lembaran daerah propinsi nusa tenggara timur … filepropinsi nusa tenggara timur (perda ntt) nomor...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 NOMOR 095 SERI D NOMOR 095 ------------------------------------ PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT) NOMOR 5 TAHUN 2001 (5/2001) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.
b. bahwa untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas-tugas dinas sebagai perangkat Daerah agar dapat berhasilguna dan berdayaguna, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Propinsi Nusa Tenggara Timur, c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur oleh Sekretaris Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara
Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 4. Dinas adalah Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Propinsi Nusa Tenggara
Timur. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat
UPTD.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Organisasi dan Tata Kerja UPTD dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah ini. (2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini adalah: 1. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Wilayah Manggarai, Ngada, Ende, Dinas Perhubungan Propinsi di Ruteng;
2. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Wilayah Sikka, Flores Timur dan Lembaga Dinas Perhubungan Propinsi di Maumere;
3. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor Dinas Perhubungan Propinsi di Kupang;
4. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur Dinas Perhubungan Propinsi di Waingapu;
5. UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi;
6. UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi;
7. UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi;
8. UPTD Teknologi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi;
9. UPTD Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi; 10. UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai-nilai
Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi; 11. UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Propinsi; 12. UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Propinsi; 13. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi; 14. UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas
Perkebunan Propinsi; 15. Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten/Kota
Kupang di Kupang; 16. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor
Tengah Selatan di So'e; 17. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor
Tengah Utara di Kefamenanu; 18. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Belu
di Atambua; 19. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Alor
di Kalabahi; 20. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten
Flores Timur dan Lembatan di Larantuka;
21. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sikka
di Maumere; 22. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ende
di Ende; 23. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ngada
di Bajawa; 24. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten
Manggarai di Ruteng; 25. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba
Timur di Waingapu; 26. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba
Barat di Waikabubak; 27. UPTD Laboraturium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi; 28. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang Dinas Perikanan
dan Kelautan Propinsi; 29. UPTD Penyidikan Penyakit Hewan Dinas Peternakan
Propinsi; 30. UPTD Pembibitan Ternak dan Produki Makanan Ternak Dinas
Peternakan Propinsi; 31. UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi; 32. UPTD Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi; 33. UPTD Pelatihan Transmigrasi dan Pengembangan
Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi;
34. UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Dinas Sosial Propinsi;
35. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Propinsi; 36. UPTD Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial Dinas Sosial
Propinsi; 37. UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan
Propinsi; 38. UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 UPTD merupakan unsur palaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Pasal 4 UPTD mempunyai tugas : a. melaksanakan kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas-tugas teknik tertentu Dinas sesuai dengan
bidangnya. Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi: a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b.pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c.pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 6 UPTD Dinas Perhubungan Propinsi terdiri atas : 1. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Manggarai, Ngada dan Ende di Ruteng. 2. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Sikka, Flotim dan Lembata di Maumere. 3. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor di Kupang. 4. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Sumba Timur dan Sumba Barat di Waingapu; mempunyai tugas memberi ijin dan mengawasi kegiatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi: 1.pelaksanaan pemberian ijin trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
2. pelaksanaan pemberian ijin operasi angkutan sewa yang melayani Antar Kota Dalam Propinsi;
3. pelaksanaan ijin operasi angkutan pariwisata yang melayani Antar Kota Dalam Propinsi;
4. pelaksanaan ijin operasi angkutan barang umum yang melayani Antar Kota Dalam Propinsi;
5. pelaksanaan ijin operasi angkutan barang khusus yang melayani Antar Kota Dalam Propinsi;
6. pelaksanaan ijin operasi angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas yang melayani Antar Kota Dalam Propinsi;
7. pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor; 8. pelaksanaan penertiban penggunaan jalan propinsi; 9. pelaksanaan penimbangan dan pengendalian kelebihan muatan; 10. pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pengujian berkala
kendaraan bermotor; 11. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pada ruas jalan Antar Kota Dalam Propinsi; 12. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 8 UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas mengembangkan, membimbing dan menguji coba model pendidikan luar sekolah lintas Kabupaten/Kota di
Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Gubernur. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai fungsi : 1. pembuatan dan penyusunan model serta pengembangan program
pendidikan luar sekolah sesuai kebutuhan; 2. pelaksanaan uji coba modal dan program pendidikan luar
sekolah yang dikembangkan sesuai kebutuhan daerah setempat; 3. penyebarluasan model dan pengembangan program pendidikan luar
sekolah ke daerah yang sesuai; 4. pemberian penyuluhan proses belajar mengajar dan penilaian
dalam rangka pengembangan program pendidikan luar sekolah; 5. pengembangan dan pelaksanaan uji coba model sarana belajar
muatan lokal untuk mendukung program kegiatan pendidikan luar sekolah;
6. pelaksanaan bimbingan teknis kepada sanggar kegiatan belajar dan penilik pendidikan luar sekolah;
7. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 10 UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas mengumpulkan, merawat, mengawetkan, meneliti dan menyajikan serta menerbitkan hasil penelitian dan memberikan
bimbingan edukatif kultural dan menyaji rekreatif ilmiah berupa pameran benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas : 1. pengumpulan, perawatan dan penyajian benda-benda yang
mempunyai nilai budaya dan ilmiah; 2. pengurusan perpustakaan, pendokumentasian, publikasi; 3. pengenalan dan penyebarluasan hasil penelitian koleksi yang
mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
4. pembimbingan edukatif kultura kepada pelajar, mahasiswa dan penyajian rekreatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
5. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 12 UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas menggali, meneliti, mengembangkan dan memperkaya kesenian Daerah menanamkan nilai-
nilai budaya, menyebarluaskan dan memanfaatkan kesenian daerah
serta melakuan kerjasama kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai fungsi : 1.penggalian dan penelitian kesenian daerah; 2.pengembangan dan pengayaan kesenian daerah; 3.penanaman nilai-nilai budaya; 4.penyebarluasan informasi kesenian daerah; 5.pemantauan kesenian daerah; 6.pelaksanaan kerjasama kebudayaan;
7.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 14 UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinasi dan membina pendayagunaan kegiatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan termasuk kebudayaan di daerah, serta mengamati dan melaporkan hasil pelaksanaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai fungsi : 1.perencanaan, pembinaan dan pengembangan program teknologi
komunikasi dan informasi dibidang pendidikan dan Kebudayaan; 2.pelaksanaan program teknologi komunikasi dan informasi dibidang
pendidikan dan kebudayaan; 3.pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program teknologi
komunikasi dan informasi dibidang pendidikan dan kebudayaan; 4.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 16 UPTD Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas meneliti dan membina Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini UPTD Bahasa Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
mempunyai fungsi :
1.peneliti Bahasa Indonesia dan Daerah; 2.penelitian Sastra Indonesia dan Daerah; 3.pembinaan Bahasa Indonesia dan Daerah; 4.pembinaan Sastra Indonesia dan Daerah; 5.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 18 UPTD Arkeologi, Kajian Sajarah dan Nilai-nilai Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas membimbing, meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai sejarah, melaksanakan studi Amdal dalam memanfaatkan cagar budaya, laboratorium konservasi sejarah dan
nilai-nilai tradisional, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, meneliti dibidang arkeologi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi mempunyai tugas : 1.pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penebaran
informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai sejarah;
2.pemberian fasilitas pelaksanaan studi amdal dalam pemanfaatan
cagar budaya dan situs; 3.pembinaan operasional laboratorium konservasi sejarah dan nilai-
nilai tradisional; 4.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; 5.penelitian di bidang arkeologi; 6.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 20 UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi mempunyai tugas menghasilkan benih dengan kelas benih pokok, menghasilkan pohon induk dan Blok Fondasi Mata Tempel
memperbanyak varietas unggul lokal dalam rangka melestarikan plasma nuftah, melayani kebutuhan benih untuk unit penangkaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi mempunyai fungsi : 1.perbanyakan benih penjenis menjadi benih dasar dan benih dasar
menjadi benih pokok;
2.pelaksanaan pengembangan pohon pokok;
3.pelaksanaan pelayanan benih untuk penangkaran; 4.perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura hasil
pemurnian varietas; 5.penyebarluasan informasi perbanyakan benih tanaman pangan dan
hortikultura; 6.pelaksanaan pengkajian teknologi perbanyakan benih tanaman
pangan hortikultura; 7.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 22 UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
Pengendalian Hama Terpadu organisme pengganggu tanaman, melakukan pengkajian agensia hayati/pestisida nabati, pupuk organik dan melaksanakan uji mutu agensia hayati dan residu pestisida maupun pupuk organik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22 Peraturan Daerah UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi mempunyai fungsi : 1.pengkajian pengendalian hama terpadu tanaman; 2.pengkajian taksasi kehilangan hasil; 3.penyidikan terhadap kesehatan tanaman maupun bibit; 4.pengawasan mutu agensia hayati, pestisida nabati dan pupuk
organik; 5.perbanyakan agensia hayati/pestisida nabati dan pengujian residu
pestisida pada komoditi pertanian; 6.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 24 UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi mempunyai tugas mengadakan pengkajian galur harapan, melakukan sertifikasi benih, menguji benih dan mengawasi benih berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi mempunyai fungsi : 1.pengkajian galur harapan; 2.pendeterminasian pohon induk buah-buahan; 3.pemumian varietas; 4.pelaksanaan analisa dan pengujian benih; 5.pengawasan benih; 6.pemberian sertifikat dan pelabelan benih serta pemberian
rekomendasi produsen pedagang benih;
7.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 26 UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas Perkebunan Propinsi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyediaan benih tanaman perkebunan pada kebun-kebun dinas serta merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyediaan agensia hayati dan bio pestisida tanaman perkebunan pada laboratorium-laboratorium Dinas Perkebunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 27
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas Perkebunan Propinsi mempunyai fungsi : 1. pengelolaan kebun dinas; 2.penyediaan, penyaluran benih dan bibit tanaman perkebunan dari
kebun dinas; 3.perbaikan mutu benih dan bibit, pengembangan serta pameran hasil
kebun dinas; 4. pengelolaan laboratorium-laboratorium dinas Perkebunan; 5.penyediaan dan penyaluran agensia hayati dan pestisida
perkebunan; 6.perbaikan mutu agensia hayati dan bio pestisida serta
pengembangan dan penyebaran agensia hayati dan bio pestisida;
7.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 28 UPTD Pendapatan Daerah Propinsi terdiri atas : 1.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten/Kota Kupang di
Kupang; 2.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah
Selatan di Soe; 3.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah
Utara di Kefamenanu; 4.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Belu di
Atambua;
5.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi;
6.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Flores Timur dan Lembata di Larantuka;
7.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sikka di Maumere;
8.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ende di Ende; 9.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ngada di
Bajawa; 10.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Manggarai di
Ruteng;
11.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba Timur
di Waingapu; 12.UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba Barat
di Waikabudak; mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan pungutan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini, UPTD Pendapatan Daerah Propinsi mempunyai fungsi : 1.penyelenggaraan administrasi umum, rencana kerja dan laporan
kegiatan operasional;
2.penyelenggaraan teknis penetapan pungutan pendapatan daerah; 3.penyelenggaraan penagihan, pengawasan dan pengendalian,
restitusi, keberatan/sengketa, tunggakan dan angsuran pungutan pendapatan daerah;
4.penyelenggaraan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor;
5.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 30 UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi mempunyai tugas melakukan
pengujian laboratoris dan sertifikasi serta melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap fasilitas maupun teknik pengolahan hasil perikanan milik swasta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi mempunyai fungsi : 1.pengujian laboratoris secara organoleptik, kimiawi dan
mikrobiologi; 2. pemberian sertifikat mutu hasil perikanan; 3.pemberian bimbingan teknik, penilaian dan pengawasan kelayakan
unit pengolahan milik swasta yang berhubungan dengan pembinaan mutu hasil perikanan;
4.pelaksanaan administrasi tatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 32 UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan fasilitas dan sarana pelabuhan perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan serta pengawasan
penangkapan ikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur. Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 32 Peraturan Daerah ini, UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi mempunyai fungsi : 1.perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pelabuhan
perikanan; 2. pengembangan dan pemeliharaan sarana pelabuhan perikanan; 3. pengelolaan sarana pelabuhan perikanan; 4.pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan
perikanan; 5. pengawasan penangkapan ikan;
6.pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pelabuhan perikanan;
7.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 34 UPTD Penyidikan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Propinsi mempunyai tugas melakukan penyidikan penyakit hewan, menyelenggarakan dan membina Laboratorium kesehatan hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 35
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 34 Peraturan Daerah ini, UPTD Penyidikan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Propinsi mempunyai fungsi : 1.penyidikan dan pengamatan penyakit hewan; 2. pembinaan pengamanan bioproduk hewan; 3.pembinaan teknis di bidang laboratorium kesehatan hewan sesuai
dengan Peraturan yang berlaku; 4.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 36 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak Dinas Peternakan Propinsi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bibit
ternak dan produksi makanan ternak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak Dinas Peternakan Propinsi mempunyai fungsi : 1.pemeliharaan induk dan bibit ternak; 2.penyediaan bibit tanaman makanan ternak dan produksi makanan
ternak;
3.perbaikan mutu bibit ternak dan tanaman makanan ternak,
pencatatan dan penelaahan hasil perbaikan mutu bibit ternak; 4.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 38 UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi mempunyai tugas melatih tenaga kerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka pemenuhan tuntutan lapangan kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 39
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 38 Peraturan Daerah ini, UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi mempunyai fungsi : 1.penyusunan program kegiatan pelatihan; 2.pelaksanaan kegiatan pelatihan dan promosi; 3.pengembangan pelatihan; 4.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 40 UPTD Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini, UPTD Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi mempunyai fungsi : 1.pendataan pengaduan/perselisihan hubungan industrial serta
melengkapi bahan-bahan/data dalam rangka penyelesaiannya; 2.penyusunan acara sidang panitia penyelesaian perselisihan
perburuhan daerah dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial;
3.pengiriman salinan putusan panitia penyelesaian perselisihan
perburuhan daerah kepada kedua belah pihak yang berkepentingan, atau memberikan keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah kepada yang berkepentingan untuk eksekusinya kepada pengadilan negeri;
4.pengiriman berkas banding/pemeriksaan ulang dari yang berkepentingan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
5. pencatatan pemberitahuan pemogokan; 6.pembinaan kepada pengusaha/pekerja dan anggota panitia
penyelesaian perselisihan perburuhan daerah;
7.pendokumentasian yurisprudensi putusan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat;
8.Kerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyelesaian perselisihan perburuhan daerah;
9.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 42 UPTD Pelatihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi mempunyai tugas melatih para transmigrasi dan atau para pemukim di lokasi permukiman yang baru di wilayah pedesaan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan
produktivitas tenaga kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 43 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, UPTD Pelatihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi mempunyai fungsi : 1.perumusan program dan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya; 2.penyiapan penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan bagi para
transmigrasi dan atau para pemukiman di lokasi permukiman yang baru diwilayah pedesaan;
3.pelatihan produktivitas dan bimbingan teknis manajemen; 4.penyuluhan produktivitas tenaga kerja; 5. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 6.pembinaan kelembagaan; 7.pemasyarakatan produktivitas melalui temu karya, pemberian
anugerah produktivitas, pembinaan konvensi mutu dan penerbitan brosur;
8.pengukuran produktivitas individu, perusahaan, sektoral, dan regional;
9.penyusunan sistem dan bahan pengembangan produktivitas tenaga kerja;
10.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 44 UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Dinas Sosial Propinsi mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak, remaja dan lanjut usia yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu dan anak putus sekolah terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta perawatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 45
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 44 Peraturan Daerah ini, UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan Sosial Dinas Sosial Propinsi mempunyai fungsi : 1.identifikasi dan registrasi 2.pembinaan dan bimbingan sosial; 3.penyaluran dan bimbingan lanjutan; 4.motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon
kelayan; 5. konsultasi; 6.pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana
rehabilitasi; 7.pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan; 8.pembinaan fisik dan mental; 9.bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
10.bimbingan ketrampilan kerja/usaha; 11.bantuan sosial, penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke
keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha (resosialisasi);
12. pembinaan lanjut; 13.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 46 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat
netra agar mampu berperan aktif mengubah sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 46 Peraturan Daerah ini, UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Propinsi mempunyai fungsi : 1.identifikasi dan registrasi 2.pembinaan dan bimbingan sosial; 3.penyaluran dan bimbingan lanjutan; 4.motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon
kelayan;
5. konsultasi; 6.pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana
rehabilitasi; 7.pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan; 8.pembinaan fisik dan mental; 9.bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat; 10.bimbingan ketrampilan kerja/usaha; 11.bantuan sosial, penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke
keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha (resosialisasi);
12. pembinaan lanjut;
13.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Pasal 48 UPTD Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Propinsi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan profesi pekerjaan sosial, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial serta kegiatan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan secara profesional dengan menggunakan pengetahuan, nilai dan ketrampilan serta metoda teknik pekerjaan sosial sehingga dapat menjamin ketepatgunaan, kemanfaatan, kehasilgunaan dan akuntabilitasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 49 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 48 Peraturan Daerah ini, UPTD Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Propinsi mempunyai fungsi : 1.penyusunan rencana ketenagaan profesional pekerjaan sosial untuk
berbagai jenjang dan bidang spesialisasi bagi pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2.penyelengaraan program dan kegiatan pengembangan tenaga pekerjaan sosial profesional untuk berbagai jenjang dan berbagai bidang spesialisasi sampai pada tingkat yang setinggi-tingginya bagi pekerja sosial Pemerintah maupun bukan Pemerintah;
3.pemberian sumbangan pemikiran dalam penyusunan produk hukum yang mengatur tentang penempatan dan pemberdayaan tenaga pekerja sosial profesional;
4.pelaksanaan, pembinaan, pengembangan karier serta sistem akreditasi pekerja sosial;
5.penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengertian dan rincian tugas pekerja sosial untuk berbagai jenjang dan berbagai bidang spesialisasi;
6.peningkatan dan pengembangan dasar keilmuan, kerangka konseptual, kerangka nilai, metode, teknik serta kerangka ketrampilan proses, praktek dan indikator keberhasilan pelayanan pekerjaan sosial;
7.pemberian dukungan sarana dan prasarana serta dana bagi pelaksanaan tugas profesionalitas pekerjaan sosial;
8.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 50 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan pengembangan sumberdaya kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 51
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 50 Peraturan Daerah ini, UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi mempunyai fungsi : 1.penyusunan program pelatihan; 2.pelatihan pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan; 3.persiapan dan pengembangan daerah binaan dan daerah percontohan; 4.pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan
administrasi dan penyediaan sarana pelatihan; 5.pengevaluasian, pengembangan metode, pelatihan dan pelaporan
pelatihan; 6.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
Pasal 52 UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan mencakup laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan laboratorium, rujukan bagi seluruh masyarakat dan melaksanakan pemantapan mutu laboratorium di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 53 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 52 Peraturan Daerah ini, UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi mempunyai fungsi :
1.penyusunan program laboratorium kesehatan; 2.pelaksanaan tugas operasional tenaga laboratorium, pemberian
pelayanan pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi, Kimia Kesehatan Lingkungan, Patologi dan Imunologi, melakukan percobaan test kepekaan melalui darah hewan percobaan serta melaksanakan kegiatan Rujukan yang mencakup rujukan Pemeriksaan/Spesimen, Rujukan Sarana serta Rujukan Pengetahuan dan Teknologi kepada Masyarakat;
3.pengevaluasian, pengembangan metode pemeriksaan melalui bimbingan teknis pelayanan laboratorium kesehatan dan pelaporan hasil pemeriksaan;
4.pelaksanaan pemantapan mutu laboratorium di Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5.pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. BAB IV ORGANISASI Pasal 54 (1) UPTD terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi. (2) Susunan Organisasi UPTD Propinsi terdiri atas : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi;
d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 55 (1)Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Wilayah Manggarai, Ngada, Ende Dinas Perhubungan Propinsi di Ruteng terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Manggarai; 2.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Ngada; 3.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Ende. (2)Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas
dan angkutan Jalan Wilayah sikka, Flores Timur dan Lembata Dinas Perhubungan Propinsi di Maumere terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Sikka; 2.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Flores Timur; 3.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Lembata. (3)Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor Dinas
Perhubungan Propinsi di Kupang terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Kupang; 2.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
TTS; 3.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
TTU; 4.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Belu; 5.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Alor; 6.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Rote. (4)Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur Dinas Perhubungan Propinsi di Waingapu :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Sumba Timur; 2.Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah
Sumba Barat. (5)Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Program, Data dan Evaluasi; 2.Seksi Pelayanan Teknis. (6)Susunan Organisasi UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi; 2.Seksi Edukasi dan Publikasi. (7)Susunan Organisasi UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian
Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas :
1.Seksi Seni Pertunjukan; 2.Seksi Seni Rupa. (8)Susunan Organisasi UPTD Teknologi dan Informasi Pendidikan dan
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Program, Data dan Evaluasi; 2.Seksi Belajar Jarak Jauh. (9)Susunan Organisasi UPTD Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Program, Data dan Evaluasi;
2.Seksi Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah.
(10)Susunan Organisasi UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Program, Data dan Evaluasi; 2.Seksi Pelayanan Teknis. (11)Susunan Organisasi UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Produksi Benih Padi;
2.Seksi Produksi Benih Palawija; 3.Seksi Produksi Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman. (12)Susunan Organisasi UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pengkajian Pengendalian Hama Terpadu Tanaman; 2.Seksi Pengkajian Agensia Hayati, Pestisida Nabati dan
Pupuk Organik; (13)Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri
atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pengawasan Benih; 2.Seksi Sertifikasi Benih; 3. Seksi Pengujian Benih. (14)Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi
Tanaman Dinas Perkebunan Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Sarana dan Prasarana; 2.Seksi Intensifikasi Tanaman; 3. Seksi Agensia Hayati dan Bio Pestisida. (15)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten/Kota Kupang di Kupang terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak Wilayah Daratan Kupang dan
Semau; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain Wilayah Daratan Kupang dan Semau; 4.Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi,
Pendapatan Lain-lain Wilayah Rote; 5.Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi,
Pendapatan Lain-lain Wilayah Sabu. (16)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (17)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (18)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Belu di Atambua terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (19)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Alor di Kalabahi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas :
1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi;
2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (20)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Flores Timur dan Lembata di Larantuka terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak Wilayah Daratan Flores Timur; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (21)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Sikka di Maumere terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (22)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Ende di Ende terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (23)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Ngada di Bajawa terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (24)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Manggarai di Ruteng terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (25)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Sumba Timur di Waingapu terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (26)Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah
Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak terdiri atas:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi; 2.Seksi Penetapan Pajak; 3.Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan lain-
lain. (27)Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian
Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Peragaan; 2.Seksi Pengujian; 3.Seksi Pengendalian dan Evaluasi. (28)Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang
Dinas Perikanan dan Kalautan Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Kesyahbandaran; 2.Seksi Pelayanan Jasa; 3.Seksi Sarana Pelabuhan. (29)Susunan Organisasi UPTD Penyidikan menyangkut Hewan Dinas
Peternakan Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Diagnosa Penyakit Hewan; 2.Seksi Epidemiologi; 3.Seksi Diagnosa Bioproduk Veteriner. (30)Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan
Ternak Dinas Peternakan Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Ruminansia; 2.Seksi Non Ruminansia; 3.Seksi Produksi Makanan Ternak. (31)Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Program Data dan Evaluasi; 2.Seksi Pelatihan dan Promosi; 3.Seksi Pengembangan. (32)Susunan Organisasi UPTD Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Pengaduan; 2.Seksi Persidangan; 3.Seksi Dokumentasi Hukum. (33)Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Transmigrasi dan
Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi terdiri atas :
1.Seksi Program, Data dan Evaluasi; 2.Seksi Pelatihan; 3.Seksi Pembinaan; 4. Seksi Pengembangan. (34)Susunan Organisasi UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan
Sosial Dinas Sosial Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Asuhan Anak Riang Kupang; 2.Seksi Asuhan Anak Taruna Harapan Lembata; 3.Seksi Asuhan Anak Ora Et Labora Waikabudak; 4. Seksi Penyantunan Lanjut Usia Budi Agung Kupang; 5. Seksi Penyantunan Lanjut Usia Paduwauw Maumere. (35)Susunan Organisasi UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Rehabilitasi Tuna Netra Hit Bia Kupang; 2.Seksi Rehabilitasi Bina Karya Wanita Naibonat. (36)Susunan Organisasi UPTD Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial
Dinas Sosial Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Bina Profesi; 2.Seksi Penempatan dan Pengawasan Pekerja Sosial
Profesional dan Fungsional. 3.Seksi Profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat;
4.Seksi Pengembangan Profesionalitas Pekerjaan Sosial. (37)Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas
Kesehatan Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Program, Data dan Evaluasi; 2.Seksi Pelatihan; 3.Seksi Sarana dan Prasarana. (38)Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan
Propinsi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi terdiri atas : 1.Seksi Mikrobiologi dan Serologi; 2.Seksi Kimia dan Patologi;
3.Seksi Hewan Percobaan Media dan Reagensia; 4. Seksi Kesehatan Lingkungan. Pasal 56 Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan. Pasal 57 (1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 56
Peraturan Daerah ini, terdiri sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
(3)Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 58
Dalam melaksanakan tugasnya UPTD wajib menyerahkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 59 (1)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. (2)Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina,
membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Dinas.
Pasal 60 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 62 Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63 (1)Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
(2)Dengan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Ditetapkan di : Kupang pada tanggal : 11 Juni 2001 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR CAP TTD. PIET ALEXANDER TALLO Diundangkan di : Kupang pada tanggal : 11 Juni 2001 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
CAP TTD. TH. M. HERMANUS LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 NOMOR 095 SERI D NOMOR 095 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR I. Penjelasan Umum. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka
perlu penataan kembali seluruh organisasi yang telah ada untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
Penjabaran dari pasal tersebut telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Unit
Pelaksana Teknis Dinas. Tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas Pemerintah
Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan salah satu Perangkat Daerah berupa Dinas dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000
Menetapkan Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan.
Dalam rangka Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
dimaksud sebagai unsur pelaksana dan demi lebih mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat serta agar tugas-tugas operasional dapat berjalan lancar, berhasilguna dan berdayaguna perlu dibentuk organisasi dan diatur tata kerjanya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur.
II. Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : 1.Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan ke suatu tujuan tertentu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi antar Kabupaten/Kota Propinsi.
2.Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
3.Angkutan Barang Umum adalah angkutan dengan
menggunakan mobil barang yang melayani muatan bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat-alat berat.
4.Angkutan barang khusus adalah angkutan dengan menggunakan mobil barang yang melayani muatan barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
5.Angkutan barang berbahaya adalah angkutan dengan menggunakan mobil barang yang melayani muatan bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap
jiwa atau kesehatan manusia dan makluk hidup lainnya.
6.Angkutan alat berat adalah angkutan dengan menggunakan mobil barang yang melayani muatan barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
7.Angkutan peti kemas adalah angkutan dengan menggunakan mobil barang yang melayani muatan peti kemas sesuai Internasional Organization (ISO) yang dapat
dioperasikan di Indonesia. Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : 1.Penidikan luar sekolah adalah suatu
kegiatan yang dilaksanakan diluar jalur pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang oleh berbagai kesulitan (ekonomi, sosial budaya dan geografis) tidak dapat mengikuti pendidikan melalui jalur sekolah.
2.Sarana belajar muatan lokal adalah bahan belajar yang disusun atau dirancang
berdasarkan minat dan kebutuhan serta karakteristik warga belajar yang bersumber pada lingkungan setempat.
Pasal 10 :Rekreatif ilmiah adalah suatu kegiatan yang
dilakukan dengan tujuan merangsang warga belajar agar merasa tertarik dengan materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.
Pasal 11 s/d 17: Cukup jelas
Pasal 18 : 1.Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, untuk menyusun kembali kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat dimasa lampau.
2.Kajian sejarah adalah wadah untuk mengkaji dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa seperti sejarah perjuangan, sejarah perlawanan rakyat, dan Nilai-nilai tradisional.
3.Nilai-nilai tradisional adalah nilai-nilai luhur, norma, dan pranata sosial yang terkandung dalam aspek kehidupan manusia dengan tujuan untuk mengungkapkan, menanamkan nilai-nilai luhur budaya
untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa.
Pasal 19 : 1.Cagar budaya adalah benda buatan manusia,
bergerak atau tidak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa jaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk dalam pengertian ini adalah benda yang dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
2.Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung Benda Cagar Budaya (BCB) termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
Pasal 20 : 1.Benih Dasar adalah keturunan pertama dari
benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dibawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara.
2.Benih Pokok adalah keturunan dari benih
penjenis atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat terpelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai benih pokok.
3.Pohon Induk adalah merupakan kumpulan tanaman yang dijadikan sumber entris atau mata tempel yang harus dipelihara/dijaga dengan baik.
4.Blok Fondasi Mata Tempel adalah suatu pola
perbanyakan benih buah-buahan yang bersumber dari pohon induk sebagai benih dasar.
5.Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.
Pasal 21 :Benih Penjenis adalah benih yang diproduksikan
oleh dan dibawah pengawasan Pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber untuk perbanyakan benih
dasar. Pasal 22 s/d 24: Cukup jelas Pasal 25 :Galur Harapan adalah sekelompok tanaman yang
dikembangkan dari biji-biji yang berasal dari suatu tanaman untuk menghasilkan calon varietas yang akan dikembangkan sesuai kondisi spesifik lokasi.
Pasal 26 :agensia Hayati adalah salah satu pengendali
organisme pengganggu tanaman berupa organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempatinya (parasit),
pemangsa organisme pengganggu tanaman (predator) dan parasit yang mampu menimbulkan penyakit pada inangnya (patogen).
Pasal 27 s/d 28: Cukup jelas Pasal 29 :Retribusi adalah Pembayaran kembali pajak yang
telah ditetapkan dan dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak yang sementara berlangsung apabila obyek pajak kendaraan bermotor tersebut dimutasikan oleh wajib pajak keluar wilayah Daerah Nusa Tenggara Timur.
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : 1.Pengujian Organoleptik adalah cara
pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap suatu produk/makanan.
2.Pengujian Kimia adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan serta perubahan-perubahan kimia yang terjadi pada produk perikanan.
3.Pengujian Mikrobiologi adalah pengujian
yang dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah mikroorganisme dan mengetahui spesifikasi jenis dari mikroorganisme dalam suatu produk.
Pasal 32 s/d 51: Cukup jelas Pasal 52 :Pemantapan mutu laboratorium meliputi pemantapan
mutu pemeriksaan dan peralatan pada laboratorium kesehatan.
Pasal 53 : 1.Mikrobiologi adalah suatu kegiatan yang
berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap kehidupan makhluk yang kecil.
2.Patologi adalah suatu kegiatan yang mempelajari contoh bahan dari manusia berupa : darah, urin, tinja, sekret dan cairan tubuh lainnya terutama dalam rangka membantu menentukan diagnosis klinikal dalam rangka pemeriksaan lanjutan untuk menilai keadaan pasien.
3.Immunologi adalah suatu kegiatan yang mempelajari, melakukan pemeriksaan tentang antigen antibodi dalam serum darah.
Pasal 54 s/d 61: Cukup jelas
Pasal 62 :Yang dimaksud dengan memenuhi syarat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu perlu diperhatikan faktor senioritas dalam usia, pendidikan formal, pengalaman kerja, pendidikan jabatan struktural dan pendidikan jabatan fungsional.
LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI LIHAT FISIK