liputan berita kemenko bidang kemaritiman · liputan berita kemenko bidang kemaritiman 7 satryo...
TRANSCRIPT
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
2
Nama Media Hal Judul Berita Ringkasan Nada
Republika.com
1
Kemenko
Maritim Kini
Bisa Angkat
Lima Stafsus
Kementerian
Koordinator bidang
Kemaritiman kini
bisa mengangkat
lima orang staf
khusus.
Pengangkatan lima
orang staf khusus ini
sesuai dengan
peraturan yang baru
saja diteken oleh
Presiden Joko
Widodo (Jokowi)
pada 10 Juli 2018
pada Selasa (17/7),
yakni Peraturan
Presiden (Perpres)
Nomor 48 Tahun
2018 tentang
Perubahan Atas
Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun
2015 tentang
Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman.
Positif
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
3
Indonesia Petakan Kembali Mangrove untuk Karbon Biru oleh M Ambari [Jakarta] 19 Juli 2018
Cnnindonesia.com 1 Luhut Bungkam Soal Aktivitas Pembangunan Reklamasi Pulau C
Menteri Koordinator
bidang
Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan
bungkam saat
ditanya soal aktivitas
pembangunan di
Pulau C
proyek reklamasi
Teluk Jakarta yang
masih berjalan usai
disegel oleh
Gubernur Anies
Baswedan beberapa
waktu lalu.
Netral
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Kamis, 19 Juli 2018 Mongabay.co.id 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
4
Mangrove yang berada pesisir Padang Tikar, Kubu Raya, Kalbar, ini harus dijaga
ekosistemnya. Foto: Putri Hadrian/Mongabay Indonesia
Pemetaan kondisi terkini kawasan ekosistem mangrove, padang lamun (seagrass), dan kawasan pesisir di Indonesia diharapkan sudah ada pada 2019 mendatang. Proses mengungkap data terbaru itu, akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Kebutuhan pemetaan data terbaru itu, menurut Deputi IV Bidang SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kemenkomaritim Safri Burhanuddin sangat penting untuk diwujudkan, mengingat hingga saat ini Indonesia tidak memiliki data mutakhir. Padahal, dari ekosistem mangrove dan padang lamun, potensi untuk dijadikan karbon biru sangatlah besar.
“Kita sudah paham bahwa blue carbon ini besar sekali potensinya dari ekosistem mangrove dan padang lamun. Tapi, kita masih belum juga bisa memetakannya dengan lebih detil karena data mutakhir juga tidak ada,” ungkap dia disela gelaran Blue Carbon Summit 2018 di Jakarta, Selasa-Rabu (17-18/7/2018).
Untuk itu, Safri mengatakan, agar potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan alam, maka pihaknya berinisiatif untuk mulai melakukan pemetaan kembali. Dengan menggandeng LAPAN, dia optimis data yang dibutuhkan sudah tersedia paling lambat pada akhir 2018 ini. Lembaga negara tersebut dinilai bisa,
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
5
karena mereka sudah memiliki teknologi satelit beserta sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Walau tidak berani menyebutkan kapan karbon biru pada akhirnya akan menjadi bagian dari kebijakan Indonesia, namun Safri menyebutkan, data dari hasil pemetaan akan menjadi rujukan untuk membuat kebijakan berkaitan dengan karbon biru. Itu artinya, sebelum kebijakan dibuat, data mutakhir wajib disediakan lebih dulu.
Demi melancarkan upaya pemutakhiran data, Safri mengungkapkan bahwa Kemenkomaritim bersedia untuk mengucurkan anggaran sebesar USD200 ribu. Anggaran tersebut diambil dari dana grand yang berasal dari sumbangan Norwegia dan Denmark. Dia yakin, dengan dana sebesar itu, pemutakhiran data akan berjalan baik dan selesai maksimal pada akhir tahun ini.
“Sekarang kita manfaatkan LAPAN. Mereka punya data satelit dan banyak sarjana di sana. Kita tidak tahu berapa persen sebenarnya mangrove yang sudah rusak dan hilang. Itu yang akan kita cari dan petakan,” ujarnya.
Dari pemetaan, Safri berharap akan ada penjelasan detil tentang penyebab kerusakan mangrove yang luasnya terus menyusut dari waktu ke waktu. Selain itu, diharapkan juga ada pemetaan data terbaru berkaitan dengan ekosistem pesisir dan laut yang juga menjadi penopang utama dari karbon biru. Semua itu, menurutnya bisa dilakukan oleh LAPAN dan tepat waktu sebelum akhir tahun selesai.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
6
Hutan mangrove di Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang masih asri.
Mangrove di Teluk Etna menjadi bagian dari mangrove Kaimana yang terluas dan potensial
menjadi blue carbon di Indonesia. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia
Kebijakan Politik
Di tempat sama, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Sumantri Brodjonegoro mengakui kalau potensi karbon biru di Indonesia sangatlah besar. Tetapi, dia mengingatkan, walau secara teknis masih mungkin dilakukan, tetapi secara politik di Indonesia itu masih sangat sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk bisa menjadikan karbon biru sebagai sebuah kebijakan.
“Sekarang kita akan terus mendorong agar pihak yang berwenang di Indonesia untuk bisa terus bergerak. Sekarang, harus berani memulai. Sudah ditegaskan tadi kalau Kemenko (Maritim) menjadi leader untuk hal ini,” tutur dia.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
7
Satryo mengatakan, berkaitan dengan data mutakhir untuk potensi karbon biru, memang harus dilakukan secepat mungkin karena kebutuhannya sudah ada. Tetapi, dia kembali mengingatkan, pihak yang berwenang untuk melakukan itu bukanlah AIPI, tetapi Kemenkomar beserta instansi negara lain yang berwenang.
Dia menyebutkan, pelaksanaan Blue Carbon Summit menjadi salah satu media untuk mempercepat proses itu. Dari pertemuan itu, masukan-masukan juga akan muncul dan ditujukan langsung kepada Pemerintah Indonesia yang hingga saat ini memang belum memiliki kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan karbon biru.
Peneliti Senior Center for International Forestry Research (CIFOR) Daniel Murdiyarso mengatakan, untuk membawa karbon biru menjadi bagian dari kebijakan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi, itu bukanlah perkara gampang. Dia menyebut, perlu perjuangan ekstra untuk bisa menggolkan itu masuk menjadi kebijakan
“Masalahnya, saat ini kita semua paham. Makanya kita gelar pertemuan ini, dengan tujuan untuk membuat langkah lebih baru,” tutur dia.
Berkaitan dengan potensi karbon biru yang ada di Indonesia, Daniel menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang memiliki cadangan karbon biru. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut bahwa 50 persen cadangan dunia ada di Indonesia. Untuk itu, perlu kebijakan dari Pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan cadangan tersebut.
“Karbon biru itu sangat bagus dan seksi (isunya). Tetapi semua bergantung pada Pemerintah. Kita bisa jadikan itu sebagai pemecah persoalan untuk penurunan emisi,” sebut dia. Direktur Umum CIFOR Robert Nasi tak membantah dengan pernyataan Daniel tersebut. Menurutnya, meski besar cadangannya, tetapi masih sulit jika harus memasukkan karbon biru dalam skema penurunan emisi. Penyebabnya, karena hingga saat ini penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di ekosistem pesisir dan laut belum berjalan baik.
Meski demikian, Robert mengingatkan, karena Indonesia adalah negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia, dia menyerahkan urusan tersebut pemerintah. Kalaupun mau, Indonesia bisa memutuskan untuk memasukkan karbon biru dalam komitmen pengurangan emisi nasional (NDC) dalam Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCC).
“Ada masalah besar di dalam ekosistem pesisir. Tapi Indonesia adalah negara penting karena memiliki cadangan terbesar. Untuk itu harus ada pemetaan karbon biru di Indonesia dan perikanan budidaya menjadi bagian tak terpisahkan dari pemetaan itu,” tuturnya.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
8
Simon Para Puka dan Afra Lusia Riberu bersama Kepala Desa Nuri dan anak muda yang peduli
lingkungan pantai Desa Nuri, Kecamatan Ilbeura, Flores Timur, NTT. Foto: Ebed de
Rosary/Mongabay Indonesia
Nol Program
Diketahui, pada 2010, Indonesia sudah menerbitkan Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBSC) untuk 3,2 juta hektare kawasan ekosistem pesisir dan laut. Tetapi, setelah itu, tidak ada satupun kebijakan nasional yang diterbitkan untuk mendukung IBSC. Dan akibatnya, tak ada satu pun program nasional yang fokus untuk melaksanakan di lapangan.
Sebenarnya, menurut Tonny Wagey dari Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dari 2012 Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden RI No.73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan EKosistem Mangrove. Sayangnya, Pepres tersebut tidak diturunkan dalam peraturan lain yang bersifat teknis. Itu juga yang menjadi masalah dan saat ini sedang berusah dipecahkan.
Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana membuat peraturan turunan dari Perpres tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan di lapangan bisa lebih mudah dilakukan. Pembuatan kebijakan pendukung yang menjadi turunan dari Perpres tersebut, menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
9
Kemudian, pada 2017 lahirlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.4/2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.
Dari Permen tersebut, ditargetkan rehabilitasi mangrove berjalan hingga dengan 2045 dengan target mencapai 3,49 juta ha. Untuk tahap pertama, rehabilitas berjalan pada 2017 dengan target seluas 1,69 juta ha.
Presiden Joko Widodo melakukan penanaman bibit mangrove setelah melakukan penebaran
benih udang sebagai tanda peresmian beroperasinya unit kawasan budidaya udang vaname
untuk program perhutanan sosial di Muara Gembong, Bekasi, Jabar Rabu (1/11/17). Foto :
Dianaddin/Humas KKP/Mongabay Indonesia
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Endang Sukara menanggapi tentang mandegnya pemanfaatan dan pengelolaan mangrove sebagai karbon biru di Indonesia. Menurut dia, persoalan karbon biru itu memang sangat kompleks. Hal itu, karena persoalan bukan hanya di mangrove saja, melainkan juga di pemegang kebijakan Negara.
Tak hanya itu, Endang mengingatkan, persoalan lain juga muncul di laut dengan hadirnya sampah plastik. Kata dia, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang sampah plastik yang banyak di dunia. Fakta tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Negara untuk menyelesaikannya. Jika ada program yang pantas untuk dilaksanakan, maka itu haruslah terintegrasi antara mangrove, sampah plastik, dan juga yang lainnya.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
10
“Karena mangrove adalah yang paling reaktif menyerap karbon. Jadi, memang harus bergerak bersama,” pungkas dia.
http://www.mongabay.co.id/2018/07/19/indonesia-petakan-kembali-mangrove-untuk-karbon-biru/
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
11
Kemenko Maritim Kini Bisa Angkat Lima Stafsus Kamis 19 Juli 2018 01:07 WIB
Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan Foto:
Republika/Rahayu Subekti
Perpres diterbitkan karena peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di kementerian
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator bidang
Kemaritiman kini bisa mengangkat lima orang staf khusus.
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Kamis, 19 Juli 2018 Republika.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
12
Pengangkatan lima orang staf khusus ini sesuai dengan peraturan
yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10
Juli 2018 pada Selasa (17/7), yakni Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman.
Dalam Perpres itu disebutkan, di lingkungan Kementerian Koordinator
bidang Kemaritiman dapat diangkat Staf Khusus yang jumlahnya
dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah Staf Khusus Menteri.
"Jumlah Staf Khusus sebagaimana dimaksud paling banyak 5 (lima)
orang, bertanggung jawab kepada Menteri," bunyi Pasal 25A Perpres
ini, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (18/7).
Perpres ini diterbitkan dengan mempertimbangkan peningkatan
efektivitas pelaksanaan tugas di Kemenko Kemaritiman. Menurut
Perpres ini, Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Menteri Koordinator sesuai penugasan Menteri
Koordinator, dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur
organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Staf Khusus yang diangkat dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil. PNS sebagaimana dimaksud
diberhentikan dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
Sedangkan masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa
jabatan Menteri Koordinator. Sementara pengangkatan Staf Khusus
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
13
"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling
tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b," bunyi Pasal 25F
ayat (1).
Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya,
menurut Perpres ini, tidak memperoleh uang pensiun dan uang
pesangon.
"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,"
bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018, yang telah
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11
Juli 2018 itu.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/07/18/pc1yoo335
-kemenko-maritim-kini-bisa-angkat-lima-stafsus
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
14
Luhut Bungkam Soal Aktivitas Pembangunan Reklamasi Pulau C
Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Kamis, 19/07/2018 14:33 WIB
Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan masalah penyelesaian reklamasi pula C di Teluk Jakarta pada Anies. (CNN
Indonesia/Mesha Mediani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bungkam saat ditanya soal
aktivitas pembangunan di Pulau C proyek reklamasi Teluk Jakarta
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Kamis, 19 Juli 2018 Cnnindonesia.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
15
yang masih berjalan usai disegel oleh Gubernur Anies
Baswedan beberapa waktu lalu.
Dia hanya menjawab singkat agar para pewarta dapat menanyakan hal
tersebut ke Gubernur DKI Anies tentang persoalan tersebut.
"Tanya pak Anies saja," kata Luhut singkat saat ditemui di Gedung
BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).
Saat didesak lebih jauh untuk menanggapi mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah usai Pulau C disegel Anies, ia tetap bergeming.
Ia mengklaim tidak bisa berkomentar lantaran persoalan tersebut bukan merupakan urusan Kemenko Kemaritiman.
"Bukan urusan saya. Kalau urusan saya, baru saya jawab," pungkas Luhut. Usai mengucapkan hal itu, Luhut kemudian langsung bergegas masuk menuju kantornya yang letaknya tak jauh dari gedung BPPT seraya enggan berkomentar lebih jauh. Diketahui bahwa Anies sendiri telah menyegel 932 bangunan di Pulau D dan Pulau C pada Kamis (7/6) lalu.
Penyegelan tersebut disertai oleh penerbitan Pergub 58 Tahun 2018 tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Pantura Jakarta. Badan tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Meski demikian, aktivitas pembangunan di Pulau C proyek reklamasi masih berjalan meski Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah menutup pulau tersebut. Pantauan CNNIndonesia.com pada Rabu (17/7) aktivitas pembangunan masih berlangsung di lokasi Pantai Indah Kapuk II dan
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
16
Pulau C. Terlihat aktivitas sejumlah pekerja tengah mengoperasikan alat-alat berat berupa crane dan eskavator.
Menurut pengakuan Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap Waisul Kurnia, aktivitas pembangunan tetap berlangsung sejak hari H penyegelan pulau C dan D. Sebelumnya pada 5 Oktober 2017, Luhut menerbitkan surat memutuskan mencabut penghentian sementara (moratorium) reklamasi di Teluk Jakarta. Surat itu membatalkan keputusan Luhut sebelumnya soal moratorium kegiatan reklamasi, melalui surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, bertanggal 19 April 2016. Alasan Luhut mencabut moratorium kegiatan reklamasi adalah tidak merusak lingkungan dan sesuai rencana pemerintah. Hal itu, kata dia, sudah sesuai dengan kajian tim peneliti dari sejumlah pakar dan Bappenas. (DAL)
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180719141148-20-315383/luhut-bungkam-soal-aktivitas-pembangunan-reklamasi-pulau-c
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
17
Penyerapan Anggaran Kementeriannya
Masih Rendah, Ini Kata Menhub Budi
Karya Sumadi Kamis, 19 Juli 2018 10:05
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Kamis, 19 Juli 2018 Jabar.tribunnews.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
18
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu
(18/7/2018).
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Perhubungan, Budi Karya
Sumadi mengakui penyerapan anggaran di kementeriannya masih
rendah.
Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, ujarnya, dikarenakan
beberapa proyek masih dalam proses tender. Proses tender itu
disebutnya hanya ada di dua kementerian, yakni kementeriannya dan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Dari
anggaran 100 persen itu kurang lebih 85 persen sudah ditender, jadi
sebenarnya tinggal bekerja saja," kata Budi di Pusdai, Jalan
Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/7/2018).
Proyek kereta api menjadi proyek yang anggarannya paling besar
digelontorkan oleh Kemenhub. "Termasuk Jakarta ada double track.
Terus di Makassar, Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat juga
ada," jelas Budi. Kendati demikian, dia yakin penyerapan anggaran
Kemenhub akan lebih tinggi ke depannya.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
19
Dia berharap, penyerapan anggaran kementeriannya akan mencapai 92
hingga 95 persen sampai akhir tahun.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Keuangan
telah merilis realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga
baru mencapai 34,93 persen atau Rp 295,99 triliun pada Juni 2018.
Dari jumlah itu, dua kementerian realisasi penyerapan anggarannya
masih rendah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) yang baru terealisasi 27,07 persen atau Rp 29,07 triliun
dan Kementerian Perhubungan sebesar 22,78 persen atau Rp 10,98
triliun.
Penulis : Yongky Yulius
Editor : Seli Andina Miranti
http://jabar.tribunnews.com/2018/07/19/penyerapan-anggaran-
kementeriannya-masih-rendah-ini-kata-menhub-budi-karya-sumadi
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
20
Kementerian ESDM Ungkap Penyebab Harga Avtur RI Mahal Kamis 19 Juli 2018 11:50 WIB
Red: Nur Aini
Petugas melakukan pengisian bahan bakar avtur ke dalam pesawat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/6).
Luasnya wilayah Indonesia membuat harga avtur lebih mahal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Kamis, 19 Juli 2018 Republika.co.id 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
21
mengungkapkan penyebab kenaikan harga bahan bakar pesawat jenis
Avtur adalah karena luasnya wilayah Indonesia.
"Ini masih perkiraan saya saja ya, kalau saya taksir penyebab
utamanya adalah luasnya wilayah Indonesia dan terdiri dari ribuan
pulau," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (19/7).
Djoko menjelaskan Indonesia yang berbentuk negara kepulauan
menjadikan transportasi udara menjadi hal paling wajar untuk
digunakan menjangkau antarwilayah. Oleh karena itu, pemakaian
Avtur akan menjadi lebih banyak, sebab menggunakan jalur darat dan
laut untuk menghubungkan antarpulau masih belum memungkinkan.
"Apalagi, untuk pengiriman logistik di pulau terpencil, pesawat perintis
masih menjadi pilihan utama, sehingga rute penerbangan pendek
antarpulau masih jamak dilakukan," katanya.
Banyaknya rute penerbangan antarpulau tersebut, kata Djoko,
membuat konsumsi Avtur menjadi lebih banyak dibandingkan negara
lain. Hal itu membuat harga avtur besar kemungkinan menjadi naik dan
apalagi ketersediannya juga berkurang.
"Kalau dibandingkan negara Singapura yang kecil, kan pasti konsumsi
Avturnya lebih banyak di Indonesia, wajar saja prediksi penyebab
naiknya harga karena faktor geografis," kata Djoko.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
mengungkapkan, pihaknya akan melakukan negosiasi dengan PT
Pertamina (Persero) agar menurunkan harga Avtur minggu depan.
Sebab, saat ini harga Avtur yang dijual Pertamina lebih mahal sekitar
20 persen dibandingkan harga internasional. Dengan negosiasi yang
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
22
dilakukan, menurut Budi, setidaknya harga bahan bakar pesawat
tersebut bisa turun hingga 10 persen.
Data yang dihimpun, harga avtur di Bandara Changi, Singapura sekitar
178 sen dolar AS per galon atau Rp 6.583 per liter. Harga itu termasuk
yang paling murah di banding bandara-bandara lainnya di dunia,
termasuk di Riyadh, Arab Saudi sekitar 200 sen dolar AS per galon atau
Rp 7.397 per liter.
Sedangkan berdasarkan situs Pertamina Aviation, harga Avtur di
Bandara Soekarno-Hatta saat ini mencapai Rp 7.580 atau 0,56 dolar
AS setiap liternya, yang sudah termasuk pengiriman ke pesawat tetapi
belum menghitung PPN 10 persen dan PPh 0,3 persen khusus
penerbangan domestik.
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/07/19/pc3gc4
382-kementerian-esdm-ungkap-penyebab-harga-avtur-ri-mahal
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Kamis, 19 Juli 2018 Detik.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
23
Terhambat Izin, Ratusan Kapal di Kota Tegal Tidak Bisa Melaut
Kamis 19 Juli 2018, 15:30 WIB
Imam Suripto – detikNews
Ratusan kapal sandar di Dermaga Kota Tegal (Foto: Imam Suripto/detikcom)
Kota Tegal - Ratusan kapal nelayan di Kota Tegal, Jateng, sampai hari ini tidak bisa melaut akibat belum mengantongi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Padahal, para pemilik kapal mengaku sudah membayar PNBP dan PHP ratusan juta rupiah untuk mendapatkan SIPI tersebut. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Riswanto, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pemilik kapal untuk mengurus SIPI di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun sampai beberapa bulan lamanya, SIPI belum terbit padahal sudah membayar kewajiban hingga ratusan juta. "Padahal beberapa pemilik kapal sudah membayar PNBP (Pendapatan Near Bukan Pajak) dan PHP (Pungutan Hasil Perikanan) puluhan juta rupiah, ada juga yg ratusan juta rupiah. Bukti pembayaran semua ada," ujar Riswanto kepada wartawan, Kamis (19/7/2018) siang.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
24
Akibat belum keluarnya SIPI, kapal yang semestinya sudah melaut, masih tertambat
di pelabuhan Kota Tegal selama lebih dari dua bulan. "Pihak Otoritas Syahbandar
tidak memberikan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) serta SLO (Surat Laik Operasi)
dari Satker PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)," lanjutnya.
Dampak lain yang dikhawatirkan pemilik kapal adalah soal pinjaman bank. Pemilik
kapal banyak yang meminjam uang dari bank untuk modal dan operasional berlayar.
Semakin lama kapal tidak bisa berlayar, pemilik dipastikan tidak bisa membayar
angsuran bank. Kondisi ini juga dialami pemilik kapal asal Tegal yang armadanya
berada di luar daerah. Akibat SIPI belum keluar, kapal mereka tertahan di pelabuhan
setempat dan tidak bisa keluar.
"Berbulan bulan ada kapal Tegal yang tertahan pelabuhan Dobo (Maluku). Oleh
otoritas Syahbandar di sana tidak dapat SPB sebelum SIPI barunya terbit. Semua
ABK mengancam tidak mau lagi melaut karena merasa jenuh," ungkap dia.
Saat ini, di pelabuhan Kota Tegal tertambat 250 kapal yang tidak bisa melaut karena
belum mengantongi SIPI. Kapal-kapal tersebut hanya ditambatkan di dermaga sambil
menunggu proses turunnya SIPI.
Terpisah, Satker PSDKP Kota Tegal, Mulya, mengatakan penerbitan SIPI bagi kapal
di atas 30 GT (gross tonage) merupakan kewenangan kantor KKP. Syahbandar hanya
memiliki kewenangan menerbitkan SLO bila semua dokumen termasuk SIPI sudah
dilengkapi.
"Bukan kewenangan kami soal SIPI. Itu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Pusat yang keluarkan untuk kapal di atas 30 GT. Di sini hanya menerbitkan SLO dan
lainnya bila dokumen semua lengkap termasuk SIPI," ucap Mulya.
(mbr/mbr)
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4123182/terhambat-izin-ratusan-kapal-
di-kota-tegal-tidak-bisa-melaut
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
25
2019, Geopark Merangin kembali dinilai UNESCO
Jumat, 13 Juli 2018 11:56
2019, Geopark Merangin kembali dinilai UNESCO
TRIBUNJAMBI/HERUPITRA
Bupati Merangin Al Haris di kawasan Geopark Merangin
Laporan Wartawan Tribunjambi Muzakkir
TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin terus mempromosikan
Geopark Merangin ke kancah dunia.
Kemarin, Bupati Merangin meminta langsung kepada menteri yang terkait yaitu Menko
Kemaritiman RI Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata RI Arif Yahya, Kepala
Bappenas RI Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI Triawan Munaf
agar membantu percepatan Geopark Merangin Jambi bisa segera menuju Geopark dunia.
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Jumat, 13 Juli 2018 Tribunnews.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
26
Selain itu, Haris juga meminta semangat, motivasi serta bantuan dana guna pengembangan
Geopark Merangin Jambi.
Sesuai dengan perbincangan mereka, Bupati mengatakan bahwa Pemerintah pusat sudah mulai
serius mengolah geopark ini. Dimana sudah empat geopark Indonesia masuk ke UNESCO dan
selebihnya masuk ke geopark nasioal.
"Kita berharap kedepannya geopark Merangin ini bisa maju dan diakui oleh dunia. Dan
Alhamdulillah tahun 2019 nanti geopark Merangin kembali dinilai oleh pihak UNESCO,"
ungkap Haris.
Sementara itu, Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa geopark
Merangin ini sangat unik dan langkah. Karena fosil di Merangin sangat tua dan lengkap di
sana.
Ini merupakan hal yang luar biasa, kedepannya agar bisa di promosikan lagi. Sehingga bisa
menghasilkan dan bisa menjadi pemasukan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat
setempat.
“Geopark ini potensi yang sangat besar dan kita berharap masyarakat bersama sama untuk
melihat ini, sehingga bisa mendatangkan devisa bagi daerah kita. Dan wisatawan lokal maupun
luar negeri berbondong-bondong untuk mengunjungi daerah tersebut,” kata Luhut.
Tags Geopark MeranginUNESCOBupati Merangin
Penulis: muzakkir
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
http://jambi.tribunnews.com/2018/07/13/2019-geopark-merangin-kembali-dinilai-unesco
Penulis: muzakkir
Editor: Teguh Suprayitno
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
27
Menko Luhut: Perlu Sinkronisasi Aturan Agar Tak Hambat Pengembangan Geopark
Oleh : hendro - Jum'at, 13/07/2018 01:21 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan
Jakarta, INDONEWS.ID - Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas menginisiasi Konferensi Geopark Indonesia I yang
diselenggarakan di Gedung Bappenas, Kamis (12/7/2018) kemarin.
Konferensi yang diikuti oleh para kepala daerah yang wilayahnya memiliki geopark (taman
bumi), pejabat BUMN, pegiat geopark serta mahasiswa itu diselenggarakan untuk
mendiskusikan tentang pengembangan geopark.Salah satunya tentang aturan.
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Jumat, 13 Juli 2018 Indonews. id 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
28
"Menurut saya, perlu ada harmonisasi peraturan supaya tidak menghambat pengembangan
geopark," jelas Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan saat membuka konferensi.
Lebih jauh, konferensi taman bumi yang rencananya bakal digelar selama dua tahun sekali itu
dilakukan menyusul ditetapkannya kawasan Ciletuh Pelabuhanratu dan Rinjani sebagai bagian
dari Unesco Global Geopark (UGG) pada Bulan April 2018 lalu.
Hingga kini ada empat taman bumi Indonesia yang telah dimasukkan dalam daftar UGG selain
kedua kawasan itu, yakni Geopark Batur dan Geopark Gunung Seweu.
Menurut Menko Maritim, pengakuan Unesco ini telah menaikkan pamor geopark Indonesia
sebagai destinasi wisata. "Tapi kita sering lupa bahkan sedikit melecehkan mengenai turis.
Padahal Indonesia itu sangat kaya," ujarnya.
Pariwisata, lanjutnya, merupakan salah satu sektor pendulang penerimaan negara terbesar
mengalahkan migas. "Turis merupakan penerimaan yang paling cepat. Investasi yang tidak
terlalu banyak tapi memberikan return yang cepat," kata Menko dengan mimik serius.
Namun, sambung Menko Maritim, perlu langkah sinergis dari para pemangku kepentingan
untuk memaksimalkan potensi pariwisata tersebut. "Soal geopark ini kita ingin kita kerja
terintegrasi dan geopark ini harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga," tegas
Menko Luhut."
Sejauh ini, Menko Maritim menilai bahwa teamwork yang saat ini menangani pariwisata
sudah bekerja dengan cukup baik.
Saat ini Indonesia memiliki 80 taman bumi yang merupakan kandidat geopark dunia (Unesco
Global Geopark) dan nasional. "Ini harus kita kapitalisasi untuk mendatangkan turis sebanyak
mungkin ke Indonesia. Masalahnya, selama ini kita tidak maksimalkan" keluh Menko Luhut.
Penetapan suatu kawasan wisata geologis menjadi geopark dapat memberikan dampak
ekonomis selain ekologis dan edukasi. Lebih jauh, Menko Luhut mencontohkan meningkatnya
pendapatan dari kunjungan wisatawan ke Tiongkok setelah geopark Taishan ditetapkan
menjadi UGG pada tahun 2004.
"Pemasukan pemerintah dari kunjungan wisatawan ke Gunung Taishan pada tahun 2004 hanya
mencapai US$ 3.5 juta per tahun di tahun 2004, namun angka itu melonjak menjadi US$ 33
miliar setahun pada tahun 2014," sebutnya. (Hdr)
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
29
http://indonews.id/artikel/14519/Menko-Luhut-Perlu-Sinkronisasi-Aturan-Agar-Tak-Hambat-
Pengembangan-Geopark/
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
30
Gunung Rinjani dan Ciletuh Raih Predikat Taman Bumi Global UNESCO
Jumat, 13 Juli 2018 | 10:52
Menteri PPN/Kepala Bapppenas Bambang PS Brodjonegoro memberi sambutan dalam
kegiatan Pemberian Sertifikat Unesco Global Geopark di Indonesia, Kamis (12/7) di
Kementerian PPN/Bappenas. Hadir Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri
Pariwisata Arif Yahya, Menteri Desa dan PDT, Eko Putera Sanjoyo, dan Kepala Bekraf
Triawan Munaf. Menteri PPN/Kepala Bapppenas Bambang PS Brodjonegoro memberi
sambutan dalam kegiatan Pemberian Sertifikat Unesco Global Geopark di Indonesia, Kamis
(12/7) di Kementerian PPN/Bappenas. Hadir Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri
Pariwisata Arif Yahya, Menteri Desa dan PDT, Eko Putera Sanjoyo, dan Kepala Bekraf
Triawan Munaf.
JAKARTA - Geopark adalah sebuah wilayah geografi yang memiliki warisan geologi dan
keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati
dan keragaman budaya yang menyatu di dalamnya, yang dikembangkan dengan tiga pilar
utama, yaitu konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi lokal.
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Jumat, 13 Juli 2018 Beritasatu.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
31
Setelah sebelumnya ada dua taman bumi (geopark) Indonesia, yakni Batur dan Gunung Sewu
yang mendapat predikat taman bumi global UNESCO (UNESCO Global Geopark) pada 2016,
pada April 2018, ada dua taman bumi Indonesia yang kembali mendapat predikat yang sama
dari UNESCO, yaitu Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Ciletuh di
Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Rinjani dan Ciletuh diakui bersama dengan sebelas taman bumi
lainnya yang tersebar di Amerika Utara, Afrika, Eropa dan Asia.
Dengan demikian, di Asia Tenggara, dari total enam UNESCO Global Geopark, empat di
antaranya ada di tanah air. Indonesia juga memiliki tujuh kawasan Geopark Nasional, serta
terdapat lebih kurang 80 kawasan yang menjadi kandidat Geopark Nasional pada 2025.
Dikutip dari laman UNESCO, UNESCO Global Geopark adalah sebuah wilayah geografis di
mana situs dan lanskap yang menjadi aset geologis internasional dikelola dengan konsep
konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu.
Dengan konsep ini, sebuah taman bumi yang mendapat pengakuan UNESCO akan
dikembangkan dengan pendekatan konservasi dan pembangunan berkelanjutan dengan
melibatkan komunitas lokal.
Saat ini, ada 140 taman bumi yang masuk dalam jejaring UNESCO. Taman-taman tersebut
berada di 38 negara, empat di antaranya berada di Indonesia. Keanggotaan UNESCO Global
Geopark dibatasi hanya empat tahun dan akan dilakukan peninjauan setelahnya.
Untuk mendukung perkembangan Geopark, Kemenko Bidang Kemaritiman bersama dengan
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Konferensi Nasional I Geopark Indonesia
pada Kamis pagi (12/7) di Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas.
Pengembangan geopark memberikan kontribusi nyata, antara lain, untuk pengembangan
wilayah, peningkatan ketahanan masyarakat dari bencana, mendidik masyarakat pada
kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam, pemberdayaan perempuan
untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan, memberikan peluang pekerjaan bagi
masyarakat dengan adanya wisata geopark, serta terjalinnya kerjasama antar daerah dan negara
dalam mendayagunakan keragaman geologi, keragaman hayati dan budaya, serta jasa
lingkungan (amenities) secara berkelanjutan, tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
32
Sebagaimana identifikasi yang dilakukan oleh UNESCO (2017), pengembangan geopark juga
berkontribusi bagi upaya Indonesia dalam mencapai gol dan target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Secara konkret, pengembangan geopark direfleksikan sedikitnya dalam delapan gol.
Kedelapan tujuan tersebut, yakni: (i) Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan; (ii) Tujuan 4, Pendidikan
Berkualitas; (iii) Tujuan 5, Kesetaraan Gender; (iv) Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi; (v) Tujuan 11, Kota yang Berkelanjutan; (vi) Tujuan 12, Produksi dan
Konsumsi yang Bertanggung Jawab; (vii) Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim; serta (viii)
Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
“Konferensi hari ini merupakan wahana untuk belajar dan berdiskusi, sekaligus menggali
inovasi-inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang
menjadi ruh pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan geopark,” tutur Menteri Bambang.
Selain dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Konferensi Nasional I Geopark Indonesia juga
dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf serta
kalangan akademisi dan pegiat geopark, dengan total peserta konferensi mencapai lebih kurang
500 orang.
Konferensi yang fokus membahas pengembangan geopark untuk pembangunan ekonomi
berkelanjutan serta pelestarian lingkungan ini sekaligus menjadi awal bagi konferensi lanjutan
berskala internasional yang akan dilangsungkan pada September 2019 mendatang dan untuk
pertama kalinya Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah Asia Pacific Geopark Network
(APGN) Conference di lokasi UNESCO Global Geopark Rinjani, Mataram, Lombok.
Dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar UNESCO Global Geopark tersebut, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengaku bangga. Menurutnya, ada
banyak keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dengan pengakuan tersebut.
"Geopark bisa menjadi solusi alternatif pemanfaatan kekayaan alam dan budaya untuk
kebangkitan ekonomi dan pemberdayaan sosial yang tetap mengedepankan faktor pelestarian
dan perlindungan lingkungan, "ujarnya saat membuka Konferensi Nasional I Geopark
Indonesia.
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
33
Lebih jauh, Menko Luhut menyampaikan pasca pengakuan dua situs taman bumi Indonesia
sebagai UNESCO Global Geopark tersebut, daya tarik kawasan sekaligus peluang investasi di
beberapa sektor berpotensi untuk meningkat pesat. Dari pengembangan geopark, sektor jasa
wisata, industri UMKM, industri kreatif, perhotelan, pertanian, kuliner dan beberapa sektor
terkait lainnya bisa tumbuh, beber Menko Luhut. (is)
http://id.beritasatu.com/home/gunung-rinjani-dan-ciletuh-raih-predikat-taman-bumi-global-
unesco/177721
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
34
Wonderful Indonesia Geopark Diproyeksikan Menyumbang 1,1 Juta Wisman
Jumat, 13 Juli 2018 | 12:00 WIB
Geopark Ciletuh diproyeksikan menyumbang 1,1 juta wisman.
JAKARTA, NNC - Geopark atau Taman Bumi menjadi daya tarik pariwisata unggulan
Indonesia khusunya untuk produk ekowisata karena memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia
“Potensi Wonderful Geopark of Indonesia ini bila dikombinasikan dengan daya tarik ekowisata
memberikan kontribusi besar terhadap kunjungan wisman. Tahun 2015 yang lalu sebanyak 550
ribu wisman dengan perolehan devisa mencapai US$ 1 miliar,” kata Menpar Arief Yahya ketika berbicara dalam Konferensi Nasional 1 Geopark Indonesia yang mengangkat tema
‘Pengembangan Geopark sebagai Jalan Baru Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan’ dan dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional
Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas Jakarta.
Menpar dalam presentasinya yang berjudul ‘Economic Value of Wonderful Indonesia Geopark’ memaparkan untuk meningkatkan kunjungan wisman minat khusus geopark,
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Jumat, 13 Juli 2018 Netralnews.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
35
Kemenpar gencar melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota UNESCO Global
Geopark di antaranya Malaysia dan China untuk melakukan kerjasama promosi.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki UNESCO Global Geopark terbanyak di Asia, yakni; Ciletuh, Gunung Sewu, Gunung Batur, dan Gunung Rinjani,” katanya seraya mengatakan, selain itu memiliki 7 geopark nasional yakni; Kaldera Toba, Merangin, Belitong,
Bojonegoro, Tambora, Maros Pangkep, dan Raja Ampat. Dari geopark nasional tersebut di
antaranya ada yang sedang diajukan agar menjadi UNESCO Global Geopark.
Sebagai daya tarik pariwisata unggulan, kata Arief Yahya, potensi Wonderful Geopark of
Indonesia akan terus dikembangkan sebagai produk ekowisata sehingga kontribusi terhadap
kunjungan wisman mendatang akan semakin besar.
“Tahun 2019 kami mentargetkan kontribusi wisman dari wisata geopark sebanyak 1,1 juta atau
mencapai 5,5% dari target 20 juta kunjungan wisman dengan perolehan devisa sektiar US$ 2
miliar,” kata Arief Yahya, dalam siaran persnya, Jumat (13/7/2018).
Hadir dalam konferensi geopark tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. “Sektor pariwisata merupakan pendulang devisa dengan nilai yang besar, namun memerlukan modal
biaya sedikit. Geopark menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang perlu dikapitalisasikan
secara efektif agar mensejahterakan masyarakat dan menjadi sumber penerimaan negara yang
baru,” kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Penyelenggaraan Konferensi Nasional 1 Geopark Indonesia dimaksudkan untuk
mempertemukan para stakeholders dalam percepatan pengembangan dan pemanfaatan
kawasan Geopark di Indonesia. Selain itu untuk memperkuat pemahaman serta dukungan dari
berbagai pihak dalam mengembangkan Geopark di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut perwakilan UNESCO dengan disaksikan perwakilan lintas
kementerian dan lembaga (K/L) menyampaikan sertifikat kepada stakeholder Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) atas
ditetapkannya Geopark Ciletuh (Jabar) dan Rinjani (NTB) sebagai UNESCO Global Geopark.
Editor : Sulha Handayani
http://www.netralnews.com/news/wisata/read/150226/wonderful-indonesia-geopark-
diproyeksikan-menyumbang-1-1-juta-wisman
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
36
Apkasindo Incar Tawaran Pendanaan US$1 Miliar
Juli13/ 2018 00:59 WIB
Oleh :Pandu Gumilar
Petani Sawit
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mengincar tawaran
pendanaan dari United Nation Development Program [UNDP] sebesar US$1 Miliar untuk
pembangunan pabrik pengolahan sawit, peremajaan dan pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum Apkasindo, Anizar Simanjuntak, mengatakan pendanaan tersebut merupakan
bantuan kepada petani khususnya swadaya.
Latar belakang penyaluran dana tersebut mulanya adalah akibat merosotnya harga tandan buah
segar di tingkat petani swadaya. Anizar mengatakan salah satu jalan untuk menyelesaikan
masalah itu adalah membangun pabrik.
Hari/Tanggal Sumber Berita Halaman
Jumat, 13 Juli 2018 Bisnis.com 1
LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN
37
“Selama ini seperti kita tahu bahwa harga [TBS] turun terus. Jadi kita minta solusi [kepada Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan] untuk pembangunan pabrik kelapa sawit demi
menanggulangi hal tersebut. Pembangunan pabrik kelapa sawit untuk mengatrol harga sawit di
tingkat petani,” katanya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
pada Kamis (12/7).
Anizar mengatakan Apkasindo sedang meramu skema yang cocok untuk bisa mencairkan dana
dari UNDP tersebut.
Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Riau, Gulat Manurung mengatakan
bahwa ini merupakan tawaran pendanaan kedua yang datang kepada Apkasindomelalui
Kemenko Maritim.
Sebelumnya adalah China yang menawarkan kredit mikro sebesar US$15 milliar oleh China
untuk peremajaan kelapa sawit untuk lahan seluas 2,5 juta ha.
“Sekarang [pendanaan] dari UNDP dengan skema bantuan business to business kepada petani. Pilihan memang ada dua tapi paling cepat sepertinya dari UNDP menurut Pak Menko.
Ditawarkan langsung dalam tempo 3 hari untuk membuat skema pembagunan pabrik kelapa
sawit,” katanya.
Gulat mengatakan dana sebsar US$1 Milyar tersebut akan digunakan untuk pembangunan dua
pabrik pengolahan, infrastruktur dan peremajaan. Dengan tegas Gulat mengatakan petani tidak
akan sejahtera kalau tidak punya pabrik.
Selama ini, katanya, pabrik hanya dimiliki sektor swasta dan harga dikontrol oleh mereka.
Maka tidak ada solusi lagi selain petani swadaya memiliki pabrik pengolahan mandiri dengan
menggunakan kredit bantuan dana tersebut.
“Dalam 3 hari ini kami akan membentuk tim kecil, secepatnya kalau bisa, supaya tahun ini pabrik itu bisa berdiri,” katanya.
Editor : Rustam Agus
http://industri.bisnis.com/read/20180713/99/816174/apkasindo-incar-tawaran-pendanaan-
us1-miliar