indonesia - nusa tenggara timur
DESCRIPTION
Provinsi Nusa Tenggara Timur - Provincial Development Guidelines - 2009TRANSCRIPT
Program ART GOLD Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Panduan Pembangunan Provinsi 2009
2
3
DAFTAR ISI
1. Pengantar
Latar belakang hal. 4
Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) hal. 4
Metodologi
hal. 5
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
hal. 6
Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur hal. 7
Keadaan Geografis dan Kependudukan hal. 7
Gambaran Umum
Hal. 8
Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi hal. 12
Isu Pembangunan Provinsi hal. 12
Prioritas Pembangunan Provinsi
hal. 19
Daftar Aksi yang Mungkin Dilaksanakan
hal. 20
3. Profil dan Prioritas Kabupaten
hal. 23
Kabupaten Timor Tengah Selatan hal. 24
Profil Kabupaten hal 24
Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten hal. 25
DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan
hal. 29
Kabupaten Flores Timur hal. 31
Profil Kabupaten hal. 31
Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten hal. 32
DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan
hal. 35
Kabupaten Sabu-Raijua hal. 37
Profil Kabupaten hal. 37
Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten hal. 38
DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan
hal. 43
Kelompok Kerja Provinsi NTT hal. 46
4
Pengantar
Latar belakang
Program ART GOLD (Articulating Good Lokal Development) adalah bagian dari inisiatif UNDP Hub for
Innovative Partnership yang mendorong pembangunan regional serta pemerintahan lokal yang lebih
efektif pada bidang partisipasi lokal, pembangunan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap layanan-
layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia Program ART GOLD berusaha
memperbaiki kapasitas pemerintah lokal dalam memberikan layanan yang menjangkau lebih banyak
warganya serta untuk mencapai tujuan pembangunan millennium/Millennium Development Goals
(MGDs).
Program ART GOLD Indonesia (AGI) ada di dua provinsi: Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di Provinsi NTT, sebagai kelanjutan dari fase persiapan, kegiatannya dimulai pada Mei 2009. Sekarang,
Pemerintah Provinsi telah mengukuhkan dengan sebuah Surat Keputusan tentang pembentukan
Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja ini telah bekerja sama dengan unit AGI di Kupang dalalm
menentukan tiga kabupaten sebagai lokasi pelaksanaan program dan langkah pertama untuk
pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten telah dilaksanakan.
Dokumen ini berisi informasi yang dikumpulkan di tingkat provinsi, dan dari 3 kabupaten terpilih yang
akan mengimplementasikan program ini. Selanjutnya, dokumen ini dirancang untuk memberi informasi
pada mitra-mitra potensial tentang kemungkinan-kemungkinan pembangunan di provinsi ini dengan
harapan bahwa kemitraan internasional bisa dicapai melalui metodologi ART GOLD.
Tujuan Pembangunan Milenium yang ingin dicapai pada 2015:
1. Menangani kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan
5
Metodologi
Panduan Pembangunan Provinsi/Provincial Development Guidelines merupakan produk dari proses
konsultasi di tingkat kecamatan dengan cara pertemuan komunitas bersama kepala desa, masyarakat
sipil, pejabat pemerintahan lokal serta partisipan yang berminat.
Selanjutnya, penelitian ini terwujud dalam proses pengumpulan data dengan kunjungan langsung ke
lapangan. Kemudian, data dikumpulkan dan dianalisa oleh Kelompok Kerja Provinsi yang terdiri dari
perwakilan dari pemerintah provinsi, universitas setempat, dan LSM lokal yang bekerja untuk membuat
dokumen multisektor. Kelompok Kerja juga menggunakan rencana yang telah ada yang dibuat oleh
berbagai dinas dan provinsi.
Beberapa anggota Kelompok Kerja Provinsi berpartisipasi dalam kunjungan lapangan, pertemuan dan
lokakarya di kabupaten, kecamatan, desa dan masyarakat:
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan pertemuan dilakukan di Kecamatan Amanuban Tengah, Kie
dan Fatumnasi;
Di Kabupaten Flores Timur pertemuan dilakukan di Kecamatan Tanjung Bunga dan Desa
Bahinga;
Di Kabupaten Sabu Raijua pertemuan dilakukan di Kecamatan Sabu Liae, Hawu Mehara, Sabu
Timur dan Sabu Tengah.
Dalam proses debat, pengumpulan data, analisis partisipatoris yang dilakukan di tingkat multi sektoral
dan yang melibatkan provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, beberapa isu dan prioritas utama
muncul sebagai pusat pembangunan lokal: kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal dan lingkungan.
6
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
7
Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keadaan geografis dan kependudukan
Wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang meliputi 566 pulau dan 44 di
antaranya adalah pulau yang berpenghuni. Wilayah ini mempunyai 21 Kabupaten dengan luas daratan +
47.350 Km2 dan luas perairan laut + 200.000 Km2. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor
Leste dan Australia ini mempunyai topografi yang bergunung-gunung dan secara umum beriklim semi
arid. Wilayah ini mempunyai musim hujan yang pendek (3-4 bulan) dengan musim kering yang panjang
(8-9 bulan). Perubahan iklim global membawa dampak buruk pada wilayah ini. Badan Metereologi,
Klimatologi, dan Geofisika Kupang memperkirakan El nino kemungkinan akan melanda daerah ini dan
membawa dampak pada panjangnya musim kering. Kejadian ini dapat memberi dampak besar pada
penghidupan penduduk yang sebagian besar adalah petani (70%). Pada 2007, total penduduk 4,448,873
dengan pertumbuhan 1, 83%. Populasi penduduk berdasarkan umur menunjukkan bahwa persentasi
penduduk umur 15-64 tahun sebesar 57,15% dan diikuti oleh kelompok umur 0-14 tahun sebesar 37,84
dan > 65 tahun sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan pemasalahan aktual yang akan dihadapi yaitu
besarnya jumlah penduduk produktif dibandingkan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia yang
menyebabkan risiko pengangguran yang tinggi.
Wilayah provinsi ini terletak pada wilayah
pertemuan lempeng-lempeng dunia dan cicin api
yang menyebabkan wilayah ini mempunyai risiko
bencana gunung api, gempa bumi, tsunami. Kondisi
topografi yang berbukit-bukit menyebabkan
wilayah ini punya risiko tanah longsor dan erosi
yang tinggi.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi pada 2005
8
adalah 62,7, jumlah ini terus meningkat menjadi 63,6 pada tahun 2006 dan 64,8 pada tahun 2007. Indek
Pembangunan Manusia di tingkat nasional tahun 2007adalah 70,1. Hal ini menempatkan provinsi ini pada
pada posisi 31 dari 33 provinsi.
No Kabupaten/Kota Wilayah (Km2)
Kecama tan Desa Laki- laki
Perem puan Penduduk
Rumah Tangga Kepadatan
1 Sumba Barat 737 5 53 54,323 50,600 104,923 19,488 142
2 Sumba Timur 7.001 22 156 116,571 106,545 223,116 44,048 32
3 Kupang 5.437 23 140 143,070 131,063 274,133 65,482 50
4 Timor Tengah Selatan 3.947 32 198 214,975 200,685 415,660 100,832 105
5 Timor Tengah Utara 2.670 9 174 105,830 105,520 211,350 49,760 79
6 Belu 2.446 24 208 207,006 210,998 418,004 86,848 171
7 Alor 2.865 17 175 89,029 89,935 178,964 40,000 62
8 Lembata 1.266 8 117 49,271 55,169 104,440 26,144 82
9 Flores Timur 1.813 18 213 108,771 121,147 229,918 50,064 127
10 Sikka 1.732 21 160 132,274 145,353 277,627 58,752 160
11 Ende 2.047 20 211 108,589 129,451 238,040 50,880 116
12 Ngada 1.621 9 94 64,093 67,372 131,465 26,368 81
13 Manggarai 4.189 6 140 251,573 252,590 504,163 99,552 120
14 Rote Ndao 1.280 8 80 58,415 54,138 112,553 28,128 88
15 Manggarai Barat 2.948 7 121 99,606 101,523 201,129 42,432 68
16 Sumba Barat Daya 1.445 8 96 132,907 123,054 255,961 23,968 177
17 Sumba Tengah 1.869 4 43 30,616 28,348 58,964 34,112 32
18 Nagakeo 1.417 7 93 58,942 64,232 123,174 24,384 87
19 Manggarai Timur*
7 93
20 Sabu Raijua 461 6 63 45,832 53,698 99,530 18,390 216
21 Kota Kupang 160 4 49 141,915 144,384 286,299 61,728 1,786
NTT 2007 47.350 265 2,677 2,213,608 ,235,265 4,448,873 951,360 94
*Manggarai Timur data masih bergabung dengan kabupaten Manggarai
Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008 diadaptasi
Gambaran umum
Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan periode 2003 – 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Sebagian besar penduduk provinsi ini telah dapat menikmati pendidikan dasar. Secara umum angka
partisipasi sekolah meningkat baik untuk tingkat SD, SMP dan SMA.
Angka Partisipasi Sekolah untuk SD, SMP dan SLTA
No Komponen 2003 2004 2005 2006 2007
1. APK SD/MI/SDLB 92,18 99,53 107,84 112,28 114,20
2. APM SD/MI/SDLB 69,14 72,26 76,24 79,78 90,80
3. APK SMP/MTs/SMPLB 48,29 49,67 59,39 59,72 67,46
4. APM SMP/MTs/SMPLB 32,02 32,71 39,36 46,24 52,23
5 APK SMA/MA/SMK 40,07 40,60 40,26 42,66 48,19
6 APM SMA/MA/SMK 24,97 25,93 25,62 30,69 34,67
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007
9
Tetapi perbandingan angka partisipasi dari tingkat SD, SMP, dan SMA menunjukkan penurunan.
Tingginya partisipasi ditingkat SD disebabkan juga oleh sebaran SD yang di setiap desa minimal ada satu
SD. Partisipasi anak untuk pendidikan yang lebih tinggi semakin berkurang, selain masalah jarak,
kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Kemampuan ekonomi keluarga juga
menentukan faktor ini. Pencapaian pendidikan yang berkualitas mengalami tantangan besar. Sumbar
daya pengajar dan pengelola pendidikan masih harus mengalami peningkatan dalam jumlah dan
kemampuan. Tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi SLTA untuk SD 70,93%, SMP 12,37%, dan SMA
3,73%; sedangkan yang berkualifikasi sarjana untuk SD 2,81%; SMP 35,33%, dan SMA 60,89%. Sarana dan
prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, alat peraga dan buku-buku
referensi juga masih sangat terbatas. Data base pendidikan juga masih perlu dibenahi untuk
perencanaan yang lebih baik.
Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan telah
membawa perubahan yang positif namun
perkembangan derajat kesehatan belum
menunjukkan hasil yang signifikan. Usia
harapan hidup cenderung meningkat (2004:
64,4; 2005: 64,9; 2006: 65,1) walaupun masih
di bawah angka nasional (2006: 66,2).
Berbagai persoalan seperti rendahnya
kesadaran masyarakat untuk berperilaku
hidup bersih dan sehat, masih tingginya angka kesakitan (morbiditas) akibat penyakit-penyakit infeksi,
rendahnya kualitas gizi masyarakat (37,80% bayi dan balita gizi buruk dan gizi kurang, tahun 2007),
tingginya angka kematian ibu (306/100,000, tahun 2007) dan bayi (57/1000, tahun 2007). Persoalan
kesehatan di masyarakat ini bertalian dengan masih lemahnya kinerja sistem kesehatan di daerah. Rasio
tenaga kesehatan yang masih kecil baik terhadap jumlah penduduk maupun sarana/fasilitas (misal: NTT:
Dokter umum 12:100.000; Nasional 40:100.000), kualitas tenaga kesehatan yang tercermin dari
spesifikasi tenaga kesehatan masih terbatas serta penyebaran yang tidak merata. Sistem informasi
kesehatan daerah yang belum bisa digunakan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan
keputusan berbasis data.
10
Perekonomian
Perkembangan sektor ekonomi mengalami banyak tantangan. Pertumbuhan lebih banyak digerakkan
oleh aktivitas konsumsi, sehingga pondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka
menengah dan jangka panjang. Kenyataan ini berpengaruh pada angka kemiskinan penduduk NTT
masih sulit diturunkan, yaitu 27,51% tahun 2007. Tingkat kesejahteraan tercatat adanya penurunan angka
pengangguran terbuka dari 5,46% pada tahun 2004 turun menjadi 3,72% di tahun 2007. Tingkat
pendapatan menurut Produk Domestik Regional Bruto sebesar 3,6 juta rupiah per kapita atau sepertiga
dari nasional. Pembangunan bidang ekonomi mengindikasikan tingkat pertumbuhan rata rata tahun
2005 sebesar 5 %, tahun 2006 sebesar 5,08 % dan mengalami percepatan pada 2007 menjadi 5,5 %.
Tetapi menurun pada 2008 dan mencapai 3,59% pada 2009.
Sektor Pertanian dan Sektor Jasa Pemerintah masih mendominasi perekonomian NTT. Dengan
kecenderungan penurunan peran sektor pertanian dan peningkatan peran sektor jasa-jasa pemerintah.
Hal ini mengindikasikan bahwa investasi masyarakat dan swasta masih sangat rendah dibanding
investasi pemerintah.
Infrastruktur Wilayah
Perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah NTT adalah 0,36 km/km2 dengan 60%
dalam keadaan rusak. Setiap kabupaten di provinsi ini mempunyai pelabuhan yang
kondisinya perlu ditingkatkan untuk melayani 44 pulau berpenghuni. Saat ini, provinsi
mempunyai pelabuhan tingkat internasioanl, yaitu Pelabuhan Tenau di Kupang. Untuk
mendukung tranportasi dalam provinsi ada 15 lapangan udara di 15 kabupaten.
Pemerintah provisi memberikan perhatian besar untuk mengatasi kondisi provinsi yang
kering dengan pembangunan sarana pengelolaan air hujan, misalnya jebakan, air,
embung, dan sistem air irigasi. Masih diperlukan peningkatan pembangunan disektor
ini karena sebagian besar wilayah ini adalah wilayah kering.
Lingkungan hidup
Lahan kritis di provinsi ini cenderung meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari usaha
perbaikan lahan yang terdegradasi. Saat ini luas lahan kritis mencapai 21.094,97Km2 atau 45% dari total
wilayah. Kawasan hutan yang berubah menjadi lahan kritis sebesar 18.767,29 Km2 atau 35% dari total
wilayah hutan.
Pemerintahan Daerah
Pemberian otonomi yang lebih besar pada pemerintah daerah dan adanya perundangan baru yang
membawa perubahan yang mendasar dalam sistem kewenangan dan dengan sendirinya berakibat pula
terhadap seluruh sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus merubah sistem pemerintahan
11
daerah secara keseluruhan mulai dari aspek kelembagaan, kepegawaian, sarana dan prasarana,
pemerintahan daerah, kecamatan sampai pada Kelurahan/Desa. Di dalamnya termasuk peran
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Provinsi ini masih dalam tahap transisi
dalam membangun pemerintahan yang baik untuk menyesuaikan dengan perundangan terbaru.
Peningkatan kapasitas aparatur menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mendukung terciptanya
pemerintahan yang baik. Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil SD: 2,68%; SMP: 3,23%; SMA: 47,32%;
Diploma: 10,31%; Sarjana: 32,44%; Master: 3,97%; dan Doktoral: 0,086%. Struktur pemrintahan provinsi
diorganisasikan dalam tiga kelompok besar: Sekretariat Daerah Provinsi dan biro yang mendukung
Gubernur; Dinas; dan Badan, Kantor, dan lembaga teknis lainnya. Badan Perencana Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) adalah salah satu badan pemerintah yang menjadi mitra utama program AGI. Berikut
daftar satuan kerja pemerintah daerah provinsi yang ada:
Gubernur
Wakil Gubernur
Sekretaris Daerah
Asisten Tata Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomi dan
Pembangunan Asisten Administrasi
Publik
Badan/Kantor dan Lembaga Teknis Provinsi:
Inspektorat
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Badan Pendidikan, Pelatihan,Penelitan Pengembangan Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Badan Arsip
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Badan Perpustakaan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kantor Penghubung
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Badan Pusat Statistik
Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
Bank Nusa Tenggara Timur
Dinas Provinsi
Kelautan Dan perikanan
Pertanian dan Perkebunan
Peternakan
Kehutanan
Pekerjaan Umum
Pendapatan dan Aset Daerah
Kebudayaan dan Pariwisata
Pertambangan dan Energi
Kesehatan
Sosial
Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
Perindustrian dan Perdagangan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
Perhubungan
Sekretariat Daerah
Biro
Biro Pemerintahan
Biro Hukum
Biro Perekonomian
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Pemberdayaan Perempuan
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan
Biro Organisasi
Biro Umum
12
Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi
Isu Pembangunan Provinsi
Pendidikan
Salah satu masalah utama pembangunan wilayah ini adalah kurangnya kapasitas, pengetahuan dan
spesialisasi, maka pendidikan menjadi prioritas dasar. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang
terbatas, kondisi geografis wilayah yang membuat jarak semakin jauh oleh daerah yang bergunung-
gunung dan kondisi jalan yang buruk, masalah-masalah pembangunannya bisa disintesisikan sebagai
berikut:
Jumlah guru yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa: seringkali sebuah kelas
diisi oleh jumlah siswa yang besar dan guru harus mengajar pada kelas yang terdiri dari siswa
yang berbeda tingkatannya pada waktu yang sama serta mencakup banyak disiplin ilmu.
Kualitas pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten masih rendah.
Kurangnya fasilitas dan sarana; biasanya jumlah buku sangat kurang dan kadang-kadang buku
hanya tersedia untuk guru; banyak sekolah bermasalah dengan perlengkapan laboratorium dan
bahan ajar; siswa mengalami masalah untuk membeli pensil, pena, kertas karena kondisi
ekonomi keluarga;
Angka putus sekolah yang cukup menguatirkan, terutama pada tingkat pendidikan pasca-SD: hal
ini disebabkan oleh tiga factor utama:
• Kondisi kemiskinan keluarga;
• Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang umum terjadi: banyak keluarga
tidak melihat manfaat menyekolahkan anak mereka, dan seringkali tidak mendukung
dan mendorong anak-anak untuk bersekolah. Masalah pekerja anak sudah cukup lazim.
• Jarak sekolah menengah yang jauh dari rumah. Pemerintah provinsi berusaha mengatasi
masalah ini dengan program sekolah satu atap yang bertujuan menggabungkan struktur
sekolah dasar dengan sekolah
menengah pertama, pada
beberapa wilayah terpencil.
Ada banyak SMK yang berdiri: meskipun sekolah
ini mampu menyiapkan tenaga kerja untuk
berbagai sektor (perikanan, pertanian,
peternakan, bangunan, otomotif, ilmu computer,
ekonomi dan akuntansi), kualitas pelatihan dan
program yang diadopsi masih lemah dan dalam
banyak kasus tidak terkait dengan aplikasi nyata.
13
Perguruan tinggi
Pusat pendidikan tinggi untuk provinsi ini adalah Kupang. Ada beberapa universitas dan akademi yang
dikelola pemerintah, swasta dan lembaga agama (Katolik, Kristen dan Islam). Universitas negeri
terbesar adalah Universitas Nusa Cendana. Universitas ini memiliki fakultas pertanian, pendidikan,
social, ilmu teknik, kedokteran dan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga mengelola beberapa
akademi kesehatan: akademi perawat, akademi kesehatan lingkungan, dan akademi kebidanan. Juga
ada beberapa akademi di beberapa kabupaten. Institusi pendidikan tinggi ini juga menghadapi
tantangan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas karena terbatasnya dosen dan fasilitas
pendukung lain.
Kesehatan
Kesehatan adalah isu strategis yang dihadapi provinsi ini: pembangunan kesehatan masih belum
mencapai kualitas optimal dan belum bias melayani semua warga terutama di wilayah perbatasan, pulau
serta wilayah terpencil lainnya; secara umum status kesehatan dari warganya masih rendah. Angka
kematian ibu dan bayi masih tinggi (2007: 57/1000 dan 306/100.000) dan prevalensi gizi kurang dan gizi
buruk anak balita juga masih tinggi.
Masalah kesehatan yang tertinggi adalah ISPA (Infeksi saluran pernafasan akut) dan malaria (wilayah ini
termasuk wilayah endemik). Beberapa jenis penyakit muncul kembali (TBC, rabies, diare, HIV-AIDS) dan
bencana alam yang sering terjadi juga berimplikasi terhadap kondisi kesehatan.
Sistem kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas dinas
kesehatan provinsi tidak optimum karena kurangnya
informasi dan kapasitas bagian perencanaan. Juga ada
kekurangan dalam jumlah dan kualitas standard dan
panduan untuk mengimplementasikan pembangunan
kesehatan tertentu dan dalam penelitian kesehatan.
Pembangunan kapasitas personel kesehatan juga masih
rendah dan ketersediaan personel kesehatan masih
belum mencukupi dari segi jumlah, varietas, kualitas dan
distribusi. Dukungan dari pelaku pembangunan lain masih belum optimum.
Berikut ini adalah program utama provinsi 2009-2013:
- Kesehatan masyarakat - Peningkatan gizi masyarakat - Pencegahan dan eliminasi penyakit - Pembiayaan kesehatan - Peningkatan sumber daya kesehatan - Peningkatan kebijakan dan pengelolaan pembangunan kesehatan - Penelitian dan pembangunan kesehatan - Kerjasama lintas sektoral dan wilayah - Peningkatan status kesehatan pribadi - Penyediaan obat dan sarana kesehatan - Pengawasan obat dan makanan - Promosi kesehatan dan pengembangan masyarakat - Sanitasi (lingkungan yang sehat) - Pendidikan kesehatan.
14
Ekonomi
Pertanian
Sektor pertanian berkontribusi sebesar 41% bagi produk domestic regional bruto provinsi.
Pemerintah provinsi NTT menetapkan, dalam rencana pembangunan lima tahunnya, akan
memperhatikan 4 program utama untuk pengembangan ekonomi daerah:
Jagung
Ternak
Cendana
Koperasi.
Provinsi ini sedang mengimplementasikan rencana untuk memperkenalkan kembali penanaman jagung
dan mempromosikan produk ini penting untuk produksi dan pangan. Dalam kenyataannya, beras telah
menggantikan jagung sebagai makanan utama, namun produksi padi lokal tidak mencukupi permintaan,
sehingga sebagian besarnya diimpor.
Sektor peternakan adalah basis bagi ekonomi rumah tangga, hampir semua rumah tangga memiliki
ternak (sapi, kambing, babi, kerbau), namun teknik pengelolaan dan reproduksinya masih lemah.
Pemberdayaan komunitas dan pemerintah lokal untuk menciptakan koperasi dan jaringan,
pembangunan kapasitas dan untuk menciptakan pusat-pusat layanan untuk sektor ini bisa memperbaiki
jumlah dan kualitas ternak.
Cara tradisional pengelolaan ternak, dengan meninggalkan mereka di lahan terbuka tanpa pengawasan
berkonsekuensi pada kesehatan hewan, pada kemungkinan untuk mengontrol penyakit ternak dan
pada upaya daerah untuk penghijauan.
Koperasi
Sekalipun koperasi dianggap sebagai elemen kunci bagi
pembangunan ekonomi lokal, kapasitas sumber daya
manusia dalam mengembangkan koperasi masih lemah.
Banyak orang yang ingin meningkatkan nilai produk
mereka, keterampilan dan kemampuan untuk
mengakses pasar, namun tidak memiliki kemampuan khusus bagaimana mengorganisasikan dan
mengelola koperasi.
Berdasarkan kebutuhan daerah dan struktur serta aksi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi, beberapa aksi untuk mendukung pembangunan di sektor ini bisa dirangkum
sebagai berikut:
1. Program terpadu Memadukan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi
Memadukan usaha produktif masyarakat dengan koperasi
2. Program pemberdayaan sumber daya dan kapasitas manajemen
Pelatihan berbasis kompetensi bagi pengelolaan koperasi
Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha/calon anggota koperasi
Bimbingan teknis, studi banding
3. Program Pemberdayaan sumber daya modal koperasi
Akses terhadap sumber daya modal dengan persyaratan seperti bunga rendah dan mudah (untuk koperasi layanan keuangan, produktif, dan distributif)
15
Perikanan dan kelautan Provinsi NTT sedang memperjuangkan pada pemerintah pusat
sebagai provinsi kepulauan. Perikanan dan kegiatan budidaya
kelautan (mutiara dan rumput laut-sea weed: eucheuma
cotonii) memiliki potensi luar biasa, karena area geografis dan
laut yang kaya, namun tingkat organisasi, infrastruktur,
kemampuan sumber daya manusia pada sektor ini masih perlu
ditingkatkan. Perikanan, dalam banyak kasus, tetap sebagai
usaha rumahan, yang dipraktikkan tanpa keterampilan
memadai, tanpa perlengkapan dan oleh kondisi jaringan
infrastruktur, tanpa akses pada pasar, sehingga:
Kurang dari 34% potensi perikanan yang dimanfaatkan;
Hanya 5% penduduk yang bekerja di sektor ini;
Hanya area yang kurang dari 20 mil dari pantai yang
dimanfaatkan.
Pemerintah provinsi sedang memberlakukan sebuah kebijakan
untuk memperbaiki kualitas produk dengan melatih pekerja
tentang pentingnya prosedur dan standar higienis serta
menyediakan perlengkapan untuk memproses dan menjaga produk kelautan, namun pencapaiannya
masih rendah. Budidaya rumput laut (untuk makanan dan kosmetik) dan mutiara juga memiliki potensi
besar.
Produk perikanan bisa menjadi sumber pengganti untuk meningkatkan kualitas pangan keluarga,
namun ketahanan pangan masih belum dianggap sebagai prioritas penduduk, karena kemiskinan
ekstrim, produk terbaik dijual.
Industri dan perdagangan
Sektor industri masih memiliki peran yang kecil dalam perekonomian lokal dan pengembangannya
berbasis sumber daya alam masih rendah.
Program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi dalam sektor ini mencakup:
Pengembangan industri kecil dan menengah;
Peningkatan kapasitas teknologi industri;
Bantuan manajemen untuk struktur industri.
Tujuan lain yang penting adalah meningkatkan daya saing produk (produk industry yang ada masih
rendah nilai tawarnya), meningkatkan kewirausahaan masyarakat dan warga dalam mengembangkan
industri skala menengah dan besar, membangun pabrik yang memproses produk lokal serta membuka
jaringan perekonomian lokal dengan pasar.
Pada sektor perdagangan, pemerintah provinsi berniat meningkatkan ekspor (yang sangat erat
kaitannya dengan peningkatan kualitas produk); meningkatkan perlindungan konsumen serta
meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri.
16
Lingkungan
Krisis air
Musim hujan di NTT terkonsentrasi dalam 4 bulan dan 8 bulan lainnya
adalah musim kemarau. Curah hujan terhitung 16 milyar m3 per
tahun, namun infrastruktur air yang ada masih belum mampu
menahan air hingga musim kemarau (hanya 5 milyar m3 air yang
tersedia, sedangkan kebutuhan lokal mencapai 8 milyar).
Pemerintah provinsi telah memasukkan dalam rencana
pembangunan 2008-2013, konstruksi 1.000 danau buatan. Pelaku
kerjasama internasional juga berkontribusi pada isu dasar ini. Dimana
ada danau buatan bantuan bagi masyarakat tentang cara
menggunakan dan mengelola bisa memastikan keberlanjutannya.
Desertifikasi
Beberapa wilayah di provinsi NTT, khususnya di wilayah selatan
(Sumba, Sabu, Rote dan Timor) saat ini menghadapi resiko besar
terjadinya penggurunan lahan. Penyebabnya adalah musim kemarau
yang berkepanjangan, kurangnyan infrastruktur untuk mengumpulkan dan mendistribusikan air,
penebangan pohon untuk kayu bakar dan konstruksi serta praktek tebas-bakar (slash & burn practice).
Tebas dan bakar adalah praktek lokal yang digunakan untuk pertanian: petani menebang pohon dan
tumbuhan lain lalu membakar lahan, untuk membersihkan dan mempersiapkan lahan tanam. Praktek ini
dilakukan untuk mempersiapkan lahan kebun dan juga untuk membuka kebun baru.
Pemerintah provinsi sedang melaksanakan penghijauan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah dan
Dinas Kehutanan dan penyebaran informasi dan sosialiasasi kepada masyarakat tentang peraturan
daerah dan resiko terkait praktek tebas-bakar dan penghijauan.
Pengelolaan sampah
Provinsi ini membutuhkan sarana untuk mengelola sampah. Kota-kota memiliki layanan umum untk
mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat pembuangan namun di sana sampah tersebut
dibakar di alam terbuka. Di kecamatan dan desa, praktek yang biasa dibuat adalah membakar sampah.
Pemerintah provinsi dan kabupaten berniat mengimplementasikan aksi di sektor ini, dan meminta
kontribusi teknis dari kerjasama internasional.
Pertambangan dan energi
Energi fosil merupakan kebutuhan semua warga; provinsi ini berminat besar untuk mengembangkan
sumber energy terbarukan dan membutuhkan bantuan teknis untuk bidang ini. Di Pulau Flores sedang
dilakukan studi tentang kemungkinan penggunaan energy bio-termal; pulau-pulau lain juga baik untuk
pengembangan tenaga angin (misalnya Pulau Sabu), dan juga sudah ada usaha mengembangkan biogas
dalam skala kecil.
17
Kebanyakan pulau di wilayah ini kaya akan sumber daya mineral (mangan, tembaga, besi, batu gamping,
tanah liat, dan dalam jumlah yang kecil perak, emas dan nikel). Di beberapa kabupaten biasa ditemukan
beberapa aktivitas pertambangan illegal; ini terjadi karena rendahnya pengawasan dan tak adanya
peraturan daerah.
Infrastruktur
Dinas-dinas provinsi dan kabupaten sedang berusaha menyiapkan akses air dan koneksi listrik untuk
masyarakat dan desa-desa; saat ini hanya 61% penduduk yang dilayani listrik dan kebanyakan desa dan
masyarakat tidak memiliki sarana untuk mengakses air.
Pembangunan sarana dan prasarana kecil dan besar untuk menjaga ketersediaan air pada musim
kemarau, konstruksi jaringan listrik serta integrasi sarana-sarana untuk produksi energy alternative
(biogas, energy matahari, energy angin/Aeolian) merupakan isu-isu mendasar.
Diperkirakan lebih dari 60% infrastruktur jalan (baik jalan Negara, provinsi maupun kabupaten) berada
dalam kondisi rusak. Upaya untuk memperbaiki kualitas jalan dan perhubungan merupakan isu strategis
yang akan meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat lokal.
Pariwisata dan budaya
Provinsi ini kaya akan potensi budaya dan alam
yang menunjang pariwisata: pariwisata laut
(menyelam, , selancar), wisata alam (jalan linta
alam, hutan, danau, gunung), wisata budaya dan
religi (upacara adat), serta wisata khusus
(memancing). Sektor pariwisata dan kebudayaan
ini belum berkembang baik oleh karena beberapa
hambatan: kurangnya perhatian dari pelaku
pembangunan untuk memperbaiki dan
mengembangkan potensi budaya dan alam lokal,
terutama kelautan, sehingga sektor ini hanya
mendapatkan kucuran dana yang sedikit; akses ke tempat wisata masih sulit karena keterbatasan
sarana transportasi dan kondisi jalan yang buruk; infrastruktur pendukung lain (air bersih, listrik, fasilitas
akomodasi, telekomunikasi) juga terbatas; provinsi ini belum memiliki rencana induk pembangunan
pariwisata; rendahnya kemampuan sumber daya manusia, lembaga, dan kemitraan pariwisata.
Salah satu aset wisata, komodo, saat ini menjadi nominasi dalam daftar 7 keajaiban dunia baru.
LSM, Kerjasama Internasional, dan secretariat bersama BAPPEDA
BAPPEDA (Badan Perencanaan Pemnbangunan Daerah), di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten
memiliki sekretariat bersama yang bertujuan untuk membantu dan mengatur intervensi kerjasama
internasional di NTT.
Sekreatariat bersama tersebut, yang secara aktif bekerja sama dengan AGI dan terwakili dalam
Kelompok Kerja Provinsi, telah memetakan kehadiran LSM internasional, badan PBB dan pelaku-pelaku
lain yang bekerja di NTT sebagai berikut:
18
Jaringan LSM
Sekitar 500 LSM lokal bergiat di Provinsi NTT. Sektor-sektor intervensi mereka: pengembangan
masyarakat, advokasi, lingkungan, pertanian, perikanan, pemberdayaan sumber daya manusia,
pengelolaan perencanaan dan keuangan desa dan masyarakat, perencanaan partisipatif, pemberdayaan
ekonomi, pemberdayaan lembaga-lembaga lokal, isu gender, pengelolaan bencana, kesehatan
(termasuk kesehatan ibu dan anak, HIV) dan lain-lain.
Biasanya sebuah LSM memperkuat kelembagaan masyarkat di desa dengan mendukung kelompok-
kelompok tani, koperasi dan organisasi masyarakat yang lain; biasanya LSM melatih staf untuk dapat
memberikan pendampingan yang intensif pada masyarakat dan menyiapkan exit strategy, sehingga
ketika program dan aksi berakhir, masyarakat dapat melanjutkan.
Jaringan LSM sangat membantu dalam hubungan yang mendalam dan berkualitas dengan masyarakat
lokal. Dalam bebeapa tahun terakhir LSM-LSM telah mulai berkolaborasi dengan pemerintah dengan
membantu kebijakan dan strategi pemerintah.
Salah satu keyakinan LSM adalah keberlanjutan aksi dan program bisa terjaga apabila ada integrasi
pembangunan kapasitas masyarakat sebagai factor krusial (terutama membantu dengan keterampilan
teknis dan spesifik, manajemen organisasi dan keuangan, pengembangan jaringan serta pengetahuan
tentang evaluasi).
19
Prioritas Provinsi
1. Pemantapan Kualitas Pendidikan a. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang; b. Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global; c. Pengembangan manajemen pendidikan yang efisien; d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Pembangunan Kesehatan a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; b. Peningkatan kinerja institusi kesehatan; c. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; d. Pembudayaan pola hidup sehat.
3. Pembangunan Ekonomi a. Peningkatan kualitas angkatan kerja; b. Perluasan kesempatan kerja; c. Revitalisasi institusi ekonomi; d. Peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat.
4. Pembangunan Infrastruktur a. Peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia; b. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi
embung dan bendungan; c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan dan mengembangkan
sumber energi yang berkelanjutan; d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.
5. Pembenahan Sistem Hukum Daerah dan Keadilan a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Revitalisasi dan refungsionalisasi institusi penegak hukum; c. Pembentukan dan pembaharuan peraturan daerah yang responsif dan partisipatif; d. Peningkatan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM; e. Pengembangan budaya hukum birokrasi ke arah terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN. 6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a. Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah; b. Peningkatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang; c. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan. 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi
Pemuda a. Peningkatan pemberdayaan perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan
gender; b. Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak; c. Peningkatan pembinaan pemuda.
8. Agenda Khusus a. Penanggulangan Kemiskinan; b. Penanganan Daerah Perbatasan; c. Pengembangan Provinsi Kepulauan; d. Penanganan Bencana.
20
Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan di
sini, inilah beberapa aksi usulan pada kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan local daerah
Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima manfaat
MDG (Tujuan
Pembangunan Milenium)
Mitra lokal
Tata pemerintahan dan desentralisasi Memberdayakan staf BAPPEDA dalam perencanaan tata ruang dan tata kota
Bagian perencanaan dinas-dinas provinsi, dinas pekerjaan umum provinsi, pegawai Bappeda provinsi dan kabupaten, anggota DPRD
MDG: 1,3,7,8 BAPPEDA
Membantu dinas-dinas provinsi dan kabupaten untuk membuat strategi dan praktek manajemen sampah yang baik
Teknisi Dinas Pekerjaan Umum, pegawai dinas kesehatan, unit terkait
MDG: 4,5,7,8 Badan Pelestarian Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kebersihan Kota
Membantu pelayanan lokal yang didedikasikan untuk kegiatan industry dan ekonomi yang baru yang dikelola dalam satu struktur yang mudah
Pegawai Biro Ekonomi Kantor Gubernur, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha MIkro Kecil Menengah, wirausahawan baru
MDG: 1,3,8 Pegawai Biro Ekonomi Kantor Gubernur, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha MIkro Kecil Menengah
Membantu teknisi lokal dalam perencanaan sarana baru untuk jaringan air dan pemanfaatan sumber air yang ada
Teknisi dinas pekerjaan umum provinsi dan Perusahaan daerah air minum
MDG: 1,7,8 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, perusahaan daerah air minum, Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Membantu Badan Penanggulangan Bencana provinsi dengan keahlian dan teknik baru
Pegawai Badan Penanggulangan Bencana, semua penduduk
MDG:8,7 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
Meningkatkan kapasitas dan perencanaan strategis Keluarga Berencana
Pegawai BKKBN, dinas kesehatan provinsi, biro pemberdayaan perempuan
MDG: 3,4,5,6,8 BKKBN, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan
Meningkatkan kemampuan perencanaan BAPPEDA provinsi terkait dengan pembangunan
Pegawai BAPPEDA provinsi MGD: 1,3,7,8 BAPPEDA provinsi, Biro Tata Pemerintahan
21
wilayah kepulauan
Layanan Sosial Memberikan bantuan program beasiswa provinsi, terutama wanita di tingkat perguruan tinggi dan pasca sarjana.
Siswa MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat
Memberikan bantuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk pembangunan sekolah satu atap yang bisa mengurangi jarak tempuh siswa ke sekolah
Siswa MDG: 2,8 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi
Memberikan bantuan beasiswa bidang kesehatan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil,
Mahasiswa, perempuan, penduduk wilayah sasaran
MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi
Memberikan bantuan beasiswa bidang pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil
Mahasiswa, penduduk wilayah sasaran MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi
Membantu Dinas Kesehatan Provinsi, akademi dan universitas setempat meningkatkan layanan kesehatan di kabupaten
Staf medis dan paramedis MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan, akademi dan universitas setempat
Meningkatkan kualitas pelatihan paramedic dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal dan non formal
Bidan, perawat, petugas sanitasi dan asisten paramedic lainnya
MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit, Puskesmas
Membantu dinas kesehatan provinsi meningkatkan jumlah staf paramedic di tingkat kabupaten dan kecamatan
Dinas Kesehatan Provinsi, perawat, bidan, tenaga paramedic lainnya, penduduk wilayah sasaran
MDG: 1,3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten, Puskesmas setempat
Memperkuat kapasitas manajemen struktur layanan kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas)
Direktur dan staf manajemen rumah sakit dan Puskesmas
MDG: 4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit dan Puskesmas
Membantu pemerintah provinsi menciptakan program pencegahan kekerasan, ekploitasi, dan pekerja anak
Pegawai Komisi Perlindungan anak provinsi dan biro pemberdayaan perempuan, anak-anak
ODM: 1,2,4,8 Komisi Perlindungan anak provinsi dan biro pemberdayaan perempuan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, LSM local
Ekonomi Lokal Membantu masyarakat setempat dengan pembangunan kapasitas ekonomi dan koperasi; membantu kelompok tani dalam proses
Kelompok tani informal di tingkat kecamatan dan desa
MDG: 1,3,8 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM Lokal, Jaringan Petani di Pulau Timor, Flores, Sabu
22
formalisasi dan legalisasi status mereka dan Rote, LSM VECO, BPMD
Meningkatkan kemampuan provinsi dalam memberdayakan produksi lokal dan menghubungkannya dengan pasar luar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
MDG: 1,7,8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM lokal
Membantu dinas pertanian provinsi mengembangkan kebijakan dan teknik baru untuk meningkatkan produksi jagung, kakao dan jambu mente
Pegawai Dinas Pertanian Provinsi MDG: 1,7,8 Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, universitas lokal, Badan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP)
Membantu dinas pertanian provinsi mengembangkan teknik irigasi yang baru
Pegawai Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, teknisi BPTP (Badan Pengembangan Teknologi Pertanian)
MDG: 1,7,8 Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, universitas lokal, BPTP (Badan Pengembangan Teknologi Pertanian)
Membantu dinas peternakan provinsi dalam mengembangkan pusat penelitian, seleksi dan bantuan ternak
Pegawai Dinas Peternakan Provinsi MDG: 1,7,8 Dinas Peternakan Provinsi, universitas lokal
Membantu dinas pekerjaan umum provinsi dan kabupaten dalam memperbaiki kondisi jalan, irigasi dan danau buatan
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi MDG: 1,7,8 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Lingkungan Memberdayakan teknisi lokal dalam menggunakan energy terbarukan (matahari, air, biogas, dll) serta menciptakan proyek percobaan
Pegawai dan teknisi dinas pertambangan dan energy provinsi, badan lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum
MDG: 3,7,8 Dinas pertambangan dan energy provinsi, badan lingkungan hidup, universitas, dinas pertanian provinsi, dinas peternakan provinsi
Meningkatkan kualitas dan system penampungan dan distribusi air
Teknisi dinas pekerjaan umum, lingkungan dan kehutanan
MDG: 1,7,8 Dinas pekerjaan umum provinsi, badan pengendalian lingkungan hidup provinsi, dinas kehutanan provinsi, kerjasama GTZ, LSM ACF (Action Contre la Faim), Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Membantu dinas kehutanan provinsi terkait proteksi sumber air
Teknisi lokal dan pegawai dinas kehutanan provinsi dan badan pengendalian lingkungan hidup provinsi
MDG: 1,7,8 Dinas kehutanan provinsi, badan pengendalian lingkungan hidup provinsi
Membantu dinas-dinas provinsi dalam membentuk strategi terpadu untuk menanggulangi perubahan iklim
Anggota DPRD, pegawai dinas-dinas provinsi
MDG: 1,7,8 Dinas pertambangan dan energy provinsi, dinas kehutanan dan badan pengendalian lingkungan hidup provinsi
23
PROFIL DAN PRIORITAS KABUPATEN
24
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Profil Kabupaten
Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak di bagian tengah Pulau Timor. Luasnya meliputi 3.947 km2
dengan 21 kecamatan dan 234 desa serta berpenduduk 414.106 jiwa.
No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah
Desa Laki-Laki
Perempuan Total
penduduk Rumah Tangga
Kepadatan Penduduk
1 Mollo Utara 32,200 15 4,990 14,751 29,741 6,958 92
2 Fatumnasi 32,000 9 9,859 9,630 19,489 4,802 61
3 Mollo Selatan 42,950 18 13,097 12,551 25,648 6,361 60
4 Pollen 26,400 10 6,236 6,151 12,387 3,286 47
5 Kota SoE 2,090 13 17,355 17,152 34,507 7,228 1,651
6 Amanuban Barat 22,930 14 15,940 15,562 31,502 7,934 137
7 Batu Putih 10,210 7 5,745 5,414 11,159 2,858 109
8 Amanuban Selatan 29,200 15 16,913 17,036 33,949 8,426 116
9 Kuanfatu 26,700 8 9,565 9,517 19,082 4,541 71
10 Kualin 23,700 7 9,174 8,994 18,168 4,395 77
11 Amanuban Tengah 12,500 10 6,222 6,206 12,428 3,325 99
12 Oenino 11,400 7 4,632 4,738 9,370 2,549 82
13 Kolbano 21,600 11 9,319 9,325 18,644 5,009 86
14 Amanuban Timur 22,400 18 13,664 14,003 27,667 7,688 124
15 KiE 14,500 11 8,812 9,656 18,468 5,187 127
16 Kot'olin 6,000 8 4,689 5,202 9,891 2,748 165
17 Amanatun Selatan 12,700 13 8,462 9,250 17,712 4,965 139
18 Nunkolo 10,600 9 6,287 7,081 13,368 3,479 126
19 Boking 10,800 14 10,462 11,256 21,718 6,103 201
20 Amanatun Utara 14,120 10 9,512 10,065 19,577 5,364 139
21 Toianas 9,700 7 6,028 6,373 12,401 3,389 128
TTS 394,700 234 206,963 209,913 416,876 106,595 106
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2008
Jumlah penduduk bertumbuh dengan cepat; sekitar 29.736 jiwa yang tinggal di wilayah perkotaan dan
384.370 jiwa yang lain tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen.
Banyak penduduk desa yang menderita kemiskinan ekstrim, akses atas air dan listrik yang terbatas.
Indeks Pembangunan Manusia kabupaten ini (2007) adalah 64.46 (NTT: 65.36).
25
Kabupaten ini memiliki wilayah pegunungan (Mutis) yang tingginya mencapai 2250 m, yang termasuk
dalam wilayah konservasi nasional. Wilayah pegunungan ini penting artinya dalam penyediaan akses air
bagi kabupaten tersebut dan bahkan kabupaten-kabupaten lainnya. Wilayah Mutis merupakan sumber
air bagi dua sungai terbesar di Timor, Noelmina (2.150 km) dan Benanain (3.750 km). Wilayah
pegunungan ini memiliki curah hujan yang lebih banyak dalam setahun jika dibandingkan dengan
wilayah lain yang umumnya sangat rendah.
Informasi tambahan:
Persentase penduduk yang mendapatkan layanan Jamkesmas 20, 38%
Persentase penduduk yang mendapatkan raskin 88,44%
Jumlah penduduk dengan anak usia 10 thn ke atas yang buta huruf 13,84% (18,46% perempuan, 9,37% laki-laki)
Anggota DPRD TTS 31 laki-laki, 4 perempuan
23 Camat, kepala desa semua laki-laki
0.26% penduduk memiliki computer dan kurang dari 10% penduduk yang memiliki telepon genggam.
Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Prioritas utama kabupaten terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan.
Kesehatan
Di tingkat kabupaten tingkat kematian ibu dan anak masih tinggi; tingkat kematian bayi 134/1000.
Penyebabnya terkait dengan status gizi, kurangnya akses air, sulitnya mengakses layanan kesehatan
serta kurangnya informasi.
Penyakit-penyakit yang utama adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan), malaria, penyakit kulit dan
diare.
23 Puskesmas, 2 rumah sakit serta 26 dokter (termasuk dokter gigi) seharusnya menjawab kebutuhan
seluruh masyarakat. Gambar berikut menunjukkan akses masyarakat atas pusat layanan kesehatan
setempat.
26
Di desa-desa di mana ada bidan tingkat kematian ibu dan bayi cenderung menurun, namun meskipun
ada gedungnya, tidak semua polindes memiliki tenaga kesehatan; beberapa bahkan tidak aktif. Jumlah
tenaga medis dan paramedis tidak mencukupi kebutuhan semua penduduk; kelahiran bayi banyak yang
belum ditolong tenaga kesehatan.
Pendidikan
Masalah putus sekolah dari sekolah masih terjadi;
hanya sedikit siswa yang melanjutkan pendidikan
mereka ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, oleh
karena jarak yang jauh dan kondisi ekonomi keluarga.
Jumlah guru tidak memenuhi kebutuhan dan kualitas
personel pendidikan juga banyak yang tidak terlatih.
Banyak sekolah yang mengalami kekurangan alat dan
perlengkapan seperti buku-buku dan perpustakaan.
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih perlu diperbaiki. Banyak anak yang harus
bekerja sejak usia yang sangat muda.
Lingkungan
Kabupaten ini mengalami ancaman karena tingginya
penggundulan hutan. Konsekuensi utamanya adalah
tingginya kejadian tanah longsor akibat proses
penggundulan; juga ada banyak praktek tebas-bakar.
27
Masalah lingkungan sangat terkait dengan budaya, perilaku tradisional, pengetahuan dan pemahaman
tentang isu-isu lingkungan, serta kesulitan dalam mengembangkan pendekatan lingkungan yang
berkelanjutan.
Pengelolaan sampah hanya ada di Kota Soe; tidak ada sarana pengolahan, sehingga sampahnya dibakar
di alam terbuka.
Infrastruktur
Kurangnya akses air karena kondisi iklim, dan juga karena kurangnya infrastruktur untuk pelestarian dan
distribusi air.
Hampir 50% jalan berada dalam kondisi memprihatinkan, dan kondisinya makin memburuk pada musim
hujan. Kesulitan komunikasi dan transportasi mempengaruhi sejumlah sektor (akses kesehatan,
pendidikan, ekonomi masyarakat). Meskipun kebutuhannya besar, namun hanya sedikit intervensi yang
bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
Listrik hanya melayani sebagian kecil desa dan masyarakat; pemerintah kabupaten dan masyarakat
berusaha untuk mencoba menggunakan sumber listrik dengan menggunakan energi terbarukan; dan
mereka tertarik untuk mengembangkan sektor ini, namun mereka mengalami keterbatasan sumber
daya.
Sebagian besar rumah masyarakat menghadapi masalah struktural; Pemerintah Kabupaten berusaha
membantu dengan menyiapkan bangunan rumah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, namun
banyak penduduk yang masih tinggal di rumah tradisional yang disebut lopo, hal ini juga bisa
mempengaruhi kondisi kesehatan mereka (khusus untuk ISPA).
Ekonomi
Ekonomi lokal bergantung pada pertanian dan peternakan, dalam dimensi produksi dan industri rumah
tangga; para produsen tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk bergabung
dalam koperasi atau berhubungan langsung dengan pasar.
Kegiatan penambangan berlangsung hampir di seluruh wilayah TTS; tanahnya kaya dengan mangan,
batu berwarna dan marmer. Pemerintah kabupaten belum memiliki peraturan yang mengontrol
kegiatan penambangan dan hadirnya pabrik-pabrik besar kadng kala menjadi sumber konflik baru bagi
masyarakat lokal.
28
Rendahnya kemampuan petani untuk bergabung dalam
koperasi dan kelompok mempengaruhi kemampuan
mereka mengelola pekerjaan dan produk yang
dihasilkan. Pemerintah provinsi sedang melaksanakan
program untuk membantu kelompok-kelompok tani
informal dengan bantuan legalisasi kelompok dalam
koperasi. Dinas terkait koperasi, perdagangan dan
industry di tingkat kabupaten bisa menjadi pintu masuk
dalam bidang ini.
Sektor peternakan, yang dulunya merupakan sumber daya yang besar bagi wilayah ini serta
memberikan kontribusi besar bagi perekonomian rumah tangga, saat ini terkapar karena kurangnya
pengetahuan, infrastruktur dan pusat penelitian dan bantuan. Biasanya ternak yang subur dan binatang
yang kondisinya bagus dijual; sebagian besar ternak saat ini kurang subur.
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), orang yang bertanggung jawab menghubungkan pemerintah dan
masyarakat biasanya berpindah-pindah sektor; yang mengakibakan tecerainya keterampilan dan
kemampuan.
29
Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan di
sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal:
Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat
MDG (Tujuan
Pembangunan Milenium)
Mitra Lokal
Tata pemerintahan dan desentralisasi Membantu pemerintah daerah dalam keahlian mengelola air (bendungan, dam, jaringan dan infrastruktur)
Teknisi kabupaten; Penduduk yang tidak memiliki akses atas air
MDG: 1,4,5,7,8 BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Membantu bagian perencanaan dalam mengembangkan perencanaan terpadu, menggunakan data terbaru system GIS.
Bagian perencanaan wilayah BAPPEDA
MDG: 1,3,4,5,6,7,8 BAPPEDA, Bagian perencanaan kabupaten
Membantu pemerintah daerah dalam keahlian energi terbarukan; membuat analisa, melaksanakan proyek percobaan
BAPPEDA, dinas-dinas kabupaten MDG: 4,5,7,8 BAPPEDA, dinas-dinas kabupaten
Pemberdayaan PNS tentang pengelolaan sampah Dinas Kebersihan Kabupaten, MDG: 4,5,7,8 BAPPEDA, Dinas Kebersihan
Layanan sosial Kampanye perilaku hidup sehat kepada masyarakat Desa, komunitas lokal MDG: 4,5,6,7 BAPPEDA, LSM local, BPMD
Membantu peralatan untuk pusat-pusat layanan kesehatan Pusat layanan kesehatan MDG: 4,5,6 Dinas kesehatan kabupaten
Memberikan bantuan beasiswa untuk menciptakan staff kesehatan yang berkualitas
Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi
MDG: 3, 5, 5, 6 Dinas kesehatan kabupaten
Memberikan bantuan listrik tenaga matahari untuk pusat-pusat kesehatan, sekolah dan masyarakat
Masyarakat lokal, PNS dinas kesehatan kabupaten, dinas energy kabupaten dan dinas Pekerjaan Umum kabupaten
MDG: 2,4,5,7 Dinas kesehatan, dinas energy, dinas pekerjaan umum, masyarakat, desa, komite local, BPMD
Ekonomi local Membantu masyarakat lokal dengan pembangunan kapasitas ekonomi dan koperasi; membantu kelompok tani dalam proses formalisasi dan legalisasi status
Kelompok tani informal di tingkat kecamatan dan desa, Jaringan Petani TTS
MDG: 1, 3, 8 DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) DEKOPINWIL, (Dewan Koperasi Indonesia Wilayah),
30
DEKOPINDA (Dewan Koperasi Indonesia Daerah), LAPENKOP (Lembaga pelatihan koperasi), dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, LSM lokal, kelompok tani, Jaringan Petani TTS, BPMD
Membantu kecamatan Fatumnasi, desa Nenas dan Jaringan Petani setempat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berpengaruh pada pertanian mereka
Kelompok tani dan keluarga mereka
MDG: 1,7,8, BAPPEDA, Dinas pertanian kabupaten, Jaringan Petani TTS, universitas local
Membantu Jaringan Petani TTS membentuk secretariat dimana mereka bias berkumpul, berkoordinasi dan saling berbagi informasi
Kelompok tani dan keluarga mereka
MDG: 1,7,8, BAPPEDA, Jaringan Petani, BPMD
Membentuk pusat penelitian dan pengelolaan kualitas ternak di tingkat kabupaten
Dinas peternakan kabupaten, peternak
MDG: 1,7,8 Dinas peternakan kabupaten, masyarakat, universitas local
Membantu kelompok tani dalam produksi madu Kelompok tani setempat dan keluarga mereka
MDG: 1,3,7,8 Dinas perdagangan dan industry provinsi, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, WWF, LSM lokal lain, BPMD
Lingkungan
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memproduksi pupuk dari sampah organic
Masyarakat, desa MDG: 7 Dinas pertanian dan kebersihan, WWF, LSM lokal lainnya, BPMD
Membantu kabupaten dalam menyusun perencanaan dan keahlian dalam system manajemen dan pengelolaan sampah
Pegawai Negeri Sipil dinas kebersihan, Bappeda
MDG: 4,5,7,8 BAPPEDA setempat dan dinas kebersihan kabupaten
Lintas sektor
Melaksanakan program intervensi percobaan di desa Belle pada tingkat lintas sektoral: akses air, penghijauan, bantuan untuk membentuk koperasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup yang mempengaruhi kondisi kesehatan, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan ternak, pengembangan listrik energy matahari, biogas, dan pemberdayaan perempuan
Warga desa Belle MDG: 1,3,4,5,6,7 Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, dinas-dinas kabupaten, desa Belle
31
Kabupaten Flores Timur
Profil Kabupaten
Kabupaten Flores Timur terletak di ujung timur Pulau Flores. Kabupaten ini memiliki luas sebesar
5.963,38 Km2, (daratan: 1.812,85 Km2 atau 31 % dan laut: 4.170,53 Km2 atau 69 %). Secara administratif
kabupaten ini terbagi dalam 18 kecamatan dan 226 desa serta berpenduduk 229.536 jiwa.
No Kecamatan Km2 Desa Laki-Laki
Perem puan
Total Penduduk
Rumah Tangga
Kepadatan
1 Wulanggitang 255.96 10 6.523 6.610 13.133 2915 51,31
2 Titehena 211.7 12 5.688 6.036 11.724 2913 55,38
3 Ilebura 48.53 5 3.018 3.293 6.311 1484 130,04
4 Tanjung Bunga 234.55 14 5.526 5.866 11.392 2426 48,57
5 Lewolema 108.61 7 3.908 4.225 8.133 1795 74,88
6 Larantuka 75.91 16 6.557 16.957 33.514 7107 441,50
7 Ile Mandiri 72.24 8 4.492 4.505 8.997 2061 124,54
8 Demon Pagong 57.37 6 2.071 2.259 4.330 1059 75,47
9 Solor Barat 150.68 18 5.820 6.988 12.808 3070 85,00
10 Solor Timur 75.66 19 6.628 7.792 14.420 3691 190,59
11 Adonara Barat 55.97 16 5.373 5.756 11.129 2500 198,84
12 Wotanulumado 75.81 12 3.864 4.003 7.867 1866 103,77
13 Adonara Tengah
57.99 12 5.477 5.756
11.233 2596 193,71
14 Adonara Timur 108.94 19 12.430 13.858 26.288 6362 241,31
15 Ile Boleng 51.39 20 6.443 7.711 14.154 4155 275,42
16 Witihama 77.97 13
6,689 7,673 14,362
4215 184,20
17 Kelubagolit 42.12 12 4,571 5,498 10,069 3042 239,06
18 Adonara 46.45 7 4,527 5,145 9,672 2533 208,22
Flores Timur 1807.85 226 109,605 119,931 229,536 55,790 126,97
Sumber: BPS Flores Timur, 2008
32
Kabupaten Flores Timur memiliki 4 gunung
berapi yaitu: Gunung Lewotobi laki-laki (1,584
m), Gunung Lewotobi Perempuan (1,703 m),
Gunung Leraboleng (1,117 m), and Gunung Ile
Boleng (1.659 m). Iklimnya kering dengan rata-
rata curah hujan 1,263 mm/tahun dan hari hujan
60-150 hari /tahun.
Kabupaten ini meliputi bagian timur Pulau
Flores, P. Adonara dan Solor serta beberapa
pulau kecil lainnya. Sebagian besar
penduduknya beragama Katolik, diikuti Islam.
Perekonomian kabupaten bergantung terutama pada perikanan, budidaya laut, pertanian dan
peternakan. Pintu masuk utama ke kabupaten ini adalah jalan darat dari daratan Flores, bandar udara
Gewayantana, dan pelabuhan laut Larantuka. Ada beberapa pelabuhan kecil di sekitar kepulauan
kabupaten ini.
Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Prioritas utama kabupaten terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan
pangan dan gizi.
Kesehatan
Tingkat kematian ibu dan bayi di kabupaten ini
lebih tinggi dari standar provinsi dan nasional.
Tingkat kematian ibu pada tahun 2008 adalah
317 /100.000. Kurangnya petugas dan pusat-
pusat layanan kesehatan masyarakat serta
rawan pangan merupakan penyebab utama. Di
desa dimana ada bidan yang melayani tingkat
kematian ibu dan bayi lebih rendah, namun
hanya beberapa desa yang mendapatkan
layanan seperti ini. Selain itu kualitas personel
kesehatan juga masih rendah.
Masalah-masalah kesehatan yang utama adalah
ISPA, malaria, HIV. Kasus lepra juga masih
terjadi di daerah ini; 88 kasus lepra tercatat
pada tahun 2009, dan dalam beberapa tahun
terakhir, jumlahnya meningkat.
Masalah utama terkait dengan layanan
kesehatan adalah rendahnya kualitas petugas,
33
kurang memadainya peralatan, rendahnya akses air untuk puskesmas, sertanya kurangnya infrastruktur
yang memadai. Banyak wilayah terutama wilayah-wilayah terpencil mengalami kesulitan besar untuk
mendapatkan layanan dari puskesmas/polindes terdekat. Rendahnya pengetahuan tentang isu-isu
kesehatan serta kemiskinan berkontribusi pada masalah kesehatan.
Pendidikan
Jumlah infrastruktur sekolah dan ruang kelas, sama
seperti juga jumlah guru tidak mencukupi
kebutuhan lokal.
Juga kualitas pendidikan dan manajemen sekolah
masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan masalah-masalah ini serta rendahnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pendidikan, banyak siswa drop out dari sekolah dan
tingkat partisipasi mereka untuk melanjutkan pada
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah. Tingginya jumlah siswa yang tidak
melanjutkan pendidikannya dari SD ke SMP karena masalah jarak dan masalah ekonomi keluarga
(biasanya SMP terletak di pusat ekcamatan atau kabupaten).
Kesempatan perempuan melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah
dibanding laki-laki.
Hanya ada dua Tk negeri dan sekitar 160 lainnya dikelola oleh sektor swasta. Beberapa SMK ada di
daerah ini; dukungan terhadap kualitas pelatihan mereka akan membantu memecahkan masalah
pengangguran.
Infrastruktur
Hanya 40-50% penduduk yang mendapatkan akses langsung terhadap air bersih. Kabupaten ini memiliki
banyak sumber mata air (hanya 26 dari 281 sumber yang telah digunakan: sebagiankarena debit airnya
keci dan lainnya karena terletak didaerah rendah
dan sulit untuk dinaikkan) dan danau, namun ada
kekurangan pada jaringan dan infrastruktur air.
Listrik belum melayani semua penduduk. Beberapa
komunitas dan desa siap berbagi biaya pemasangan
dan siap dilatih mengelola demi keberlanjutannya.
Masyarakat juga tertarik menggunakan sumber
energy terbarukan.
30% rumah tidak memenuhi standar kesehatan.
Komunikasi dan transportasi merupakan masalah besar: 70% dari sekitar 500 Km jalan Negara, provinsi
dan kabupaten dalam keadaan rusak dan beberapa desa tidak bisa dicapai dengan kendaraan bermotor.
34
Perencanaan kabupaten adalah meningkatkan kualitas komunikasi karena masalah ini berpengaruh
pada perekonomian lokal, kesehatan dan pendidikan, namun sumber daya yang tersedia masih sangat
terbatas.
Lingkungan
Teknik utama petani berupa tebas bakar dan penggundulan hutan mengalami peningkatan. Meskipun
Flores adalah pulau yang hijua dan memiliki banyak sumber air, perilaku masyarakat dan perubahan
iklim berkontribusi memperluas wilayah yang menderita kekeringan. Hutan bakau yang ada telah
berkurang dan penambangan pasir tidak terkontrol. Hal ini juga membawa pada kerusakan lingkungan.
Ekonomi
Kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang memadai. Potensinya adalah kelapa, mente, kemiri,
namun kebanyakan pohonnya sudah berusia tua dan perlu diremajakan agar produksinya membaik di
kemudian hari. Kondisi geografis juga menciptakan peluang besar di bidang perikanan, rumput laut (sea
weed: eucheuma cotonii) dan budidaya mutiara, yang sayang belum dikembangkan.
Tingkat penganggurannya adalah 38%. Sebagian besar tenaga kerja produktif bekerja di luar daerah
(kabupaten lain atau bahkan luar negeri), sehingga banyak potensi di daerah tidak dimanfaatkan;
kebijakan kabupaten untuk menyeleksi dan mendukung tenaga kerja membuat visa dan paspor kerja di
luar negeri juga memperparah kondisi ini.
Sektor koperasi memiliki ppotensi besar; kabupaten ini memiliki 300 usaha mikro, 1064 kelompok kerja
dan 22 koperasi (11 tidak aktif).
Produk lokal biasanya dijual dengan harga rendah, karena kurangnya pengetahuan tentang cara
mengelola dan memproses serta akses pasar yang terbatas. Transportasi yang buruk menjadikan
masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak pendapatannya untuk biaya transportasi.
35
Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan
di sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal.
Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat MDG
(Tujuan Pembangunan Milenium)
Mitra Lokal
Tata Pemerintahan dan desentralisasi Mendukung kebijakan lokal tentang ketenagakerjaan sebagai alternative atas kebijakan emigrasi
Penganggur (38% dari penduduk) MDG: 1, 3 Dinas Sosial Kabupaten
Membantu desa dalam manajemen SDM dan pendanaan serta perencanaan partisipastoris
Kepala desa, BPD MDG: 1,3,4,5,6,7 Kecamatan, desa, OXFAM, LEmbaga Swadaya Masyarakat (LSM), BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Membantu dinas kabupaten dalam mengorganisasikan layanan untuk koperasi
Dinas terkait koperasi kabupaten, gapoktan
MDG: 1,8 Dinas Koperasi Kabupaten
Layanan social Mendukung program khusus dinkes untuk memastikan asuransi kesehatan bagi semua warga kabupaten
PNS dinkes dan dinsos, 6.000 orang yang masih belum mendapatkan layanan asurasni kesehatan
MDG: 1,4,5,6,8 Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten
Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam upaya membasmi kasus lepra
PNS dinkes, tenaga medis dan paramedis
MDG: 6,8 Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten LSM lokal, pusat rehabilitasi lepra
Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam upaya mengatasi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya
PNS dinkes, tenga medis dan paramedis
MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten, LSM lokal
Membantu PKK Kec. Tanjung Bunga dengan capacity building (perilaku sehat, ketahanan pangan, pemrosesan makanan, pentingnya pendidikan, koperasi perempuan serta kewirausahaan)
Anggota PKK (tingkat kecamatan dan desa)
MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 Dinas Sosial Kabupaten, LSM lokal, PKK, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Membantu Puskesmas Tanjung Bunga dengan akses air dan perlatan medis
Semua warga kabupaten, staf medis dan paramedis setempat
MDG: 4,5,6,8 Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas Tanjung Bunga
36
Pembanguna ruang kegiatan belajar bagi SD setempat
Guru, siswa MDG: 1,2,8 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten
Meningkatkan kualitas dan efktifitas program KB
Pegawai kab. dan kecamatan MDG: 1,3,6,8 Dinas Sosial Kabupaten
Membantu RSUD dengan rumah sakit perahu untuk melayani wilayah-wilayah terpencil lewat laut; juga dukungan personel
RSUD, semua warga kabupaten MDG: 4,5,6,8 Dinas Kesehatan Kabupaten
Membantu akses atas tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian beasiswa
Siswa-siswa di kabupaten MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
raga Kabupaten
Membantu Polindes Bahinga dengan peralatan dan infrastruktur (air, listrik)
Perempuan dan ibu-ibu di desa Bahinga serta anak-anak mereka
MDG: 3,4,5,8 Dinas Kesehatan Kabupaten, Pemerintah Desa Bahinga dan BPD Bahinga
Mendukung komunitas lokal mengonstruksi jaringan air dari Danau Waibele/Asmara
Desa dan masyarakat setempat MDG: 4,5,7,8 Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat Bahinga
Membantu pengadaan listrik untuk warga masyarakat Bahinga
Semua warga Bahinga MDG: 2,4,5,8 Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat Bahinga, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Ekonomi Daerah Membantu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setempat meningkatkan kualitasnya
Guru-guru SMK, penganggur MDG: 1,2,3,7,8 Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, SMK
Membantu peremajaan pohon kelapa, mente dan coklat; capacity building pada penanaman; membantu para buruh untuk membuat dan merevitalisasi koperasi
Petani, penganggur MDG; 1,7,8 Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Membantu desa Bahinga dan kelompok nelayannya dengan peralatan, perlengkapan dan capacity building
Kelompok Nelayan Bahinga group (50 orang) serta keluarga mereka
MDG: 1,5,7,8 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Kepala Desa Bahingan, BPD, kelompok nelayan, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Lingkungan Membantu masyarakat dan desa dengan kampanye komunikatif tentang resiko perilaku yang buruk (bakar sampah, penggundulan hutan besar-besaran, metode tebas bakar); capacity building tentang praktek alternatif
Komunitas lokal MDG: 4,5,7,8 Bapedalda dan dinas pertanian, kehutanan, pendidikan dan kesehatan, OXFAM serta LSM lokal lainnya, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
37
Kabupaten Sabu Raijua
Profil Kabupaten
Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten termuda dari provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang ini disahkan berdirinya pada Juni 2009. Luas
wilayah kabupaten ini adalah 460.78 Km2 (2,8% dari total wilayah provinsi) dan terbagi menjadi 6
kecamatan dengan 63 desa dengan total penduduk 99,530 (60% diantaranya dikategorikan
penduduk miskin).
Luas wilayah dan Gambaran penduduk per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua
Kecamatan Wilayah
(KM2) Desa
Laki
laki
Perem
puan Penduduk
Rumah
Tangga
Kepada
tan
Raijua 36.97 5 5,034 4,706 9,740 1,998 263
Sabu Barat 174.10 18 15,936 16,513 32,449 6,324 186
Hawu Mehara 65.36 10 9,553 9,505 19,058 4,010 292
Sabu Timur 60.45 10 5,224 5,131 10,355 1,931 171
Sabu Liae 57.05 12 5,941 5,951 11,892 2,453 208
Sabu Tengah 66.85 8 4,144 11,892 16,036 1,674 240
Total 460.78 63 45,832 53,698 99,530 18,390 216
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kupang 2008
Secara geografis, kabupaten yang terdiri dari 2 pulau kecil yang terletak di tengah samudra di
antara Pulau Timor dan Pulau Sumba, dengan ketinggian maksimum 351 m dpl, didominasi oleh
tanah berkapur, batu karang dan tanah merah yang kurang subur. Secara umum Kabupaten ini
memiliki iklim semi arid yang ditandai dengan musim kemarau yang panjang (Maret-Desember)
dan musim hujan yang pendek (Desember-Februari). Wilayah ini merupakan wilayah yang paling
kering di provinsi ini. Misal, pada
tahun 2003 beberapa kecamatan tidak
mengalami hujan sementara
kecamatan yang lain hanya mengalami
17 hari hujan.
Kabupaten ini dapat dijangkau dari
Kupang-Ibu kota Provinsi Nusa
38
Tenggara Timur dengan pesawat perintis 2 kali seminggu dengan waktu tempuh 45 menit,
perahu penyeberangan (ferry) seminggu 2 kali, dengan waktu tempuh 13 jam, dan juga kapal
perintis setiap 2 minggu.
Penghidupan penduduk mayoritas
bergantung pada pertanian lahan kering
dalam skala kecil. Komoditi yang cocok
untuk lahan kering adalah jagung,
sorgum, kacang hijau, kacang tanah,
bawang merah, jambu mete dan lontar
(borasus sp.). Lontar dapat digunakan
sebagai sumber pangan manusia, ternak
dan juga untuk perumahan dan peralatan rumah tangga. Penduduk pesisir banyak yang
menggantungkan penghidupannya pada budi daya rumput laut (eucheuma cotonii) dengan
produksi per tahun lebih dari 4000 ton. Sebagian masyarakat pantai membuat garam dan
menangkap ikan dengan peralatan yang masih sederhana.
Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Air
Ketersediaan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian merupakan masalah besar di
Kabupaten ini. Usaha yang telah dilakukan untuk mempertahankan air hujan dengan membangun
embung dan jebakan air belum dapat memenuhi kebutuhan air penduduk. Banyak embung yang
tidak bisa menahan air cukup lama karena daya serap tanah yang tinggi dan embung yang
dangkal karena sedimentasi akibat erosi yang parah. Mata air di beberapa tempat belum dapat
dimanfaatkan secara optimal karena berada di tempat yang rendah dan ada yang airnya
terbuang ke laut. Jaringan distribusi air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian tidak bisa
menjangkau populasi yang luas karena jumlah air yang terbatas dan juga kualitas jaringan air yang
buruk.
Lingkungan
Rendahnya vegetasi, jenis tanah, dan topografi
yang berbukit menyebabkan lapisan tanah atas
mudah tererosi oleh air dan angin. Pengolahan
lahan pertanian dengan praktek-praktek pertanian
yang tidak tepat juga memberi dampak pada
penurunan kualitas lingkungan. Jumlah vegetasi
semakin berkurang karena ditebang untuk bahan
39
bangunan dan juga energi (kayu bakar). Usaha-usaha penghijauan sering gagal karena kekeringan
yang sangat ekstreem dan tanaman yang baru ditanam habis dimakan ternak. Peraturan desa
yang mengatur soal ternak tidak dapat secara efektif diterapkan. Status kepemilikan tanah juga
menghalangi partisipasi masyarakat untuk menanam tanaman keras sebagai tanaman pelindung
dilahan garapannya. Diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat adat untuk melakukan
usaha-usaha perbaikan lingkungan.
Penambangan batu dan pasir di wilayah pesisir dan aliran sungai mengakibatkan abrasi yang
memperluas bentang sungai dan membuat garis pantai lebih masuk ke daratan. Saat ini
penduduk mulai tertarik untuk mengeksplorasi mangan. Belum ada kebijakan yang jelas yang
mengatur tentang ini.
Energi
Energi dari bahan bakar minyak (BBM) sangat terbatas di wilayah ini karena belum ada
penampungan BBM yang mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Pada musim angin barat,
wilayah ini bisa mengalami isolasi selama kurang lebih 1-2 bulan karena sarana transportasi laut
yang ada tidak mampu menembus gelombang laut Sabu. Kondisi ini sering mengakibatkan
kekosongan stok bahan bakar minyak dan membuat ketergantungan penduduk akan energi kayu
bakar masih sangat tinggi.
Produksi dan jaringan listrik hanya dapat memenuhi sebagian kecil masyarakat dari jam 6 sore-6
pagi. Pemukiman penduduk tersebar dan terpisah satu dengan yang lain menyulitkan
pengembangan jaringan distribusi listrik. Potensi cahaya matahari, angin dan etanol dari lontar
diharapkan penduduk dapat jadi sumber energy alternative.
Ekonomi
Potensi sumberdaya daratan ini belum dikelola secara optimal. Penduduk mempunyai
keterbatasan untuk mengelola lahan terutama dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan
untuk mengelola air yang ada dan juga kemampuan untuk mengelola lahan kering secara optimal.
40
Dulunya penduduk sangat tergantung pada gula lontar dan kacang hijau. Saat ini altenatife
penghidupan sudah mulai berkembang: pengembangan komoditi pertanian dan usaha kecil
lainnya. Budidaya rumput laut (eucheuma cotonii) telah menjadi andalan perekonomian
kabupaten baru ini dan telah membuka keterisolasian wilayah ini. Komoditi ini menarik dari
Sulawesi, Surabaya, dan daerah lain untuk dating membeli komoditi rumput laut dan juga hasil
dari wilayah ini. Potensi perikanan laut belum dimanfaatkan secar optimal karena keterbatasan
ketrampilan dalam penangkapan ikan serta terbatasnya sarana penangkapan dan pengolahan
ikan. Usaha panangkapan ikan masih dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan dilakukan
sebagian kecil masyarakat pesisir. Kelompok-kelompok masyarakat untuk perekonomian belum
berkembang dan belum teroganisasi dengan kuat, sehingga petani tidak mempunyai daya tawar
terhadap pembeli dan lemah untuk mengakses informasi sehingga tidak bisa ikut serta
mengontrol harga.
Isu Kesehatan
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
memadai mempunyai tantangan berat, yaitu kurangnya
tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas dan juga kurang
tersedianya peralatan kesehatan dan obat-obatan. Bangunan
pusat kesehatan ada di sebagaian besar wilayah namum
kosong. Satu-satunya rumah sakit yang ada di kabupaten ini
juga masih mempunyai keterbatasan peralatan dan juga
personel. Saat ini hanya ada 2 dokter di Sabu. Sarana sanitasi lingkungan belum memadai dan
masyarakat belum terbiasa menggunakan atau menciptakan dan menggunakan sarana ini di
lingkungan pemukimannya. Kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang kurang juga
mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, misalnya kemampuan mendapatkan dan
mengolah makanan yang bergizi.
Jumlah sarana dan tenaga kesehatan per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua
Kecamatan Rumah Sakit
Puskes mas Pustu
Polin des
Pos yandu Dokter Perawat Bidan
Kader posyandu
Dukun Bayi
Raijua 0 1 4 0 25 0 6 3 98 22
Sabu Barat 1 1 6 9 51 0 5 7 255 37
Hawu Mehara 0 2 4 0 33 0 3 5 161 20
Sabu Timur 0 1 7 3 24 2 5 5 120 34
Sabu Liae 0 1 4 0 28 0 3 5 74 20
Sabu Tengah 0 0 0 0 22 0 0 5 104 38
District 1 6 25 12 183 2 22 30 812 171
Sumber: BPS Kupang, 2008, diadaptasi
41
Pendidikan
Upaya peningkatan kualitas penduduk melalui bidang pendidikan
masih mempunyai tantangan besar. Wilayah ini masih mempunyai
jumlah guru yang sangat kurang mencukupi dari segi jumlah dan
kualitas. Upaya yang telah dilakukan sekolah dan komite sekolah
untuk menambah tenaga pengajar adalah dengan merekrut tenaga
lulusan SMA untuk dijadikan guru bantu (kontrak). Upaya ini juga
mengalami kendala keterbatasan dana untuk merekrut lebih
banyak tenaga dan rendahnya kapasitas dari tenaga yang tersedia.
Demikian juga dengan ketersediaan fasilitas pendukung
pendidikan lainnya, misalnya perpustakaan, buku pegangan, laboratorium, dan tidak adanya
listrik. Jarak sekolah dengan pemukiman yang jauh menyebabkan angka partisipasi anak kurang.
Kemampuan ekonomi keluarga yang lemah juga mengurangi akses pada pendidikan yang lebih
tinggi. Sekolah menengah kejuruan kelautan dan perikanan mempunyai potensi untuk
menciptakan kaum muda yang berkeahlian di bidang perikanan untuk meningkatkan
perekonomian wilayah ini. Namun keterbatasan pengajar dalam jumlah dan kualitas juga sarana
pendukung yang lain membatasi potensi ini.
Jumlah sekolah dan guru per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua
Kecamatan SD Guru Murid SMP Guru Murid SMA Guru Murid
Raijua 7 53 1076 1 17 204 0 0 0
Sabu Barat 25 248 4129 3 52 1104 3 77 1192
Hawu
Mehara 13 129 2652 1 17 631 0 0 0
Sabu Timur 10 52 982 1 24 477 1 29 445
Sabu Liae 15 95 1535 1 19 470 0 0 0
Sabu Tengah 9 28 1356 1 3 243 0 0 0
Kabupaten 79 605 11730 8 132 3129 4 106 1637
Sumber: BPS, Kupang 2008
Tata kelola (Governance)
Sebagai kabupaten yang baru dibentuk, pemerintah kabupaten mempunyai tantangan besar
dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Jumlah dan kapasitas pegawai
negeri masih dipersiapkan untuk bisa menjawab tantangan pembangunan yang akan dilakukan
ke depan. Pemerintah yang ada mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung
peningkatan kapasitas aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dan
42
accountable terhadap masyarakat. Ketersediaan data wilayah yang akurat akan memberikan
kontribusi besar pada perencanaan pembangunan
Infrastruktur
Kabupaten baru mempunyai kendala infrasruktur yang besar. Pemerintah sedang
mempersiapkan pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan. Jalan-jalan utama ke
kecamatan masih dalam keadaan yang sangat buruk. Sarana komunikasi-jaringan telepon-masih
terbatas dan sering mengalami gangguan. Pelabuhan laut dan udara perlu ditingkatkan
kualitasnya dan lebih dioptimalkan fungsinya untuk membuka hubungan dengan wilayah lain.
Tata ruang
Sebagai kabupaten baru mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana tata ruang dan tata
wilayah yang mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional. Rencana ini akan menjadi landasan
usaha-usaha pembangunan jangka panjang. Pemerintah kabupaten baru mengharapkaan
dukungan pihak lain untuk dapat melakukan perencanaan yang komprehensif.
Budaya
Revitalisasi budaya Sabu akan memberikan kontribusi positif pada proses pembangunan
kabupaten baru ini. Pendekatan budaya sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan pembangunan. Misalnya, terkait tata ruang dan tata wilayah peran tokoh-tokoh
adat dan tuan tanah sangat diperlukan. Pusat-pusat sejarah atau kebudayaan Sabu kurang
terperhatikan sehingga kondisinya sangat buruk. Pelestarian dan pengembangan asset-aset
budaya selain untuk menguatkan identitas dan budaya sabu juga bisa memberikan manfaat
ekonomi, misalnya untuk memperkaya daya tarik wisata selain daya tarik alamnya.
43
Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan
di sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal.
Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat
MDG (Tujuan
Pembangunan Milenium)
Mitra Lokal
Tata pemerintahan dan desentralisasi Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat:
- Perencanaan, Penyusunan kebijakan, Manajemen, Akuntabilitas
Aparat kabupaten bagian perencana dan aparat desa
MGD: 1,2,3,4,5,6,7,8 Pemerintah provinsi, kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga penelitan
Pelayanan social - Kampanye hidup bersih dan sehat - Peningkatan sarana kesehatan: alat kesehatan,
laboratorium, perbaikan sanitasi lingkungan - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (bidan,
perawat) dan kader-kader kesehatan (pos yandu dukun bayi)
- Beasiswa ikatan dinas untuk pengadaan tenaga kesehatan di masa yang akan datang
Dinas Kesehatan, masyarakat umum, kader kesehatan (pos yandu), tenaga kesehatan, Puskesmas, Pustu, Polindes, perguruan tinggi
MDG: 2,3,4,5,6,8 Dinas kesehatan Provinsi-Kabupaten, Lembaga Swdaya Masyarakat, Perguruan tinggi, asosiasi professional bidang kesehatan,
- Peningkatan kapasitas guru/pengajar pendidikan umum dan kejuruan perikanan
- Peningkatan sarana-prasarana pendidikan umum dan sekolah kejuruan perikanan (buku, alat peraga, perpustakaan, laboratorium),
- Peningkatan kapasitas manajemen sekolah, pengelola laboratorium, perpustakaan
- Beasiswa ikatan dinas untuk pengadaan tenaga pendidikan
- Kampanye arti penting pendidikan
Dinas Pendidikan, Guru, Murid, masyarakat, komite sekolah, masyarakat, perguruan tinggi
MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan, Guru, Murid, masyarakat, komite sekolah, masyarakat, perguruan tinggi
44
- Memperbesar akses masyarakat terhadap air: - Pembuatan sumur gali - Memperbanyak dan memperbaiki sarana pemanen
air hujan (embung, jebakan air) - Pendampingan masyarakat sekitar embung untuk
dapat memanfaatkan dan melestarikan dengan optimal
- Peningkatan kualitas system jaringan air bersih dan pertanian.
- Teknologi tepat guna untuk pemanfaatan/ mengangkat air yang ada di dataran rendah dan terbuang ke laut
- Penguatan kapasitas aparat pemerintah dalam hal memanen air hujan.
Dinas pekerjaan umum, Dinas pertanian Perusahaan air Daerah, kelompok tani, pusat-pusat kesehatan, sekolah
MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 Dinas pekerjaan umum, DInas pertanian Perusahaan air Daerah, kelompok tani, pusat-pusat kesehatan, sekolah
Ekonomi Penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perekonomian dan koperasi; pendampingan untuk formalisasi dan legalisasi status kelompok; pengembangan kapasitas untuk pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan,
Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Kelompok masyarakat, kelompok perempuan
MDG: 1,3,8 Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Kelompok masyarakat, kelompok perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perbankkan, perguruan tinggi
Dukungan untuk meningkatan kualitas dan nilai jual rumput laut: - Penguatan kelompok petani untuk dapat
meningkatkan dan menjaga mutu rumput laut - Peningkatan pengelolaan pasca panen: produksi
setengah jadi - Penataaan dan membuka pasar langsung rumput
laut
Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Dinas Perikanan dan kelautan, Kelompok masyarakat, kelompok perempuan, pengusaha rumput laut
MDG: 1,3,8 Dinas provinsi dan kabupaten terkait: perindustian-perdagangan-koperasi-perikanan-kelautan; sekolah kejuruan, perguruan tinggi; asosiasi pedagang
Dukugan untuk pengembangan perikanan: - Peningkatan kapasitas aparatur dalam
pengelolaan sumber daya laut. - Pelatihan dan pendampingan pada penduduk
dalam teknik menangkap ikan dan pengolahan
Dinas perikanan dan kelautan, Nelayan tradisional, masyarakat pesisir,
MDG: 1,3,8 Dinas perikanan dan kelautan kabupaten-provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, sekolah kejuruan perikanan
45
hasil perikanan - Dukungan untuk pengadaan peralatan tangkap
dan pengolahan hasil perikanan
Pengembangan energi terbarukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat: tenaga matahari, tenaga angin, tenaga etanol
Dinas Pertambangan dan Energi, masyarakat, sekolah, pusat kesehatan
MDG: 1,2,3,4,5,7,8 Dinas kekerjaan umum, pertambangan dan energy, kesehatan, pendidikan, Pemerintah Kecamatan, desa; lembaga swadaya masyarakat, swasta
Lingkungan Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; Kampanye perlindungan lingkungan
Pemerintah daerah, masyarakat, tuan tanah, pemilik ternak, sekolah,
MDG: 1,2,3,7,8 Dinas terkait lingkungan pendidikan, LSM, Masyarakat, tuan tanah
Penghijauan di pekarangan rumah, lahan kritis pelestarian pohon tuak sebagai sumber pangan dan energy, rehabilitasi bakau
Dinas kehutanan-lingkungan, pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, sekolah
MDG: 1,2,3,7,8
Penyusunan detail tata ruang dan tata wilayah partisipatif, penataan kota
Pemerintah daerah, Bappeda, masyarakat
MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 Bappeda kabupaten-provinsi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat
Budaya “Renovasi” perkampungan adat Masyarakat adat, pemda Instansi terkait, Dinas pariwisata dan
kebudayaan, masyarakat adat
Promosi dan pameran pariwisata Dinas pariwisata, masyarakat MDG: 1,3,8 Dinas pariwisata dan kebudayaan, agen perjalanan wisata
46
Kelompok Kerja Provinsi Program ART GOLD
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Marius Jelamu Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT KOORDINATOR
Condrat Djo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT
I Made Dony Harthayasa Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT
Gabriel Ndawa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
Frits O. Laoebela Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi NTT
Diani. T.A. Ledo Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi NTT
Fritz D. Bua Mone Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Provinsi NTT
Maria Silalahi Dinas Kesehatan Provinsi NTT
Vincentius Sunardi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT
Agust M. Usfinit Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT
Daiman Wahid Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT-Sekretariat Bersama
Sherley Wila Huki Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT
Sil Leki Universitas Nusa Cendana Kupang
Paskalis Nai Studio Driya Media, Lembaga Swadaya Masyarakat
Winston Rondo CIS Timor, Lembaga Swadaya Masyarakat