2 3

Berita 5 2 2 2

Berita 6 3 2 3

Berita 7 2 2 2


63

Berita 8 2 2 2

Berita 9 3 3 3

Berita 10 2 2 2

Berita 11 2 2 2

Berita 12 2 2 2

Berita 13 3 3 3

Berita 14 2 2 2

Berita 15 2 2 2

Berita 16 2 2 2

Berita 17 2 2 2

Berita 18 2 2 2

Berita 19 2 2 2

Berita 20 2 2 2

Berita 21 3 3 2

Berita 22 3 3 3

Berita 23 2 2 2

Berita 24 3 2 3

Berita 25 2 2 2

Berita 26 2 2 2

Berita 27 2 2 2

Berita 28 2 3 2

Berita 29 3 3 3

Berita 30 3 3 3

Berita 31 3 3 3

Berita 32 2 2 2

Berita 33 3 2 3

Berita 34 3 3 3

Berita 35 3 3 3

Berita 36 3 2 3

Berita 37 3 3 3

Berita 38 3 2 3

Berita 39 2 2 2

Berita 40 2 2 2

Berita 41 3 3 3

Berita 42 2 3 2

Berita 43 2 2 2


64

Keterangan Kode:

1 : Mencantumkan Fakta Sosiologis Saja

2 : Mencantumkan Fakta Psikologis Saja

3 : Mencantumkan Kombinasi Fakta Sosiologis dan

Psikologis

Keterangan Berita Republika:

Berita 1: Masjid di Papua Dibakar, MUI Minta Pemerintah Turun

Tangan

Berita 2: GP Ansor Kecam Pertikaian Antarkelompok di Tolikara

Berita 3: Polisi Gandeng Tokoh Agama dan Adat Selesaikan

Masalah Pembakaran Masjid

Berita 4: Ketua PGI: Larangan Shalat Ied tak Cerminkan Nilai

Kristiani

Berita 5: Pembakaran Masjid di Papua, AAUI Minta Kaum Muslim

Tetap Tenang

Berita 6: BIN Kecolongan Insiden Pembakaran Masjid di Papua

Berita 7: Usut Pembakaran Masjid, PPP Minta Aparat Gunakan

Cara Persuasif


65

Berita 8: Menag Mohon Umat Islam tak Terprovokasi Kasus

Pembakaran Masjid

Berita 9: Projo: Hentikan Derita Muslim di Tolikara

Berita 10: Muslim Papua Enggan Bersikap Reaktif Soal Tolikara

Berita 11: MUI Minta PGI Tegur dan Beri Sanksi GIDI

Berita 12: Komnas HAM: Masyarakat Tolikara tak Benci Islam

Berita 13: Pembakaran Masjid, Wasekjen MUI Gugat Komentar

Wapres JK

Berita 14: Pemuda Lintas Agama Yakin Insiden Tolikara Hanya

Salah Paham

Berita 15: Pembakaran Masjid di Papua, Pemerintah Lalai

Menjalankan Konstitusi

Berita 16: Insiden Tolikara, Kapolri Harus Evaluasi Kinerja

Kapolda Papua

Berita 17: Romi: Tindak Tegas Pelaku Penyerangan Tolikara

Berita 18: Kasus Tolikara, Fungsi Intelijen di Papua Harus

Diperkokoh

Berita 19: 'Tidak Ada Ruang untuk Mentolerir Pembakaran Rumah

Ibadah'


66

Berita 20: Peristiwa Tolikara Lukai Umat Beragama

Berita 21: MUI Lebak Minta Pelaku Kekerasan Jemaat GIDI

kepada Umat Islam Ditindak

Berita 22: DPD: Tangkap Pihak tak Bertanggung Jawab yang Ingin


Berita 23: 'Pemerintah Jangan Beri Pernyataan yang Simpang Siur


Berita 24: Kapolri Pastikan Situasi di Tolikara Telah Kondusif

Berita 25: Ini yang Berpotensi Munculkan Gesekan Sosial di

Tolikara

Berita 26: Kesultanan Banten Khawatir Umat Islam Selesaikan

Sendiri Insiden Tolikara

Berita 27: 'Otak di Balik Insiden Tolikara Harus Diadili'

Berita 28: FoZ Serukan Bangun Kembali Masjid Tolikara

Berita 29: Kapolri: Polri Bertanggungjawab terhadap Penembakan

di Tolikara

Berita 30: Pemkot Surabaya Buka Posko Peduli Tolikara

Berita 31: Ini Pesan Mendagri untuk Bupati Tolikara

Berita 32: Mau Bantu Pembangunan Masjid Tolikara? Ini Caranya


67

Berita 33: 'Ketua-Sekretaris GIDI Setempat yang Buat Surat

Larangan'

Berita 34: Insiden Tolikara Jadi Bahan Intropeksi

Berita 35: Ini Agenda Tersembunyi di Balik Insiden Tolikara

Menurut BIN

Berita 36: Bangun Kembali Masjid Tolikara, Komat Kumpulkan

Rp 1,3 Miliar

Berita 37: Mendagri Belum Bisa Pastikan Perda Beribadah di

Tolikara

Berita 38: Jokowi Bantu Rp 1 Miliar untuk Bangun Kios yang

Dibakar di Tolikara

Berita 39: DPR: Pembuat Surat Edaran GIDI Upaya Runtuhkan

Pancasila

Berita 40: JK: Papua Sudah Membaik

Berita 41: Bahas Tolikara, Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas

Agama

Berita 42: Komat Tolikara: Kami Ingin Ada Tindakan Transparan

Berita 43: Provokator Penyerangan Muslim di Tolikara Ditangkap


68

Tabel 3.13 Reliabilitas Kategori Fakta Suara Pembaruan


Berita 1 3 3 3

Berita 2 3 3 3

Berita 3 3 3 2

Berita 4 3 3 3

Berita 5 3 3 2

Berita 6 3 3 3

Keterangan Berita Suara Pembaruan:

Berita 1: Jangan Sampai Kerusuhan Tolikara Meluas di Tanah Air

Berita 2: Situasi Tolikara Langsung Kondusif, Hanya Di Luar Yang

Dampaknya Besar

Berita 3: Menkominfo Imbau Netizen Tidak Perkeruh Informasi

Tolikara

Berita 4: Mendagri Minta Perda Soal Agama Di Tolikara Ditinjau

Kembali

Berita 5: Wapres Dorong Penyelesaian Hukum Tolikara, Bukan

Pembalasan

Berita 6: BIN Telusuri Keterlibatan Pihak Luar Dalam Insiden

Tolikara


69

Maka, hasil uji reliabilitas berdasarkan rumus Holsti adalah

sebagai berikut.

CR = 3 x 37 x 100% = 75,5%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas dilihat dari kategori fakta mencapai

angka 75,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kategori fakta dapat

digunakan untuk menganalisis.


Pencantuman Waktu

Berdasarkan kategori pencantuman waktu, hasil koding dari

media online Republika dan Suara Pembaruan menunjukkan

bahwa ketiga koder memiliki kesepakatan pada keseluruhan

sampel berita yang peneliti berikan. Hasil uji reliabilitas untuk

kategori pencantuman waktu adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Reliabilitas Kategori Pencatuman Waktu

Republika


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1


70

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Berita 7 1 1 1

Berita 8 1 1 1

Berita 9 1 1 1

Berita 10 1 1 1

Berita 11 1 1 1

Berita 12 1 1 1

Berita 13 1 1 1

Berita 14 1 1 1

Berita 15 1 1 1

Berita 16 1 1 1

Berita 17 1 1 1

Berita 18 1 1 1

Berita 19 1 1 1

Berita 20 1 1 1

Berita 21 1 1 1

Berita 22 1 1 1

Berita 23 1 1 1

Berita 24 1 1 1

Berita 25 1 1 1

Berita 26 1 1 1

Berita 27 1 1 1

Berita 28 1 1 1

Berita 29 1 1 1

Berita 30 1 1 1

Berita 31 1 1 1

Berita 32 1 1 1

Berita 33 1 1 1

Berita 34 1 1 1

Berita 35 1 1 1

Berita 36 1 1 1

Berita 37 1 1 1

Berita 38 1 1 1

Berita 39 1 1 1

Berita 40 1 1 1

Berita 41 1 1 1

Berita 42 1 1 1

Berita 43 1 1 1


71

Tabel 3.15 Reliabilitas Kategori Pencatuman Waktu

Suara Pembaruan


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Keterangan Kode:

1 : Ada Pencantuman Waktu Terjadinya Persitiwa

2 : Tidak Ada Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa

Maka, hasil uji reliabilitas menggunakan rumus Holsti

adalah sebagai berikut.

CR = 3 x 49 x 100% = 100%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori pencantuman waktu

mencapai angka maksimal yakni 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa kategori pencantuman waktu reliabel untuk digunakan

dalam menganalisis.


72

3.6.1.3 Penghitungan Reliabilitas Kategori Atribusi

Berdasarkan kategori atribusi, hasil koding dari media

online Republika dan Suara Pembaruan menunjukkan bahwa

ketiga koder memiliki kesepakatan 47 berita dari 49 sampel berita

yang peneliti berikan. Hasil uji reliabilitas untuk kategori atribusi


Tabel 3.16 Reliabilitas Kategori Atribusi Republika


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Berita 7 1 1 1

Berita 8 1 1 1

Berita 9 1 1 1

Berita 10 1 1 1

Berita 11 1 1 1

Berita 12 1 1 1

Berita 13 1 1 1

Berita 14 1 1 1

Berita 15 1 1 1

Berita 16 1 1 1

Berita 17 1 1 1

Berita 18 1 1 1

Berita 19 1 1 1

Berita 20 1 1 1

Berita 21 1 1 1

Berita 22 1 1 1

Berita 23 1 1 1

Berita 24 1 1 1


73

Berita 25 1 1 2

Berita 26 1 1 2

Berita 27 1 1 1

Berita 28 1 1 1

Berita 29 1 1 1

Berita 30 1 1 1

Berita 31 1 1 1

Berita 32 1 1 1

Berita 33 1 1 1

Berita 34 1 1 1

Berita 35 1 1 1

Berita 36 1 1 1

Berita 37 1 1 1

Berita 38 1 1 1

Berita 39 1 1 1

Berita 40 1 1 1

Berita 41 1 1 1

Berita 42 1 1 1

Berita 43 1 1 1

Tabel 3.17 Reliabilitas Kategori Atribusi Suara Pembaruan


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Keterangan Kode:

1 : Pencantuman Sumber Berita Jelas

2 : Pencantuman Sumber Berita Tidak Jelas


74



CR = 3 x 41 x 100% = 83,7%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori atribusi mencapai

angka 83,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kategori atribusi reliabel

untuk digunakan dalam menganalisis.

3.6.1.4 Penghitungan Reliabilitas Kategori Relevansi

Berita (News Value)

Berdasarkan kategori relevansi berita (news value), hasil

koding dari media online Republika dan Suara Pembaruan

menunjukkan bahwa ketiga koder memiliki kesepakatan 47 berita

dari 49 sampel berita yang peneliti berikan. Hasil uji reliabilitas

untuk kategori atribusi adalah sebagai berikut.


Republika


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1


75

Berita 7 1 1 1

Berita 8 1 1 1

Berita 9 1 1 2

Berita 10 1 1 2

Berita 11 1 1 1

Berita 12 1 1 1

Berita 13 1 1 2

Berita 14 1 1 1

Berita 15 1 1 1

Berita 16 1 1 1

Berita 17 1 1 1

Berita 18 1 1 1

Berita 19 1 1 1

Berita 20 1 1 1

Berita 21 1 1 1

Berita 22 1 1 1

Berita 23 1 1 1

Berita 24 1 1 1

Berita 25 1 1 1

Berita 26 1 1 2

Berita 27 1 1 1

Berita 28 1 1 1

Berita 29 1 1 1

Berita 30 1 1 1

Berita 31 1 1 1

Berita 32 1 1 1

Berita 33 1 1 1

Berita 34 1 1 1

Berita 35 1 1 1

Berita 36 1 1 1

Berita 37 1 1 1

Berita 38 1 1 1

Berita 39 1 1 1

Berita 40 1 1 1

Berita 41 1 1 1

Berita 42 1 1 1

Berita 43 1 1 1


76


Suara Pembaruan


Berita 1 1 1 2

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Keterangan Kode:

1 : Mengandung Relevansi Berita (News Value)

2 : Tidak Mengandung Relevansi Berita (News Value)



CR = 3 x 44 x 100% = 89,8%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori relevansi berita (news

value) mencapai angka 89,8%. Hal ini menunjukkan bahwa

kategori relevansi berita (news value) reliabel untuk digunakan

dalam menganalisis.


77

3.6.1.5 Penghitungan Reliabilitas Kategori Cover Both

Sides

Berdasarkan kategori cover both sides, hasil koding dari

media online Republika dan Suara Pembaruan menunjukkan

bahwa ketiga koder memiliki kesepakatan 46 berita dari 49 sampel

berita yang peneliti berikan. Hasil uji reliabilitas untuk kategori

cover both sides adalah sebagai berikut.

Tabel 3.20 Reliabilitas Kategori Cover Both Sides Republika


Berita 1 1 1 1

Berita 2 2 2 2

Berita 3 2 2 2

Berita 4 2 2 2

Berita 5 2 2 2

Berita 6 2 2 2

Berita 7 2 2 2

Berita 8 2 2 2

Berita 9 2 2 2

Berita 10 2 2 2

Berita 11 2 2 2

Berita 12 2 2 2

Berita 13 1 1 1

Berita 14 2 2 2

Berita 15 2 2 2

Berita 16 2 2 2

Berita 17 2 2 2

Berita 18 2 2 2

Berita 19 2 2 2

Berita 20 2 2 2

Berita 21 2 2 2

Berita 22 2 2 2


78

Berita 23 1 1 1

Berita 24 2 2 2

Berita 25 2 2 2

Berita 26 2 2 2

Berita 27 2 2 2

Berita 28 2 2 2

Berita 29 2 2 2

Berita 30 2 2 2

Berita 31 2 2 2

Berita 32 2 2 2

Berita 33 2 2 2

Berita 34 2 2 2

Berita 35 2 2 2

Berita 36 2 2 2

Berita 37 1 1 1

Berita 38 2 2 2

Berita 39 2 2 2

Berita 40 1 1 1

Berita 41 2 2 2

Berita 42 2 2 2

Berita 43 2 2 2

Tabel 3.21 Reliabilitas Kategori Cover Both Sides

Suara Pembaruan


Berita 1 2 2 2

Berita 2 2 2 1

Berita 3 2 2 2

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 2

Berita 6 1 2 1


79

Keterangan Kode:

1 : Mengandung Cover Both Sides

2 : Tidak Mengandung Cover Both Sides



CR = 3 x 46 x 100% = 93,9%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori cover both sides

mencapai angka 89,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kategori

cover both sides reliabel untuk digunakan dalam menganalisis.

3.6.1.6 Penghitungan Reliabilitas Kategori

Pencampuran Fakta dan Opini

Berdasarkan kategori pencampuran fakta dan opini, hasil

koding dari media online Republika dan Suara Pembaruan

menunjukkan bahwa ketiga koder memiliki kesepakatan 46 berita

dari 49 sampel berita yang peneliti berikan. Hasil uji reliabilitas

untuk kategori pencampuran fakta dan opini adalah sebagai

berikut.


80


Republika


Berita 1 2 2 2

Berita 2 2 1 2

Berita 3 2 2 2

Berita 4 2 2 2

Berita 5 2 2 1

Berita 6 1 1 1

Berita 7 1 1 1

Berita 8 1 1 1

Berita 9 1 1 1

Berita 10 2 2 2

Berita 11 2 1 2

Berita 12 1 1 1

Berita 13 1 1 1

Berita 14 2 2 2

Berita 15 1 1 1

Berita 16 2 2 2

Berita 17 2 2 2

Berita 18 1 1 1

Berita 19 2 2 2

Berita 20 2 2 2

Berita 21 2 2 2

Berita 22 1 1 1

Berita 23 2 2 2

Berita 24 2 2 2

Berita 25 2 2 2

Berita 26 2 2 2

Berita 27 2 2 2

Berita 28 2 2 2

Berita 29 2 2 2

Berita 30 2 2 2

Berita 31 2 2 2

Berita 32 2 2 2

Berita 33 2 2 2

Berita 34 2 2 2

Berita 35 2 2 2

Berita 36 2 2 2


81

Berita 37 2 2 2

Berita 38 2 2 2

Berita 39 2 2 1

Berita 40 2 2 2

Berita 41 2 2 2

Berita 42 2 2 2

Berita 43 2 2 2


Suara Pembaruan


Berita 1 2 2 2

Berita 2 2 2 1

Berita 3 2 2 2

Berita 4 2 2 2

Berita 5 2 2 2

Berita 6 2 2 2

Keterangan Kode:

1 : Ada Pencampuran Fakta dan Opini

2 : Tidak Ada Pencampuran Fakta dan Opini



CR = 3 x 44 x 100% = 89,8%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori pencampuran fakta

dan opini mencapai angka 89,8%. Hal ini menunjukkan bahwa


82

kategori pencampuran fakta dan opini reliabel untuk digunakan

dalam menganalisis.

3.6.1.7 Penghitungan Reliabilitas Kategori Kesesuaian

Judul dan Isi

Berdasarkan kategori kesesuaian judul dan isi, hasil koding

dari media online Republika dan Suara Pembaruan menunjukkan

bahwa ketiga koder memiliki kesepakatan pada keseluruhan

sampel berita yang peneliti berikan. Hasil uji reliabilitas untuk

kategori kesesuaian judul dan isi adalah sebagai berikut.


Republika


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Berita 7 1 1 1

Berita 8 1 1 1

Berita 9 1 1 1

Berita 10 1 1 1

Berita 11 1 1 1

Berita 12 1 1 1

Berita 13 1 1 1

Berita 14 1 1 1


83

Berita 15 1 1 1

Berita 16 1 1 1

Berita 17 1 1 1

Berita 18 1 1 1

Berita 19 1 1 1

Berita 20 1 1 1

Berita 21 1 1 1

Berita 22 1 1 1

Berita 23 1 1 1

Berita 24 1 1 1

Berita 25 1 1 1

Berita 26 1 1 2

Berita 27 1 1 1

Berita 28 1 1 1

Berita 29 1 1 1

Berita 30 1 1 1

Berita 31 1 1 1

Berita 32 1 1 1

Berita 33 1 1 1

Berita 34 1 1 1

Berita 35 1 1 1

Berita 36 1 1 1

Berita 37 1 1 1

Berita 38 1 1 1

Berita 39 1 1 1

Berita 40 1 1 1

Berita 41 1 1 1

Berita 42 1 1 1

Berita 43 1 1 1


84


Suara Pembaruan


Berita 1 1 1 1

Berita 2 1 1 1

Berita 3 1 1 1

Berita 4 1 1 1

Berita 5 1 1 1

Berita 6 1 1 1

Keterangan Kode:

1 : Judul dan Isi Berita Sesuai

2 : Judul dan Isi Berita Tidak Sesuai



CR = 3 x 49 x 100% = 100%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori kesesuaian judul dan

isi mencapai angka maksimal yaitu 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa kategori kesesuaian judul dan isi reliabel untuk digunakan

dalam menganalisis.


85

3.6.1.8 Penghitungan Reliabilitas Kategori

Dramatisasi

Berdasarkan kategori dramatisasi, hasil koding dari media

online Republika dan Suara Pembaruan menunjukkan bahwa

ketiga koder memiliki 43 berita dari 49 sampel berita yang peneliti

berikan. Hasil uji reliabilitas untuk kategori kesesuaian judul dan

isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26 Reliabilitas Kategori Dramatisasi Republika


Berita 1 2 2 2

Berita 2 2 2 2

Berita 3 2 2 1

Berita 4 2 2 2

Berita 5 2 2 1

Berita 6 2 2 1

Berita 7 2 2 2

Berita 8 2 2 2

Berita 9 2 2 2

Berita 10 2 2 2

Berita 11 2 2 2

Berita 12 2 2 1

Berita 13 1 2 1

Berita 14 2 2 2

Berita 15 2 2 2

Berita 16 2 2 2

Berita 17 2 2 2

Berita 18 2 2 2

Berita 19 2 2 2

Berita 20 1 2 1


86

Berita 21 2 2 2

Berita 22 2 2 2

Berita 23 2 2 2

Berita 24 2 2 2

Berita 25 2 2 2

Berita 26 2 2 2

Berita 27 2 2 2

Berita 28 2 2 2

Berita 29 2 2 2

Berita 30 2 2 2

Berita 31 2 2 2

Berita 32 2 2 2

Berita 33 2 2 2

Berita 34 2 2 2

Berita 35 2 2 2

Berita 36 2 2 2

Berita 37 2 2 2

Berita 38 2 2 2

Berita 39 2 2 2

Berita 40 2 2 2

Berita 41 2 2 2

Berita 42 2 2 2

Berita 43 2 2 2

Tabel 3.27 Reliabilitas Kategori Dramatisasi Suara Pembaruan


Berita 1 2 2 2

Berita 2 2 2 2

Berita 3 2 2 2

Berita 4 2 2 2

Berita 5 2 2 2

Berita 6 2 2 2


87

Keterangan Kode:

1 : Mengandung Dramatisasi

2 : Tidak Mengandung Dramatisasi



CR = 3 x 43 x 100% = 87,8%

49 + 49 + 49

Hasil uji reliabilitas menurut kategori dramatisasi mencapai

angka 87,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kategori dramatisasi

reliabel untuk digunakan dalam menganalisis.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menginterpretasikan data yang

terkumpul secara sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan kriteria

objektivitas menurut Westerstahl. Secara umum, Westerstahl membagi konsep

kriteria objektivitas menjadi dua, yaitu faktualitas dan imparsialitas. Selanjutnya,

faktualitas dibagi menjadi dua sub dimensi, yaitu keseimbangan dan netralitas.


88

Imparsialitas juga dibagi menjadi dua sub dimensi, yaitu keseimbangan dan

netralitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan

dibantu perhitungan secara uji statistik. Fungsi uji statistik ini adalah sebagai

penyederhana data hasil penelitian yang jumlahnya sangat banyak dan

disederhanakan sehingga mudah dimengerti serta dibaca.


89

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Media Online Republika

Republika adalah sebuah koran nasional yang lahir dari kalangan

komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Republika berdiri sejak 1992 dan

pertama kali menerbitkan surat kabar pada 1993 oleh Yayasan Abdi Bangsa dan

didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kini harian

Republika diterbitkan oleh PT. Republika Media Mandiri dan menjadi harian

umum.

Pada tahun 1995, Republika menjadi surat kabar harian pertama di

Indonesia yang hadir dalam versi online dengan alamat republica.co.id. Sejak

berdiri, motto “bukan sekedar menjual berita” dipakai oleh Republika. Ideologi

Republika adalah ideologi pemiliknya, PT Abdi Bangsa, yaitu Kebangsaan,

Kerakyatan dan Keislaman. Republika banyak berupaya menyajikan Islam

sebagai agama yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras

dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralism dan kecanggihan

dunia informasi (Hamad, 2004, hal. 120).

Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya

kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada

akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. PT

Abdi Bangsa kemudian menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di


90

bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi

Bangsa. Selama di bawah naungan grup Mahaka Media, konten Republika lebih

disegmentasikan untuk kaum muslim moderat (Keller, 2009, hal. 1986).

Meski berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi

maupun misi. Namun ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya.

Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Republika juga

memuat konsep bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan dengan

baik. Umumnya, mereka mengatakan bahwa Republika adalah harian umar Islam

sehingga mereka bertindak berdiri di tengah-tengah umat Islam. Akan tetapi,

mereka juga mengasosiasikan diri mereka sebagai Islam mainstream yang

sepaham dengan demokrasi dan menolak model Islam yang terlalu radikal.

Republika Online memanfaatkan berbagai fitur baru dari pencampuran

komunikasi dunia digital, diantaranya audio, video, dan peningkatan control

pengguna, sehingga kelebihan dari Republika Online ini adalah beritanya yang

selalu diperbaharui secara berkelanjutan dan memiliki interaktivitas, hypertext,

dan multimedia.

Gambar 4.1 Website Media Online Republika

Sumber: www.suarapembaruan.co.id


91

4.1.1 Visi dan Misi Republika

Visi yang diusung dari surat kabar Harian Republika yaitu:

1. Menjadikan Republika sebagai media umat yang terpercaya.

2. Mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran,

damai, cerdas, dan professional.

3. Mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan

Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan

Rahmatan Lil Alamin.

Misi Republika dalam mencapai visinya yaitu:

1. Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang

efisien dan efektif, serta mampu dipertanggunjawabkan secara

profesional.

2. Meningkatkan budaya kerja yang sehat dan transparan.

3. Meningkatkan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen

yang kondusif dan profesional.

4. Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan

biaya operasional.


92

5. Memprioritaskan pengembangan pemasaran Republika di

Jabodetabek, tanpa harus mematikan media massa lainnya di

daerah yang sudah ada.

6. Merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi Islam di

Indonesia.

7. Bekerja sama dengan mitra usaha di dalam pengembangan

pasar Republika di luar pulau Jawa.

8. Mengamati peluang pengembangan “Koran Komunitas”.

9. Menjadikan PT Republika Media Mandiri sebagai sister

company yang sehat.

4.2 Gambaran Umum Media Online Suara Pembaruan

Suara Pembaruan adalah koran yang diciptakan sebagai pengganti harian

Sinar Harapan yang di bredel tahun 1986. Harian Sinar Harapan dibatalkan

SIUPP-nya tanggal 8 Oktober 1986 dan kemudian terbit kembali dengan nama

Suara Pembaruan pada tanggal 4 Februari 1987.

Ketika reformasi bergulir, Sinar Harapan terbit kembali dengan format

yang hampir sama dengan Suara Pembaruan. Pada 2 Juli 2001 Sinar Harapan baru

terbit dengan logo dan jenis huruf yang pernah dipakai Suara Pembaruan selama

empat belas tahun. Setelah era reformasi, beberapa pihak di internal Suara


93

Pembaruan keluar dan menerbitkan kembali Sinar Harapan, sehingga saat ini

kedua koran ini yang pada dasarnya dari akar yang sama bersaing di pasar koran

sore. Namun, Suara Pembaruan menggabungkan terbitan edisi Minggu bersamaan

dengan edisi Sabtu sore. Edisi Minggu Suara Pembaruan bercorak lebih santai dan

dikemas lebih ringan untuk menemani akhir pekan pembacanya.

Sejak tahun 2006, Suara Pembaruan memiliki kemitraan strategis dengan

Globe Media Group, sebuah grup penerbit yang mengelola beberapa media cetak

diantaranya koran bisnis Investor Daily, Majalah Investor, majalah Globe Asia,

dan koran berbahasa Inggris The Jakarta Globe. Layaknya media cetak pada

umumnya, Suara Pembaruan juga hadir melengkapi kebutuhan pembaca dalam

versi online yang dapat diakses di www.suarapembaruan.com.

Dengan motto “Memihak Kebenaran”, Suara Pembaruan bertekad untuk

bersikap netral bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Suara Pembaruan pada

dasarnya ingin tampil dengan tetap memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan,

bukan hanya karena sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, tetapi

juga karena nilai-nilai ini tercantum dalam Alkitab. Di dalam Alkitab disebutkan

mengenai kasih, dan Suara Pembaruan menggunakan “kasih” sebagai landasan

untuk memperjuangkan ketidakadilan bukan dengan kemarahan, mengubah

manusia dan lingkungannya menjadi lebih baik, melakukan kritik untuk

mengubah sistem politik bersih, peduli, dan kompeten (Hamad, 2004, h. 129).


http://www.suarapembaruan.com/

94

jh

Gambar 4.2 Website Media Online Suara Pembaruan

Sumber: sp.beritasatu.com

4.2.1 Visi dan Misi Suara Pembaruan

Visi dari Suara Pembaruan ialah menjadi koran sore terbaik,

terbesar dan terpercaya.

Misi dari Suara Pembaruan ialah mewujudkan masyarakat

Indonesia yang majemuk, demokratis, adil dan sejahtera, berdasarkan

Pancasila UUD 1945, dan nilai-nilai Kristiani.

4.3 Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis isi pemberitaan terkait isu pembakaran masjid

di Tolikara, Papua, pada media online Republika dan Suara Pembaruan selama

periode 17 Juli hingga 23 Juli 2015. Tujuannya ialah untuk mengukur seberapa

besar tingkat objektivitas pemberitaan kedua media tersebut. Dalam pembuatan


95

berita dengan hasil yang objektif, wartawan harus menerapkan prinsip yang

terkandung dalam teori tanggung jawab sosial dan mengikuti kode etik yang

sudah ditetapkan.

Berikut ini hasil penelitian mengenai objektivitas pemberitaan media

online Republika dan Suara Pembaruan terkait isu pembakaran masjid di Tolikara,

Papua, yang diunggah selama periode 17 Juli hingga 23 Juli 2015.

4.3.1 Objektivitas Republika dan Suara Pembaruan

Kategori Fakta

Tabel 4.1 Frekuensi Objektivitas Pemberitaan Isu Pembakaran Masjid di

Tolikara, Papua, Kategori Fakta

No Indikator Republika Suara

Pembaruan

1. Fakta Sosiologis 0 (0%) 0 (0%)

2. Fakta Psikologis 32 (55,2%) 17 (29,3%)

3. Fakta Kombinasi 26 (44,8%) 40 (69%)

4. Tidak Ada Fakta 0 (0%) 1 (1,7%)

Total 58 (100%) 58 (100%)

Berita yang mengandung fakta sosiologis adalah berita yang dibuat

berdasarkan suatu peristiwa yang mengandung unsur 5W+1H (what, who,

when, where, why, how). Berita yang mengandung fakta psikologis adalah

berita yang mencantumkan pernyataan hasil wawancara narasumber terkait

peritiwa yang diliput. Sedangkan berita yang mengandung fakta


96

kombinasi, adalah berita yang mengandung fakta sosiologis dan fakta

psikologis.

Sesuai dengan yang diuraikan pada tabel di atas, pemberitaan

media online Republika terkait isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua,

didominasi oleh pencantuman fakta psikologis. Dari 58 berita yang

dianalisis selama periode 17 Juli hingga 23 Juli 2015, tidak terdapat fakta

sosiologis pada pemberitaan media online Republika. Sebanyak 32 berita

(55,2%) mencantumkan fakta psikologis. Terdapat 26 berita (44,8%) yang

mencantumkan fakta kombinasi. Hal ini menunjukkan bahwa media online

Republika cenderung memuat berita yang didasarkan oleh opini

narasumber ketimbang memuat fakta peristiwa yang diperoleh dari liputan

wartawan di lapangan.

Berikut beberapa petikan berita pada media online Republika yang

termasuk ke dalam fakta psikologis.

1. "Kita minta kepada masyarakat Muslim yang ada di Indonesia untuk

tetap tidak emosi, tidak melakukan tindakan berlebihan dalam

menangani kasus ini. Apalagi upaya balas dendam," kata Saleh saat

dihubungi ROL, Jumat (18/7), malam. (Republika, Jumat 18 Juli

2015).

2. "Saya menyesalkan terjadinya peristiwa itu, di hari yang justru

seharusnya seluruh bangsa ini memperkuat tali persaudaraannya," kata


97

Romi, panggilan akrab Romahurmuziy. (Republika, Sabtu 19 Juli

2015).

3. “Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat

langsung saat penyerangan. Otak dibalik insiden ini juga harus

ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya. Pemerintah harus

bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke mana-

mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang

kontraproduktif,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di

Jakarta (20/7). (Republika, Minggu 20 Juli 2015).

4. "Posko dibuka di Balai Kota Surabaya sejak kemarin (20/7) atas

instruksi langsung dari wali kota Surabaya," ujar Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas)

Kota Surabaya Soemarno di Surabaya, Selasa (21/7). (Republika,

Selasa 21 Juli 2015).

5. Anggota Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi menanggap dengan

begitu tindakan tersebut melanggar aturan yang berlaku di Tanah Air.

"Itu adalah perbuatan subversi yang meruntuhkan Pancasila dan UUD

1945," kata Tjatur kepada ROL, Kamis (23/7). (Republika, Kamis 23

Juli 2015).

Kemudian, pemberitaan media online Suara Pembaruan terkait isu

pembakaran masjid di Tolikara, Papua, didominasi oleh pencantuman

fakta kombinasi. Dari 58 berita yang dianalisis selama periode 17 Juli


98

hingga 23 Juli 2015, tidak terdapat fakta sosiologis. Sebanyak 40 berita

(69%) mencantumkan fakta kombinasi. Terdapat 17 berita (29,3%) yang

mencantumkan fakta psikologis. Namun, terdapat satu berita (1,7%) yang

sama sekali tidak mencantumkan fakta psikologis maupun fakta

sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa media online Suara Pembaruan

cenderung memuat berita yang didasarkan berdasarkan kombinasi fakta

kejadian dan opini dari narasumber.


Kategori Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa


Tolikara, Papua, Kategori Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa


Pembaruan

1. Ada pencantuman waktu

terjadinya peristiwa 58 (100%) 57 (98,3%)

2. Tidak ada pencantuman waktu

terjadinya peristiwa 0 (0%) 1 (1,7%)

Total 58 (100%) 58 (100%)

Berdasarkan kategori pencantuman waktu terjadinya peristiwa,

media online Republika menerapkannya dengan mencantumkan waktu

terjadinya peristiwa secara lengkap dan jelas pada keseluruhan berita.

Terdapat 58 berita (100%) mencantumkan waktu terjadinya peristiwa.


99

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berita yang dimuat oleh media

online Republika berasal dari kejadian yang benar-benar nyata dan tidak

dibuat secara mengada-ada. Berikut ini contoh pencantuman waktu dalam

berita yang dimuat oleh media online Republika.

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pemberdayaan Ekonomi

Umat, Anwar Abbas meminta pemerintah segera turun tangan terhadap

kasus pembakaran Masjid di Tolikara, Wamena, Papua, Jumat (17/7).

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan kasus

pembakaran itu. Pemerintah harus segera bertindak dan menyelesaikan

kasus itu. (Republika, Jumat 17 Juli 2015).

2. Indonesian Police Watch (IPW) menilai Kapolda Papua Inspektur

Jenderal Yotje Mende ceroboh dalam mengemban tugas. Menurut

IPW, hal itu terbukti dengan adanya kerusuhan yang terjadi di

Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat (18/7) lalu. (Republika, Minggu 19

Juli 2015).

3. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa pada kasus

Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) lalu Polri terpaksa mengeluarkan

tembakan karena tak mengindahkan peringatan petugas. Ketika upaya

negosiasi dilakukan, justru massa ini terus mendesak dan melakukan

pelemparan. Upaya penembakan pun dilakukan untuk menegakkan

hukum konstitusi. (Republika, Selasa, 21 Juli 2015).


100

Berbeda dengan media online Republika. Suara Pembaruan dari 58

berita, terdapat satu berita (1,7%) yang tidak mencantumkan waktu

terjadinya peristiwa. Berita yang dimuat pada 20 Juli 2015 tersebut

berjudul “Kasus Tolikara, Apakah Ini Tentang Konflik Agama?”.


Kategori Atribusi


Tolikara, Papua, Kategori Atribusi


Pembaruan

1. Atribusi jelas 58 (100%) 58 (100%)

2. Atribusi tidak jelas 0 (0%) 0 (0%)

Total 58 (100%) 58 (100%)

Elemen dari akurasi ialah sumber. Atribusi adalah pencantuman

sumber berita secara jelas. Identitas narasumber berita seperti nama,

pekerjaan, atau sesuai yang memungkinkan untuk dikonfirmasi tercantum

dalam berita (Kriyantono, 2009, hal 248).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan berita yang

dimuat media online Republika terdapat atribusi yang jelas. Hal tersebut

membuktikan bahwa media online Republika sudah dianalisis memiliki

narasumber dengan atribusi yang jelas. Narasumber tersebut memiliki


101

identitas seperti jabatan dan pekerjaan yang dapat menjadi bahan untuk

check and recheck. Berikut kutipan berita yang memiliki narasumber

dengan atribusi yang jelas dari media online Republika.

1. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansro) Nusron Wahid

mengecam keras pertikaian antarkelompok di Kabupaten Tolikara,

Papua. menurutnya, insiden tak perlu terjadi jika kebebasan beragama

dijamin UUD 45 diterapkan. (Republika, Jumat 17 Juli 2015).

2. Ketua Forum Zakat (FoZ) Nur Efendi mengutuk keras tragedi

kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang

menimpa Muslim Tolikara, Papua, Jumat (17/7) pekan lalu.

(Republika, Selasa 21 Juli 2015).

3. Pengamat otonomi daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI), Siti Zuhro menilai jika perda tersebut melanggar konstitusi

maka harus dibatalkan. (Republika, Kamis 23 Juli 2015).

Sama dengan media online Republika, keseluruhan berita yang

dimuat oleh media online Suara Pembaruan mencantumkan atribusi

sumber yang jelas. Berikut kutipan berita yang memiliki narasumber

dengan atribusi yang jelas dari media online Suara Pembaruan.

1. "Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat

langsung saat penyerangan. Otak dibalik insiden ini juga harus

ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya. Pemerintah harus

bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke mana-


102

mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang

kontraproduktif," ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di

Jakarta (20/7). (Suara Pembaruan, Senin 20 Juli 2015).

2. "Kasus di Papua itu sudah cukup panjang dan harus diselesaikan

melalui pendekatan total," tegas anggota Komisi I dari Fraksi PDI

Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, Selasa (21/7).

(Suara Pembaruan, Selasa 21 Juli 2015).

3. "MUI membentuk tim investigasi yang akan kita kirim ke Papua untuk

mencari dan menyelidiki informasi yang sebenanrnya di lapangan

seperti apa," kata Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, saat

menyampaikan pernyataan sikap perkumpulan ulama se-Indonesia itu

di Kantor MUI Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (22/7). (Suara

Pembaruan, Rabu 22 Juli 2015).


Kategori Relevansi Berita (News Value)


Tolikara, Papua, Kategori Relevansi Berita (News Value)


Pembaruan

1. Ada news value 58 (100%) 58 (100%)

2. Tidak ada news value 0 (0%) 0 (0%)

Total 58 (100%) 58 (100%)


103

Sebuah berita dianggap memiliki relevansi apabila memiliki nilai

berita. Relevansi berkaitan dengan nilai berita. Hal ini dapat dilihat bahwa

saat wartawan menyampaikan berita harus ada tema yang diangkat dari

suatu kejadian. Nilai berita menjadi ukuran untuk mengukur layak

tidaknya suatu kejadian menjadi berita (Ishwara, 2007, hal. 53).

Dari keseluruhan berita yang dianalisis mengandung nilai berita.

Keseluruhan berita yang dibuat oleh media online Republika dan Suara

Pembaruan mengandung nilai berita. Mayoritas pemberitaan kedua media

mengandung nilai berita signifikansi, yaitu peristiwa yang diberitakan

berkemungkinan mempengaruhi kehidupan pembaca. Hal ini dikarenakan

konflik agama yang terjadi di Tolikara bisa menjadi pemicu atau bisa saja

terjadi di daerah lain yang mengatasnamakan agama.


Kategori Cover Both Sides


Tolikara, Papua, Kategori Cover Both Sides


Pembaruan

1. Cover both sides 5 (8,6%) 14 (24,1%)

2. Tidak cover both sides 53 (91,4%) 44 (75,9%)

Total 58 (100%) 58 (100%)


104

Dalam sebuah berita harus imparsial, yakni tidak berat sebelah,

tidak memihak atau berimbang (Syah, 2011, hal. 16). Keberimbangan

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyajian dua narasumber atau

lebih yang berbeda dari masing-masing pihak untuk memberikan gagasan

atau opini terhadap suatu kejadian.

Dalam kategori cover both sides pada media online Republika,

hanya terdapat lima berita (8,6%) yang mengandung cover both sides.

Sedangkan 53 berita lainnya (91,4%) tidak cover both sides. Kebanyakan

diantaranya hanya mencantumkan satu narasumber dari satu pihak

sehingga tidak berimbang. Namun, hal yang mencolok ialah sedikitnya

ruang bicara pihak GIDI yang dituding sebagai pelaku pembakran masjid

di Tolikara, Papua. Berikut ini contoh berita yang tidak cover both sides

dari media online Republika.

Judul berita: Insiden Tolikara, Kapolri Harus Evaluasi Kinerja Kapolda

Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police

Watch (IPW) menilai Kapolda Papua Inspektur Jenderal

Yotje Mende ceroboh dalam mengemban tugas. Menurut

IPW, hal itu terbukti dengan adanya kerusuhan yang

terjadi di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat (18/7) lalu.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengimbau kepada

Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Yotje sebagai

pemegang tanggung jawab hukum di wilayah Papua.

Menurut Neta, kecorobohan Yotje dan jajarannya seperti

Wakapolda dan Intelkam Polda telah membuat

hubungan antarumat beragama menjadi tegang.

Opini dari

pihak

narasumber

(IPW)

Opini dari

pihak

narasumber

(IPW)


105

"Harus ada evaluasi untuk Kapolda dan jajarannya agar

hal ini tidak terulang kembali," kata Neta di Jakarta,

Ahad (19/7). Selain itu, Neta juga meminta kepada

pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja

Polri dan BIN di Papua. "Sinergi kinerja antara keduanya

harus segera dievaluasi," ujar Neta.

Neta menambahkan, hal itu agar intelijen tidak kembali

kecolongan lagi dalam melakukan deteksi dan antisipasi

dini di daerah rawan konflik khususnya Papua. IPW juga

mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus

penyerangan tersebut. "Semua yang terlibat harus

diproses secara hukum," kata Neta.

Sebelumnya, aksi penyerangan terjadi saat umat

Muslim melakukan Salat Idul Fitri di Tolikara. Tiba-tiba

datang sekelompok orang yang berteriak-teriak dan

disusul lemparan batu serta pembakaran bangunan.

Sekitar 70 bangunan termasuk Masjid terbakar dalam

insiden tersebut.

Dari contoh berita yang berjudul “Insiden Tolikara, Kapolri Harus

Evaluasi Kinerja Kapolda Papua” pada media online Republika hanya

terdapat argumen dan opini dari satu pihak saja. Seharusnya, wartawan

memuat dua argumen dan opini dari kedua belah pihak yang berbeda

dalam membuat berita yang berimbang (cover both sides). Berikut ini

contoh berita yang berimbang/cover both sides dari media online

Republika.

Opini dari

pihak

narasumber

(IPW)

Opini dari

pihak

narasumber

(IPW)

Penjelasan

peristiwa

yang terjadi


106

Judul berita: Mendagri Belum Bisa Pastikan Perda Beribadah di Tolikara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam

Negeri Tjahjo Kumolo belum menerima laporan terkait

peraturan daerah yang mengatur tata cara beribadah di

Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

"Dari 139 perda sampai tersisa 70-an perda yang sudah

diperiksa di Kemendagri, tidak ada satu pun perda yang

berkaitan dengan (tata cara ibadah) agama yang di

Tolikara," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri Jakarta,

Rabu.

Dia menjelaskan, sejak November 2014 hingga Mei

2015, pihaknya menerima laporan perda dari pemerintah

daerah dan DPRD setempat untuk diklarifikasi terhadap

peraturan perundang-undangan. Sebanyak 139 perda

tersebut telah dievaluasi oleh tim dari Kemendagri dan

dikembalikan ke daerah untuk diperbaiki. Terkait perda

menyangkut tata cara beribadah di Kabupaten Tolikara,

Mendagri mengatakan pihaknya masih menyelidiki

keberadaan perda tersebut.

"Katanya ada, katanya tidak, jadi masih belum jelas

keberadaan perda ini. Kalau toh ada, kami minta DPRD

setempat untuk membentuk pansus kecil dan segera

menyampaikannya kepada saya," katanya

menambahkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sony

Soemarsoni menjelaskan Kemendagri mengklarifikasi

perda jika ada laporan dari daerah. Seandainya ada

daerah yang tidak melaporkan perdanya, maka pejabat

terkait dapat dikenai sanksi ringan hingga berat oleh

Pusat.

Penjelasan

peristiwa

yang terjadi

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Menteri)

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Menteri)

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Menteri)

Opini dari

pihak

narasumber

kedua

(Dirjen)


107

"Perda itu secara manual disampaikan ke provinsi untuk

kemudian oleh provinsi diserahkan ke kami. Lalu kami

memeriksa apakah ada pertentangan dengan peraturan di

atasnya, apakah diskriminatif atau melanggar HAM,

kalau ada kami panggil dan minta kejelasan. Kami bisa

memberi peringatan tertulis untuk dibahas kembali

dengan DPRD," jelasnya.

Terkait perda menyangkut tata cara beribadah di

Kabupaten Tolikara, Sony menjelaskan peraturan

tersebut masih dalam proses klarifikasi di tingkat

provinsi dan belum dilaporkan ke Kemendagri.

Sebelumnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo

membenarkan adanya perda yang melarang membangun

tempat ibadah selain Gereja Injil di Indonesia (GIdI)

karena aliran gereja tersebut pertama terbentuk di

wilayah tersebut. Kegiatan dan tempat ibadah yang

boleh ada di wilayah Tolikara hanya aliran GIdI.

"Memang ada perda yang menyatakan bahwa di sini,

kebetulan terbentuknya GIdI di sini, sehingga dianggap

sudah gereja besar. Masyarakat di sini berpikir untuk

gereja aliran lain tidak bisa bangun di sini. Mau tidak

mau masyarakat menerima (perda) itu," kata Usman.

Bupati juga membenarkan bahwa di Tolikara terdapat

perda yang melarang pembangunan Masjid. "Itu dalam

bentuk peraturan bupati, Masjid dilarang juga dibangun

dalam perda tersebut. Kalau Mushalla memang dari dulu

ada," ujarnya.

Opini dari

pihak

narasumber

kedua

(Dirjen)

Opini dari

pihak

narasumber

kedua

(Dirjen)

Opini dari

pihak

narasumber

ketiga

(Bupati)

Opini dari

pihak

narasumber

ketiga

(Bupati)

Opini dari

pihak

narasumber

ketiga

(Bupati)


108

Kemudian pada media online Suara Pembaruan, terdapat 14 berita

(24,1%) yang mengandung cover both sides. Selebihnya, sebanyak 44

berita (75,9%) tidak memenuhi kategori cover both sides. Meski tingkat

keberimbangan media online Suara Pembaruan hanya 24,1%, namun berita

yang dimuat oleh media online Suara Pembaruan lebih banyak persentase

yang memenuhi kategori cover both sides dibandingkan dengan media

online Republika dengan persentase 8,6%. Berikut ini contoh berita yang

tidak cover both sides pada media online Suara Pembaruan.

Judul berita: DPD: Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin Papua

Selalu Bergolak

[JAKARTA] Insiden penyerangan jemaah dan kios-

kios serta masjid di Tolikara saat Idul Fitri sudah

meretakkan kerukunan umat beragama di Papua.

Padahal masyarakat Papua terkenal sangat toleran

terlebih dalam beragama. Peristiwa ini harusnya menjadi

sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara

tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab

untuk membuat Papua terus bergolak.

"Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka

yang terlibat langsung saat penyerangan. Otak dibalik

insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta

diungkap apa motifnya. Pemerintah harus bergerak

cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke

mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-

pernyataan yang kontraproduktif," ujar Wakil Ketua

Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (20/7).

Penjelasan

berita

Opini dari

pihak

narasumber

(DPD)


109

Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua

saat ini belum diimbangi dengan pendekatan keamanan

manusia (human security), akibatnya apapun persoalan

di Papua selalu dianggap bersifat keamanan. Insiden di

Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang

mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama

ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi

potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan

separatis.

Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan

dan Pengkaderan ini mendesak pemerintah untuk terus

mengomunikasikan perkembangan penanganan

peristiwa Tolikara kepada masyarakat Indonesia.

"Himbauan agar masyarakat terutama umat muslim

menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan

tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling

penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik

yang terusik dengan peristiwa ini harus segera

dipulihkan," tegas Fahira.[PR/N-6]

Dari contoh berita yang berjudul “DPD: Ada Pihak Tak

Bertanggung Jawab yang Ingin Papua Selalu Bergolak” pada media online

Suara Pembaruan hanya terdapat argumen dan opini dari satu pihak saja.

Seharusnya, wartawan memuat dua argumen dan opini dari kedua belah

pihak yang berbeda dalam membuat berita yang berimbang (cover both

sides). Berikut ini contoh berita yang berimbang/cover both sides dari

media online Suara Pembaruan.

Opini dari

pihak

narasumber

(DPD)

Opini dari

pihak

narasumber

(DPD)


110

Judul berita: JK: Papua Sudah Membaik

[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

mengatakan kondisi keamanan di Papua semakin

membaik dan damai pascakonflik di Distrik Karubaga,

Kabupaten Tolikara, saat Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Sudah damai, dan pemerintah, Presiden sudah

memerintahkan untuk membangun kembali," kata JK

yang ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Wapres, penegak hukum akan tetap mengusut

kasus yang terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten

Tolikara, Papua. "Siapa yang salah, siapa yang berbuat.

Ini harus mendapat suatu sanksi hukum tentu," jelas

Kalla.

Selain itu, JK mengatakan isu separatisme diPprovinsi

Papua dan Papua Barat tidak mempengaruhi keadaan

keamanan masyarakat Papua. "Bahwa ada saja yang

tidak puas, ada saja yang mengisukan. Ya itu memang

selalu timbul tapi tidak mempengaruhi rakyat di sana

lah," kata Wapres.

Sebelumnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo juga

mengatakan aktivitas perekonomian dan kegiatan warga

di Karubaga telah kembali normal. Wanimbo

menambahkan para korban yang rumahnya terbakar

masih menempati sejumlah tenda pengungsian yang

didirikan di halaman Koramil Karubaga.

Bupati mengatakan biaya perawatan sepuluh orang

korban luka yang masih dirawat di RSUD Dok 2

Jayapura dan RSUD Wamena akan ditanggung oleh

Pemda Papua. [Ant/L-8]

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Wapres)

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Wapres)

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Wapres)

Opini dari

pihak

narasumber

pertama

(Wapres)

Opini dari

pihak

narasumber

kedua

(Bupati)

Opini dari

pihak

narasumber

kedua

(Bupati)


111


Kategori Pencampuran Fakta dan Opini


Tolikara, Papua, Kategori Pencampuran Fakta dan Opini


Pembaruan

1. Ada pencampuran fakta dan

opini 14 (24,1%) 3 (5,2%)

2. Tidak ada pencampuran

fakta dan opini 44 (75,9%) 55 (94,8%)

Total 58 (100%) 58 (100%)

Pencampuran fakta dan opini berhubungan dengan sikap netral

wartawan terhadap objek pemberitaan, menyangkut kualitas penanganan

aspek penilaian, opini, interpretasi subjektif, dan sebagainya (Siahaan,

2001, hal. 64). Pencampuran fakta dan opini oleh wartawan dalam

membuat berita tidak sesuai dengan konsep objektivitas.

Pada media online Republika, terdapat 14 berita (24,1%) yang

mengandung pencampuran fakta dan opini wartawan. Selebihnya,

sebanyak 44 berita (75,9%) tidak mengandung kategori pencampuran

fakta dan opini. Berikut ini kutipan berita yang menunjukkan pencampuran

opini dari wartawan dalam membuat berita.

1. Sekitar pukul 07.00 WIT, sekelompok oknum merasa hari Jumat

merupakan hari Yesus. Selain itu diduga mereka merasa terganggu

dengan suara speaker yang berbunyi saat perayaan Idul Fitri. Kasus ini


112

masih terus diselidiki aparat keamanan. (Republika, Jumat 17 Juli

2015).

2. Namun aparat keamanan jangan bertindak represif, karena

dikhawatirkan akan menambah ketegangan di wilayah tersebut. Selain

itu, Papua merupakan daerah yang dinilai cukup sensitif terhadap isu

sosial. (Republika, Sabtu 18 Juli 2015).

Pada media online Suara Pembaruan, terdapat tiga berita (5,2%)

yang mencampurkan fakta dan opini wartawan. Selebihnya, sebanyak 55

berita (94,8%) tidak mencampurkan fakta dan opini wartawan dalam

membuat berita. Berikut ini kutipan berita yang mengandung pencampuran

fakta dan opini wartawan dalam membuat berita.

1. Jika analisis ini diteruskan lebih jauh, mungkin kita akan menyalahkan

kelompok-kelompok pendatang. Perubahan demografi yang

diakibatkan oleh makin hilangnya batas-batas antar wilayah sulit

dielakkan--dan ini benar bukan hanya untuk batas suatu Propinsi, tapi

bahkan juga batas negara. (Suara Pembaruan, Senin 20 Juli 2015).

2. Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini

berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab

untuk membuat Papua terus bergolak. (Suara Pembaruan, Selasa 21

Juli 2015).


113


Kategori Kesesuaian Judul dan Isi


Tolikara, Papua, Kategori Kesesuaian Judul dan Isi


Pembaruan

1. Judul dan isi sesuai 58 (100%) 58 (100%)

2. Judul dan isi tidak sesuai 0 (0%) 0 (0%)

Total 58 (100%) 58 (100%)

Idealnya, berita yang netral memiliki kesesuaian judul dan isi

berita. Menurut Kriyantono (2010, hal 248), kesesuaian judul dan isi

berita menyangkut aspek relevansi di mana kalimat judul utama (bukan

sub judul) merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau

kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita. Dengan adanya judul,

pembaca mengetahui apa yang akan diceritakan dalam isi berita. Paragraf

yang tidak relevan atau menyimpang dari pokok bahasan serta tidak

mencerminkan judul akan menyesatkan perhatian khalayak pembaca

(Sumadiria, 2008, hal 93).

Dari keseluruhan berita yang dimuat oleh media online Republika

dan Suara Pembaruan, terdapat 58 berita (100%) memenuhi kategori

kesesuaian judul dan isi. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan dari kedua

media online tersebut membuat judul sesuai dengan isi berita yang

disampaikan dengan benar. Berikut ini contoh berita media online

Republika yang memenuhi kategori kesesuaian judul dan isi.


114

Judul berita: Bahas Tolikara, Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)

mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Negara, Kamis

(23/7). Presiden ingin mengajak para pemuka agama berdiskusi membahas

insiden Tolikara.

Tak kurang dari 25 tokoh hadir dalam pertemuan tersebut. Antara lain,

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, cendekiawan muslim Azyumardi

Azra, Ustaz Yusuf Mansur dan tokoh NU Slamet Effendi. Selain itu, hadir

pula sejumlah pimpinan ormas keagamaan.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden ingin

mendengar masukan dari para tokoh agama untuk penyelesaian kasus

Tolikara.

Namun, secara umum, pertemuan digelar demi menjaga keutuhan NKRI

dengan keberagaman suka, ras dan agama yang ada. "Saya kira

komunikasi seperti ini akan dilakukan terus, termasuk oleh Kementerian

Agama," kata Teten menerangkan.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang ikut hadir dalam forum diskusi

lintas agama ini antara lain Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri

Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Staf

Khusus Presiden Lenis Kogoya.

Dari petikan berita media online Republika yang berjudul “Bahas

Tolikara, Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas Agama”, berita tersebut

memenuhi kategori kesesuaian judul dan isi. Judul berita dan isi

membahas mengenai Jokowi yang mengumpulkan tokoh lintas agama

untuk membahas kasus di Tolikara, Papua.


115

Berikut ini contoh berita media online Suara Pembaruan yang

memenuhi kategori kesesuaian judul dan isi.

Judul berita: Mendagri Minta Dibentuk Tim Kecil Cari Soal Perda

Tolikara

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta

agar DPRD Papua segera membentuk tim kecil guna mencari arsip

Peraturan Daerah (Perda) yang berisi pelarangan agama tertentu di

Tolikara, Papua.

Menurut Tjahjo, tim kecil tersebut perlu dibuat karena bentuk fisik dari

perda yang disebut-sebut berisi pembatasan pembangunan rumah ibadah

itu, tidak ditemukan.

"Kami sudah menanyakan resmi ke pimpinan DPRD dan Bupati.

Keduanya, tidak bisa sampaikan bukti otentik apakah perda yang

dihasilkan oleh pemerintahan yang dahulu ini, itu ada atau tidak. Kami

minta untuk segera dibentuk tim kecil di DPRD mencari arsip kalau perda

itu ada atau tidak," kata Tjahjo usai menghadiri halal-bihalal presiden

dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Apalagi, lanjutnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo telah tegas

mengatakan tidak pernah mengeluarkan konsep perda tersebut.

"Konsep itu (perda) dari gereja. Dari data arsip kami (Kementerian Dalam

Negeri), dari 139 perda yang kami batalkan itu, memang tidak ada Perda

dari Kabupaten Tolikara," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili di Indonesia

(PGLII) Roni Mandang mengakui bahwa memang ada perda di Tolikara

yang mengatur mengenai pembatasan pembangunan rumah ibadah.

Kemudian, Bupati Tolikara Usman Wanimbo juga membenarkan adanya

perda yang melarang pembangunan gereja selain Gereja Injili di Indonesia.

Seperti diketahui, 11 orang luka dan satu orang meninggal akibat timah

panas aparat, menyusul kericuhan antara massa dari Gereja Injil di

Indonesia (GIDI) dan ummat Muslim di Tolikara, Jumat (17/7). [N-8/L-8]


116

Dari petikan berita media online Suara Pembaruan yang berjudul

“Mendagri Minta Dibentuk Tim Kecil Cari Soal Perda Tolikara”, berita

tersebut memenuhi kategori kesesuaian judul dan isi. Judul berita dan isi

membahas mengenai Mendagri yang meminta membuat tim kecil untuk

mencari soal Perda di Tolikara, Papua.


Kategori Dramatisasi


Tolikara, Papua, kategori Dramatisasi


Pembaruan

1. Mengandung dramatisasi 2 (3,4%) 0 (0%)

2. Tidak mengandung

dramatisasi 56 (96,6%) 58 (100%%)

Total 58 (100%) 58 (100%)

Dramatisasi merupakan penyajian berita yang cenderung melebih-

lebihkan fakta dengan menggunakan bahasa hiperbola. Tujuannya yaitu

untuk menimbulkan efek dramatis suatu peristiwa yang disajikan dalam

berita.

Dari tabel di atas, peneliti menemukan dua berita (3,4%)

mengandung dramatisasi pada pemberitaan media online Republika.

Terdapat 55 berita (94,8%) yang tidak mengandung dramatisasi. Berikut

ini kutipan berita yang mengandung makna dramatisasi.


117

1. Ustaz Yusuf Mansur pun juga mempertanyakan pernyataan JK yang

menyalahkan pengeras suara sebagai biang keladi penyerangan ke

umat Islam. Sambil mengomentari tautan berita, ia hanya bisa

mendoakan Muslim. (Republika, Minggu 19 Juli 2015)

2. Pemrakarsa GPP yang juga Ketua NU dan Ketua MUI Bidang

Hubungan Antaragama KH Slamet Effendy Yusuf menyatakan,

pertama penyerangan dan pembakaran tersebut merupakan tindakan

yang terencana dan brutal yang menodai spirit dan tradisi toleransi

kehidupan hubungan antarumat beragama di Indonesia. (Republika,

Senin 20 Juli 2015).

Berbeda dengan media online Republika. Pada pemberitaan media

online Suara Pembaruan tidak terdapat berita yang mengandung

dramatisasi. Hal ini membuktikan bahwa media online Suara Pembaruan

tidak menambahkan unsur dramatisasi dalam pembuatan berita.

4.4 Pembahasan

Dalam membuat sebuah berita, media harus bersikap objektif dan tidak

memihak. Kode Etik Jurnalistik pasal 1 menegaskan bahwa wartawan Indonesia

harus bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak

beretiket buruk. Sedangkan pasal 3 menjabarkan bahwa wartawan Indonesia harus

selalu menguji informasi dan memberitakannya secara berimbang, tidak

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga

tak bersalah. Aturan tertulis yang dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik jelas


118

menunjukkan bahwa objektivitas sangat penting. Menurut Sumadiria (2006, hal.

38), objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh

surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Objektivitas wartawan

dapat dilihat pemberitaan yang bersifat faktual dan keberimbangan (cover both

sides).

Tabel 4.9 Hasil Analisis Objektivitas Pemberitaan Media Online

Republika dan Suara Pembaruan Terkait Isu Pembakaran Masjid

di Tolikara, Papua

No Variabel Indikator

Media

Republika Suara

Pembaruan

1. Fakta

Fakta Sosiologis 0 (0%) 0 (0%)

Fakta Psikologis 32 (55,2%) 17 (29,3%)

Fakta Kombinasi 26 (44,8%) 40 (69%)

Tidak Ada Fakta 0 (0%) 1 (1,7%)

2. Akurasi

Pencantuman

Waktu 58 (100%) 57 (98,3%)

Atribusi 58 (100%) 58 (100%)

3. Relevansi News Value 58 (100%) 58 (100%)

4. Balance Cover Both Sides 5 (8,6%) 14 (24,1%)

5. Netralitas

Pencampuran

Fakta dan Opini 14 (24,1%) 3 (5,2%)

Kesesuaian Judul

Dengan Isi 58 (100%) 58 (100%)

Dramatisasi 2 (3,4%) 0 (0%)

Secara umum, berita-berita terkait ikut pembakaran masjid di Tolikara

pada media online Republika didominasi oleh penggunaan fakta psikologis.

Sebanyak 55,2% fakta yang digunakan wartawan media online Republika adalah


119

fakta psikologis, sedangkan 44,8% lainnya merupakan fakta kombinasi. Berbeda

dengan media online Republika, Suara Pembaruan membuat berita dengan

didominasi oleh penggunaan fakta sosiologis. Sebanyak 69% fakta yang

digunakan wartawan media online Suara Pembaruan adalah fakta kombinasi,

sedangkan 29,3% lainnya merupakan fakta psikologis. Terdapat pula 1,7% yang

sama sekali tidak mencantumkan fakta. Dari kedua media online tersebut,

menunjukkan bahwa wartawan media online Republika cenderung menggunakan

komentar atau argumen narasumber sebagai sumber berita utamanya, sedangkan

wartawan media online Suara Pembaruan cenderung menggunakan fakta peristiwa

yang terjadi disertai komentar atau argumen narasumber dalam membuat berita.

Dari segi akurasi, media online Republika memiliki persentase maksimal

yaitu 100% dalam mencantumkan keterangan waktu terjadinya peristiwa.

Sedangkan pada media online Suara Pembaruan, sebanyak 98,3% dari

keseluruhan berita mencantumkan waktu terjadinya peristiwa, dan 1,7% lainnya

tidak mencantumkan waktu terjadinya peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa

media online Republika secara keseluruhan sudah memenuhi standar akurasi

berita, sedangkan media online Suara Pembaruan secara keseluruhan berita belum

memenuhi standar akurasi berita.

Kejelasan sumber pada berita yang dimuat oleh media online Republika

mencampai angka maksimal, yaitu 100%. Pada media online Suara Pembaruan,

sebanyak 1,7% tidak mencantumkan sumber dengan jelas, dan sebanyak 98,3%

lainnya mencantumkan sumber dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa media

online Republika sudah memenuhi kategori atribusi dalam membuat berita,


120

sedangkan pada media online Suara Pembaruan masih ada berita yang dimuat

dengan ketidakjelasan atribusi.

Media online Republika dan Suara Pembaruan secara keseluruhan berita

memiliki persentase 100% dalam memuat berita dengan unsur relevansi. Kedua

media online memenuhi kategori relevansi berita/news value dengan nilai berita

signifikansi.

Tingkat keberimbangan berita terkait isu pembakaran masjid di Tolikara,

Papua, pada media online Republika sangat rendah. Hanya lima berita (8,6%)

yang menerapkan prinsip cover both sides. Sebanyak 91,4% lainnya tidak

memberikan porsi ruang bicara yang sama pada pihak lain yang terlibat dalam

berita. Tingkat keberimbangan berita pada media online Suara Pembaruan juga

rendah, yaitu sebanyak 24,1% yang menerapkan prinsip cover both sides.

Sebanyak 75,9% lainnya menerapkan prinsip cover both sides. Hal ini

menunjukkan bahwa kedua media online tersebut tidak berimbang dalam

membuat berita. Namun, media online Suara Pembaruan lebih lebih banyak

memberi ruang bicara kepada pihak yang berbeda dibandingkan dengan media

online Suara Pembaruan.

Dari segi netralitas, wartawan tidak boleh mencampurkan fakta dengan

opini. Pada media online Republika, sebanyak 24,1% mengandung opini dari

wartawan, dan sebanyak 75,9% lainnya tidak mengandung opini dari wartawan.

Pada media online Suara Pembaruan, sebanyak 5,2% mengandung opini dari

wartawan, dan sebanyak 94,8% lainnya tidak mengandung opini dari wartawan.


121

Hal ini menjukkan bahwa kedua media tersebut masih mencampurkan fakta

dengan opini dalam membuat berita. Namun, media online Republika lebih

banyak terindikasi kategori pencampuran fakta dan opini dibandingkan dengan

media online Suara Pembaruan.

Media online Republika dan Suara Pembaruan secara keseluruhan berita

memenuhi kategori kesesuaian judul dan isi pada berita yang dimuat sebanyak

100%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua media online tersebut tidak membuat

berita yang tidak sesuai dengan judul dan tidak membuat judul yang tidak sesuai

dengan isi berita.

Dari segi dramatisasi pada media online Republika, sebanyak 3,4%

mengandung unsur dramatisasi. Sebanyak 96,6% lainnya tidak mengandung unsur

dramatisasi. Sedangkan pada media online Suara Pembaruan tidak ada (0%) berita

yang mengandung dramatisasi. Sebanyak 100% tidak mengandung dramatisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa media online Republika masih melakukan

dramatisasi dalam membuat berita, sedangkan media online Suara Pembaruan

tidak membuat unsur dramatisasi terkait isu pembakaran masjid di Tolikara,

Papua.

Dari hasil analisis yang telah peneliti lakukan, media online Republika dan

Suara Pembaruan tidak objektif karena belum memenuhi kategori objektivitas

dalam pemberitaan mengenai isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Hal ini

dilihat dari tidak berimbangnya argumentasi narasumber dari kedua pihak, masih

adanya pencampuran fakta dan opini, dan adanya dramatisasi pada konten berita.


122

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan terhadap dua media online

yaitu Republika dan Suara Pembaruan dengan total 116 berita terkait isu

pembakaran masjid di Tolikara, Papua, periode 17 Juli hingga 23 Juli 2015,

peneliti menarik kesimpulan bahwa kedua media online tidak bersikap objektif

dalam membuat berita terkait isu pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Kedua

media online tidak memenuhi standar kategori objektivitas sesuai dengan konsep

objektivitas Westerstahl.

Ketidakobjektivitasan kedua media online tersebut dilihat dari rendahnya

persentase keberimbangan berita (cover both sides). Berita yang berimbang pada

media online Republika hanya 8,6%. Sedangkan berita yang berimbang pada

media online Suara Pembaruan hanya 24,1%. Padahal, berita yang objektif harus

berimbang dengan mencantumkan opini dan argumen narasumber dari dua pihak

atau lebih yang berbeda.

Dari segi pencampuran fakta dan opini, kedua media online juga masih

didapati mencampurkan fakta dengan opini dalam membuat berita. Pada media

online Republika, sebanyak 24,1% mengandung opini dari wartawan, sedangkan

pada media online Suara Pembaruan sebanyak 5,2% mengandung opini dari


123

wartawan. Ketidakobjektivitasan juga ditemukan pada dramatisasi berita. Dari

segi dramatisasi pada media online Republika, sebanyak 3,4% mengandung unsur

dramatisasi, sedangkan media online Suara Pembaruan tidak menambahkan unsur

dramatisasi dalam membuat berita.

Dari penjabaran tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa kedua media

online tidak bersikap objektif dalam membuat berita terkait isu pembakaran

masjid di Tolikara, Papua.

5.2 Saran

5.2.1 Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran praktis

sebagai berikut.

1. Media online Republika dan Suara Pembaruan perlu

menerapkan prinsip-prinsip objektivitas dalam melakukan

praktik jurnalistik guna meningkatkan konten pemberitaan

masing-masing media. Wartawan masing-masing media perlu

diedukasi dan ditanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan kode

etik jurnalistik. Wartawan perlu mencantumkan fakta (baik itu

fakta sosiologis maupun fakta psikologis) secara lengkap dan

mencantumkan keterangan waktu, serta atribusi sumber dengan

jelas.


124

2. Wartawan tidak diperbolehkan mencampurkan fakta dengan

opini dalam membuat berita. Wartawan memiliki tanggung

jawab secara moral dan sosial untuk menyampaikan fakta yang

utuh kepada masyarakat, oleh karena itu wartawan tidak boleh

memasukkan opini dalam membuat berita. Wartawan dapat

mewawancarai narasumber lain yang berkompeten untuk

memperkuat berita yang dibuat.

5.2.2 Akademis

Dalam hal akademis, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Hasil penelitian yang peneliti teliti hanya mengukur seberapa

besar tingkat objektivitas kedua media online. Peneliti berharap

dikemudian hari akan ada penelitian baru dari segi yang

berbeda, paradigma yang berbeda, dan dengan metode analisis

lain, seperti mixed methods analysis.

2. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi

sumber dan dapat berguna untuk penelitian lainnya mengenai

objektivitas dengan metode yang berbeda.


125

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2010. “Penduduk Menurut Wilayah yang Dianut di

Indonesia.” Diakses 5 Februari 2016.

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0 .

Briggs, Mark. 2007. Journalism 2.0: How To Survive and Thrive. J-Lab: The

Institute for Interactive Journalism, Philip Merrill College of Journalism,

University of Maryland

Bungin, Burhan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.

Craig, Richard. 2005. Online Journalism. USA: Thomson Wadsworth.

Demers, David. 2007. Mass Media, Social Control and Social Change: An

Interpretive Introduction to Mass Communication. USA: Marquette

Books.

Effendi, Onong Uhjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Eriyanto. 2005. Motode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: LKis.

-----------. 2011. Analisis Isi, Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu

Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.


http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0

126

Hamad, Ibnu. 2004. Konstrusi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi

Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik. Jakarta:

Granit.

Ishwara, Luwi. 2007. Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas Media

Nusantara.

Kassarjian, Harold H. 1997. “Content Analysis in Consumer Research”. Journal

of Consumer Research. Halaman 8-18.

Keller, Anett. 2009. Tantangan dari dalam, Otonomi Redaksi di Empat Media

Cetak Nasional, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika.

Jakarta: Friedrich Eber Stifung.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.

“Kode Etik Jurnalistik”. 2006. Dewan Pers melalui Peraturan Dewan

Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat

Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik

Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kuwado, Fabian Januarius. 2015. “Kapolri Beberkan Kronologi Insiden

Tolikara”. Kompas. 23 Juli. Diakses 5 Februari 2016.

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/23/13495461/Kapolri.Beberkan.

Kronologi.Insiden.di.Tolikara

“Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2013”. 2014. Kementrian

Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehdupan Keagamaan, h. 29.


http://nasional.kompas.com/read/2015/07/23/13495461/Kapolri.Beberkan.Kronologi.Insiden.di.Tolikara

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/23/13495461/Kapolri.Beberkan.Kronologi.Insiden.di.Tolikara

127

“Media Online: Pengertian dan Karakteristik”. 2013. SGD News Koran Online

Mahasiswa UIN SGD Bandung. 4 Desember. Diakses 31 Maret 2016.

http://www.sgdnews.com/2013/12/media-online-pengertian-dan.html

McQuail, Dennis. 2012. Teori Komunikasi Massa McQuail Buku 1 Edisi 6.

Jakarta: Salemba Humanika.

Neuman, Laurence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative

Approaches Seventh Edition. USA: Pearson Education Limited.

Nuraeni, Neni. 2014. Objektivitas Pemberitaan Partai Demokrat (Analisis Isi

Pemberitaan Partai Demokrat pada Surat Kabar Sindo dan Media Online

Okezone.com periode Januari 2014). Jakarta: Universitas Paramadina.

Nurudin. 2009. Komunikasi Massa. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Oetama, Jakob. 2001. Pers Indonesi: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak

Tulus. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

“Pengertian Media Cetak dan Jenisnya”. 2013. AnneAhira.com. 13 Maret.

Diakses 15 Maret 2015. http://www.anneahira.com/pengertian-media-

cetak.htm

Ramdan, Anton. 2012. Jurnalistik Islam. Yogyakarta: Shahara Digital Publishing.

Romli, Asep Syamsul. 2014. “Media Massa: Pengertian, Karakter, Jenis, dan

Fungsi”. Romeltea. Diakses pada 9 April 2015.


http://www.anneahira.com/pengertian-media-cetak.htm

http://www.anneahira.com/pengertian-media-cetak.htm

128

http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-

fungsi/comment-page-4/

Romli, Asep Syamsul. 2012. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola

Media Online. Bandung: Nuansa Cendikia.

Salim, Agus. 2001. Teori Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara

Wacana.

Sasongko, Joko Panji. 2015. “Kapolri Beberkan Kronologi Insiden Tolikara”.

CNN Indonesia. 23 Juli. Diakses 5 Februari 2016.

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150723174315-12-

67845/kapolri-beberkan-kronologi-insiden-tolikara/

Siahaan, Hotman M, dkk. 2001. Pers yang Gamang, Studi Pemberitaan Jajak

Pendapat Timor Timur. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial.

Sumadiria, AS Haris. 2006. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature

Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryani, Georgene. 2015. Objektivitas Pemberitaan Media Daring Berideologi

Islam: Studi Analisis Isi Pemberitaan VOA-Islam.com Terkait Aksi

Penolakan Terhadap Ahok Selama Periode September-Oktober 2014.

Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.

Syah, Sirikit. 2011. Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga

Hati Nurani. Yogyakarta: Pustaka Belajar.


http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150723174315-12-67845/kapolri-beberkan-kronologi-insiden-tolikara/

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150723174315-12-67845/kapolri-beberkan-kronologi-insiden-tolikara/

129

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28E

Windaryati, Hendrika. 2013. Objektivitas Berita Lingkungan Hidup di Harian

Kompas (Analisis Isi pada Berita Lingkungan dalam Pemberitaaan Kasus

Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia pada Harian Kompas Periode

Februari-September 2012). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

www.sp.beritasatu.com

www.republika.co.id


http://www.sp.beritasatu.com/

http://www.republika.co.id/

LAMPIRAN

SAMPEL BERITA

REPUBLIKA


Home > News > Nasional

Jumat, 17 Juli 2015, 15:34 WIB

Masjid di Papua Dibakar, MUI

Minta Pemerintah Turun Tangan

Rep: C02/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Anwar Abbas meminta pemerintah segera

turun tangan terhadap kasus pembakaran Masjid di Tolikara, Wamena, Papua,

Jumat (17/7). Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan kasus

pembakaran itu. Pemerintah harus segera bertindak dan menyelesaikan kasus itu.

"Pemerintah harus segera turun tangan terhadap kasus pembakaran masjid itu.

Jangan sampai tidak," kata Anwar Abbas kepadaRepublika, Jumat (17/7).

Ia mengingatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia disebutkan untuk

saling menghormati antar umat beragama. Namun, faktanya peraturan itu tidak

jalan. Apalagi muncul kasus pembakaran masjid itu di hari istimewa di umat

Islam.

Jika tidak bertindak segera, kata Anwar, kasus pembakaran itu akan menjadi

pemicu rontoknya kerukunan umat beragama. Umat beragama akan rusuh dan

akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak terjaga. "Jika dibiarkan kasus ini

berlalu, kerukunan umat beragama akan menjadi ancaman untuk negara ini,' ujar

Anwar Abbas.

Selain itu, Anwar Abbas juga menghimbau aparat penegak hukum untuk segera

bertindak. Aparat harus segera menangkap pelaku pembakaran itu untuk diadili

secara hukum.

"Aparat harus tangkap pelakunya. Orang seperti itu tidak pantas tinggal di negara

hukum yang menjaga toleransi umat beragama. Mereka yang seperti itu tidak

boleh tinggal di negara ini," tegas Anwar Abbas.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan inti persoalan

adalah jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat Muslim

yang akan melakukan shalat ied. Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang

dipasang di tengah lapangan menggangu ketenangan umum.



http://nasional.republika.co.id/kanal/news

http://nasional.republika.co.id/kanal/news/nasional

Mereka meminta umat Muslim untuk membubarkan kegiatan shalat ied tersebut.

Hal itu berujung pada perang mulut antara kedua kubu. Kelompok nasrani

kemudian melempari masjid dengan api hingga kebakar.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/17/nrmih9-

masjid-di-papua-dibakar-mui-minta-pemerintah-turun-tangan




Komnas HAM Desak Negara Usut

Pembakaran Masjid di Tolikara


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) mendesak negara usut tuntas kasus pembakaran masjid di

Tolikara, Wamena, Papua pada Jumat (17/7). Komisioner Komnas HAM,

Maneger Nasution mengatakan, negara harus hadir untuk melindungi dan

memenuhi hak dasar warga negara di Papua, seperti hak rasa aman dan kebebasan

beragama.

Salah satu cara pemerintah memenuhi hak itu, kata dia, dengan menuntaskan

kasus pembakaran masjid tersebut. "Negara harus tuntaskan kasus itu

(pembakaran Masjid di Tolikara) itu," kata Komisioner Komnas HAM, Maneger

Nasution, Jumat (17/7).

Negara lewat aparat kepolisian harus berani mencari dan menangkap pelaku

pembakaran masjid itu. Negara tidak bisa diam dan harus memintai

pertanggungjawaban pelaku pembakaran. Masalahnya, kata Maneger, kasus

pembakaran itu adalah kasus serius dan tidak bisa diabaikan.

Selain itu, Komnas HAM menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan

kewaspadaan terhadap upaya adu domba sesama masyarakat. Masyarakat juga

harus membantu aparat penegak hukum seperti kepolisian dengan tidak

terprovokasi dengan isu yang beredar. Masyarakat setempat bisa memberikan

informasi yang akurat kepada aparat agar pengusutan itu berjalan adi dal

bermartabat.

"Ini kasus serius dan sangat sensitif. Polisi harus menuntaskannya. Masyarakat

juga harus bantu," tegas Maneger. Bagi Maneger, kasus pembakaran di Tolikara

itu menyegarkan kembali ingatan tentang kewajiban kerukunan bangsa. Negara

atau aparat penegak hukum harus hadir untuk menenuhi kewajiban itu.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/08/nrmmzy-

komnas-ham-desak-negara-usut-pembakaran-masjid-di-tolikara







Polisi Klaim Kondisi Tolikara

Kondusif

Red: Taufik Rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepolisian Resor Tolikara, Provinsi Papua,

mengklaim situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pascakerusuhan di

Karubaga, berangsur-angsur kondusif.

"Laporan terakhir yang saya terima dari Tolikara, kamtibmas di sana mulai

kondusif ," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige di Kota

Jayapura, Jumat malam.

Ia mengatakan, polisi di bantu aparat TNI telah berjaga-jaga di sejumlah titik yang

dianggap rawan terjadi pertikaian susulan.

"Jajaran di sana telah disiagakan di beberapa tempat, harapannya tidak lagi terjadi

pertikaian," katanya.

Mantan Kapolres Merauke itu juga mengemukakan bahwa Kapolres Tolikara

terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak berkompeten guna meredam emosi

warga.

"Pak Kapolres AKBP Suroso terus menjalin komunikasi. Hanya untuk menangkap

para pelaku, situasinya belum bisa memungkinkan, butuh pendekatan agar tidak

meluas," katanya.

Sementara itu, Kapolres Tolikara AKBP Suroso menyatakan tiga orang tertembak

dalam kerusuhan Jumat pagi dan delapan orang lainnya luka-luka.

Diberitakan sebelumnya, salat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara,

Provinsi Papua pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WIT diwarnai aksi

penyerangan oleh sekelompok massa.

Peristiwa itu terjadi pada saat berlangsung salat Id pada takbiran pertama,

kemudian datang sekelompok massa berteriak-teriak.





Warga yang beribadah takut dan memilih menghindar serta berlindung di gedun

gedug Koramil dan Pos 756/WMS.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/17/nrmrva-

polisi-klaim-kondisi-tolikara-kondusif


Home > Khazanah > Dunia Islam


GP Ansor Kecam Pertikaian

Antarkelompok di Tolikara

Red: Angga Indrawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP

Ansro) Nusron Wahid mengecam keras pertikaian antarkelompok di Kabupaten

Tolikara, Papua. menurutnya, insiden tak perlu terjadi jika kebebasan beragama

dijamin UUD 45 diterapkan.

"Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dijamin oleh konstitusi negara ini.

Siapa pun dan atas nama apa pun tidak boleh ada yang mengganggu, apalagi

sampai membakar tempat ibadah," kata Nusron Wahid, dalam keterangan

tertulisnya, di Jakarta, Jumat (17/7).

Selain mushala beberapa kios dan rumah warga juga dibakar oleh pelaku tak

bertanggung jawab tersebut. "Polisi harus mengusut tuntas aksi tersebut agar tidak

melebar ke konflik dan kerusuhan yang mengatasnamakan agama," kata Nusron.

Sekelompok orang tak dikenal membakar mushala di Tolikara ketika jamaah di

dalamnya bersiap Sholat Idul Fitri. Atas kejadian itu, warga yang hendak

melakukan shalat ied di Lapangan Koramil Tolikara terpaksa membubarkan diri

karena takut menjadi sasaran amuk massa.

Menurut Nusron, meski peristiwa itu tidak memakan korban jiwa maupun korban

luka, sangat nyata tindakan itu melukai kehidupan umat beragama. Untuk itulah,

meskipun kondisinya saat ini sudah kondusif, aparat keamanan harus mengusut

pelaku untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

"Jangan sampai ini meluas menjadi konflik agama. Hukum harus ditegakkan, dan

negara wajib menjamin warganya dalam menjalankan ibadah," ujar Nusron yang

juga menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

(BNP2TKI).

Sumber: http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-

nusantara/15/07/17/nrmu0x-gp-ansor-kecam-pertikaian-antarkelompok-di-tolikara



http://khazanah.republika.co.id/kanal/khazanah

http://khazanah.republika.co.id/kanal/khazanah/dunia-islam



Polisi Gandeng Tokoh Agama dan

Adat Selesaikan Masalah

Pembakaran Masjid

Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Jajaran Kepolisian Resor (Polres)

Tolikara terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan tokoh agama,

adat, pemuda dan para ketua-ketua paguyuban di daerah itu untuk menyelesaikan

persoalan kekinian yang terjadi.

Kepala bidang (Kabid) hubungan masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol

Patrige di Kota Jayapura, Jumat petang, mengatakan komunikasi itu dilakukan

agar bisa meredam konflik penyerangan yang terjadi pagi hari.

"Kapolres Tolikara terus membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh

berpengaruh di sana, agar masalah yang terjadi tidak meluas dan segera selesai,"

kata Kombes Pol Patrige.

Ia mengatakan, komunikasi yang dilakukan oleh jajarannya di Tolikara untuk

mendorong persoalan yang terjadi pada Jumat pagi bisa segera selesai dengan

solusi-solusi yang baik. "Harapannya semua pihak di Tolikara bisa bekerja sama

baik agar masalah ini tidak meluas, tidak ditunggangi oleh kelompok atau orang

yang ingin buat masalah," katanya.

Komunikasi dengan tokoh-tokoh penting di Tolikara itu, kata mantan Kapolres

Merauke itu untuk segera menangkap para pelaku penyerangan. "Upaya paksa

tidak boleh gegabah dilakukan, sehingga jajaran disana terus lakukan pendekatan

ke semua pihak yang berpengaruh," katanya.

Diberitakan sebelumnya, salat Idul Fitri (ID) di Karubaga, Kabupaten Tolikara,

Provinsi Papua pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WIT diwarnai aksi

penyerangan oleh sekelompok massa. Peristiwa itu terjadi pada saat berlangsung





salat Idul Fitri pada takbiran pertama, kemudian datang sekelompok massa

berteriak-teriak.

Sehingga membuat warga yang beribadah takut dan memilih menghindar serta

berlindung di Koramil dan Pos 756/WMS. Tak berselang beberapa lama

kemudian, sekelompok masyarakat penyerang melakukan pelemparan kearah

rumah ibadah dan selanjutnya membakar beberapa kios yang ada disekitar tempat

tersebut. Dalam peristiwa itu, dilaporkan enam rumah dan 11 kios ludes terbakar.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/17/nrmuhl-

polisi-gandeng-tokoh-agama-dan-adat-selesaikan-masalah-pembakaran-masjid




Ketua PGI: Larangan Shalat Ied

tak Cerminkan Nilai Kristiani Rep: C38/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia

(PGI), Albertus Patty menilai isi surat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang

memuat pelarangan shalat Ied tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang

penuh cinta dan toleransi. PGI akan mengambil langkah-langkah khusus untuk

menindaklanjuti masalah ini.

"Bahkan seandainya benar surat itu ada, isi surat itu tidak mencerminkan nilai-

nilai Kristiani yang penuh cinta dan toleransi. Hal itu juga tidak sejalan dengan

budaya dan konstitusi bangsa," kata Albertus Patty kepada Republika, Jumat

(17/7).

Selain itu, surat itu tidak mencerminkan toleransi. “Kalau melihat surat GIDI, tak

mencerminkan toleransi bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap

umat Kristen sendiri,” katanya. Seperti diketahui, beredar surat berisi pelarangan

shalat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara oleh GIDI. Surat tertanggal 11 Juli itu juga

melarang wanita muslim menggunakan jilbab. Perayaan Idul Fitri hanya

diperbolehkan di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura. Mereka

beralasan, pelarangan itu terkait pelaksanaan Seminar dan KKR Pemuda GIDI

tingkat Internasional pada 13-19 Juli 2015.

Patty menegaskan, pihaknya menentang dan menyesalkan berkembangnya

kecenderungan intoleransi dari manapun, termasuk dari kelompok Kristen.

Pasalnya, tidak hanya terhadap umat Islam, GIDI wilayah Toli juga melarang

semua agama dan gereja denominasi lain untuk mendirikan tempat ibadah di

wilayah kabupaten Tolikara.

Bahkan dalam surat GIDI itu dikatakan Gereja Adven di distrik Paido sudah

mereka tutup dan umat Gereja Advent dipaksa bergabung dengan GIDI. “Kami

akan berkoordinasi dengan gereja lokal dan Pemda untuk melakukan investigasi

dan kalau perlu advokasi terhadap korban,” imbuhnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/17/nrmweq-

ketua-pgi-larangan-shalat-ied-tak-cerminkan-nilai-kristiani







Pembakaran Masjid di Papua,

AAUI Minta Kaum Muslim Tetap

Tenang

Rep: c38/ Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa pembakaran masjid di Tolikara,

Papua memicu kecaman dari berbagai pihak. Presidium Aliansi Alim Ulama

Indonesia mengimbau setiap Muslim tetap tenang dan mewaspadai pihak-pihak

tertentu yang mengadu domba kerukunan antar umat beragama.

“Kami Presidium Aliansi Alim Ulama Indonesia (AAUI), sangat menyesalkan

terjadinya insiden Tolikara, yang meretakkan kerukunan umat beragama di

Indonesia,” kata Ketua Presidium AAUI, KH Shohibul Faroji Azmatkhan, dalam

rilis yang diterima ROL, Jumat (17/7).

Ia mengutuk keras kelompok penyerang yang telah melanggar hukum dan prinsip-

prinsip toleransi di negeri ini. Apalagi dengan semakin besarnya toleransi yang

diberikan oleh kaum muslimin. AAUI juga mendesak aparat keamanan segera

menangkap para pelaku dan memproses mereka secara hukum dengan secepat-

cepatnya.

Mereka mengimbau para tokoh Muslim agar menenangkan dan mengontrol umat

untuk tidak melakukan tindakan pembalasan. Seperti diketahui, pembakaran

masjid tersebut disinyalir dilakukan oleh massa dari Gereja Injili di Indonesia

(GIDI). Sebelum melakukan pembakaran, GIDI juga melarang umat Islam

merayakan Idul Fitri.

“Semua pihak diharapkan bisa mewaspadai pihak-pihak tertentu yang bermain,

mengadu domba antar umat beragama, dan menjadikan sentimen agama sebagai

komoditas politik, yang akan merusak stabilitas nasional,” kata dia.


nusantara/15/07/18/nrmxji-pembakaran-masjid-di-papua-aaui-minta-kaum-

muslim-tetap-tenang







BIN Kecolongan Insiden

Pembakaran Masjid di Papua Rep: c 26/ Red: Indah Wulandari

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Insiden pembakaran sebuah masjid di

Tolikara, Papua saat shalat Idul Fitri pagi tadi sontak membuat masyarakat

Indonesia tercengang.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kejadian ini terlewat

dari pergerakan aparat Badan Intelijen Negara (BIN).

"Jadi karena itu kelihatannya BIN kita kecolongan dengan insiden Papua ini," kata

Saleh kepada ROL, Jumat (17/7) malam.

Menurutnya, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah jika BIN bekerja lebih

awal. Pasalnya, hal seperti ini memang merupakan tugas BIN yang mendeteksi

sebelum terjadi. Apalagi ini merupakan isu yang berkaitan dengan agama dan

sangat sensitif.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan insiden ini tentu sangat

berbahaya untuk Indonesia ke depannya. Perpecahan kelompok agama bisa

mengancam persatuan Indonesia.

Sekitar pukul 07 00 WIT, sekelompok oknum merasa hari Jumat merupakan hari

Yesus. Selain itu diduga mereka merasa terganggu dengan suara speaker yang

berbunyi saat perayaan Idul Fitri. Kasus ini masih terus diselidiki aparat

keamanan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/17/nrn1y1-

bin-kecolongan-insiden-pembakaran-masjid-di-papua





http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/17/nrn1y1-bin-kecolongan-insiden-pembakaran-masjid-di-papua

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/17/nrn1y1-bin-kecolongan-insiden-pembakaran-masjid-di-papua


Sabtu, 18 Juli 2015, 01:05 WIB

Usut Pembakaran Masjid, PPP

Minta Aparat Gunakan Cara

Persuasif

Rep: C36/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) versi Muktamar Surabaya, M. Romahurmuziy menyarankan adanya

tindakan proaktif dan persuasif dari aparat keamanan dalam mengusut kasus

pembakaran Masjid Tolikara di Papua.

"Aparat keamanan sebaiknya mengedepankan penanganan persuasif terhadap

dampak ketegangan pasca pembakaran masjid di Tolikara. Jangan sampai

penanganan justru menambah ketegangan yang ada," ujarnya, Jumat (17/7).

Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan, memang aparat keamanan harus

bertindak tegas terhadap para pelaku, karena kasus tersebut berkaitan dengan hak

asasi dalam menjalankan ibadah.

Namun aparat keamanan jangan bertindak represif, karena dikhawatirkan akan

menambah ketegangan di wilayah tersebut. Selain itu, Papua merupakan daerah

yang dinilai cukup sensitif terhadap isu sosial. "Jangan sampai cara-cara yang

sifatnya represif justru menambah ketegangan yang sudah ada saat ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat

Nasrani Jumat pagi. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, kasus itu

bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan

shalat Idul Fitri.

Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar masjid berteriak-teriak. Umat muslim yang

hendak shalat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos

756/WMS untuk meminta perlindungan. Sepeninggal mereka, Masjid tersebut

dibakar.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrn6g3-

usut-pembakaran-masjid-ppp-minta-aparat-gunakan-cara-persuasif





Home > Dpr Ri > Dpr Ri


Pembakaran Masjid, DPR Imbau

Umat Muslim tak Tersulut

Emosinya


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembakaran masjid di Papua menjadi luka

tersendiri di tengah suka cita merayakan hari Idul Fitri bagi umat Islam. Namun,

diharapkan kejadian itu tidak lantas membuat emosi masyarakat Muslim di

Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengimbau agar masyarakat

Muslim Indonesia tidak tersulut emosinya menanggapi insiden tersebut. Apalagi

hingga mencoba melakukan upaya balas dendam.

"Kita minta kepada masyarakat Muslim yang ada di Indonesia untuk tetap tidak

emosi, tidak melakukan tindakan berlebihan dalam menangani kasus ini. Apalagi

upaya balas dendam," kata Saleh saat dihubungi ROL, Jumat (18/7), malam.

Menurutnya, Muslim Indonesia harus tetap menunjukkan Islam sebagai agama

yang damai. Kekerasan yang terjadi di Papua tidak kemudian harus dibalas

dengan tindakan keras kembali.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, Islam mengajarkan cinta

kedamaian dan persaudaraan. Ini harus kita perlihatkan untuk membuktikan Islam

tidak seperti yang dipandang sebagian orang sebagai agama yang keras.

Sebelumnya, dilaporkan penyerangan dilakukan saat umat Islam Karubaga,

Kabupaten Tolikara hendak menjalankan shalat Idul Fitri. Sekelompok massa

umat Nasrani meminta shalat Ied dihentikan. Umat muslim yang hendak shalat

sontak kaget dan berlindung ke Koramil dan Pos 756/WMS. Massa kemudian

membakar masjid.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/07/18/nrnq8u-

pembakaran-masjid-dpr-imbau-umat-muslim-tak-tersulut-emosinya



http://www.republika.co.id/kanal/dpr%20ri

http://www.republika.co.id/kanal/dpr%20ri/dpr-ri

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/07/18/nrnq8u-pembakaran-masjid-dpr-imbau-umat-muslim-tak-tersulut-emosinya

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/07/18/nrnq8u-pembakaran-masjid-dpr-imbau-umat-muslim-tak-tersulut-emosinya



Pascakerusuhan, Kapolda Papua

dan Pangdam Cenderawasih

Kunjungi Karubaga

Red: Israr Itah

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende dan

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan mengunjungi

Karubaga, ibukota Kabupaten Tiom, pascakerusuhan yang melanda kawasan itu.

Rombongan menggunakan pesawat Trigana pada Sabtu (18/7) pagi

pascakerusuhan pembakaran masjid.

Kerusuhan di ibu kota Kabupaten Tiom itu terjadi Jumat (17/7) sekitar pukul

07.00 WIT, saat umat muslim melaksanakan shalat Idul Fitri di masjid kawasan

tersebut. Sekelompok warga melakukan penyerangan dan membakar masjid serta

70 kios atau milik warga setempat.

"Saat ini kedua pimpinan di bidang keamanan sudah berada di Karubaga,"

kata Kapolres Tolikara AKBP Suroso.

Ia mengatakan Tolikasa sendiri relatif terkendali namun tetap bersiaga. Aktivitas

warga mulai normal. Namun sekitar 150 orang masih mengungsi di Koramil

Karubaga.

Dalam kerusuhan Jumat pagi tercatat 11 orang mengalami luka-luka, tiga

diantaranya yang mengalami luka tembak dan sudah dievakuasi ke Jayapura.

Aksi brutal sekelompok warga yang terjadi saat umat muslim melaksanakan

sholat Id itu belum dapat dipastikan akibat surat edaran yang dikeluarkan

pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) wilayah Tolikara tertanggal 11 Juli

2015. Menurut Suroso pihaknya tetap menelusuri karena tidak menutup

kemungkinan surat edaran itu juga menjadi salah satu penyebabnya.





Polisi, kata Suroso, hingga kini belum memeriksa para saksi karena situasi belum

memungkinkan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nrntlx-

pascakerusuhan-kapolda-papua-dan-pangdam-cenderawasih-kunjungi-karubaga




Menag Mohon Umat Islam tak

Terprovokasi Kasus Pembakaran

Masjid


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim

Saifuffin meminta masyarakat untuk mempercayakan penangganan dan

pengusutan insiden pembakaran masjid saat hari raya Idul Fitri di Karubaga,

Kabupaten Tolikara, Papua, kepada pihak kepolisian.

"Kita percayakan penuh kepada Polri yang telah bertindak cepat menangani dan

mengusut kasus tersebut," katanya, Sabtu (18/7).

Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk benar-benar mengusut pihak-

pihak yang telah melakukan tindak perusakan dan penganiayaan, dan mengusut

tuntas siapa pihak-pihak dibalik kasus tersebut.

Sehubungan dengan adanya seruan jihad ke Papua terkait kasus Tolikara, Menag

memohon kepada umat Islam melalui para tokoh-tokohnya agar bisa menahan

diri, tidak terprovokasi.

"Saya memohon kedewasaan dan kearifan umat Islam melalui para tokoh-

tokohnya untuk tidak terpancing dan terprovokasi lakukan tindak pembalasan,"

jelasnya.

Menurut Lukman Hakim, semua umat beragama harus mewaspadai adanya pihak

ketiga yang menjadikan sentimen agama sebagai hal untuk saling benturkan antar

sesama umat beragama.

"Mari bersama mewaspadai adanya oknum pihak ketiga yang ingin

membenturkan sesama umat beragama dengan menggunakan sentimen agama,"





ujarnya.

Lukman juga mengecam peristiwa itu. Ia menilai kasus Tolikara telah mengoyak

dan menghancurkan jalinan kerukunan hidup antarumat beragama, apalagi terjadi

pada saat umat Islam sedang beribadah rayakan Hari Raya.

Lukman Hakim mengimbau tokoh-tokoh Kristen dan semua tokoh agama untuk

senantiasa mengedepankan toleransi dan merawat kerukunan demi menjaga nilai-

nilai kemanusiaan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nro0to-

menag-mohon-umat-islam-tak-terprovokasi-kasus-pembakaran-masjid




Projo: Hentikan Derita Muslim di

Tolikara

Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas pendukung Jokowi, Projo

menyerukan aparat keamanan dan penegak hukum untuk menghentikan derita

warga muslim di Tolikara Papua, saat merayakan Idul Fitri dan sholat ied,

masjidnya dibakar massa yang menentang ibadah tersebut.

"Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas memegang prinsip, di

semua penjuru negeri ini, semua orang bebas dan berhak untuk menjalankan

ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing," jelas Ketua Umum

Projo, Budi Arie Setiadi di Jakarta, Sabtu (18/7).

"Konstitusi menyatakan dengan tegas melindunginya. Jadi, kalau ada pihak-pihak

yang melakukan tindakan kekerasan maka sungguh sangat menyedihkan, " ujar.

Budi melanjutkan, peristiwa yang terjadi di Tolikara sangat mengoyak rasa

persaudaraan sesama anak bangsa. Ia menegaskan kemanusiaan yang adil dan

beradab tidak mungkin diwujudkan dengan kekerasan dan kebencian.

"Sungguh, ini catatan penting perjalanan kita sebagai bangsa," tegasnya.

Projo juga mendesak aparat keamanan bertindak tegas dan melindungi setiap

warga bangsa.

"Usut tuntas sesuai hukum dalang dan motifnya. Kami berharap negara hadir

dengan memberikan kesejukan dan kedamaian. Kami juga mengimbau seluruh

komponen bangsa untuk bahu membahu mengatasi masalah ini, " ucapnya.

Kepada masyarakat sipil, Projo menyerukan untuk terus menjaga kedamaian,

kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Jauhkan provokasi yang merusak

kesatuan bangsa.





Damai itu adalah sebuah keindahan yang sangat penting untuk bersama.

Pluralisme adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk bangsa ini.

Sekelompok massa yang menentang pelaksanaan solat Id di masjid Tolikara tiba-

tiba datang dan berteriak-teriak. Umat muslim yang hendak shalat sontak kaget.

Mereka langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta

perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, masjid di Kabupaten Tolikara

dibakar massa.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nro8ce-

projo-hentikan-derita-muslim-di-tolikara




Muslim Papua Enggan Bersikap

Reaktif Soal Tolikara

Rep: Andi Muhammad Ikhbal/ Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat muslim di Provinsi Papua enggan

bersikap reaktif dalam menanggapi kasus kerusuhan di Tolikara. Mereka

menyerahkan urusan hukum kepada TNI dan Polri dalam mengusut insiden yang

terjadi saat momentum Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

Aktifis Dakwah Papua, Abdul Wahab mengatakan, muslim di Papua tak ingin

terprovokasi dengan adanya aksi pembakaran masjid saat pelaksanaan Solat Ied.

Sejauh ini, mereka masih tenang dan tak terpancing dengan isu tersebut.

“Warga Papua di sini, baik Muslim dan non-Muslim sangat menyayangkan

kejadian itu. Namun kami tetap rukun satu sama lain,” kata Abdul kepada ROL,

Sabtu (18/7)

Ia sendiri merasa aneh dengan adanya peristiwa ini. Sejauh ini, belum ada konflik

di Papua yang dilatarbelakangi isu agama. Sebab, hubungan antara umat Muslim

dan non-Muslim dianggap sangat rukun. Bahkan, provinsi tersebut bisa menjadi

tolak ukur toleransi umat beragama.

Menurut dia, hal yang memicu peristiwa di Papua karena minimnya pengawasan

dari arat kepolisian dan TNI. Kawasan itu memang berada di lokasi

penggunungan sehingga kurang terpantau keamananya. Belum lama ini, juga

terjadi konflik karena penyelenggaran Pilkada.

“Di sana memang rawan. Konflik sesama agama saja bisa terjadi,” ujar dia.


nusantara/15/07/18/nrob0c-muslim-papua-enggan-bersikap-reaktif-soal-tolikara







MUI Minta PGI Tegur dan Beri

Sanksi GIDI


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam

tindakan brutal sekelompok massa di Kabupaten Tolikara, Papua. Ketua MUI

Bidang Hubungan Luar Negeri Slamet Efendy Yusuf menyebut peristiwa

penyerangan dan pembakaran Masjid jelang shalat Id itu sudah tidak dapat

ditolelir lagi.

"Peristiwa itu sangat kami sesalkan, itu sangat melukai umat Islam dan

memperlihatkan di sana iklim toleransi itu tidak ada. Penyerangan yang dilakukan

saat umat Islam melakukan shalat Id itu merupakan brutalitas yang luar biasa,

yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di negeri pancasil ini," tutur Kiai

Slamet kepada ROL, Sabtu (18/7) sore.

Kiai Slamet pun meminta Persatuan Gereja Indonesia (PGI) agar menegur dan

memberikan sanksi tegas terhadap jamaat atau pengurus GIDI (Gereja Injili di

Indonesia) yang terlibat dalam penyerangan tersebut. GIDI, kata dia, telah

melakukan pelanggaran atas hak untuk menjalankan ibadah dengan melarang

umat muslim melaksanakan sholat ied.

"Mereka membuat surat agar umat Islam tidak melaksanakan shalat Id, lalu ada

penyerangan. Kami berharap ada tindakan nyata dari PGI ini," tuturnya.

Selain itu, Kiai Slamet pun mendesak agar aparat keamanan dan penegak hukum

segera melakukan tindakan yang jelas untuk kasus ini. Menurutnya tak ada

kompromi terhadap tindakan intoleran yang terjadi di Tolikara. Efendy pun

mengkritisi Badan Intelejen Negara (BIN) yang kecolongan hingga terjadinya aksi

brutal itu.





Menurutnya, sudah semestinya ada pengawasan dan pemantauan terhadap umat

minoritas yang hendak melaksanakan ibadah di kawasan yang rentan terjadi

konflik.

"Tindakan itu sudah jelas siapa yang melakukan, siapa yang merencanakan,

seharusnya pihak keamanan dan aparat hukum seharusnya melakukan tindakan

yang jelas pula. Ini juga menunjukan aparatur negara termasuk Intelejen tidak

waspada, karena gejala seperti ini sudah sering terjadi," tuturnya.

Meski demikian, Kiai Slamet meminta agar umat Muslim khususnya yang berada

di Tolikara tak melakukan aksi balasan. Ia mengajak agar umat muslim tanah air

semakin menunjukan sikap tolerannya.

"Saya atas nama MUI dan PBNU meminta umat Islam tidak mengimbangi

tindalkan brutal ini dengan brutal juga. Kita tunjukan umat islam menjadi umat

yang toleran dinegri ini. Meski kita tahu di wilayah sana masyarakatnya sangat

tidak toleran." tuturnya.


nusantara/15/07/18/nrocha-mui-minta-pgi-tegur-dan-beri-sanksi-gidi




Komnas HAM: Masyarakat

Tolikara tak Benci Islam Rep: Andi Muhammad Ikhbal/ Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Tolikara yang tergabung dalam

Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dinilai tak membenci umat Islam di wilayah itu.

Aksi kerusuhan pada Hari Raya Idul Fitri, Jumat (17/1) kemarin, merupakan

pelampiasan emosi atas penembakan aparat di sana.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, dalam surat edaran

kelompok tersebut, mereka mengimbau kepada seluruh umat agama lain. Artinya

bukan hanya Islam, tapi juga umat Kristiani di sana. Buktinya ada penutupan

gereja di wilayah itu.

“Tidak ada unsur kebencian. Mereka hanya minta kalau ada kegiatan jangan

sampai menganggu kegiatan internal mereka,” kata Natalius, Sabtu (18/7).

Masalahnya, dalam pelaksanaan Shalat Id di sana, mereka menggunakan pengeras

suara sehingga menganggu acara mayoritas umat GIDI di sana. Kemudian,

perwakilan komunitas tersebut melakukan aksi protes kepada penganut agama

Muslim yang hendak shalat Id.

Setelah itu, oknum aparat justru membuat kondisi semakin kacau. Mereka

melepaskan tembakan kepada orang-orang GIDI. Lantaran tak mampu membalas

mereka yang bersenjata itu, warga di sana akhirnya membakar kios-kios di

kawasan tersebut. Lalu merembet ke masjid di dekatnya. “Kalau analisa saya sih,

pembakaran itu merembet ke masjid. Mereka tak berniat membakar masjid. Tapi

saya tidak tahu juga bagaimana pastinya,” ungkap dia.

Menurut dia, masyarakat Muslim di sana memang minoritas, tak sampai 200

orang. Tanpa mengenakan pengeras suara, pelaksanaan solat Id harusnya bisa

tetap berjalan. Alasannya, penduduk di desa ini sangat sensitif sehingga perlu

toleransi demi menjauhi konflik.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nrok3y-

komnas-ham-masyarakat-tolikara-tak-benci-islam





http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nrok3y-komnas-ham-masyarakat-tolikara-tak-benci-islam

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/18/nrok3y-komnas-ham-masyarakat-tolikara-tak-benci-islam


Ahad, 19 Juli 2015, 04:03 WIB

Pembakaran Masjid, Wasekjen

MUI Gugat Komentar Wapres JK

Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden penyerangan umat Islam terjadi ketika

mereka sedang menunaikan shalat Idul Fitri di lapangan Koramil l1702-11/Karubaga,

Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7) pagi WIT. Saat takbir pertama, kelompok massa

Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) langsung menyerang umat Islam yang sedang

menunaikan shalat Id.

Selang beberapa saat kemudian, sekelompok masyarakat penyerang melakukan

pelemparan ke arah Mushala Baitul Muttaqirumah dan selanjutnya membakar beberapa

kios yang ada di sekitar tempat tersebut. Wapres JK mendapat laporan bahwa peristiwa

itu terjadi karena kegiatan shalat Id bersamaan dengan kegiatan gereja masyarakat

setempat.

Jemaat gereja protes dengan pengeras suara di kegiatan salat yang dianggap

mengganggu ketenangan. Akibatnya, ricuh pun terjadi. "Memang asal muasal soal

speaker itu mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara-acara seperti

itu," ujar JK.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain merasa

heran dengan sikap JK. Pasalnya, JK dengan gampang menyalahkan pengeras

suara sebagai biang keladi penyerangan jemaat GIDI ke umat Islam yang

menjalankan shalat.

Kasus Torikara krn Speaker? Bagaimana mau khutbah di lapangan tanpa speaker?

Jadi boleh bakar masjid hanya krn speaker? Komentar NGAWUR....!" katanya

melalui akun Twitter, @UstadTengku.

Tengku melanjutkan, "Masjid di Tolikara, Papua dibakar umat Kristen saat akan

sholat Ied pagi Jum'at tadi. Nampaknya Minoritas sdh merasa jadi Raja di

Indonesia."

Ustaz Yusuf Mansur pun juga mempertanyakan pernyataan JK yang menyalahkan

pengeras suara sebagai biang keladi penyerangan ke umat Islam. Sambil





mengomentari tautan berita, ia hanya bisa mendoakan Muslim Tolikara untuk

tabah. "Doa saya&qt smua. Apalagi jika Pak JK bnr, sbb soal speaker," katanya

melalui akun, @Yusuf_Mansur.

Sebelumnya, Badan Pekerja Wilayah Toli GIDI membuat surat terbuka untuk

umat Islam.

Kepada Yth: Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara

Badan Pekerja Wilatah Toli (BPWT) Gereja Injili Di Indonesia (GIDI)

memberitahukan bahwa pada tanggal 13-19 Juli 2015 ada kegiatan Seminar dan

KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut kami memberitahukan bahwa:

1. Acara membuka Lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan

dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga)

2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara

3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakain Yilbab

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak

terima kasih.

Karubaga, 11 Juli 2015

Ketua Wilayah Toli: Pdt. Nayus Wenea, S.Th

Sekretaris: PDt. Marthen Jingga, S.Th.MA

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrpbui-

pembakaran-masjid-wasekjen-mui-gugat-komentar-wapres-jk



Ahad, 19 Juli 2015, 06:28 WIB

PGLII: Kami Akan Lakukan

Pembenahan Agar Kasus Tolikara

tak Terulang


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persekutuan Gereja dan

Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Ronny Mandang, akan menindak tegas

anggotanya jika diketahui terlibat dalam peristiwa Tollikara. Tujuannya adalah

supaya kasus seperti di Tolikara tidak terulang di Indonesia.

Ronny mengatakan, proses hukuman untuk dalang dari peristiwa Tolikara biar

pihak berwajib yang menanganinya. Siapapun yang bersalah harus mendapatkan

sanksi.

"Jika kemudian diketahui anggota Gereja GIDI, maka kami akan lakukan

pembenahan konsolidasi, agar kasus seperti ini jangan terjadi lagi," kata Ronny.

Mengenai surat edaran yang melarang umat muslim untuk mendirikan hari idul

fitri pada (17/7/2015) di wilayah Tolikara, ini sangat melukai umat muslim.

Ronny membenarkan adanya surat edaran tersebut. Hanya saja, menurut Ronny,

pusat PGLII baru mengetahui surat edaran tersebut setelah meletupnya peristiwa

pembakaran masjid, kios-kios, dan setelah jatohnya korban penembakan.

Jika saja surat itu diketahui sebelumnya, tentu PGLII, PGI, dan Bimas Kristen

Kementrian Agama akan mencabut surat tersebut. Namun, sekali lagi Ronny

menegaskan, belum ada kronologi valid yang dapat membuktikan. Apakah

peristiwa Tolikara dipicu oleh surat edaran ataukah adegan penembakan yang

menewaskan seorang warga kristen yang menjadi latar belakang kerusuhan

bermula.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/19/nrpiju-

pglii-kami-akan-lakukan-pembenahan-agar-kasus-tolikara-tak-terulang





http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/19/nrpiju-pglii-kami-akan-lakukan-pembenahan-agar-kasus-tolikara-tak-terulang

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/19/nrpiju-pglii-kami-akan-lakukan-pembenahan-agar-kasus-tolikara-tak-terulang


Ahad, 19 Juli 2015, 10:55 WIB

Pemuda Lintas Agama Yakin

Insiden Tolikara Hanya Salah

Paham

Red: Indah Wulandari

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Muda Lintas Agama (DMLA) meminta agar

aparat berwenang bertindak berdasarkan hukum yang berlaku secara adil, cepat, dan tepat

atas insiden saat Idul Fitri di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu.

"Agar konflik tidak meluas, maka perlu penyelesaian dengan pendekatan hukum,

disamping sosial," kata Ketua Umum DMLA Idy Muzayyad, dalam rilisnya, Ahad (19/7).

Ia meyakini bahwa konflik tersebut bukanlah wujud kebencian antarumat beragama

ataupun bentuk arogansi kelompok mayoritas terhadap minoritas masyarakat di Papua,

namun lebih karena kesalahpahaman belaka.

"Karena toleransi itu dalam prakteknya harus disertai dengan komitmen untuk saling,

yakni saling menghargai dan menghormati, kalau tidak saling itu berarti tidak imbang dan

toleransi tidak akan efektif. Dan toleransi itu bermula dari ketulusan komunikasi," ungkap

Idy.

Menurutnya, tanpa ada ketulusan ini maka akan muncul saling curiga dan kemudian

saling menyalahkan ditambah perasaan lebih satu kelompok atas kelompok yang lain.

Sekjen DMLA Natalis Situmorang menambahkan, umat beragama di Indonesia perlu

melakukan refleksi mendalam atas konsep dan praktek kerukunan antarumat beragama

dengan belajar dari peristiwa Tolikara ini.

"Bagaimanapun ini menjadi noda hitam kehidupan keberagaman kita. Dan kita harus

mencegah jangan sampai hal serupa terjadi di tempat lain, oleh kelompok yang lain

terhadap kelompok yang lain pula," imbau Natalis yang pernah menjadi Ketua Umum

Pemuda Katolik dua periode.





Di luar itu, ia meyakini umat beragama di Indonesia secara umum sebenarnya telah

memiliki kedewasaan dalam mempraktikkan toleransi, namun ada sebagian kelompok

yang kadang kala memang secara genit bermaksud memunculkan letupan. "Tapi hal itu

tidak akan merusak mainatream masyarakat yang toleran," pungkas Natalis.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrpuwp-

pemuda-lintas-agama-yakin-insiden-tolikara-hanya-salah-paham



Ahad, 19 Juli 2015, 13:06 WIB

Pembakaran Masjid di Papua,

Pemerintah Lalai Menjalankan

Konstitusi

Red: Maman Sudiaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suasana keharmonisan kerukunan umat

beragama kembali terusik. Ini terjadi setelah sekelompok massa membakar dan

melempari dengan batu sebuah musholla di Karubaga Kabupaten Tolikara, Papua

pada Jum'at (17/7) lalu.

SNH Advocacy Center mengutuk keras kejadian tersebut dan menuntut pihak

pemerintah untuk melakukan pengusutan dan segera melakukan tindakan

penangkapan kepada para pelaku. Direktur Ekekutif sekaligus Advokat SNH

Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid mengatakan, pemerintah mempunyai

tugas untuk menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah NKRI, oleh

karenanya langkah yang harus segera diambil adalah menangkap para pelaku baik

pelaku di lapangan maupun intelektual dader (pelaku intelektual).

"Selesaikan, jangan ditunda-tunda, kami khawatir kalau tidak diselesaikan segera

akan berdampak luas," ujar Sylviani dalam siaran persnya kepada ROL, Ahad

(19/7).

Ia mengingatkan peristiwa serupa pada 1998 silam yang terjadi di Ambon meluas

hingga ke beberapa wilayah di Kota Ambon akibat lambatnya penanganan dari

pemerintah. Ia juga mempertanyakan kinerja dari Badan Intelejen Negara.

"Seharusnya BIN sudah bisa mengantisipasi kejadian ini," ucap Sylvi panggilan

akrabnya.

Kewajiban Pemerintah lanjutnya, adalah melindungi setiap pemeluk agama untuk

melakukan aktifitas keagamaannya, sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.

"Kalau terbukti ada kelalaian dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa

pemerintah lalai menjalankan konstitusi," kata Sylvi aktivis dan juga pengacara

publik ini.

Sebelum kejadian tersebut telah beredar surat pelarangan kegiatan Solat dan





penggunaan jilbab yang juga sudah ditembuskan ke pihak pemerintah. Ini

merupakan salah satu bukti kelalaian pemerintah yang membiarkan adanya pihak

yang ingin melawan Konstitusi. "Pembiaran ini yang dapat mengindikasikan

pemerintah lalai menjalankan Konstitusi," ujarnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrq0yy-

pembakaran-masjid-di-papua-pemerintah-lalai-menjalankan-konstitusi



Ahad, 19 Juli 2015, 13:38 WIB

Tokoh Agama Papua Meminta

Maaf pada Umat Muslim

Rep: Andi Mohammad Ikhbal/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kantor Perwakilan (Kanwil) Kementerian Agama

Papua menggelar pertemuan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua,

TNI, dan Polri. Dalam acara itu, tokoh agama Papua memohon maaf kepada umat

Muslim atas insiden kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran masjid.

Kepala Kanwil Kemenag Papua, Jannus Pangaribuan mengaku prihatin dengan peristiwa

penyerangan dan pembakaran rumah ibadah di Tolikara. Dia meminta semua pihak

menahan diri sehingga tak menimbulkan aksi saling balas dendam antarumat beragama.

“Jangan sampai jatuh korban akibat kasus ini,” kata Jannus dalam rapat tersebut.

Pertemuan yang digagas oleh Kepala Kanwil Kemenag Papua ini menghadirkan Ketua

Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Uskup Leo Labaladjar, Ketua MUI

Provinsi Papua, Saiful Islam Alpayage, Ormas NU Papua, dan sejumlah tokoh agama

lain.

Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat Tolikara untuk melihat masalah ini

secara bijak. Jangan sampai ada yang berupaya memprovokasi ataupun terpancing hingga

memperkeruh suasana. Para tokoh agama ini sangat menyesalkan peristiwa ini.

Apalagi, terjadi saat momentum Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah pada Jumat (17/7),

kemarin. Intinya, hasil pertemuan itu adalah permintaan maaf kepada umat muslim. Saat

ini, para tokoh agama menyerahkan penyelesaian hukumnya kepada pihak kepolisian.

Aktifis Dakwah Papua, Abdul Wahab mengatakan, muslim di Papua tak ingin

terprovokasi dengan adanya aksi pembakaran masjid. Sejauh ini, mereka masih tenang

dan tak terpancing.





“Warga Papua di sini, baik muslim dan non-muslim sangat menyayangkan kejadian itu.

Namun kami tetap rukun satu sama lain,” kata Abdul.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrq2fw-tokoh-

agama-papua-meminta-maaf-pada-umat-muslim



Ahad, 19 Juli 2015, 15:56 WIB

Insiden Tolikara, Kapolri Harus

Evaluasi Kinerja Kapolda Papua

Rep: C20/ Red: Winda Destiana Putri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) menilai

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende ceroboh dalam mengemban

tugas. Menurut IPW, hal itu terbukti dengan adanya kerusuhan yang terjadi di

Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat (18/7) lalu.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengimbau kepada Kapolri untuk

mengevaluasi kinerja Yotje sebagai pemegang tanggung jawab hukum di wilayah

Papua. Menurut Neta, kecorobohan Yotje dan jajarannya seperti Wakapolda dan

Intelkam Polda telah membuat hubungan antarumat beragama menjadi tegang.

"Harus ada evaluasi untuk Kapolda dan jajarannya agar hal ini tidak terulang

kembali," kata Neta di Jakarta, Ahad (19/7).

Selain itu, Neta juga meminta kepada pemerintah agar melakukan evaluasi

terhadap kinerja Polri dan BIN di Papua.

"Sinergi kinerja antara keduanya harus segera dievaluasi," ujar Neta.

Neta menambahkan, hal itu agar intelijen tidak kembali kecolongan lagi dalam

melakukan deteksi dan antisipasi dini di daerah rawan konflik khususnya Papua.

IPW juga mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus penyerangan tersebut.

"Semua yang terlibat harus diproses secara hukum," kata Neta.

Sebelumnya, aksi penyerangan terjadi saat umat Muslim melakukan Salat Idul

Fitri di Tolikara. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang berteriak-teriak dan

disusul lemparan batu serta pembakaran bangunan. Sekitar 70 bangunan termasuk

Masjid terbakar dalam insiden tersebut.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrq8ux-

insiden-tolikara-kapolri-harus-evaluasi-kinerja-kapolda-papua





http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrq8ux-insiden-tolikara-kapolri-harus-evaluasi-kinerja-kapolda-papua

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrq8ux-insiden-tolikara-kapolri-harus-evaluasi-kinerja-kapolda-papua


Ahad, 19 Juli 2015, 16:01 WIB

Romi: Tindak Tegas Pelaku

Penyerangan Tolikara

Red: Angga Indrawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy meminta Polri tegas

menangani insiden di Kabupaten Tolikara, Papua. Menurutnya, harus ada

hukuman yang tegas bagi pelaku penyerangan.

"Para korban harus diberi perlindungan," katanya dalam keterangan yang diterima

di Jakarta, Ahad (19/7).

Ia sangat menyesalkan atas insiden yang terjadi pada saat umat Muslim tengah

merayakan Hari Kemenangan setelah sebulan lamanya berpuasa. Menurutnya,

insiden tersebut tidak menghormati toleransi antarumat beragama yang memang

dilindungi Undang-Undang.

"Saya menyesalkan terjadinya peristiwa itu, di hari yang justru seharusnya seluruh

bangsa ini memperkuat tali persaudaraannya," kata Romi, panggilan akrab

Romahurmuziy.

Insiden tersebut, katanya, setidaknya telah mencoreng Indonesia di mata dunia

apalagi Papua merupakan salah satu etalase Indonesia di mata dunia. Jika ada

kejadian sekecil apapun yang berpotensi konflik antarwarga di Papua, kata dia,

maka sangat berdampak negatif bagi Indonesia di mata dunia internasional.

"Dampaknya seolah-olah se-Indonesia ada persoalan," katanya.

Ia mengimbau kepada seluruh pemuka agama di Papua untuk bisa melakukan

pengawasan dan juga menenangkan umatnya masing-masing. Selain itu, kepada

tokoh-tokoh agama juga diharapkan tidak melakukan upaya-upaya yang

memancing provokasi.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrq91q-

romi-tindak-tegas-pelaku-penyerangan-tolikara









Ahad, 19 Juli 2015, 19:09 WIB

Kasus Tolikara, Fungsi Intelijen di

Papua Harus Diperkokoh

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa kekerasan terhadap muslim Papua

saat Hari Raya Idul Fitri pada Jumat (17/7) lalu, sangat disesalkan.

Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk menguatkan dan mengokohkan

kembali fungsi keamanan dan intelijen di Bumi Cendrawasih.

Anggota Tim Pengawas Intelijen dari Komisi I DPR RI, Fraksi PKS, Ahmad

Zainuddin mengatakan, potensi akan terjadinya tindakan kekerasan terhadap

muslim di Tolikara, Papua seharusnya dapat diprediksi oleh aparat dan intelijen

kepolisian sebelumnya.

"Sebab ada edaran bernada provokatif soal pelarangan peringatan Idul Fitri

tembusan ke kepolisian, jika benar ada surat itu, seharusnya aparat dan intelijen

sudah mengantisipasi," katanya, Ahad, (19/7).

Kejadian ini sebaiknya menjadi bahan dasar fungsi intelijen, khususnya Kepala

BIN baru untuk merancang sistem intelijen yang lebih kokoh.

Fungsi intelijen dari lembaga kepolisian, TNI dan BIN harus berjalan secara

koordinatif dan integratif di Papua. Zainuddin menjelaskan, pelaksanaan fungsi

intelijen di wilayah yang rentan dengan separatisme harus mendapat perhatian

serius dari pemerintah.

Sebab kekerasan sekecil apapun yang terjadi di Papua selalu di-blow up pihak-

pihak kepentingan tertentu sehingga menjadi sorotan internasional.

"Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi ke depannya di wilayah NKRI ini,

khususnya di Papua. Sebab banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap

separatisme dan sumber daya alam di Papua," jelasnya.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan

terorisme, aksi pembakaran pemukiman dan tempat ibadah saat hari raya besar

agama oleh kelompok tertentu merupakan tindakan teror. Hal itu menciptakan

suasana ketakutan masal hingga merusak harmonisasi hubungan antar umat

beragama.

Ia juga mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas, para pelaku dan pihak-pihak

yang memprovokasi ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tokoh agama dan

masyarakat di Papua harus mempererat kembali toleransi antar umat beragama.

"Dari kasus tersebut harus segera ditemukan solusi yang adil dan menenteramkan

semua pihak, terutama kelompok minoritas," ujarnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrqhrm-

kasus-tolikara-fungsi-intelijen-di-papua-harus-diperkokoh



Senin, 20 Juli 2015, 03:40 WIB

'Tidak Ada Ruang untuk

Mentolerir Pembakaran Rumah

Ibadah'

Rep: C94/ Red: Citra Listya Rini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama

Indonesia Cholil Nafis meminta pemerintah menuntaskan permasalahan dugaan

kasus pembakaran masjid di Kaburaga, Tolikara, Papua. Sebab, di Indonesia tidak

ada kewenangan penganut agama tertentu melarang umat agama lain.

"Tak ada ruang untuk mentolerir pembakaran rumah ibadah, apapun alasannya.

tak ada kewenangan penganut agama tertentu untuk melarang umat beragama

(Islam) menjalankan ibadahnya," katanya kepada Republika Online (ROL),

Ahad (19/7).

Cholil menjelaskan negara harus mengfalitasi dan memberi kebebabasan atas hal

tersebut. Menurutnya, Pemerontah perlu memberikan tindakan tegas bagi

pelanggar hukum agar tidak terjadi pembalasan dan penegakan hukum oleh

masing-masing warga negara.

Pada Jumat (17/7) lalu telah terjadi pembakaran masjid yang berlokasi di

Kabupaten Tolikara, Papua, saat umat Islam mengelar shalat id. Banyak versi

yang bererdar atas kejadian tersebut mulai dari isu agama sampai sengketa lahan.

Saat ini penduduk minoritas muslim di sana sedang diungsikan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrr2a3-

tidak-ada-ruang-untuk-mentolerir-pembakaran-rumah-ibadah







Peristiwa Tolikara Lukai Umat

Beragama

Rep: Elba Damhuri/ Red: Citra Listya Rini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sehubungan dengan peristiwa penyerangan atas

jamaah Shalat Idul Fitri dan pembakaran masjid di Tolikara, Papua, Gerakan Peduli

Pluralisme (GPP) merasa perlu menyampaikan pernyataannya.

Menurut Koordinator Nasional GPP, Damien Dematra, peristiwa tersebut sangat

disayangkan terjadi di tengah upaya bangsa ini membangun toleransi

antarumat beragama.

"Apapun bentuk dan alasannya, sikap intoleransi seperti ini sangat berbahaya dan dapat

mengancam keutuhan bangsa ini," kata Demien dalam penjelasan persnya, Senin (20/7).

Pemrakarsa GPP yang juga Ketua NU dan Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama

KH Slamet Effendy Yusuf menyatakan, pertama penyerangan dan pembakaran tersebut

merupakan tindakan yang terencana dan brutal yang menodai spirit dan tradisi toleransi

kehidupan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Kedua, tindakan tersebut dimulai oleh pemikiran dan sikap yang bersumber dari

radikalisme dan fundamentalisme keagamaan dari sekte Gereja Injili di Indonesia yang

melahirkan sikap dan tindakan yang intoleran dan destruktif bagi kerukunan umat

beragama.

Ketiga, jelas Slamet, karena tindakan tersebut jelas dan terang inisiator dan pelakunya

maka perlu ada langkah yang tegas berupa tindakan hukum terhadap mereka. Karena ini

jelas tindakan yang bermula dari radikalisme agama maka aparat hukum harus mengusut

secara tuntas jaringan sekte ini di seluruh Indonesia agar tidak membahayakan persatuan

dan kesatuan NKRI.

Keempat, menyerukan kepada para pimpinan pemerintahan untuk tidak membuat

pernyataan yang memandang sepele peristiwa yang sangat menyakitkan umat Islam.

Mereduksi persoalan ini hanya sebagai persoalan penggunaan speaker dan pembakaran

toko menunjukkan pemimpin pemerintah ini tidak memahami akar permasalahan

peristiwa tersebut.

Kelima, Slamet menyerukan agar umat Islam tidak terprovokasi oleh tindakan intoleran

dan tidak bertanggungjawab tersebut. Umat Islam harus tetap dalam komitmen

kebangsaan dan kenegaraan yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan toleransi.





Menurut Damien Dematra, peristiwa tersebut bukan hanya melukai umat Islam tapi

seluruh umat beragama, karena rasa aman dan kebebasan dalam beribadah yang

merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang paling hakiki telah terancam.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrr10f-peristiwa-

tolikara-lukai-umat-beragama




MUI Lebak Minta Pelaku

Kekerasan Jemaat GIDI kepada

Umat Islam Ditindak

Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kabupaten Lebak, Banten KH Baijuri mendesak Kepolisian Republik

Indonesia menindak tegas pelaku kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Provinsi

Papua. "Kami menyesalkan insiden kekerasan yang dilakukan sejumlah jemaat

GIDI terhadap umat Muslim yang saat itu sedang melaksanakan shalat Idul Fitri,"

kata Baijuri saat dihubungi di Lebak, Senin (20/7).

Kerusuhan yang dialami di Kabupaten Tolikara cukup mencedera toleransi

beragama di Indonesia yang kini semakin membaik. Tindakan yang dilakukan

jemaat GIDI patut disayangkan dengan melakukan aksi kekerasan terhadap umat

Muslim yang sedang menjalani ibadah.

Sebab pelaksanaan ibadah dilindungi oleh Udang-Undang di Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pihaknya mendesak Polri bertindak tegas

terhadap pelaku insiden kekerasan tersebut. "Pada dasarnya semua agama itu tidak

mengajarkan cara-cara kekerasan dalam menghadapi persoalan," katanya.

Dia mengajak seluruh umat Islam agar menahan diri dan tidak melakukan aksi

balas dendam terhadap kekerasan yang dialami umat Muslim di Kabupaten

Tolikara, Papua.

Selama ini, umat Muslim sangat toleran dan hidup berdampingan antarpemeluk

agama yang dianut, termasuk di Kabupaten Lebak. "Kita tidak perlu melakukan

pembalasan karena Islam sendiri sangat menghargai keberagaman agama di Tanah

Air," katanya.





Ia mengatakan, kasus kekerasan yang dialami umat Muslim di Kabupaten

Tolikara, Papua jangan sampai terjadi di daerah lain. MUI mempercayakan

penanganan kasus kekerasan itu kepada kepolisian. "Kita berharap kepolisian

dapat menindaktegas para pelakunya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia

sehingga tidak terulang lagi di daerah lainnya," katanya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrrpty-

mui-lebak-minta-pelaku-kekerasan-jemaat-gidi-kepada-umat-islam-ditindak


Home > Dpd Ri > Dpd Ri


DPD: Tangkap Pihak tak

Bertanggung Jawab yang Ingin


Red: Maman Sudiaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —- Insiden penyerangan dan perusakan serta

pembakaran kios-kios serta masjid di Tolikara saat Idul Fitri sudah meretakkan

kerukunan umat beragama di Papua. Padahal masyarakat Papua terkenal sangat toleran

terlebih dalam beragama.

Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara

tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua terus

bergolak. “Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat

penyerangan. Otak dibalik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta diungkap apa

motifnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke

mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif,”

ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (20/7).

Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi dengan

pendekatan keamanan manusia (human security), akibatnya apapun persoalan di Papua

selalu dianggap bersifat keamanan. Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah

kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik

saja ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan

separatis.

Padahal, untuk peristiwa Tolikara benih-benih akan terjadi insiden sudah terpampang

nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan

bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi

Papua.

“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di

Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk

mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan

solusinya,” tukas Fahira.

Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan ini mendesak

pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikara



http://www.republika.co.id/kanal/dpd%20ri

http://www.republika.co.id/kanal/dpd%20ri/dpd-ri

kepada masyarakat Indonesia. “Imbauan agar masyarakat terutama umat muslim

menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak

kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan

peristiwa ini harus segera dipulihkan,” tegas Fahira.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/15/07/20/nrrqg0-dpd-

tangkap-pihak-tak-bertanggung-jawab-yang-ingin-papua-selalu-bergolak




'Pemerintah Jangan Beri

Pernyataan yang Simpang Siur



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan pengeras suara yang diperdebatkan

menjadi pemicu aksi kekerasan di Tolikara, Papua, justru membuat

kesimpangsiuran faktor penyebab insiden tersebut. Hal ini menyusul pernyataan

Wapres terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) pengeras suara yang dibantah

Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan masalah

pengeras suara bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian informasi.

Justru pemberitaan semakin simpang siur dan tidak menemukan akar masalah

sebenarnya.

"Pemerintah diminta tidak memberikan pernyataan yang simpang siur terkait

tragedi Tolikara. Pasalnya, pernyataan yang simpang siur bisa menyebabkan

kebingungan dan ketidakpastian informasi. Ini terlihat secara jelas dalam

penjelasan Wapres dan Menag terkait adanya Perda yang melarang rumah ibadah

Islam memakai pengeras suara di Tolikara," katanya kepada ROL, Senin (20/7).

Pernyataan berbeda tersebut dinilainya menunjukkan tidak adanya informasi valid

yang diterima pemerintah pusat. Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam

proses penanganan dan pengusutan kasus tersebut. Bisa jadi, dengan perbedaan

informasi ini justru membuat masyarakat kesulitan untuk memahami kejadian

yang sesungguhnya terjadi di sana.

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla mengklarifikasi pernyataannya terkait penyebab

kerusuhan yang sebelumnya menduga terjadi karena pengeras suara. Setelah

banyak yang mengecam, wapres lalu meluruskan pernyataannya dengan

mengatakan bahwa di sana memang ada perda yang melarang pemakaian

pengeras suara.

Namun pernyataan Wapres tersebut kemudian dibantah oleh Menag. Menurut

Menag, tidak benar bahwa di sana ada perda seperti itu. Walaupun memang ada





wacana ke arah pembuatan perda tersebut.

"Sebagai pembantu presiden dan Wapres, Menag semestinya secara pro aktif

memberikan informasi yang benar kepada atasannya. Jangan sampai, informasi

pihak lain yang tidak otoritatif dijadikan rujukan. Tidak sepantasnya, Wapres

salah dalam memberikan pernyataan," jelasnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrrv93-

pemerintah-jangan-beri-pernyataan-yang-simpang-siur-terkait-insiden-tolikara




Punya Hubungan Erat dengan

Israel, GIDI Langgar Prinsip

Politik Indonesia

Rep: C26/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Nasional Anti Syi'ah (ANNAS)

mengkritik organisasi Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang dinilainya memiliki

hubungan yang erat dengan Zionis Israel. Keterlibatan ini tentu bertentangan

dengan prinsip politik luar negeri pemerintah Indonesia.

"Organisasi GIDI memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan dengan Zionis

Israel. Keterlibatan Zionis Israel di Indonesia tentu bertentangan dengan prinsip

politik luar negeri Negara Republik Indonesia," kata Ketua ANNAS Athian Ali

dalam siaran pers yang diterima ROL, Senin (20/7).

Ia menyebut keterlibatan GIDI dalam jaringan Zionis Israel sebagaimana dalam

perjanjian antara Kehilat Ha'seh Al Har Zion (KHAHZ) Jerusalem dengan GIDI

tanggal 20 November 2006. Hubungan ini berujung pada teror yang dilakukan

pemuda GIDI terhadap umat Islam di Tolikara, Papua saat menjalankan ibadah

shalat Idul Fitri beberapa waktu lalu.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrs0qw-

punya-hubungan-erat-dengan-israel-gidi-langgar-prinsip-politik-indonesia







Polisi Dituding Lalai oleh Presiden

GIDI, Ini Jawaban Kapolri

Rep: C20/ Red: M Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polisi Republik Indonesia (Polri) Jenderal

Badrodin Haiti membantah bila polisi lalai dalam mencegah terjadinya kerusuhan di

Karubaga, Tolikara, Papua. Badrodin mengatakan polisi sudah melakukan tugas sesuai

prosedur.

"Seharusnya Presiden GIDI yang harus mencegah jamaahnya untuk tidak membubarkan

jamaah salat Id di halaman Koramil. Sangat tidak bijak kalau Presiden GIDI malah

menyalahkan Polri," kata Badrodin saat dihubungi, Senin (20/7).

Badrodin mengatakan pada kunjungannya ke Tolikara, ia telah berdialog dengan ketua

dan sekretaris GIDI yang mengeluarkan surat edaran, Ahad (19/7) kemarin. Menurut

Badrodin, Kapolres Tolikara telah menerima surat edaran itu dan langsung diteruskan

kepada Bupati Tolikara.

Namun, Badrodin menjelaskan saat itu Bupati sedang berada di Jakarta dan mengaku

akan langsung menelepon panitia lokal di sana untuk meminta penjelasan terkait surat

edaran itu.

"Pdt Martin, yakni panitia lokal di sana menjelaskan setelah ditelepon Bupati, mengaku

akan meralat dan menjelaskan secara lisan ke bupati untuk diteruskan ke Kapolres," ujar

Badrodin.

Tetapi, lanjut Badrodin, sampai kejadian Kapolres mengaku sama sekali tidak menerima

pemberitahuan dari panitia. Badrodin pun mempertanyakan apa yang harus

disosialisasikan oleh jajarannya.

"Presiden GIDI malah mengucapkan selamat Idul Fitri, apanya yang harus

disosialisasikan," kata Badrodin.

Namun, Badrodin menegaskan akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia juga

mengatakan situasi saat ini di Tolikara sudah mulai kondusif.

Sebelumnya, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman, menuding aparat

keamanan dari TNI/Polri lamban dalam mensosialisasikan surat edaran dari GIDI

terhadap umat muslim di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua untuk tidak





menggunakan penggeras suara (toa) saat melaksanakan Salat Id, yang berujung insiden

terbakarnya rumah ibadah di Tolikara pada 17 Juli lalu.\

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/20/nrsbsx-polisi-

dituding-lalai-oleh-presiden-gidi-ini-jawaban-kapolri




Kapolri Pastikan Situasi di

Tolikara Telah Kondusif

Rep: c20/ Red: Satya Festiani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah

meninjau langsung kondisi di di Karubaga, Tolikara, Papua. Ia memastikan situasi

telah kondusif.

"Saya telah meninjau langsung. Situasi di sana aman dan kondusif," kata Badrodin

saat dihubungi, Senin (20/7).

Badrodin mengatakan aktivias masyarakat pun berjalan dengan normal. Ia juga

mengatakan saat ini penjagaan diperketat.

"Kita tingkatkan penjagaan dari Polri dan TNI," ujar Badrodin.

Badrodin mengatakan saat ini yang menjadi permasalahan yakni para pengungsi

yang rumahnya terbakar. Namun, ia menjelaskan Bupati Tolikara telah

menyanggupi untuk membangun kembali kios yang terbakar.

"Untuk para pengungsi, rencananya akan ditampung di bekas kantor pemda yg

lama. Kantor pemda cukup layak dan keamanan akan diperketat," kata Badrodin.

Sebelumnya, aksi penyerangan terjadi saat umat Muslim melakukan Salat Idul



masjid terbakar dalam insiden tersebut.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/20/nrsigv-

kapolri-pastikan-situasi-di-tolikara-telah-kondusif






Selasa, 21 Juli 2015, 01:52 WIB

Ini yang Berpotensi Munculkan

Gesekan Sosial di Tolikara

Rep: C26/ Red: Angga Indrawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PWNU Provinsi Papua Tony

Wanggai menyerukan pemerintah pusat harus segera menuntaskan kasus

Tolikara. Menurutnya, banyak faktor di Tolikara dan tanah Papua yang

berpotensi menjadi gesekan sosial antarmasyarakat pascaaksi kekerasan

yang ditujukan pada umat Muslim saat salat Idul Fitri beberapa waktu

lalu.

Tony menilai seiring dengan dinamika pembangunan yang meningkat,

Papua mengalami dinamika pergerakan penduduk keluar masuk di Tanah

Papua. Tentunya ini diiringi dengan berbagai persoalan sosial ekonomi

dan politik yang harus menjadi agenda penting untuk segera dikelola

oleh Pemerintah dengan tepat.

Jika tidak segera ditangani dengan tepat, kata dia, relasi sosial dapat

terganggu karena kompetisi dalam ranah sosial ekonomi. Selain itu

pilihan politik yang berbeda dan daya adaptasi antarbudaya yang kurang

bisa memicu hal negatif bagi masyarakat Papua.

"Hal itu dapat menjadi potensi munculnya tensi sosial dan pergesekan

antaridentitas sosial," ujar Tony lewat siaran pers yang diterima ROL,

Selasa (21/7).

Menurutnya, PWNU Papua menyadari relasi sosial antar umat beragama

di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara sedang mengalami

ujian pasca insiden tersebut. Terlepas dari berbagai unsur penyebab, aksi

yang dilakukan jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) sangat

disesalkan oleh keluarga besar NU di Tanah Papua. Jika ada unsur





kesengajaan yang bersifat kriminal, ia menyerahkan ke pihak berwajib

untuk melakukan penegakan hukum agar ada efek jera.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrstff-ini-

yang-berpotensi-munculkan-gesekan-sosial-di-tolikara




Kesultanan Banten Khawatir

Umat Islam Selesaikan Sendiri

Insiden Tolikara

Rep: Hilman Fauzi/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Peristiwa pembakaran masjid di Kabupaten

Tolikara, Papua, tepat pada perayaan Idul Fitri pada Jumat 17 Juli 2015 pagi yang

lalu, menjadi keprihatinan semua pihak, termasuk dari Kesultanan Banten.

Sekretaris Kenadziran Banten, Tb. A. Abbas Wasee menharapkan kasus ini

mejadi perhatian pemerintah, terutama aparat penegak hukum agar segera

menyelesaikan persoalan perselisihan antaragama dengan cepat dan secara baik.

Sehingga, benturan yang lebih besar antara umat Muslim dan Nasrani dapat

dihindari sedini mungkin.

"Kita masih mempercayakan aparat kepolisian untuk menyelesaikannya secara

tuntas. Apabila aparat tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, saya khawatir,

umat Islam akan menyelesaikannya denga cara sendiri," katanya, Senin (20/7).

Abbas Wasse pun meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan jangan

memperkeruh suasana demi menjaga kestabilan negara Indonesia, jangan sampai

ada korban jiwa dari kasus ini. Kenyaman dalam melaksanakan beribadah baik

Islam maupun Nasrani harus tetap diusahakan.

"Kepada para pihak, terutama non-Muslim, apabila memberikan pernyataan,

jangan bikin suasana bertambah panas. Islam adalah agama rahmatallil aalamiin,"

jelasnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/21/nrtfdu-

kesultanan-banten-khawatir-umat-islam-selesaikan-sendiri-insiden-tolikara










'Otak di Balik Insiden Tolikara

Harus Diadili'

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris

mengatakan, insiden penyerangan jemaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara

saat Idul Fitri sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal

masyarakat Papua terkenal sangat toleran terlebih dalam beragama.

"Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai

cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua

terus bergolak," kata dia," Selasa, (21/7).

Menurutnya, pihak yang diproses hukum jangan hanya mereka yang terlibat

langsung saat penyerangan. Otak dibalik insiden ini juga harus ditangkap dan

diadili serta diungkap apa motifnya.

Pemerintah, ujar Fahira, harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak

merembet ke mana-mana. "Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan

yang kontraproduktif." ucap dia.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/21/nrtonl-

otak-di-balik-insiden-tolikara-harus-diadili




Kapolri: Tembakan Itu Sebagai

Wujud Konstitusi Harus Tegak

Rep: wisnu aji/ Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

mengungkapkan bahwa pada kasus Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) lalu Polri

terpaksa mengeluarkan tembakan karena tak mengindahkan peringatan petugas.

Ketika upaya negosiasi dilakukan, justru massa ini terus mendesak dan melakukan

pelemparan. Upaya penembakan pun dilakukan untuk menegakkan hukum

konstitusi.

"Maka dilakukan penembakan. Penembakan yang dilakukan aparat kepolisian itu

wujud dari upaya negara untuk menjamin konstitusi harus tegak. Karena tidak

boleh melanggar konstitusi. Jadi, kalau yang 12 itu korban tertembak, ya itu risiko

karena dia melanggar konstitusi dan HAM," ujar Kapolri, Selasa (21/7).

Selanjutnya, Kapolri meminta agar semua pihak bisa bersikap dengan kepala

dingin. Ia berjanji Polri akan bersikap tegas dengan memproses siapapun yang

terlibat dalam kasus ini.

"Saya meminta tokoh agama dan juga umatnya untuk menanggapi kasus ini

dengan kepala dingin. Serahkan semuanya pada Polri. Siapapun yang bersalah

akan kita tindak, kita proses secara hukum," tuturnya.

Indonesia merupakan negara majemuk yang toleransi mesti dibangun. Perbedaan

kemungkinan bisa menjadi sumber konflik, namun harus dipahami agar faktor ini

justru menjadi perekat persatuan bangsa.

"Mari kita bangun kesadaran kerukunan antar umat beragama. Kita bangun

toleransi karena Indonesia ini negara yang plural, yang majemuk terdiri dari

berbagai macam suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa.

Semua banyak perbedaan," ajaknya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nrtrqb-

kapolri-tembakan-itu-sebagai-wujud-konstitusi-harus-tegak










FoZ Serukan Bangun Kembali

Masjid Tolikara

Red: Irwan Kelana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Zakat (FoZ) Nur Efendi

mengutuk keras tragedi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

yang menimpa Muslim Tolikara, Papua, Jumat (17/7) pekan lalu.

"Yang terjadi di Tolikara adalah aksi terorisme sesungguhnya, membakar masjid

dan menteror," ujarnya kepada perwakilan Humas Baitul Mal Hidayatullah

(BMH) Pusat di Jakarta, Selasa (21/7) siang.

Oleh karena itu, Nur Efendi yang juga CEO Rumah Zakat berharap agar

pemerintah bisa bertindak tegas, adil dan jelas terhadap pelaku atau aktor

intelektual dari kasus memalukan dan memilukan tersebut. "Sudah selayaknya

pelaku diadili dengan seadil-adilnya," tegas Nur Efendi dalam siaran pers BMH

yang diterima Republika, Selasa (21/7).

Nur Efendi menambahkan, Indonesia ini adalah negara kesatuan, negara penuh

keragaman. “Maka selayaknya kita harus saling menghormati dan menghargai,

menjadikan keragaman ini menjadi rahmatan lil'alamin," imbuhnya.

Terkait Tolikara, Nur Efendi mengharap semua pihak bisa sinergis dan

mempercayakan amanah penyaluran kepada Lembaga Amil Zakat Nasional

(Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

"BMH adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang sudah

berada di Tolikara. Program bangun masjid kembali bersama BMH dan lembaga

amil zakat lainnya sangat membantu Muslim Tolikara," ujarnya.

Bahkan, lebih jauh, Nur Efendi berharap semua Laznas bisa memberikan bantuan

lebih untuk Muslim Tolikara. "Saya berharap tidak hanya bangun masjid, tapi

bisa memberikan keberdayaan Muslim Tolikara," papar Nur Efendi.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/21/nru0ki-

foz-serukan-bangun-kembali-masjid-tolikara







Kapolri: Polri Bertanggungjawab

terhadap Penembakan di Tolikara

Rep: C20/ Red: M Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan

Polri siap untuk bertanggung jawab terkait penembakan di Tolikara, Papua.

Badrodin menambahkan, Polri akan bertanggungjawab apabila memang

anggotanya terbukti melakukan penembakan yang mengakibatkan satu orang

tewas dan 11 lainnya terluka.

"Ya aparat keamanannya yang akan bertanggung jawab," ujar kata Badrodin di

Mabes Polri, Selasa (21/7).

Badrodin tidak mempermasalahkan penembakan yang dilakukan aparat keamanan

TNI/Polri terhadap penyerang warga muslim di Tolikara, Papua saat

melaksanakan Salat Id Jumat 17 Juli 2015. Menurut ia, penembakan itu sudah

sesuai prosedur.

"Aparat keamanan saat itu dalam kondisi terdesak karena massa yang diduga dari

organisasi Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara gagal bernegosiasi dengan

warga Muslim disana," ujar Badrodin.

Badrodin menilai penembakan itu tidak memerlukan perintah. "Kondisi yang

mengharuskan dia menembak, itu bisa saja," kata Badrodin.

Sebelumnya, seorang remaja dikabarkan tewas, sementara 11 lainnya luka-luka

saat insiden berbau SARA di Kabupaten Tolikara, Papua, tepat saat Hari Raya

Idul Fitri 1436 Hiriah pada Jumat 17 Juli 2015. Korban tewas dan beberapa orang

luka diakibatkan terjangan timah panas aparat keamanan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nru2ss-

kapolri-polri-bertanggungjawab-terhadap-penembakan-di-tolikara




Ini yang Dibutuhkan Pengungsi

Pasca-Insiden Tolikara


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden penyerangan yang dilakukan jemaat GIDI

terhadap umat muslim di Tolikara mengakibatkan warga di sana sebagai korban.

Menurut Relawan Dompet Dhuafa Imam Alfaruq, akibat penyerangan dalam insiden

tersebut menyebabkan sejumlah warga diungsikan.

"Akibat penyerangan, sejumlah 243 orang terpaksa mengungsi, 100 diantaranya adalah

balita," kata Imam kepada ROL, Selasa (21/7).

Ia menjelaskan, pengungsi ditempatkan di beberapa tenda dan rumah dinas Koramil yang

ada di komplek dan belakang Komplek Koramil. Menurutnya hingga hari ini, masih

banyak kebutuhan pokok pengungsi yang belum mencukupi.

"Pasokan bahan makanan diakui kurang untuk konsumsi dalam waktu dekat, bahkan tiga

hari kedepan dinilai sangat kurang," jelasnya.

Sementara untuk kesehatan pengungsi telah diakomodir oleh Puskesmas setempat. Dalam

pelayanan kesehatan, terdapat dua perawat dan satu orang dokter. Namun Imam menilai

pasokan obat-obatan dan tenaga medis masih kurang. "Beberapa pengungsi

mengalami shock sehingga dibutuhkan trauma healing dan diperlukan juga rehabilitasi

Ruko untuk normalisasi kehidupan dan usaha," ujarnya.

Seperti diketahui, pada Jumat (17/7) telah terjadi insiden pembakaran ruko di Tolikara

yang menyebabkan masjid di lokasi tersebut terbakar. Inseden tersebut bermula saat

masyarakat muslim melakukan shalat Idul Fitri 1436 H di masjid.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nru3dj-ini-yang-

dibutuhkan-pengungsi-pascainsiden-tolikara







Pemkot Surabaya Buka Posko

Peduli Tolikara

Red: Yudha Manggala P Putra

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya membuka

Posko Peduli Papua guna menggalang dana untuk membantu merehabilitasi

sejumlah kios atau rumah beserta musala yang terbakar saat peristiwa yang terjadi

di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Barat beberapa waktu lalu.

"Posko dibuka di Balai Kota Surabaya sejak kemarin (20/7) atas instruksi

langsung dari wali kota Surabaya," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya Soemarno di

Surabaya, Selasa (21/7).

Menurut dia, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tergerak hatinya untuk

membantu orang yang terkena musibah bencana alam atau peristiwa yang ada di

tanah air.

Ia mengatakan pada hari pertama Posko Peduli Papua dibuka sudah dapat bantuan

sekitar Rp 2.150.000. "Dana itu sementara masih dari Bakesbanglinmas dan

masyarakat," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan bantuan akan terus

mengalir dari instansi di Pemkot Surabaya, pegawai negeri sipil setempat maupun

dari lembaga swasta atau masyarakat Surabaya. "Mungkin posko ini belum

disiarkan melalui pemberitaan sehingga belum banyak yang tahu," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, saat ini masih suasana Lebaran dan belum banyak yang

mudik dan belum balik ke Surabaya.

"Mungkin besok (22/7) pada saat hari aktif mulai bekerja di Pemkot Surabaya

akan ada bantuan dana," katanya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nru6g6-

pemkot-surabaya-buka-posko-peduli-tolikara






Rabu, 22 Juli 2015, 05:45 WIB

Ini Pesan Mendagri untuk Bupati

Tolikara

Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan

untuk memulihkan trauma masyarakat akibat insiden yang terjadi Jumat (17/7), Bupati

Tolikara harus sering berada di tengah warga.

Pemulihan trauma terhadap warga Karubaga yang mengalami langsung insiden tersebut

harus benar-benar diperhatikan sehingga tidak membawa dampak. Insiden yang terjadi

Jumat (17/7) itu menimbulkan trauma yang harus dihilangkan dan itu butuh peran serta

bupati selaku pimpinan daerah, kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jayapura, Selasa (21/7).

Menteri mengatakan, dengan keberadaan bupati di tengah masyarakat maka dapat

kembali menimbulkan rasa aman. Selain itu, kata Mendagri yang berkunjung ke

Karubaga selama sekitar tiga jam, perekonomian harus kembali diaktifkan dengan cara

membangun kembali kios-kios yang hangus dibakar.

Bupati Tolikara sendiri berjanji akan segera membangun kembali kios milik warga

namun lokasinya dipindah. Sedangkan musholah akan dibangun di sekitar halaman

Koramil, kata Mendagri yang berkunjung ke Karubaga didampingi Pangdam XVII

Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan dan Asisten I Pemprov Papua Doren

Wakerkwa.

Insiden yang terjadi di Karubaga dipicu surat tertanggal 11 Juli melarang dilakukannya

perayaan Idul Fitri. Bahkan dalam surat yang dikeluarkan Badan Pekerja GIDI Tolikara

dan ditandatangani Nayus Wenda dan Marthen Jingga itu juga melarang agama lain dan

gereja Dominasi lainnya mendirikan tempat-tempat ibadah di Tolikara.

Akibatnya, sekelompok warga menyerang jamaah yang sedang melaksanakan sholat ied

di halaman dekat Koramil dengan melempar, kemudian aparat keamanan membubarkaan





massa dengan menggeluarkan tembakan hingga mengakibatkan 11 orang terluka, satu

diantaranya meninggal.

Mengetahui adanya korban yang terkena tembakan, massa kemudian membakar kios

yang juga menghanguskan musholah yang ada di sampingnya. Saat ini kondisi Karubaga

sudah mulai kondusif.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/22/nrun88-ini-

pesan-mendagri-untuk-bupati-tolikara



Rabu, 22 Juli 2015, 06:33 WIB

Mau Bantu Pembangunan Masjid

Tolikara? Ini Caranya

Rep: c32/ Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masjid di Tolikara akan segera dibangun

kembali untuk memfasilitasi muslim di lokasi tersebut beribadah. Relawan

Dompet Dhuafa Ilham Alfaruq menyatakan kesiapan pembangunan tersebut sudah

didukung oleh pemerintah.

“Mendagri, Mensos, Bupati setempat, dan Danramil hari ini sudah melakukan

peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid di Tolikara. Banyak juga

pejabat yang datang, sekitar tujuh hingga delapan orang” kata Imam kepada ROL,

Selasa (21/7).

Ia menambahkan, peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut di tempat

yang berbeda dari tragedi terbakarnya masjid sebelumnya. Peletakan tersebut,

dilakukan di lahan kosong dengan estimasi ukuran 40 x 15 meter.

Terkait hal tersebut, Imam menjelaskan pemerintah sudah berkomitmen untuk

membangunkan kembali masjid tersebut untuk lebih baik kembali. Khususnya,

lanjut dia, masjid tersebut diperkirakan akan dibangun lebih permanen dan luas

“Tapi memang belum dikonfirmasi kepada kami bagaimana design masjidnya

nanti, permanen atau semi permanen, luas masjid, dan biaya yang disediakan

pemerintah berapa,” jelas Imam.

Namun diperkirakan kebutuhan pembangunan masjid diperkirakan sebanyak Rp

15 miliar dengan asumi harga bahan bangunan yang lebih tinggi.

Ia juga mengimbau, untuk dukungan program rehabilitasi masjid Tolikara dapat

disalurkan melalui beberapa memlaui nomor rekening yakni:

Bank Syariah Mandiri 7030.579.946, memalui nomer rekening Bank Muamalat

340.0000.482, dan melalui nomer rekening Bank BCA 237.7878.783 dengan atas

nama Yayasan Dompet Dhuafa dan konfirmasi menggunakan keterangan

#CintaPapua.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/21/nruf9m-

mau-bantu-pembangunan-masjid-tolikara-ini-caranya






Rabu, 22 Juli 2015, 08:03 WIB

'Ketua-Sekretaris GIDI Setempat

yang Buat Surat Larangan' Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum

dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Presiden Gereja Injili di

Indonesia (GIDI) membantah menerbitkan surat edaran terkait pelarangan

penyelenggaraan ibadah umat Islam di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

"Presiden GIDI membantah membuat surat edaran itu, karena yang membuat surat

edaran adalah ketua dan sekretaris setempat, tetapi di sana membantah bahwa

tidak ada," kata Tedjo, Selasa (21/7).

Tedjo mengaku sudah membaca surat edaran tersebut yang ditandatangani oleh

ketua dan sekretaris gereja setempat.

"Saya membaca surat itu, ada. Dari situ kami klarifikasi ke Presiden GIDI

(Pendeta Dorman Wandikbo), lalu kapolres mengungkapkan bahwa dia (Presiden

GIDI) menyatakan tidak ada (SE) itu, yang buat surat edaran adalah ketua dan

sekretaris setempat," jelasnya.

Terkait akan SE tersebut, Tedjo menegaskan tidak ada hal yang dapat melarang

warga negara Indonesia melakukan ibadah.

"Tidak ada hal yang bisa melarang orang melakukan ibadah, masa orang tidak

boleh Shalat Ied," tambah mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu.

Terkait peristiwa perkelahian antarkelompok di Karubaga, Kabupaten Tolikara,

beredar surat edaran yang berisi pelarangan ibadah Shalat Idul Fitri bagi umat

Islam di sana karena berbarengan dengan acara seminar dan KKR pemuda GIDI

wilayah Tolikara.

Dalam SE yang beredar di media sosial tersebut tertera tiga poin yang melarang

ada penyelenggaraan kegiatan Shalat Ied di Karubaga.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nruhto-

ketuasekretaris-gidi-setempat-yang-buat-surat-larangan






Rabu, 22 Juli 2015, 10:29 WIB

Insiden Tolikara Jadi Bahan

Intropeksi Red: Damanhuri Zuhri

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola

berharap insiden pembakaran masjid di Tolikara, Papua, 17 Juli 2015, dijadikan

bahan introspeksi agar tidak sampai terjadi di Sulawesi Tengah.

"Peristiwa ini memang disesalkan, karena itu jadikan peristiwa ini sebagai bahan

introspeksi untuk terus meningkatkan kerukunan hidup antarummat beragama di

daerah ini," katanya usai halalbihalal dengan jajaran PNS di lingkungan Pemprov

Sulteng di Kota Palu, Rabu.

Ia berharap peristiwa seperti di Tolikara tidak sampai terjadi di Sulawesi Tengah.

Karena itu, kepada para pimpinan umat, gubernur berharap dapat menyerukan

kepada umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan

tindakan-tindakan anarkis. Menurut Longki, ia sudah berkoordinasi dengan

seluruh pihak terkait dalam rangka mengantisipasi hal serupa terjadi di Sulawesi

Tengah.

Hari ini (Rabu, 22/7), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

mengumpulkan para pemimpin dan tokoh agama untuk bermusyawarah di Kanwil

Kementerian Agama Sulteng untuk membicarakan berbagai hal terkait upaya

memelihara kerukunan antarummat beragama.

Halalbihalal PNS Pemprov Sulteng itu diawali dengan upacara 17-an di halaman

kantor gubernur yang dihadiri ribuan PNS mulai dari pejabat eselon I hingga yang

terendah. Gubernur Longki Djanggola dalam sambutannya meminta semua PNS

yang terkait dengan penyelenggaraan Sail Tomini 2015 untuk bekerja lebih keras

mempersiapkan acara tersebut, karena waktu yang tersisa tinggal 57 hari.

"Sail Tomini harus sukses karena ivent bahari ini kepercayaan pemerintah yang

berskala internasional dan berdampak luas bagi kemajuan daerah dan

kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrvdpm-

insiden-tolikara-jadi-bahan-intropeksi





http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrvdpm-insiden-tolikara-jadi-bahan-intropeksi

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrvdpm-insiden-tolikara-jadi-bahan-intropeksi


Rabu, 22 Juli 2015, 14:54 WIB

Ini Agenda Tersembunyi di Balik

Insiden Tolikara Menurut BIN Rep: Aldian Wahyu Ramadhan/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Negara

(BIN), Sutiyoso menilai ada agenda tersembunyi yang dijalankan oleh

oknum-oknum tertentu, di balik insiden Tolikara pada 17 Juli lalu.

Sutiyoso menilai insiden tersebut salah satunya, bertujuan untuk

mendiskreditkan Presiden Joko Widodo, Kepala BIN baru terpilih

Sutiyoso, dan lembaga keamanan lainnya.

"Insiden Tolikara dimanfaatkan untuk menyerang Presiden Jokowi,

Kapolri, juga menyerang saya sebagai Kepala BIN," ujarnya usai

bertemu dengan Presiden terkait insiden Tolikara, di Istana Negara,

Jakarta, Rabu (22/7).

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menegaskan, salah alamat

menganggap BIN bereaksi lambat dalam mengatasi insiden itu.

Alasannya, BIN memiliki tugas memberikan informasi.

Dia melanjutkan, informasi mengenai Tolikara sudah diberikan pada 11

Juli. Informasi tersebut langsung direspons oleh sejumlah pihak terkait

semisal, kepolisian dan aparat.

Saat itu langsung diadakan rapat musyawarah pimpinan daerah

(muspida) yang melibatkan Presiden Gerakan Injili di Indonesia (Gidi)

dan tokoh agama.

"Pada hari H-nya tanggal 17 dia jaga. Kalau tidak ada informasi dari kita

dari mana dia dapat informasi dari kita," katanya.

Sutiyoso tidak mau membeberkan para oknum yang disangkanya

berperan. "Ya kalian cari aja. Bolak balik menyalahkan kita," ucapnya.





Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, bukan kesalahan aparat

keamanan apabila perilaku kekerasan di Tolikara tidak bisa ditangani

dengan baik. Sebab, massa beraksi brutal. Apabila massa berperilaku

brutal sulit untuk dihadapi.

Sutiyoso mengatakan, aktor di balik layar bisa ditanyakan kepada aparat

kepolisian. Alasannya, tidak bisa asal tuduh sembarang orang. Tidak

menutup kemungkinan terdapat keterlibatan pihak asing.

Dia menyebutkan, peristiwa Tolikara untuk menyerang Presiden salah

satu alasannya ketika dia akan dilantik terdapat sebagian pihak yang

tidak setuju

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrvpzi-ini-

agenda-tersembunyi-di-balik-insiden-tolikara-menurut-bin



Rabu, 22 Juli 2015, 15:30 WIB

Komite Umat untuk Tolikara

Papua Temui Panglima TNI dan

Kapolri Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Komite Umat (Komat) untuk

Tolikara Papua hari ini dijadwalkan menemui Panglima TNI Jenderal

TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti guna

menyampaikan pandangan mereka terkait insiden di Tolikara.

"Hari ini kami akan diterima oleh Panglima TNI di Jalan Medan

Merdeka Barat pukul 13.00 WIB, sedangkan pada pukul 15.00 WIB

akan diterima oleh Bapak Kapolri di Mabes Polri Jalan Trunojoyo," kata

Juru Bicara Komite Umat untuk Tolikara Papua Mustofa B.

Nahrawadaya di Jakarta, Rabu (22/7).

Mustofa mengatakan sebelumnya pagi ini pukul 08.30, Komat menemui

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di rumah dinasnya di Jalan

Widya Chandra.

Pertemuan tertutup dalam tiga agenda tersebut guna menyampaikan

pandangan dari Komat terhadap insiden di Tolikara serta laporan

sementara terkait tim pencari fakta (TPF) yang sudah diberangkatkan

pada Selasa (21/7) dini hari ke Papua.

Pemberangkatan TPF yang terdiri dari tujuh anggota tersebut guna

mencari keabsahan informasi terkait pembakaran Masjid di Tolikara.

Mustofa menjelaskan TPF dipimpin oleh tokoh dakwah yang sudah

memahami latar belakang Papua, yakni Ustad Fadlan Garamatan beserta

enam orang lainnya dari berbagai ilmu, antara lain forensik, kriminal dan

sosial.





Seluruh anggota TPF nantinya akan menelusuri segala informasi sesuai

kronologi, mulai dari keabsahan surat tentang larangan merayakan Idul

Fitri, larangan berlebaran, larangan mengenakan jilbab hingga

pembakaran Mesjid dan Ruko di Tolikara.

Mustofa menjelaskan setidaknya ada tiga langkah yang ditempuh oleh

TPF, yakni mengumpulkan data-data tentang kronologis dari awal

peredaran surat hingga pembakaran terjadi, kemudian meneliti legalitas

dan keabsahan surat-surat yang beredar dan mewawancarai beberapa

sumber asli, seperti Bupati, Walikota, polisi setempat dan masyarakat

korban penembakan.

Menurutnya, pengiriman TPF ini dapat meluruskan kembali informasi

dan berita yang simpang siur, baik untuk masyarakat luas maupun

jurnalis. "Informasi banyak yang simpang siur akibat pembelokan opini

dari kelompok tertentu. Mereka membantah bahwa surat yang

ditandatangani oleh Ketua GIDI Tolikara tersebut adalah dokumen ilegal

dan pembakaran masjid disebabkan ketidaksengajaan," ujar Mustofa.


nusantara/15/07/22/nrvrn2-komite-umat-untuk-tolikara-papua-temui-panglima-tni-

dan-kapolri



Rabu, 22 Juli 2015, 16:51 WIB

Soal Insiden Tolikara, Panglima

TNI: Jangan Mau Kebhinekaan

Dikoyak Red: Ani Nursalikah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Gatot Nurmantyo

mengharapkan insiden di Karubaga, Tolikara, Papua Jumat pekan lalu tak

terulang.

Gatot berpesan agar antarumat beragama harus saling menghormati dan tetap

menjunjung tinggi kebhinekaan, terlebih lagi mengingat bangsa Indonesia

dibangun dan merdeka atas pondasi kebhinekaan.

"Jadi bangsa ini dibangun berdasarkan kebhinekaan, nah kebhinekaan ini jangan

mau dikoyak-koyak hanya dengan masalah seperti ini dan saya pikir tokoh-tokoh

agama sudah bicara positif, bagaimana kemajemukan tetap kita eratkan untuk

membangun bangsa," ujar Gatot usai bersilaturahim dengan Presiden Joko

Widodo bersama dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrvvdo-

soal-insiden-tolikara-panglima-tni-jangan-mau-kebhinekaan-dikoyak






Rabu, 22 Juli 2015, 20:08 WIB

Bangun Kembali Masjid Tolikara,

Komat Kumpulkan Rp 1,3 Miliar Rep: C26/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Komite Umat (Komat) Tolikara,

Mustofa B Nahrawardaya mengatakan, jumlah dana bantuan untuk pembangunan

masjid di Tolikara sudah mencapai Rp 1,3 miliar. Tidak hanya untuk membangun

masjid, dana yang terkumpul tersebut juga digunakan untuk membangun ruko

yang juga ikut terbakar dalam insiden beberapa waktu lalu.

"Hingga tadi sekitar pukul 10 siang bantuan sudah mencapai Rp 1,3 miliar sejak

kemarin dibuka," kata Mustofa saat dihubungi ROL, Rabu (22/7).

Dana bantuan ini hasil sumbangan sukarela seluruh masyarakat di Indonesia.

Bantuan disalurkan lewat rekening yakni Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan

Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS).

Ia menyebutkan, rata-rata penyumbang mengirimkan bantuan berkisar Rp 100

ribu - Rp 5 juta. Bantuan ini murni akan digunakan untuk membangun masjid dan

ruko di Tolikara. Pembangunan kembali masjid sebagai tempat beribadah umat

Muslim Tolikara sebagai bentuk penyembuh luka pascainsiden yang

memprihatinkan tersebut.

Diinisiasi oleh para tokoh Islam, menurut Lukman, Komat akan mampu

menginspirasi terbangunnya kedamaian di Tolikara guna kepentingan

kemaslahatan umat beragama di Indonesia.

Komat ini sendiri diketuai oleh Ustad Bachtiar Nasir dan sebagai dewan

pengarahnya adalah KH Didin Hafiduddin. Pertemuan dengan Menag pagi tadi

dihadiri oleh Bachtiar Ali, aktivis media Islam yaitu Haikal Hasan dan Mustofa.

Dari Wahdah Islamiyah ada Zaitun Rasmin, dan perwakilan dari Dompet Dhuafa

dan sejumlah aktivis Islam lainnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/22/nrw4hu-

bangun-kembali-masjid-tolikara-komat-kumpulkan-rp-13-miliar






Rabu, 22 Juli 2015, 21:07 WIB

MUI Minta Penyebab

Terbakarnya Masjid Tolikara tak

Ditutup-tutupi Red: Karta Raharja Ucu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta

penyebab terbakarnya rumah ibadah dan jatuhnya korban di Tolikara, Karubaga,

Papua pada 17 Juli 2015, diinformasikan secara lengkap dan tidak ditutup-tutupi.

"Pemerintah seharusnya memunculkan informasi yang lengkap dan tidak ditutup-

tutupi agar informasi yang ada tidak simpang siur dan menimbulkan gejolak yang

tidak baik," kata Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin setelah menyampaikan

pernyataan sikap perkumpulan ulama se-Indonesia itu di Kantor MUI Jalan

Proklamasi, Jakarta, Rabu (22/7).

Dengan memberikan informasi yang lengkap, lanjut Ma'ruf, masyarakat bisa

mengetahui kebenaran yang terjadi sesungguhnya di lokasi. Sehingga,

kemungkinan untuk terprovokasi juga semakin kecil.

"Pasalnya kejadian di Tolikara ini juga sampai ke luar negeri. Ini bisa

menimbulkan gejolak lagi ke depannya," ujarnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/22/nrw78w-mui-

minta-penyebab-terbakarnya-masjid-tolikara-tak-ditutuptutupi






Kamis, 23 Juli 2015, 00:11 WIB

Mendagri Belum Bisa Pastikan

Perda Beribadah di Tolikara Red: Hazliansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum

menerima laporan terkait peraturan daerah yang mengatur tata cara beribadah di

Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

"Dari 139 perda sampai tersisa 70-an perda yang sudah diperiksa di Kemendagri,

tidak ada satu pun perda yang berkaitan dengan (tata cara ibadah) agama yang di

Tolikara," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, sejak November 2014 hingga Mei 2015, pihaknya menerima

laporan perda dari pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk diklarifikasi

terhadap peraturan perundang-undangan. Sebanyak 139 perda tersebut telah

dievaluasi oleh tim dari Kemendagri dan dikembalikan ke daerah untuk

diperbaiki.

Terkait perda menyangkut tata cara beribadah di Kabupaten Tolikara, Mendagri

mengatakan pihaknya masih menyelidiki keberadaan perda tersebut.

"Katanya ada, katanya tidak, jadi masih belum jelas keberadaan perda ini. Kalau

toh ada, kami minta DPRD setempat untuk membentuk pansus kecil dan segera

menyampaikannya kepada saya," katanya menambahkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sony Soemarsoni menjelaskan

Kemendagri mengklarifikasi perda jika ada laporan dari daerah. Seandainya ada

daerah yang tidak melaporkan perdanya, maka pejabat terkait dapat dikenai sanksi

ringan hingga berat oleh Pusat.

"Perda itu secara manual disampaikan ke provinsi untuk kemudian oleh provinsi

diserahkan ke kami. Lalu kami memeriksa apakah ada pertentangan dengan

peraturan di atasnya, apakah diskriminatif atau melanggar HAM, kalau ada kami

panggil dan minta kejelasan. Kami bisa memberi peringatan tertulis untuk dibahas

kembali dengan DPRD," jelasnya.

Terkait perda menyangkut tata cara beribadah di Kabupaten Tolikara, Sony

menjelaskan peraturan tersebut masih dalam proses klarifikasi di tingkat provinsi

dan belum dilaporkan ke Kemendagri.





Sebelumnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo membenarkan adanya perda yang

melarang membangun tempat ibadah selain Gereja Injil di Indonesia (GIdI)

karena aliran gereja tersebut pertama terbentuk di wilayah tersebut. Kegiatan dan

tempat ibadah yang boleh ada di wilayah Tolikara hanya aliran GIdI.

"Memang ada perda yang menyatakan bahwa di sini, kebetulan terbentuknya GIdI

di sini, sehingga dianggap sudah gereja besar. Masyarakat di sini berpikir untuk

gereja aliran lain tidak bisa bangun di sini. Mau tidak mau masyarakat menerima

(perda) itu," kata Usman.

Bupati juga membenarkan bahwa di Tolikara terdapat perda yang melarang

pembangunan Masjid.

"Itu dalam bentuk peraturan bupati, Masjid dilarang juga dibangun dalam perda

tersebut. Kalau Mushalla memang dari dulu ada," ujarnya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrwex1-

mendagri-belum-bisa-pastikan-perda-beribadah-di-tolikara




Jokowi Bantu Rp 1 Miliar untuk

Bangun Kios yang Dibakar di

Tolikara Red: Taufik Rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Joko Widodo membantu membangun

kembali kios milik warga yang habis dibakar dalam insiden Karubaga yang terjadi

Jumat (17/7).

Bantuan dari Presiden Jokowi itu diserahkan melalui Kodam XVII Cenderawasih

dan akan diserahkan Kamis (23/7).

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan di Jayapura, Rabu,

mengatakan bantuan berupa dana sebesar Rp1 miliar itu nantikan akan digunakan

untuk membangun rumah kios (ruki) sebanyak 85 unit yang akan diberikan bagi

korban kebakaran dan penduduk lokal.

"Nanti yang akan terima bukan hanya korban kebakaran tapi juga warga lokal

yang tidak menjadi korban," kata Mayjen TNI Siahaan seraya mengakui, rumah

kios akan dibangun di kantor Pemda Tolikara di Karubaga.

Menurut dia, tidak dibangunnya kios di lokasi yang terbakar karena status tanah

belum jelas apakah milik adat atau milik gereja.

Selain menyediakan tanah, Pemda Tolikara juga membantu membangun kembali

rumah kios, kata Pangdam.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/23/nrwgjc-

jokowi-bantu-rp-1-miliar-untuk-bangun-kios-yang-dibakar-di-tolikara







Pemprov Papua Klaim Sanggup

Tangani Insiden Tolikara Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi Papua mengklaim

sanggup menangani insiden penyerangan dan pembakaran yang terjadi saat Shalat

Idul Fitri di Karubaga ibu kota Kabupaten Tolikara pada Jumat (17/7) pagi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua

Elia Loupatty, mengatakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Bupati Tolikara

juga telah membuat kesepakatan untuk menangani masalah tersebut.

"Oleh karena itu, kami minta kepada media dan masyarakat untuk tidak

mendramatisir insiden di Kabupaten Tolikara itu," katanya, Kamis (23/7).

Elia menuturkan insiden di Kabupaten Tolikara sebenarnya masalah yang dapat

ditangani oleh Pemprov Papua, tetapi di Jakarta merasa ini masalah yang sangat

luar biasa.

Dia menjelaskan di depan Mendagri, pihaknya sudah menyampaikan bahwa

kejadian di Karubaga, Tolikara, hanya terjadi di situ saja, luar daerah lain di

Papua keadaan aman-aman saja sehingga tidak perlu dibesar-besarkan lagi

masalah ini.

"Saat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, seluruh wilayah Papua aman dan dari

hasil monitoring, seluruh masyarakat saling mengunjungi satu sama lain, kecuali

di Karubaga," katanya lagi.

Dia menambahkan untuk itu pihaknya berharap masalah Tolikara diberitakan

secara benar dan sesuai kondisi yang ada di lapangan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/23/nrx8qo-

pemprov-papua-klaim-sanggup-tangani-insiden-tolikara

Home > Dpr Ri > Dpr Ri






http://www.republika.co.id/kanal/dpr%20ri

http://www.republika.co.id/kanal/dpr%20ri/dpr-ri


DPR: Pembuat Surat Edaran

GIDI Upaya Runtuhkan Pancasila Rep: c26/ Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembuat surat edaran yang berisi larangan dalam

aktivitas keagamaan oleh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) dinilai melakukan perbuatan

yang mencoba meruntuhkan landasan bangsa Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945.

Anggota Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi menanggap dengan begitu tindakan tersebut

melanggar aturan yang berlaku di Tanah Air. "Itu adalah perbuatan subversi yang

meruntuhkan Pancasila dan UUD 1945," kata Tjatur kepada ROL, Kamis (23/7).

Perbuatan subversi ini, ujarnya dapat mengkhawatirkan karena merupakan bentuk

ancaman di dalam negeri atas pemerintah yang tengah berkuasa. Surat edaran yang

ditandatangani Ketua Badan Pekerja GIDI Wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenda dan

Sekretarisnya Marthen Jingga ini terbukti melanggar aturan kebebasan yang sudah

ditetapkan negara.

Menurutnya, negara sudah mengatur dengan jelas kebebasan memeluk dan menjalankan

aktivitas keagamaan masing-masing. Jika kemudian sebagian orang mengeluarkan

peraturan yang tidak berdasarkan undang-undang demi kepentingan sendiri maka itu

berpotensi mengancam kesatuan bangsa karena berpotensi memicu pertikaian.

Selain itu sebagai negara yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, aksi kekerasan saat

umat Muslim menjalankan ibadah salat Idul Fitri itu juga jelas bertolak belakang. Seluruh

masyarakat harus menghargai perbedaan yang tercipta di lingkungan sekitarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menentang moral agama. Agama menjunjung

tinggi untuk saling bertoleransi. Sangat memprihatinkan karena justru menghambat umat

lain beribadah sesuai kepercayaannya. Oleh karena itu pembuatnya harus diberikan sanksi

hukum tegas agar tidak menjadi panutan ke depannya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/07/23/nrxjpc330-dpr-

pembuat-surat-edaran-gidi-upaya-runtuhkan-pancasila




JK: Papua Sudah Membaik Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan

kondisi keamanan di Papua semakin membaik dan damai pascakonflik di Distrik

Karubaga, Kabupaten Tolikara, saat Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Sudah damai, dan pemerintah, Presiden sudah memerintahkan untuk membangun

kembali," kata JK, Kamis (23/7).

Menurut Wapres, penegak hukum akan tetap mengusut kasus yang terjadi di

Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.

"Siapa yang salah, siapa yang berbuat. Ini harus mendapat suatu sanksi hukum

tentu," jelas Kalla.

Selain itu, JK mengatakan isu separatisme di provinsi Papua dan Papua Barat

tidak mempengaruhi keadaan keamanan masyarakat Papua.

"Bahwa ada saja yang tidak puas, ada saja yang mengisukan. Ya itu memang

selalu timbul tapi tidak mempengaruhi rakyat di sana lah," kata Wapres.

Sebelumnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo juga mengatakan aktivitas

perekonomian dan kegiatan warga di Karubaga telah kembali normal.

Wanimbo menambahkan para korban yang rumahnya terbakar masih menempati

sejumlah tenda pengungsian yang didirikan di halaman Koramil Karubaga.

Bupati mengatakan biaya perawatan sepuluh orang korban luka yang masih

dirawat di RSUD Dok 2 Jayapura dan RSUD Wamena akan ditanggung oleh

Pemda Papua.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/23/nrxlbj335-

jk-papua-sudah-membaik







Bahas Tolikara, Jokowi

Kumpulkan Tokoh Lintas Agama Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Damanhuri Zuhri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)

mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Negara, Kamis (23/7).

Presiden ingin mengajak para pemuka agama berdiskusi membahas insiden

Tolikara.

Tak kurang dari 25 tokoh hadir dalam pertemuan tersebut. Antara lain, Ketua

Umum PBNU Said Aqil Siradj, cendekiawan muslim Azyumardi Azra, Ustaz

Yusuf Mansur dan tokoh NU Slamet Effendi. Selain itu, hadir pula sejumlah

pimpinan ormas keagamaan.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden ingin mendengar

masukan dari para tokoh agama untuk penyelesaian kasus Tolikara.

Namun, secara umum, pertemuan digelar demi menjaga keutuhan NKRI dengan

keberagaman suka, ras dan agama yang ada. "Saya kira komunikasi seperti ini

akan dilakukan terus, termasuk oleh Kementerian Agama," kata Teten

menerangkan.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang ikut hadir dalam forum diskusi lintas agama

ini antara lain Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Sekretaris Negara

Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Staf Khusus Presiden Lenis

Kogoya.

Sumber:

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/23/nrxqf1301-bahas-

tolikara-jokowi-kumpulkan-tokoh-lintas-agama







Komat Tolikara: Kami Ingin Ada

Tindakan Transparan Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ulama dan tokoh Islam yang tergabung

dalam Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) mendesak

Kepolisian RI agar mengusut tuntas kasus intoleransi di Tolikara, Papua. Selain

itu, juga segera menangkap agar aktor intelektual di balik insiden tersebut.

“Kami ingin ada tindakan transparan karena ini yang pertama kali dalam sejarah

Indonesia,” ujar Ketua Komat Tolikara Ustaz Bachtiar Nasir di Jakarta, Kamis

(23/7).

Komat Tolikara juga menuntut dilakukan langkah hukum yang tegas, adil, dan

transparan terhadap aktor intelektual dan oknum-oknum yang melakukan tindakan

radikalisme, separatisme dan terorisme. Dengan penuntasan kasus Tolikara ini

hingga ke akar-akarnya akan membuktikan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi-

Jusuf Kalla memang peduli akan keamanan dan kebebasan beribadah bagi seluruh

umat di Indonesia, terutama umat Islam.

“Ini sekaligus bentuk jaminan pemerintah akan kebebasan pelaksanaan beribadah

yang diatur dalam UUD 1945,” ujarnya.

Selain langkah hukum, Komat Tolikara juga mengingatkan adanya bahaya yang

dilakukan aktor intelektual dan oknum-oknum tertentu yang mencoba

memanfaatkan kasus Tolikara ini. Ada indikasi kepentingan asing bermain dalam

kasus Tolikara ini yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI.

TNI dan Polri harus menindak tegas unsur-unsur atau atribut yang mengarah pada

keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab," kata Bachtiar.


nusantara/15/07/23/nrxr0y313-komat-tolikara-kami-ingin-ada-tindakan-transparan







Provokator Penyerangan Muslim

di Tolikara Ditangkap Rep: C20/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Papua berhasil menangkap dua pelaku

yang menjadi provokator dalam insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara,

Papua. Kedua pelaku tersebut kini tengah dibawa ke Wamena.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Yotje Mende membenarkan hal tersebut. Ia

mengatakan kedua pelaku berinisial HK dan JW. "Betul, sudah ditangkap pukul

17.00 WIB, saat ini sedang dibawa ke Wemena," kata Yotje saat dihubungi,

Kamis (23/7).

Yotje pun memimpin langsung penangkapan kedua pelaku tersebut. Menurut

Yotje, kedua pelaku ini merupakan orang yang memerintahkan penyerangan.

"Keduanya memerintahkan untuk melakukan penyerangan waktu umat Muslim

tengah melalukan shalat Idul Fitri," ujar Yotje.

Yotje menambahkan, setelah dari Wamena, pelaku akan segera dibawa menuju

Jayapura untuk melanjutkan pemeriksaan. Polisi akan mencari informasi

mengenai motif di balik penyerangan tersebut. "Nanti kita informasikan lagi, kita

akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut," kata Yotje.

Sebelumnya, aksi penyerangan terjadi saat umat Muslim melakukan shalat Idul



masjid terbakar dalam insiden tersebut.

Sumber:

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/23/nrxryr361-

provokator-penyerangan-muslim-di-tolikara-ditangkap







Jika Langgar Konstitusi, Perda di

Tolikara Harus Dibatalkan Rep: C32/ Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan daerah (perda) di Kabupaten

Tolikara, Papua yang melarang adanya pembangunan rumah ibadah di lokasi

tersebut terkesan diskriminasi. Pengamat otonomi daerah Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai jika perda tersebut melanggar

konstitusi maka harus dibatalkan.

“Ya kalau itu (Perda) melanggar konstitusi nggak ada alasan, harus dibatalkan,”

kata Siti kepada ROL, Kamis (23/7).

Selain pembatalan tersebut, menurut Siti, diperlukan adanya pemahaman di

daerah khusus Indonesia, seperti salah satunya Papua. Terlebih, kata dia, Papua

memiliki karakter sejarah yang pada akhirnya membentuk daerah tersebut seperti

sekarang.

Siti menjelaskan, Papua merupakan daerah yang mewarisi sejarah kerusuhan juga

sehingga butuh perlakuaan tertentu selama perkembangannya. “Wilayah itu

(Papua) harus senantiasa ada bimbingan dan pendampingan pengawasan, jangan

main digelontorkan uang saja misalnya tapi tidak ada pengawasan,” jelas Siti.

Ia menilai, pendampingan dan pengawasan tersebut bukan merupakan intervensi

terhadap bagaimana pemerintah darah melakukan tanggung jawabnya. Siti

menegaskan, pendampingan tersebut bisa membuat mereka lebih efektif sehingga

terhindar juga memunculkan konflik ataupun kasus semacam Perda yang

memberatkan pihak lain.

Untuk itu, Siti berpendapat jika memang Perda agama tersebut benar diberlakukan

maka harus dicabut. Selanjutnya, harus menyempurnakan pembangunan daerah di

Tolikara dan membuat sistem pemerintahan yang terkoordinasi dengan provinsi

dan nasional.





Diketahui, dengan adanya Perda tersebut yang diketahui oleh Bupati Tolikara

maka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membentuk tim untuk menyelidiki

hal tersebut. Sebab, pihaknya sama sekali belum pernah menyetujui adanya perda

yang melarang pembangunan tempat beribadah di Tolikara.

Sumber:

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/23/nry1rk361-jika-

langgar-konstitusi-perda-di-tolikara-harus-dibatalkan


LAMPIRAN

SAMPEL BERITA

SUARA PEMBARUAN


Jangan Sampai Kerusuhan Tolikara Meluas di Tanah Air

Senin, 20 Juli 2015 | 9:43

[MEDAN] Kerusuhan di Tolikara, Papua saat perayaan Idul Fitri 1436 Hijriyah bisa

merembet ke daerah lain jika pemerintah daerah bersama dengan forum komunikasi

antarumat beragama dan kepolisian tidak mengambil langkah antisipasi.

"Papua merupakan daerah yang selama ini tenang dan damai, justru membara saat Idul

Fitri. Patut diduga, ada dalang di balik kerusuhan tersebut," ujar Ketua Forum Suara

Rakyat Indonesia, Gandi Parapat kepada SP di Medan, Sumatera Utara, Senin (20/7).

Gandi mensinyalir, ada kelompok menginginkan terjadinya benturan yang mengarah ke

suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Tanah Air. Sasaran awal dipancing dari

daerah terpencil, yang kemudian meluas ke tingkat daerah di Tanah Air. "Pemerintah

bersama unsur lainnya perlu turun langsung ke daerah terpencil, melakukan sosialisasi

untuk mempererat tali silaturahmi dan kerukunan antarumat bergagama. Sangat

memungkinkan, Tolikara tersulut karena terhasut," katanya.

Menurutnya, bangsa ini akan hancur jika mudah dipecah. Apalagi, bangsa ini dikenal

dunia internasional karena mampu menyatukan masyarakatnya yang heterogen tersebut.

Meski berbeda suku maupun agama, masyarakatnya saling menghormati. "Bila

kerukunan antarumat beragama ini sudah tercoreng maka bisa berdampak pada ekonomi

bangsa ini. Patut diantisipasi, insiden Tolikara juga bisa terjadi di daerah terpencil

lainnya. Tokoh agama dan elemen masyarakat pun harus berperan," sebutnya.

Ditambahkan, Sumut juga pernah diorganisir kelompok tertentu supaya bisa terbelah.

Untungnya, masyarakat di daerah itu cepat mengantisipasi perpecahan tersebut.

Sehingga, daerah itu tetap aman dan tidak mudah terpecah akibat berbedaan. [155/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/jangan-sampai-kerusuhan-tolikara-meluas-di-

tanah-air/91649


DPD : Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin Papua Selalu Bergolak

Senin, 20 Juli 2015 | 9:48

[JAKARTA] Insiden penyerangan jemaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara saat Idul

Fitri sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal masyarakat Papua

terkenal sangat toleran terlebih dalam beragama. Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal

bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak

bertanggungjawab untuk membuat Papua terus bergolak.

"Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat



mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif,"

ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (20/7).


pendekatan keamanan manusia (human security), akibatnya apapun persoalan di Papua

selalu dianggap bersifat keamanan. Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah

kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik

saja ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan

separatis.


pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa

Tolikara kepada masyarakat Indonesia. "Himbauan agar masyarakat terutama umat

muslim menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam

menguak kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang

terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan," tegas Fahira.[PR/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dpd-ada-pihak-tak-bertanggung-jawab-yang-

ingin-papua-selalu-bergolak/91650


Setara Institute: Tangkap Otak Pelaku Kasus Tolikara

Senin, 20 Juli 2015 | 10:55

[JAKARTA] Ketua Setara Institute, Hendardi, mendesak Polri agar menangkap pelaku

dan otak pelaku kasus penyerangan umat Muslim yang tengah beribadah di Tolikara,

Kabupaten Wamena, Papua Papua, Jumat (17/7). "Polri harus usut tuntas dan

menghukum dalang dan pelaku kasus tersebut," kata Hendardi, kepada SP, Senin (20/7).

Ia mengatakan, insiden Tolikara, adalah pelanggaran hak atas kebebasan beribadah

yang merupakan keyakinan yg melekat pada setiap orang. Pemerintah dalam hal ini

aparat hukum agar segera mengungkap tuntas kasus ini secara tegas, proporsional dan

transparan serta menyeret pelaku dan otak pelaku ke muka hukum termasuk

kelambanan antisipasi aparat setempat serta kelemahan penciuman aparat intelejen. Ia

menegaskan, Polri harus tegas agar kembali tercipta ketenangan dan kedamaian di

Papua, terutama bagi orang yang berbeda keyakinan. Isu kebebasan beragama dan

berkeyakinan, kata Hendardi, adalah isu yang sensitif jadi harus dilihat pula dalam

perspektif pemain-pemain dan kepentingan-kepentingan politik tertentu termasuk dalam

konteks isu reshufle yang belakangan mencuat khususnya di sektor politik, hukum dan

keamanan. "Presiden Jokowi mesti cukup hati-hati dan bijaksana menyelesaikan

persoalan ini, yang utamanya untuk kepentingan warga," kata dia. [E-8/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/setara-institute-tangkap-otak-pelaku-kasus-

tolikara/91651


Kasus Tolikara, Apakah Ini tentang Konflik

Agama?

Senin, 20 Juli 2015 | 11:09

"Konflik Agama"?

Pertama, setiap ada konflik yang melibatkan atau menggunakan simbol-simbol agama

dan mengenai umat beragama, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap

konflik (dan, sebetulnya, setiap peristiwa sosial) tidak pernah memiliki hanya satu sebab

tunggal. Istilah "konflik agama" bisa saja digunakan untuk peristiwa dimana simbol

agama dirusak, misalnya, atau identitas keagamaan orang-orang yang terlibat dalam

konflik itu (pelaku atau korban) tampak nyata. (Lebih jauh, lihat pendefisian "konflik

agama" dalam Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi,Pemolisian Konflik Keagaman di

Indonesia, PUSAD Paramadina dan MPRK UGM, 2014, hal. 12, yang berbicara

mengenai karakteristik, bukan sebab, konflik agama.)

Namun setiap konflik biasanya memiliki banyak penyebab. Konflik agama tidaklah

sepenuhnya mengenai agama.

Sebagai contoh, dalam laporan CRCS mengenai Politik Lokal dan Konflik Keagamaan,

semua konflik keagamaan yang dibahas menunjukkan ciri itu. Konflik yang dibahas

termasuk kasus penyerangan sebuah komunitas Syi’ah di Sampang, kasus Gerjea HKBP

Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan Masjid Nur Musafir di Batulpat, Kupang.

Ketiga kasus itu menunjukkan bagaimana konflik terjadi karena bertemunya kepentingan-

kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol keagamaan. Pilkada di daerah-

daerah itu menyediakan kesempatan bagi berkembangnya jenis politik identitas yang

buruk. Dengan demikian faktor pentingnya di sini adalah politik lokal (yang biasanya

memanas di sekitar waktu Pilkada).

Dalam kasus-kasus lain mungkin ada faktor sosial-politik-ekonomi lain. Inilah rumusan

yang cukup kuat untuk digeneralisir: apa yang disebut "konflik agama" mungkin memiliki

unsur identitas agama, tapi jarang menjadi penyebab utama. Menyebut konflik agama

seperti ini sebagai diakibatkan intoleransi adalah penjelasan yang terlalu mudah--sama

halnya dengan konflik-konflik agama di banyak tempat lain.

Dalam kasus di Tolikara, konteks penting adalah kompleksitas dan kerentanan persoalan

Papua pada umumnya. Kerentanan ini, seperti bisa dilihat dalam beragam kasus-kasus

non-agama lainnya di Papua, kerap direspon oleh aparat keamanan secara represif

dengan menggunakan senjata--untuk melukai atau membunuh. Secara lebih khusus,

Kabupaten Tolikara sendiri cukup rawan-politik, seperti tampak dalam konflik di sekitar

Pilkada pada Februari 2015.

Satu kecenderungan lain adalah adanya persaingan antara Gereja Injili di Indonesia

(GIDI) yang mendominasi di daerah itu dengan kelompok agama lainnya (termasuk

dengan Kristen denominasi yang berbeda). Situasi ini bisa jadi sudah menyediakan lahan

yang siap diolah sewaktu-waktu untuk meletusnya konflik jenis apa pun. Maka hal remeh,

seperti soal speaker bisa dengan mudah meletuskan konflik kekerasan, bahkan

merenggut korban jiwa.


Jadi bagaimana mengidentifikasi "kasus Tolikara"? Apakah kasus Tolikara adalah kasus

GIDI, atau kasus konflik yang diletuskan menjadi kekerasan akibat aparat yang represif

secara berlebihan, atau kasus lain?

Agama dan Adat: Sumber Perdamaian?

CRCS Sekolah Pascasarjana UGM menilai, penanganan represif kerap muncul dari

kesan yang sering dimunculkan bahwa Papua adalah daerah yang rawan konflik. Tapi

kalaupun ada kebenaran dalam kesan itu, penyebab utamanya adalah konflik yang

selama lebih dari 50 tahun terakhir ini tidak berhasil diselesaikan, utamanya oleh

pemerintah pusat. Isu utama "kerawanan Papua" sesungguhnya jauh dari agama.

Dalam Papua Road Map, misalnya, yang merupakan hasil kajian LIPI (2008), ada empat

masalah utama yang diidentifikasi sebagai akar persoalan Papua, dan di sana, agama

sama sekali bukan sumber masalah. Tanpa mengingkari adanya gesekan-gesekan

antarumat beragama (Kristen dengan Muslim, denominasi Kristen tertentu dengan

denominasi lain dan dengan Katolik, juga antara kelompok-kelompok Muslim sendiri),

lembaga-lembaga keagamaan arus utama sebetulnya justru lebih dikenal sebagai aktor

perdamaian.

Dalam konteks ini salah satu contoh yang bisa diambil adalah Pater Neles Tebay,

seorang pemimpin Katolik yang dikenal juga sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua.

Dalam pernyataannya mengenai insiden di Tolikara, Pater Neles mengungkapkan,

"Budaya Papua tidak mengajarkan orang untuk mengganggu, apalagi membakar tempat

ibadah."

Menurutnya, pembakaran mushala di Tolikara adalah peristiwa pertama dalam sejarah

Papua di mana sebuah tempat ibadah dibakar. "Maka, sebagai orang Papua, saya

memohon maaf atas peristiwa yang melanggar norma adat ini," katanya.

Dalam sebuah diskusi pada tahun 2013 yang diselenggarakan Program Studi Agama dan

Lintas Budaya UGM (CRCS) bersama STAIN Papua dan melibatkan tokoh-tokoh agama,

yang muncul justru adalah peran agama sebagai sumber modal sosial untuk perdamaian.

Kisah-kisah kerukunan antar agama di masa kecil muncul dari banyak peserta. Ikatan

adat yang amat kuat mampu melampaui batas-batas agama. Beberapa dari simbol-

simbol adat itu telah menjadi objek penelitian, misalnya tulisan Budi Asyhari, Mutiara

Terpendam Papua. Ikatan adat yang kuat dan melampaui batas agama itu sebetulnya

juga muncul di banyak tempat di Indonesia.

Sebagian besar meyakini bahwa modal sosial yang berakar kuat dalam sejarah itu

sebetulnya masih ada. Namun, dan ini adalah juga fenomena yang muncul di banyak

tempat, ikatan adat itu dalam perkembangannya dapat kalah oleh kekuatan-kekuatan

sosial-politik-ekonomi baru yang mencari bahan-bahan tambahan dalam menciptakan

konflik; modal sosial itu dapat habis tergerus, jika tak dirawat. Dalam tekanan seperti itu,

potensi agama dapat berubah--dari modal sosial untuk perdamaian menjadi potensi

konflik.

Seperti disampaikan Dr. Idrus Alhamid, Ketua STAIN Al-Fattah Jayapura (dalam

disertasinya di UGM, 2014), meskipun agama tak menjadi sumber konflik di Papua, kini

ada kekhawatiran bahwa dalam situasi yang terus rawan, agama dapat menjadi sumber


konflik baru. Sebelum situasinya demikian memburuk, modal sosial adat dan agama ini

perlu diremajakan kembali.

Isu Pendatang-Orang Asli dan Mayoritas-Minoritas

Di Papua, sesungguhnya sumber polarisasi yang lebih penting bukanlah agama, namun

antara pendatang dan orang asli Papua. Polarisasi yang tak sehat ini mewarnai

kehidupan sosial dan ekonomi, dan sebagiannya muncul dalam UU Otonomi Khusus

Papua. Politik identitas yang memberikan keistimewaan pada orang asli Papua dapat

bermakna baik jika dipahami sebagai affirmative action, namun dapat pula menjadi

penegasan polarisasi yang terlalu jauh. Yang menarik, polarisasi itu bahkan muncul

dalam kelompok-kelompok dalam suatu agama tertentu.

Ada ketegangan dan klaim-klaim identitas yang dibuat untuk membedakan Kristen

pendatang dan Kristen asli Papua; juga antara Muslim Papua dan Muslim pendatang.

Dalam diskusi yang disebut di atas, ada kekhawatiran bahwa ketegangan kuat antar-

agama sebagiannya dipicu oleh kelompok-kelompok agama pendatang itu. Banyak dari

kelompok ini tak berbagi kearifan lokal dan ikatan adat yang melampaui batas agama itu.

Jika analisis ini diteruskan lebih jauh, mungkin kita akan menyalahkan kelompok-

kelompok pendatang. Namun ini terlalu sederhana juga. Perubahan demografi yang

diakibatkan oleh makin hilangnya batas-batas antar wilayah sulit dielakkan--dan ini benar

bukan hanya untuk batas suatu Propinsi, tapi bahkan juga batas negara. Saat ini kita tak

bisa bermimpi akan adanya wilayah yang "murni" hanya dihuni "orang asli".

Yang jadi persoalan bukanlah melawan kecenderungan itu, tapi bagaimana memperkuat

diri sendiri (atau daerah sendiri) untuk mampu bertahan menghadapinya. Setidaknya

ilustrasi ini menunjukkan bahwa tantangan Papua, selain datang dari perlakuan negara

yang masih dapat terus dikritik, juga dari dalam diri Papua sendiri, yang terus berubah.

Satu hal lain yang perlu dicermati, yang telah sempat muncul dalam respon terhadap

peristiwa di Tolikara, adalah menyangkut "mayoritas Kristen" yang menindas "minoritas

Muslim" di Papua. Ini adalah penyederhanaan yang berbahaya dan amat keliru.

Berbahaya, karena tampaknya dalam retorika seperti itu terkandung keinginan untuk

menjadikan konflik multi sebab menjadi konflik berdimensi-tunggal, bahwa seakan-akan

ini semuanya adalah persoalan agama.

Amat keliru karena dua hal. Pertama, seperti disebut di atas, tak ada konflik yang "murni

konflik agama". Kedua, yang lebih penting, ada imajinasi yang keliru bahwa setiap

kelompok agama adalah suatu entitas tunggal yang terintegrasi sepenuhnya. Ini

mengingkari kenyataan adanya beragam kelompok dalam satu agama, dan bahwa

kelompok-kelompok tertentu dalam suatu agama dapat lebih mudah bekerjasama (atau

berkonflik) dengan kelompok-kelompok tertentu dari agama lain.

GIDI atau PGI tak mewakili semua Kristen; NU, Muhammadiyah, MUI, atau FPI tak

mewakili semua Muslim. Kalaupun identifikasi keagamaan mesti dibuat, maka ia tak bisa

mengacu pada identifikasi besar Kristen atau Muslim, tapi mesti lebih akurat: Kristen

yang mana, Muslim yang mana? Analisis ini benar bukan hanya untuk kasus Papua--

namun juga dalam setiap konflik agama.


Beberapa konflik di Jawa, dimana Muslim adalah pelakunya, juga tak bisa dengan mudah

disebut sebagai "mayoritas Muslim" menindas "minoritas non-Muslim". Dalam

kenyataannya, biasanya yang menjadi pelaku penindasan adalah kelompok-kelompok

tertentu dalam suatu agama. Dalam konflik di beberapa wilayah di Jawa, Muslim yang

menjadi penyerang adalah kelompok Muslim tertentu, yang dalam banyak kasus akan

ditemukan afiliasi pada kelompok-kelompok yang mirip, yang justru merupakan minoritas

(dalam hal jumlah) dalam agama itu sendiri.

Terlepas dari itu, motivasi keliru untuk "balas dendam" nyatanya terkadang muncul dalam

konflik-konflik semacam ini. Perlakuan terhadap sebagian pemeluk Kristen di Jawa Barat,

misalnya, mungkin akan memicu Kristen di Nusa Tenggara Timur untuk mempersulit

Muslim di sana; demikian juga, perlakuan terhadap Muslim di Papua mungkin

memunculkan kemarahan Muslim di Jawa Timur.

Demografi keagamaan Indonesia yang cukup khas, di mana di daerah-daerah tertentu

ada mayoritas (jumlah numerik) pemeluk agama yang berbeda, bisa menjadi kekuatan

penyeimbang, namun bisa juga menjadi sumber motif balas dendam itu. Karena itu,

pemerintah dan aparat keamanan mestinya sadar bahwa pelanggaran atas hak untuk

kebebasan beragama dan berkeyakinan di tingkat lokal dapat bertransformasi menjadi

ancaman keamanan nasional.

Indonesia: Melampaui Kategori Agama

Poin terakhir ini mengingatkan kita akan pentingnya melakukan analisis yang melampaui

kategori agama, bahkan dalam konflik-konflik agama. Di Indonesia yang, menurut

Konstitusi, mencita-citakan suatu masyarakat dimana agama-agama dapat hidup

berdampingan dan berperan secara konstruktif, kesetiaan utama kelompok-kelompok

agama tak berhenti pada agamanya sendiri.

Solidaritas pun lebih mudah dibangun di antara kelompok lintas agama yang memiliki

aspirasi keindonesiaan yang sama. Dalam kaitan ini, kita patut berbangga bahwa dalam

setiap konflik biasanya yang ada bukan hanya berita sedih tapi juga berita gembira

tentang kuatnya semangat pembelaan terhadap kehidupan bersama yang melampaui

kelompok masing-masing.

Pernyataan yang dengan segera dikeluarkan oleh organisasi-organisasi masyarakat

Kristen dan Muslim arus utama menunjukkan hal itu. Persekutuan Gereja-gereja

Indonesia (PGI), memulai pernyataannya dengan menyesalkan peristiwa yang telah

menodai kekhusukan dan kegembiraan umat Muslim dalam merayakan Idul Fitri, serta

mengecam dengan keras pembubaran Sholat Ied dan pembakaran mesjid. Sementara

itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua "Menyerukan kepada umat Islam di

seluruh Indonesia untuk tidak menjadikan peristiwa kekerasan Tolikara ini sebagai alasan

untuk melahirkan kekerasan-kekerasan baru, atas nama "jihad".

Masyarakat Papua--apa pun agamanya--dengan segala keterbatasannya, dengan segala

kesulitannya, dan perlakuan yang buruk selama puluhan tahun, telah kerap diuji dengan

persoalan-persoalan sulit semacam ini. Sementara masyarakat memperkuat dirinya

dengan aliansi-aliansi dan ide-ide yang melampaui batas-batas agamanya, kerap kali

yang disesalkan adalah pemerintah pusat dan daerah yang salah langkah atau bahkan

memperburuk situasi, dan tindakan aparat keamanan yang represif secara tak terukur.

Yang terakhir ini tampak jelas dalam penanganan kasus Tolikara.


Indonesia tak kurang memiliki contoh-contoh keberhasilan penanganan konflik besar dan

kecil--dari Ambon hingga Aceh. Namun Papua mungkin adalah ujian terberat saat ini.

Selain menangani kasus Tolikara hingga tuntas, tugas membangun Papua sebagai

Tanah Damai--bagi seluruh masyarakat Papua, terlepas dari latar belakang agamanya--

merupakan salah satu tugas besar Indonesia, pemerintah maupun masyarakatnya.

Setiap dari kita berutang untuk memberikan sumbangan ke arah itu.

Kembali ke kasus Tolikara, sumbangan terkecil adalah tidak memperburuk situasi

dengan menjadikan kasus ini sebagai bahan provokasi. Yang diperlukan adalah arus

informasi yang positif, bukan yang membakar. Khususnya untuk kita yang berada di luar

Papua, baik Muslim ataupun Kristen, klaim-klaim keagamaan yang dibangkitkan dengan

menjadikan kasus Tolikara sebagai pembenaran mungkin hanya bermanfaat untuk

kepentingan kelompok sendiri, bukan untuk kepentingan saudara-saudara kita di Papua.

Setelah itu, kita dapat membantu mendesak pemerintah untuk lebih serius berpikir--dan

bertindak--mengenai Papua, dengan satu catatan penting: Papua telah kerap menjadi

arena tindakan kekerasan, maka pendekatan dialogis harus diprioritaskan. Tanpa itu,

sulit bagi kita untuk berbicara mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. [PR/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kasus-tolikara-apakah-ini-tentang-konflik-

agama/91652


Gubernur Papua Minta Media Nasional Hentikan

'Blow Up' Insiden Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 6:39

[JAYAPURA] Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta media massa, khususnya media

nasional serta media sosial (facebook, twitter dll) untuk berhenti membesar-besarkan

(mem-blow up.) insiden Tolikara.

Sebab selama ini, Papua dibangun dengan semangat toleransi dan kerukunan umat

beragama di bawah semboyan Kasih Menembus Perbedaan.

Gubernur juga meminta umat Kristen dan Muslim di Kabupaten Tolikara dan di seluruh

Papua dan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh isu atau

berita-berita yang provokatif dan tidak berimbang.

“Kasus Tolikara ini kan bersifat insidental, muncul karena kesalahpahaman baik

antaraumat beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Tidak perlu

dibesar-besarkan lagi seakan-akan kita di Papua ini tidak junjung toleransi," ujar Enembe

dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (20/7).

Enembe juga menegaskan, dari dulu, Papua ini sangat menjaga toleransi dan kerukunan

antarumat beragama. Dia mengajak masyarakat Indonesia khususnya Papu agar terus

membangun Papua ini dalam keberagaman dan Kasih Menembus Perbedaan.

"Jadikan kasus Tolikara sebagai pelajaran,” tandasnya.

Gubernur mengaku bahwa dirinya memang diundang panitia Seminar dan KKR Pemuda

GIDI Internasional untuk tampil membawakan materi tentang peran pemerintah Provinsi

Papua dalam membangun Gereja pada tanggal 15 Juli 2015 di Karubaga, ibukota

Kabupaten Tolikara.

Sehari kemudian, lanjut Gubernur, tanggal 16 Juli ia dan keluarganya terbang dari

Karubaga menuju kampung halamannya di Mamit, Distrik Kembu, Tolikara untuk berlibur.

“Dalam seminar itu, saya juga meminta para Pemuda GIDI se-Papua dan se-Indonesia,

pentingnya membangun sikap toleransi, perdamaian dan keamanan demi mendukung

pembangunan. Insiden ini benar-benar di luar bayangan kita. Saya melihat itu hanya

kesalapahaman kecil dan emosi sesaat kedua belah pihak,” tegas Enembe.

Gubernur juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara, pihak keamanan

(TNI/Polri) dan para pemimpin/tokoh agama untuk terus membangun komunikasi penuh

kasih dan pendekatan persuasif agar kondisi Tolikara yang kini kondusif terus dipelihara

dan ditingkatkan.

Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Papua, Doren Wakerkwa

mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua menyayangkan terjadinya insiden Tolikara.

Namun ia juga menyayangkan pemberitaan yang provokatif oleh media massa nasional

dan media sosial seperti facebook dan twiter yang bersifat provokatif dan memperluas isu

SARA dalam kasus ini.


“Saya sudah dapat informasi, yang terbakar itu bukan masjid, tapi mushola. Dan itu pun

bukan dibakar, melainkan terbakar karena letaknya diapiti oleh kios-kios yang dibakar

massa. Jadi tak ada niat mushola itu dibakar. Catat itu. Saya minta dengan tegas,

kejadian ini juga jadi pelajaran bagi aparat keamanan untuk bisa menahan diri dan

melakukan pendekatan persuasif,” tegas Doren di Ruang VIP Bandara Sentani, Senin

(20/7).

Belajar dari insiden Tolikara, kata Doren, semua pihak di Tanah Papua hendaknya

menjaga kerukunan antara umat beragama dan perdamaian sebagai pilar pembangunan.

Sebab sejak dulu Papua sangat terbuka bagi masuknya orang-orang dari berbagai

agama, suku dan budaya untuk membangun Papua.

Asisten 1 Setda Kabupaten Tolikara, Emi Enembe, ketika bertemu masyarakat Kampung

Mamit Distrik Kembu, Tolikara, Minggu (19/7) mengatakan, kondisi Karubaga-Tolikara

kini sudah terkendali. Oleh karena itu, Emi meminta kepada semua pihak, terutama para

pemuda di Distrik Kembu agar tidak ikut terprovokasi dan terus menjaga keamanan.

“Jangan bikin lagi gerakan tambahan. Kalau kita mau maju dalam pembangunan, maka

paling pertama adalah keamanan harus terjaga,” kata Emi.

Di hadapan masyarakat Kampung Mamit, Emi juga berterima kasih kepada pihak RSUD

Dok II Jayapura melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan, dr. Anton Motte yang ikut hadir

saat acara bakar batu di Mamit.

“Kami akan terus kontrol dan semoga anak-anak kita yang jadi korban yang sedang

dirawat di RSUD Dok II dapat pelayanan yang baik agar segera sembuh. Yang sudah

meninggal, kita ucapkan turut berduka cita,” pungkas Emi. [YUS/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/gubernur-papua-minta-media-nasional-

hentikan-blow-up-insiden-tolikara/91660


Situasi Tolikara Langsung Kondusif, Hanya Di

Luar Yang Dampaknya Besar

Selasa, 21 Juli 2015 | 6:56

[JAYAPURA] Peristiwa penyerangan sekelompok orang terhadap warga yang

melaksanakan salat Idul Fitri di distrik Karubaga, Tolikara, Papua pada Jumat (17/7),

disebut tidak berdampak besar. Pasca kejadian, situasi langsung kondusif.

“Kasus ini kalau kita lihat di TKP, tidak berdampak besar. Tapi di luar dampaknya besar.

Setelah kejadian situasi langsung cair, tidak ada persoalan,” kata Wakapolda Papua

Brigjen Rudolf Alberth Rodja Rodja dalam pertemuan sejumlah pihak dengan Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jayapura, Senin (20/1) malam.

Dia mengungkapkan, jemaah salat Idul Fitri dalam keadaan aman. Pasalnya,

pelaksanaan salat Idul Fitri dilaksanakan di Markas Koramil 1702-11/Karubaga. “Saat

diserang langsung jemaah dilindungi aparat. Tidak satu pun jemaah yang luka,”

ungkapnya.

Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada mushala yang sengaja dibakar saat kejadian.

“Yang disampaikan masjid dibakar, sebenarnya bukan masjid dibakar. Ini dampak dari

kios-kios yang terbakar,” tegasnya.

Pada bagian lain, dia menuturkan, pada 11 Juli 2015 terdapat surat edaran dari badan

pekerja Gereja Injili di Indonesia (GIDI).

“Isinya lebaran 17 Juli tidak diizinkan di Tolikara. Dapat dilaksanakan di Wamena dan

Jayapura. Dilarang umat Islam menggunakan jilbab. Kami sudah pegang surat itu

sebagai bukti,” katanya.

Pada 11 Juli itu juga, dia menjelaskan, Kapolres Tolikara langsung menghubungi bupati

Tolikara terkait adanya surat tersebut.

“Kebetulan 11 Juli dilaksanakan KKR yang dihadiri perwakilan GIDI seluruh Indonesia.

Ada enam WNA (warga negara asing). Tanggal 15 Juli, Kapolres bertemu Presiden GIDI.

Presiden GIDI akan hubungi ketua GIDI Tolikara dan bersedia mencabut surat edaran.

Presiden GIDI menyetujui dilaksanakan shalat Ied di Tolikara,” ujarnya.

“Saat salat dilaksanakan 17 Juli, sekitar 200 orang datang menyerang dan melempar

batu. Ada provokator yang terekam. Ini sudah kita jadikan bukti,” imbuhnya.

Dia menambahkan, ketika perisitwa pelemparan batu terjadi, Polres dan TNI berhasil

menghalau massa melalui tembakan peringatan.

“Setelah dengar tembakan, mulai kios-kios dibakar. Ada kios-kios kelontong yang jual

bensin. Ini yang menimbulkan kios-kios lain terbakar termasuk mushala,” ucapnya.

“Sampai hari ini pihak polri periksa 32 saksi. Dari 32 ini ada calon-calon tersangka. Belum

ada yang ditahan. Sesuai perintah Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Wakil Presiden

(Jusuf Kalla), kita harus bertindak supaya tidak berdampak luas,” pungkasnya.


Mendagri sempat bertanya mengenai dugaan adanya peraturan daerah (perda) Tolikara

yang mengatur tata cara beribadah. “Waktu ditanyakan Pangdam dengan Kapolda,

jawabannya (bupati) ragu-ragu,” Wakapolda.

“Kita cek diarsip Jakarta juga enggak ada (perda). Memang kami sudah batalkan 139

perda,” kata Tjahjo.

Wakapolda kembali menegaskan bahwa peristiwa di Tolikara baru kali ini terjadi. “Tahun

lalu (saat shalat Idul Fitri) tidak ada masalah,” tukasnya. [C-6/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/situasi-tolikara-langsung-kondusif-hanya-di-

luar-yang-dampaknya-besar/91665


Ini Tujuh Sikap Pemerintah Soal Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 7:04

[JAKARTA] Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo

Edhy Purdijatno menegaskan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Menteri Agama

Lukman Hakim Saifiddin, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN (Badan Intelejen

Nasional) Sutiyoso, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Pol Pum Kemendagri

Soedarmo, Panglima TNI yang diwakili oleh Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Wisnu

Bawa Tenaya, serta sejumlah deputi Kemenko Polhukam.

Dari rapat yang digelar tanggal 18 Juli 2015 tersebut, tercapai 7 poin sejumlah

kesepakatan dan langkah yang akan ditempuh pemerintah menyikapi insiden di

Karubaga, Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015 lalu.

Berikut 7 poin kesepakatan tersebut dari rilis yang diperlihatkan Tedjo, di kantornya,

Senin (20/7):

1. Pemerintah menyesalkan kejadian dan mengharapkan tidak akan

terulang kembali.

2. Situasi dan kondisi di Tolikara saat ini sudah kondusif, aman dan terkendali.

3. Semua pihak (pemda, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat keamanan) telah sepakat

membangun kebersamaan

menuju kedamaian di Karubaga Tolikara.

4. Pemerintah (pusat dan daerah) akan segera melakukan perbaikan mushala dan

bangunan kios yang terbakar, serta akan melakukan perawatan terhadap para korban

insiden.

5. Polri akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku dan aktor intelektual di

balik insiden di Karubaga Tolikara.

6. Polri akan melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat

keamanan, apakah sudah sesuai dengan prosedur.

7. Kementerian agama berkoordinasi dengan ormas-ormas keagamaan, FKUB, dan

tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan

hidup antar umat beragama.

Usai menggelar rapat, Kapolri langsung berangkat ke Papua untuk mengadakan

pertemuan dengan bupati, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan di Tolikara,

serta melihat secara langsung situasi dan kondisi terakhir di Karubaga.

Setelah mendapat laporan dari Kapolri, Tedjo dijadwalkan akan berangkat ke Papua

untuk mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua beserta forum koordinasi

pemerintahan daerah papua untuk mengembalikan situasi, kondisi, dan kedamaian di

Tanah Papua.


Seperti diketahui, pasca insiden yang menewaskan satu orang dan menghanguskan 63

kios dan satu mushala di Tolikara, sejumlah pertemuan digelar.

Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua telah mengadakan pertemuan dengan

bupati, panitia seminar internasional GIDI, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat

keamanan.

Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa kedua kelompok dapat menahan diri untuk

membuat situasi dan kondisi Tolikara tenang dan kondusif.

Kemudian, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua mengadakan pertemuan dengan Forum

Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua di Kota Jayapura. Dengan maksud,

mengimbau agar warga tidak terpancing dengan kejadian di Karubaga Tolikara. [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/ini-tujuh-sikap-pemerintah-soal-tolikara/91667


DPR Minta Pemerintah Tak Memberikan

Pernyataan Simpang-Siur Soal Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 7:08

[JAKARTA] Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak

memberikan pernyataan yang simpang siur terkait tragedi Tolikara.

Pasalnya, pernyataan yang simpang siur bisa menyebabkan kebingungan dan

ketidakpastian informasi.

"Ini terlihat secara jelas dalam penjelasan wapres dan menag terkait adanya perda yang

melarang rumah ibadah Islam memakai pengeras suara di Tolikara. Kemarin wapres

mengklarifikasi pernyataannya terkait penyebab kerusuhan. Awalnya, wapres menduga

bahwa kerusuhan terjadi karena pengeras suara. Setelah banyak yang mengecam,

wapres lalu meluruskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa di sana memang ada

perda yang melarang pemakaian pengeras suara," ujar Saleh Daulay, Senin (20/7).

Namun pernyataan wapres tersebut, lanjut Saleh, kemudian dibantah oleh Menag.

Menurut Menag, tidak benar bahwa di sana ada perda seperti itu. Walaupun menag

sendiri mengakui adanya wacana ke arah pembuatan perda tersebut.

Pernyataan berbeda tersebut dinilai menunjukkan tidak adanya informasi valid yang

diterima pemerintah pusat. Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses

penanganan dan pengusutan kasus tersebut.

Bisa jadi, lanjut dia, dengan perbedaan informasi ini membuat masyarakat kesulitan

untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di sana.

"Sebagai pembantu presiden dan wapres, Menag semestinya secara pro aktif

memberikan informasi yang benar kepada atasannya. Jangan sampai, informasi pihak

lain yang tidak otoritatif dijadikan rujukan. Tidak sepantasnya, wapres salah dalam

memberikan pernyataan," katanya.[H-14/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dpr-minta-pemerintah-tak-memberikan-

pernyataan-simpang-siur-soal-tolikara/91668


Polisi Dituntut Tuntaskan Insiden Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 8:56

[JAKARTA] Penuntasan penyelidikan insiden Tolikara, Papua, diharapkan dapat

mengurangi persepsi dan asumsi di masyarakat yang tidak sesuai kenyataan dan

dikhawatirkan akan makin memperkeruh masalah.

Kepolisian Daerah Papua diminta segera menuntaskan penyelidikan insiden pembakaran

kios dan musalah serta pembubaran salat Idul Fitri di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu,

sehingga dapat diketahui siapa pelaku dan akar masalahnya.

Penuntasan penyelidikan insiden ini diharapkan dapat mengurangi persepsi dan asumsi

di masyarakat yang tidak sesuai kenyataan dan dikhawatirkan akan makin memperkeruh

masalah.

"Konflik kemarin itu perlu suatu investigasi yang kredibel untuk mengungkap fakta apa

yang terjadi di lapangan," kata Rektor Sekolah Tinggi Filasafat dan Teologi (STFT) Fajar

Timur, Jayapura, Neles Tebay Senin (20/7).

Konflik itu perlu suatu investigasi yang kredibel untuk mengungkap fakta apa yang terjadi

di lapangan.Neles Tebay

Polda Papua sejauh ini telah memeriksa lebih dari 20 orang saksi, tetapi belum

menetapkan tersangka, kata juru bicaranya.

Di tempat terpisah, Direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Abidin Bagir mengkhawatirkan perdebatan di media

sosial terkait insiden ini 'dapat memicu konflik yang lebih besar' jika dibiarkan berlarut-

larut.

"Yang agak mengkhawatirkan di media sosial, itu 'kan suka ada provokasi, yang (jika

dibiarkan) bisa menjadi konflik lebih besar, yang tidak relevan dengan apa yang terjadi di

Tolikara," kata Zainal Abidin, Senin (20/7).

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahja Kumolo, dilaporkan telah menuju Tolikara,

sementara Komnas HAM mengirim timnya ke Kabupaten Tolikara, Papua, pada Selasa

(21/7) guna menyelidiki insiden ini.

Sulit Menentukan Pelaku

Sampai Senin (20/7) sore, sebagian saksi yang diperiksa oleh Polda Papua adalah

anggota jemaat musalah serta orang-orang yang berada di lokasi kejadian.

"Mereka diperiksa terkait dugaan pembakaran dan juga penyerangan (musalah)," kata

Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Patridge Renwarin.

Kepolisian Daerah Papua sejauh ini belum menetapkan tersangka dari insiden tersebut.

"Karena sangat sulit menentukan siapa pelakunya di antara ratusan orang tersebut.

Karena kita harus identifikasi satu per satu, sehingga kita tahu siapa yang berbuat apa

dan melakukan apa," kata Patridge.


Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu cepat memberikan penilaian

terkait latar belakang insiden di Tolikara.

"Kalau memang tidak mengetahui dari sumber yang benar, sebaiknya jangan memberi

pernyataan yang membingungkan publik," katanya.

"Biarlah aparat atau instansi terkait yang akan memberikan informasi yang sesuai fakta di

lapangan," tambah Patridge.

Bakar Kios

Keterangan resmi kepolisian menyebutkan, insiden bermula ketika sekitar 150 orang

mendatangi lokasi salat Idul Fitri di Lapangan Koramil, Torikala, dan memerintahkan

umat Muslim segera membubarkan diri.

Sebelum massa mendatangi lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri, ada surat edaran dari

Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang mendesak umat Muslim menggelar salat Idul Fitri di

dalam musalah dan tidak memakai pengeras suara.

Surat edaran itu dikemukakan sehubungan dengan kegiatan seminar dan kebaktian

tingkat internasional GIDI dari 13 Juli hingga 19 Juli 2015.

Perintah pembubaran disertai dengan pelemparan batu. Selagi jemaah mundur,

terdengar suara tembakan di dekat lokasi.

Demi mengamankan situasi, polisi menembak pelaku penyerangan yang dianggap tidak

mengindahkan peringatan, sehingga salah seorang diantaranya meninggal dunia.

Massa yang marah kemudian membakar kios-kios dan api yang membesar kemudian

turut melalap musala di tengah kompleks kios yang terbuat dari kayu.

"Karena tidak terima, pemuda bakar kios dan itu merambat ke musala, karena jaraknya

dekat," kata perwakilan pemuda, Oktovianus Pogau, kepada BBC Indonesia, Senin

(20/7).

Namun kemudian, GIDI menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di

Indonesia atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musola ikut terbakar.

Bukan Konflik Agama

Lebih lanjut Rektor Sekolah Tinggi Filasafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur, Jayapura,

Neles Tebay mengatakan, dirinya meyakini insiden di Tolikara bukanlah konflik agama.

"Karena orang Papua yang tinggal di Tolikara, juga seperti orang Papua, tidak punya

tradisi atau pengalaman dalam menghadapi konflik antar agama," kata Neles.

Dia mengatakan, insiden di Tolikara itu tidak perlu terjadi kalau kedua pihak (umat Islam

dan pengurus GIDI) memiliki saling pengertian.

Selama ini, menurutnya, hubungan agama warga Kristen dan Islam sangat baik.

"Ketegangan itu pasti ada, tapi bisa dikendalikan," kata Neles.

"Selama ini tidak pernah ada pembakaran masjid. Jangankan pembakaran, menganggu

masjid atau gereja tidak pernah terjadi di Papua," katanya.


"Karena budaya Papua mengajarkan bahwa orang tidak boleh menganggu apalagi

membakar tempat-tempat yang dianggap keramat atau sakral, seperti gereja atau

masjid," paparnya lebih lanjut.

Sementara Direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada

(UGM), Zainal Abidin Bagir menyayangkan adanya komentar yang menyebut insiden di

Tolikara tidak terlepas dari pertarungan kelompok mayoritas Kristen dengan minoritas

Muslim.

"Kalau ini mau disebut pertarungan mayoritas-minoritas, itu terlalu menyederhanakan

dan generalisasi yang keliru dan bahkan berbahaya," kata Zainal Abidin.

"Sama juga di Jawa, ketika ada isu kelompok Muslim menyerang gereja, tidak bisa

diframe sebagai konflik mayoritas-minoritas, karena pelaku konflik-konlfik itu (merupakan

kelompok) minortas di dalam agamanya sendiri," jelasnya.

Menurutnya, insiden Tolikara tidak terlepas dari ketegangan yang sudah berlangsung

lama di Papua akibat kebijakan politik, ekonomi, dan sosial serta kemungkinan agama

yang kompleks. [BBC/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/polisi-dituntut-tuntaskan-insiden-

tolikara/91676


Tedjo: GIDI Bantah Terbitkan Surat Edaran

Selasa, 21 Juli 2015 | 10:20

[JAKARTA] Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo

Edhy Purdijatno membenarkan perihal adanya surat edaran yang isinya pelarangan

perayaan Lebaran di Tolikara, Papua.

Namun, ketika dikonfirmasi, Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) membantah penerbitan surat

edaran tersebut dari pihak mereka.

"Informasinya demikian (ada surat edaran). Tetapi, setelah Kapolda dan Pangdam turun

ke daerah itu, mereka (GIDI) membantah bahwa tidak pernah dilakukan seperti itu

(pelarangan). Artinya, itu (surat edaran) dari mana? Itu dibantah oleh panitia yang ada di

sana," kata Tedjo yang ditemui di kantornya, Senin (20/7).

Oleh karena itu, Tedjo yang mengaku belum melihat surat edaran dimaksud, mengatakan

bahwa siapapun bisa mengeluarkan surat seperti itu. Sehingga, akan didalami oleh pihak

yang berwenang.

Sementara itu, ketika ditanyakan perihal Peraturan Daerah (Perda) yang berisi aturan

beribadah untuk umat Muslim di Tolikara, Tedjo mengaku tidak tahu.

Sebaliknya, ia hanya menegaskan bahwa memang tata cara beribadah bisa diatur.

Tetapi, bukan melarang orang untuk beribadah.

Seperti ramai diberitakan, keberadaan surat edaran yang berisi pelarangan umat Muslim

untuk beribadah, disebut sebagai penyebab insiden di Tolikara.

Disebut, ada tiga poin isi surat yang dinilai kontroversial, yakni GIDI tidak mengizinkan

adanya perayaan lebaran di Tolikara, perayaan lebaran bisa dilakukan di luar Tolikara

dan larangan perempuan muslim menggunakan jilbab. [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/tedjo-gidi-bantah-terbitkan-surat-edaran/91685


Kapolri: Insiden Tolikara Tak Ada Kaitan Dengan

OPM

Selasa, 21 Juli 2015 | 10:34

[MAKASSAR] Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kedatangan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia, Jenderal Pol Badrodin Haiti di kediaman pribadinya di Jalan Haji

Bau, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kapolri datang melaporkan hasil pemantauan kondisi keamanan pascainsiden di

Tolikara, Papua.

JK berada di Makassar sejak Sabtu untuk melakukanopen house dan Minggu (19/7)

sekitar pukul 22.00 Wita, menyambut kedatangan Badrodin yang didampingi Kepala

Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Irjen Pol Anton

Setiadji.

Badrodin menjelaskan, hasil pemantauannya di lokasi insiden dan menjelaskan

kronologis kejadian di Tolikara.

Menurutnya, insiden yang menyebabkan terbakarnya beberapa rumah warga yang

berbuntut tertembaknya seorang warga saat pengamanan berlangsung, telah ditangani

Kapolda Papua, sejumlah saksi telah diperiksa. Dia juga mengatakan, insiden itu tidak

ada hubungannya dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Kapolri juga meluruskan bahwa tidak ada pembakaran tempat ibadah muslim (musalah),

melainkan kios yang ada di dekatnya dan menjalar ke musalah. Insiden itu diduga

bersumber dari besarnya suara speaker (alat pengeras suara) saat berlangsung takbiran

menjelang salat di halaman Koramil dan memancing amarah umat tertentu yang hari itu

juga akan menggelar kegiatan keagamaan di sekitar lokasi.

Namun, hal itu dibantah JK, bukan itu penyebabnya. Shalat Idul Fitri itu cuma

berlangsung beberapa jam dan tidak perlu dipermalahahkan.

“Suara speaker itu tidak ada masalah, kan tidak setiap hari ada salat Idul Fitri,” katanya

yang meminta Kapolri segera menangkap aktor intelektual dari insiden tersebut.

Sementara itu, di tempat yang sama Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Setiadji juga

melaporkan situasi keamanan di Sulselbar selama menjelang lebaran hingga memasuki

hari ketiga lebaran.

Menurut Anton, kondisi keamanan di wilayahnya berlangsung kondusif, suasana lebaran

berjalan lancar dan aman. [148/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kapolri-insiden-tolikara-tak-ada-kaitan-dengan-

opm/91690


Polisi Periksa 29 Orang Terkait Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 11:51

[JAYAPURA] Kepolisian Resort Tolikara sudah meminta keterangan dari 29 orang terkait

kasus insiden yang terjadi di Karubaga, Jumat (17/7).

Direskrim Umum Polda Papua Kombes Dwi Riyanto kepada Antara, Selasa,

mengatakan, ke-29 orang yang diperiksa itu baru sebatas saksi dan belum ada yang

ditetapkan sebagai tersangka.

Para saksi yang dimintai keterangannya di antaranya korban pelembaran saat sedang

melaksanakan sholat Ied di lapangan depan Koramil Karubaga.

Penyidik polisi masih terus menggumpulkan bukti serta keterangan dari para saksi baik

yang menjadi korban maupun yang melihat terjadikan insiden tersebut, kata Kombes Dwi

Riyanto.

Menurutnya, saat ini Direktorat Reskrim Umum Polda Papua menggerahkan 12 orang

penyidiknya untuk membantu polres menggungkap kasus penyerangan terhadap umat

Islam yang sedang melaksanakan sholat ied dan pembakaran kios yang juga

menyebabkan terbakarnya mushola di sekitar kios.

Sedang kasus penembakan yang terjadi sesaat penyerangan dengan cara melempar

para jemaah yang sedang sholat ied dilakukan oleh Propam Polda Papua, jelas Kombes

Dwi Riyanto yang mengaku saat ini masih berada di Karubaga, ibukota Kab. Tolikara.

Insiden di Karubaga yang diduga akibat surat yang dikeluarkan Badan Pekerja Gereja

Injili di Indonesia (BP GIDI) Tolikara tertanggal 11 Juli.

BP GIDI Tolikara dalam surat edaran tertanggal 11 Juli, selain melarang umat Islam

melaksanakan sholat ied juga melarang agama lain termasuk gereja Denominasi

mendirikan tempat-tempat ibadah di Tolikara. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/polisi-periksa-29-orang-terkait-tolikara/91695


DPD: Ada Yang Ingin Papua Selalu Bergolak

Selasa, 21 Juli 2015 | 11:56

[JAKARTA] Insiden penyerangan jemaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara saat Idul

Fitri dinilai sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal masyarakat

Papua terkenal sangat toleran terlebih dalam beragama.

Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara

tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua terus

bergolak.

“Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat



mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif,”

ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta, Selasa (21/7).


pendekatan keamanan manusia (human security). Akibatnya apapun persoalan di Papua

selalu dianggap bersifat keamanan.

"Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu

agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi

potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan separatis," ucapnya.

Padahal, lanjut dia, untuk peristiwa Tolikara benih-benih akan terjadi insiden sudah

terpampang nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang

berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten

Tolikara, Provinsi Papua.

“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di

Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk

mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan

solusinya,” tukas Fahira.


pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa

Tolikara kepada masyarakat Indonesia.

“Himbauan agar masyarakat terutama umat muslim menahan diri idealnya disertai

dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling penting

adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan peristiwa ini harus

segera dipulihkan,” tegas Fahira. [H-14/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dpd-ada-yang-ingin-papua-selalu-bergolak/91698


Dua Menteri Kunjungi Pengungsi Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 12:00

[KARUBAGA] Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi dan meninjau

kondisi korban kerusuhan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

Mensos didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana

Yembise dalam kunjungannya ke Tolikara, Selasa, melihat langsung lokasi kebakaran

dan kondisi warga yang mengungsi.

Ia mengatakan sejumlah bantuan untuk para pengungsi sudah diserahkan terutama

kebutuhan dasar dan permakanan.

"Kita memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi," katanya.

Mensos juga menyerahkan bantuan kerudung kepada kaum perempuan yang

mengungsi.

Usai meninjau kondisi pengungsi, Mensos juga melihat kondisi salah seorang korban

kerusuhan yang mengalami luka tembak dan dirawat di RSUD Karubaga.

Kepada korban, Mensos menyerahkan santunan sebagai bentuk perhatian pemerintah.

Ia mengatakan komunikasi cukup intensif dilakukan dengan Kepala Badan Intelijen

Negara (BIN) dan Kapolri terkait kondisi warga yang mengungsi.

Selain memastikan kebutuhan dasar mereka seperti logistik dan matras, Mensos juga

akan mengecek data terkait rumah toko yang terbakar.

Di samping itu, Kemensos akan menyiapkan tenaga pekerja sosial untuk memberikan

penanganan terhadap dampak trauma akibat kejadian tersebut terutama untuk anak-

anak dan lanjut usia.

"Sesuai SOP Kemensos kalau ada diantara mereka yang rukonya terbakar maka ada

hak mereka untuk mendapatkan renovasi," katanya.

Dia menjelaskan, terkait dengan dampak dari bencana sosial menjadi tugas Kemensos

untuk menanganinya terlebih lagi ada warga yang mengungsi.

"Ada 153 warga yang terkonfirmasi di dua titik pengungsian yaitu di Koramil dan di

belakang polres setempat," katanya.

Data yang diterima Mensos, sebanyak 63 ruko dan satu mushalla terbakar, 38 KK atau

153 jiwa mengungsi. Peristiwa tersebut terjadi tepat saat pelaksanaan shalat Idul Fitri

pada Jumat (17/7). [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dua-menteri-kunjungi-pengungsi-

tolikara/91700


Satu Korban Penembakan Tolikara Masih Dirawat

Selasa, 21 Juli 2015 | 12:51

[KARUBAGA] Seorang korban penembakan pada kerusuhan di Distrik Karubaga,

Kabupaten Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 masih dirawat di RSUD Karubaga.

"Memang permintaan pasien untuk dirawat di sini," kata Kepala RSUD dr Delwin di sela

kunjungan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menjenguk korban di rumah sakit

itu, Selasa (21/7).

Korban yang masih dirawat adalah Tines Wenda yang mengalami luka tembak di lengan

bagian kiri. Kondisinya saat ini sudah mulai membaik dan ia nampak senang saat

dikunjungi kedua menteri tersebut.

Mensos menyerahkan bantuan untuk korban sebagai santunan dari pemerintah untuk

meringankan beban mereka.

Menurut dokter Delwin, ada 12 korban saat kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan

Shalat Idul Fitri 1436 Hijriah, namun korban lainnya dirujuk ke Wamena dan ada yang

dirawat di Jayapura.

Mensos mengatakab semua korban akan mendapatkan santunan. Bantuan tersebut dia

titipkan kepada pemda setempat untuk diserahkan kepada korban dan ahli waris yang

meninggal.

Mensos dan Menteri PPPA berada di Tolikara untuk memastikan kebutuhan dasar warga

yang mengungsi akibat pembakaran rumah toko (ruko) dan mushalla di Karubaga

terpenuhi.

Saat ini, pengungsi sementara menempati tenda yang disiapkan di halaman Koramil dan

Polres setempat untuk memastikan keamanan mereka. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/satu-korban-penembakan-tolikara-masih-

dirawat/91703


Bupati Tolikara Benarkan Perda Larang Aliran

Gereja Lain

Selasa, 21 Juli 2015 | 16:13

[JAKARTA] Bupati Tolikara, Papua, Usman Wanimbo membenarkan adanya peraturan

daerah (perda) yang mengatur terkait pelarangan aliran gereja lain di Tolikara.

Dikatakan, hanya Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang berhak mendirikan gereja.

"Memang ada perda yang menyatakan bahwa di sini kebetulan terbentuknya GIDI itu di

sini. Sehingga gereja ini sudah gereja besar. Sehingga masyarakat sini berpikir untuk

aliran gereja lain enggak bisa bangun di sini," kata Usman dalam pertemuan dengan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Tolikara, Papua, Selasa (21/7).

"Beratnya adalah masyarakat juga desak kita untuk tidak boleh persilakan aliran lain

masuk," tukasnya.

Menurutnya, perda tersebut sudah ada sejak 2013. "Disahkan DPRD," ujarnya.

Meski begitu, dia menjelaskan, perda tersebut belum dieksekusi dalam bentuk peraturan

bupati.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri menyatakan, perda itu perlu ditinjau. "Coba di

DPRD tinjau kembali. Kalau satu agama saja tidak bisa apalagi kalau beda," katanya.

"Pemerintah beri kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama dan beribadah

sesuai keyakinan masing-masing," ujarnya. [C-6/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/bupati-tolikara-benarkan-perda-larang-aliran-

gereja-lain/91705


PPP Sumbang Rp 1,3 M Untuk Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 16:23

[JAKARTA] Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sumbangan uang senilai

Rp 1,3 miliar untuk korban insiden Tolikara, Papua. Uang tersebut digunakan untuk

membangun kembali rumah dan musalah yang terbakar.

"Kita tidak hanya mengutuk dan prihatin dengan kejadian di Tolikara. Tetapi kita akan

konkrit dengan memberikan sumbangan untuk tiap rumah yang terbakar sebesar Rp. 20

juta dan ditambah Rp. 100 juta untuk perbaikan mushola. Jadi, totalnya sekitar Rp 1,3

miliar," ujar Ketua Umum hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dalam konferensi pers di

Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Selasa (21/7).

Sebagaimana diketahui rumah yang terbakar di Tolikara sebanyak 60 rumah dan satu

mushola. Mushola yang terbakar kata Djan Faridz akan dijadikan Masjid dengan uang

Rp. 100 juta.

Djan Faridz menjelaskan uang tersebut akan dikirim melalui Bank Papua di Jakarta ke

Bank Papua di Tolikara langsung ke rekening para korban. Bank Papua di Tolikara,

lanjutnya akan langsung menerbitkan bukti transfer.

"Kita langsung kirim ke rekening para korban agar tidak disalahgunakan," tandas Djan

Faridz.

Untuk memberikan sumbangan tersebut, Djan Faridz dan beberapa petinggi PPP akan

terbang ke Tolikara dan langsung bertemu dengan korban. Djan Faridz juga akan

mengajak partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk ikut ke Papua.

"Rencananya, kita berangkat besok, pukul 23.00 WIB dari Jakarta. Sampai di Jayapura

sekitar pukul 06.00 WIT. Setelah itu, kita ke Wamena mengggunakan pesawat 1,5 jam.

Dari Wamena ke Tolikara, kita menggunakan kendaraan dengan lamanya perjalanan 4

jam," terang Djan.

Sampai di Tolikara, tutur Djan Faridz, dirinya akan langsung menyerahkan bukti transfer

uang ke pihak korban dan masjid. Mereka juga berencana akan berdialog dengan tokoh-

tokoh di Tolikara.

"Kita harap ini tidak terjadi lagi. Kita ingin cinta damai, harus jaga toleransi, persatuan

dan kesatuan. Negara ini berdasarkan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa,"

ungkap Djan Faridz. [YUS/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/ppp-sumbang-rp-13-m-untuk-tolikara/91708


Kapolda Bengkulu Minta Masyarakat Tak Mudah

Terprovokasi Selasa, 21 Juli 2015 | 16:25

[BENGKULU] Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol M Ghufron meminta semua pihak di

Bengkulu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjaga persatuan

dan tidak mudah terprovokasi oleh provokato.

Imbuan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar kasus Tolikara, di Papua tidak

berdampak ke Provisi Bengkulu.

"Kita mengharapkan semua pihak di Bengkulu memberikan pemahaman kepada

masyarakat agar tetap menjaga kerukunan umat antara beragama, sehingga hal-hal tidak

diinginkan tidak terjadi di Bengkulu," kata Kapolda Brigjen Pol Ghufron kepada SP, di

Bengkulu, Selasa (21/7).

Ia mengatakan, jika kerukunan hidup antar umat beragama terjalin bagus, dan tolerensi

antar umat beragama dalam menjalankan kegiatan agamanya berjalan bagus, maka

tidak akan terjadi konflik di masyarakat.

Karena itu, semua stakeholder, termasuk Forum Kerukunan Unit Beragama (FKUB) di

Bengkulu, diharapkan memberikan pemahaman tentang toleransi antar umat beragama

kepada masyarakat dengan baik di daerah ini.

Dengan adanya pemahaman tentang tolerenasi antar umat beragama tersebut, maka

masyarakat dapat menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaan dengan baik.

"Jadi, kita berharap kepada semua pihak di Bengkulu agar selalu menjaga persatuan.

Kalau persatuan kita tergaja dengan bagus, maka tidak akan termakan dengan provokasi

oleh promokator. Ini perlu kita peliharan dengan baik," ujar Kapolda Bengkulu.

Kapolda menambahkan, guna mengantisipasi kasus Tolikara tidak berdapak di Bengkulu,

pihaknya telah mensosialisasikan arahan Kapolri ke seluruh Polres, Polsek dan

Babinkamtibmas di seluruh Provinsi Bengkulu.

Sosialisasi ini dilakukan Polda Bengkulu bersama stakeholders yang ada di daerah ini.

Hal ini dilakukan agar masyarakat ditingkat akar bawah tidak mudah termakan hasutan

dari sekolompok orang tidak bertanjungjawab.

Sejauh ini, kondisi situasi keamanan di Bengkulu dalam keadaan kondisuf dan terjaga

dengan baik. Namun, meski Bengkulu cukup aman, tapi masyarakat tidak boleh lengah

dengan kondisi tersebut.

"Kita harus harus waspada dengan hal-hal yang tidak baik. Salah satu antisipasinya kita

harus menjaga persatuan. Kalau persatuan terjaga bagus, maka kondisi keamanan di

Bengkulu tetap kondusif," ujarnya.[143/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kapolda-bengkulu-minta-masyarakat-tak-mudah-

terprovokasi/91709


Penyelesaian Tolikara Harus Komprehensif

Selasa, 21 Juli 2015 | 16:39

[JAKARTA] Penyelesaian kasus di Tolikara, Papua, tidak cukup diselesaikan secara

parsial, apalagi sekedar dengan pendekatan hukum semata. Harus ada pendekatan lebih

komprehensif menuntaskannya.

"Kasus di Papua itu sudah cukup panjang dan harus diselesaikan melalui pendekatan

total," tegas anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus

Hasanuddin, Selasa (21/7).

Menurut Hasanuddin, ada empat masalah besar di Papua.

Pertama, adanya perbedaan persepsi soal integrasi Papua ke dalam NKRI yang ada dari

awal hingga saat ini.

Kedua, adanya masalah diskrimimasi dan marginalisasi penduduk asli Papua yang

membangun rasa ketidakadilan di hati sanubari warga asli.

Ketiga, adanya trauma warga asli di Papua akibat operasi militer di masa lalu, yang

berlarut-larut hingga saat ini.

"Keempat, tidak jalannya otonomi khusus. Karena itu, saya menilai penyelesaian

masalah di Papua, seperti kasus Tolikara, harus berangkat dari persoalan itu semua. Dan

harus dituntaskan secara total. Juga bukan penyelesaian yang berangkat dari tempat

kejadian perkara semata," kata Hasanuddin.

"Yang tak kalah penting, dalam menyelesaikan persoalan ini, harus melibatkan tokoh

masyarakat, tokoh agama setempat, serta tokoh adat, kepala suku dan lain-lain."

Dia juga mengkritik sejumlah pejabat negara yang sekedar datang silih berganti ke

Papua sejak kejadian Tolikara di Lebaran Hari Pertama lalu.

Diawali Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, lalu utusan Kementerian Agama, selanjutnya

Menteri Sosial, dan hari ini Mendagri. Menurutnya, hal demikian hanya menunjukkan

jeleknya koordinasi antarkementerian lembaga di Indonesia.

"Selain itu, kedatangan mereka secara parsial ini merepotkan dearah dan membuat

rakyat bosan. Karena itu, sebaiknya ditangani secara total dan serius oleh sebuah tim

yang lebih besar," tegas Hasanuddin. [MJS/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/penyelesaian-tolikara-harus-

komprehensif/91713


DPD RI Minta Semua Pihak Menahan Diri Selasa, 21 Juli 2015 | 17:20

[JAKARTA] Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad meminta semua pihak menahan diri

dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum terkait kasus kerusuhan di Tolikara,

Papua, baru-baru ini.

Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga meminta media massa, terutama media

sosial untuk tidak memanasi situasi.

“Saat ini aparat keamanan sudah bisa menciptakan situasi yang kondusif di tempat

kejadian perkara. Diharapkan publik, terutama media sosial jangan lagi menanas-manasi

situasi, karena tidak ada gunanya,” kata Farouk kepada SP yang saat ini sedang

meninjau langsung kondisi arus balik di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (21/7).

Surat Edaran

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno membuat surat

edaran agar jajarannya mengantisipasi perkembangan kondisi dan gangguan keamanan

di dalam negeri pascainsiden Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

"Saya sudah membuat surat edaran kepada Mendagri, Menteri Agama, Panglima TNI,

Kapolri dan Kepala BIN untuk segera mengantisipasi situasi ini dan memberikan

perhatian maupun pengawasan ketat terhadap tempat-tempat ibadah, tempat umum

maupun obyek vital nasional," kata Tedjo ditemui di kantornya, Jakarta.

Hal itu disampaikan Tedjo menyusul adanya gejolak berupa upaya pembakaran gereja di

Purworejo dan Bantul yang diduga sebagai dampak atas insiden Tolikara.

Dia juga menyampaikan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga keamanan

di Tanah Air supaya situasi seperti di Tolikara tidak meluas dan berdampak ke daerah

lain.

Seperti diberitakan, Senin pagi (20/7), pintu Gereja Kristen Jawa Tlepok di Kabupaten

Purworejo dibakar oleh orang tidak dikenal.

"Sekitar pukul 05.30 WIB sepulang dari berolahraga pagi, kami mencium bau bensin dan

melihat kondisi pintu depan gereja sudah terbakar," kata Pendeta Ibnu.

Bersama beberapa orang staf gereja, Ibnu kemudian melihat kondisi gereja di bagian

lainnya.

Selain pintu depan gereja terbakar, pihaknya juga mendapati pintu sebelah barat gereja

terbakar. Ibnu juga menemukan secarik kertas di pojok kiri depan gereja bertuliskan

sebuah ancaman.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan barang bukti berupa sebuah pesan di secarik

kertas, tujuh batang korek kayu. Lima di antaranya ditemukan di depan pintu depan

gereja, dan dua di depan pintu sebelah barat gereja. Polisi juga menemukam sisa arang

dan abu bekas pintu terbakar.


Kepolisian Resor Purworejo, Jawa Tengah menyelidiki kasus pembakaran pintu Gereja

Kristen Jawa di Desa Tlepok Wetan, Grabag, Kabupaten Purworejo.

Kapolres Purworejo, AKBP Theresia Arsida Septian di Purworejo, Senin (20/7),

mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

Sementara itu, Selasa pagi dilaporkan sebuah Gereja Baptis Indonesia di Dusun Saman,

Bantul, dibakar oleh empat orang tidak dikenal.

Polda DIY masih menyelidiki kasus tersebut sembari meningkatkan pengamanan di

lokasi kejadian dan sekitarnya. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-

diri/91720


Ada Apa Kapolda Ingatkan Gubernur Papua?

Selasa, 21 Juli 2015 | 17:31

[JAYAPURA] Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Yotje Mende

menyarankan agar Gubernur Lukas Enembe untuk lebih peduli dalam konflik sosial yang

terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada Jumat (17/7) pagi.

"Saya sarankan kepada Gubernur untuk peran aktifnya, termasuk juga dengan tokoh

adat dan masyarakat setempat," kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende di Kota

Jayapura, Papua, Selasa.

Ia mengatakan berdasarkan UU nomor 7 tahun 2012, menyebutkan bahwa jajaran

provinsi, seperti TNI dan Polri tingkat daerah jika sudah terlibat langsung dalam

penanganan konflik sosial, maka secara otomatis kepala daerahnya juga harus aktif di

dalamnya.

"Jangan hanya bola panas ini diserahkan kepada kepolisian. Kami (polisi) akan aktif

dengan penegakan hukumnya dan Gubernur dengan penanganan kemanusiaannya,

sebab banyak juga saudara kita menjadi korban dalam kejadian ini. Termasuk pada

penanganan rekonsialisi dan rekonstruksi," katanya.

Mende mengemukakan bahwa hingga kini jajarannya tengah bekerja untuk melakukan

penegakkan hukum secara humanis, karena menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di

lapangan.

"Masih banyaknya massa yang berkumpul di Tolikara untuk melaksanakan KKR dan

seminar gereja GIDI. Tidak semua massa disana adalah pelaku ricuh sehingga kami juga

harus hati-hati dalam penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta media massa, khususnya

media nasional serta media sosial (facebook, twitter) dan lainnya tidak membesar-

besarkan (memblow up - red.) insiden Tolikara.

Sebab selama ini, Papua dibangun dengan semangat toleransi dan kerukunan umat

beragama di bawah semboyan Kasih Menembus Perbedaan, kata Gubernur Lukas

dalam keterangan pers yang diterima, Senin malam.

Gubernur juga meminta umat Kristen dan Muslim di Kabupaten Tolikara dan di seluruh

Papua dan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh isu atau

berita-berita yang provokatif dan tidak berimbang.

"Kasus Tolikara ini kan bersifat insidental, muncul karena kesalahpahaman baik

antaraumat beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Tidak perlu

dibesar-besarkan lagi seakan-akan kita di Papua ini tidak junjung toleransi," ujarnya.

[Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/ada-apa-kapolda-ingatkan-gubernur-papua/91722


Terkait Kasus Tolikara, Kapolda Banten Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Rabu, 22 Juli 2015 | 6:51

[SERANG] Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar meminta

kepada seluruh umat Islam khususnya di wilayah Provinsi Banten tidak terprovokasi dan

melakukan aksi pembalasan atas terjadinya peristiwa pembakaran mushola di Tolikara,

Papua beberapa hari lalu.

Kapolda Banten Boy Rafli Amar menyatakan, jika umat Islam terprovokasi, hal tersebut

akan menguntungkan kelompok sparatis.

"Ini memang bukan gerakan murni agar Papua terpisah dari Indonesia, namun jika

tragedi ini berlanjut dan semakin besar, bisa dijadikan alasan agar negara lain

mendorong pemisahan wilayah tersebut, dan ini yang diinginkan oleh kelompok sparatis

tersebut," ujar Boy, Selasa (21/7).

Kapolda Banten mengatakan, pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan

terkait motif kerusuhan tersebut. Penyidikan dimaksud salah satunya dilkukan terhadap

surat edaran dari pihak GIDI setempat yang melarang umat Islam untuk merayakan Idul

Fitri dan berhijab.

Sementara itu, tokoh masyarakat Banten H Embay Mulya Syarif, menyatakan, setelah

melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren di Banten, para

ulama sepakat agar masyarakat untuk tetap menjaga toleransi beragama yamg selama

ini sudah terbangun baik di Provinsi Banten.

"Saya yakin kerusuhan seperti di Tolikara tidak akan terjadi di Banten, bukan hanya

karena toleransi masyarakat kita yang tinggi, namun karena masyarakat kita masih

memegang teguh prinsip agama Islam yang menyebutkan untukmu agamamu dan

untukku agamaku," kata Embay. [149/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/terkait-kasus-tolikara-kapolda-banten-imbau-

masyarakat-tidak-terprovokasi/91732


Gubernur Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

Insiden Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 9:15

[JAYAPURA] Gubernur Papua Lukas Enembe meminta umat Kristen dan Muslim di

Kabupaten Tolikara, seluruh Papua dan Indonesia untuk menjaga perdamaian serta tidak

terprovokasi oleh isu atau berita-berita provokatif dan tidak berimbang.

"Saya meminta insiden Tolikara agar tidak dibesar-besarkan oleh media massa lokal

maupun nasional serta media sosial," katanya di Jayapura, Rabu (22/7).

Menurut Lukas, Papua dibangun dengan semangat toleransi dan kerukunan umat

beragama di bawah semboyan Kasih Menembus Perbedaan.

"Kasus Tolikara ini bersifat insidental, muncul karena kesalahpahaman baik antaraumat

beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan, tidak perlu dibesar-besarkan

lagi seakan-akan di Papua ini tidak junjung toleransi," ujarnya.

Sejak dulu, Papua ini sangat menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Untuk itu diharapkan semua pihak terus membangun wilayah itu dalam keberagaman

dan dengan kasih.

"Saya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara, pihak keamanan (TNI/Polri)

dan para pemimpin atau tokoh agama untuk terus membangun komunikasi penuh kasih

dan pendekatan persuasif," katanya lagi.

Dia menambahkan dengan komunikasi dan pendekatan tersebut diharapkan kondisi

Tolikara yang kini kondusif terus dipelihara serta ditingkatkan. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/gubernur-minta-masyarakat-tidak-

terprovokasi-insiden-tolikara/91748


Hari ini, Polri Akan Tetapkan Tersangka Insiden

Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 9:23

[JAKARTA] Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa hari ini polri

kemungkinan akan menetapkan tersangka insiden Tolikara, Papua. Polri, katanya sudah

memeriksa 31 saksi dalam insiden Tolikara.

"Kemungkinan hari ini sudah bisa ditetapkan tersangka yang merupakan dalang dibalik

kerusuhan itu. Sehingga polisi bisa langsung melakukan penindakan," ujar Badrodin di

Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Para saksi yang telah diperiksa, kata Badrodin berasal dari pihak kepolisian, masyarakat,

jemaah dan panitia.

"Saksi cukup banyak sekitar 31 orang, tetapi masih kita akan periksa hari ini sekitar lima

orang lagi," tandasnya.

Badrodin juga membantah adanya campur tangan asing dalam insiden Tolikara. Namun,

pihaknya, lanjut Badrodin akan mempelajari semua latar belakang yang mengindikasikan

adanya keterlibatan berbagai pihak termasuk pihak asing.

"Saya belum menemukan fakta hukumnya ke sana. Tetapi semua latar belakang tentu

akan kita pelajari termasuk juga berbagai informasi yang berkembang di masyarakat,

termasuk informasi yang kita dapatkan dari beberapa sumber informasi yang ada di sana.

Tentu kita lakukan analisis dan penyelidikan," jelas Badrodin.

Lebih lanjut, Badrodin menegaskan bahwa kepolisian sudah melakukan langkah

antisipasi dengan mengumpulkan berbagai elemen, termasuk pejabat pemerintahan,

para Kapolda, tokoh-tokoh agama baik muslim maupun non-muslim untuk bisa

mengendalikan jemaahnya.

Badrodin pun mengharapkan masyarakat bisa menyikapi masalah-masalah seperti ini

dengan kepala dingin sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang emosional dan

tidak main hakim sendiri

"Semua elemen sepakat untuk itu. Saya harapkan ini semua tidak terjadi dampak lain di

luar itu," ungkapnya.

"Oleh karena itu, Polri juga melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif termasuk

juga memperdayakan semua penanganan itu kepada Polri," tambah Badrodin. [YUS/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/hari-ini-polri-akan-tetapkan-tersangka-insiden-

tolikara/91749


Kapolri: Tidak Ada Pelanggaran Protab yang

Dilakukan Kepolisian Dalam Insiden Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 9:45

[JAKARTA] Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan tidak ada pelanggaran prosedur

tetap (protab) yang dilakukan pihak kepolisian dalam insiden Tolikara. Menurut Badrodin,

polisi yang berada di tempat kejadian berusaha menjalankan tugasnya untuk menjamin

keamanan warga yang hendak melakukan ibadat.

"Saya mengatakan tidak ada pelanggaran, menurut saya sih tidak ada. Tetapi kan saya

katakan sekali lagi bahwa itu kan akan dilakukan pemeriksaan," ujar Badrodin di

Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Badrodin mengaku, pihak kepolisian berupaya melakukan perlindungan terhadap

masyarakat yang melaksanakan ibadah. Pasalnya, masyarakat yang melaksanakan

ibadah tidak boleh diganggu. Pihak keamanan, menurutnya, sudah melakukan negosiasi,

namun tidak berhasil.

Polres setempat, lanjut Badrodin juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi

setelah menerima surat edaran dari yang dikeluarkan atas nama Gereja Injili Di Indonesia

(GIDI). Setelah menerima surat tersebut, Kapolres, kata Badrodin langsung berkoordinasi

dengan Presidium GIDI.

"Sebenarnya langkah-langkah sudah dilakukan sebelumnya oleh Kapolres. Begitu

mendapatkan informasi adanya surat itu, sudah koordinasi dengan Presiden GIDI.

Presiden GIDI sudah mengatakan bahwa itu tidak resmi, karena tidak disetujui oleh

Presiden GIDI," ungkap Badrodin.

Tidak hanya berkoordinasi dengan Presidum GIDI, Kapolres, lanjut Badrodin juga

berkoordinasi dengan Bupati Tolikara. Dalam koordinasi tersebut, katanya Bupati

menjanjikan akan berkoordinasi dengan dengan panitia lokal untuk mencabut surat

edaran tersebut.

"Sehingga Pak Kapolres dengan yakin mengatakan kepada para jemaah silakan salat

nanti saya yang jaga. Kurang apa yang dilakukan oleh Polres?" tegas Badrodin. [YUS/L-

8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kapolri-tidak-ada-pelanggaran-protab-yang-

dilakukan-kepolisian-dalam-insiden-tolikara/91751


Kepolisian Segera Tetapkan Tersangka Insiden

Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 10:16

ksa akan dtetapkan tersangkanya," kata Badrodin yang ditemui usai menghadiri upacara

Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7).

Hanya saja, Badrodin belum mau buka suara perihal calon tersangka tersebut dan kapan

pengumuman tersangka tersebut.

"Nanti saya kasih tahu," jawab Badrodin ketika ditanya apakah melibatkan pemerintah

ataupun otoritas di daerah.

Selebihnya, Badrodin meminta awak media menanyakan kepada Kapolda Papua perihal

proses hukum dan penetapan tersangka tolikara.

Situasi Aman

Lebih lanjut, Badrodin memastikan bahwa situasi di Tolikara saat ini sudah kondusif dan

aman.

Walaupun, tetap memastikan bahwa proses hukum teetap akan dilakukan. Termasuk,

terhadap aparat keamanan.

"Itu nanti kita selidiki (pelepasan tembakan). Tetapi, yang jelas yang dilakukan aparat

keamanan sudah sesuai prosedur. Tembakan peringatan ke atas tak digubris lalu

tembakan ke bawah," jelasnya.

Seperti diketahui, usai berkunjung langsung ke Tolikara, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

mengatakan bahwa warga yang tertembak diduga adalah pelaku pelemparan terhadap

warga sedang melaksanakan shalat Ied di Lapangan Koramil di Karubaga.

Namun, Badrodin yang sempat menyebut ada aktor intelektual di belakang kericuhan

tersebut, berjanji jajarannya akan mengungkap kasus sampai tuntas dan menindak tegas

pelakunya. [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kepolisian-segera-tetapkan-tersangka-insiden-

tolikara/91756


Amankan Suasana, Kapolri Minta Polda

Koordinasi dengan Pimpinan Agama

Rabu, 22 Juli 2015 | 10:47

[JAKARTA] Insiden di Tolikara dikhawatirkan menimbulkan gejolak di daerah lainnya.

Terbukti, adanya insiden pembakaran Gereja Kristen Jawa (GKJ) Tlepok Wetan,

Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (21/7).

Untuk menghindari gejolak serupa di wilayah lainnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

mengatakan telah memerintahkan kepada seluruh kepolisian daerah (polda) untuk

berkoordinasi dengan para pimpinan umat beragama agar menjaga situasi keamanan.

"Kita sudah perintahkan seluruh jajaran polda untuk berkoordinasi dengan para pimpinan

ummat beragama. Untuk menjelaskan kasus tersebut (Tolikara) dan yang penting mari

kita sikapi kasus ini dengan kepala dingin," kata Badrodin yang ditemui usai menghadiri

upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7).

Lebih lanjut, Badrodin meminta masyarakat untuk mempercayakan masalah keamanan

kepada aparat kepolisian. Sehingga, jika ada percikan tidak menimbulkan situasi yang

semakin parah, sebagaimana terjadi di Tolikara. [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/amankan-suasana-kapolri-minta-polda-

koordinasi-dengan-pimpinan-agama/91760


Menkominfo Imbau Netizen Tidak Perkeruh

Informasi Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 11:21

[JAKARTA] Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau kepada

"netizen" (warga pengguna media sosial) tidak membuat pernyataan atau memberikan

informasi melalui media sosial yang memperkeruh situasi pascainsiden di Tolikara,

Papua.

"Kita imbau, paling-paling kita ajak temen-temen jangan asal 'forward' berita-berita, cek

dululah sekali lagi, itu aja. Kalau gak tahu seperti apa, jangan memperkeruhlah," katanya

di Kantornya, Jakarta, Rabu (22/7), seusai halalbihalal.

Menteri mengakui, di zaman teknologi informasi saat ini, media sosial terus berkembang.

Media sosial juga memberikan informasi-informasi secara bebas dan tak terkendali, yang

sayangnya seringkali tingkat akurasinya rendah.

"Kalau kita bicara media, ya media elektronik, media cetak, media 'online' (daring), media

sosial. Semakin ke sini, tingkat keakurasiannya semakin rendah. Kembali karena media

sosial ini boleh dikatakan 'less controllabel'," tukasnya.

Terkait dengan penyaringan media-media sosial maupun situs "online" yang dinilai bisa

memperkeruh suasana, Menteri Rudiantara menyerahkan kepada panel yang telah

dibentuk Kementerian Kominfo.

"Kalau masalah 'filtering' ada aturannya, kita kan ada panel dan memenuhi kriteria

tertentu kan," ujarnya.

Seperti diberitakan, terjadi penyerangan oleh sejumlah massa saat Shalat Id yang digelar

umat Islam di Karubaga, Ibu Kota Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat pagi, 17 Juli

2015. Insiden tersebut merembet hingga terjadi pembakaran sejumlah kios dan

terbakarnya sebuah masjid. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/menkominfo-imbau-netizen-tidak-perkeruh-

informasi-tolikara/91763


Komnas HAM Turunkan Tim Investigasi ke

Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 12:03

[JAKARTA] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memberangkatkan

tim investigator untuk mendalami insiden kerusuhan di Tolikara, Papua, Jumat (17/7).

Tim dari Komnas HAM itu akan melakukan investigasi sejumlah informasi mengenai

insiden tersebut.

"Kita sudah terjunkan tim investigasi kemarin Selasa (21/7) ke Tolikara. Mudah-mudahan

tim itu cepat bekerja," ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu

(22/7).

Natalius mengungkapkan, tim tersebut akan beranggotakan enam komisioner Komnas

HAM. Tujuan dari investigasi itu untuk memastikan bahwa pencarian fakta berjalan

secara efektif, maka komposisi anggotanya dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Natalius memastikan bahwa sebetulnya seluruh anggota Komnas HAM sudah bisa

diyakini keberimbangannya tanpa ada keberpihakan atas agama masing-masing.

Namun demikian, ia menyatakan, mengingat proses ini akan dipantau publik dan demi

menumbuhkan keyakinan serta kepercayaan publik, maka komposisi tersebut dipilih.

"Komponen tim investigasi berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ini

tujuannya agar bisa menghasilkan fakta yang sesungguhnya," ujarnya. [H-14/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/komnas-ham-turunkan-tim-investigasi-ke-

tolikara/91767


DPR Juga Bentuk Tim Investigasi Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 12:04

[JAKARTA] Setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah

memberangkatkan tim investigator untuk mendalami insiden kerusuhan di Tolikara,

Komisi III DPR juga melakukan hal yang sama.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, Komisi III DPR akan

membentuk tim investigasi terkait insiden yang terjadi di Tolikara. Trimedya menuturkan,

telah mengkomunikasikan hal itu dengan pimpinan Komisi III DPR lainnya.

“Saya sudah komunikasikan dengan pimpinan Komisi III DPR RI lainnya. Kita akan

membentuk Tim Investigasi kasus Tolikara, Papua. Kita akan melakukan kunjungan ke

sana untuk mendapat masukan dari Kapolda, kepala daerah dan pihak-pihak terkait. Kita

akan ke Tolikara pekan ini atau pekan depan,” kata Trimedya di Jakarta, Rabu (22/7).

Politisi PDIP itu menyatakan, pembentukan tim investigasi tersebut bertujuan agar

masalah serupa tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Ia berharap, hasil

temuan dari Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.

“Kasus serupa tak boleh terulang lagi. Kaum mayoritas tidak boleh menekan minoritas

dan ini jadi preseden buruk ke depan. Kita minta supaya kasus ini diungkap tuntas,”

tuturnya.[H-14/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dpr-juga-bentuk-tim-investigasi-tolikara/91768


Mendagri Minta Perda Soal Agama Di Tolikara

Ditinjau Kembali Rabu, 22 Juli 2015 | 12:09

[JAYAPURA] Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Tolikara, Papua harus meninjau

kembali adanya peraturan daerah (perda) yang melarang kegiatan aliran gereja selain

Gereja Injili di Indonesia (GIDI).

Sebab, pemda sepatutnya memberikan kebebasan bagi warganya untuk beragama dan

beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Demikian dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jayapura,

Papua, usai kunjungan kerja ke Tolikara, Selasa (21/7).

“Coba ditinjau kembali . Kalau satu agama saja tidak bisa apalagi kalau beda," katanya.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Mendagri, Bupati Tolikara Usman Wanimbo

membenarkan adanya perda tersebut.

“Memang ada perda yang menyatakan bahwa di sini, kebetulan terbentuknya GIdI di sini,

sehingga dianggap sudah gereja besar. Masyarakat di sini berpikir untuk gereja aliran

lain tidak bisa bangun di sini. Mau tidak mau masyarakat menerima (perda) itu,” kata

Usman.

Dia juga membenarkan di Tolikara terdapat perda yang melarang pembangunan masjid.

“Itu dalam bentuk peraturan bupati, masjid dilarang juga dibangun dalam perda tersebut.

Kalau mushala memang dari dulu ada,” imbuhnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam

Negeri (Kemdagri) Soedarmo menyesalkan adanya perda itu.

“Kalau ada kondisi ekslusivitas di sini, itu bisa timbulkan resistensi dari agama-agama

lain,” kata Soedarmo.

Dia menjelaskan, pembakaran terhadap kios yang di dalamnya ada mushala pada

peristiwa Jumat (17/7) di Tolikara mulai berkembang di daerah lain.

“Sudah terjadi menyebar di Sleman serta Purworejo. Artinya non muslim juga kena. Ini

dampaknya,” ujarnya.

“Jadi mohon pemda bisa kembali bahas perda itu. Apalagi belum disahkan oleh

Mendagri,” ucapnya.

Dia menyatakan, sebuah perda harus mendapat persetujuan Mendagri. “Kalau belum

ada dari Mendagri kan belum sah,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. “Membolehkan seluruh

pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing,”

katanya.


Prosedur

Mendagri menegaskan, penembakan yang dilakukan aparat keamanan pada Jumat

(17/7), sesaat setelah penyerangan terhadap muslimin dan muslimah di Tolikara sedang

shalat Ied, sudah sesuai prosedur.

“Tembakan ke arah tanah sudah sesuai prosedur namun karena warga yang melakukan

penyerangan sangat banyak maka ada peluru yang ricochet hingga mengenai mereka,”

katanya.

Sekadar diketahui, ricochet ialah mentalan anak peluru atau pecahan anak peluru setelah

mengenai benda keras.

Kecepatan lesat anak peluru dan pecahannya selepas laras ini masih mampu melukai

serius bahkan membunuh manusia jika terkena di bagian mematikan dan vital.

Dia menuturkan, tembakan dilepas agar kelompok penyerang yang melakukan

pelemparan menghentikan aksinya. Sedangkan jemaah yang langsung membubarkan

dan menyelamatkan diri ke belakang Markas Koramil setempat.

“Tembakan itu semata-mata untuk membubarkan massa yang menyerang,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemda setempat akan menanggung semua biaya pengobatan para

korban baik yang dirawat di Jayapura, Wamena maupun Tolikara. [C-6/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-minta-perda-soal-agama-di-tolikara-

ditinjau-kembali/91770


Menag: Yang Terjadi di Tolikara di Luar Kelaziman

Rabu, 22 Juli 2015 | 12:18

[JAKARTA] Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, insiden

yang terjadi di Tolikara, Papua adalah hal di luar kelaziman.

Lukman mengatakan selama ini Papua dikenal sebagai masyarakat majemuk, meskipun

sebagian besar menganut Nasrani. Umat lain bebas beribadah bahkan mendapatkan

dukungan dalam menjalankan kegiatan ibadah agama.

"Sejak dulu kita mengenal Papua sebagai umat yang toleran, kubah masjid digotong

bersama umat Kristiani, hari raya mereka saling mengunjungi. Apa yang terjadi di

Tolikara sebenarnya di luar kelaziman," demikian kata Lukman Hakim di kompleks

Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7).

Dia mengingatkan bahwa tak satu pun ajaran agama yang mengajarkan kekerasan dan

pengrusakan rumah ibadah. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ingin membenturkan umat

beragama harus segera ditindak oleh aparat hukum.

Sementara itu, Kementerian Agama akan terus mengupayakan dialog khususnya dengan

FKUB (Forum Kebebasan Umat Beragama) di berbagai daerah agar tidak ada provokasi

dan upaya menyulut insiden tersebut menjadi potensi konflik. Termasuk soal penyebaran

perda dan larangan melakukan kegiatan agama kata dia masih harus diselidiki.

"Masih perlu diverifikasi dan dikonfirmasi lagi. Banyak hal yang harus dilihat supaya kita

mendapatkan gambaran yang utuh," kata Menag. [ES/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/menag-yang-terjadi-di-tolikara-di-luar-

kelaziman/91772


Kapuspen TNI: Kasus Tolikara Tidak Terkait

Konflik Agama

Rabu, 22 Juli 2015 | 13:42

[JAKARTA] Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjend Fuad Basya

menegaskan insiden di Karugaba, Kabupaten Tolikara, Papua, tidak berkaitan dengan

masalah konflik antara agama. Menurut Fuad, insiden Tolikara merupakan perbuatan

kriminal murni.

"Ini murni kriminal. Kebetulan tragedinya terjadi di hari besar agama Islam. Sehingga

sangat gampang dikaitkan dengan konflik agama," ujar Fuad dalam konferensi pers usai

pertemuan di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Fuad mengungkapkan, insiden Tolikara merupakan insiden yang dilakukan oleh

kelompok tertentu yang menginginkan Papua dan Indonesia pada umumnya tidak maju

dan tidak tenteram. Dengan insiden Tolikara, lanjut Fuad, kelompok ini menginginkan

hilangnya ketenteraman dan keamanan di Indonesia.

"Masyarakat jangan gampang diprovokasi. Jangan terbawa berita-berita yang tidak

benar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fuad mengatakan terkait pihak yang bertanggung jawab atas insiden

Tolikara, masyarakat harus percayakan pada polri yang sedang melakukan penyelidikan

terhadap lebih dari 30 saksi.

"Mari kita tenangkan situasi ini jangan dijadikan besar, jangan jadi

melebar. Kita tidak ingin kejadian di Ambon, Aceh dan Poso terulang. Kalo

ada, pelanggaran harus dihukum," tegasnya.

Fuad juga meminta masyarakat khususnya kaum muslim untuk tetap mengayomi

kelompok minoritas di Indonesia. Fuad mengaku kedewasaan umat Islam sudah teruji

selama ini.

"Panglima TNI juga sampaikan ke saya,

kesolehan sosial dan ritual harus kita dapatkan supaya kita menjadi

manusia iklas dan sabar sehingga semua selesai dengan baik," [YUS/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kapuspen-tni-kasus-tolikara-tidak-terkait-konflik-

agama/91776


Mendagri Minta Dibentuk Tim Kecil Cari Soal

Perda Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 13:53

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar DPRD Papua

segera membentuk tim kecil guna mencari arsip Peraturan Daerah (Perda) yang berisi

pelarangan agama tertentu di Tolikara, Papua.

Menurut Tjahjo, tim kecil tersebut perlu dibuat karena bentuk fisik dari perda yang

disebut-sebut berisi pembatasan pembangunan rumah ibadah itu, tidak ditemukan.

"Kami sudah menanyakan resmi ke pimpinan DPRD dan Bupati.

Keduanya, tidak bisa sampaikan bukti otentik apakah perda yang dihasilkan oleh

pemerintahan yang dahulu ini, itu ada atau tidak. Kami minta untuk segera dibentuk tim

kecil di DPRD mencari arsip kalau perda itu ada atau tidak," kata Tjahjo usai menghadiri

halal-bihalal presiden dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Apalagi, lanjutnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo telah tegas mengatakan tidak

pernah mengeluarkan konsep perda tersebut.

"Konsep itu (perda) dari gereja. Dari data arsip kami (Kementerian Dalam Negeri), dari

139 perda yang kami batalkan itu, memang tidak ada Perda dari Kabupaten Tolikara,"

ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili di Indonesia (PGLII) Roni

Mandang mengakui bahwa memang ada perda di Tolikara yang mengatur mengenai

pembatasan pembangunan rumah ibadah.

Kemudian, Bupati Tolikara Usman Wanimbo juga membenarkan adanya perda yang

melarang pembangunan gereja selain Gereja Injili di Indonesia.

Seperti diketahui, 11 orang luka dan satu orang meninggal akibat timah panas aparat,

menyusul kericuhan antara massa dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) dan ummat Muslim

di Tolikara, Jumat (17/7). [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-minta-dibentuk-tim-kecil-cari-soal-

perda-tolikara/91779


BIN Berperan Penting Lakukan Deteksi Dini Rabu, 22 Juli 2015 | 13:56

[JAKARTA] Peranan dan fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) perlu dimaksimalkan salah

satunya untuk mencegah potensi konflik di daerah. Pasalnya, BIN tentu memiliki

informasi awal kemungkinan terjadinya permasalahan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Syarif Hasan,

Rabu (22/7). “Fungsi BIN mesti lebih dimaksimalkan,” kata Syarif,

Terkait insiden di Tolikara, Papua pada Jumat (17/7), menurutnya, kerukunan umat

beragama harus ditingkatkan kembali. “Tolerani kehidupan umat beragama adalah hal

mutlak. Perlu ada deteksi dini lagi dari seluruh jajaran aparat keamanan termasuk BIN

agar kejadian di Tolikara tidak terulang lagi dan menyebar ke daerah lain,” ujar Anggota

Komisi I DPR ini.

Dia optimis, peranan Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah maksimal untuk

meredakan situasi di Tolikara. Terbukti, keadaan di Tolikara lansung kondusif. [C-6/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/bin-berperan-penting-lakukan-deteksi-

dini/91780


Cari Perda, Mendagri Janji Revisi

Rabu, 22 Juli 2015 | 14:32

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku masih mencari

bukti fisik Peraturan Daerah (Perda) yang disebut berisi pelarangan pendirian umat

agama tertentu di Tolikara, Papua.

Bahkan, Tjahjo mentargetkan supaya perda tersebut segera ditemukan. Sehingga, telah

memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk membentuk

tim kecil guna mencari bentuk fisik dari perda yang diakui keberadaannya oleh Bupati

Tolikara, Usman Wanimbo itu.

Tjahjo melanjutkan jika perda tersebut ditemukan, maka akan dilihat dan dibaca isinya.

Untuk selanjutnya, direvisi jika isinya dinilai tidka layak.

"Kami tunggu tim kecil DPRD dan pemerintah daerah mencari arsip dulu, ada atau tidak

perda itu. Kalau ada, apa bunyinya, tolong di revisi supaya kerukunan umat beragama

bisa muncul di Tolikara. Baru diserahkan ke Kemdagri, akan kami koreksi," tegas Tjahjo

usai menghadiri halal-bihalal presiden dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta,

Rabu (22/7).

Selanjutnya, ungkap Tjahjo, jika sudah direvisi dengan disesuaikan pada undang-

undang, maka akan disetujui.






Keberadaan Perda dan juga surat edaran pelarangan umat Muslim melaksanaan shalat

Idul Fitri (Ied) diduga sebagai pemicu terjadinya kerusuhan yang menyebabkan 11 orang

luka dan satu orang meninggal akibat timah panas aparat di Tolikara, Jumat (17/7) lalu.

[N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/cari-perda-mendagri-janji-revisi/91784


Isyaratkan Perda Tolikara Tak Sah, Mendagri

Belum Berani Berikan Sanksi Rabu, 22 Juli 2015 | 14:35

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan belum

menemukan arsip Peraturan Daerah (Perda) yang menyatakan hanya kelompok Gereja

Injili Di Indonesia (GIDI) yang boleh membangun tempat ibadah di wilayah Kabupaten

Tolikara, Papua.

Padahal, menurut Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, Perda tersebut telah disahkan

DPRD setempat sejak tahun 2013 lalu.

Atas dasar itu, secara tidak langsung, Tjahjo mengatakan bahwa perda tersebut tidak

sah. Sebab, sebuah perda harus mendapat pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri

(Kemdagri) setelah disepakati oleh kepala daerah dan DPRD.

"Perda itu sah jika sudah persetujuan Mendagri. Perda yang diputuskan pemerintah

daerah dan DPRD itu harus diserahkan kepada Mendagri untuk cek dan klarifikasi

apakah bertentangan dengan undang-undang serta Pancasila atau tidak. Sepanjang itu

belum ada (pengesahan Mendagri), belum sah itu berarti," tegas Tjahjo usai menghadiri


Namun, dengan alasan belum menemukan perda tersebut, Tjahjo mengaku belum bisa

menjatuhkan sanksi administratif kepada aparat pemerintah di daerah, terkait terbitnya

perda Tolikara itu.

"Kita belum bisa (berikan sanksi). Kan belum tahu perda ini ada atau tidak. Bentuknya

seperti apa, isinya apa. Sampai Selasa (21/7) kemarin saya hadir satu hari menunggu

mencari arsipnya tidak ada. Memang arsipnya agak amburadul di sana (Tolikara)," ujar

Tjahjo.

Sebaliknya, Tjahjo hanya menjelaskan bahwa Kemdagri telah membatalkan 139 perda

dari lebih 200 perda yang sedang dievaluasi.

Telaah Kelalaian Bupati

Hanya saja, Tjahjo mengaku tengah menelaah dugaan kelalaian yang dilakukan Bupati

Tolikara Usman Wanimbo.

"Sedang kita telaah (kelalaian Bupati). Tetapi, kelalaiaannya dalam hal apa dulu. Kalau

bencana alam kan tidak bisa, kerusuhan sosial juga tidak bisa," ujarnya.

Walaupun, Tjahjo mengapresiasi sikap Wanimbo yang langsung mengambil alih

tanggung jawab atas insiden di wilayahnya, dengan berkeliling ke masyarakat untuk

menenangkan situasi.







Keberadaan Perda dan juga surat edaran pelarangan umat Muslim melaksanaan shalat

Idul Fitri (Ied) diduga sebagai pemicu terjadinya kerusuhan yang menyebabkan 11 orang

luka dan satu orang meninggal akibat timah panas aparat di Tolikara, Jumat (17/7) lalu.

[N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/isyaratkan-perda-tolikara-tak-sah-mendagri-

belum-berani-berikan-sanksi/91785


DPR Akan Panggil Kapolri Terkait Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 14:53

[JAKARTA] Pimpinan DPR RI berencana memanggil Kepala Polri Jenderal Polisi

Badrodin Haiti dan pimpinan Polri yang lain untuk mendapatkan informasi yang

komprehensif terkait dengan insiden kerusuhan di Tolikara, Papua, Jumat (17/7).

"Kami ingin berdiskusi dengan Kapolri dan Pimpinan Polri yang lain agar penanganan

(pascarusuh di Tolikara) menjadi prioritas," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di

Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (22/7).

Namun, Fadli tidak memerinci kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan.

Di tengah kondisi ekonomi yang sedang turun, kata dia, banyak hal yang bisa terjadi dan

menjadi pemicu kerusuhan.

Menurut dia, DPR RI akan mengambil langkah mengumpulkan banyak informasi dan

meminta keterangan pihak terkait, seperti Polri dan pemerintah.

"Kami akan menyarankan untuk ambil langkah, terutama terkait dengan stabilisasi

keamanan dan penegakan hukum," ujarnya.

Fadli juga mewacanakan pembentukan tim di internal DPR RI untuk melihat langsung

kondisi di Tolikara.

Ia menjelaskan rencana pembentukan tim itu sebagai bagian tugas DPR RI untuk

melakukan pengawasan dan agar tidak meluas ke tempat lain.

"Kami ingin aparat untuk cepat padamkan 'api' dan menindak pelakunya. Isu sara mudah

memprovokasi massa tidak hanya di daerah itu (Tolikara), tetapi juga daerah lain,"

katanya.

Fadli Zon meminta aparat keamanan melakukan stabilisasi kondisi di Tolikara dan

menindak oknum yang melakukan kerusuhan di daerah tersebut.

Ia menilai untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ada upaya penyelesaian yang

singkat dan tepat sehingga agar api konflik tidak menjadi besar dan merembet ke daerah

lain.

"Oleh karena itu, yang penting aparat keamanan lakukan stabilisasi terhadap keadaan

dan menindak oknum pelakunya," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menilai apa pun yang menjadi latar belakang konflik di

Tolikara perlu upaya meredakannya sehingga tidak melebar ke daerah lain.Ia

mengimbau masyarakat agar tidak ikut terpancing kondisi dan menghindari upaya balas

dendam. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/dpr-akan-panggil-kapolri-terkait-

tolikara/91789


Mendagri: Tinggal Pulihkan Perekonomian

Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 15:25

[JAKARTA] Senada dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal

Gatot Nurmantyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga memastikan

bahwa kondisi di Karubaga, Tolikara, Papua sudah jauh lebih kondusif dan aman.

"Saya kemarin satu hari (di Tolikara), tenang tidak ada masalah sampai bertemu dengan

semua masyarakat, bersalaman," kata Tjahjo yang ditemui usai menghadiri halal-bihalal

presiden dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Untuk menggambarkan situasi aman tersebut, Tjahjo menyebut bahwa aparat TNI dan

masyarakat bergotong-royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

Kemudian, para tokoh lintas agama berdampingan menyaksikan peletakan batu pertama

pembangunan mushala yang tidak sengaja turut terbakar, pada Jumat (17/7) lalu.

Oleh karena itu, lanjutnya, yang diperlukan masyarakat di Tolikara adalah pemulihan dari

sisi ekonomi.

"Suasana kehidupan (di Tolikara) sudah tidak ada masalah. Tinggal memulihkan

perekonomian karena kan cukup besar (kebakaran) hampir 70 kios di pasar," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), aparat di

daerah dibantu TNI dan masyarakat dalam waktu satu bulan ini harus membangun

kembali 70 kios yang terbakar, ditambah 15 kios tambahan. "Kita memang sedang

konsentrasi untuk membangun kios, mushala supaya perekonomian kembali jalan,"

ujarnya. Walaupun, lanjutnya, presiden juga mengingatkan kepada kepolisian untuk tetap

mengusut tuntas kasus hukumnya.

Seperti diketahui, usai menggelar halal-bihalal, Presiden Jokowi mengadakan rapat

terbatas dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)

Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot

Nurmantyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Sutiyoso

dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengenai insiden di Tolikara.

Usai rapat selama sekitar setengah jam, Jokowi memberikan sejumlah arahan. Di

antaranya, meminta penegakan hukum peristiwa di Tolikara dan akan berdialog dengan

tokoh-tokoh agama, adar, masyarakat papua untuk meredam situasi di Tolikara maupun

situasi nasional.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan pemberian dana sebesar Rp 1 miliar dari

pemerintah untuk membangun kembali seluruh fasilitas yang terkena dampak insiden. [N-

8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-tinggal-pulihkan-perekonomian-

tolikara/91791


MUI Bentuk Tim Investigasi Selidiki Kejadian Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 15:51

[JAKARTA] Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membentuk tim investigasi untuk

mencari data dan fakta, demi menyelidiki kejadian yang telah menyebabkan terbakarnya

rumah ibadah dan jatuhnya korban di Tolikara, Karubaga, Papua pada tanggal 18 Juli

2015.

"MUI membentuk tim investigasi yang akan kita kirim ke Papua untuk mencari dan

menyelidiki informasi yang sebenanrnya di lapangan seperti apa," kata Wakil Ketua

Umum MUI Ma'ruf Amin, saat menyampaikan pernyataan sikap perkumpulan ulama se-

Indonesia itu di Kantor MUI Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (22/7).

Dari penjelasannya, saat ini tim investigasi tersebut sedang dalam tahap penyusunan

"roadmap" atau peta jalan dan dalam waktu dekat akan segera diberangkatkan.

Terkait dengan telah banyaknya tim investigasi serupa yang dikirim oleh berbagai pihak,

Ma'ruf mengatakan regu pencari data dan fakta yang dikirim oleh pihaknya akan

bersinergi dan melengkapi temuan dari pihak lainnya.

"Tim investigasi ini tidak akan tabrakan, justru saling melengkapi, saling menopang," ujar

dia.

Ma'ruf menjelaskan investigasi MUI selain meneliti lapangan, juga akan menghimpun

infromasi yg dilakukan lembaga lain untuk dilakukan "crosscheck" dan menghasilkan

kesimpulan yang valid untuk menghasilkan rekomendasi.

"Nanti kita bandingkan dengan data dan fakta di lapagan, lalu akan kita simpulkan

dengan berbagai rekomendasi dan usulan," ujarnya.

Investigasi tersebut, kata Ma'ruf, akan melingkupi semua aspek yang jadi pemicu

kejadian di Tolikara tersebut. "Misalnya, masalah sosial, ekonomi dan kemungkinan

penguasaan tanah," tuturnya.

Ma'ruf menambahkan, pihaknya meminta pemerintah untuk mewaspadai dan menjaga

agar jangan sampai kejadian di Tolikara terulang.

"Pemerintah harus punya formula yang mengatasi potensi kejadian ini terulang, jangan

dibiarkan," ucapnya.

Dirinya juga berharap tokoh-tokoh Islam bisa menjaga agar umat tidak terpancing dengan

isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan Indonesia. "Jangan sampai peristiwa

Tolikara disikapi dengan tindakan kekerasan. Kita semua harus berupaya membangun

dan memupuk rasa toleransi antar umat di Indonesia," tukasnya. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/mui-bentuk-tim-investigasi-selidiki-kejadian-

tolikara/91795


http://sp.beritasatu.com/home/mui-bentuk-tim-investigasi-selidiki-kejadian-tolikara/91795

http://sp.beritasatu.com/home/mui-bentuk-tim-investigasi-selidiki-kejadian-tolikara/91795

Alex: Kerukunan Antar Etnis Dan Umat Beragama

Prioritas Utama

Rabu, 22 Juli 2015 | 16:16

[PALEMBANG ] “Alhamdulillah, sejak tahun 2008 sampai sekarang belum dan tidak

akan pernah terjadi kerusuhan antar etnis dan umat beragama di Sumsel seperti yang

terjadi di Tolikara, Papua beberapa waktu lalu” ucap Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin

saat Halal Bi Halal Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dalam rangka Hari Raya Idul

Fitri 1436 H di Griya Agung Palembang. Rabu (22/7.

Lanjutnya, maka dari itu, untuk memastikan kejadian di Tolikara tidak merembet ke

Sumsel dirinya mengutus Wakil Gubernur untuk mengikuti Rapat di Komando Daerah

Militer (Kodam) II Sriwijaya bersama para tokoh agama, dan masyarakat agar kejadian di

Papua tidak terjadi disini.

“Masalah keamanan merupakan prioritas utama dan tanggung jawab kita bersama

sehingga dapat menarik investor agar mau menanamkan investasi di Sumsel. Kalau

demo buruh, kalah pilkada bakar-bakar, itu tidak apa-apa tapi tidak untuk kerusuhan

antar etnis dan antar umat beragama: tegas Alex.

Disamping itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin juga mengingatkan kepada PNS

Sumsel agar tetap rukun,kompak dan juga menjalin silahturahmi antarsesama terutama

dalam menjalankan tugas.

“Laksanakanlah tugas yang telah ditentukan sesuai bidangnya masing-masing dengan

sebaik-baiknya dan dengan sungguh-sungguh serta penuh dengan rasa tanggung jawab

karena banyak tugas yang telah menunggu kita” tuturnya.[133/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/alex-kerukunan-antar-etnis-dan-umat-

beragama-prioritas-utama/91798


Presiden Instruksikan Bantuan Satu Miliar Untuk Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 16:36

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk memberikan dana

bantuan sebesat Rp1 miliar pascainsiden di Tolikara, Papua untuk membangun kembali

ekonomi di daerah tersebut.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk, Presiden memberikan bantuan Rp1 miliar

dan ini segera dibangun dan sekarang sudah mulai dibangun mushalla, kemudian ruko-

rukonya akan dibangun kembali seperti semula," kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot

Nurmantyo usai bersilaturahim dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Menurut Gatot pembangunan kios tersebut rencananya hanya berjumlah 70 kios, namun

akan ditambahkan 15 kios tambahan khusus untuk putra daerah untuk meningkatkan

perekonomian di daerah tersebut.

Senada dengan Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, aparat di daerah dan

masyarakat harus membangun kembali 70 kios yang terbakar dalam waktu satu bulan ini.

"Kita memang sedang konsentrasi untuk membangun kios, mushalla supaya

perekonomian kembali berjalan," ujar Tjahjo.

Walaupun, lanjutnya, presiden juga mengingatkan kepada kepolisian untuk tetap

mengusut tuntas kasus hukumnya.

Keputusan untuk memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar ini didapatkan setelah

Presiden menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai insiden di Tolikara pada hari Jumat

(17/7).

Rapat Terbatas selama sekitar setengah jam tersebut, dihadiri oleh Menteri Koordinator

Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal

Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Mendagri Tjahjo

Kumolo, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso dan Menteri Agama (Menag)

Lukman Hakim Saifuddin.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta penegakan hukum peristiwa di Tolikara diselesaikan

secepatnya dan akan berdialog dengan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat Papua

untuk meredam situasi di Tolikara maupun situasi nasional. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/presiden-instruksikan-bantuan-satu-miliar-

untuk-tolikara/91805


Mendagri: Kondisi Tolikara Sudah Lebih Kondusif

Rabu, 22 Juli 2015 | 16:42

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa kondisi

di Karubaga, Tolikara, Papua, sudah jauh lebih kondusif dan aman usai insiden yang

terjadi Jumat (17/7) lalu.

"Saya kemarin satu hari (di Tolikara), tenang tidak ada masalah sampai bertemu dengan

semua masyarakat, bersalaman," kata Tjahjo yang ditemui usai bersilaturahim dengan

Presiden Joko Widodo bersama dengan kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu

(22/7).

Tjahjo menggambarkan bahwa aparat TNI dan masyarakat bergotong-royong

membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

Kemudian, para tokoh lintas agama berdampingan menyaksikan peletakan batu pertama

pembangunan mushalla yang tidak sengaja turut terbakar, pada Jumat (17/7).

"Kita memang sedang konsentrasi untuk membangun kios, Mushalla supaya

perekonomian kembali berjalan," kata Tjahjo.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepolisian untuk tetap mengusut

tuntas kasus hukum insiden tersebut.

Pada kesempatan yang sama Panglima TNI Gatot Nurmayanto juga mengharapkan agar

kejadian ini tak terulang kembali.

Gatot berpesan agar antar umat beragama harus saling menghormati dan tetap

menjunjung tinggi kebhinekaan, terlebih lagi mengingat bangsa Indonesia merdeka

dibangun dan merdeka atas pondasi kebhinekaan.

"Jadi bangsa ini dibangun berdasarkan kebhinekaan, nah kebhinekaan ini jangan mau

dikoyak-koyak hanya dengan masalah seperti ini dan saya pikir tokoh-tokoh agama

sudah bicara positif, bagaimana kemajemukan tetap kita eratkan untuk membangun

bangsa," ujar Panglima.

Usai bersilaturahim dengan sejumlah menteri kabinet Kerja dan pejabat negara di Istana

Negara, Presiden mengumpulkan aparat keamanan dan sejumlah menteri dalam sebuah

rapat terbatas untuk membahas peristiwa di Tolikara.

Rapat terbatas tersebut meminta penegakan hukum peristiwa di Tolikara dan diharapkan

agar dapat berdialog dengan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat Papua untuk

meredam situasi di Tolikara.

Kemudian Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk memberikan dana bantuan

sebesar Rp1 miliar untuk membangun kembali seluruh fasilitas yang terkena dampak

insiden "Bapak presiden sudah memberikan petunjuk, presiden memberikan bantuan

Rp1 miliar dan ini segera dibangun dan sekarang sudah mulai dibangun mushalla,

kemudian ruko-rukonya akan dibangun kembali seperti semula," kata Panglima TNI.


Gatot mengatakan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pangdam setempat,

yang awalnya 70 kios yang terbakar, kemudian ditambah 15 kios lagi untuk memfasilitasi

putra daerah agar membuka kios di sana.

"Kemudian Mushalla akan dibangun di tanah Koramil atas persetujuan bupati dan ini

akan dikerjakan selama satu bulan sudah selesai semuanya. Sehingga ekonomi cepat

berputar dan pembangunan dibuat seperti aslinya," tambah Gatot. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-kondisi-tolikara-sudah-lebih-

kondusif/91807


Mendagri Belum Berencana Beri Sanksi Bupati Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 16:55

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum berencana untuk memberikan

sanksi kepada Bupati Tolikara Usman Wanimbo terkait insiden penyerangan dan

pembakaran saat umat Islam menjalankan Shalat Idul Fitri di ibu kota Karubaga.

"Kami belum berencana, kami lebih akan mengkaji dan menyiapkan permendagri supaya

pejabat daerah berkoordinasi dengan aparat intelijen daerah untuk deteksi dini," kata

Tjahjo di Jakarta, Rabu (22/7).

Terkait dugaan kepala daerah dianggap lalai sehingga terjadi insiden yang menyebabkan

satu orang tewas dan belasan luka, serta puluhan kios/rumah dan masjid dibakar,

Mendagri mengatakan pihaknya masih mengkaji peristiwa tersebut.

"Ya ini sedang kami telaah, kelalaiannya dalam apa, kalau bencana alam kan tidak bisa

begitu saja diberikan sanksi, karena kerusuhan sosial juga tidak bisa," katanya.

Guna mengantisipasi meluasnya konflik dalam negeri pascainsiden Tolikara, Mendagri

menerbitkan surat edaran untuk meningkatkan toleransi kehidupan umat beragama.

"Secara keseluruhan untuk kepala daerah, kami membuat surat edaran agar

mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan toleransi agama, memerankan daerah

rawan teroris, rawan bencana, supaya lebih cermat dan antisipatif," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo

mengatakan Kemendagri sedang mempertimbangkan pengaturan sanksi bagi kepala

daerah karena gagal menjaga keamanan di daerahnya.

"Menurut Undang-undang (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), itu

menjadi tanggung jawab kepala daerah. Perlu memang ada aturan mengenai sanksi

khususnya terkait penanganan konflik," jelas Soedarmo.

Konflik di Tolikara bermula dari adanya surat edaran Pengurus Gereja Injili di Indonesia

(GIdI) Wilayah Tolikara yang melarang umat Islam di sana menggelar Shalat Idul Fitri dan

menggunakan jilbab, berdasarkan peraturan bupati terkait tata cara beribadah. Terkait

akan hal itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo mengatakan

peraturan tersebut sudah disetujui oleh DPRD dan bupati setempat.

"Peraturan itu sudah disetujui Bupati dan DPRD di sana, tapi pengajuannya ke Provinsi

(Papua) belum. Peraturan itu kemungkinan dari 2013, makanya ini akan diselidiki lagi

keberadannya," kata Soedarmo ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta.

Oleh karena itu, Kemendagri masih menyelidiki perihal keberadaan peraturan tersebut,

apakah tingkatannya peraturan bupati atau peraturan kepala daerah. "Perda itu harus

direvisi, jangan sampai mendiskreditkan dan melanggar hak asasi manhsia. Kalau belum

sah ya jangan dijadikan rujukan," katanya. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-belum-berencana-beri-sanksi-

bupati-tolikara/91812


http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-belum-berencana-beri-sanksi-bupati-tolikara/91812

http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-belum-berencana-beri-sanksi-bupati-tolikara/91812

Panglima TNI Terima Dewan Syuro Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 17:22

[JAKARTA] Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menerima kunjungan Dewan

Syuro Komite Umat Untuk Tolikara, dipimpin Ketua Majelis Syuro, Prof. Dr. Didin

Hafiudin, MSc beserta 12 orang tokoh agama, di kantor Panglima TNI Jl. Merdeka Barat

No 2 Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Dalam acara itu, Panglima TNI didampingi Kabais TNI Mayjen TNI Erwin Syafitri, Asintel

Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) M. Faridz Washington, dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M

Fuad Basya.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI dan Dewan Syuro Komite Umat Untuk Tolikara

membahas tentang penyelesaian insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, beberapa waktu

yang lalu.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa permasalahan

tersebut sudah ditangani secara terpadu oleh jajaran TNI, Polri dan Pemerintah.

"Terkait rumah maupun bangunan serta tempat ibadah yang mengalami

kerusakan/terbakar, akan segera diselesaikan," ujarnya.

Pemerintah sudah menyiapkan anggarannya untuk membangun rumah yang terbakar.

"Rumah yang terbakar sekitar 70 unit. Kita akan bangun 85 rumah termasuk Masjid yang

terbakar dan sisanya untuk masyarakat sekitar. Yang akan membangun adalah TNI

dalam bentuk Karya Bakti, diharapkan beberapa bulan akan selesai," kata Gatot. [Ant/L-

8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/panglima-tni-terima-dewan-syuro-tolikara/91820


Kemdagri Berencana Kembangkan E-Perda

Rabu, 22 Juli 2015 | 17:41

[JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berencana mengembakan program

elektronik peratuan daerah (e-perda). Dengan diharakan, perda-perda yang berpotensi

bertentangan dengan undang-undang (UU) tertentu dapat terpantau.

“Kita mau kembangkan e-perda. Jadi semua bisa pantau,” kata Direktur Jenderal (Dirjen)

Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono usai pelantikan pejabat eselon II jajaran

Kemdagri, di Gedung Kemdagri, Jakarta, Rabu (22/7).

“Nanti kita cek apakah ada perda yang bertentangan dengan UU, ada tidak yang

diskriminatif. Kalau ada, kita minta penjelasan. Kemudian kita beri peringatan tertulis,”

ujarnya.

Menurutnya, seluruh perda harus dilaporkan ke Kemdagri. “Dua minggu setelah dibentuk

harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, pada saatnya kita akan tahu dengan tim

pemantauan perda. Ada asisten I dan Biro Hukum,” katanya.

“Sanksi terhadap pejabat pemda yang tidak melaporkan tentu peringatan dulu. Kalau

perda sudah dilarang, masih dilanjutkan, kita langsung punishmet,” jelasnya tanpa

menyebut sanksi tegas yang dimaksud.

Terkait adanya perda diskriminatif di Tolikara, Papua, dia menegaskan ketentuan itu

belum dilaporkan. “Belum. Siapa yang bilang berlaku? Kan belum ada pengesahan pusat

(Kemdagri),” pungkasnya. [C-6/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kemdagri-berencana-kembangkan-e-

perda/91827


Memupuk Toleransi Rabu, 22 Juli 2015 | 20:37

Kita dikejutkan oleh insiden Tolikara. Pembakaran kios dan rumah yang kemudian

merembet ke musala oleh sekelompok orang di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua,

bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah mengusik rasa

kebersamaan kita sebagai bangsa.

Kehidupan harmonis di antara warga bangsa yang majemuk kembali tercabik oleh ulah

sekelompok orang yang bertindak semena-mena kepada sesamanya di Tanah Papua.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setiap warga negara berhak

beribadah di mana pun di wilayah negeri ini. Hal itu termaktub dalam UUD 1945.

Dalam kasus Tolikara, kita mengutuk tindakan orang-orang yang tak mengindahkan

amanat konstitusi. Tolikara merupakan bagian dari NKRI, sehingga umat beragama apa

pun berhak menunaikan ibadahnya, termasuk umat Muslim.

Memang ada beberapa versi cerita yang beredar tentang asal-muasal insiden Tolikara.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI),

pendeta Dorman Wandikmbo, antara lain disebutkan insiden tersebut berawal dari

penembakan aparat keamanan terhadap para pemuda GIDI yang hendak berdiskusi

terkait imbauan yang disebarkan dua minggu sebelumnya agar umat Muslim tak

menggunakan pengeras suara saat salat Idul Fitri. Akibatnya, terjadi amuk massa yang

kemudian membakar kios, lalu merembet ke musala.

Versi lain menyebutkan insiden itu terjadi karena pemberitahuan oleh Badan Pekerja

Wilayah Toli GIDI agar Lebaran (salat Idul Fitri) 17 Juli tidak dilakukan di wilayah

Karubaga, Tolikara, dilanggar. Amuk massa pun akhirnya tak terhindari. Terlepas dari

berbagai versi di masyarakat, yang pasti umat Muslim di Tolikara tak dapat menjalani

ibadah secara leluasa. Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang patut disoroti.

Pertama, soal penentuan waktu berlangsungnya seminar dan kebaktian kebangunan

rohani (KKR) Pemuda GIDI tingkat internasional.

Dalam penanggalan nasional, jauh-jauh hari sudah diketahui bahwa Idul Fitri tahun ini

atau 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh pada 17 atau 18 Juli 2015. Kalaupun panitia telah

merancang jadwal seminar dan KKR pada 13 Juli sampai 19 Juli 2015, tak ada salahnya

memundurkan jam pelaksanaannya hingga pukul 10.00 WIT, sekaligus memberi

kesempatan kepada umat Muslim melaksanakan salat Idul Fitri yang hanya memerlukan

waktu maksimal dua jam atau akan berakhir pukul 08.00 WIT. Bila itu terjadi, mungkin

insiden tersebut bisa dihindari.

Kedua, imbauan GIDI agar tak menggunakan pengeras suara saat salat. Bahkan, yang

lebih mengerikan adalah beredarnya selebaran yang tidak mengizinkan pelaksanaan

salat Idul Fitri.

Bagi kita, imbauan tersebut tak bijak di tengah heterogenitas warga Tolikara. Proses

ibadah setiap agama berbedabeda dan sebagai sesama warga bangsa kita wajib

menghormatinya. Hal tersebut sudah berlangsung puluhan, bahkan mungkin ratusan

tahun, dan fakta menunjukkan masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan


damai. Dalam kasus ini, kita mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas

penyebab insiden Tolikara.

Pembuat selebaran provokatif harus dimintai keterangan dan tak tertutup kemungkinan

dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap

ketertiban umum. Selain itu, aparat keamanan perlu memperluas penyelidikan tentang

kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kedamaian di Papua.

Ketiga, minimnya antisipasi aparat keamanan. Lokasi salat Idul Fitri dengan tempat

seminar hanya berjarak 250 meter, sehingga sangat berpotensi memunculkan konflik di

antara dua kelompok massa. Kalaupun lokasi salat tak bisa dipindah, kekuatan aparat

harus ditambah agar konflik bisa dicegah sedini mungkin.

Keempat, perda yang diskriminatif. Insiden di Tolikara juga tak lepas dari adanya

peraturan daerah (perda) 2013 yang hanya mengizinkan pembangunan gereja oleh GIDI,

bukan oleh denominasi lain. Di antara sesama aliran di dalam Kristen pun terjadi

intoleransi, apalagi terhadap agama lain. Perda diskriminatif semacam itu harus dicabut

untuk mewujudkan kesamaan hak di antara semua warga negara.

Insiden Tolikara telah menimbulkan luka di hati umat beragama yang selama ini hidup

toleran. Luka itu harus segera disembuhkan dan tak boleh dibiarkan menyebar ke daerah

lain. Karena itu, semula pihak yang ikut andil dalam kerusuhan --apakah itu pelaku di

lapangan, pihak yang membuat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan

UUD, aktor intelektual, aparat yang menggunakan peluru tidak pada tempatnya-- harus

diproses secara hukum.

Hanya hukum yang ditegakkan yang bisa menjaga kehidupan bersama yang toleran

sesuai hukum positif yang berlaku. Pejabat di pusat dan daerah, tokoh masyarakat, dan

pemuka agama wajib menggaungkan kembali toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ibarat tanaman, toleransi harus terus disiram dan dipupuk agar senantiasa segar dan

mengharmoniskan kehidupan. ***

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/memupuk-toleransi/91836


Korban Tolikara Terkena Pantulan Peluru Tajam

Rabu, 22 Juli 2015 | 20:45

[JAYAPURA] Enam pasien insiden Tolikara saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit

Umum Daerah Dok II Jayapura.Tiga diantaranya akan di operasi Direktur Rumah Sakit

Dok II Jayapura. Ini dikatakan dr Yerry Msen kepada waratawan di RSUD Dok II

Jayapura, Rabu (22/7) sore. Sedangkan satu pasien lainnya yakni Erendius Jikwa,

Kamis (23/7) akan di operasi karena proyektil masih bersarang di tubuhnya.

Dikatakan, enam korban dievakuasi ke Jayapura tanggal 18 Juli, sehari setelah Insiden

Tolikara (17/7). Mereka adalah Gaubuli jikwa (50), Keratus Kogoya (30), Erendius jikwa

(20) yang terkena proyektil di tubuh korban, Perenus Wanimbo (28) dan Anaten Wenda

(31) Yulianus Lambe (28).

Dr Yerry Msen menjelaskan sebenarnya pasien yang dirujuk ke Dok II sebanyak tujuh

orang. Salah seorang di antara pasien mengalami kekurangan darah.

“Jadi sewaktu dirujuk ke Jayapura, korban sudah dalam kondisi yang sangat menurun.

Jadi sebelum sampai di sini. Salah satu korban meninggal Enius Wanimbo meninggal

dunia dalam perjalanan,”kata Yerry.

Diakuinya proses operasi kepada Erendius memang agak terlambat. Menurut

pemeriksaan radiologi, ternyata serpihan peluru sudah terburai di tubuh korban. “Peluru

di tubuh korban sudah terurai. Akan tetapi secara umum sudah dilakukan pengambilan,

dan yang besarnya besok,”ujarnya.

Dari hasil radiologi, peluru yang bersarang ditubuh korban adalah peluru tajam. “Kalau

kita lihat model/karakteristik luka korban, itu bukan ditembak langsung akan tetapi

pantulan. Dalam artian tembakannya ke bawah dan ke atas. Memang ada benda asing

ditubuh korban. Tetapi masih dalam batas normal,” ujarnya. Enam korban ini dua

menderita luka tembak sedangkan empat lainnya terkena serpihan peluru. Secara umum

kondisi enam pasien dalam kondisi baik dan stabil.

Sementara itu, Asisten II Sekda Papua Elia I Loupatty bersama Asisten Bidang Umum

Sekda Papua Rosina Upessy, Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua,

Ribka Haluk, Pangdam XVII /Cenderawasih Mayjen TNI Franzen Siahaan bersama

Danrem 172/PWY Kol (Inf) Tri Yuniarto bersama beberapa Asisten Kodam

Cenderawasih dan juga Bupati Tolikara Usman Wanimbo, Rabu sore (22/7) mengunjungi

enam korban luka tembak dan serpihan peluru di RSUD Dok II Jayapura.

Selama melihat kondisi enam pasien, Pangdam, Asisten II Sekda Papua dan Asisten

Bidang Umum, Bupati Tolikara didampingi Direktur Rumah Sakit Yerry Msen, Wakil

Direktur Anthon Mote, serta tim dokter yang menangani para korban dipimpin dr James

Gedy. Sementara itu Bupati Tolikara Usman Wanimbo menegaskan situasi Tolikara

sudah kondusif dan meminta media untuk tidak membesar besarkan masalah ini. [154/N-

6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/korban-tolikara-terkena-pantulan-peluru-

tajam/91838


Bangun Ruki di Tolikara, Presiden Jokowi Bantu

Kodam Rp 1 Miliar

Rabu, 22 Juli 2015 | 20:49

[JAYAPURA] Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan bantuan sebesar Rp 1

miliar kepada Kodam XVII Cenderawasih untuk pemulihan Tolikara pascainsiden

beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI

Fransen Siahaan kepada wartawan usai kunjungi korban insiden Tolikara di RSUD DOK

II Jayapura, Rabu (22/7) malam.

Pangdam mengaku, sesuai dengan pertemuan dengan Bupati Tolikara, pembangunan

60 Rumah Kios (Ruki) akan dibangun oleh TNI dibantu oleh masyarakat.

Namun, sesuai dengan intruksi dari Presiden Jokowi, pembangunan ruki ditambah 15 lagi

sehingga jumlahnya 75 ruki.

Jadi, 60 ruki nanti untuk masyarakat yang mengalami kebakaran, sementara 15 untuk

masyarakat asli setempat, itu sesuai dengan permintaan presiden,’’ kata Pangdam.

Dikatakan, sampai saat ini, kurang lebih 100 anggota TNI sudah berada di Tolikara.

Mereka akan membantu pemerintah untuk membangun rumah kios di halaman kantor

bupati setempat. Untuk pembangunan mushola sendiri, lanjut Pangdam, akan dibangun

sementara di halaman Koramil Tolikara, sampai menunggu status tanah sudah jelas, apa

milik pemerintah atau masyarakat adat, barulah bisa dibangun mushola yang baru.

[154/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/bangun-ruki-di-tolikara-presiden-jokowi-bantu-

kodam-rp-1-miliar/91839


Jika Tak Tahu Masalah, Jangan Asal Ngomong

Soal Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 20:56

[JAYAPURA] Asisten II Sekda Papua, Elia Loupatty minta kepada semua pihak,

khususnya masyarakat di luar Papua untuk tidak asal ngomong (bicara) soal insiden di

Karubaga, Kabupaten Tolikara, beberapa hari lalu. Loupatty menegaskan, Pemerintah

Provinsi Papua sanggup tangani masalah di Tolikara.

"Saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Papua nyatakan kita mampu tangani

masalah ini, sebab kejadian pagi, siangnya Forkompinda Papua (Pangdam dan Kapolda)

sudah tiba di Karubaga,’’ tegas Loupatty kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II

Jayapura, Rabu (22/7) siang.

Dikatakan, tokoh agama, masyarakat dan Bupati di Tolikara pun telah membuat

kesepatakan untuk menangani masalah yang terjadi. Puluhan kios yang terbakar segera

dibangun kembali. “Bahkan sekarang sudah ditangani oleh instansi terkait dan anggota

TNI 756/WMS,” katanya.

Oleh karena itu, Loupatty minta kepada media dan masyarakat di luar Papua untuk tidak

mendramatisasi insiden di Tolikara. "Saya harap masalah Tolikara jangan terlalu di

dramatis oleh pihak-pihak yang sangat tidak tahu soal kondisi Papua," tegasnya.

Loupatty menjelaskan, masalah di Kabupaten Tolikara sebenarnya masalah yang dapat

ditangani hanya oleh Pemerintah Provinsi Papua, tetapi di Jakarta merasa ini masalah

yang sangat luar biasa. “Saya harap teman-teman wartawan harus menulis dengan baik

agar bisa mendidik masyarakat. Sebab di depan Mendagri, saya sudah sampaikan

bahwa kejadian di Karubaga, hanya disitu saja, dilaur daerah lain di Papua aman-aman

saja, jadi saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan lagi masalah ini," ujar Loupatty.

Menurutnya, saat hari raya Idul Fitri 1436 H, seluruh wilayah Papua aman dan dari hasil

monitor, seluruh masyarakat saling mengunjungi satu sama lain, kecuali di Karubaga.

Dan sesuai laporan Wakapolda Papua pada Rapat Forkompinda dengan Mendagri,

Senin (20/7) lalu, kata Loupatty, setelah kejadian itu, situasi di Tolikara sudah aman

kondusif dan tidak perlu dikuatirkan. Oleh sebab itu, Loupatty berharap soal masalah

Tolikara harus diberitakan secara benar dan sesuai kondisi yang ada di lapangan.

“Teman-teman wartawan perlu luruskan masalah ini, dan biar di luar Papua yang tak

tahu masalah, supaya jangan asal ngomong. Karena tidak ada yang mencekam dan

lainnya, di sana (Tolikara) aman-aman saja," ujarnya. [154/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/jika-tak-tahu-masalah-jangan-asal-ngomong-

soal-tolikara/91841


Aktivitas Perekonomian Di Karubaga Normal Kamis, 23 Juli 2015 | 8:19

[JAYAPURA] Bupati Tolikara Usman Wanimbo mengatakan aktivitas perekonomian dan

aktivitas warga di Karubaga kini kembali normal pasca-insiden di wilayahnya Jumat

(17/7).

"Aktivitas warga sudah kembali normal, walaupun para korban kebakaran masih berada

di tenda pengungsian yang dibangun di koramil dan warung atau kios yang tidak terbakar

sudah berjualan," katanya di Jayapura, Kamis (23/7).

Ia mengatakan, pemda akan terus membantu korban kebakaran maupun korban yang

mengalami luka tembak.

Dengan dibantu TNI dan Polri serta warga, pihaknya kini membangun mushala yang

lokasinya dipindahkan ke dekat koramil setempat.

Kios warga yang dibakar juga akan dibangun di kawasan kantor bupati karena lokasi

yang lama tidak jelas kepemilikannya. "Belum jelas kepemilikan tanah dilokasi awal

apakah milik adat atau gereja," kata Bupati Usman Wanikbo.

Menurutnya, di lokasi yang baru akan dibangun kios yang sekaligus bisa dijadikan rumah

sehingga warga tidak lagi kesulitan tempat tinggal.

Sedangkan biaya pengobatan 10 orang yang mengalami luka tembak dan masih dirawat

di RSUD Dok 2 Jayapura dan RSUD Wamena akan ditanggung pemda, demikian Bupati

Tolikara Usman Wanimbo. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/aktivitas-perekonomian-di-karubaga-

normal/91860


BIN Klaim Sudah Antisipasi Kerusuhan Tolikara

Kamis, 23 Juli 2015 | 13:54

[JAKARTA] Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengklaim institusi sudah

mengantisipasi sebelum terjadinya kerusuhan di Tolikara, Papua pada Jumat (17/7)

melalui koordinasi dengan jajarannya di wilayah tersebut.

"Jajaran BIN itu adalah interpol, TNI, intel Polri, intel lain, sama halnya di Tolikara. Jadi

pada tanggal 11 Juli, ketika ada surat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), langsung kami

sebarkan (jajaran BIN)," kata Sutiyoso saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan langkah antisipatif itu dapat dilihat dengan Rapat Koordinasi Kapolres

yang menghadirkan semua pihak seperti perwakilan GIDI dan tokoh agama, kecuali

Muspida.

Dalam pertemuan itu menurut dia dihasilkan dua poin penting, pertama mencabut surat

edaran GIDI karena tidak ditandatangani Presiden GIDI.

"Kedua, semua sepakat agar Solat Idul Fitri tetap dilaksanakan," ujarnya.

Sutiyoso mengatakan penjagaan oleh Polri sudah dilakukan pada tanggal 17/7 namun

jumlahnya hanya 42 orang yang terdiri dari personil Polres, Koramil, dan Batalyon.

Menurut dia saat itu dilakukan penembakan peringatan namun tetap saja terjadi

pelemparan yang dilakukan massa.

"Namun kami akan 'fair' di pihak mana aparat salah, di pihak mana masyarakat salah.

Lalu akan dilihat apakah penembakan itu sudah sesuai prosedur atau belum," katanya.

Dia mengatakan saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan terkait insiden tersebut

dan banyak beredar isu provokatif melalui media sosial dan pesan singkat. Sutiyoso

berharap masyarakat tidak terpengaruh adanya isu-isu provokatif tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan Kapolres Tolikara baru menerima

informasi terkait surat GIDI pada tanggal 13 Juli 2015 dan langsung berkoordinasi

dengan Presiden GIDI.

Dia menjelaskan dari hasil pertemuan itu, didapatkan jawaban bahwa surat itu tidak resmi

karena tidak ada tanda tangan Presiden GIDI.

"Lalu berkoordinasi dengan Bupati dan Kapolsek menyampaikan bahwa umat Islam

shalat Idul Fitri sampai pukul 08.00 WIT. Jawaban Bupati, masalah ini akan

dikoordinasikan dengan panitia di Tolikara," katanya.

Menurut dia, mendengar jawab Bupati tersebut, Kapolres menghubungi tokoh Islam dan

mempersilakan untuk shalat karena Polri dan TNI akan mengamankan.

Dia mengatakan masa pada pukul 07.00 WIT sudah datang dan minta solat idul fitri

dibubarkan dan Kapolres berusaha negosiasi hingga Pukul 08.00 WIT namun massa

tidak mau.


"Massa datang semakin banyak kemudian melempar dan melawan petugas, akhirnya

petugas menembak di daerah di bawah lutut," katanya.

Badrodin mengatakan semua tembakan mengarah pada kaki namun dirinya tidak tahu

ketika ada massa yang tertembak di bagian pinggul. [Ant/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/bin-klaim-sudah-antisipasi-kerusuhan-

tolikara/91898


JK: Tak Ada Perda Pelarangan Pendirian Rumah

Ibadah

Kamis, 23 Juli 2015 | 14:39

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa tidak ada

peraturan daerah (perda) pelarangan pendirian rumah ibadah di Tolikara, Papua.

"Saya kira tidak ada perda pelarangan (pendirian rumah ibadah). Tidak ada perda itu

disitu. Itu hanya surat yang buktinya tetap ada mushala da masjid di situ (Tolikara)," kata

JK di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut JK, perda harusnya diusulkan dari Kabupaten ke Gubernur kemudian ke pusat

untuk disahkan. Sehingga, bisa diberlakukan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan belum

menemukan arsip Perda yang menyatakan hanya kelompok Gereja Injili Di Indonesia

(GIDI) yang boleh membangun tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara, Papua.

Padahal, menurut Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, Perda tersebut telah disahkan

DPRD setempat sejak tahun 2013 lalu.

Atas dasar itu, secara tidak langsung, Tjahjo mengatakan bahwa perda tersebut tidak

sah. Sebab, sebuah perda harus mendapat pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri

(Kemdagri) setelah disepakati oleh kepala daerah dan DPRD.

"Perda itu sah jika sudah persetujuan Mendagri. Perda yang diputuskan pemerintah

daerah dan DPRD itu harus diserahkan kepada Mendagri untuk cek dan klarifikasi

apakah bertentangan dengan undang-undang serta Pancasila atau tidak. Sepanjang itu

belum ada (pengesahan Mendagri), belum sah itu berarti," tegas Tjahjo usai menghadiri


Namun, dengan alasan belum menemukan perda tersebut, Tjahjo mengaku belum bisa

menjatuhkan sanksi administratif kepada aparat pemerintah di daerah, terkait terbitnya

perda Tolikara itu.

Padahal, perda itu diduga sebagai pemicu terjadinya kerusuhan yang menyebabkan 11

orang luka dan satu orang meninggal akibat timah panas aparat di Tolikara, Jumat (17/7)

lalu.

Kemudian, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan semua pihak

untuk menahan diri dan tidak banyak berkomentar perihal insiden Tolikara. Sebab,

berpotensi memperkeruh suasana.

"Saya tidak yakin juga ada perda itu. Repotnya kan orang suka berkomentar pada fakta

belum jelas. Misalnya seperti surat edaran, ternyata belum jelas juga. Jadi, tunggu saja

investigasinya," tegas Luhut, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7). [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/jk-tak-ada-perda-pelarangan-pendirian-rumah-

ibadah/91907


JK: Papua Sudah Membaik

Kamis, 23 Juli 2015 | 14:48

[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kondisi keamanan di Papua

semakin membaik dan damai pascakonflik di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, saat

Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Sudah damai, dan pemerintah, Presiden sudah memerintahkan untuk membangun

kembali," kata JK yang ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Wapres, penegak hukum akan tetap mengusut kasus yang terjadi di Distrik

Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.

"Siapa yang salah, siapa yang berbuat. Ini harus mendapat suatu sanksi hukum tentu,"

jelas Kalla.

Selain itu, JK mengatakan isu separatisme diPprovinsi Papua dan Papua Barat tidak

mempengaruhi keadaan keamanan masyarakat Papua.

"Bahwa ada saja yang tidak puas, ada saja yang mengisukan. Ya itu memang selalu

timbul tapi tidak mempengaruhi rakyat di sana lah," kata Wapres.

Sebelumnya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo juga mengatakan aktivitas perekonomian

dan kegiatan warga di Karubaga telah kembali normal.

Wanimbo menambahkan para korban yang rumahnya terbakar masih menempati

sejumlah tenda pengungsian yang didirikan di halaman Koramil Karubaga.

Bupati mengatakan biaya perawatan sepuluh orang korban luka yang masih dirawat di

RSUD Dok 2 Jayapura dan RSUD Wamena akan ditanggung oleh Pemda Papua. [Ant/L-

8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/jk-papua-sudah-membaik/91910


Wapres Dorong Penyelesaian Hukum Tolikara, Bukan Pembalasan

Kamis, 23 Juli 2015 | 17:15

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendorong agar insiden di

Tolikara, Papua, diselesaikan melalui proses hukum dan bukan melalui pembalasan di

daerah lainnya.

"Kita selesaikan masalah itu secara hukum. Tidak masalah di sini (Tolikara) kemudian

dibalas di sini (daerah lain), nanti tidak ada habisnya. Kita ini bukan Timur Tengah,

jangan bawa adat timur tengah ke sini (tanah air). Jangan disini bom, disini bom. Kita

negara yang taat pada hukum, siapa yang salah dihukum," tegas JK di kantor Wapres,

Jakarta, Kamis (23/7).

Apalagi, lanjut JK, situasi di Tolikara sudah kembali kondusif dan mulai membangun

kembali. Sehingga, yang harus didorong adalah penyelesaian hukumnya.

"Jadi, secara umum di Papua sudah aman tinggal masalah hukumnya yang tetap harus

jalan. Siapa yang salah, siapa yang berbuat. Ini harus mendapat suatu sanksi hukum

tentu yang salah kan," tegas JK.

Tak Ganggu Pemerintahan

Lebih lanjut JK mengatakan bahwa insiden Tolikara tidak mengganggu jalannya

pemerintahan. Meskipun, terjadi insiden susulan, yaitu pembakaran Gereja Kristen Jawa

(GKJ) Tlepok Wetan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Demikian juga, lanjut JK, tuntutan kemerdekaan Papua Barat yang kemungkinan muncul

akibat insiden Tolikara tidak mengancam persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). "Sejak dulu itu (tuntutan kemerdekaan Papua Barat). Bahwa ada saja yang tidak

puas, ada saja yang mengisukan ya itu memang selalu timbul tapi tidak mempengaruhi

rakyat di sana lah (Papua)," ungkap JK.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan dalam waktu dekat

pihaknya akan menetapkan tersangka dalam insiden yang melibatkan ummat muslim dan

massa dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) sehingga menyebabkan terbakarnya mushala

dan sejumlah kios di Tolikara, Papua, pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436

Hijriah, Jumat (17/7) lalu.

Seperti diketahui, usai berkunjung langsung ke Tolikara, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

mengatakan bahwa warga yang tertembak diduga adalah pelaku pelemparan terhadap

warga sedang melaksanakan shalat Ied di Lapangan Koramil di Karubaga.

Namun, Badrodin yang sempat menyebut ada aktor intelektual di belakang kericuhan

tersebut, berjanji jajarannya akan mengungkap kasus sampai tuntas dan menindak tegas

pelakunya. [N-8/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/wapres-dorong-penyelesaian-hukum-tolikara-

bukan-pembalasan/91915


http://sp.beritasatu.com/home/wapres-dorong-penyelesaian-hukum-tolikara-bukan-pembalasan/91915

http://sp.beritasatu.com/home/wapres-dorong-penyelesaian-hukum-tolikara-bukan-pembalasan/91915

Presiden Kumpulkan Puluhan Tokoh Agama

Kamis, 23 Juli 2015 | 17:51

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) petang ini mengundang para tokoh lintas

agama ke Istana Negara.

Lebih dari 20 tokoh berbagai agama hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Jokowi

mengingatkan bahwa toleransi adalah hal yang harus dijaga di Indonesia, meskipun

adakalanya muncul masalah dalam keanekaragaman. Namun persaudaraan antaragama

dan antarsuku itu diperjuangkan.

“Dan kita akan terus memperjuangkan persaudaraan dan kerukunan lintas agama di

Tanah Air,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama

Lukman Hakim Syaifuddin dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Soal toleransi dan pentingnya kerukunan kata presiden bukan lagi sekali ini

disampaikannya di depan pimpinan dan pemuka agama.

Dengan wilayah besar mulai Sabang sampai Merauke maka gesekan bisa menjadi

ancaman. Oleh karena itu kata presiden harus segera dipadamkan.

“Peran bapak ibu sebagai ulama dantokoh agama sangat menentukan sekali

memberikan nasehat dan wejangan kepada yang di bawah agar grassroot bisa menjadi

dingin,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan insiden di Tolikara seharusnya tidak terjadi jika komunikasi

antaragama berjalan dengan baik. Pengrusakan dan kekerasan harusnya bisa dihindari

dengan adanya komunikasi antarpihak.

Presiden menambahkan untuk kasus Tolikara, Kapolri Badrodin Haiti dan Panglima

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah turun tangan secara langung dan akan

menindak tegas pelakunya.

“Sehingga siapapun sama di mata hukum, agama apapun (sama di mata hukum),” kata

presiden.

Di antara para tokoh agama terlihat Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said

Aqil Siradj dan Ustadz Yusuf Mansur. [ES/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/presiden-kumpulkan-puluhan-tokoh-agama/91924


BIN Telusuri Keterlibatan Pihak Luar Dalam

Insiden Tolikara

Kamis, 23 Juli 2015 | 20:19

[JAKARTA] Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso mengatakan

bahwa jajarannya terus mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak luar dibalik insiden

di Karubaga, Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015 lalu.

"Harus cari bukti. Sangat mungkin keterlibatan orang luar," jawab Sutiyoso ketika ditanya

perihal keterlibatan pihak luar dalam insiden Tolikara, di Kompleks Istana Negara,

Jakarta, Kamis (23/7).

Hanya saja, Sutiyoso memerlukan waktu untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak luar

tersebut.

Lebih lanjut, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut, tidak menjawab ketika

ditanyakan apakah sudah melaporkan indikasi keterlibatan pihak luar itu kepada Presiden

Joko Widodo (Jokowi).

Sebaliknya, Sutiyoso hanya mengatakan bersama aparat kepolisian akan selalu

memonitor keadaan di daerah untuk menghindari insiden serupa terjadi di wilayah tanah

air lainnya.

"Saya pake teleconfrence ke mereka (daerah dalam memberikan himbauan)," ujarnya.

Sebelumnya, Sutiyoso memang pernah mengungkap indisikasi keterlibatan pihak asing

dalam insiden berbau SARA di Tolikara.

Namun, Sutiyoso mengaku telah menyerahkan penanganan hukum dari insiden di

Tolikara kepada kepolisian.

Seperti diketahui, Kepolisian telah menetapkan dua tersangka dalam insiden yang

berujung pada terbakarnya 63 kios dan mushala di Tolikara, yaitu berinisial AK dan YW.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan keduanya adalah pekerja bank sekaligus

jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) dan dijadikan tersangka atas dugaan kuat

penghasutan, pengerusakan hingga tindak kekerasan. [N-8/N-6]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/bin-telusuri-keterlibatan-pihak-luar-dalam-insiden-

tolikara/91930


lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah ...kc.umn.ac.id/211/1/skripsi.pdf · tolikara,...

Documents