SILABUS DAN DESAIN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN

PELATIHAN BINTARA GAKKUM POLAIR

BAHAN BELAJAR (HANJAR)

Disusun dalam rangka Pelatihan Bintara Gakkum Polair

GADIK SPN POLDA JAMBI

AKBP DADANG DK,AMd Mar,SIP,SH,MH.

SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI

JAMBI

2016

1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI

PELATIHAN BINTARA GAKKUM POLAIR HARI KE-3MATA PELAJARAN TEKNIK DAN TAKTIK GAKKUM

Penghentian Kapal, Pemeriksaan Kapal, Administrasi Pemeriksaan Kapal

BAB 1 Pendahuluan

A. UmumPengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di lautan dan

tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Berawal dari

pengertian tersebut maka timbullah akibatnya yaitu bahwa tindak pidana di laut menjadi suatu tindak

pidana khusus yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekkhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur tindak pidana ((Subyek, Kesalan,

Bersifat melawan hukum, Bertentangan dengan undang-undang, maupun unsur-unsur lainnya

misalnya : Tempat, Waktu dan Keadaan Lainnya) (Sianturi, SH, Tindak Pidana Khusus)). Karena

merupakan tindak pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka

penyelesaiannyapun mempunyai kekhususan yang menyimpang dari tindak pidana umum (KUHP)

sedangkan hukum acara juga ada penyimpangan dengan KUHAP, bahkan aparat penegak hukum,

hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan dan medianya juga lain, yaitu berupa laut yang

mempunyai sifat Internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana di lautpun berbeda

karena menggunakan Kapal, namun baik KUHP maupun KUHAP masih tetap melingkupi tindak

pidana di laut.

Trend perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional

diperairan, dengan berbagai bentuk gangguan kamtibmas menimbulkan dampak yang berspektrum

luas di berbagai bidang kehidupan. Polri telah membagi golongan kejahatan kedalam 4

golongan/jenis. Pertama, kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, premanisme,

banditisme, perjudian, pencurian dan lain-lain; Kedua, kejahatan transnational yaitu : terroris, trafficking in persons, money laundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime and international economic crime; Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti

korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, penyelundupan, penggelapan pajak,

2

penyalahgunaan BBM, dan lain-lain serta Keempat, kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti

SARA, separatisme, konflik horizontal dan vertikal serta unjuk rasa anarkis.

Berdasarkan teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2011:8), efektif atau tidaknya

suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu :1) Faktor hukumnya/UU, 2) penegak hukum,

3) sarana, 4) masyarakat dan 5) kebudayaan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

tetapi kualitas petugas kurang baik, akan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu,

salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas/ kepribadian penegak

hukum itu sendiri. Dalam Teori Kriminologi (J.E Sahetapy, 1992:78),dalam rangka implementasi

penegakan hukum “Bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan.

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kesalahan”. Relevan dengan hal tersebut B. M.

Taverne mengatakan, “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” bahwasannya beliau mengatakan “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat

yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”.

Dengan kata lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun

saya bisa mendatangkan keadilan.Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-

undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas

yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Sementara itu di Indonesia saat ini memiliki 13 lembaga penegak hukum di laut. Dari

jumlah tersebut terdiri dari 6 lembaga yang mempunyai satgas patroli dilaut dan 7 lembaga penegak

hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki

satgas patroli di laut adalah : TNI-AL; Polri/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian

Perhubungan/Dirjen HUBLA; Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dirjen PSDKP; Kementerian

Keuangan/Dirjen Bea Cukai; dan Bakamla. Lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan

patroli terkait dengan keamanan dan keselamatan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki bedasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing.

B. Tujuan Pelatihan Bintara Gakkum PolairTujuan Pelatihan Bintara Gakkum Polair ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap perilalu Bintara Polri sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan

penegakkan hukum diperairan melalui mekanisme pelaksanaan patroli perairan, hasil pemeriksaan

dokumen dan kapal dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

3

C. Standar Kompetensi UmumStandar kompetensi utama untuk lulusannya yang diharapkan adalah :

1. Mampu melaksanakan pengembangan diri dan perubahan mindset dan culture set;

2. Mampu menerapkan karakter insan Bhayangkara sesuai etika profesi Polri;

3. Mampu menerapkan budaya anti korupsi

D. Standar Kompetensi Utama Standar kompetensi utama untuk lulusannya yang diharapkan adalah :

1. Mampu memahami dan menguasai perundang-undangan yang berkaitan dengan

perairan;

2. Mampu memahami, menguasai dan melaksanakan teknik pemetaan;

3. Mampu memahami, menguasai dan melaksanakan teknik dan taktik gakkum;

4. Mampu memahami, menguasai dan membuat Lapgas;

E. Kompetensi DasarKompetensi dasar yang diharapkan adalah agar Personil Bintara Polair memiliki

kemampuan memahami, menguasai dan melaksanakan cara bertindak penegakkan hukum

dalam hal prosedur penghentian kapal, prosedur pemeriksaan kapal, dan administrasi pemeriksaan

kapal.

F. Indikator Hasil Belajar :Setelah menyelesaikan proses kegiatan belajar ini, Personil Bintara Polair memiliki

kemampuan memahami, menguasai dan melaksanakan cara bertindak penegakkan hukum

dalam hal prosedur penghentian kapal, prosedur pemeriksaan kapal, dan administrasi pemeriksaan

kapal.

G. Pokok Bahasan:1. Prosedur Penghentian Kapal;

2. Prosedur Pemeriksaan Kapal;

3. Administrasi Pemeriksaan Kapal.

Waktu : waktu yang disediakan adalah 450 Menit (10 JP)

4

BAB II.Prosedur Penghentian Kapal

A.Permasalahan Akhir-akhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat gencar melakukan melakukan

penangkapan dan penenggelaman kapal illegal. Ternyata kegiatan ini menurut pengamat hukum laut

belum didukung oleh payung hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memuat tentang aturan

bagaimana proses penangkapan kapal yang didahului penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal

5

dilaut. Melihat perkembangan pada era Globalisasi khususnya terkait tindak pidana dilautan

diperlukan adanya perubahan peraturan perundang-undangan akibat banyaknya kapal-kapal yang

beroperasi melewati perairan yurisdiksi nasional.

Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) ,Masih relevan dengan kondisi saat ini, bila dikaitkan dengan kewenangan Penyidik tindak

pidana tertentu di laut? Menurut pendapat penulis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak relevan dengan kondisi saat ini, KUHAP kewenangan

penyidikan terletak pada ranah kewenangan Kepolisian, KUHAP seolah dipaksakan untuk

menfasilitasi atau mengakomodir penyidik diluar kepolisian. Hal demikian bisa kita dalami secara

runtut pada Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Bab I, Ketentuan Umum

Pasal 1, Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi

wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penulis menyakini bahwa Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Bab I, Ketentuan Umum

Pasal 1, Yang dimaksud dalam undang-undang ini, penyidikan ada pada ranah dan kewenangan

pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk penyelidikan, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, menurut penulis sama saja tetap merupakan kewenangan pejabat kepolisian, Pasal 6, (1) Penyidik adalah, c a pejabat polisi negara Republik Indonesia;o b. pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

6

Bagian Kedua, Penyidikan, Pasal 106, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga, (1) Untuk merupakan tindak pidana

wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 107, kepentingan penyidikan,

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada

Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;

Kemudian menurut Pengamat Hukum Laut Ali Ridho. (kandidat doktor hukum dari Universitas

Borobudur), jika dipahami, dan didalami pasal-pasal substansi dalam KUHAP saat ini masih

mengatur hukum acara bagi penyidik di wilayah daratan, sementara penyidik tindak pidana tertentu

dilautan seperti TNI AL, PPNS Bea Cukai, PPNS Perikanan, PPNS Kehutanan dan lain-lain dalam

proses penyidikan belum mempunyai KUHAP khusus Tindak Pidana Tertentu di Laut.

Sebagai gambaran dan perbandingan antara Penyidik TNI Angkatan Laut dengan PPNS Perikanan

mempunyai cara sendiri-sendiri dalam proses penghentian dan pemeriksaan kapal di laut, untuk

PPNS Perikanan berdasarkan standart operasional prosedur (SOP) sedangkan TNI Angkatan Laut

berdasarkan Prosedur Tetap Keamanan Laut (Protap Kamla).

Diakui beberapa produk Undang-Undang yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan masih bercampur antara hukuman

pidana dan acara hukum pidana.

Akibatnya setiap satu tindak pidana dilaut diatur dalam satu Undang-Undang. Dalam melaksanakan

penegakan hukum dilaut seharusnya penyidik/ penegak hukum di laut dipayungi hukum acara yang

komprehensif sebagai pedoman bagi penyidik dari instansi manapun asalkan mereka penyidik tindak

pidana tertentu di laut yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang, sehingga setiap penyidik dari

instansi manapun mempunyai acuan/dasar hukum acara yang jelas. Melihat pasal-pasal diatas

seharusnya instansi terkait melakukan pembaharuan hukum yang tidak bersifat ego sektoral tetapi

lebih mengedepankan kepentingan Nasional dengan melakukan komunikasi dan harmonisasi.

Permasalahan ini dari Pos Kota News (faisal/sir), kemudian di Diunduh pada hari Senin tanggal 16

Mei 2016 pkl 14.45 wib

B. Standar Operasional Prosedur Penghentian Kapal

7

Berikut kita bahas tentang Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan kepolisian

kewilayahan yang mana Polisi perairan menjadi leading sector dalam kegiatan perpolisian terutama

upaya menghentikan kapal-kapal yang diduga kedapatan tindak pidana dan pelanggaran di wilayah

yuridiksi penugasannya, antara lain adalah sebagai berikut Standar Operasional Prosedur Nomor :

SOP/ / X / 2012/ Dit Polair, tentang, Penghentian Kapal, Bab I, Pendahuluan, Umum antara lain

adalah sebagai berikut :

a. Kapal merupakan alat utama Dit Polair Polda Jambi sebagai unit patroli perairan yang

mengemban tugas pokok dan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah perairan, sebagaimana yang diamanatkan

dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Dit Polair memiliki Satuan Patroli Daerah Perairan yang

dilaksanakan oleh Kapal Polisi yang berkewajiban menyelenggarakan fungsi Kepolisian

yang mencakup penegakan hukum, patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan

dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam

lingkungan Polda.

b. Peran pemeriksaan kapal dilaksanakan pada saat kapal patroli bertemu kapal yang

melintas dan/atau menjumpai kapal yang patut dicurigai atau terdeteksi sedang

melakukan pelanggaran atau tindak pidana selanjutnya kapal diberhentikan untuk

pelaksanaan pemeriksaan, yang diperiksa dalam pemeriksaan antara lain adalah

dokumen kapal, muatan, dokumen ABK dan/ penumpang serta alat keselamatan kapal.

c. Agar tugas Kapal Patroli Polisi Perairan dapat berdaya guna secara maksimal, maka

perlu adanya suatu kesamaan tindak yang terpadu. Oleh karena itu disusunlah Standar

Operasional Pemeriksaan Kapal oleh Kapal Patroli Polisi untuk dapat dipedomani oleh

petugas di lapangan.

2. Dasar a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

b. UU No.17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS (Konvensi Hukum Laut

Internasional)

c. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

f. Stbl. 1939 No. 442 tentang TZMKO;

8

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

3. Maksud dan Tujuana. Maksud. Untuk menjadi pedoman tindakan bagi setiap awak kapal patroli Kepolisian

Perairan dalam rangka pelaksanaan tugas di kapal.

b. Tujuan. Untuk tercapai dan terciptanya satu kesatuan persepsi dan tindakan di

lapangan.

4. Pengertian-pengertian a. Standar operasional prosedur adalah suatu instruksi yang memiliki kekuatan atau

penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa.

b. Peran diatas kapal adalah kegiatan-kegiatan atau kewajiban yang harus dilaksanakan

oleh awak kapal sesuai dengan tugas dan jabatannya untuk tujuan atau kegiatan

tertentu diatas kapal.

c. Patroli perairan adalah kegiatan bergerak dinamis dari suatu tempat ke tempat

tertentu yang dilakukan oleh kapal patroli guna mencegah terjadinya suatu gangguan

kamtibmas berupa tindak pidana dan pelanggaran untuk terciptanya rasa aman dengan

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat /

pengguna jasa perairan.

d. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan kapal patroli dalam menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan tertentu

terhadap kapal yang dicurigai.

e. Kapal patroli adalah sarana kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang

digerakkan dengan tenaga mekanik dan/atau energi lainnya, yang berdaya dukung

dinamis menggunakan cat/warna tertentu dengan nomor lambung yang jelas sebagai

sarana untuk melaksanakan patroli.

f. Kelaiklautan Kapal adalah Ketentuan atau persyaratan yang berhubungan dengan

kondisi fisik kapal, mesin, peralatan navigasi, telekomunikasi, dokumen kapal,

pengawakan, keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kapal memenuhi

syarat untuk berlayar.

9

5. Ruang lingkupRuang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Peran Tolak Sandar kapal patroli Dit

Polair Polda Jambi meliputi :

a. Prinsip Dasar

b. Pemeriksaan Kapal

c. Cara Bertindak

d. Komando dan pengendalian

6. Tata urut meliputi (Bab I Pendahuluan, Bab II Pelaksanaan, Bab III, : Penutup)

Bab II, Pelaksanaan

1. Prinsip Dasar a. Keterpaduan adalah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan secara bersama-sama dan

berkelanjutan berdasarkan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

b. Efektif, efisien adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dengan

personil yang terbatas waktu yang singkat dan dengan peralatan yang terbatas.

c. Aman adalah bebas dari bahaya/lancar dalam pelaksanaan tugas

d. Ofensif dan pro-aktif adalah pelaksanaan tugas dengan cara jemput bola dan

konsisten dalam tugas.

e. Inovatif adalah segala upaya untuk mengembangkan pola kegiatan/pekerjaan baik

taktik, teknik dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Persiapan Penghentian KapalYang dimaksud perisapan penghentian kapal adalah serangkaian persiapan sebelum

melaksanakan kegiatan patroli berupa penghentian kapal yang patut diduga melakukan suatu

tindak pidana dan pelanggaran, maka kewajiban Dan Kapal/ Dan Tim Patroli mengumpulkan

seluruh ABK untuk diberi arahan tentang kegiatan Patroli yang akan dilaksanakan. Kegiatan

pemeriksaan kapal dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan patroli oleh kapal patroli Polisi

menjumpai kapal yang patut dicurigai atau terdeteksi sedang melakukan pelanggaran atau

tindak pidana selanjutnya kapal diberhentikan untuk pelaksanaan pemeriksaan, yang

10

diperiksa dalam pemeriksaan antara lain adalah Dokumen Kapal, Dokumen Muatan, Dokumen ABK dan/penumpang serta Peralatan Kapal.

4. Cara Bertindak Penghentian Kapal a. Terdeteksinya Sebuah kapal.

Dalam giat Patroli untuk mendeteksi adanya sebuah kapal dapat digunakan RADAR

atau dengan pengamatan. Bila didapati kapal di layar Radar atau oleh mata telanjang

segera melaporkan kepada Komandan Kapal untuk pengejaran dan perintah terhadap

kapal tersebut untuk menghentikan mesin karena akan dilakukan pemeriksaan.

Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan penghentian sebuah kapal.

b. Tahap-tahap penghentian sebuah kapal yang patut dicurigai atau terdeteksi sedang

melakukan suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1) Diberikan Isyarat Bendera ”K”

2) Kapal diperintahkan untuk ”STOP” mesin dengan menggunakan komunikasi

radio.

3) Bila tidak di indahkan diberikan tembakan peringatan satu sampai tiga kali ke

udara.

4) Bila masih tidak di indahkan maka di beri tembakan ke arah haluan kapal atau ke

kapal langsung agar dapat diketahui oleh nahkoda kapal dan dilakukan

pengejaran.

c. Apabila kapal yang akan diperiksa bersedia untuk bekerjasama dan bersedia

menghentikan kapalnya, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Persiapan Pemeriksaan Kapal :

1) Membentuk tim pemeriksa.

a) Memberi arahan kepada tim pemeriksa tentang tindakan apa yang akan

dilakukan.

b) Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap.

c) Melengkapi tim pemeriksa dengan senjata dan alat komunikasi.

2) Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Kapal.

3) Kapal yang akan diperiksa diperintahkan untuk sandar di kapal patroli.

4) Menyiapkan perahu karet untuk merapat ke kapal yang akan diperiksa bila

keadaan tidak memungkinkan (cuaca buruk) kapal tersebut untuk sandar ke

kapal patroli.

11

d. Pembagian Pos dan tugas ABK Kapal polisi dalam pelaksanaan peran pemeriksaan

kapal adalah sebagai berikut :

1) Pos I (Anjungan/Deck)

a) Komandan kapal. Pemegang komando dan pengendalian.

b) Bintara Nautika 1. Membantu komandan kapal dalam olah gerak kapal

dan mempersiapkan persenjataan jika diperlukan.

c) Bintara Administrasi dan Telekomunikasi. Menyiapkan administrasi

pemeriksaan, peralatan komunikasi dan melaksanakan hubungan radio

antar kapal. Peralatan komunikasi yang dipergunakan antara lain : HT

untuk komunikasi intern kapal, Radio VHF untuk komunikasi antar kapal.

d) Bintara Nautika 2. Menyiapkan dapra di haluan apabila kapal yang

diperiksa diperintahkan untuk sandar di Kapal Polisi.

2) Pos II ( kamar Mesin ) kapal polisi

a) KKM. Mengawasi dan bertanggung jawab keadaan mesin serta

melaporkan kepada Komandan kapal bila ada masalah.

b) Bintara Mesin 1. Membantu KKM dalam memeriksa keadaan mesin.

c) Bintara Mesin 2. Menyiapkan dapra di buritan apabila kapal yang diperiksa

diperintahkan untuk sandar di Kapal Polisi.

e. Tindakan Pemeriksaan

Pemeriksaan di laksanakan setelah kapal berhasil dihentikan, pemeriksaan diawali

dengan peran pemeriksaan (tersebut diatas) dengan tujuan untuk mencari bukti yang

cukup bahwa yang di periksa melakukan tindak pidana dan pelanggaran di perairan.

Tindakan yang di laksanakan selama mengadakan pemeriksaan :

a). Komandan/Nakhoda kapal.

(1). Melengkapi team pemeriksa dengan surat pemeriksaan.

(2). Selalu memperhatikan keamanan personil dan material/kapal.

b). Tim pemeriksa

(1) Mengumpulkan ABK kapal yang di periksa pada suatu tempat.

(2. Ketua tim pemeriksa menunjukkan surat pemeriksaan.

(3) Memeriksa kelengkapan dokumen kapal.

(4) Mengecek atau memeriksa secara fisik tentang muatan, crew penumpang

dan lain lain yang di anggap mencurigakan.

(5) Selalu berkomunikasi dengan komandan Kapal pemeriksa.

12

f. Pedoman tentang pelaksanaan pemeriksaan dilaut adalah sebagai berikut :

1). Catat Posisi, tanggal dan waktu pemeriksaan dilakukan.

2). Sebelum pemeriksaan di lakukan, nakhoda kapal yang di periksa didepan

perwira pemeriksa di yakinkan bahwa keadaan muatan sesuai / tidak sesuai

dengan daftar muatan. Hal ini dilakukan secara tertulis.

3). Pemeriksaan harus disaksikan oleh nakhoda atau ABK kapal yang di periksa.

4). Semua pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti dan tidak

memakan waktu lama serta tidak terjadi kehilangan.

5). Setelah selesai pemeriksaan, hal-hal yang harus di lakukan adalah:

a). Meminta surat pernyataan tertulis dari Nakhoda kapal yang diperiksa yang

menerangkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi

kerusakan atau kehilangan.

b). Meminta surat pernyataan tertulis dari Nakhoda kapal yang diperiksa yang

menerangkan hasil pemeriksaan surat-surat.

c). Mencatat dalam buku jurnal kapal yang di periksa atau memberikan surat

yang meliputi :

(1). Bilamana dan dimana kapal di periksa.

(2). Pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis besar.

(3). Perintah yang diberikan

(4). Izin yang diberikan dengan, tanggal dan jam berangkat, pelabuhan /

tempat yang dituju, route yang di tempuh.

(5). Tanda tangan perwira pemeriksa dengan menyebutkan nama

terang dan selanjutnya menyebutkan nama kapal dan membubuhi

cap kapal.

g. Tindak lanjut hasil pemeriksaan kapal

1). Apabila tidak terdapat bukti atau petunjuk yang kuat adanya tindak pidana.

a) Kapal segera dibebaskan.

b) Dalam buku jurnal pelayaran kapal dicatatkan tentang telah diadakan

pemeriksaan dengan menyebutkan posisi dan waktu yang dilakukan

pemeriksaan.

c) Minta surat pernyataan tertulis dari Nakhoda tentang keadaan muatan dan

hasil pemeriksaan bahwa tidak terjadi kerusakan atau kehilangan saat

pemeriksaan.

13

2). Apabila dari hasil pemeriksaan diatas kapal terdapat bukti atau petunjuk yang

kuat telah terjadi suatu tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

maka :

a) Perwira pemeriksa setelah mendapat pengarahan dari komandan kapal

menyatakan kepada nakhoda kapal yang di periksa bahwa Nakhoda, Abk

bersama kapal nya tidak diizinkan untuk melanjutkan pelayaran dan

selanjutnya akan dibawa kepelabuhan terdekat (dijelaskan namanya)

serta diuraikan secara singkat tentang jenis pelanggaran hukum yang

dilakukannya.

b) Meminta pengesahan kepada Nakhoda pada gambar plotting posisi atau

gambar situasi pengejaran(GSPP) yang ditanda tangani oleh nakhoda.

c) Komandan/Nakhoda menerbitkan surat perintah kepada kapal yang

diperiksa untuk membawa kapal dan orang kepelabuhan terdekat yang

ditentukan.

3) Membawa kapal tangkapan kepelabuhan terdekat atau yang ditentukan untuk

pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut dapat ditempuh beberapa alternative

sebagai berikut :

a) Pengawalan.

(1) Kapal tangkapan beserta tersangka/Nakhoda dan ABKnya di bawa

kepelabuhan yang ditentukan.

(2) Kapal petugas /pengawal mengawal dari samping pada jarak aman.

(3) Dapat ditempatkan perwira dan pasukan pengawal diatas kapal

tangkapan.

(4) Barang bukti dalam kapal harus berada dalam pengawasan

petugas.

(5) Sebagian ABK kapal tangkapan dapat dipindahkan.

b) Digandeng /diseret /ditunda.

(1). Kapal tangkapan yang tidak bisa jalan sendiri di bawa oleh kapal

petugas dengan cara di gandeng / diseret / ditunda.

(2). Sebagian ABK kapal tangkapan dapat dipindahkan ke kapal

petugas dan mendapatkan pengawal diatas kapal tangakapan.

c) Pemindahan sebagian atau seluruhnya tersangka dari kapal tangkapan.

(1) Kapal yang dibawa oleh petugas ke pelabuhan yang dituju.

14

(2) Para tersangka / sebagian tersangka di tempatkan diatas kapal

petugas.

d) Hal-hal yang harus diperhatikan

Dalam hal kapal tangkapan rusak berat dan dapat menimbulkan

bahaya bagi tersangka serta cuaca tidak memungkinkan untuk diseret,

maka dapat di tenggelamkan.

h. Sertifikat Kapal

1) Kapal berbendera Indonesia ( berdasarkan. SV 1935 )

a) Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

b) Surat Ukur untuk kapal diatas 7 GT

c) Sertifikat Keselamatan ( Sesuai SV. 1935 Pasal 5 Ayat (6))

d) Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar.

2) Kapal Layar Motor ( KLM ) dengan isi Kotor lebih besar dari 35 GT s/d 150 GT :

a) Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

b) Surat Ukur

c) Sertifikat Keselamatan ( sesuai SK. DIRJEN HUBLA No. DKP.46/1/1-83

tanggal 11 Januari 1983 )

d) Sertifikat Radio

e) Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar

3) Kapal layar Motor ( KLM ) dengan isi kotor lebih besar dari 150 GT s/d 500 GT :

a) Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan ( untuk Isi Kotor sampai

dengan 175 GT ), atau berupa Surat Laut ( untuk Isi kotor lebih besar dari

175 GT )

b) Surat Ukur

c) Sertifikasi Keselamatan ( sesuai SK. Dirjen Hubla No. PY. 66 / 1 / 2 /-02

tanggal 7 februari 2002 )

d) Sertifikat Radio

e) Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar.

4) Kapal Motor isi Kotor 7 GT s/d kurang dari 35 GT

a) Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

b) Surat Ukur

c) Sertifikat Keselamatan ( sesuai SV.1935 pasal 5 ayat (5) )

d) Sertifikat garis Muat ( untuk kapal dengan ukuran panjang lebih dari 24

Meter )

15

e) Sertifikat Radio

f) Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar

5) Kapal Motor Isi Kotor 35 GT ke atas :

a) Surat Tanda Kebangsaan berupa Surat Laut

b) Surat Ukur

c) Sertifikat Keselamatan

d) Sertifikat garis Muat

e) Sertifikat radio

f) Sertifikat Klasifikasi ( untuk kapal Isi kotor lebih dari 35 GT dan atau yang

menggunakan mesin lebih dari 100 PK )

g) Sertifikat Pencegahan Pencemaran: Untuk kapal dengan isi kotor 100 GT

s/d 399 GT dan atau yang menggunakan mesin lebih dari 200 PK, berupa

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran ( SNPP ) Untuk Kapal

dengan isi kotor lebih dari 399 GT, berupa Sertifikat International Oil

Polution Prevention ( IOPP )

h) Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

6) Kapal Motor Nelayan Tradisional Isi kotor s/d 35 GT :

a) Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

b) Surat Ukur (untuk kapal dengan isi kotor lebih dari 7 GT )

c) Sertifikat Keselamatan ( sesuai SV.1935 Pasal 5 Ayat (6) )

d) Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

7) Kapal Penangkap Ikan

a) Surat Tanda Kebangsaan

b) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan

c) Surat Ukur

d) Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

e) SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan )

i. Instruksi dan koordinasi

1) Instruksi. Melaporkan pada kesempatan pertama apabila memeriksa kapal yang

patut diduga melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana kepada Direktur

Polair.

2) Koordinasi. Mengadakan koordinasi dengan sebaik-baiknya antar fungsi, antar

satuan dan instansi terkait.

16

5. Komando dan PengendalianKomando dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Peran Pemeriksaan Kapal

dibawah tanggung jawab Komandan kapal patroli.

Bab III , Penutup, Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Peran Pemeriksaan Kapal oleh

kapal patroli Dit Polair Polda Jambi ini dibuat untuk dapatnya digunakan dan dilaksanakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas patroli kapal diwilayah hukum perairan Polda Jambi.

BAB IIProsedur Pemeriksaan Kapal

A. Permasalahan

Kepolisian perairan memiliki kepentingan dan peran dalam memeriksa kapal perikanan oleh karena

itu perlu mengenal secara lengkap seperti apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh rekan dari

kementerian perikanan dan kelautan, antara lain adalah sebagai berikut. Apabila kita akan

melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan telah tertera di dalam Juklak Pemeriksaan Fisik Dan

17

Dokumen Kapal Perikanan antara lain adalah sebagai berikut bahwa Usaha perikanan khususnya

di bidang perikanan tangkap diyakini akan mampu mendukung perolehan devisa negara non migas

karena kegiatan ini relatif tidak terpengaruh dampak negatif krisis moneter. Bahkan secara nyata

memberikan konstribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi

perekonomian nasional. Untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap, salah satunya adalah

meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja perikanan tangkap Indonesia yang lebih mandiri dan

profesional. Disamping itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal dan anak buah kapal

yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan.

Untuk mendukung terwujudnya tertib perizinan sebagaimana tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap membentuk Tim Teknis Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan dan atau

Pengangkut Ikan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan

sebagai acuan dalam melaksanakan SK Dirjen tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis

Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan.

Adapun dasar pertimbangan dilakukannya pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan adalah

sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan atau Surat Izin Kapal

Pengangkut Ikan (SIKPI) perlu dilakukan pemeriksaan terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan

yang akan digunakan;

2. Bahwa pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada butir (a)

merupakan prasyarat dan sebagai dasar pertimbangan dapat atau tidaknya izin kapal perikanan

diterbitkan;

3. Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan perlu dibentuk TIM

Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan dan atau Pengangkut Ikan dengan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

Maksud dan tujuan dari pembuatan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan pedoman pada para

petugas cek fisik baik pusat maupun daerah agar ada kesepahaman mengenai pemeriksaan fisik

dan dokumen kapal perikanan khususnya untuk hal bersifat teknis di lapangan, sedangkan sasaran

dari petunjuk teknis pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan adalah terwujudnya tertib

perijinan bagi pelayanan usaha perikanan tangkap.

Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik kapal terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap dokumen kapal perikanan oleh Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan . Selanjutnya bila hasil

18

verifikasi/rekomendasi dinyatakan setuju kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan

yang meliputi :

1.Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Dalam hal ini pemeriksaan meliputi bagian di atas dan di bawah dek. Pemeriksaan di atas dek

dilakukan terhadap ukuran utama kapal seperti L, B, D, d dan karakteristik lainnya seperti Sheer,

Trim, Slip, Way, Rigger, Boom serta peralatan yang ada di dalam kamar kemudi seperti kompas,

peralatan penginderaan jauh, alat komunikasi dan sebagainya. Sedangkan pemeriksaan di bawah

dek dilakukan terhadap: kapasitas, palkah, ruang penyimpanan barang (storage), ruang kamar

mesin atau ruang pengolahan;

2.Pemeriksaan Mesin dan Alat Bantu Penangkapan.

Terhadap mesin dan alat bantu juga dilakukan pemeriksaan utamanya untuk mengetahui nomor,

merk, tahun pembuatan, dan spesifikasi lainnya. Disamping mesin utama yang digunakan, mesin

bantu (gen set) alat bantu seperti : line hauler, winch, power block, water spinkle, angli machine,

lampu sorot dan lainnya. Hal ini untuk mengetahui apakah keberadaan alat bantu tersebut sesuai

atau tidak dengan peruntukannya;

3.Pemeriksaan Alat Penangkapan Ikan;

Pemeriksaan terhadap alat penangkapan ikan sebaiknya dapat dilakukan dengan membuka atau

membentangkan alat yang hendak diperiksa. Hal ini untuk mengetahui struktur dan komponen alat

penangkap ikan secara terinci. Karakteristik alat penangkap ikan sebaiknya dicatat dan dibuat

sketsa atau basic designnya;

4.Alat Pemisah Ikan (API)/TED/BED, bagi yang disyaratkan

Ketentuan yang dituliskan diatas adalah bersumberkan dari : Keg. Direk. Kapal Perikanan dan Alat

Penangkapan Ikan (Kementerian Perikanan dan Kelautan)

B. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kapal oleh DitpolairKepolisian perairan memiliki kewenangan berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan

terhadap kapal-kapal yang diduga kedapatan tindak pidana dan pelanggaran yang telah dilakukan,

oleh karena itu perlunya Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur yang

dipersiapkan oleh Polisi perairan terkait SOP Pemeriksaan dan penindakan Kapal yang diduga

melakukan tindak pidanan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :Nomor : SOP/ / I / 2013/ Dit

19

Polair, tentang, Penindakan Kapal Patroli Polisi, Terhadap Tindak Pidana Dan Pelanggaran, BAB I, Pendahuluan

1. Umumb. Kapal merupakan alat utama Dit Polair Polda Jambi sebagai unit patroli perairan yang

mengemban tugas pokok dan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah perairan, sebagaimana yang diamanatkan

dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Dit Polair memiliki Satuan Patroli Daerah Perairan yang

dilaksanakan oleh Kapal Polisi yang berkewajiban menyelenggarakan fungsi Kepolisian

yang mencakup penegakan hukum, patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan

dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam

lingkungan Polda.

c. Peran pemeriksaan kapal dilaksanakan pada saat kapal patroli bertemu kapal yang

melintas dan/atau menjumpai kapal yang patut dicurigai atau terdeteksi sedang

melakukan pelanggaran atau tindak pidana selanjutnya kapal diberhentikan untuk

pelaksanaan pemeriksaan, yang diperiksa dalam pemeriksaan antara lain adalah

dokumen kapal, muatan, dokumen ABK dan/ penumpang serta alat keselamatan kapal.

d. Agar tugas Kapal Patroli Polisi Perairan dapat berdaya guna secara maksimal, maka

perlu adanya suatu kesamaan tindak yang terpadu. Oleh karena itu disusunlah Standar

Operasional Pemeriksaan Kapal oleh Kapal Patroli Polisi untuk dapat dipedomani oleh

petugas di lapangan.

2. Dasar h. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

i. UU No.17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS (Konvensi Hukum Laut

Internasional)

j. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

k. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

l. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

m. Stbl. 1939 No. 442 tentang TZMKO.

3. Maksud dan Tujuan

20

a. Maksud. Untuk menjadi pedoman tindakan bagi setiap awak kapal patroli Kepolisian

Perairan dalam rangka pelaksanaan tugas di kapal.

b. Tujuan. Untuk tercapai dan terciptanya satu kesatuan persepsi dan tindakan di

lapangan.

4. Pengertian-pengertian g. Standar operasional prosedur adalah suatu instruksi yang memiliki kekuatan atau

penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa.

h. Peran diatas kapal adalah kegiatan-kegiatan atau kewajiban yang harus dilaksanakan

oleh awak kapal sesuai dengan tugas dan jabatannya untuk tujuan atau kegiatan

tertentu diatas kapal.

i. Patroli perairan adalah kegiatan bergerak dinamis dari suatu tempat ke tempat

tertentu yang dilakukan oleh kapal patroli guna mencegah terjadinya suatu gangguan

kamtibmas berupa tindak pidana dan pelanggaran untuk terciptanya rasa aman dengan

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat /

pengguna jasa perairan.

j. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan kapal patroli dalam menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan tertentu

terhadap kapal yang dicurigai.

k. Kapal patroli adalah sarana kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang

digerakkan dengan tenaga mekanik dan/atau energi lainnya, yang berdaya dukung

dinamis menggunakan cat/warna tertentu dengan nomor lambung yang jelas sebagai

sarana untuk melaksanakan patroli.

l. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam

dengan pidana, barang siapa yag melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut

wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan

hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangn dengan/ menghambat

akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat.

5. Ruang lingkupRuang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Peran Penindakan Kapal Patroli

terhadap tindak pidana dan pelanggaran di wilayah perairan meliputi :

e. Prinsip Dasar Patroli

21

f. Persiapan

g. Cara Bertindak

h. Komando dan pengendalian

6. Tata Urut (Bab I , Pendahuluan, Bab II, Pelaksanaan, Bab III, Penutup)

Bab II, Pelaksanaan1. Prinsip Dasar

a. Keterpaduan adalah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan secara bersama-sama dan

berkelanjutan berdasarkan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

b. Efektif, efisien adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dengan

personil yang terbatas waktu yang singkat dan dengan peralatan yang terbatas.

c. Aman adalah bebas dari bahaya/lancar dalam pelaksanaan tugas

d. Ofensif dan pro-aktif adalah pelaksanaan tugas dengan cara jemput bola dan

konsisten dalam tugas.

e. Inovatif adalah segala upaya untuk mengembangkan pola kegiatan/pekerjaan baik

taktik, teknik dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. PersiapanSebelum melaksanakan pemeriksaan dan penindakan, kapal patroli melakukan peran

pemeriksaan kapal.

3. Pemeriksaan dan Penindakan oleh kapal patrolia. Perompakan

1) Cara bertindak :

(a) Usahakan dapat berkomunikasi dengan korban/kapal korban.

(b) Mengejar atau menghentikan kapal pelaku.

(c) Pemeriksaan kapal (perhatikan teknik dan taktis pengeledahan)

(d) Mengamankan TSK dan BB

(e) Mencataat waktu kejadian dan posisi kapal

(f) Membawa kapal

(g) Menyerahkan Ke Kesatuan kewilayahan.

(h) Melaporkan ke satuan atas.

22

2) Pasal yang di langgar : Pasal 365 (2b) dan (3b) 439 (1) dan (2),442, 443 KUHP.

b. Tindak Pidana/pelanggaran

1) Cara bertindak :

(a) Mengejar/menghentikan kapal

(b) Pemeriksaan:

(1) Dokumen kapal

- Surat/pas kapal/surat kebangsaan kapal

- Sertifikat lambung timbul

- Surat ukur

- Surat persetujuan berlayar/port clearance dari pelabuhan

asal

- Surat perlengkapan kapal barang

- Sertifikat pemadam kebakaran

- Surat bebas tikus

- Surat melakukan kegiatan diperairan Indonesia

- Jurnal kapal/buku perahu

- Surat lain yang berkaitan dengan giat pelayaran di perairan

Indonesia

2. Dokumen muatan

- Manifest

- copy bill of leading

- personil effect list /daftar barang abk

- surat-surat lain yang berkenaan dgn muatan

(3) dokumen awak kapal

- daftar sijil abk

- daftar penumpang

- buku pelaut

- paspor

- buku kesehatan/buku kuning

23

- surat lain yang berkenaan dengan identitas awak kapal dan

penumpang

(c) Amankan TSK dan BB

(d) Catatan waktu kejadian dan posisi kapal.

(e) Membawa kapal / Ad Hock

(f) Meyerahkan ke kesatuan Kewilayahan dengan dilengkapi BA serah

Terima TSK dan BB.

(g) Satuan wilayah menerima, Melakukan peyidikan lebih lanjut.

(h) Laporan ke kesatuan atas.

c. Pencemaran Lingkungan

1) Tindakan yang dilakukan :

a) Menghentikan kegiatan pencemaran / kapal.

b) Membuat dokumentasi

c) Pemeriksaan : Dokumen kapal, dokumen muatan, dokumen muatan ABK

dan Penumpang

d) Mencari sumber pencemaran

e) Menentukan radius dampak pencemaran.

f) Mengambil sampel jenis dan kadar baku mutu limbah.

g) Mengambil contoh air tercemar dan yang tidak tercemar.

h) Memberi pertolongan pertama pada korban manusia.

i) Membawa contoh limbah air tercemar dan tidak tercemar.

j) Menginformasikan kepada kapal yang akan melewati daerah tercemar.

k) Mengamankan dan mencegah meluasnya pencemaran limbah.

l) Mengamankan kapal dari kemungkinan tenggelam.

m) Mengamankan dokumen kapal dan ABK.

n) Mengamankan TSK dan BB

o) Mencatat waktu kejadian dan posisi kapal

p) Membawa kapal / Ad Hock

q) Meyerahkan ke kesatuan kewilayahan dilengkapi dengan BA serah terima

TSK dan BB

r) Lapor ke satuan atas.

24

2) Pasal yang dilanggar : Pasal 98 s/d 115 UU No. 32 / 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

e. Keimigrasian / TKI

1) Tindakan yang dilakukan :

(a) Menghentikan kapal yang dicurigai

(b) Catat waktu kejadian dan posisi kapal

(c) Pemeriksaan :

(1) Dokumen kapal

(2) Dokumen ABK dan penumpang

- Orang asing : Pasport, Exsit permit, Visa

- TKI : Pasport / SPLP (Surat Perjalanan Laksana Pasport ), Exsit

permit, Visa, fiskal, Ijin Depneker

(d) Mengamankan TSK dan BB

(e) Membawa kapal / Ad Hock

(f) Meyerahkan ke kesatuan dilengkapi dengan BA serah terima TSK dan BB

(g) Lapar ke kesatuan atas.

2) Pasal yang dilanggar :

- Pasal 48 s/d 62 UU No. 9 / 1992 tentang Keimigrasian

- Pasal 29 dan 30 UU No.3 / 1992 tentang Jamsostek.

e. Benda Purbakala

1) Tindakan yang dilakukan :

a) Hentikan kegiatan

b) Periksa dokumen kapal / ABK dan periijinan

c) Catatan waktu dan posisi ( lokasi pengambilan )

d) Mengamankan TSK / Saksi

e) Mengamankan BB : Peralatan selam, alat deteksi sonar, peta lokasi,

barang hasil kejahatan.

f) Membawa kapal / Ad Hock

g) Meyerahkan ke kesatuan kewilayahan

h) Membuat BA serah terima TSK dan BB

i) Melaporkan ke satuan atas

2) Peraturan yang dilanggar :

25

a) Kep.Pres No. 43 /1989 dan Kep. Mendagri No. 19 / 1991

b) UU No. 5 / 1992 pasal 26, 27 dan 28 tentang Benda Cagar Budaya.

f. Tindak Pidana Peyelundupan

1) Tindakan yang dilakukan :

a) Menghentikan kapal

b) Pemeriksaan kapal

c) Pemeriksaan dokumen kapal.

(1) SIB ( Surat Izin Berlayar )

(2) Manifest

(3) Dokumen Kapal lainnya

(4) Pemeriksaan yang ada dikapal harus sesuai dengan yang tertera

pada manifest dan ketentuan yang berlaku.

c) Catatan posisi kapal

d) Membawa kapal / Ad Dock

e) Melengkapi adminitrasi peyidikan awal.

f) Meyerahkan berkas perkara , TSK dan BB.

g) Laporan ke satuan atas.

2) Pasal yang dilanggar : Pasal 102,103,104, dan 105 UU No. 10 / 1995 tentang

Kepabeanan Jo Pasal 55, 56 KUHP.

g. Tindak Pidana / Pelanggaran bidang Pelayaran.

a. Tindakan yang dilakukan :

a) Menghentikan kapal.

b) Memeriksa kapal.

c) Memeriksa dokumen kapal dan ABK.

d) Catat waktu, posisi dan cuaca.

e) Mengamankan TSK dan BB.

f) Mengambil Dokumentasi / Video terhadap kapal pelaku dan BB.

g) Membawa kapal / Ad Hock.

h) Meyerahkan ke kesatuan kewilayahan.

i) Membuat BA serah terima TSK dan BB

j) Menginformasikan kepada Syahbandar, Radio Pantai, Dinas Navigasi

dan Adpel.

26

k) Melaporkan ke satuan atas.

b. Ketentuan Pidana : Pasal 284 s/d 336 UU No. 17 / 2008 Tentang Pelayaran.

h. Tindak Pidana Pertambangan

1) Tindakan

a) Mengejar / menghentikan kapal

b) Pemeriksaan dokumen kapal dan muatan

b) Amankan TSK dan BB.

c) Catatan waktu kejadian dan posisi kapal.

d) Membawa kapal / Ad Hock

2) Pasal yang dilangar : Pasal 31,32 dan 33 UU No. 11 / 1967 tentang

pertambangan.

i. Tindak Pidana dalam bidang usaha Miyak dan Gas Bumi

1) Tindakan yang dilakukan

a) Menghentikan kapal

b) Memeriksa kapal.

c) Memeriksa dokumen kapal dan ABK.

d) Catatan waktu ,posisi dan cuaca.

e) Mengamankan TSK dan BB.

f) Membawa kapal /Ad Hock

g) Meyerahkan ke kesatuan kewilayahan.

h) Membawa BA serah terima TSK dan BB

i) Melaporkan ke satuan atas.

2) Dokumen bungker untuk Kapal Tangker

a) SIUPAL ( Surat Ijin Usaha Pengapalan )

b) Surat izin berlayar

c) Surat peryataan jumlah bungker

d) Surat penunjukan dari pertamina

e) Surat keterangan bebas pencemaran lingkungan hidup

f) Kode bungker terdaftar

g) Pola / rencana proyek tramper

h) Rencana pengawasan cegah laut

i) Sertifikat keselamatan

27

j) BKI ( Biro Klasifikasi Indonesia )

k) Rencana KKM

3) Ketentuan Pidana : Pasal 51 s/d 55 UU No. 22 / 2001 tentang Minyak Dan Gas

Bumi

j. Tindak Pidana Perikanan

1) Cara bertindak

(a) Melaksanakan Penindakan/penangkapan

(1) Kapal sedang melakukan penangkapan ikan dilaut/perairan diawali

dengan cara peran pemeriksaan kapal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses

pemeriksaan :

- Tim Pemeriksa pertama yang masuk kapal harus

menggunakan seragam dan identitas yang jelas dan

dilengkapi dengan Surat Perintah dan bersenjata lengkap;

- Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nahkoda atau ABK kapal

yang diperiksa;

- Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti dan

cepat tidak terjadi kemalangan, kerusakan dan tidak

menyalahi prosedur pemeriksaan;

- Selama pemeriksaan Tim pemeriksa harus selalu

berkomunikasi dengan kapal pemeriksa.

(2) Dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan sesuai ketentuan

yang berlaku harus dokumen asli bukan photo copy (pengecualian

untuk nelayan kecil yang kapalnya kurang dan 5 GT) yaitu :

Kapal Penangkap ikan :

- SlPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);

- Bukti Pelunasan PPP (Pungutan Pengusahaan Perikanan)

asli bagi kapal yang berukuran 30 GT;

- Stiker Barcode (kapal perikanan yang berukuran diatas 30

GT);

- SLO (Surat Laik Operasi);

- SPB (Surat Persetuiuan Berlayar).

28

Kapal Pengangkut Ikan :

- SIKPI (Surat ijin Kapal Pengangkutan Ikan);

- Bukti Pelunasan PHP (Pungutan Hasil Perikanan) Asli bagi

kapal yang berukuran 30 GT;

- Stiker berkode (Kapal perikanan yang berukuran diatas 30

GT);

- SLO (Surat Laik Operasi);

- SPB (Surat Persetujuan Berlayar);

- SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) hasil perikanan dan

SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan). Apabila melakukan

ekspor ikan;

Setelah selesai pemeriksaan, yang harus diperhatikan adalah :

- Membuat surat pernyataan tertulis dan di tandatangai oleh

nahkoda kapal, yang menerangkan bahwa pemeriksaan

berjalan tertib tidak terjadi kekerasan dan kerusakan;

- Memuat surat pernyataan tertulis dan ditanda tangani oleh

nahkoda kapal, yang menerangkan tentang hasil

pemeriksaan surat-surat/dokumen dengan menyebutkan

tempat dan waktu;

- Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa berisi:

Kapan dan dimana kapal diperiksa;

Pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis

besar;

Perintah yang diberikan;

Perwira pemeriksa menandatangani hasil

pemeriksaan pada jurnal kapal dibubuhi stempel

kapal pemeriksa.

dalam hal buku jurnal kapal tidak ada, agar Nahkoda

membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku

jurnal kapal.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila terdapat bukti yang cukup

atau petunjuk yang kuat tentang terjadi suatu tindak pidana :

- Ketua Team memberitahukan kepada nahkoda bahwa telah

29

terjadi tindak pidana perikanan dan untuk itu kapal akan

dibawa ke pangkalan pengawas DKP/ Pelabuhan/Dinas yang

ditentukan;

- Meminta kepada nahkoda kapal untuk memberikan tanda

tangan pada peta posisi gambar situasi pengejaran dan

penghentian;

- Komandan kapal Polri mengeluarkan Surat Perintah untuk

membawa kapal dan orang ke pangkalan/pelabuhan yang

telah ditentukan.

- Cara membawa kapal :

Di Ad Hoc

Komandan kapal Polri menerbitkan Surat Perintah Ad

Hoc kepada nahkoda/ tersangka supaya membawa

sendiri kapalnya kepelabuhan sesuai dengan yang

diperintahkan;

Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda

yang mudah dipindahkan diamankan diatas kapal Polri;

Perintah Ad Hoc hanya diberlakukan terhadap kapal

berbendera Indonesia yang diyakini tidak akan

melarikan diri;

Surat Perintah Ad Hoc dibuat rangkap 3 (tiga) (untuk

Nahkoda, instansi yang dituju dan arsip kapal Polri)

Dikawal

Kapal tetap dibawa nahkoda dan ABK nya menuju yang

dituju;

Ditempatkan tim kawal diatas kapal;

Kapal Polri dapat mengawasi pada jarak aman;

Surat-surat/dokumen kapat/muatan dan benda-benda

yang mudah dipindahkan diamankan di kapal Polri;

Sebagian ABK dan kapal yang dikawal dapat :

dipindahkan ke kapal Polri.

Digandeng/ditunda/ditarik

Dalam hal kapal yang diperiksa mengalami kerusakan

30

dapat dibawa oleh kapal Polri dengan cara digandeng

/ditunda/ditarik;

Sebagian ABK dapat dipindahkan kapal Polri dan

menempatkan petugas diatas kapal yang dikawal;

Apabila Kapal mengalami kerusakan dan akan tenggelam

maka nahkoda dan ABK dipindahkan ke kapal Polri

sebagai upaya pertolongan.

Selanjutnya Ketua Team Penyidik dan teamnya melengkapi

administrasi penyidikan awal sebagai berikut:

- Membuat Laporan Kejadian;

- Membuat Gambar situasi pengejaran dan penghentian;

- Pernyataan tentang posisi kapal;

- Surat Perintah dan Berita Acara Pemeriksaan Kapal;

- Surat Perintah dan Berita Acara membawa Kapal dan Orang;

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Penangkap kapal

(minimal 2 orang);

- Berita Acara Pengambilan sumpah/janji saksi Penangkap

kanal (minimal 2 orang).

Selanjutnya Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) beserta

beberapa ABK dibawa ke Mako/pangkalan terdekat untuk dilakukan

pemeriksaan baik sebagai tersangka maupun saksi.

(3) Penangkapan kapal ikan pada waktu sedang memindahkan muatan

ikan ke kapal pengangkut atau kapal lain (Ship to ship) sebagai

berikut:

(a) Tim Pemeriksa harus menggunakan seragam dan identitas

yang jelas dan dilengkapi dengan Surat Perintah;

(b) Tim yang masuk ke kapal terlebih dahulu harus berpakaian

seragam, dan apabila keadaan sudah dapat dikuasai baru tim

yang berpakaian preman/penyidk masuk ke kapal untuk

melakukan pemeriksaan;

(c) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nahkoda atau ABK kapal

yang diperiksa;

(d) Pemeriksaan harus lakukan secara tertib, tegas, teliti dan

31

cepat tidak terjadi kenilangan, kerusakan dan tidak menyalahi

prosedur pemeriksaan;

(e) Dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan sesuai

ketentuan yang berlaku saat itu;

(f) Kapal Penangkap Ikan :

- SIPI (surat ijin penangkapan ikan);

- Bukti Pelunasan PPH (Pungutan Pengusahaan

Perikanan) ash bagi kapai yang berukuran 30 GT:

- Stiker Barcode (kapal perikanan yang berukuran diatas 30

GT);

- SLO (Surat Laik Operasi);

- SPB (Surat Persetujuan Beriayar).

(g) Kapal Pengangkut Ikan :

- SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan); .

- Bukti Pelunasan PHP (Pungutan Hasil Perikanan) asli

bagi kapal yang berukuran 30 GT;

- Stiker bercode (Kapal perikanan yang berukuran diatas 30

GT);

- SLO;

- SPB;

- SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) hasii perikanan

dan SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan). Apabila

melakukan ekspor ikan.

Selanjutnya Nahkoda dan KKM kapal beserta beberapa ABK

dibawa ke Mako terdekat (Polres atau Polsek) untuk dilakukan

pemeriksaan baik selaku tersangka maupun saksi dan beberapa

anggota menjaga kapal dan ABK yang lain.

2) Pasal yang dilanggar : Pasal 87 s/d 94 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan

atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

4. Administrasi pemeriksaan dan penindakan awal oleh komandan kapala. Membuat Laporan Polisi

b. GSPP (Gambar Sket/Situasi Pengejaran Dan Penghentian)

32

c. Pernyataan tentang Posisi

d. Surat Perintah Pemeriksaan Kapal

e. BAP Kapal

f. Pernyataan hasil pemeriksaan (Untuk kapal asing dalam bahasa Inggris)

g. Pernyataan keadaan muatan

h. Pernyataan tidak tersedianya buku jurnal.

i. Surat Printah Membawa Kapal / Ad Hock

j. Daftar Barang Bukti.

k. Daftar Tersangka.

l. BA Serah Terima.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan a. Komandan Kapal Patroli Polri sebagai penyidik, memungkinkan untuk melakukan

penyidikan sampai menjadi berkas perkara, maka dapat menyerahkan perkara tersebut

kepada pangkalan/satuan kewilayahan terdekat sesuai Locus Delicti dengan dilengkapi

berkas penyidikan awal.

b. Penindakan oleh kapal Patroli adalah penindakan awal dan kemudian dilanjutkan oleh

penyidik pangkalan/satuan kewilayahan terdekat.

Bab III, Komando Dan Pengendalian

1. Komandoa. Jaringan komunikasi.

Kapal patroli dalam pelaksanaan tugas dilapangan menggunakan alat komunikasi

antara lain :

1) SSB dan VHF.

2) Telephon Satelit.

3) Handphone / Telephon

b. Sistem laporan

Kapal patroli menggunakan sistem laporan antara lain :

1) Laporan melalui SSB, VHF, Telephon Satelit, HP atau telephon biasa dua kali

dalam satu hari, pagi jam 06.00 s/d 08.00, sore hari jam 18.00 s/d 20.00 Wib

Kepada Dit Pol Air Polda atau pejabat lain yang ditunjuk.

2) Melaporkan kejadian yang sifatnya insidentil setiap saat.

33

3) Laporan tertulis kepada Dir Pol Air Polda.

2. Pengendaliana. Dalam pelaksanaan tugas kapal patroli dibawah kendali Dir Polair dan untuk

pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah Wadir Polair.

b. Untuk pembinaan fungsi teknis diselenggarakan oleh Satuan Patroli Daerah.

Bab IV, Dukungan Administrasi Dan Logistik

1. Dukungan AdministrasiDalam rangka mendukung kelancaran operasional kapal patroli, perlu adanya dukungan

administrasi berupa surat perintah tugas, laporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Dukungan LogistikDukungan logistik menggunakan logistik Polair serta dapat menggunakan logistik unsur atau

instansi lainnya yang tidak mengikat.

3. AnggaranAnggaran dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan patroli Polair menggunakan

anggaran yang ada pada Dipa Dit Polair Polda Jambi serta anggaran dari instansi/unsur

lainnya.

Bab IV, PenutupDemikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Peran Penindakan Kapal Terhadap Tindak

Pidana dan Pelanggaran oleh kapal Dit Polair Polda Jambi ini dibuat untuk dapat digunakan dan

dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas patroli diwilayah hukum perairan Polda

Jambi.

34

BAB IIITINDAK PIDANA DI LAUT, DASAR KEWENANGAN TNI -AL, DALAM PENEGAKKAN

HUKUM DI LAUT

Pendahuluan Pengertian tindak pidana di laut adalah suatu tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut dan

tidak bisa terjadi di daratan, yang dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut.

Berawal dari pengertian tersebut maka timbullah akibatnya yaitu bahwa tindak pidana di laut menjadi

suatu tindak pidana khusus yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekkhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur tindak pidana ((Subyek,

Kesalan, Bersifat melawan hukum, Bertentangan dengan undang-undang, maupun unsur-unsur

lainnya misalnya : Tempat, Waktu dan Keadaan Lainnya) (Sianturi, SH, Tindak Pidana Khusus)).

Karena merupakan tindak pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka penyelesaiannyapun mempunyai kekhususan yang menyimpang dari tindak pidana

umum (KUHP) sedangkan hukum acara juga ada penyimpangan dengan KUHAP, bahkan aparat

penegak hukum, hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan dan medianya juga lain,

yaitu berupa laut yang mempunyai sifat Internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana

di lautpun berbeda karena menggunakan KAPAL, namun baik KUHP maupun KUHAP masih tetap

melingkupi tindak pidana di laut. Dan semua penyimpangan dalam penanganan tindak pidana di

laut tersebut akan dibahas dalam pembahasan tulisan ini.

Pembahasan1. Hukum Pidana dan Acara Pidana Asas-asas hukum pidana dari buku 1 KUHP berlaku terhadap tindak pidana di laut berdasarkan

pasal 103 KUHP yang isinya bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII KUHP diperlakukan

35

terhadap ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang diancam dengan pidana, kecuali diatur

khusus oleh undang-undang tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU No.

5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan seterusnya. Sedangkan

KUHAP demikian juga masih tetap melingkupi hukum acara di laut via pasal 284 KUHAP yang isinya bahwa semua perkara diberlakukan hukum acara pidana (KUHAP) dengan pengecualian ketentuan

khusus acara pidana yang dibawa oleh undang-undang tertentu dengan demikian pada tindak

pidana di laut ini, hal yang diatur acaranya, misalnya penghentian kapal, pemeriksaan diatas kapal, tatacara membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan sebagainya menyimpang dari pada KUHAP

karena KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut karena beberapa alasan

sebagai berikut :

a. Status kapal/pesawat udara belum diatur sebagai subyek.

b. KUHAP memberlakukan hukum acara pidana khusus via pasal 284 KUHAP.

c. KUHAP belum mengatur kewenangan penyidik diluar Polisi dan PPNS.

d. KUHAP tidak mengatur wilayah di luar Indonesia padahal ada tindak pidana di laut yang

terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

e. Tembusan surat penangkapan seharusnya diberikan kepada keluarga, tetapi bila yang

ditangkap merupakan Kapal maka tidak mempunyai keluarga.

f. Penahanan untuk Kapal tidak bisa dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara.

g. Pengadilan di laut tidak mengenal Yuridiksi pengadilan, pengadilan yang berwenang

mengadili adalah pengadilan yang mempunyai Yuridiksi terdekat (UU No. 3 tahun 1985)

dimana Kapal diserahkan ke Pelabuhan terdekat.

2. Hukum yang ditegakkan di laut.Penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan

hukum di laut bisa merupakan penegakkan kedaulatan di laut yaitu manakala penegakkan tersebut

dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang berarti kapal tersebut berstatus negara asing di wilayah

negara indonesia. yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut

dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegak

hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakkan

terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, Integritas Internasional dan hukum yang

ditegakkan adalah Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar Negara

maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Naional dan itu semua untuk kepentingan Negara.

36

Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap Kapal Indonesia mempunyai aspek penegakkan hukum

pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyaralat, kepentingan masyarakat maupun

kepentingannya dari hukum yang ditegakkanpun hanyalah Negara (UU Nasional) serta mempunyai

aspek YURIDIS keamanan dan ketertiban di laut.

Didalam penegakkan hukum di laut ada suatu keterbatasan keberlakuan Hukum Nasional

terhadap Hukum Internasional yaitu yang tertera pada pasal 9 KUHP yang isinya keberlakuan pasal

2, 3, 4, 5, 7, 8 KUHP dibatasi atas pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum

Internasional (UNLOS 1982) pasal 73 ayat (3) mengatur terhadap pelaku tindak pidana di Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) didalam menegakkan hukum Negara pantai, tidak boleh dijatuhkan oleh

Negara yang mencakup pengurungan sehingga hal ini UU ZEE Indonesia tidak boleh melampoi

ketentuan tersebut. Sedangkan hukum acaranya yang berlaku pada tindak pidana di laut adalah

Hukum Acara Khusus yang dibawa oleh UU Khusus, dan Hukum Acara Khusus di laut maupuan

Hukum Acara Pidana yang belum mengatur hal khusus itu. Dan itu semua hanyalah ditingkat awal

sampai penyidikan bila sudah berlanjut ke penuntutan dan persidangan seluruhnya tunduk pada

KUHAP.

3. Perwira TNI AL selaku aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut. Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 1980 tentang ketentuan-ketentuan pertahanan dan

keamanan negara pasal 30 ayat 2 yang isinya bahwa TNI AL adalah aparat penegak kedaulatan dan

hukum di laut. Tatacara penegakkan tersebut dilaksanakan dengan kapal perang (KRI) yang

dikomandani oleh Perwira TNI AL. Pengertian kapal perang adalah kapal yang dimiliki oleh

angkatan bersernjata dengan tanda khusus kebangsaan dan dibawah Komando seorang Perwira

yang diangkat oleh pemerintah negaranya, serta namanya terdapat dalam dinas militer dan diawaki

oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler (Unlos 1982 pasal 29).

Dari pengertian tersebut diatas maka pelaksanaan tugas perang tersebut dibawah tanggung jawab

seorang Perwira dalam hal ini adalah Perwira TNI AL, sehingga mengeluarkan UU. Perwira TNI AL

tersebut diangkat selaku Penyidik tindak pidana di laut, dan undang-undang yang mengatur Perwira

TNI AL selaku penyidik di laut antara lain :

1. Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMK) STBL 1934 Nomor 442 pasal 13

menyatakan bahwa : "Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan

dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-

komandan Kapal Perang Negara dan Kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut".

37

2. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP. Dalam penjelasan pasal 17 menyebutkan bahwa : "Bagi penyidik dalam perairan

Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh Perwira

TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang

mengaturnya.

3. UU No.5 tahun 1983 tentang ZEEI, dalam pasal 14 ayat (1) memberikan kewenanga kepada

Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima ABRI sebagai aparat penegak hukum dibidang

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan UU No. 5 tahun 1983.

4. UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982.

Memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah

untuk melakukan penegakkan hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal

antara lain pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982.

5. UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39

ayat (2) kewenangan penyidik Polri dan PPNS tertentu di lingkungan Departemen yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur

dalam UU No.5 tahun 1983 tentang ZZEI dan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

6. UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dalam penjelasan pasal 24 ayat

(3) Penegakkan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL,

Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan

dan Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nasional maupun Internasional.

7. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Dalam pasal 40 ayat (5) menyebutkan :

" Bahwa penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan ZEE

dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku (lihat pasal

14 ayat (1) UU No.5 tahun 1983)".

8. UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan. Dalam pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI

AL dan Pejabat Polri".

9. UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. dalam pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut bertugas

menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Yuridiksi Nasional sesuai

dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum Internasional yang telah diratifikasi.

10. UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pasal 282 ayat (1) "Selain penyidik

pejabat Polri dan penyidik lainnya, PPNS tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas

38

dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Adapun dalam penjelasannya yang

dimaksud dengan penyidik lainnya "adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan antara lain Perwira TNI AL dan dipertegas pada pasal 340 untuk

ZEEI.

11. UU No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam pasal 7 disebutkan "Negara

Indonesia memiliki hak-hak kedaulatan dan hak-hak lain di wilayah Yuridiksi yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

Internasional". Dan pasal 22 disebutkan "Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan

dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut dilaut bebas serta dasar laut

Internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan hukum Internasional.

Perwira TNI AL dalam tugas penegakkan hukum di laut mempunyai dua aspek yaitu tindakan

penangkalan bila Perwira tersebut menangkap pelaku tindak pidana di laut tetapi Perwira tersebut

tidak mempunyai kewenangan selaku penyidik hanya sebagai melaksanakan pasal KUHAP bahwa

semua aparat penegak hukum bila mengetahui adanya tindak pidana wajib menangkap. Disisi lain

Perwira tersebut mempunyai kewenangan selaku penyidik maka tindakan tersebut merupakan

tindakan Yuridis dan Perwira tersebut wajib menangkap bila mengetahui adanya suatu tindak

pidana. Disamping tugas-tugas tersebut diatas, TNI AL secara umum juga mengemban tugas-tugas

sebagai berikut :

Fungsi Militer yaitu mempertahankan wilayah kedaulatan RI di laut.

Fungsi Diplomasi yaitu menghadirkan kapal-kapal perang Negara Indonesia

sehingga Negara lain mengetahui bahwa perairan Indonesia dijaga oleh kapal-kapal perang

Negara Indonesia, sehingga Negara lain (Internasional) mengakui keberadaan bangsa Indonesia.

Fungsi Polisionil yaitu bahwa TNI AL bertugas men keamanan, ketertiban masyarakat di laut

(penegakkan hukum di laut)

4. Subyek Tindak Pidana Di Laut. Tindak pidana di laut pelakunya bukanlah orang seperti di KUHP yang diistilakan "barang siapa" yang berarti setiap orang. Hal ini dapat ditinjau dari pasal 2-9 KUHP dengan istilah barang

siapa dan pasal 2, 3, 4 KUHP dengan istilah setiap orang maupun pertanggungjawaban pada pasal

44, 45, 49 KUHP dipersyaratkan adanya kejiwaan pelaku sedangkan yang mempunyai jiwa

hanyalah orang, begitupula pada pasal 10 KUHP tentang pidana kesemuanya hanya dapat

39

dilaksanakan oleh orang (asas-asas hukum pidana di Indonesia, Sianturi, SH, PTAM 1982). Tetapi

apabila pelakunya adalah Kapal yang mempunyai bendera kebangsaan, sehingga mereka berstatus

Negara. Akibatnya bila benderanya negara asing berarti berstatus negara asing, tetapi bila

bendera Indonesia berarti kapal-kapal Indonesia. Kesemuanya itu mengakibatkan penanganan

perkara yang dilakukan juga lain. Misalnya bila kapal asing maka menangkap juga harus negara

dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh Angkatan Laut Indonesia, sebab pelakunya negara maka

yang menangkap haruslah negara, itu merupakan subyek hukum Internasional dan diatas kapal

asing tersebut berlaku hukum negaranya bukan hukum negara Indoensia.

5. Prosedur Tetap Penegakkan Tindak Pidana di Laut oleh KRI. Prosedur Tetap Penegakkan Tindak Pidana di Laut oleh KRI Dalam rangka kepastian bahwa

sudah terjadi tindak pidana di laut, maka KRI melakukan fase tindakan yaitu penghentian, pemeriksaan kapal dan membawa kapal ke pelabuhan terdekat. Ketiga hal tersebut merupakan

tindakan penangkapan, bila dibandingkan dengan penangkapan menurut KUHAP.

a. Prosedur penghentian. Sebelum menghentikan kapal yang dicurigai maka harus sudah ada

dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana di laut sesuai KUHAP, dugaa berasal dari pendeteksian

yang didapat dari informasi dari berbagai instansi, kemudian untuk meyakinkan dilakukan

pengenalan sasaran dengan berbagai peralatan di kapal misalnya dengan Radar, Sonar, dan

komunikasi langsung. Dari pengenalan tersebut dilakukan penilaian sasaran yang memastikan

bahwa kapal yang dicurigai tersebut perlu dilakukan penghentian atau tidak.

Bila hasilnya yakin telah terjadi tindak pidana di laut, maka dihentikan dengan prosedur sebagai

berikut :

1) Dengan isyarat untuk menjalin komunikasi dengan mengibarkan bendera, dengan lampu

optis, dengan simaphore, maupun dengan radio. Bila tidak berhasil dilanjutkan.

2) Diperintahkan untuk berhenti dengan prosedur sebagai berikut : Dengan mengibarkan

bendera (bila cuaca terang), dengan megaphone (bila dapat didengar), isyarat gauk (pasti

dapat didengar). Bila semua itu tidak juga diindahkan maka :

3) Dilakukan berturut-turut tembakan dengan peluru hampa, dan peluru tajam kaliber kecil

ke udara. Bila tidak diindahkan juga maka lakukan :

40

4) Tembakan ke air laut lambung kanan, kiri, haluan dan buritan kapal. Tindakan inipun

tidak diindahkan maka lakukan :

5) Tembak ke arah bawah kapal yang diperkirakan tidak ditempati awak kapal, bila tidak

berhasil maka adakan pemaksaan dengan kekerasan sampai mau berhenti.

b. Pemeriksaan diatas Kapal. Setelah kapal berhasil dihentikan, maka untuk meyakinkan

dilakukan pemeriksaan alat bukti diatas kapal meliputi : pemeriksaan muatan, kapalnya, dan

personelnya. Pemeriksaan diatas kapal dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai seorang

Perwira dengan membawa surat perintah dari Komandan Kapal. Tim melakukan penggeledahan

terhadap dokumen kapal (fisik kapal), muatan sebagai hasil dari kegiatan (misalnya : Ikan, Kayu,

Pasir laut) yang dicurigai dari hasil tindak pidana di laut. Dokumen perseonel meliputi : Sertifikat

Juru Mudi, Nakhoda, markonis dll maupun Paspor bagi warga negara asing. Pemeriksaan harus

disaksikan oleh Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan tertib, singkat dan tidak terjadi

kehilangan serta kerusakan. Dari hasil pemeriksaan diatas kapal sudah dapat disimpulkan terjadi

tindak pidana di laut atau tidak, bila terjadi langkah selanjutnya.

c. Membawa Kapal Tangkapan ke Pelabuhan Terdekat. TNI AL dengan kapal-kapalnya di laut

mengemban tugas-tugas pertahanan, diplomasi, dan polisionil, sedangkan penangkapan kapal yang

melakukan pelanggaran dan tindak pidana di laut ini hanya merupakan sebagian dari tugas

polisionil sehingga untuk melanjutkan penyelesaiannya dilakukan oleh aparat yang di darat, maka

harus diserahkan kepada aparat yang berada di darat yaitu pelabuhan terdekat. Prosedur

membawa kapal dengan beberapa cara yaitu : Dengan cara di Ad Hoc, Dikawal dan

digandeng/tunda. Pengertian di Ad Hoc adalah Nakhodanya diperintahkan membawa

kapalnya sendiri ke pelabuhan terdekat yang telah ditunjuk dengan membawa surat perintah AD

HOC dari Komandan Kapal. Untuk menjaga keamanan dokumen-dokumen penting dibawa sendiri

oleh Komandan KRI dan diserahkan kepada aparat di darat. Surat perintah dibuat rangkap tiga :

Satu untuk kapal tangkapan, satu untuk kapal penangkap (arsip) dan satu lembar lainnya untuk

aparat di darat. Dan kapal penangkap melanjutkan tugas-tugas lainnya. (cara ini hanya dapat dilakukan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia). Cara kedua adalah di kawal yaitu kapal tangkapan diperintahkan ke pelabuhan terdekat yang

telah ditunjuk tetapi tetap dilakukan pengawalan oleh kapal penangkap (KRI) pada jarak aman.

Untuk menjaga keamanan sebagian ABK kapal tangkapan diperintahkan ke kapal penangkap (KRI)

41

agar kapal yang ditangkap tidak melarikan diri. Prosedur lainnya adalah digandeng/tunda, hal ini

dilakukan bila kapal tangkapan mengalami kerusakkan dan tidak bisa berjalan sendiri. Dalam

keadaan khusus kapal tangkapan rusak berat atau dalam cuaca buruk sehingga membahayakan

ABK dan sudah tidak mungkin di gandeng, maka kapal tangkapan dapat di tenggelamkan dan harus

dilengkapi dengan Berita Acara, alasan serta lebih mengutamakan menyelamatkan Anak Buah

Kapalnya (ABKnya).

d. Setelah sampai didarat dilakukan penyerahan Tersangka dan Alat bukti yang dituangkan dalam

berkas berita acara pemeriksaan yang dilengkapi dengan semua berita acara terdiri dari tindakan-

tindakan Komandan Kapal selaku penyidik di laut maupun berkas penyidik. Tetapi aparat di darat

haruslah selaku penyidik, bila tidak berwenang maka harus diserahkan kepada penyidik yang

berwenang.

Contoh : Kapal TNI AL menangkap kapal yang mengangkut kayu yang tidak dlengkapi dengan

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka aparat TNI AL yang di darat setelah

menerima penyerahan berkas dari kapal penangkap, harus meneruskan kepada Polisi/PPNS

Kehutanan untuk diproses mengingat Perwira TNI AL tidak berwenang melakukan penyidikan di

bidang Kehutanan. Karena yang berwenang adalah Polisi atau PPNS Kehutanan (UU No.41 tahun

1999 tentang Kehutanan pasal 77).

e. Prosedur penyelesaian perkara setelah di darat menggunakan hukum acara pidana umum

(KUHAP).

6. Wilayah Pengadilan. Wilayah Pengadilan. Tindak pidana di laut tidak mengenal Yuridiksi peradilan dan pengadilan yang

berwenang mengadili ialah pengadilan yang membawahi pelabuhan dimana kapal tangkapan

tersebut diserahkan. Tidak ada keharusan kapal penangkap menyerahkan ke pelabuhan tertentu

mengingat di laut tidak mengenal locus deliti dan Locus Delitinya adalah seluruh perairan Indonesia.

Ketentuan yang ada adalah kapal tangkapan diserahkan ke pangkalan yang terdekat sehingga tidak

mengganggu tugas-tugas operasional lainnya oleh KRI, dan seluruh pengadilan di Indonesia

berwenang sehingga diserahkan kemana saja.

7. Jenis Tindak Pidana di Laut. Tindak pidana perampokan/pembajakan di laut

Tindak pidana perikanan

Tindak pidana benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di dasar laut

Tindak pidana lingkungan hidup di laut

Tindak pidana pelayaran

42

Tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya

Tindak pidana kepabeanan

Tindak pidana kehutanan

Tindak pidana keimigrasian

Tindak pidana penambangan pasir di laut

Tindak pidana pelanggaran wilayah

Tindak pidana Narkotika san Psikotropika di dan lewat laut

Tindak pidana senjata api dan bahan peledak di dan lewat laut

Tindak pidana ZEE Indonesia

Tindak pidana Terorisme di dan lewat laut

8. Kesimpulan Tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus

Penanganan perkara di laut mempunyai acara tersendiri

Tindak pidana di laut dapat bersifat Internasional maupun Nasional

Subyek tindak pidana di laut merupakan sumber hukum Internasional

Blogger Abbas archa, Koresponden : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Jl Arif Rahman Hakim No. 150

Sukolilo - Surabaya 60111, diunduh hari senin 16 Mei 2016 pkl 11.09 wib

43

BAB IVPENEGAKAN HUKUM DI LAUT OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN

PendahuluanTrend perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional diperairan, dengan

berbagai bentuk gangguan kamtibmas menimbulkan dampak yang berspektrum luas di berbagai

bidang kehidupan. Polri telah membagi golongan kejahatan kedalam 4 golongan/jenis. Pertama,

kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian, pencurian

dan lain-lain; Kedua, kejahatan transnational yaitu : terroris, trafficking in persons, money laundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime and international economic crime; Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing,

illegal minning, penyelundupan, penggelapan pajak, penyalahgunaan BBM, dan lain-lain serta

Keempat, kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti SARA, separatisme, konflik horizontal dan

vertikal serta unjuk rasa anarkis.

Berdasarkan teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2011:8), efektif atau tidaknya suatu

penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu :1) Faktor hukumnya/UU, 2) penegak hukum, 3)

sarana, 4) masyarakat dan 5) kebudayaan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik, akan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, salah satu

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas/ kepribadian penegak hukum itu

sendiri. Dalam Teori Kriminologi (J.E Sahetapy, 1992:78),dalam rangka implementasi penegakan

hukum “Bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kesalahan”. Relevan dengan hal tersebut B. M. Taverne

44

mengatakan, “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” bahwasannya beliau mengatakan “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat

yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”.

Dengan kata lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun

saya bisa mendatangkan keadilan.Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-

undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas

yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Sementara itu di Indonesia saat ini memiliki 13 lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut

terdiri dari 6 lembaga yang mempunyai satgas patroli dilaut dan 7 lembaga penegak hukum lainnya

tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di

laut adalah : TNI-AL; Polri/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan/Dirjen HUBLA;

Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai; dan

Bakamla. Lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dan

keselamatan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan Peraturan

Perundang-undangan masing-masing.

Penegakan Hukum di LautDalam buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Ishak, 2012:244). Penegakan hukum mempunyai arti

menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum

merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Proses penegakkan hukum dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat

penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegakan hukum,

dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang

diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional.

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah

dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan

dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum di darat, terutama karena di

perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum

internasional, sedangkan di darat hanya mewadahi kepentingan hukum nasional. Dengan kata lain,

penegakan hukum di perairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang

telah disepakati dunia Internasional, di mana pemerintah Indonesia ikut menandatangani

45

konvensi/aturan-aturan tersebut, atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang

terkait dengan hal tersebut.

Perbedaan lainnya dengan penegakan hukum di darat adalah, pemberlakuan hukum di laut

dilakukan berdasarkan rezim hukum yang berbeda, sedangkan di darat tidak dikenal adanya

perbedaan rezim hukum. Selain itu, subyek hukum di laut adalah manusia - WNI atau WNA dan

negara, negara dalam hal ini berupa bendera kapal, sedangkan di darat subyek hukumnya adalah

manusia dan badan hukum.

Berawal dari pengertian tersebut maka timbullah akibatnya yaitu bahwa tindak pidana di laut menjadi

suatu tindak pidana KHUSUS yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai

kekkhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur-unsur tindak pidana

(Subyek, schuld/kesalan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, maupun

unsur-unsur lainnya misalnya : tempat, waktu dan keadaan lainnya). Karena merupakan tindak

pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka

penyelesaiannyapun mempunyai kekhususan yang menyimpang dari tindak pidana umum (KUHP)

sedangkan hukum acara juga ada penyimpangan dengan KUHAP, bahkan aparat penegak hukum,

hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan dan medianya juga lain, yaitu berupa laut yang

mempunyai sifat Internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana di lautpun berbeda

karena menggunakan KAPAL, namun baik KUHP maupun KUHAP masih tetap melingkupi tindak

pidana di laut.

Hukum Yang DigunakanAsas-asas hukum pidana dari buku 1 KUHP berlaku terhadap tindak pidana di laut berdasarkan

pasal 103 KUHP yang isinya bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII KUHP diperlakukan

terhadap ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang diancam dengan pidana, kecuali diatur

khusus oleh undang-undang tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang

telah dubah dengan UU No. 45 tahun 2009, UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI) dan seterusnya. Sedangkan KUHAP demikian juga masih tetap melingkupi

hukum acara di laut via pasal 284 KUHAP yang isinya bahwa semua perkara diberlakukan hukum

acara pidana (KUHAP) dengan pengecualian ketentuan khusus acara pidana yang dibawa oleh

undang-undang tertentu dengan demikian pada tindak pidana di laut ini, hal yang diatur adalah

acaranya, misalnya penghentian kapal, pemeriksaan diatas kapal, tatacara membawa kapal ke

pelabuhan terdekat dan sebagainya menyimpang dari pada KUHAP karena KUHAP tidak mengatur

hal tersebut.

46

KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut karena beberapa alasan antara

lain :

1. Status kapal/pesawat udara belum diatur sebagai subyek.

2. KUHAP memberlakukan hukum acara pidana khusus via pasal 284 KUHAP.

3. KUHAP belum mengatur kewenangan penyidik diluar Polisi dan PPNS.

4. KUHAP tidak mengatur wilayah di luar Indonesia padahal ada tindak pidana di laut yang terjadi di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

5. Tembusan surat penangkapan seharusnya diberikan kepada keluarga, tetapi bila yg ditangkap

merupakan KAPAL maka tidak mempunyai keluarga.

6. Penahanan untuk KAPAL tidak bisa dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara.

7. Pengadilan di laut tidak mengenal yurisdiksi pengadilan, pengadilan yang berwenang mengadili

adalah pengadilan yang mempunyai Yurisdiksi terdekat (UU No. 3 tahun 1985) dimana KAPAL

diserahkan ke pelabuhan terdekat.

penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan

hukum di laut bisa merupakan penegakkan kedaulatan di laut yaitu manakala penegakkan tersebut

dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang berarti kapal tersebut berstatus negara asing di wilayah

negara indonesia yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut

dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegakan

hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakkan

terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, Integritas Internasional dan hukum yang

ditegakkan adalah Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar Negara

maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Naional dan itu semua untuk kepentingan Negara.

Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap Kapal Indonesia mempunyai aspek penegakkan hukum

pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyaralat, kepentingan masyarakat maupun

kepentingannya dari hukum yang ditegakkanpun hanyalah Negara (UU Nasional) serta mempunyai

aspek YURIDIS keamanan dan ketertiban di laut.

Didalam penegakkan hukum di laut ada suatu keterbatasan keberlakuan Hukum Nasional

terhadap Hukum Internasional yaitu yang tertera pada pasal 9 KUHP yang isinya keberlakuan pasal

2, 3, 4, 5, 7, 8 KUHP dibatasi atas pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum

Internasional (UNCLOS 1982) pasal 73 ayat (3) mengatur terhadap pelaku tindak pidana di Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) didalam menegakkan hukum Negara pantai, tidak boleh dijatuhkan oleh

Negara yang mencakup pengurungan sehingga hal ini UU ZEE Indonesia tidak boleh melampaui

ketentuan tersebut. Sedangkan hukum acaranya yang berlaku pada tindak pidana di laut adalah

Hukum Acara Khusus yang dibawa oleh UU Khusus tersebut, dan Hukum Acara Khusus di laut

47

maupun Hukum Acara Pidana yang belum mengatur hal khusus itu. Dan itu semua hanyalah

ditingkat awal sampai penyidikan bila sudah berlanjut ke penuntutan dan persidangan seluruhnya

tunduk pada KUHAP.

Dasar penegakan hukum di laut oleh antara lain:

1. Stbl.1939 No. 442 tentang Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan.

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

4. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan

Ekosistemnya.

5. Undang Undang Rl Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

6. Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

7. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

9. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

10. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil.

11. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

12. Undang-Undang Rl Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

13. Undang-Undang Rl Nomor 04 Tahun 2009 tentang MINERBA.

14. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOBA.

15. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

16. Undang-Undang Rl Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Rl No. 31 tentang Perikanan.

17. Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan.

18. Skep Kapolri No Pol : Skep/ 79 / II / 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Pol Airud

sebagai Penyidik di wilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan

pelimpahan wewenang kepada Dit Pol Airud.

Kewenangan Polair Sebagai PenyidikBahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang

48

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah : 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) Menegakkan hukum, 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.Wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat

dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana di dalam pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain berdasarkan undang-undang kepolisian

dan KUHAP wewenang kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan lainya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

Sebagai contoh, wewenang Polri (Polair) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud pasal 282

ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran juga memberikan kewenangan

kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana di bidang pelayaran.

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA DI LAUT/ PERAIRAN1. Pendeteksian Kapal

a. Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana

berdasarkan informasi yang diperoleh.

b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar, sonar, teropong,

komunikasi radio, atau isyarat).

c. Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang

dicurigai.

2. Penyelidikan Kapal

a. Penghentian Kapal

Apabila kapal dicurigai melakukan pelanggaran/tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan pelanggaran/tindak pidana

yang diatur dalam UU.

b. Pemeriksaan kapal

49

Setelah kapal dihentikan maka selanjutnya dilaksanakan tindakan : pemeriksaan atas perintah

Komandan, kapal merapat ke kapal patroli atau sebaliknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

proses pemeriksaan dilaut :

1) Pemeriksaan dilaut harus menggunakan sarana yang sah/resmi dengan identitas/ciri-ciri yang

jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patroli/pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan

tindakan tersebut.

2) Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah.

3) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau ABK kapal yang diperiksa.

4) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan

dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.

5) Selama peran pemeriksaan tim pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal yang

diperiksa.

Setelah selesai pemeriksaan, hal-hal yang harus diperhatikan :

1) Membuat surat pernyataan tertulis dan di tandatangani oleh Nakhoda kapal, yang menerangkan

tentang hasil pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi kekerasan, kerusakan dan

kehilangan.

2) Membuat surat pernyataan tertulis dan ditanda tangani oleh Nakhoda kapal, yang menerangkan

tentang hasil pemeriksan surat-surat/ dokumen kapal dengan menyebutkan tempat dan waktu.

3) Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa yang berisi : waktu dan posisi pemeriksaan,

pendapat tentang hasil pemeriksaan, Perwira pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan pada

buku jurnal kapal dibubuhi stempel kapal pemeriksa, dalam hal buku jurnal kapal tidak ada nakhoda

membuat surat pernyatan tentang tidak adanya buku jurnal kapal, terhadap Nakhoda kapal asing

yang tidak dapat berbahasa Indonesia, sesampai dipangkalan/pelabuhan terdekat diberikan

penjelasan lengkap dan rinci terkait perkaranya dengan dibantu oleh penterjemah sebelum di

lakukan penyidikan lanjutan.

3. Tindak lanjut hasil penyelidikan

a. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana

maka : Kapal diijinkan melanjutkan pelayaran, dalam buku Jurnal pelayaran dicatat bahwa telah

diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan posisi dan waktu, meminta surat secara tertulis kepada

nahkoda kapal tentang tidak terjadinya kekerasan, kerusakan dan kehilangan selama pemeriksaan

serta pernyataan tidak melakukan gugatan.

b. Apabila terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang telah terjadi suatu

pelanggaran/tindak pidana : Perwira pemeriksa memberitahu kepada Nakhoda bahwa telah terjadi

tindak pidana dan untuk itu kapal akan dibawa kepangkalan/ pelabuhan yang ditentukan, meminta

50

kepada nakhoda kapal untuk memberikan tandatangan pada peta posisi Gambar Situasi Pengejaran

dan Penghentian. Kemudian Komandan kapal patroli mengeluarkan surat perintah untuk membawa

kapal dan orang ke pangkalan/pelabuhan yang terdekat dan telah ditentukan.

Alternatif cara membawa kapal :a. Di Ad hoc (Perintah membawa)1) Komandan kapal patroli menerbitkan surat perinah ad hoc kepada nachoda/tersangka supaya

membawa sendiri kapalnya kepelabuhan sesuai yang diperintahkan.

2) Surat-surat/dokumen, muatan dan benda-benda dipindahkan diamankan di kapal patroli.

3) Perintah Ad hoc hanya diberlakukan terhadap kapal berbendera Indonesia (ABK bukan asing)

yang diyakini tidak akan melarikan diri.

4) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Komandan kapal /nakhoda kapal patroli : Waspadai Kapal

tersebut tidak mematuhi perintah ad hoc dan melarikan diri, Waspadai pertukaran Nakhoda kapal

yang tidak sesuai sijil.

b. Dikawal.1) Kapal tetap dibawa Nakhoda dan ABK-nya menuju pelabuhan yang dituju.

2) Ditempatkan Tim kawal diatas kapal secara proporsional.

3) Kapal patroli dapat mengawal pada jarak aman.

4) Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan termasuk alat

komunikasi diamankan di kapal patroli.

5) Sebagian ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan kekapal patroli.

c. Digandeng/ditunda/ditarik.1) Dalam hal kapal mengalami kerusakan dapat dibawa oleh kapal patroli dengan cara

digandeng/ditunda/ditarik dengan tetap memperhatikan kesiapan tekhnis dan material kapal patrol.

2) Sebagian ABK dapat dipindahkan kekapal patroli dan menempatkan petugas diatas kapal yang

dikawal.

3) Apabila kapal mengalami kerusakan berat dan kemungkinan akan tenggelam serta upaya

penyelamatan kapal tidak memungkinkan , maka nachoda dan ABK dipindahkan ke kapal Patroli

sebagai upaya pertolongan.

4) Apabila kapal yang digandeng/ditunda/ditarik karena kerusakan berat mengakibatkan tenggelam ,

harus dibuat berita acara yang berisi tentang posisi dan sebab-sebab tenggelamnya kapal tersebut.

d. Penyerahan kepada Pangkalan/Kantor.

51

Pada prinsipnya Komandan Kapal Patroli adalah Penyidik/penyidik pembantu, namun dengan

pertimbangan efisiensi waktu penyidikan lanjut diserahkan kepada pangkalan/kantor berwenang

tempat dimana kapal akan diperiksa lebih lanjut (penyelidikan lanjutan penyidikan). Setelah kapal

sampai dipangkalan/pelabuhan, komandan kapal patroli segera menyerahkan kapal dan muatan,

nakhoda dan ABK serta surat-surat/Dokumen kapal/muatan kepada pangkalan dengan dilengkapi (Administrasi Pemeriksaan Kapal) anatara lain adalah sebagai berikut:

1) Laporan kejadian

2) GSPP kapal

3) Pernyataan posisi kapal

4) Surat perintah dan BA riksa kapal

5) Pernyataan hasil pemeriksaan kapal

6) Pernyataan hasil pemeriksaan surat-surat kapal

7) Pernyataan keadaan muatan kapal

8) Pernyataan tidak tersedianya buku jurnal kapal (kalau tidak ada)

9) Surat perintah dan BA membawa kapal dan orang

10) BAP saksi dari Kapal patroli (min 2 orang yang bertugas pada saat itu)

11) BA pengambilan sumpah/janji saksi dari kapal patroli ( min 2 orang yang bertugas pada waktu

kejadian dan telah memenuhi syarat untuk diambil sumpah.

12) BA serah terima kapal dan perlengkapannya, Nakhoda dan ABK, Dokumen kapal serta Berkas

Perkara.

e. Penyidikan1) Pemeriksaan oleh Penyidik di Pangkalan/Kantor

Pangkalan/ kantor melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan, nakhoda dan ABK serta

surat-surat/dokumen kapal/muatan yang diserahkan oleh kapal patroli/instansi lain untuk proses

hukum lebih lanjut.

2) Proses Penyidikan.

Penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya

Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan, untuk keperluan penyidikan, setelah dilakukan tindakan

: Penggeledahan, pemeriksaan saksi, tersangka, penyitaan dan penahanan.

3) Penanganan ABK non Yustisial

ABK yang bukan tersangka setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tidak dilaksanakan

penahanan.

52

Prosedur penyelesaian perkara setelah di darat menggunakan hukum acara pidana umum

(KUHAP).Tindak pidana di laut tidak mengenal yuridiksi peradilan dan pengadilan yang berwenang

mengadili ialah pengadilan yang membawahi pelabuhan dimana kapal tangkapan tersebut

diserahkan. Tidak ada keharusan kapal penangkap menyerahkan ke pelabuhan tertentu mengingat

di laut tidak mengenal Locus Deliti dan Locus Delitinya adalah seluruh perairan Indonesia.

Ketentuan yang ada adalah kapal tangkapan diserahkan ke pangkalan yang terdekat sehingga tidak

mengganggu tugas-tugas operasional lainnya kapal patroli Polisi, dan seluruh pengadilan di

Indonesia berwenang sehingga diserahkan kemana saja.

PENUTUP1. Kesimpulan

a. Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor hukumnya,

aparatnya, sarananya dan masyarakat serta kebudayaannya.

b. Tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus, dalam penanganan perkaranya

menggunakan hukum acara tersendiri.

c. Tindak pidana di laut dapat bersifat Internasional maupun Nasional dan subyek tindak pidana di

laut bersumber dari hukum Internasional.

2. Saran

Dalam rangka penegakan hukum di laut agar efektif dan tidak terjadi tumpang tindih serta ego

sektoral oleh dinas/instansi pemerintah harus ditingkatkan kerjasama dan profesionalitas penegakan

hukum, guna menjamin keamanan dan keselamatan di laut dalam rangka mendukung Indonesia

sebagai poros maritim. (by. EBS 7/15)

53

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULANSetelah dicermati, disusun, dirancang, dan diupayakan penyusunan bahan belajar latihan

manajemen kewilayahan untuk para bintara gakkum Polair ini, maka disimpulkan bahwa s tandar

kompetensi untuk lulusannya yang akan diraih dan diharapkan oleh institusi Polri, agar para Bintara

Gakkum Polair antara lain adalah sesuai dengan tujuan pelatihan Bintara Gakkum Polair ini yaitu

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilalu Bintara Polri sehingga

memiliki kemampuan dalam melaksanakan penegakkan hukum diperairan melalui mekanisme

pelaksanaan patroli perairan, hasil pemeriksaan dokumen dan kapal dapat diketahui bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Capaian yang demikian tidaklah semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan,

oleh karena itu perlunya upaya kuat dari semua pihak (lembaga/SPN, siswa, tenaga pendidik) dalam

menciptakan situasi dan iklim pembelajaran yang kondusif dan penguasaan materi yang lengkap,

situasi kelas yang nyaman, terkini /up to date, terampil dan mumpuni serta profesional dalam

memberi pelatihan.

54

B. SARANSaran perlu disampaikan terkait keinginan pimpinan agar tercipta komunikasi 2(dua) arah

antara gadik dan siswa untuk memperoleh kemajuan bersama dalam rangka mendidik dan

memajukan personil Polri yang bertugas di kewilayahan. Kemudian terkondisikan suasana belajar

mengajar yang nyaman, sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu disarankan antara lain

adalah :

1. Disarankan hanjar pelatihan bintara gakkum Polair yang ada ini menjadi pedoman dalam

pelaksanaan tugas para bintara gakkum Polair dan berkelanjutan;

2. Disarankan hanjar pelatihan bintara gakkum Polair apabila dirasa perlu untuk mendapatkan

muatan yang lebih terkini sekiranya semua pihak membantu memperkaya isi atau muatan

keilmuan sehingga penulis bangga hasil karyanya mendapatkan apresiasi dari siapapun.

3. Penguasaan keilmuan yang mendorong agar siswanya terampil dalam mengemban tugas

kepolisian terutama ilmu manajemen, kepemimpinan, penguasaan peraturan perundangan

adalah urgent dan utama, akan tetap yang paling pokok, prinsip dan terpenting adalah perihal

pengendalian diri, berupaya meningkatkan mutu adab, akhlakul karimah/ akhlak yang baik

dan terpuji sebagai cerminan aparatur negara yang mencerminkan perilaku Pancasila dan

beragama. Artinya negara mengharapkan terbentuk sosok personil Polri yang berakhlak

mulia/ terpuji yang memiliki pengetahuan.

Demikian Bahan Belajar (Hanjar) bintara gakkum yang perdana ini disusun sebagai

pedoman, dengan harapan para bintara gakkum menjadi terpola teliti, praktis, efektif, efisien, dan

waspada serta terampil dalam memberikan pelayan dan pengayoman kepada masyarakat

sebagaimana yang tertera di dalam peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen

operasional kepolisian dan susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah dan ,

serta bagamana mengelola suatu gangguan kamtibmas dan penanganan permasalahan yang

muncul, kemudian melaksanakan penghentian kapal, pemeriksaan kapal dan kelengkapan

administrasi pemriksaan secara efektif dan efisien.

55

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri, Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Mabes Polri, Jakarta.

Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. 2011. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Mabes Polri, Jakarta.

Kresno Buntoro.2012. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala. Cetakan

Pertama. Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL). Jakarta.

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. Mandar Maju,

Bandung.

Syahmin A.K., 1988, Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional(Sekitar

Penegakan Hukum di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini). , Binacipta,Bandung.

Prijanto, Heru, 2007, Hukum Laut Internasional. , Bayu Media, Malang.

Subagyo, P. Joko, 1993, Hukum Laut Indonesia. , Rineka Cipta, Jakarta

56

Blogger Abbas archa, Koresponden : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Jl Arif Rahman

Hakim No. 150 Sukolilo - Surabaya 60111, diunduh hari senin 16 Mei 2016 pkl 11.09 wib

JAKARTA (Pos Kota)

Sianturi, Tindak Pidana Khusus, Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana.

57