laporan tahunan 2017 - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/laptah...

LAPORANTAHUNAN

2017DIREKTORAT JENDERAL

PERKERETAAPIAN

Jl. Medan Merdeka Barat No.8Gambir, Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

(021) 3506204, 38568363505557, 35055583505559, 3506526

(021) 38607583813972

LAPORANTAHUNAN

2017DIREKTORAT JENDERAL

PERKERETAAPIAN

Puji syukur yang tak terhingga kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan di dalam Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan satu kegiatan administrator Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2017. Laporan Tahunan juga disusun dengan berdasarkan perkembangan yang sangat dinamis pada periode tahun 2017.

Semoga Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2017 ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada masa mendatang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah termasuk peran dan fungsi Ditjen Perkeretaapian. Hal ini dimaksudkan kiranya sistem perencanaan yang telah ada mendapatkan saran (feedback) yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkeretaapian pada masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017.

Jakarta, Juli 2018DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi Indonesia, maka

pergerakan manusia dan barang pun ikut mengalami peningkatan sejalan

dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Peningkatan

pergerakan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana

transportasi yang memadai. Hal tersebut adalah hakekat dasar dari transportasi

sebagai kebutuhan turunan akibat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.

Kebutuhan akan transportasi yang efisien akan terjawab dengan moda kereta

api. Kesadaran akan efisiensi yang dapat diberikan oleh kereta api dimulai

dengan adanya reformasi undang-undang tentang perkeretaapian melalui

penerbitan UU No. 23 Tahun 2007.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal

Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenanganya, dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal

Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi yaitu, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api,

Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Unit

Kerja Mandiri Setingkat Eselon III.

Adapun laporan tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran akan

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hasil-hasil pembangunan

perkeretaapian serta permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi

hendaknya dapat menjadikan pelajaran di tahun-tahun selanjutnya. Cakupan dari

Laporan ini adalah kegiatan pembangunan prasarana dan sarana, kegiatan

pengelolaan lalu lintas dan angkutan kererta api, kegiatan peningkatan

keselamatan serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi bidang

perencanaan, hukum, keuangan serta kepegawaian dan umum.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan

pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian antara lain:

vi Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

a. Pembangunan elektrifikasi lintas Bekasi – Cikarang, stasiun cibitung dan

Stasiun Bekasi Timur dimulai pada Tahun 2013, selanjutnya Peresmian

pengoperasian dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2017 oleh Menteri

Perhubungan. Lintas pelayanan baru Bekasi – Cikarang sepanjang

16,74 km’sp ditempuh dalam waktu 21 menit.

b. Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi

Sumatera Selatan dengan panjang jalur 28 Km Rute Bandara Internasional

Sultan Mahmud Badaruddin II - Stadion Jakabaring yang terbagi dalam 5

(lima) zona dengan jenis konstruksi Elevated/Layang (Konstruksi Beton, Slab

Track) terdiri dari 13 Stasiun dan 1 Depo. Kereta Api Ringan/Light Rail

Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan pengoperasiannya

pada tahun 2018.

c. Pembangunan reaktivasi jalan kereta api Lintas Binjai – Besitang yang

terletak di lintas Binjai – Besitang Kota Binjai dan Kabupaten Langkat

Propinsi Sumatera Utara yang terdiri pembangunan jalur kereta api

sepanjang 78,40 km’sp, pembangunan jembatan sebanyak 7 unit,

pembangunan 7 stasiun dan pekerjaan KA persinyalan elektrik dan

telekomunikasi serta pemagaran jalur kereta api dengan pendanaan melalui

SBSN. Reaktivasi jalur KA Binjai – Besitang pada tahun 2017 progres fisik

sebesar 51,62%.

d. Pembangunan jalur ganda Kereta Api Prabumulih – Kertapati dengan

panjang lintasan yang dibangun sepanjang 32 km’sp dengan rute antara

stasiun kertapati – prabumulih yang terdiri dari pembangunan 10 unit

jembatan, persinyalan dan telekomunikasi dan capaian pembangunan

sampai akhir Tahun 2017 sebesar 95,53%, rencana diresmikan pada bulan

Maret Tahun 2018.

e. Pembangunan jalur ganda KA antara Purwokerto – Kroya merupakan

kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan panjang jalur KA 17,8

km’sp yang merupakan pendanaan melalui SBSN. Progress fisik pada tahun

2017 sebesar 21,34% dan ditargetkan operasi pada tahun 2019.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 vii

Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun 2017 telah melaksanakan

beberapa kegiatan dalam pengadaan sarana perkeretaapian yaitu pengadaan

kereta inspeksi, pengadaan kereta ukur prasarana, pengadaan kereta penolong

pendukung crane dan pengadaan gerbong pendukung peralatan berat untuk

mengangkat dan menggeser beban gerbong terbuka (PPCW).

Terkait bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, Direktorat Jenderal

Perkeretaapian menyelenggarakan angkutan KA Perintis yang bertujuan untuk

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap moda transportasi kereta api

dan mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyelenggarakan 6

angkutan KA keperintisan pada 6 lintas pelayanan di 6 Provinsi di Jawa dan

Sumatera, yaitu:

a. KA perintis Cut Mutia dengan kinerja operasi pada tahun 2017 mengalami

penurunan okupansi penumpang, hal ini disebabkan karena minat

masyarakat mulai berkurang sehubungan panjang jaringan KA hanya 11 km.

Jumlah penumpang selama penyelenggaraan KA perintis Cut Meutia sampai

dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu sebanyak 55.157 orang.

b. KA perintis Lembah Anai yang mulai beroperasi pada November 2016.

Ketika awal beroperasi okupansi mencapai 105%. Hal ini disebabkan banyak

orang yang ingin mencoba, sedangkan setelah itu okupansi turun menjadi

rata-rata 32%. Jumlah penumpang selama penyelenggaraan KA perintis

Lembah Anai sampai dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu sebanyak

44.641 orang.

c. KA perintis Kertalaya dengan kinerja operasi pada tahun 2017 bulan

mengalami okupansi penumpang hanya sebesar 10%, karena jadwal

perjalanan kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna KA dan kondisi

sarana yang kurang handal. Jumlah penumpang selama penyelenggaraan

KA perintis Kertalaya mulai sampai dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu

sebanyak 32.968 orang.

d. KA perintis Siliwangi dengan kinerja operasi pada tahun 2017 rata-rata

okupansi sebesar 74%. Jumlah penumpang selama penyelenggaraan KA

viii Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

perintis Siliwangi sampai dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu sebanyak

767.288 orang.

e. KA Bathara Kresna dengan kinerja operasi pada tahun 2015 hingga 2017

rata-rata okupansi menunjukan tren penurunan. Pada tahun 2015 rata-rata

okupansi berada pada 72%, kemudian 2016 turun menjadi 64% dan posisi

terakhir tahun 2017 rata-rata okupansi menunjukkan 51%, Penurunan terjadi

karena adanya pergeseran jadwal/perubahan kereta api pada tahun 2017.

Jumlah penumpang selama penyelenggaraan KA Perintis Bathara Kresna

sampai dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu sebanyak 80.020 orang.

f. KA perintis Jenggala dengan kinerja operasi pada awal mula pengoperasian

tahun 2014 rata-rata okupansi hanya sebesar 0,11%, pada tahun 2015

meningkat menjadi 36%, tahun 2016 meningkat menjadi 44% dan posisi

terkahir 2017 sampai rata-rata sebesar 54%. Jumlah penumpang selama

penyelenggaraan KA perintis Bathara Kresna sampai dengan triwulan IV

tahun 2017 yaitu sebanyak 537.062 orang.

Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat pengguna

jasa transportasi kereta api kelas ekonomi dan Kereta Listrik (KRL) berupa

subsidi angkutan perkeretaapian sebesar Rp2,094 Triliun yang pelaksanaannya

dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian

Perhubungan dan memberikan penugasan kepada penyedia jasa kereta api

untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/Public Service Obligation

(PSO). Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada masa Angkutan Lebaran Tahun

2017 juga telah memberikan pelayanan angkutan motor gratis dari tempat

pemberangkatan awal yaitu stasiun Jakarta Gudang 3 (tiga) lintas tujuan yaitu

lintas utara dan lintas selatan

Program peningkatan keselamatan perkeretaapian merupakan hal yang menjadi

prioritas dan perlu ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan

perkeretaapian, yaitu aspek sarana, prasarana, operasional dan Sumber Daya

Manusia (SDM). Pada tahun 2017 telah terjadi 17 kali kejadian kecelakaan

perkeretaapian dengan nilai Rate of Accident (RoA) sebesar 0,26 per km

tempuh. Beberapa upaya peningkatan keselamatan diantaranya sosialisasi, audit

dan inspeksi serta pembinaan SDM Perkeretaapian.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 ix

Untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya meliputi

kegiatan administrasi bidang perencanaan, keuangan, hukum, kepegawaian dan

umum yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan

perkeretaapian.

DAFTAR ISIPROFIL PIMPINANKATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIFDAFTAR ISI DAFTAR GAMBARDAFTAR TABEL

iiii vxixvxx

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup1.4. Tugas, Fungsi dan Kewenangan1.5. Struktur Organisasi

1.6. Komposisi Pegawai

BAB

1

DUKUNGAN MANAJEMEN

2.1. Bidang Perencanaan2.2. Bidang Keuangan2.3. Bidang Hukum dan KSLN2.4. Bidang Kepegawaian dan Umum

BAB

2

1.5.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian1.5.2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api1.5.3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian1.5.4. Direktorat Sarana Perkeretaapian1.5.5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

1.6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian1.6.2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api1.6.3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian1.6.4. Direktorat Sarana Perkeretaapian1.6.5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

3.1.1. Pembangunan Prasarana Wilayah Sumatera3.1.2. Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa3.1.3. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Wilayah Sulawesi Lintas Makassar – Parepare

KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANAPERKERETAAPIAN 3.1. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian

1-1

1-11-21-21-31-4

1-14

2-1

2-12-22-102-17

1-51-61-71-81-9

1-141-151-161-171-18

3-23-123-20

3-1

3-1

BAB

3

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xi

3.2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Prasarana Perkeretaapian

3.2.1. Jalur dan Bangunan KA3.2.2. Fasilitas Operasi3.2.3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis3.3.1. Jalur dan Bangunan KA3.3.2. Fasilitas Operasi Kereta Api

3.4. Kelaikan Prasarana Perkeretaapian3.4.1. Jalur dan Bangunan KA3.4.2. Fasilitas Operasi Kereta Api

5.2.1. Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)5.2.2. Pengoperasian KA Tambahan5.2.3. Pemantauan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 20175.2.4. Pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 20175.2.5. Frekuensi Perjalanan Kerea Api5.2.6. Ketepatan dan Kelambatan Perjalanan Kereta Api

3.5. Bidang Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)

3-21

3-213-233-24

3-243-253-29

3-303-313-36

3-37

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANAPERKERETAAPIAN 4.1. Pembangunan Sarana4.2. Pengembangan dan Pengawasan Sarana4.3. Pengelolaan Sarana Milik Negara4.4. Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

4-1

4-14-2

4-74-16

BAB

4

KEGIATAN PENGELOLAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN KERETA API 5.1. Bidang Penataan dan PengembanganJaringan5.2. Bidang Lalu Lintas

5-3

5-55-8

5-14

5-155-16

5-1

5-1

5-3

BAB

5

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xii

5.3.1. Pelayanan Angkutan Kereta Api5.3.2. Subsidi Tarif Angkutan Ekonomi / Public Service Obligation (PSO) 5.3.3. Angkutan Motor Gratis (Motis) Dengan Moda Kereta Api

5.3. Bidang Angkutan

5.4.1. Penyelenggaraan Perijinan Perkeretaapian Umum dan Khusus5.4.2. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Acsess Charge/Tac)

5.4. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha

6.3.1. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan6.3.2. Pembinaan Teknis Pemeriksaan Kecelakaan6.3.3. Sistem Manajemen Keselamatan Kereta Api (SIMKA)6.3.4. Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian6.3.5. Pembinan Teknis Analisis Kecelakaan6.3.6. Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretapian

6.4.1. Diklat Pembentukan Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana KA6.4.2. Peningkatan Kompetensi Teknis Inspektur Perkeretaapian6.4.3. Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian6.4.4. Sertifikasi Pengujian Kecelakaan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Keretaapi6.4.5. Sertifikasi Pengujian Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATANPERKERETAAPIAN 6.1. Bidang Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan6.2. Bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian6.3. Bidang Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

6.4. Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian

5-185-23

5-26

5-18

5-305-33

5-30

6-11

6-126-14

6-156-166-18

6-20

6-21

6-226-23

6-24

6-1

6-26-6

6-11

6-19

BAB

6

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xIii

6.4.6. Sertifikasi Pengujian Kecakapan Tenaga Perawatan dan Pemeriksa Sarana dan Prasarana Perkeretaapian6.4.7. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian6.4.8. Penilaian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusi Perkeretaapian6.4.9. Monitoring Akreditasi Kelembagaan

6-24

6-25

6-27

6-28

6.5. Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum 6-29

7.2.1. Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (Commuter Line)7.2.2. Pembangunan Skytrain Bandara Soekarno Hatta7.2.3. Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta (JAKPRO)7.2.4. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung

CAPAIAN PEMBANGUNAN STRATEGIS LAINNYA 7.1. Capaian Keberhasilan atau Penghargaan 7.2. Pelaksanaan Pembangunan Perkeretaapian Dengan Skema KPBU

7-1

7-3

7-4

7-4

7-1

7-17-2

BAB

7

PENUTUP

8.1. Kesimpulan8.2. Saran

8-1

8-18-3

BAB

8

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xiv

DAFTAR GAMBAR1-11

1-121-121-131-131-14

1-15

1-16

1-17

1-18

2-22-3

2-32-3

2-4

2-6

2-8

2-172-20

3-23-3

3-3

3-43-4

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xv

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PerkeretaapianGambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Perkeretaapian Kelas IGambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Perkeretaapian Kelas II Gambar 1.4 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian Gambar 1.5 Struktur Organisasi Balai Perawatan PerkeretaapianGambar 1.6 Komposisi Pegawai Setditjen Perkeretaapian berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)Gambar 1.7 Komposisi Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)Gambar 1.8 Komposisi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)Gambar 1.9 Komposisi Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)Gambar 1.10 Komposisi Pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)Gambar 2.1 Kegiatan Rapat Studi Bagian PerencanaanGambar 2.2 Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Ditjen KAGambar 2.3 Monitoring Progres Fisik Kegiatan PembangunanGambar 2.4 Pembahasan Evaluasi Realisasi Anggaran, dan Melakukan Pemutakhiran Data Pada Aplikasi E-Monitoring pada Acara yang diadakan oleh Biro Keuangan, Setjen Kemenhub di YogyakartaGambar 2.5 Rapat Pembahasan Target dan Realisasi PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal PerkeretaapianGambar 2.6 Penyusunan Laporan BMN Tahun Anggaran 2017 di BogorGambar 2.7 Penyusunan Laporan BMN Tahun Anggaran 2017 di BogorGambar 2.8 Peresmian Staiun Kereta Api Bekasi Timur, CibitungGambar 2.9 Pemasangan Mesin Absensi Palembang dan MedanGambar 3.1 Peta PembangunanGambar 3.2 Progres pembangunan Jalur KA antara Besitang – Sei LiputGambar 3.3 Peta Pembangunan Jalur Rantauprapat – Kota PinangGambar 3.4 Peta Pembangunan Jalur Rantauprapat – Kota PinangGambar 3.5. Peta Lokasi Jalur KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung

Gambar 3.6 Pembangunan Jalur KA antara Bandar Tinggi – Kuala TanjungGambar 3.7 Lokasi Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api lintas Binjai-BesitangGambar 3.8. Pembangunan Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api lintas Binjai-BesitangGambar 3.9 Peta Lintas Pembangunan Jalur KA Layang antara MedanGambar 3.10 Progress Pembangunan Jalur KA Layang antara Medan – Bandar KhalipahGambar 3.11 Peta Lintas Pembangunan Jalur KA BIMGambar 3.12 Progress Pembangunan Jalur KA BIMGambar 3.13 Peta Lintas Pembangunan Jalur Ganda KA antara Martapura – BaturajaGambar 3.14 Progress Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Martapura – BaturajaGambar 3.15. Peta Lintas Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Prabumulih - KertapatiGambar 3.16 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Prabumulih – KertapatiGambar 3.17 Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.18 Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumtera SelatanGambar 3.19. Peta Lintas Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja – RangkasbitungGambar 3.20 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja – RangkasbitungGambar 3.21 Peta Lintas PembangunanGambar 3.22 Peresmian pengoperasian KRL lintas Bekasi – Cikarang dan Stasiun Bekasi Timur oleh Menteri Perhubungan didampingi PLT Dirjen Perkeretaapian dan Walikota BekasiGambar 3.23 Progres Pembangunan Double-Double Track (DDT)Gambar 3.24 Peta Lintas Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Utara - SelatanGambar 3.25 Kunjungan Menteri di pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT)Gambar 3.26 Peta Lintas Reaktivasi Jalur KA antara Stasiun Tawang - PelabuhanTanjung EmasGambar 3.27 Reaktivasi Jalur KA antara Stasiun Tawang - PelabuhanTanjung EmasGambar 3.28 Peta Lintas Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto - KroyaGambar 3.29 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto – Kroya

Gambar 3.30 Pembangunan Jalur Ganda KA AntaraGambar 3.31 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Kroya – Kutoarjo Segmen Kroya – Gombong (Pekerjaan Tubuh Baan, Gelar Bantalan dan Pekerjaan Jembatan)Gambar 3.32 Peta Lintas Pembagunan Jalur Ganda Kereta Api Jombang - MadiunGambar 3.33 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Jombang – MadiunGambar 3.34 Peta Lintas PembagunanGambar 3.35 Progres Pembangunan Jalur KA Makassar – ParepareGambar 3.36 Kegiatan Penyusunan Spesiifkasi Teknis Jalur dan Bangunan Kereta ApiGambar 3.37. Kegiatan Rakornis Bidang Prasarana Perkeretaapian oleh Direktur PrasaranaGambar 3.38 Kegiatan Monitoring Dan Bimbingan Teknis Jalur dan JembatanGambar 3.39 Kegiatan monitoring dan bimbingan teknis Jalur dan JembatanGambar 3.40 Kegiatan Monitoring Teknis Jembatan dan Jalur di BTP Wilayah Jawa Bagian Timur Gambar 3.41 Kegiatan Bimbingan Teknis Jembatan di BTP Wilayah Sumatera Bagian SelatanGambar 3.42 Kegiatan Bimbingan Teknis Jembatan di BTP Wilayah Sumatera Bagian BaratGambar 3.43 Alur Permohonan Sertifikat Uji Pertama atau Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian Gambar 3.44 Kegiatan Sertifikasi Uji Prasarana PerkeretaapianGambar 3.45 Kegiatan Uji Sertifikasi Komponen Prasarana PerkeretaapianGambar 3.46 Kegiatan Sertifikasi Bantalan Beton komponen Prasarana PerkeretaapianGambar 3.47 Kegiatan Focus Discussion Group (FGD)Gambar 3.48. Kegiatan Penandatangan IMO Dirjen Perkeretaapian denga Direktur PT. KAIGambar 3.49 Lingkup Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana KA Milik NegaraGambar 4.1 Kereta Ukur dan Kereta InspeksiGambar 4.2 Gerbong Pendukung Peralatan Berat dan Gambar 4.3 Gerbong Pendukung Peralatan Berat dan Gambar 4.4 Lokomotif k CC 300, Gerbong Datar dan Gerbong Terbuka Gambar 4.5 Kereta Inspeksi, Kereta Ukur dan Kereta Kedinasan

Gambar 4.6 TMC, Excavator dan Kereta PenolongGambar 4.7 Crane, Multi Tie Tamper dan Lori InspeksiGambar 4.8 Bridge Inspection Car dan Road Working Vehicle CarGambar 4.9 Pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian Gambar 5.1 Kegiatan Pemantauan Posko Lebaran Tahun 2017Gambar 5.2 Perbandingan Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2016 dan 2017 Gambar 5.3 Perbandingan Volume Penumpang Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dengan Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017Gambar 5.4. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Cut MutiaGambar 5.5. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Lembah AnaiGambar 5.6. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Kertalaya Gambar 5.7. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Siliwangi Gambar 5.8 Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Bathara Kresna Gambar 5.9 Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA JenggalaGambar 5.10 Penandatanganan Kontrak PSOGambar 5.11 Diagram Jumlah Nilai Kontrak PSO dari Tahun 2014-2017 Gambar 5.12 Prosentase Jumlah Penumpang dan Alokasi PSO Tahun 2017Gambar 5.13 Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan PSO terhadap KA EkonomiGambar 5.14 Penyelenggaraan Angkutan Motis Tahun 2017Gambar 5.15 Kegiatan Angkutan Motis Tahun 2017Gambar 5.16 Jumlah Angkutan Mudik Angkutan Motor GratisGambar 6.1. Formulasi Rate of AccidentGambar 6.2. Kegiatan Sosialisasi di SekolahGambar 6.3. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Workshop Preventif KecelakaanGambar 6.4. Kegiatan Penutupan Perlintasan Sebidang Kereta ApiGambar 6.5 Kegiatan Audit Keselamatan KAGambar 6.6 Kegiatan Safety Assement KA Bandara dan SkytrainGambar 6.7 Kegiatan Safety Assement KA di Stasiun ManggaraiGambar 6.8 Kegiatan InspeksiGambar 6.9 Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA Daerah KroyaGambar 6.10 Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA Daerah Randegan Gambar 6.11 Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA Daerah Randegan Gambar 6.12 Kegiatan Pembinaan Teknis Pemeriksaan Kecelakaan

Gambar 6.13 Kegiatan Pembinaan Teknis Analisis Kecelakaan di BekasiGambar 6.14 Kegiatan Pembinaan Teknis Analisis Kecelakaan Gambar 6.15 Kegiaan Membuka Pembinaan Keselamatan Gambar 6.16 Kegiatan Pemberian Materi didalam Kelas dan Kegiatan Praktek di LapanganGambar 6.17 Kegiatan Pemberian Materi di dalam Kelas dan Kegiatan PraktekGambar 6.18 Pelaksanaan Sertifikasi Awak Sarana PerkeretaapianGambar 6.19 Peserta Pengujian Kecakapan Pengatur Perjalanan KAGambar 6.20 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengujian Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta ApiGambar 6.21 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengujian Kecakapan Tenaga Perawatan dan Pemeriksa Sarana dan Prasarana PerkeretaapianGambar 6.22 Diagram Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun 2013 s.d 2017Gambar 6.23 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM PerkeretaapianGambar 6.24 Kegiatan Penilaian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM PerkeretaapianGambar 6.25 Kegiatan Monitoring Akreditasi KelembagaanGambar 6.26 Kegiatan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian di BekasiGambar 6.27 Kegiatan Evaluasi Kinerja PPNS PerkeretaapianGambar 6.28 Kegiatan Penegakan Hukum Dan Korwas di Bidang PerkeretaapianGambar 6.29 Kegiatan Penyuluhan RegulasiGambar 6.30 Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Gambar 6.31 Kegiatan Penyidikan dan Evaluasi Tindak Pidana PerkeretaapianGambar 6.32 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi KAGambar 6.33 Kegiatan Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prsasarana, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Gambar 6.34 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur KAGambar 7.1 Jalur KA Bandara Soeta dan Sarana yang DigunakanGambar 7.2 Jalur KA Bandara Soeta dan Sarana yang DigunakanGambar 7.3 Jalur Skytrain Bandara Soekarno Hatta Gambar 7.4 Pembangunan LRT lintas Kelapa Gading – VelodromGambar 7.5 Proses pembebasan lahan unruk pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung


3-5

3-5

3-6

3-6

3-7

3-73-83-9

3-9

3-10

3-10

3-11

3-11

3-12

3-12

3-133-14

3-15

3-153-16

3-16

3-17

3-17

3-18

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xvi





Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xvii


3-183-19

3-19

3-20

3-203-21

3-22

3-24

3-25

3-26

3-27

3-28

3-28

3-31

3-313-34

3-35

3-35

3-373-38

4-24-24-74-15

4-15





Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xviii




4-154-154-16

4-165-45-5

5-10

5-195-205-215-215-22

5-235-235-24

5-25

5-26 5-265-275-306-16-26-3

6-5 6-76-8

6-86-106-10

6-10

6-11

6-14



Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xix





6-16 6-186-196-20 6-22

6-236-23

6-24

6-25

6-25

6-27

6-28

6-296-30

6-306-31

6-326-336-34

6-35

6-37

6-37

7-27-37-47-47-5


DAFTAR TABEL2-4

2-52-72-83-13-23

3-23

3-33 3-353-37

4-144-164-17

5-2

5-4 5-6

5-9

5-10

5-11 5-15 5-165-175-185-255-28 5-28

5-31

5-355-39

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xx

Tabel 2.1 Target dan Realisasi PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2017 Tabel 2.2 Rincian Total Aset Barang Milik Negara (BMN)Tabel 2.3 Perkiraan Aset dan Ekuitas Dana Tabel 2.4 Laporan realisasi Anggaran Belanja Eselon ITabel 3.1 Jaringan Panjang Jalur KA Tahun 2017Tabel 3.2 Data Persetujuan Ijin Perpotongan dan/atau Persinggungan dengan Jalur KATabel 3.3 Realisasi Uji Pertama Jalur dan Bangunan Kereta Api Tahun 2017Tabel 3.4 Realisasi Uji Berkala Jalur dan Bangunan Kereta Api Tahun 2017Tabel 3.5 Realisasi Proses Sertifikasi KomponenTabel 3.6 Sertifikasi Uji Pertama dan Berkala Fasilitas Operasi Kereta Api Tahun 2017Tabel 4.1 Sarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2017Tabel 4.2 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Wilayah JawaTabel 4.3 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Wilayah SumateraTabel 5.1 Realisasi Penetapan Trase Bidang Perkeretaapian Tahun 2017Tabel 5.2 Realisasi Penumpang KA Pada Masa Angkutan LebaranTabel 5.3 Realisasi Keberangkatan KA Tambahan Pada Masa Angkutan Lebaran 2017Tabel 5.4 Realisasi Jumlah Penumpang Harian Pada Masa Natal dan Tahun Baru 2018Tabel 5.5 Realisasi Jumlah Penumpang Komulatif KA Pada Masa Natal dan Tahun Baru 2018Tabel 5.6 Realisasi Keberangkatan KA Tambahan Pada Masa Natal dan Tahun Baru 2018Tabel 5.7 Realisasi Frekuensi Perjalanan KA Periode Tahun 2017 Tabel 5.8. Ketepatan Perjalana KA Periode Tahun 2017Tabel 5.9 Kelambatan Perjalana KA Periode Tahun 2017Tabel 5.10 Penyelenggraan Angkutan Perintis Kereta ApiTabel 5.11 Rincian Penggunaan PSO Tahun 2017Tabel 5.12 Lintas Pelayanan KA Angkutan Motor Gratis Tahun 2017Tabel 5.13 Kuota Angkutan Motor Pada angkutan Lebaran tahun 2017 Tabel 5.14 Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum dan khusus Tahun 2017Tabel 5.15 Penerimaan PNBP dari PT KAITabel 5.16 Penerimaan PNBP dari PT KCI

Tabel 5.17 Penerimaan PNBP PT RailinkTabel 5.18 Penerimaan PNBP Penyelenggara Kereta Api KhususTabel 5.19 Rekapitulasi Penerimaan PNBP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2017

Tabel 2.1 Target dan Realisasi PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2017 Tabel 2.2 Rincian Total Aset Barang Milik Negara (BMN)Tabel 2.3 Perkiraan Aset dan Ekuitas Dana Tabel 2.4 Laporan realisasi Anggaran Belanja Eselon ITabel 3.1 Jaringan Panjang Jalur KA Tahun 2017Tabel 3.2 Data Persetujuan Ijin Perpotongan dan/atau Persinggungan dengan Jalur KATabel 3.3 Realisasi Uji Pertama Jalur dan Bangunan Kereta Api Tahun 2017Tabel 3.4 Realisasi Uji Berkala Jalur dan Bangunan Kereta Api Tahun 2017Tabel 3.5 Realisasi Proses Sertifikasi KomponenTabel 3.6 Sertifikasi Uji Pertama dan Berkala Fasilitas Operasi Kereta Api Tahun 2017Tabel 4.1 Sarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2017Tabel 4.2 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Wilayah JawaTabel 4.3 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Wilayah SumateraTabel 5.1 Realisasi Penetapan Trase Bidang Perkeretaapian Tahun 2017Tabel 5.2 Realisasi Penumpang KA Pada Masa Angkutan LebaranTabel 5.3 Realisasi Keberangkatan KA Tambahan Pada Masa Angkutan Lebaran 2017Tabel 5.4 Realisasi Jumlah Penumpang Harian Pada Masa Natal dan Tahun Baru 2018Tabel 5.5 Realisasi Jumlah Penumpang Komulatif KA Pada Masa Natal dan Tahun Baru 2018Tabel 5.6 Realisasi Keberangkatan KA Tambahan Pada Masa Natal dan Tahun Baru 2018Tabel 5.7 Realisasi Frekuensi Perjalanan KA Periode Tahun 2017 Tabel 5.8. Ketepatan Perjalana KA Periode Tahun 2017Tabel 5.9 Kelambatan Perjalana KA Periode Tahun 2017Tabel 5.10 Penyelenggraan Angkutan Perintis Kereta ApiTabel 5.11 Rincian Penggunaan PSO Tahun 2017Tabel 5.12 Lintas Pelayanan KA Angkutan Motor Gratis Tahun 2017Tabel 5.13 Kuota Angkutan Motor Pada angkutan Lebaran tahun 2017 Tabel 5.14 Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum dan khusus Tahun 2017Tabel 5.15 Penerimaan PNBP dari PT KAITabel 5.16 Penerimaan PNBP dari PT KCI

5-415-43

5-44

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 xxi

Tabel 5.17 Penerimaan PNBP PT RailinkTabel 5.18 Penerimaan PNBP Penyelenggara Kereta Api KhususTabel 5.19 Rekapitulasi Penerimaan PNBP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2017

BAB

1

PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 1 - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi Indonesia, maka

pergerakan manusia dan barang pun ikut mengalami peningkatan sejalan

dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Tak hanya

pergerakan orang, pergerakan barang pun juga meningkat. Peningkatan

pergerakan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana

transportasi yang memadai. Hal tersebut adalah hakekat dasar dari transportasi

sebagai kebutuhan turunan akibat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.

Transportasi dapat memberikan nilai manfaat, misalnya seorang produsen yang

mengirim produknya ke tempat lain yang dapat memberikan harga maupun nilai

manfaat yang lebih tinggi. Kesimpulannya transportasi berperan besar

menggerakkan roda perekonomian. Apabila dalam proses pemindahan produk

tersebut biayanya dapat ditekan (biaya transportasi), maka daya saing akan

meningkat. Hal ini berelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik

sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat

Kebutuhan akan transportasi yang efisien akan terjawab dengan moda kereta

api. Penggunaaan moda ini mampu mengakomodasi penumpang maupun

barang dalam jumlah yang besar sekaligus berarti mengurangi polusi serta

menghemat penggunaan bahan bakar.

BAB

1

1 - 2 Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

Kesadaran akan efisiensi yang dapat diberikan oleh kereta api dimulai dengan

adanya reformasi undang-undang tentang perkeretaapian melalui penerbitan UU

No. 23 Tahun 2007. Perundangan yang baru tersebut memberikan peluang bagi

swasta dan daerah untuk ikut berusaha. Dengan Rencana Induk Perkeretaapian

Nasional sebagai pedoman dalam mengembangkan perkeretaapian Indonesia.

Adapun laporan tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran akan

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hasil-hasil pembangunan

perkeretaapian serta permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi

hendaknya dapat menjadikan pelajaran di tahun-tahun selanjutnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun 2017 adalah untuk menyajikan data dan informasi mengenai hasil

pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan operasional yang

strategis di bidang dukungan manajemen, lalu lintas dan angkutan kereta api,

prasarana, sarana dan keselamatan perkeretaapian.

Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun

2017 adalah tersedianya gambaran mengenai hasil kegiatan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada tahun 2017.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun cakupan dari laporan ini adalah :

a. Dukungan manajemen meliputi bidang perencanaan, bidang keuangan,

bidang hukum dan KSLN, bidang kepegawaian dan umum.

b. Kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian meliputi bidang

pembangunan prasarana perkeretaapian, penyusunan norma, standar,

pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur prasarana perkeretaapian,

monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis, kelaikan prasarana

perkeretaapian dan bidang kegiatan perawatan dan pengoperasian sarana

perkeretaapian milik negara (IMO).

c. Kegiatan pembangunan sarana perkeretaapian yang meliputi bidang

pembangunan sarana, bidang pengembangan dan pengawasan sarana,


bidang pengelolaan sarana milik negara dan kegiatan di bidang sertifikasi

kelaikan sarana perkeretaapian.

d. Kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan kereta api meliputi bidang

penataan dan pengembangan jaringan, bidang lalu lintas, bidang angkutan,

bidang kerjasama dan pengembangan usaha.

e. Kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian meliputi bidang rekayasa

dan peningkatan keselamatan, bidang audit dan inspeksi keselamatan

perkeretaapian, sertifikasi sumber daya manusia (SDM) dan akreditasi

kelembagaan perkeretaapian, serta bidang pencegahan dan akreditasi

kelembagaan.

1.4. Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Memteri Perhubungan Nomor 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,

bahwa sesuai tugas pokoknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dipimpin

oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas

dan fungsi Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri

Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal

Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan,

sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan

keselamatan transportasi kereta api;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan,

sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan

keselamatan transportasi kereta api


c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi

kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi

kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas,

angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan

keselamatan transportasi kereta api;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.5. Struktur Organisasi

Visi Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah :

“Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi,

bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara

berkelanjutan bagi ketahanan nasional ”

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut diatas merupakan rangkuman

berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut

tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi

kereta api tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai

pranata pendukung penyelenggaran perkeretaapian sehingga terwujud sistem

perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan adaptive

terhadap perkembangan dan tantangan jaman.

Berbagai upaya yang dilakukan tetap berada dalam kerangka lingkup tugas dan

fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Memteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Gambar, serta kewenangan

yang diembankan oleh UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kepada

Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian) selaku pembina


penyelenggaraaan perkeretaapian nasional dalam mengatur, mengendalikan,

dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua pihak terkait dengan

perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat

Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

3) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

4) Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan

5) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;

6) Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :

a) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten;

b) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;

c) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah;

d) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur;

e) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara;

f) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat;

g) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan;

h) Balai Pengujian Perkeretaapian;

i) Balai Perawatan Perkeretaapian.

1.5.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi

kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengembangan

sistem dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian, serta evaluasi dan

pelaporan;


b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan

jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan

antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian; dan

d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar

kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana,

kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan,

pelaksanaan urusan umum dan kerumah tanggaan, kesejahteraan pegawai

serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

1.5.2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api


a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan

jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan

pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan

jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan

pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api,

serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;


d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api,

serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga

Direktorat.

1.5.3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman,

kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi

dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian


a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang

terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi

kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan

prasarana perkeretaapian;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang

terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi

kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan

prasarana perkeretaapian;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang

prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api,

stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana

perkeretaapian;

d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api,

stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana

perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana

perkeretaapian;


e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang

terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan

fasilitas operasi kereta api serta kelaikan prasarana perkeretaapian; dan

f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan

rumah tangga Direktorat.

1.5.4. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang

mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi

sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda

kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan

perawatan sarana perkeretaapian;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang

mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi

sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda

kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan

perawatan sarana perkeretaapian;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan,

pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana;

d. Perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas

pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan,

pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik


negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan

dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian; dan

g. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga

direktorat.

1.5.5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang

mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan

inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi

sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan

pelanggaran dan penegakan hukum;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian

yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian,

audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan,

sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta

pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria dibidang

rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi

keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya

manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan

penegakan hukum;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan

peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan,


pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan

akreditasi kelembagaan, pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum,

serta badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan

dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga

penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

perkeretaapian.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Memteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perhubungan sedangkan untuk Balai Teknik

Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 63

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian dan

untuk Balai Pengujian Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor. PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengujian Perkeretaapian serta untuk Balai Perawatan Perkeretaapian

diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 65 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian,

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 s.d 1.5 berikut ini:


Ga

mb

ar

1.1

Str

uktu

r O

rga

nis

asi D

irekto

rat Je

nde

ral P

erk

ere

taa

pia

n


:

Ga

mb

ar

1.2

Str

uktu

r O

rga

nis

asi B

ala

i P

erk

ere

taap

ian

Ke

las I

Ga

mb

ar

1.3

Str

uktu

r O

rga

nis

asi B

ala

i P

erk

ere

taap

ian

Ke

las II


Ga

mb

ar

1.5

Str

uktu

r O

rga

nis

asi B

ala

i P

era

wa

tan

Pe

rke

reta

ap

ian

Ga

mb

ar

1.4

Str

uktu

r O

rga

nis

asi B

ala

i P

en

gujia

n P

erk

ere

taap

ian


1.6. Komposisi Pegawai

Menurut Sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara

keseluruhan Tahun 2017 berjumlah 597 dengan rincian 337 pegawai dikantor

pusat dan 260 pegawai tersebar di Balai Perkeretaapian sebagaimana diuraikan

masing-masing unit kerja Eselon II.

1.6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum; dan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian tahun 2017 secara total pegawai 95 Orang, dapat dikelompokkan

sebagai berikut

Gambar 1.6 Komposisi Pegawai Setditjen Perkeretaapian berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)


1.6.2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, terdiri atas:

a. Subdirekorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;

b. Subdirekorat Lalu Lintas;

c. Subdirekorat Angkutan;

d. Subdirekorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha; dan

e. Subbagian Tata Usaha

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan

Kereta Api tahun 2017 secara total pegawai 57 orang, dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

Gambar 1.7 Komposisi Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan tingkat Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)


1.6.3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terdiri atas :

a. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;

b. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;

c. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;

d. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api;

e. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api; dan

f. Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

tahun 2017 secara total pegawai 70 orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Gambar 1.8 Komposisi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat

Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)


1.6.4. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai total sumber daya manusia 57

Orang, terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;

b. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;

c. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;

d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun

2017 terdiri dari 57 Orang, dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan

dan golongan / kepangkatan digambarkan pada gambar berikut

Gambar 1.9 Komposisi Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat Pendidikan

(a) tingkat golongan/kepangkatan (b)


1.6.5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai total sumber daya manusia

59 Orang, terdiri atas:

a. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;

b. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;

c. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;

d. Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;

e. Subdirektorat Pencegahan & Penegakan Hukum; dan

f. Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

tahun 2017 terdiri dari 59 Orang, dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat

pendidikan dan tingkat golongan / kepangkatan sebagai berikut :

Gambar 1.10 Komposisi Pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan tingkat

Pendidikan (a) tingkat golongan/kepangkatan (b)

BAB

2

DUKUNGANMANAJEMEN


BAB II DUKUNGAN MANAJEMEN

2.1. Bidang Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perencanaan pada

tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

perkeretaapian;

2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2017;

3) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Eselon I dan Eselon II

Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

4) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2017;

5) Penyusunan Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Kementerian

Perhubungan Bidang Perkeretaapian;

6) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

7) Penyiapan bahan rapat pimpinan;

8) Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

9) Pelaksanaan kegiatan studi di bidang perencanaan meliputi:

Studi Kelayakan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Tegal –

Prupuk;

Studi Kelayakan Pembangunan Akses Jalur KA Menuju Pelabuhan

Kendal;

Studi Kelayakan Pembangunan Jalur KA antara Siantar – Prapat;

BAB

2


Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan Perkeretaapian Berbasis GIS;

Penyusunan Ensiklopedia Bidang Perkeretaapian Tahun 2017;

Studi Penyusunan Roadmap Pengembangan Standarisasi Industri

Bidang Perkeretaapian Untuk Mendukung Pembangunan

Perkeretaapian Nasional;

Studi Penyusunan Roadmap Pemanfaatan dan Pengembangan

Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Perkeretaapian Nasional;

Studi Evaluasi Pelayanan Regulator Bidang Perkeretaapian;

Studi Kemanfaatan Reaktivasi Lintas Solo – Wonogiri;

Studi Kemanfaatan Pembangunan Double Track dan Elektifikasi Lintas

Duri – Tangerang;

Studi Kemanfaatan Reaktivasi Lintas Sidoarjo-Tulangan-Tarik;

Studi Standar Biaya Jasa Konsultasi Bidang Perkeretaapian;

Studi Kemanfaatan Reaktivasi Lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-

Padalarang.

Gambar 2.1 Kegiatan Rapat Studi Bagian Perencanaan

2.2. Bidang Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Keuangan pada tahun

2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Monitoring pelaksanaan anggaran baik dari sumber pendanaan Rupiah

Murni (RM), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun Pinjaman

dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Balai dan Satuan Kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2017 dan melakukan

kunjungan lapangan untuk memastikan kesesuaian laporan dan pekerjaan


serta mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul untuk dilaporkan

kepada Pimpinan.

Gambar 2.2 Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Ditjen KA

pada Oktober 2017 di ruang rapat Menteri perhubungan.

Gambar 2.3 Monitoring Progres Fisik Kegiatan Pembangunan

Jalur KA Layang Medan – Bandar Khalipah.

Gambar 2.4 Pembahasan Evaluasi Realisasi Anggaran, dan

Melakukan Pemutakhiran Data Pada Aplikasi E-Monitoring pada Acara

yang diadakan oleh Biro Keuangan, Setjen Kemenhub di Yogyakarta.

2) Memproses usulan Revisi Anggaran dari Balai dan Satuan Kerja jika terjadi

perubahan kegiatan di tahun berjalan berupa revisi DIPA maupun revisi


POK dan kontrak tahun jamak pada kegiatan yang tidak dapat dilakukan

dalam satu tahun Anggaran;

3) Pelaksanaan monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun anggaran 2017;

Tabel 2.1 Target dan Realisasi PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun Anggaran 2017

Sumber: Setditjen Perkerertaapian, 2017

Gambar 2.5 Rapat PembahasanTarget dan Realisasi PNBP di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2017

4) Mengusulkan calon pengelola anggaran untuk ditetapkan menjadi

pengelola anggaran tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Instruksi

Menteri Perhubungan Nomor IM 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Penetapan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;


5) Melakukan pemutakhiran data inventarisasi dan penilaian Direktorat

Jenderal Perkeretaapian;

6) Memproses usulan serah terima operasional oleh Balai/Satker di

lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

7) Melakukan peninjauan lapangan pemanfaatan Barang Milik Negara pada

Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2017;

8) Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan

Ditjen Perkeretaapian. Hasil inventarisasi aset Direktorat Jenderal

Perkeretaapian tahun 2017 diperoleh total aset (BMN) adalah sebesar

Rp108.264.134.776.733,- yang terdiri dari :

Tabel 2.2 Rincian Total Aset Barang Milik Negara (BMN)

No Aset Milik Negara Nilai

1 Tanah Rp46.392.454.500.571,-

2 Peralatan dan Mesin Rp4.645.115.212.477,-

3 Gedung dan Bangunan Rp1.190.168.777.106,-

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp61.800.869.549.478,-

5 Aset Tetap Lainnya Rp203.224.424.742,-

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp19.784.064.119.710,-

7 Akumulasi Penyusutan Rp(28.403.909.420.463,-)

8 Aset Tak Berwujud Rp114.249.271.099,-

9 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp13.971.087.990,-

10 Aset Lain-lain Rp422.958.778.187,-

11 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset

Lainnya

(Rp108.264.134.776.733,-)

Sumber: Setditjen Perkerertaapian, 2017


Gambar 2.6 Penyusunan Laporan BMN Tahun Anggaran 2017 di Bogor

9) Mengkoordinir penyusunan Laporan SAI Eselon I. Hasil Laporan SAI

Eselon I berdasarkan hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahunan yang

dihimpun dari seluruh Satker dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

a) Laporan Neraca Tingkat Eselon I Per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut (dalam ribuan Rupiah) :


Tabel 2.3 Perkiraan Aset dan Ekuitas Dana

Nama Perkiraan Jumlah

ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya dan Setara Kas 2.925.500

Piutang Bukan Pajak 37.340.790.688

PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 37.340.790.688

Persediaan 2.067.421.174.740

JUMLAH ASET LANCAR 2.104.764.890.928

ASET TETAP

Tanah 46.392.454.500.571

Peralatan dan Mesin 4.645.115.212.477

Gedung dan Bangunan 1.190.168.777.106

Jalan, Irigasi dan Jaringan 61.800.869.549.478

Aset Tetap Lainnya 203.224.424.742

Konstruksi dalam Pengerjaan 19.784.064.119.710

AKUMULASI PENYUSUTAN (28.403.909.420.463)

JUMLAH ASET TETAP 105.611.987.163.621

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 114.249.271.099

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 13.971.087.990

Aset Lain – Lain 422.958.778.187

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET

LAINNYA (3.796.415.092)

JUMLAH ASET LAINNYA 547.382.722.184

JUMLAH ASET 108.264.134.776.733

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 90.942.569.712

Pendapatan Diterima Dimuka 221.725.013

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 91.164.294.725

JUMLAH KEWAJIBAN 91.164.294.725

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 108.172.970.482.008

JUMLAH EKUITAS 108.172.970.482.008

JUMLAH EKUITAS 108.172.970.482.008

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 108.264.134.776.733

Sumber: Setditjen Perkerertaapia, 2017

b) Laporan realisasi Anggaran Belanja Eselon I per 31 Desember 2017

secara keseluruhan adalah sebesar Rp15.487.396.107.877.- atau

sebesar 82,18% dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.4 Laporan realisasi Anggaran Belanja Eselon I

Sumber Dana Pagu Realisasi (%)

RM Rp7.196.237.318,000,- Rp6.073.462.937.441,- 84,40

RMP Rp482,540,000,000,- Rp455.314.613.847,- 94,36

PHLN Rp1.417.193.807.000,- Rp746.286.013.817,- 52,66

SBSN Rp9.749.762.162.000.- Rp8.212.332.542.772,- 84.23

TOTAL Rp18.845.733.287.000,- 15,487,396,107,877 82.18

Sumber: Setditjen Perkerertaapian 2017

Gambar 2.7 Penyusunan Laporan BMN Tahun Anggaran 2017 di Bogor

10) Memproses dan menindaklanjuti Laporan Audit BPK-RI pada Direktorat

Jenderal Perkeretaapian. Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK-

RI , Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan :

a) PM 55 Tahun 2013 tentang pedoman dan standar dokumen

pengadaan pekerjaan konstruksi di lingkungan kementerian

perhubungan dengan nilai sebesar Rp45.789.582.693,42,- yang

terdapat di 3 Balai yaitu Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa

Bagian Tengah, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera

Bagian Utara dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera

Bagian Selatan.

Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum, dengan hasil PM

55 tahun 2013 tersebut tidak perlu direvisi cukup dibuatkan Perdirjen

untuk menampung pekerjaan kompleks yang tidak disebutkan pada

PM 55 tahun 2013.

b) Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Teknik

Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara terkait agar


mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai

Rp4.917.973.780,82,- serta optimal melakukan pengawasan atas

pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara telah

menindaklanjuti dengan melakukan addendum kontrak pekerjaan.

c) Temuan Laporan Keuangan terkait Barang Milik Negara :

Aset Tetap berupa peralatan dan mesin tidak diketahui

keberadaannya senilai Rp12.746.075.527 dan hilang belum

ditindaklanjuti proses penyelesaiannya senilai Rp251.651.017 pada

Satker Kantor Pusat, Satker Pengembangan dan Peningkatan

Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah

Jawa Bagian Barat. Saat ini asset tersebut telah diketahui

keberadaannya dan dapat dilakukan tindak lanjut proses

penyelesaian.

Pengamanan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin

belum tertib. Posisi saat ini telah diajukan Penetapan Status

Penggunaan (PSP) aset tersebut senilai Rp34.675.399.686,- dan

masih menunggu persetujuan oleh Kementerian Keuangan agar

dapat menetapkan jenis kerjasama atas pemanfaatan BMN sesuai

dengan ketentuan.

Penatausahaan tanah belum sesuai ketentuan pada BTP Wilayah

Jakarta dan Banten dan BTP Wilayah Jawa Bagian Barat. Saat ini

telah ditindaklanjuti proses sertifikasi tanah dan perbaikan

pencatatan SIMAK BMN berupa KIB .

Direktur Jenderal Perkeretaapian telah menindaklanjuti temuan

BMN tersebut dengan Surat Nomor PS 313/A.333/DJKA/9/17

tanggal 25 September 2017, selanjutnya menunggu PTL

(Penyelesaian Tindak Lanjut) dari BPK.


2.3. Bidang Hukum dan KSLN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Hukum pada tahun

2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

a) Sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sampai dengan saat ini

telah ditetapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) Permenhub dengan

rincian yaitu pada tahun 2010 telah ditetapkan sebanyak 12

Permenhub dan pada tahun 2011 telah ditetapkan sebanyak 23

Permenhub.

b) Sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sampai dengan saat ini

telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Permenhub dengan rincian yaitu

pada tahun 2010 telah ditetapkan sebanyak 1 Permenhub dan pada

tahun 2011 telah ditetapkan sebanyak 3 Permenhub.

c) Masih terdapat beberapa Permenhub sebagai amanah PP 56/2009

dan PP 72/2009 yang sedang dalam pembahasan di tingkat

Kementerian Perhubungan yaitu:

(1) RPM tentang Lalu Lintas Kereta Api

(2) RPM tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api

(3) RPM Tentang Pembinaan Di Bidang Perkeretaapian

(4) RPM tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana

Perkeretaapian Umum

(5) RPM Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian

Umum.

d) Untuk tahun 2011, telah diterbitkan 1 (satu) persetujuan prinsip

pembangunan perkeretaapian khusus.

e) Untuk tahun 2011, telah diterbitkan sebanyak 45 (empat puluh lima)

perizinan di bidang perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA

dengan bangunan lain.


f) Untuk tahun 2011, telah diterbitkan sebanyak 688 (enam ratus

delapan puluh delapan) sertifikat uji pertama/berkala sarana

perkeretaapian.

2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang

perkeretaapian, Pertimbangan Hukum serta Pemberian dan Bantuan Hukum

di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di antaranya:

a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perkeretaapian:

(1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Perkeretaapian di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal

2 Nopember 2017,

(2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka

Penataan Aset Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perkeretaapian di Yogyakarta pada tanggal

14 Desember 2017.

b) Pertimbangan Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

(1) Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Negara antara Direktorat

Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Perusahaan Gas Negara

(Persero) Tbk. Pada tanggal 8 Mei 2017 lokasi KM 215+617

antara Stasiun Waruduwur – Stasiun Cirebon Prujakan dengan

luas objek 30m².


Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Trans Jabar Tol Pada

tanggal 20 Juli 2017 lokasi KM 17+4/5 antara Stasiun Maseng –

Stasiun Cigombong Lintas Bogor – Yogyakarta dengan luas objek

1.216,87m².


Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Pemalang Batang Tol Road

Pada tanggal 8 Agustus 2017 lokasi KM 114+375 antara Stasiun

Pemalang – Stasiun Petarukan dengan luas objek 882,445m².


(4) Melakukan pembahasan Memorandum of Understanding dan

Perjanjian Kerjasama terhadap pengembangan perkeretaapian di

Provinsi Jawa Barat.

(5) Melakukan pembahasan Perjanjian Kerjasama terhadap

pemanfaatan tanah dan alih status hasil pembangunan prasarana

perkeretaapian di kawasan industri di dalam kawasan ekonomi

khusus SEI Mangke di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera

Utara.

(6) Melakukan Pembahasan Amandemen dan Pernyataan Kembali

Perjanjian Konsesi Perjanjian Kerjasama antara Kementerian

Perhubungan dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta –

Bandung.

(7) Melakukan pembahasan konsep usulan PT. Kereta Cepat

Indonesia China terkait Consent Letter kepada Kementerian

Perhubungan.

(8) Pembahasan Perjanjian antara Direktorat Jenderal

Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

tentang Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/LRT

terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

(9) Pembahasan Addendum dan Pernyataan Kembali antara

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Adhi Karya

(Persero) Tbk. Tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana

Kereta Api Ringan/LRT terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor,

Depok dan Bekasi.

(10) Pembahasan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas

Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/LRT terintegrasi di

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.


c) Pemberian Bantuan Hukum dalam beracara di Pengadilan:

(1) Dalam Perkara Perdata Tjut Hanifah tentang Tanah Mootrain

Bekasi:

Pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Pengadilan memutuskan

Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang kalah.

Untuk penangan aset yang terkait di dalam putusan PK tersebut,

telah dilakukan upaya-upaya yaitu penyampaian Surat Direktur

Jenderal Perkeretaapian kepada Ketua Mahkamah Agung (MA)

guna memohon penangguhan eksekusi dan penyampaian Surat

Menteri Perhubungan kepada Ketua MA guna memohon Fatwa

perlindungan Hukum atas Putusan PK.

Surat Kementerian Perhubungan kepada Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala BPN Nomor: HK.401/1/14PHB tanggal 25

April 2017 perihal Pembatalan Hak Pakai Nomor 03/Harapan

Mulya atas Nama Departemen Perhubungan RI.

(2) Pendaftaran Perkara Perdata Nomor 1035/Pdt.G/2017/PN.Sby di

Pengadilan Negeri Surabaya antara Djumala Wisaka melawan PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) (Menteri Perhubungan dalam hal ini

sebagai Turut Tergugat) oleh pihak Djumala Wisaka.

3) Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, di antaranya:

a) Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar

lembaga dengan melaksanakan kegiatan publikasi melalui saluran

media massa, antara lain:

(1) Program Jumpa Pers dan Ekspose Program Pembangunan di

bidang Perkeretaapian :

Jumpa Pers PSO pada bulan Desember 2017;

Jumpa Pers Angkutan Motor Gratis Tahun 2017;

Jumpa Pers Angkutan Lebaran Tahun 2017;

Jumpa Pers Keselamatan terkait Penutupan Perlintasan

Sebidang pada bulan Maret 2017;


Jumpa Pers penandatanganan kontrak antara Dijen

Perkeretaapian dengan PT. Adhi karya pada bulan Februari

2017;

Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada

bulan Desember 2017;

Jumpa Pers Akhir Tahun pada bulan Desember 2017.

(2) Publikasi Program Pembangunan Ditjen Perkeretaapian (Media

Cetak dan Elektronik)

Pembangunan jalur KA Bandara Adi Soemarmo oleh Tv

One;

Pembangunan jalur KA Bandara Adi Soemarmo oleh

Detik.com;

Pembangunan jalur KA Bandara Adi Soemarmo oleh

Tempo.co;

Publikasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Ditjen

Perkeretaapian oleh Media Indonesia;


Perkeretaapian oleh Merdeka.com;


Perkeretaapian oleh Gatra;

FGD terkait penyediaan fasilitas untuk kaum difabel di

Prasarana dan Sarana KA oleh Sindo;

FGD terkait penyediaan fasilitas untuk kaum difabel di

Prasarana dan Sarana KA oleh Weekly;

Publikasi terkait capaian pembangunan 3 tahun jokowi oleh

Gatra;

Publikasi pembangunan Prasarana Perkeretaapian di

Sumatera Utara oleh Tempo.co;


Sumatera Selatan oleh detik.com;


Jakarta dan Banten oleh Gatra;


Publikasi terkait fasilitas yang tersedia di stasiun oleh

Marketeers;

Publikasi Pameran 150 tahun Perkeretaapian oleh Radio

KBR.

(3) Penerbitan News Letter di bidang Perkeretaapian

Dalam rangka saluran komunikasi internal dan pemangku

kepentingan perkeretaapian nasional, Bagian Hukum Ditjen

Perkeretaapian telah melakukan penerbitan News Letter

Perkeretaapian pada bulan Juni 2017, bulan Oktober 2017, dan

Desember 2017.

(4) Pembuatan Filler

Filler tersebut berjudul “Aku Bangga Menjadi Insan

Perkeretaapian.”

(5) Kegiatan PPID

Merupakan kegiatan Pertemuan Pertama kali untuk Pejabat serta

Petugas PPID di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk

membahas dan mensosialisasikan tugas dan fungsi PPID di

lingkungan Ditjen Perkeretaapian. kegiatan dilaksanakan di

Bandung pada bulan 23 – 25 Agustus 2017.

(6) Kegiatan KSLN, diantaranya:

(a) Indonesia – Australia Transport Sctor Cooperation Forum

2017 di Bali yang dilaksanakan pada bulan April 2017;

(b) 44th APEC TPT-WG di Taipei yang dilaksanakan pada bulan

April 2017;

(c) Kunjungan Tim Teknis Perusahaan Astra Rail Insdutries S.R.L

di Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan

topik pembahasan yaitu penjajakan potensi keterlibatan dalam

sektor pembangunan industri transportasi di Indonesia;

(d) ASEM TMM di Bali yang dilaksanakan pada bulan September

2017 dengan topik pembahasan yaitu peluang investasi pada

pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia;


(e) The 8th Vice Ministerial Level Meeting di Jepang yang

dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2018 dengan

topik pembahasan yaitu kerjasama yang sedang berjalan

dengan pihak Jepang dan peluang kerjasama lainnya;

(f) 5th BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting dan BIMP EAGA

Senior Transport Officials Meeting di Kota Kinabalu yang

dilaksanakan pada bulan November 2017 dengan topik

Pembahasan yaitu update progress project pembangunan

yang termasuk dalam PCP (Makassar dan Kalimantan);

(g) Bisnis Forum RI – ROK di Jakarta yang dilaksanakan pada

bulan November 2017 dengan topik Pembahasan yaitu The

Opportunity of Railway Infrastructure Project in Indonesia.

(7) Pada 7 Oktober 2017, telah dilakukan Peresmian pengoperasian

KRL Lintas Bekasi – Cikarang, Stasiun Cibitung serta Stasiun

Bekasi Timur oleh Menteri Perhubungan didampingi oleh PLT

Dirjen Perkeretaapian, Walikota Bekasi serta perwakilan Kedutaan

Besar Jepang di Indonesia.


Gambar 2.8 Peresmian Staiun Kereta Api Bekasi Timur, Cibitung dan Pengoperasiuan KRL Lintas Bekasi - Cikarang

2.4. Bidang Kepegawaian dan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bagian Kepegawaian

dan Umum pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2017 dan Daftar

Nominatif Pegawai Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 yang digunakan

untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan Formasi Pegawai,

Jabatan, Kepangkatan dan Pensiun;


b. Pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian (Eselon II sebanyak 4 Orang, Eselon III sebanyak 22

Orang, dan Eselon IV sebanyak 46 Orang);

c. Pelaksanaan serah terima jabatan;

d. Pemutakhiran data base kepegawaian yang disesuaikan dengan data

base kepegawaian dari Biro Kepegawaian dan Organisasi;

e. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Online dan inventarisasi

data dukung untuk selanjutnya di submit melalui website kemenpan

oleh Leading Sector (Itjen Kemenhub);

f. Penyusunan Peta Jabatan Ditjen Perkeretaapian;

g. Melakukan pembinaan pegawai Ditjen Perkeretaapian melalui Diklat,

teknis dan administratif Diklat Teknis Perkeretaapian sebanyak 34

Orang dan Administrasi Perkeretaapian sebanyak 5 orang;

h. Penyiapan bahan usulan pensiun PNS sebanyak 9 orang;

i. Memproses mutasi dari instansi dan unit kerja lain sebanyak 10 orang;

j. Pelaksanaan sosialisasi kepegawaian di lingkungan balai

perkeretaapian;

k. Pelaksanaan tes seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2017 di 13

Kota pada Bulan Oktober 2017. Jumlah pelamar keseluruhan 16.546

dan total 400 alokasi formasi, dimana terdapat 5 formasi jabatan untuk

22 CPNS Ditjen Perkeretaapian.

l. Bimbingan teknis keprotokolan dan MC di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 November

2017 di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari

masing-masing Unit Eselon II, III dan Balai – balai Perkeretaapian

Kementerian Perhubungan.

m. Penyusutan naskah dinas, antara lain :

1) Pengiriman Arsip pada tanggal 1-3 Februari 2017;

2) Pemilahan Arsip pada tanggal 20-23 Februari 2017;


3) Penataan Arsip inaktif dan entry data pada tanggal 7-9 Maret 2017;

4) Entry data Kearsipan pada tanggal 11-13 April 2017;

5) Penataan Box Arsip pada tanggal 2-4 Agustus 2017;

6) Penataan Arsip inaktif dan entry data pada tanggal 20-22

November 2017.

n. Pengelolaan arsip elektronik, antara lain :

1) Sosialisasi persuratan elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada tanggal 15-17 Maret 2017;

2) Sosialisasi persuratan elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada tanggal 3-5 Mei 2017;

3) Monitoring persuratan elektronik di Balai Pengujian pada tanggal

29-31 Mei 2017;

4) Monitoring persuratan elektronik di Balai Tehnik Perkeretaapian

Wilayah Jawa Bagian Barat pada tanggal 7-9 Juni 2017;

5) Monitoring persuratan elektronik di Balai Perawatan pada tanggal

12-14 Juli 2017;

6) Monitoring Persuratan Elektronik di Balai Tehnik Perkeretaapian

Wilayah Jawa Bagian Tengah pada tanggal 12-14 Juli 2017;


Wilayah Jawa Bagian Timur pada tanggal 17-19 Juli 2017;


Wilayah Sumatera Bagian Utara pada tanggal 17-19 Juli 2017;


Wilayah Sumatera Bagian Selatan pada tanggal 10-12 Agustus

2017;


Wilayah Sumatera Bagian Barat pada tanggal 10-12 Agustus

2017.


o. Pembinaan sistem administrasi perkantoran, antara lain :

1) Menghadiri kegiatan reviu hasil penterjemah nomenklatur dan

titelatur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2) Menghadiri forum komunikasi dan Bimtek Pengelola

Kesekretariatan/Sekretaris Pimpinan Tahun 2017.

p. Mengkoordinir pelaksanaan upacara bendera rutin tanggal 17 setiap

bulan, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan Peringatan

KORPRI;

q. Monitoring mesin absensi di masing-masing Balai Teknik

Perkeretaapian.

Gambar 2.9 Pemasangan Mesin Absensi di Palembang dan Medan

BAB

3

KEGIATANPEMBANGUNANPRASARANAPERKERETAAPIAN


BAB III KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

3.1. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rencana kegiatan

pembangunan perkeretaapian kurun waktu 2015-2019 difokuskan pada upaya

peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan aksesibilitas prasarana perkeretaapian.

Panjang jalur kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2017 adalah sepanjang

5.707,83 km’sp, yang meliputi pembangunan jalur KA di Pulau Sumatera sepanjang

1.784,87 km’sp dan di Pulau Jawa sepanjang 3.848 km’sp.

Tabel 3.1 Jaringan Panjang Jalur KA Tahun 2017

Jalur KA

Aktif 5.707,83

Wilayah Pulau Jawa

Jalur Tunggal 1.537,72 km’sp

Jalur Ganda 2.385,24 km’sp

Jumlah (km’sp) 3.922,96 km’sp

Wilayah Pulau Sumatera Jalur Tunggal 1.389,27 km’sp

Jalur Ganda 395,6 km’sp


Jalur Tidak Aktif

2.497,01

Wilayah Pulau Jawa & Madura (km’sp) 1.862,51 km’sp

Wilayah Pulau Sumatera (km’sp) 634,5 km’sp


Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian, 2017

BAB

3


Jenis bantalan rel di pulau Jawa terdiri dari bantalan beton sepanjang 3.697,641 Km,

bantalan besi sepanjang 204,50 Km dan bantalan kayu sepanjang 20,80 Km,

Sedangkan di pulau Sumatera terdiri dari bantalan beton sepanjang 1.553,76 Km dan

bantalan besi sepanjang 231,12 Km.

3.1.1. Pembangunan Prasarana Wilayah Sumatera

a. Pembangunan Badan Jalan KA dan Track Lintas Langsa – Kuala Simpang –

Besitang

Pembangunan jalur kereta api

Langsa – Besitang merupakan salah

satu dalam Proyek Strategis

Nasional di Kementerian

Perhubungan dibangun untuk

menghubungkan Trans Sumatera

yang terletak di Provinsi Sumutera

Utara (Kabupaten Tamiang) dan

Provinsi Aceh (Kabupaten Langkat).

Pada Tahun 2017 pekerjaan pembangunan jalur kereta api lintas Besitang–Langsa,

Besitang-Sei Liput meliputi konstruksi jalan kereta api yaitu pekerjaan tubuh baan

dan pekerjaan track, pembangunan jembatan kereta api, pembangunan 3 (tiga)

stasiun kereta api, pekerjaan pembangunan sistem persinyalan kereta api dan

pekerjaan supervisi. Pembangunan jalur kereta api antara Besitang – Sei Liput

dibiayai dengan Sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan

skema kontrak tahun jamak, dengan capaian pada akhir Desember tahun 2017

sebesar 33,87 % serta pelaksanaan penertiban lahan dan relokasi ruko, utilitas,

fasilitas ibadah, fasilitas olah raga dan jalan desa dalam tahap inventarisasi oleh PT.

KAI (Persero) dan telah berkoordinasi dengan pihak – pihak MUSPIDA.

Gambar 3.1 Peta Pembangunan Jalur Besitang – Sei Liput


Gambar 3.2 Progres pembangunan Jalur KA antara Besitang – Sei Liput

b. Pembangunan Jalur KA antara Rantauprapat – Pondok S2 Lintas

Rantauprapat Kota Pinang


lintas Rantauprapat – Kota

Pinang merupakan salah satu

Proyek Strategis Nasional (PSN)

yang dibangun untuk

menghubungkan jalur KA Trans

Sumatera yang terletak di

Kabupaten Labuhan Batu dan

Labuhan Batu Selatan.


antara Pondok S2 – Rantau Prapat lintas Rantau Prapat – Kota Pinang pada tahun

2017 meliputi konstruksi jalan rel terdiri dari pekerjaan tubuh baan dan pekerjaan

track sepanjang 33 km’sp, pembangunan jembatan/box culvert kereta api sebanyak

77 unit, underpass sebanyak 6 unit, overpass 19 unit dan pembangunan stasiun 4

unit serta pekerjaan supervisi. Progres pembangunan sampai dengan akhir

Desember tahun 2017 selesai sebesar 20,36 % dengan sumber pendanaan dari

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan skema kontrak tahun jamak (Multiyears)

TA 2017-2019, dengan target selesai tahun 2019. Ketersedian/kesiapan lahan

sampai dengan tahun 2017 adalah sepanjang 21,3 km’sp dari 33 km’sp (65%) dari

lahan yang dibutuhkan dan sisa lahan yang dibutuhkan masih dalam perhitungan

oleh Tim Appraisal.

Gambar 3.3 Peta Pembangunan Jalur

Rantauprapat – Kota Pinang


Gambar 3.4 Peta Pembangunan Jalur Rantauprapat – Kota Pinang

c. Pembangunan Jalur KA antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung


antara Bandar Tinggi – Kuala

Tanjung sepanjang 21,5 km’sp

telah dimulai pada tahun 2011 yang

meliputi pembangunan jalur kereta

api terdiri tubuh baan dan

pekerjaan jalan rel, pembangunan

3 Stasiun yaitu Stasiun Tanjung

Gading, Stasiun Kuala Tanjung dan

Stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung

kereta api dan pekerjaan persinyalan elektrik di 7 Stasiun yaitu Stasiun Perlanaan,

Stasiun Bahlias, Stasiun Bandar Tinggi, Stasiun Laut Tador, Stasiun Tanjung

Gading, Stasiun Kuala Tanjung, Stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung. Manfaat dari

pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung adalah mendukung

konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju Pelabuhan

Kuala Tanjung dan merupakan program pemerintah untuk :

1. Mengurangi beban jalan raya;

2. Penurunan emisi gas rumah kaca;

3. Mengintegrasikan moda KA dengan Moda laut;

4. Menyediakan akses jalan KA menuju kawasan Industri.

Capaian pembangunan jalur KA baru Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sampai

akhir Desember Tahun 2017 adalah sebesar 56,52%, dengan sumber pendanaan

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan skema Kontrak Tahun Jamak

Gambar 3.5. Peta Lokasi Jalur KA Bandar Tinggi

- Kuala Tanjung


(Multiyears) TA 2017-2018, dimana direncanakan peresmian pada bulan Juli tahun

2018.

Gambar 3.6 Pembangunan Jalur KA antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

d. Reaktivasi Jalur KA Lintas Binjai-Besitang

Reaktivasi jalur kereta api Tahap II

lintas Binjai - Besitang merupakan

salah satu proyek prioritas

Kementerian Perhubungan dengan

tujuan untuk menghidupkan jalur

kereta api dan menghubungkan

Trans Sumatera yang terletak di

Kota Binjai dan Kabupaten Langkat

Propinsi Sumatera Utara sepanjang

78,40 km’sp. Pada tahun 2017

pembangunan yang dilaksanakan

meliputi pembangunan jalur kereta api tubuh baan dan pemasangan track,

pembangunan jembatan 7 unit, pembangunan stasiun 7 unit dan pekerjaan

persinyalan elektrik dan telekomunikasi serta sterilisasi/pemagaran jalur kereta api

dengan pendanaan melalui SBSN skema kontrak tahun jamak tahun 2017-2018.

Reaktivasi jalur KA Binjai – Besitang pada tahun 2017 mencapai progres fisik

sebesar 51,62 % dan direncanakan selesai/dioperasikan pada November 2018.

Gambar 3.7 Lokasi Pekerjaan Reaktivasi Jalur

Kereta Api lintas Binjai-Besitang


Gambar 3.8. Pembangunan Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api lintas Binjai-Besitang

e. Pembangunan Jalur KA layang di Kota Medan antara Medan – Bandar

Khalipah Baru


layang di Kota Medan antara

Medan – Bandar Khalipah Baru

merupakan salah satu Proyek

Strategis Kementerian

Perhubungan yang dibangun

untuk mengurangi perlintasan

sebidang di kota Medan dan

menghidupkan perkeretaapian

dalam kota yang terletak di lintas

Medan – Bandar Khalipah Baru

Propinsi Sumatera Utara Kota Medan dan Kabupaten Binjai. Pembangunan jalur

kereta api layang di Kota Medan meliputi konstruksi jalur kereta api layang

(elevated track) sepanjang 10 km termasuk, penataan track exisiting dan

pemasangan track antara Medan - Bandar Khalipah Baru lintas Medan - Araskabu

– Kualanamu, pembangunan persinyalan dan telekomunikasi di Stasiun Medan,

interface Pulu Brayan, Stasiun Sunggal, pengembangan dan pembangunan

gedung baru yaitu di Stasiun Medan, Stasiun Bandar Khalipah, Stasiun Mandala,

Stasiun Batang Kuis. Secara bertahap pada tahun 2016-2017 dilaksanakan juga

pembangunan persinyalan dan telekomunikasi di Stasiun Araskabu dan Stasiun

Kualanamu yang telah beroperasi pada bulan November 2017. Progress fisik

pembangunan sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebesar 79,11 %

dengan sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan skema

Gambar 3.9 Peta Lintas Pembangunan Jalur KA

Layang antara Medan


kontrak tahun jamak (Multiyears) tahun 2015-2018 dan target beroperasi pada

November 2018.

Gambar 3.10 Progress Pembangunan Jalur KA Layang antara Medan – Bandar Khalipah

f. Pembangunan Jalur KA Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

Gambar 3.11 Peta Lintas Pembangunan Jalur KA BIM

Pembangunan jalur kereta api Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

merupakan program prioritas Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk

meningkatkan konektivitas antar moda di Kota Padang. Pembangunan Kereta

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) memiliki panjang lintas pelayanan 22

km’sp yang dimulai dari Stasiun Padang – Stasiun Tabing - Stasiun Duku -

Stasiun BIM. Pekerjaan dimulai secara bertahap sejak 2012 sampai dengan 2016

berupa pengerjaan badan jalan kereta api, pemasangan track, pembangunan

KA BIM


jembatan, persinyalan, dan pembuatan drainase, serta pembangunan Stasiun

Duku. Pada tahun 2017 lingkup pembangunan mencakup pembangunan peron

dan fasilitas pendukung operasi di stasiun BIM, pembangunan peron dan

overcaping di Stasiun Padang, peningkatan jalan rel R.33 menjadi R.54 di km.

24+588 s.d km. 25+871 antara Tabing - Duku sepanjang 1,28 km’sp, termasuk

penataan spoor di emplasemen Stasiun Duku, penyempurnaan jalur KA antara

BIM - Duku termasuk bangunan pendukung, pembangunan jembatan kereta api

sebanyak 7 unit, dan pembangunan sistem radio traindistpaching dan

telekomunikasi untuk mendukung operasional KA Bandara Internasional

Minangkabau. Pada tahun 2017 progres fisik pembangunan jalur kereta Bandara

BIM mencapai 100%, dan hasil pekerjaan selanjutnya akan dilakukan pengujian

dan safety assesment sebelum dilakukan pengoperasian jalur yang telah dibangun

tersebut serta dijadwalkan akan diresmikan pada bulan April 2018.

Gambar 3.12 Progress Pembangunan Jalur KA BIM


g. Pembangunan Jalur Ganda KA antara Martapura – Baturaja

Pembangunan jalur ganda KA antara

Martapura – Baturaja sebagai

pengembangan jaringan jalur kereta

api khususnya di wilayah Sumatera

Bagian Selatan. Pembangunan jalur

ganda tersebut ditujukan guna

meningkatkan keselamatan serta

kapasitas lintas jalur kereta api di

wilayah Sumatera Bagian Selatan,

untuk mendukung angkutan

penumpang dan barang terutama angkutan batu bara dari Tanjung Enim menuju

Tarahan serta dalam upaya mengurangi kepadatan dan kerusakan jalan raya dan

mengurangi polusi udara dan menghemat energi BBM. Pekerjaan pembangunan

jalur ganda kereta api antara Martapura – Baturaja meliputi pengadaan rel, wesel

dan bantalan beton, pekerjaan badan jalan, pekerjaan track kereta api, pekerjaan

pembangunan jembatan kereta api, pekerjaan persinyalan, penataan emplasemen

sebanyak 7 stasiun. Pendanaan bersumber dari SBSN dengan skema kontrak

tahun jamak 2016 - 2017. Progres fisik tahun 2017 sebesar 100% dan

direncanakan beroperasi pada April tahun 2018.

Gambar 3.14 Progress Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Martapura – Baturaja

Gambar 3.13 Peta Lintas Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Martapura – Baturaja


h. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api lintas Prabumulih – Kertapati

Pembangunan jalur ganda kereta

api lintas Prabumulih – Kertapati

merupakan program pemerintah

yang merupakan Proyek Strategis

Nasional. Proyek ini tercantum

dalam Peraturan Presiden Nomor

58 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional (PSN). Pada tahun 2017

dilakukan pembangunan jalur ganda KA yang merupakan lanjutan dari pekerjaan

ditahun 2015 dan 2016. Penyusunan DED jalur ganda KA lintas Kertapati –

Prabumulih dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan pembangunan

jalur ganda KA mulai dilaksanakan pada tahun 2015-2016 untuk segmen antara

Stasiun Lembak sampai dengan Stasiun Payakabung. Pada tahun 2017

dilanjutkan pembangunan untuk segmen Lembak – Prabumulih dan Payakabung –

Kertapati. Tujuan pembangunan adalah menyediakan angkutan massal

penumpang dan barang, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah

pembangunan dan peningkatan pelayanan, aksesibilitas dan mobilitas orang dan

barang dan terciptanya keselamatan perjalanan kereta api. Panjang lintasan jalur

KA segmen Lembak – Prabumulih dan Payakabung – Kertapati dibangun

sepanjang 32 km’sp yang juga mencakup pembangunan 10 unit jembatan,

persinyalan dan telekomunikasi. Progres pembangunan sampai akhir Desember

tahun 2017 sebesar 95,53% dan rencana diresmikan pada bulan April tahun 2018.

Gambar 3.16 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Prabumulih – Kertapati

Gambar 3.15. Peta Lintas Pembangunan Jalur

Ganda KA Lintas Prabumulih - Kertapati


i. Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) di Provinsi

Sumatera Selatan

Pembangunan Kereta Api

Ringan/Light Rail Transit (LRT)

Provinsi Sumatera Selatan

merupakan kegiatan kontrak

tahun jamak (Multiyears) tahun

2016 – 2018 dengan panjang jalur

23 km’sp dengan rute Bandara

Internasional Sultan Mahmud

Badaruddin II – Stadion

Jakabaring, terbagi dalam 5 (lima)

zona dengan jenis konstruksi elevated/layang (konstruksi beton, slab track) terdiri

dari 13 Stasiun dan 1 Depo. Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit

(LRT) Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan pengoperasiannya pada Juli 2018

yang merupakan pendukung Event Asian Games. Progres Pembangunan Kereta

Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) di provinsi Sumatera Selatan progres sampai

akhir Desember 2017 adalah sebesar 80,83%.

Gambar 3.18 Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) di


Gambar 3.17 Pembangunan Kereta Api Ringan /

Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan


3.1.2. Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa

a. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Elektrifikasi antara Maja –

Rangkasbitung

Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api

dan elektrifikasi antara Maja -

Rangkasbitung merupakan Proyek

Strategis Kementerian Perhubungan

yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden

(KSP) yang bertujuan mengurangi

kemacetan jalan raya, mengurangi

waktu tempuh perjalanan kereta api,

meningkatkan pelayanan, aksesibilitas

dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar provinsi,

serta terciptanya keselamatan perjalanan kereta api. Panjang lintasan yang dibangun

sepanjang 17,15 km’sp yang mencakup pembangunan 1 unit stasiun beserta gardu

traksi, 7 unit jembatan dan elektrifikasi. Sampai dengan akhir bulan Desember 2017

progress fisik sebesar 50,24% dan rencana diresmikan pada bulan November 2018.

Pembangunan jalur ganda KA elektrifikasi Maja – Rangkasbitung merupakan bagian

dari program pembangunan jalur ganda elektrifikasi lintas Tanah abang –

Rangkasbitung sepanjang ± 62,7 km’sp. Pembangunan ini telah dilaksanakan secara

bertahap oleh Pemerintah sejak tahun 2006 dan hingga saat ini telah terbangun

sepanjang ± 45,6 km’sp (segmen Tanahabang - Parungpanjang – Maja).

Gambar 3.20 Progres Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja – Rangkasbitung

Gambar 3.19. Peta Lintas Pembangunan Jalur

Ganda KA Antara Maja – Rangkasbitung


b. Pembangunan Double-Double Track (DDT) Manggarai – Jatinegara – Bekasi –

Cikarang

Pembangunan Double-Double Track

antara Manggarai – Jatinegara –

Bekasi – Cikarang merupakan

bagian dari Proyek Strategis

Kementerian Perhubungan.

Pekerjaan pembangunan DDT

bertujuan untuk peningkatan

kapasitas lintas dan share kereta api

di sepanjang koridor Manggarai -

Cikarang melalui pembangunan

DDT serta memisahkan jalur utama

untuk kereta api jarak jauh dan jalur Commuter line sehingga mengatasi

keterlambatan kereta Commuter dan juga sekaligus menambah kapasitas

penumpang yang kini mencapai 1,2 juta penumpang perharinya. Pembangunan DDT

ini sudah dimulai sejak tahun 2013 dengan lingkup pekerjaan yaitu pembangunan

DDT dari Manggarai s/d Bekasi sepanjang 18 km’sp, pembangunan jaringan listrik

aliran atas sepanjang 17 km dan gardu listrik / substation antara Bekasi – Cikarang,

pembangunan elevated track sepanjang 4 km antara Manggarai - Jatinegara dan

Cikini – Manggarai, pengembangan 10 Stasiun antara Manggarai s/d Cikarang dan

pembangunan 3 Stasiun baru yaitu Stasiun Matraman, Stasiun Bekasi Timur dan

Stasiun Cibitung, pembangunan DIPO lokomotif di Cipinang, serta penggantian sinyal

dan telkom sepanjang Manggarai s/d Cikarang.

Gambar 3.21 Peta Lintas Pembangunan

Double-Double Track (DDT)

https://id.wikipedia.org/wiki/KAI_Commuter_Jabodetabek


Gambar 3.22 Peresmian pengoperasian KRL lintas Bekasi – Cikarang dan Stasiun Bekasi Timur

oleh Menteri Perhubungan didampingi PLT Dirjen Perkeretaapian dan Walikota Bekasi

Pada tahun 2017 telah selesai dibangun dan beroperasi 4 Stasiun yaitu Stasiun

Bekasi Timur, Stasiun Cibitung, Stasiun Tambun dan Stasiun Cikarang serta jaringan

listrik aliran atas antara Bekasi - Cikarang dan peresmian pengoperasiannya

dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2017 oleh Menteri Perhubungan yaitu lintas

pelayanan KRL untuk Bekasi – Cikarang sepanjang 16,74 km’sp ditempuh dalam

waktu 21 menit Selain itu, juga dilaksanakan pengoperasian Jalur 8 dan 9 di Stasiun

Manggarai sebagai pendukung pengoperasian kereta bandara Soekarno – Hatta.

Sedangkan pekerjaan yang masih proses pelaksanaan pembangunannya adalah

pengembangan 3 Stasiun yaitu Manggarai, Matraman, dan Jatinegara,

pembangunan elevated track sepanjang 4 km antara Manggarai - Jatinegara dan

Cikini – Manggarai, pemasangan jaringan listrik aliran atas dan dayanya antara

Manggarai - Jatinegara sepanjang 3 km, modifikasi persinyalan antara Manggarai –

Jatinegara, pembangunan 2 unit jembatan untuk DDT antara Bekasi sampai dengan

Cikarang, penyempurnaan track, jalur baru DDT dari Jatinegara – Bekasi,

pembangunan 5 stasiun yaitu Stasiun Klender, Stasiun Buaran, Stasiun Klender baru,

Stasiun Cakung dan Stasiun Kranji, pembangunan DIPO Lokomotif di Cipinang,

Modifikasi persinyalan dari Jatinegara – Bekasi serta pembangunan Double-Double

Track untuk Main line dari Jatinegara – Bekasi. Sumber pendanaan dibiayai dari

paket pekerjaan Paket A senilai Rp2,5 triliun dengan menggunakan SBSN, Paket B1

senilai Rp3 triliun berasal dari pinjaman Jepang (PHLN), dan Paket B21 sebesar Rp1

triliun dari SBSN, sampai dengan akhir Desember 2017 dengan progres fisik

mencapai 78,9% dengan target pengoperasian tahun 2018 untuk 5 stasiun dan

depo.

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia


Gambar 3.23 Progres Pembangunan Double-Double Track (DDT)

Manggarai – Jatinegara – Bekasi – Cikarang

c. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Utara – Selatan

Pembangunan Mass Rapid Transit

(MRT) Utara - Selatan Jakarta bertujuan

untuk mengurangi kepadatan lalu lintas

di ibukota Negara, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi kota, serta

mewujudkan transportasi yang ramah

lingkungan. MRT merupakan sarana

transportasi massal berbasis rel dengan

panjang jalur 15,7 km’sp dan progress

fisik s.d akhir Desember 2017 sebesar 90,26%. Jalur MRT tersebut terdiri dari 7

(tujuh) stasiun pada jalur layang sepanjang 9,8 km’sp dan 5 (lima) stasiun jalur bawah

tanah sepanjang 5,9 km’sp dengan penanggung Jawab proyek adalah Direktorat

Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Executing Agency), Pemprov

DKI Jakarta (Implementing Agency) dan PT. MRT Jakarta (Sub-Implementing

Agency). Target selesai dan operasi pada Maret tahun 2019.

Gambar 3.24 Peta Lintas Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Utara - Selatan


Gambar 3.25 Kunjungan Menteri di pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT)

Utara - Selatan Jakarta

d. Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang – Tawang – Pelabuhan Tanjung

Emas

Reaktivasi Jalur KA antara Semarang

Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas

dilaksanakan berdasarkan Rencana

Induk Perkeretaapian Nasional dan

mengacu MOU pada tahun 2014 serta

perjanjian kerjasama pada tahun 2015

antara Direktorat Jenderal

Perkeretaapian sebagai pelaksana

pembangunan prasarana, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang

melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta penyusunan

AMDAL, PT.KAI yang melaksanakan penertiban lahan, mengoperasikan sarana dan

prasarana perkeretaapian serta PT. PELINDO III (Persero) yang melaksanakan

pembangunan struktur jalan kereta api di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas yang

direncanakan menggunakan slab track design. Pada Tahun 2017 realisasi

pembangunan sepanjang 2,15 km’sp, sedangkan saat kelanjutan pembangunan

sepanjang 450 meter menunggu proses penertiban lahan oleh PT. KAI. Pelaksanaan

pembangunan reaktivasi jalur KA antara Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung

Emas pada tahun 2017 progres fisik sebesar 80% dan masih terdapat sepanjang 450

meter pembangunan belum bisa dilakukan dikarenakan lahan belum bebas dan pada

area pelabuhan pembangunan struktur jalan belum dilaksanakan.

Gambar 3.26 Peta Lintas Reaktivasi Jalur KA

antara Stasiun Tawang - PelabuhanTanjung Emas


Reaktivasi Jalur Kereta Api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas

dilaksanakan guna meningkatkan konektivitas antar moda, untuk meningkatkan

pertumbuhan alur peti kemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Emas yang cukup

signifikan dan potensi Pelabuhan Tanjung Emas sebagai aset perekonomian Jawa

Tengah dan pintu transportasi ke daerah luar Jawa, mengurangi beban jaringan jalan

yang semakin padat, serta melihat jalur rel yang sudah mati banyak melewati

pedesaan sekiranya hal ini menjadi keuntungan untuk dapat memajukan kegiatan

ekonomi pada pedesaan yang dilewati jalur tersebut.

Gambar 3.27 Reaktivasi Jalur KA antara Stasiun Tawang - PelabuhanTanjung Emas

e. Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto – Kroya

Pembangunan jalur ganda kereta api

Purwokerto - Kroya adalah bagian

dari Proyek Strategis Nasional yaitu

sebagai program lanjutan dari

pembangunan jalur ganda lintas

selatan Jawa yang bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas lintas

selatan Jawa dan mengurangi waktu

tempuh peningkatan perjalanan

kereta api. Pembangunan jalur ganda

KA lintas Purwokerto – Kroya meliputi pekerjaan track antara Purwokerto – Notog -

Kebasen – Randegan – Kroya, pekerjaan jembatan kereta api sebanyak 10 unit,

pekerjaan pembangunan terowongan kereta api sebanyak 2 unit yaitu terowongan

notog sepanjang 550 meter dan terowongan kebasen sepanjang 292 meter,

Gambar 3.28 Peta Lintas Pembangunan Jalur

Ganda KA Antara Purwokerto - Kroya


pembangunan sistem persinyalan elektrik dan telekomunikasi antara Purwokerto –

Kroya. Pembangunan jalur ganda kereta api Purwokerto – Kroya dilaksanakan

dengan sumber pendanaan melalui SBSN dengan skema kontrak tahun jamak 2015-

2018. Pada tahun 2017 progress fisik sebesar 21,344% dan ditargetkan operasi pada

awal tahun 2019.

Gambar 3.29 Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Purwokerto – Kroya

f. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Kroya – Kutoarjo

Segmen Kroya – Gombong

Pembangunan jalur ganda

kereta api lintas Kroya –

Kutoarjo segmen Kroya -

Gombong adalah bagian

dari Proyek Strategis

Nasional yaitu sebagai

program lanjutan dari

pembangunan jalur ganda

lintas selatan Jawa yang

bertujuan peningkatan

pelayanan perjalanan kereta api di lintas selatan Jawa pengurangan waktu tempuh

perjalanan, pengurangan biaya dan polusi, manfaat finansial diperoleh dari

peningkatan pendapatan angkutan kereta api penumpang dan barang serta

peningkatan kapasitas Lintas Selatan Jawa. Pembangunan jalur ganda kereta api

Lintas Selatan Jawa Kroya – Kutoarjo segmen Kroya - Gombong meliputi

pembangunan jalur KA Bbaru (New Track) yaitu pembangunan tubuh baan dan

pekerjaan track sepanjang 29,75 km’sp, penyesuaian track existing (angkatan track

existing dan geseran track existing), pembangunan jembatan dan box culvert,

pembangunan terowongan kereta api, penataan emplasemen pada Stasiun Kroya,

Gambar 3.30 Pembangunan Jalur Ganda KA Antara

Purwokerto – Kroya


Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Ijo dan Gombong. Sumber pendanaan melalui Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) kontrak tahun jamak 2017-2019 dengan anggaran

sebesar Rp1.194.890.401.400,- . Capaian pada tahun 2017 untuk pekerjaan kereta

api lintas Kroya – Kutoarjo segmen Kroya - Gombong mencapai 23,92%, dan

ditargetkan jalur ganda kereta api antara Kroya - Kutoarjo tersebut dapat beroperasi

pada tahun 2019.

Gambar 3.31 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Kroya – Kutoarjo Segmen Kroya – Gombong

(Pekerjaan Tubuh Baan, Gelar Bantalan dan Pekerjaan Jembatan)

g. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Jombang – Madiun

Pembangunan jalur ganda kereta

api antara Jombang – Madiun

adalah bagian dari Proyek Strategis

Nasional yaitu sebagai program

lanjutan dari pembangunan jalur

ganda lintas selatan Jawa yang

bertujuan untuk peningkatan

pelayanan perjalanan kereta api di

lintas selatan Jawa, pengurangan

waktu tempuh perjalanan,

pengurangan biaya dan polusi, manfaat finansial dari peningkatan pendapatan

angkutan kereta api penumpang dan barang dan peningkatan kapasitas lintas selatan

Jawa. Pembangunan jalur ganda kereta api antara Jombang – Madiun meliputi

pekerjaan pembangunan jalur KA baru sepanjang 84 km’sp, pekerjaan pembangunan

Gambar 3.32 Peta Lintas Pembagunan Jalur Ganda

Kereta Api Jombang - Madiun


jembatan sebanyak 50 unit, pembangunan gedung stasiun baru sebanyak 7 stasiun,

pekerjaan pembangunan sistem persinyalan elektrik dan telekomunikasi sebanyak 10

stasiun dan intermediate block sebanyak 1 stasiun. Sumber pendanaan melalui

SBSN dengan skema kontrak tahun jamak 2017-2018 dan pada tahun 2017 progres

pembangunan mencapai 84,40%, dimana ditargetkan selesai dan beroperasi pada

Desember tahun 2018.

Gambar 3.33 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Jombang – Madiun

3.1.3. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Wilayah Sulawesi Lintas Makassar

– Parepare

Pembangunan jalur kereta api di Pulau

Sulawesi antara Makassar – Parepare

sebagai tahapan dari pembangunan

jalur kereta api trans Sulawesi sesuai

Rencana Induk Perkeretaapian

Nasional dengan menghubungkan

Makassar – Parepare sepanjang 145

km yang juga merupakan Proyek

Strategis Nasional. Pembangunan jalur

kereta api Makassar – Parepare

merupakan pembangunan pertama

jalur kereta api di Pulau Sulawesi yang juga meliputi, Pare – Pare - Mamaju sepanjang

225 km’sp, Mamuju – Palu sepanjang 295 km’sp, Palu – Isimu sepanjang 460 km’sp,

Bitung – Gorontalo – Isimu sepanjang 340 km’sp, dan Manado – Bitung sepanjang 48

km’sp. Pembangunan trans Sulawesi direncanakan selesai pada tahun 2030.

Pembangunan jalur kereta api di pulau Sulawesi memiliki spesifikasi jalur yang berbeda

jika dibandingkan dengan jalur kereta api yang dibangun di pulau Jawa dan pulau

Gambar 3.34 Peta Lintas Pembagunan

Jalur KA Makassar – Pare-Pare


Sumatera yang saat ini ada, spesifikasi jalur kereta api di pulau Sulawesi dengan lebar

spoor 1.435 mm, tipe rel menggunakan tipe rel R-60, kecepatan desain bisa mencapai

200 km/jam, beban gandar maksimal 25 ton. Jalur kereta api antara Makassar - Parepare

merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta

peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi. Pada tahun 2016-2017

dilaksanakan pembangunan Tahap I Makassar - Parepare sepanjang 44 Km yang terdiri

pembangunan 6 unit stasiun, 12 unit Jembatan, 1 unit depo, 3 unit terowongan serta 6

unit overpass. Capaian pembangunan sampai akhir Tahun 2017 sebesar 95,53%dan

rencana diresmikan pada bulan November tahun 2018 untuk jalur KA sepanjang 44 Km.

Gambar 3.35 Progres Pembangunan Jalur KA Makassar – Parepare

3.2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan

Prosedur Prasarana Perkeretaapian

3.2.1. Jalur dan Bangunan KA

Pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis jalur dan bangunan KA tahun 2017

dilaksanakan pada bulan Desember 2017 di Yogyakarta yang dihadiri oleh Direktorat

Prasarana Perkeretaapian dan seluruh perwakilan dari Balai Teknik Perkeretaapian, Balai

Perawatan, Balai Pengujian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan

hasil sebagai berikut :

1) Pemuktakhiran spesifikasi sipil (perubahan/penambahan pekerjaan pemasangan

geotixtile sebagai perkuatan, pekerjaan pemasangan geotextile sebagai separator,

pekerjaan pemasangan geogrid sebagai perkuatan dan pondasi cerucuk kayu);

2) Pemuktakhiran spesifikasi teknis konstruksi jalan rel (perubahan/ penambahan rel,

wesel, plat sambung, bantalan beton, bantalan kayu, bantalan sintetis, penambat,

jalan layang tanpa balas, flashbutt welding, open drain dan french drain);


3) Pemuktakhiran spesifikasi teknis jembatan (perubahan/penambahan beton struktur,

beton pratekan, beton tulangan, baja struktural, pelaksanaan perakitan, tiang bor,

tiang pancang, struktur pangkal dan pilar, andas jembatan, railing besi, sheetpile

beton dan sheetpile baja).

Survey dan persetujuan ijin

perpotongan dan/atau persinggungan

dengan jalur KA dengan bangunan

lain.Dilaksanakan sesuai dengan

permohonan yang diajukan kepada

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

melalui surat dari pemohon

(Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara

maupun Pihak Swasta). Untuk

pelaksanaan perijinan pada tahun

2017 sebanyak 58 permohonan perijinan, dimana yang sudah selesai perijinannya yaitu

25 perijinan (43,10%) yang masih berproses yaitu 21 perijinan (36,21%) dan yang di tolak

yaitu 12 Perijinan (20,69%). Dari hasil Evaluasi bahwa pelaksanaan perizinan yang masih

berproses dikarenakan pemohon belum melengkapi data dukung sesuai Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau

Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain, sedangkan perijinan yang ditolak

dikarenakan pemohon tidak ada informasi terkait kelanjutan pelaksanaan perijinan.

Gambar 3.36 Kegiatan Penyusunan Spesiifkasi

Teknis Jalur dan Bangunan Kereta Api


Tabel 3.2 Data Persetujuan Ijin Perpotongan dan/atau Persinggungan dengan Jalur KA

No Jenis Pekerjaan Wilayah/Lokasi Jumlah

1 Penanaman Pipa Gas

Jawa dan Sumatera

11

2 Perpotongan Tidak Sebidang Jawa dan Sumatera

10

3 Pembangunan Dan Pengoperasian Pemasangan Perpotongan Sebidang Sementara

Jawa dan Sumatera

5

4 Penanaman Pipa Air Minum Jawa dan Sumatera

3

5 Box Culvert Jawa 2

6 Pemanfaatan Lahan Jawa 1

7 Peningkatan Perpotongan Sebidang

Jawa 1

8 Pembangunan Saluran Drainase

Jawa 1

9 Pembangunan Jalur Kereta Cepat melintasi jalur kereta api eksisting

Jawa 1

10 Pembangunan Belt Conveyor Jawa 1

11 Penggelaran dan Pengoperasian Kabel Udara Tegangan Tinggi

Sumatera 1

12 Penamanan Pipa Minyak, Penanaman Pipa Solar dan Pipa Caustic Soda

Surmatera 1

Jumlah 37 Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian, 2017

3.2.2. Fasilitas Operasi

Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas tambahan yakni

pelaksanaan proses perizinan bangunan yang sejajar / memotong jalur Kereta Api. Pada

tahun 2017 terdapat 19 perijinan crossing jalur kereta api dengan rincian 10 perizinan

telah selesai (terbit sertifikat).


Selain itu, juga dilaksanakan persetujuan spesifikasi teknis dan gambar teknis untuk

pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi fasilitas operasi kereta api,

kegiatan pendukung operasional dan TOR konsultan pengawas maupun perencanaan

pada Balai Teknik Perkeretaapian yang berada pada wilayah Jawa dan Sumatera yaitu

meliputi pembahasan, pemeriksaan dan persetujuan KAK, spesifikasi teknis serta gambar

teknis yang diajukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

3.2.3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)

Pada tahun 2017 dalam rangka sinergi

antar stakeholder / pemangku kegiatan

dibidang perkeretaapian dilaksanakan

bimbingan teknis berupa rapat

koordinasi teknis (Rakornis)

penyelenggaraan prasarana

perkeretaapian yang melibatkan para

stakeholder / pemangku kegiatan

dibidang perkeretaapian yaitu Balai

Teknik Perkeretaapian, Balai

Perawatan Perkeretaapian, serta Balai Pengujian Perkeretaapian, Pejabat Pembuat

Komitmen Kegiatan, dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tujuan dilaksanakan

Rakornis adalah pembahasan program kerja internal dan penguatan koordinasi di

lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan masing–masing Subdirektorat

dan Balai-Balai terkait serta PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga dengan

terselenggaranya Rakornis diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian

program kerja dibidang Prasarana Perkeretaapian serta penyelesaian isu – isu strategis

terkait penyelenggaran dan pembangunan prasarana perkeretaapian.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis

Dasar pelaksanaan monitoring dan bimbingan teknis adalah implementasi tugas dan

fungsi serta pelaksanaan program kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, untuk

mendukung kelancaran program dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

angkutan kereta api khususnya bidang prasarana perkeretaapian. Pelaksanaan kegiatan

yang sudah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.37. Kegiatan Rakornis Bidang Prasarana

Perkeretaapian oleh Direktur Prasarana


3.3.1. Jalur dan Bangunan

1. Monitoring dan bimbingan teknis pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa

Bagian Tengah diantaranya untuk pembangunan jembatan kereta api guna

mendukung pembangunan jalur ganda pada lintas Selatan Jawa yang terdiri dari

inspeksi material jembatan CHS-21.4 BH.1594 dan CHS-16.8 BH.1615 dan inspeksi

trial assembling Jembatan WTP-26.55 BH.1608 di Pabrik CHC Cilegon, Banten.

Inspeksi Trial Assembly pada material jembatan kereta api dengan melakukan

pengukuran dimensional, pengukuran chamber, dan pengamatan secara visual,

melakukan pengecekan kesesuaian hasil produksi jembatan dengan desain jembatan

yang mengacu pada standar, spesifikasi teknis dan peraturan terkait di bidang

jembatan kereta api. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga pemberian bimbingan

teknis kepada konsultan, kontraktor pelaksana pembangunan dan pengawas

pekerjaan dari Balai mengenai sistem pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Monitoring dan bimbingan teknis pembangunan jembatan dan terowongan ini

dilakukan guna mengetahui kemajuan pembangunan dan kesesuaian pembangunan

dengan desain yang telah ditetapkan serta prosedur pelaksanaan pekerjaan

sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 3.38 Kegiatan Monitoring Dan Bimbingan Teknis Jalur dan Jembatan

di BTP Wilayah Jawa Tengah


Bagian Barat dilakukan pada rencana reaktivasi jalur kereta api Rancaekek –

Tanjungsari sepanjang 11,5 km, dimana jalur tersebut non aktif sejak tahun 1942.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan kondisi prasarana kereta api yang

tidak aktif dan masih tersisa diantaranya jalan rel, jembatan dan stasiun. Kondisi

prasarana yang ada pada Ruang Manfaat Jalur (Rumaja), Ruang Milik Jalur (Rumija)


dan Ruang Pengawasan Jalur (Ruwasja) sudah ditempati oleh warga sekitar dan

tampak jembatan kereta api Cikuda yang sudah menjadi jalan warga sekitar. Hal ini

perlu dilakukan pemeriksaan agar teridentifikasi kondisi kebutuhan lahan guna

pembangunan reaktivasi jalur kereta api Rancaekek – Tanjungsari dapat

diperhitungkan lahan yang akan ditertibkan maupun yang akan dibebaskan, sehingga

kebutuhan biaya untuk pembangunan reaktivasi Rancaekek- Tajungsari dapat

diprediksi secara detail.

Gambar 3.39 Kegiatan monitoring dan bimbingan teknis Jalur dan Jembatan

di BTP Wilayah Jawa Barat


Bagian Timur dilakukan pada pekerjaan pembangunan jalur kereta api Makassar –

Parepare khususnya di Kabupaten Barru dimana telah terbangun jalur kereta api

sepanjang 16 km. Pada lokasi tersebut juga telah terbangun jalur dan jembatan

kereta api serta flyover sebagai penanganan terhadap perlintasan sebidang dengan

jalan. Pada pembangunan jalur kereta api lintas Makassar-Parepare terdapat lahan

yang perlu dilakukan pembebasan lahan dengan pembiayaan LMAN sebesar Rp2,2

Triliyun untuk tahun 2017 dan 2018 dan perlu dilakukan revisi pencantuman

kebutuhan dana pengadaan lahan tersebut. Pagu perkiraan dana terserap pada

tahun 2017 hanya sebesar Rp1,37 T dari usulan sebesar Rp2,2 T. Progress

pembebasan lahan memerlukan koordinasi yang sangat intensif sehingga jadwal

yang sudah ditargetkan dapat tercapai tepat waktu. Diharapkan Balai Teknik

Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur melakukan koordinasi dan memonitor

dengan pihak terkait secara berkala dan melaporkan progress mingguan kepada

Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Gambar 3.40 Kegiatan Monitoring Teknis Jembatan dan Jalur di BTP Wilayah Jawa Bagian Timur

4. Monitoring dan bimbingan teknis pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah

Sumatera Bagian, pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api segmen

Prabumulih – Lembak dan Simpang - Kertapati sebagai bagian dari pekerjaan

pembangunan jalur ganda kereta api Prabumulih – Kertapati dengan anggaran SBSN

TA 2016-2017. Pada bulan Juni tahun 2017 antara Stasiun Lembak – Stasiun

Payakabung sudah dapat dioperasikan dengan dilaksanakan Switch Over

pengoperasian jalur ganda, namun masih terdapat pekerjaan grouting yang belum

selesai dan pekerjaan drainase masih perlu dirapihkan. Sedangkan untuk pekerjaan

track dan jembatan sedang dilakukan pengeceran rel dan balas, pada akhir tahun

2017 untuk pekerjaan antara Stasiun Prabumulih – Stasiun Lembak dan Stasiun

Simpang – Kertapati pekerjaan sudah mencapai 95%. Selain itu juga dilakukan

bimbingan teknis prasarana perkeretaapian pada lintas Martapura - Baturaja pada

lokasi Km. 227+300 sedang dilakukan pekerjaan penggeseran wesel new ke track

eksisting dan pekerjaan pembangunan jembatan BH.443 Km.226+986 yang dilakuan

redesign dari bentang 80 menjadi 120 m. Kegiatan ini lingkup pekerjaan dari

pembangunan jalur ganda kereta api antara Martapura – Baturaja yang

pendanaannya melalui SBSN TA 2016-2017. Dilanjutkan monitoring pembangunan

Light Rail Transit (LRT)/ kereta ringan di Sumatera Selatan Monitoring dilaksanakan

pada zona 1 yang sedang dilakukan pengecoran slab track tepatnya antara pier no.

27 sampai dengan pier no. 29, pengecoran sepanjang 60 m, dan pekerjaan

pengecoran slab track berjalan dengan lancar. Selain itu dilaksanakan peninjauan

lapangan pembangunan jembatan Ampera dan stasiun Kereta Api Ringan/ LRT

Provinsi Sumatera Selatan.


Gambar 3.41 Kegiatan Bimbingan Teknis Jembatan di BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan

5. Bimbingan teknik pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat

dilakukan dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian Provinsi Sumatera Barat.

Dalam bimbingan teknis tersebut dihadiri oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan

Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian

Wilayah Sumatera Bagian Barat, PT. Kereta Api (Persero) Divre 2 Sumatera Barat,

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bimbingan Teknis tersebut bertujuan agar

terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak – pihak terkait serta dapat

melakukan terobosan-terobosan dalam rangka percepatan pelaksanaan

pembangunan perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah

Sumatera Bagian Barat.

Gambar 3.42 Kegiatan Bimbingan Teknis Jembatan di BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat


6. Bimbingan teknis pada Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara di

Medan. Dengan terselenggaranya acara ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan

koordinasi yang baik dengan pihak – pihak terkait serta dapat melakukan terobosan-

terobosan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perkeretaapian di

wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara guna

terpenuhinya target biaya, mutu dan waktu sesuai regulasi. Telah dilakukan juga

kegiatan Raw Material dan Trial Assembly jembatan untuk mendukung pembangunan

jembatan kereta api di wilayah Sumatera Utara, kegiatan Inspeksi KA BH.11 bentang

51,6 M Km. 6+155 antara Pangkalan Brandan – Besitang Lintas Binjai – Besitang di

Workshop Pabrikasi Baja WIKA – Kawasan Industri WIKA Cileungsi Bogor. Inspeksi

Trial Assembly pada material jembatan kereta api dengan melakukan pengukuran

dimensional, pengukuran chamber, dan pengamatan secara visual, melakukan

pengecekan kesesuaian hasil produksi jembatan dengan desain jembatan yang

mengacu pada standar, spesifikasi Teknis dan peraturan terkait di bidang jembatan

keretapi. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga pemberian bimbingan teknis kepada

konsultan, kontraktor pelaksana pembangunan dan pengawas pekerjaan dari Balai

mengenai sistem pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dari hasil

inspeksi/pemeriksaan trial assembly produksi jembatan tersebut terdapat evaluasi

dan rekomendasi terhadap hasil pabrikasi material jembatan kereta api.

3.3.2. Fasilitas Operasi Kereta Api

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Subdit Fasilitas Operasi Kereta Api, telah

dilakukan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi prasarana bidang Fasilitas Operasi

Kereta Api tahun 2017 di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian diantaranya (1)

monitoring dan evaluasi bidang fasilitas operasi di wilayah kerja Balai Teknik

Perkeretaapian Sumatera bagian Selatan antara Stasiun Kertapati-Stasiun Prabumulih

dan jalur ganda Stasiun Martapura - Stasiun, (2) wilayah kerja Balai Teknik

Perkeretaapian wilayah Sumatera Bagian Utara antara Stasiun Bandar Kalifah - Stasiun

Batangkuis dan antara Stasiun Araskabu – Stasiun Kual anamu, (3) wilayah Sumatera

Bagian Barat pekerjaan pembangunan Traindispatching dan infrastruktur telekomunikasi

lintas Padang – Kayu Tanam dan Bandara Internasional Minangkabau, (4) monitoring dan

evaluasi di Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jakarta dan Banten antara lain lintas

antara Stasiun Bekasi – Stasiun Cikarang lintas antara Stasiun Bekasi – Stasiun Bekasi

Timur, Stasiun Cibitung, Stasiun Tambun dan Stasiun Cikarang selain itu di lintas Tanah


Abang – Parung Panjang – Rangkas Bitung dan Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno

Hatta, (5) monitoring dan evaluasi prasarana fasilitas operasi di wilayah Balai Teknik

Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Timur di lintas Jombang – Madiun –

Kedungbanteng, (6) monitoring dan evaluasi prasarana fasilitas operasi di wilayah Balai

Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah di lintas Yogyakarta – Solo. Kegiatan

monitoring dan evaluasi bidang fasilitas operasi kereta api dengan melakukan

pemeriksaan hasil pembangunan fasilitas operasi kereta api diantaranya adalah sistem

persinyalan, telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas (LAA).

3.4. Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi organisasi sebagaimana telah dituangkan dalam program kerja tahun 2017.

Sertifikasi adalah proses untuk menjamin bahwa suatu sistem yang ada wajib sesuai

peraturan yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatan. Mengacu pada Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa prasarana perkeretaapian

adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api

dapat dioperasikan. Dalam rangka menjamin keselamatan operasi perjalanan kereta api,

maka prasarana perkeretaapian yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan

kelaikan yang berlaku bagi setiap jenis prasarana perkeretaapian meliputi :

1. Persyaratan teknis, meliputi persyaratan sistem dan persyaratan komponen;

2. Persyaratan operasional, tentang kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai

dengan rencana operasi perkeretaapian.

Prasarana perkeretaapian sebelum mendapatkan sertifikat uji pertama ataupun sertifikat

uji berkala, wajib dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian atau Badan

Hukum yang telah diakreditasi oleh Pemerintah. Untuk menjamin kelaikan prasarana

perkeretaapian jalur dan bangunan kereta api, maka Prasarana Perkeretaapian yang baru

maupun yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, serta jalur dan bangunan yang

telah dioperasikan wajib dilakukan sertifikasi yang terdiri dari 2 (dua) yaitu Sertifikasi Uji

Pertama dan Sertifikasi Uji Berkala. Seritifikasi prasarana perkeretaapian Jalur dan

Bangunan Kereta Api bertujuan untuk memastikan tingkat keandalan dan kelaikan jalur

dan bangunan kereta api (stasiun, jembatan dan terowongan kereta api) yang

diselenggarakan oleh Penyelenggara Perkeretaapian.


Gambar 3.43 Alur Permohonan Sertifikat Uji Pertama atau Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian

Gambar 3.44 Kegiatan Sertifikasi Uji Prasarana Perkeretaapian

3.4.1. Jalur dan Bangunan KA

Sertifikat Uji Pertama diberikan untuk pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian

yang baru dibangun dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan

spesifikasi teknis, sedangkan sertifikat uji berkala diberikan untuk prasarana

perkeretaapian yang telah memiliki Sertifikat Uji Pertama. Prasarana perkeretaapian yang

diberikan sertifikat yaitu:

a. Jalur Kereta Api

Pemberian sertifikat pada jalur kereta api dilakukan per petak antar stasiun kereta api

untuk memudahkan evaluasi apabila ada pembangunan baru pada petak tersebut.


b. Jembatan Kereta Api

Bangunan jembatan kereta api diberikan sertifikat untuk setiap jembatan dengan

bentang minimal 6 meter.

c. Stasiun Kereta Api

Sertifikat stasiun kereta api diberikan untuk setiap stasiun baik itu kelas stasiun

besar, sedang, maupun kecil.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sertifikasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api

yaitu 15 sertifikasi uji pertama dan 387 sertifikasi uji berkala, dengan uraian sebagai

berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Uji Pertama Jalur dan Bangunan Kereta Api Tahun 2017

Lokasi Kegiatan Jenis Prasarana Sertifikat

Balai Teknik Perkeretaapian

Wilayah Sumatera Bagian

Barat

Pembangunan Jembatan No. BH-8 1


Wilayah Sumatera Bagian

Selatan

1) Pembangunan Jalur Lingkar KA

TLS 1 dan TLS 2 PT.Bukit Asam

(Persero) Tbk.

2) Pembangunan Jembatan

(Jembatan Beton, mutu beton I-

girder K-800, U-girder K-500), PT.

Bukit Asam (Persero) Tbk.

4


Wilayah Jakarta dan Banten

Emplasemen Stasiun Manggarai Jalur

8 dan 9 2



Angkasa Pura 2

APMS (Automated People

Mover System) dan KA

Bandara Soekarno Hatta

1) Stasiun Terminal 3 (T3)

2) Petak Jalur anatara Terminal

Intergratet Building (TIB) –

Terminal 2 (T2) (Line B)

3) Petak Jalur antara Terminal 2 (T2)

– Terminal 1 (T1) (Line B)


– Terminal 2 (T2) (Line B)


– Terminal Integratet Building (TIB)

(Line A)

6) Petak Jalur antara Terminal

Integratet Building (TIB) – Terminal

1 (T1) (Line A)


– Terminal 2 (T2) (Line A)

8) Stasiun KA Bandara Soekarno –

Hatta

8


Tabel 3.4 Realisasi Uji Berkala Jalur dan Bangunan Kereta Api Tahun 2017


DIVRE I Sumatera Utara

Sesuai hasil perawatan prasarana

perkeretaapian oleh PT. Kereta

Api Indonesia (Persero) :

1) Jalur : 49 petak

2) Jembatan : 88 unit

3) Stasiun : 39 unit

173

DAOP 6 Yogyakarta

Sesuai hasil perawatan prasarana

perkeretaapian oleh PT. Kereta

Api Indonesia (Persero) :

1) Jalur : 43 petak

2) Jembatan : 133 unit

3) Stasiun : 32 unit

214



Selain prasarana perkeretaapian yang wajib dilalukan sertifikasi terhadap kelaikannya,

komponen prasarana perkeretaapian yang baru juga wajib dilakukan sertifikasi untuk

menjamin kehandalan komponen tersebut. Komponen prasarana perkeretaapian yang

baru wajib dilakukan sertifikasi untuk mengetahui kehandalan dari komponen tersebut

dalam mendukung perjalanan kereta api. Penambat elastis, bantalan dan penyambungan

rel merupakan bagian dari komponen prasarana perkeretaapian. Selain proses pengujian

pada awal, komponen tersebut juga perlu dilakukan evaluasi setelah terpasang untuk

menjaga kehandalannya.

Gambar 3.45 Kegiatan Uji Sertifikasi Komponen Prasarana Perkeretaapian

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sertifikasi komponen prasarana yaitu 2 Sertifikasi

Bantalan dan 1 Sertifikasi Penambat. Terdapat 13 proses sertifikasi bantalan beton yang

terdiri dari 10 bantalan beton 1067 mm, 2 bantalan beton 1435 mm dan 1 bantalan

sintetis. Dari total 13 proses sertifikasi bantalan tersebut hanya 2 permohonan sertifikasi

yang ditetapkan. Sedangkan proses sertifikasi komponen penambat sebanyak 3 jenis

yang terdiri dari penambat clip untuk lebar jalan rel 1067 mm, lebar jalan rel 1435 mm,

dan penambat tipe DF211 namun hanya 1 yang selesai hingga diterbitkannya SK, yaitu

penambat clip untuk lebar jalan rel 1067 mm. Kendala yang dialami dalam penerbitan izin

adalah tidak siapnya stakeholder untuk memenuhi persyaratan administrasi dan kesiapan

teknis sehingga tidak dapat disampaikan untuk proses lanjut.


Gambar 3.46 Kegiatan Sertifikasi Bantalan Beton komponen Prasarana Perkeretaapian

Tabel 3.5 Realisasi Proses Sertifikasi Komponen

Komponen Realisasi Keterangan

Bantalan

1 sertifikasi untuk

bantalan 1067 mm

Pengesahan Gambar

Teknis oleh Direktur

Prasarana Perkeretaapian

dan penetapan SK oleh

Dirjen Perkeretaapian

1 sertifikasi untuk

bantalan 1435 mm

Penambat 1 sertifikasi untuk

bantalan Clip 1067


Gambar 3.47 Kegiatan Focus Discussion Group (FGD)

Selain itu dilaksanakan juga bimbingan teknis dalam bentuk Focus Group Discussion

(FGD) yang dilaksanakan pada bulan November 2017 tentang teknologi / metode

penyambungan rel kereta api wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan. Beberapa

teknik penyambungan rel seperti Alumino Thermic (AT) atau Las Thermit dan Flashbutt

telah dan akan diaplikasikan dalam perkeretaapian Indonesia, namun belum diketahui


secara umum oleh pelaku industri dan pelaksana di lapangan. Untuk itu perlu dilakukan

sosialisasi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang stakeholder

Perkeretaapian dan pakar-pakar material dari Akademisi Perguruan Tinggi.

Peserta dalam Focus Group Discussion (FGD) adalah Direktorat Prasarana

Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Perkeretaapian, Balai Perawatan

Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, API Madiun, LRT Jabodebek, LRT

Sumatera Selatan, LRT Jakpro, PT. MRT Jakarta, PT. Kereta Api Indonesia (Persero),

dan HIKKAPI. Narasumber dari FGD ini adalah dari Ketua Komite Nasional Keselamatan

Transportasi (KNKT) dan Expert dari Akademisi ITB. Tujuan dari pelaksanaan Focus

Group Discussion (FGD) adalah melaksanakan sharing pengetahuan tentang teknologi

penyambungan rel kereta api khususnya Las Thermit dan Flashbutt yang digunakan oleh

perkeretaapian kaitannya dengan kualitas sambungan yang dapat menjamin keselamatan

perjalanan kereta api. Manfaat untuk meningkatkan pemahaman para stakeholder tentang

teknologi pengelasan rel kereta api (Las Thermit dan Flashbutt) yang sesuai Standar

Operasional Prosedur dan teknik penyambungan rel kereta api yang baru (Flashbutt)

dalam rangka mendukung keselamatan perjalanan kereta api.

3.4.2. Fasilitas Operasi Kereta Api

Pelaksanaan sertifikasi fasilitas operasi Kereta Api dengan melakukan verifikasi terhadap

hasil uji fasilitas operasi dan melakukan uji ulang terhadap temuan/rekomendasi terhadap

hasil pengujian dari Balai Pengujian Perkeretaapian. Sertifikat Uji Pertama diberikan untuk

pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian yang baru dibangun dan prasarana

perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, sedangkan Sertifikat Uji

Berkala diberikan untuk prasarana perkeretaapian yang telah memiliki Sertifikat Uji

Pertama. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api

yaitu 7 sertifikasi uji pertama dan 52 sertifikasi uji berkala.


Tabel 3.6 Sertifikasi Uji Pertama dan Berkala Fasilitas Operasi Kereta Api Tahun 2017


Angkasa Pura 2

Uji Pertama APMS

(Automated People Mover

System)

Fasilitas Operasi berupa Peralatan Instalasi

Listrik APMS Bandara Soekarno-Hatta

2

PT. Kereta Api Indonesia

(Persero)

Uji Pertama Kereta Api

Bandara Soekarno Hatta

Fasilitas Operasi berupa Peralatan

Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun

Bandara Soekarno-Hatta, Stasiun Batu

Ceper, Gardu Traksi BSH1 & BSH 2, Listrik

Aliran Atas Km. 0+500 s.d 11+800 Antara

Stasiun Batu Ceper-Stasiun Bandara Seotta

5


(Persero)

Uji Berkala Daop 7 Madiun

Fasilitas Operasi berupa peralatan

persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 35

Stasiun di Wilayah Daop 7 Madiun

35


(Persero)

Uji Berkala Daop 3 Cirebon

Fasilitas Fasilitas Operasi berupa peralatan

persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 17

Stasiun di Wilayah Daop 3 Cirebon

17


3.5. Bidang Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Milik Negara (IMO)

Pada Tahun 2017 kegiatan perawatan

prasarana perkeretaapian yang terdiri dari

perawatan berkala dan perbaikan untuk

mengembalikan fungsinya agar laik

operasi serta pengoperasian prasarana

kereta api, perawatan tersebut terdiri dari

perawatan jalur kereta api, perawatan

jembatan, perawatan stasiun kereta api,

dan perawatan fasilitas operasi kereta api

dan pekerjaan pengoperasian prasarana

perkeretaapian meliputi pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api,

pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas, pengaturan

langsiran, pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu

perlintasan resmi dijaga, pelumasan wesel dan pintu perlintasan dan pekerjaan K3

(Kebersihan, Keindahan, Keamanan). Pelaksanaan kontrak Perawatan dan

Gambar 3.48. Kegiatan Penandatangan IMO Dirjen Perkeretaapian denga Direktur PT. KAI (Persero


Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dilakukan di Wilayah Kerja Balai

Teknik Perkeretaapian di Jawa dan Sumatera sesuai usulan IMO oleh PT. Kereta Api

Indonesia (Persero). Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Pejabat Pembuat

Komitmen Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara IMO

telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan IMO oleh PT. KAI

(Persero) dengan melibatkan Konsultan Pengawas untuk menganalisa laporan yang

dibuat secara periodik berdasarkan ketentuan dan memuat seluruh isi pelaksanaan

kegiatan, evaluasi, permasalahan, serta solusi penanganan permasalahan, dokumentasi,

hasil perhitungan dan analisis serta kegiatan lain yang termasuk dalam kegiatan realisasi

Pelaksanaan IMO yang dilaksanakan oleh PT. KAI (Persero), dari hasil laporan

pelaksanaan verifikasi Konsultan menyampaikan laporan analisa pada rapat verifikasi,

dan dibahas bersama Tim Verifikasi (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan PT. KAI

(Persero). Hasil pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara IMO realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2017

mencapai Rp1.230.065.002.000 (100%).

Gambar 3.49 Lingkup Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana KA Milik Negara

Selain kegiatan diatas, pada tahun 2017 dilaksanakan juga kegiatan kontraktual lainnya

yaitu :

1. Supervisi Pelaksanaan IMO sebanyak 7 paket kegiatan pada di Jawa (Wilayah

Jakarta dan Banten, Wilayah Jawa Bagian Barat, Wilayah Jawa Bagian Tengah,

Wilayah Jawa Bagian Timur) dan di Sumatera ( Wilayah Sumatera Bagian Barat,

Wilayah Sumatera Bagian Utara, Wilayah Sumatera Bagian Selatan) Realisasi

sampai dengan Desember 2017 Rp19.701.210.000,- (capaian 100%).


2. Perbaikan Kestabilan Lereng Jlr KA Km.107+400 dan perawatan jalur KA

Km.106+700-Km.107+700 ant Purwakarta-Padalarang dan Supervisi Realisasi

sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp73.307.802.000,- (capaian 100%).

3. Jasa konsultansi DED Penanganan Lereng pada BH.355 Km.110+4/6 lintas

Purwakarta-Padalarang. Realisasi sampai dengan Desember 2017 sebesar

Rp1.218.598.000,- (capaian 100%).

4. Pengadaan mterial perawatan/rehabilitasi prasarana KA sebesar Rp26.730.187.000,-

(capaian 96,70%).

BAB

4

KEGIATANPEMBANGUNANSARANAPERKERETAAPIAN


BAB IV

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA

PERKERETAAPIAN

Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana tugas pokok dan fungsi dalam

perumusan kebijakan dan pembinaan perkeretaapian, melaksanakan kegiatan–

kegiatan teknis yang dituangkan dalam program kerja tahun 2017, baik dalam

bidang pemerintahan maupun pembangunan.

Pelaksanaan program kerja untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Sarana

Perkeretaapian sebagai berikut:

4.1. Pembangunan Sarana

Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam pelaksanaan kegiatan bidang

pembangunan pada Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan beberapa

kegiatan pengadaan/ modifikasi/ perbaikan sarana kerja kereta api, yaitu sebagai

berikut :

a. Pengadaan kereta inspeksi (1 set @ 2 unit) kontrak tahun jamak 2016 –

2017 lebar spoor 1435 mm;

b. Pengadaan kereta ukur prasarana (2 unit) kontrak tahun jamak 2016 - 2017;

c. Pengadaan kereta penolong pendukung crane lebar spoor 1067 mm untuk

Sumatera Utara; dan

d. Pengadaan gerbong pendukung peralatan berat untuk mengangkat dan

menggeser beban (PPCW).

BAB

4

4- 2 Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

Gambar 4.1 Kereta Ukur dan Kereta Inspeksi

Gambar 4.2 Gerbong Pendukung Peralatan Berat dan

Kereta Penolong Pendukung Crane

4.2. Pengembangan dan Pengawasan Sarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Sarana

Perkeretaapian pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan monitoring pelaksanaan Peraturan Menteri terhadap Standar

Spesifikasi Teknis dan Pengawasan Sarana Perkeretaapian di Bidang

Sarana Perkeretaapian, antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian di Balai

Yasa Lahat, Palembang pada bulan Januari 2017;

2) Melaksanakan kegiatan monitoring pengembangan dan pengawasan

sarana perkeretaapian terkait penyusunan rancangan peraturan Menteri

Perhubungan Tentang Standar Tempat, Fasilitas dan Peralatan pada

bulan Februari 2017;

3) Melaksanakan kegiatan pengawasan fasilitas perawatan sarana

perkeretaapian milik Ditjen Perkeretaapian di Balai Yasa Manggarai,

Surabaya dan Yogyakarta pada bulan Februari 2017;

4) Melakukan kegiatan monitoring pengembangan dan pengawasan

sarana perkeretaapian di Makassar pada bulan Februari 2017;


5) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan uji rancang bangun kereta

ukur lebar spoor 1435 mm di Madiun pada bulan Februari s.d.Maret

2017;

6) Menghadiri uji kompresi kereta ukur lebar spoor 1435 mm di Madiun

pada bulan Maret 2017;

7) Melaksanakan kegiatan rapat pembahasan Depo Light Rail Transit

(LRT) di Palembang pada bulan Maret 2017;

8) Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap sarana perkeretaapian di

Sulawesi Selatan pada bulan Maret s.d April 2017;

9) Melaksanakan kegiatan ramp check sarana perkeretaapian dalam

rangka Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Daop 1-9 dan Divre I-IV April

s.d. Mei 2017;


rangka Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Daop 1 Jakarta pada bulan

April 2017;

11) Melaksanakan kegiatan pengujian rancang bangun terhadap pengadaan

sarana 10 trainset KRL di Madiun pada bulan April 2017;


rangka Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Daop 1 Jakarta pada bulan

Mei 2017;

13) Melaksanakan kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian di

Yogyakarta pada bulan Mei 2017;

14) Melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan pembangunan Depo

Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Palembang pada bulan

Mei 2017;


rangka Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Yogyakarta dan Surabaya

pada Mei s.d. Juni 2017;



rangka Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Bandung pada bulan Juni

2017;

17) Menghadiri rapat progress dan evaluasi kajian penggunaan B20 di

Lokomotif dan Genset PT. KAI (Persero) terkait kegiatan

pengembangan sarana pada bulan Juni 2017;

18) Melaksanakan kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian dan

mengikuti kegiatan posko pelaksanaan pemantauan angkutan Lebaran

Tahun 2017 di Cirebon, Yogyakarta dan Purwokerto pada bulan Juni

s.d. Juli 2017;

19) Melaksanakan pengawasan terkait sarana yang sedang diajukan

permohonan penomoran oleh Balai Perawatan di Tegal pada bulan

Agustus 2017;

20) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan evaluasi peraturan perundang-

undangan di bidang perkeretaapian di Yogyakarta pada bulan

September 2017;

21) Melaksanakan kegiatan monitoring pengoperasian KRL di Depok pada

bulan September 2017;

22) Melaksanakan dan menghadiri rapat pembahasan permohonan

persetujuan spesifikasi teknis excavator medium class on the rail di

Bandung pada bulan Oktober 2017;dan

23) Melaksanakan kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian dalam

rangka Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Daop 3 Cirebon

pada bulan Desember 2017.

b. Kegiatan Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian

Kegiatan penetapan identitas sarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai

dengan sarana perkeretaapian yang diajukan oleh penyelenggara sarana

perkeretaapian.


Kegiatan penetapan identitas sarana perkeretaapian dimaksud antara lain:

1) Sertifikasi dan Penetapan Penomoran KRD Rail Clinic 3;

2) Penomoran 3 TS Kereta Eksekutif;

3) Penomoran Kereta Modifikasi K2 menjadi Kereta Wisata dan Kereta

Makan Eksekutif;

4) Identitas Penomoran dan Sertifikat Uji Pertama Peralatan Khusus

Kereta Pemeliharaan Jalan Rel (KPJR);

5) Penetapan Identitas Penomoran 6 Trainset Kereta Ekonomi;

6) Identitas Penomoran Peralatan Khusus;

7) Penomoran Kereta Modifikasi K2 menjadi Kereta Makan Eksekutif;

8) Identitas Penomoran pada Multi Tie Tamper Turnout 106 7mm untuk

Pulau Sumatera;

9) Penomoran KRL seri 6000 Metro sebanyak 20 unit;

10) Usulan Identitas Sarana Perkeretaapian Khusus;

11) Persetujuan Penomoran Sarana KA Bandara Soekarno-Hatta milik

PT. Railink ;

12) Penomoran Identitas Crane untuk Sumatera Utara; dan

13) Penomoran KRL seri 6000 Metro sebanyak 20 unit.

c. Kegiatan Pembahasan Spesifikasi Teknis

Kegiatan Pembahasan Spesifikasi Teknis adalah kegiatan yang terkait

dengan persetujuan spesifikasi teknis sarana kereta api yang diajukan oleh

penyelenggara sarana perkeretaapian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara

melakukan pembahasan secara berkelanjutan.

Kegiatan pembahasan spesifikasi teknis dimaksud antara lain:

1) Spesifikasi Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri menggunakan

Automated Guideway Transit (AGT) pada Automated People Mover

System (APMS);

2) Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian PT. KAI (Persero);


3) Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik untuk Angkutan Barang

Trans Sumatera;

4) Spesifikasi Teknis Lokomotif Diesel Elektrik untuk Angkutan Penumpang

Trans Sumatera;

5) Spesifikasi Teknis Gerbong Tertutup Pengangkut Pulp PT. TEL;

6) Spesifikasi Teknis Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Wilayah

Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi);

7) Spesifikasi Teknis Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) PT. Jakarta

Propertindo; dan

8) Spesifikasi Teknis Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) 1 set 4 kereta

untuk Bandara Internasional Minangkabau dan Bandara Internasional

Adi Soemarmo PT. KAI (Persero).

d. Kegiatan Pembahasan Proses Rancang Bangun

Kegiatan Pembahasan Proses Rancang Bangun adalah kegiatan yang

terkait dengan persetujuan Proses Rancang Bangun sarana kereta api yang

diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Kegiatan ini dilakukan

dengan cara melakukan pembahasan secara berkelanjutan.

Kegiatan pembahasan proses rancang bangun dimaksud antara lain:

1) Proses Rancang Bangun Metro Kapsul, PT. Trekka;

2) Proses Rancang Bangun KRL Bandara Soekarno Hatta, PT. Railink ;

3) Proses Rancang Bangun Kereta Inspeksi Sulawesi;

4) Proses Rancang Bangun MRT Jakarta; dan

5) Proses Rancang Bangun LRT Jakarta, PT. Jakpro.

e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Menteri Perhubungan dimaksud

antara lain:

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang

Standar Spesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Kecepatan Tinggi;


2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian; dan

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang

Standar Tempat, Fasilitas Dan Peralatan Perawatan Sarana

Perkeretaapian.

4.3. Pengelolaan Sarana Milik Negara

Sarana Perkeretaapian Milik Negara digunakan dengan tujuan untuk mendukung

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator di bidang

perkeretaapian. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki 154 (seratus

lima puluh empat) unit sarana milik negara.

Sarana perkeretaapian milik negara dapat dimanfaatkan oleh pihak luar di luar

Kementerian Perhubungan dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Gambar 4.3 Gerbong Pendukung Peralatan Berat dan

Kereta Penolong Pendukung Crane

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola Sarana Milik Negara

pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan monitoring dan evaluasi sarana milik negara, antara lain:

1) Melakukan kegiatan monitoring sarana perkeretaapian milik negara

(Crane) pada bulan Januari 2017 di Solo – Jawa Tengah;

2) Melakukan kegiatan monitoring di area Gedebage pada bulan Januari

2017 di Bandung, Jawa Barat;


3) Melakukan kegiatan monitoring sarana milik negara di PT. INKA

(Persero) pada bulan Februari 2017 di Madiun – Jawa Timur;

4) Melakukan kegiatan monitoring fasilitas perawatan Balai Perawatan

untuk sarana perkeretaapian milik negara pada bulan Februari 2017 di

Ngrombo – Jawa Tengah;


(Kereta Inspeksi dan Kereta Ukur) pada bulan Maret 2017 di Madiun –

Jawa Timur;

6) Melakukan kegiatan monitoring pengoperasian kereta inspeksi dan

kereta ukur pada bulan Maret 2017 di lintas Madiun – Malang –

Surabaya – Banyuwangi – Madiun;

7) Melakukan kegiatan monitoring pengoperasian kereta inspeksi dalam

rangka kunjungan kerja Menteri Perhubungan untuk meninjau progres

pembangunan jalur KA Bandara Soekarno – Hatta Tangerang pada

bulan Maret 2017 di lintas Stasiun Sudirman – Duri – Batu Ceper;

8) Melakukan kegiatan monitoring pengoperasian kereta inspeksi dan

kereta ukur pada bulan April 2017 di lintas Tanahabang – Pekalongan –

Semarang – Ngrombo – Surabaya – Tanahabang;

9) Melakukan kegiatan pada bulan Maret 2017 di Parung Panjang – Jawa

Barat;

10) Melakukan kegiatan persiapan pengoperasian kereta ukur pada bulan

30 Maret 2017 s.d 1 April 2017 di Madiun – Jawa Timur;

11) Melakukan kegiatan pembinaan dan pengarahan pemanfaatan aset

milik negara di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur

pada bulan April 2017 di Surabaya – Jawa Timur;

12) Melakukan kegiatan pengoperasian kereta ukur pada bulan Mei 2017 di

lintas Solo – Bandung – Solo;

13) Melakukan kegiatan pemeriksaan bersama dalam rangka serah terima 5

unit multi tie tamper (MTT) dari PT. KAI (Persero) kepada Balai

Perawatan Perkeretaapian pada bulan Mei 2017 di Cirebon – Jawa

Barat;


14) Melakukan kegiatan monitoring penempatan/stabling sarana

perkeretaapian milik negara pada bulan Mei 2017 di Depo Depok dan

Gedebage, Jawa Barat;

15) Melakukan kegiatan inspeksi lintas utara pada bulan Mei 2017 di lintas

Gambir – Semarang – Jember – Surabaya Gubeng;

16) Melakukan kegiatan inspeksi lintas selatan pada bulan Mei 2017 di lintas

Bandung – Yogyakarta – Surabaya Gubeng;

17) Melakukan kegiatan monitoring penggunaan kereta inspeksi Kaldera

Toba pada bulan Mei 2017 di Medan, Sumatera Utara;

18) Melakukan kegiatan pengawasan uji jalan Lokomotif CC 300 pada bulan

Juni 2017 di lintas Madiun – Jombang;

19) Melakukan kegiatan monitoring sarana milik negara dan mengikuti

kegiatan Posko Pelaksanaan Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun

2017 pada bulan Juni 2017 di Madiun, Jawa Timur;

20) Melakukan kegiatan monitoring pengadaan sarana perkeretaapian milik

negara pada bulan Juli 2017 di PT INKA (Persero), Madiun;


pada bulan Juli 2017 di Gudang Prasarana Jatibarang;

22) Melakukan kegiatan survey lokasi tempat stabling untuk sarana

perkeretaapian milik negara pada bulan Juli 2017 di Gudang Prasarana

Jatibarang;

23) Melakukan kegiatan monitoring pengoperasian kereta ukur pada bulan

Agustus 2017 di lintas Madiun – Solo – Wonogiri – Semarang – Madiun;


Agustus 2017 di lintas Jakarta – Merak – Tangerang – Cianjur;


pada bulan Agustus 2017 di Makassar;

26) Melakukan kegiatan monitoring penempatan sarana perkeretaapian

milik negara pada bulan Agustus 2017 di Gudang Prasarana Kroya;



Agustus 2017 di lintas Madiun – Malang – Surabaya – Banyuwangi –

Madiun;

28) Melakukan kegiatan monitoring pengoperasian kereta ukur sarana

perkeretaapian milik negara pada bulan September 2017 di lintas

Jakarta – Ngrombo – Surabaya – Semarang – Jakarta;



Jakarta – Merak – Tangerang – Cianjur – Jakarta;

30) Melakukan kegiatan monitoring penyimpanan sarana perkeretaapian

milik negara pada bulan September 2017 di Terminal Peti Kemas

Gedebage;



Madiun – Bandung – Purwokerto – Madiun;

32) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi metode perawatan sarana

perkeretaapian milik negara dan membahas hasil pengukuran dengan

kereta ukur prasarana milik Ditjen Perkeretaapian pada bulan

September 2017 di PT INKA (Persero), Madiun;

33) Melakukan kegiatan monitoring pengoperasian kereta inspeksi sarana

perkeretaapian milik negara pada bulan Oktober 2017 di lintas Jakarta –

Cirebon – Semarang;


perkeretaapian milik negara pada bulan Oktober 2017 di lintas Jakarta –

Cirebon – Surabaya;


perkeretaapian milik negara pada bulan Oktober 2017 di lintas

Tanahabang – Merak – Cikampek;

36) Melakukan pemeriksaan bersama sarana perkeretaapian milik negara

(ZZOW) pada bulan Oktober November 2017 di Medan;


37) Melakukan kegiatan pengoperasian kereta inspeksi sarana

perkeretaapian milik negara pada bulan November 2017 di lintas Gambir

– Jatibarang – Solo – Madiun;

38) Melaksanakan kegiatan monitoring penempatan/stabling untuk sarana

perkeretaapian milik negara pada bulan 21 s.d 24 November 2017 di

Bandung dan Jatibarang;

39) Melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian milik negara pada

bulan Desember 2017 di Jatibarang dan Pekalongan;

40) Melaksanakan monitoring pengoperasian kereta inspeksi Kaldera Toba

pada bulan Desember 2017 di Medan; dan

41) Melaksanakan monitoring pengoperasian kereta ukur di lintas

Manggarai – Duri – Bandara Soekarno Hatta pada bulan Desember

2017.

b. Pengoperasian sarana milik negara antara lain, sebagai berikut:

1) Pengoperasian kereta inspeksi dan kereta ukur pada bulan Maret 2017

dengan nomor identitas sarana SI 3 16 01 – SI 3 16 02 dan SU 3 14 01

di lintas Madiun – Malang – Surabaya – Banyuwangi;

2) Pengoperasian kereta inspeksi pada bulan Maret 2017 dengan nomor

identitas sarana SI 3 16 01 – SI 3 16 02 di lintas Stasiun Sudirman –

Duri – Batu Ceper;

3) Pengoperasian kereta inspeksi dan kereta ukur pada bulan April 2017

dengan nomor identitas sarana SI 3 15 01 – SI 3 15 02 dan SU 3 16 01

di lintas Tanahabang – Ngrombo – Surabaya – Semarang;

4) Pengoperasian kereta ukur pada bulan Mei 2017 dengan nomor

identitas sarana SU 3 14 01 di lintas Solo – Bandung;

5) Pengoperasian kereta ukur ceremai pada bulan Agustus 2017 dengan

nomor identitas sarana SU 3 14 01 di lintas Madiun – Solo – Wonogiri –

Solo – Ngrombo;


6) Pengoperasian kereta ukur Galunggung pada bulan Agustus 2017

dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Jakarta – Merak –

Tangerang – Cianjur;

7) Pengoperasian kereta ukur Galunggung pada bulan Agustus 2017

dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Madiun – Malang –

Surabaya;

8) Pengoperasian kereta ukur Galunggung pada bulan September 2017

dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Jakarta –

Semarang – Ngrombo – Surabaya Pasarturi;


dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Jakarta – Merak –

Tangerang – Cianjur;


dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Madiun – Kroya –

Bandung – Purwokerto;


dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Madiun – Solo –

Wonogiri – Solo – Ngrombo;

12) Pengoperasian kereta inspeksi Kelud pada bulan Oktober tahun 2017

dengan nomor identitas sarana SI 3 16 01 – 02 untuk inspeksi lintas

Selatan Pulau Jawa;

13) Pengoperasian kereta inspeksi Kaldera Toba pada bulan Oktober tahun

2017 dengan nomor identitas sarana SI 3 11 01 untuk inspeksi lintas di

Medan;

14) Pengoperasian kereta inspeksi Merbabu pada bulan Oktober 2017

dengan nomor identitas sarana SI 3 15 01 – 02 di lintas Gambir –

Cirebon – Kroya – Cirebon – Surabaya;

15) Pengoperasian lokomotif CC 300 12 02 dan 4 (Empat) unit kereta

kedinasan SI 0 11 01, SI 0 11 02, SI 0 09 02 dan KI 0 16 01 pada bulan

Oktober 2017 di lintas Madiun – Solo PP;


16) Pengoperasian kereta inspeksi Merbabu pada bulan Oktober 2017

dengan nomor identitas sarana SI 3 15 01 – 02 di lintas Tanahabang –

Merak – Cikampek;

17) Pengoperasian kereta inspeksi Kelud pada bulan Oktober 2017 dengan

nomor identitas sarana SI 3 16 01 – 02 di lintas Gambir – Bogor –

Cicurug;

18) Pengoperasian lokomotif CC 300 12 02 dan 5 (lima) unit kereta

kedinasan MP3 0 10 03, SI 0 11 01, SI 0 11 02, SI 0 09 02 dan KI 0 16

01 pada bulan November 2017 di lintas Gambir – Surabaya Pasarturi;

19) Pengoperasian kereta inspeksi Merbabu pada bulan November 2017

dengan nomor identitas sarana SI 3 15 01 – 02 di lintas Jakarta – Solo –

Madiun – Solo;

20) Pengoperasian lokomotif dan kereta Kedinasan pada bulan Desember

2017 dengan nomor identitas sarana CC 300 12 03, SI 0 11 01, SI 0 11

02, SI 0 09 01, SI 0 09 02, MP3 0 10 03 di lintas Madiun – Jakarta;

21) Pengoperasian kereta ukur Galunggung pada bulan Desember 2017

dengan nomor identitas sarana SU 3 16 01 di lintas Manggarai – Duri –

Bandara Soekarno Hatta;

22) Pengoperasian kereta inspeksi Kaldera Toba pada bulan Desember

2017 dengan nomor identitas sarana SI 3 11 01 di lintas Medan –

Kisaran – Medan;

23) Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan

Nomor: HK.207/SK.95/DJKA/6/17 tanggal 7 Juni 2017.


Tabel 4.1 Sarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun 2017

No Jenis Sarana Fungsi Unit

1 Lokomotif Digunakan untuk menarik dan/atau

mendorong kereta kerja, gerbong kerja dan

atau peralatan khusus

5

2 Gerbong Datar Digunakan untuk mengangkut rel, peti kemas,

dan barang bongkaran

57

3 Gerbong Terbuka Digunakan untuk mengangkut 39

4 Kereta Inspeksi Digunakan untuk melakukan inspeksi 8

5 Kereta Ukur Digunakan untuk mengukur kondisi jalan rel 4

6 Kereta Kedinasan Digunakan untuk pelaksanaan urusan

kedinasan para pejabat

6

7 Kereta Penolong Digunakan untuk membawa peralatan kerja

dan mengangkut personil penolong saat

terjadi peristiwa luar biasa

1

8 TMC Digunakan untuk perawatan jalan rel dan

langsiran kereta atau gerbong

3

9 Crane Digunakan untuk mengevakuasi anjlokan

sarana perkeretaapian

9

10 Lori Inspeksi Digunakan untuk melakukan inspeksi 5

11 Multi Tie Tamper Digunakan untuk memecok ballast 9

12 Excavator Digunakan untuk mengangkat rel, mengganti

bantalan, dan memecok ballast

5

13 Bridge Inspection

Car

Digunakan untuk melakukan inspeksi

jembatan

1

14 Road Working

Vehicle Car

Digunakan untuk melakukan inspeksi 2

TOTAL 154

Sumber : Direktorat Sarana Perkeretaapian 2017


Gambar 4.4 Lokomotif CC 300, Gerbong Datar dan Gerbong Terbuka

Gambar 4.5 Kereta Inspeksi, Kereta Ukur dan Kereta Kedinasan

Gambar 4.6 TMC, Excavator dan Kereta Penolong

Gambar 4.7 Crane, Multi Tie Tamper dan Lori Inspeksi


Gambar 4.8 Bridge Inspection Car dan Road Working Vehicle Car

Gambar 4.9 Pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian

4.4. Kegiatan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi sarana

perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan sertifikasi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pada Tahun 2017

kelaikan sarana perkeretaapian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

telah dilakukan di wilayah Jawa dan wilayah Sumatera dan kegiatan yang

dilakukan antara lain, sebagai berikut:

a. Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian

Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian yang diterbitkan pada Wilayah Jawa

periode Januari – Desember 2017 sejumlah 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan

puluh satu) sertifikat, dengan rincian


Tabel 4.2 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Wilayah Jawa

No. Jenis sarana perkeretaapian Sertifikasi Sarana

Perkeretaapian

1. Lokomotif 111

2. Kereta Dengan Penggerak Sendiri 470

3. Kereta Yang Ditarik Lokomotif 567

4. Gerbong 571

5. Peralatan Khusus 13

Jumlah 1.732

Sumber : Direktorat Sarana Perkeretaapian, 2017

Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian yang diterbitkan pada Wilayah

Sumatera periode Januari – Desember 2017 sejumlah 1.625 (seribu enam ratus

dua puluh lima) buah sertifikat, dengan rincian;

Tabel 4.3 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian Wilayah Sumatera

No. Jenis sarana perkeretaapian Sertifikasi Sarana

Perkeretaapian

1. Lokomotif 94

2. Kereta Dengan Penggerak Sendiri 7

3. Kereta Yang Ditarik Lokomotif 69

4. Gerbong 1.610

5. Peralatan Khusus 21

Jumlah 1.801

Sumber : Direktorat Sarana Perkeretaapian, 2017

b. Kegiatan Penunjang, antara lain:

1) bimbingan teknis pemenuhan dan peningkatan kapasitas SDM penguji

sarana perkeretaapian.

2) Pengadaan/ modifikasi/ perbaikan fasilitas/ peralatan sarana

perkeretaapian (pemasangan tanda lulus uji yang di lengkapi dengan

teknologi barcode untuk pelaksanaan pengawasan).

BAB

5

KEGIATANPENGELOLAANLALU LINTASDAN ANGKUTANKERETA API


BAB V KEGIATAN PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

5.1. Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang telah diubah melalui

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017, menetapkan trase

merupakan salah satu tupoksi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Trase adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui titik-titik

koordinatnya. Trase jalur kereta api ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan:

a. Keharmonisan antara jaringan jalur kereta api dan perencanaan tata ruang

wilayah sesuai tatarannya;

b. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang untuk jaringan jalur kereta

api dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan jalur kereta api;

c. Keterpaduan jaringan jalur kereta api sebagai satu kesatuan sistem jaringan

transportasi nasional, sehingga mempermudah dan memperlancar

pelayanan angkutan orang dan/atau barang;

d. Efisiensi penyelenggaraan perkeretaapian.

Penetapan trase jalur kereta api dijadikan pedoman untuk melaksanakan

kegiatan perencanaan teknis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau

UKL dan UPL, serta pengadaan tanah sebelum melaksanakan pembangunan

jalur kereta api. Sasaran penetapan trase jalur kereta api untuk mewujudkan

BAB

5


tersedianya ruang yang memadai untuk rumaja, rumija dan ruwasja guna

menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api.

Realisasi penetapan trase bidang perkeretaapian Tahun 2017 sebagaimana

dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Penetapan Trase Bidang Perkeretaapian Tahun 2017

No. NAMA TRASE POSISI SAAT INI

1 Trase Kereta Api Umum


Lintas Tanjung Enim –

Tanjung Api-Api

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Nomor 38/KPTS/DISHUB/2017 tentang

Penetapan Trase Jalur Kereta Api Tanjung

Enim - Tanjung Api-api di Provinsi Sumatera

Selatan pada tanggal 12 Januari 2017

2 Trase Jalur Kereta Api

Umum Nasional Lintas

Stasiun Solo Balapan -

Stasiun Bandar Udara Adi

Soemarmo

Keputusan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor KP 406 Tahun 2017

tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Umum Nasional Lintas Stasiun Solo

Balapan - Stasiun Bandar Undara Adi

Soemarmo pada tanggal 6 April 2017

3 Trase Kereta Api Umum

Nasional Trans Sumatera

Lintas Aceh - Besitang

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP. 876 Tahun 2017 Tentang Penetapan

Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional

Lintas Trans Sumatera Lintas Aceh -

Besitang dari Stasiun Lam Ujong di Kab

Aceh Besar sampai Stasiun Karang Jadi di

Kab Aceh Tamiang pada tanggal 3 Oktober

2017

4 LRT Kota Bandung (Metro

Capsul)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

KA. 003/ 2/ 11 PHB-2017 tanggal 22

November 2017 perihal persetujuan

penetapan trase LRT Koridor 3 Kota

Bandung


No. NAMA TRASE POSISI SAAT INI

5 Trase Jalur KA

Palembang - Jambi


KP 1005 Tahun 2017 tanggal 22 November

2017 tentang penetapan trase jalur kereta

api palembang-jambi

6 Akses Jalur KA Menuju

Bandara Yogyakarta Baru

(Kulon Progo)


KP 1052 Tahun 2017 tanggal 11 Desember

2017 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta

Api Umum Nasional Lintas Stasiun

Kedundang - Stasiun Bandar Udara

Yogyakarta Baru di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 2017

5.2. Bidang Lalu Lintas

5.2.1. Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)

Pemantauan Angkutan Lebaran 2017 bidang Perkeretaapian dilakukan pada

Seluruh Daerah Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jawa (9 Daop)

dan Divisi Regional di Sumatera (4 Divre) serta terdapat pula posko pusat

terpadu yang dilaksanakan di Gedung Cipta Lantai 7 Kementerian Perhubungan.

Sejak awal masa posko, yaitu Hari Kamis, 15 Juni 2017 pukul 08:00 WIB sampai

dengan akhir masa posko, yaitu Hari Senin, 3 Juli 2017 pukul 08:00 WIB, situasi

secara umum adalah aman, lancar, dan terkendali.


Gambar 5.1 Kegiatan Pemantauan Posko Lebaran Tahun 2017

Jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran tahun 2017 (1438 H) adalah

5.031.241 penumpang. Realisasi jumlah penumpang harian kereta api pada

masa Angkutan Lebaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Realisasi Penumpang KA Pada Masa Angkutan Lebaran

No Periode Tanggal

Penumpang Harian

2016 2017 ∆ %

2016:2017 Ket

1 H1-10 15 Juni 2017 216.686 180.246 -17 Turun

2 H1-9 16 Juni 2017 198.448 204.822 3 Naik

3 H1-8 17 Juni 2017 187.452 225.341 20 Naik

4 H1-7 18 Juni 2017 195.173 253.403 30 Naik

5 H1-6 19 Juni 2017 209.723 225.714 8 Naik

6 H1-5 20 Juni 2017 221.883 223.338 1 Naik

7 H1-4 21 Juni 2017 242.317 230.014 -5 Turun

8 H1-3 22 Juni 2017 237.084 252.601 7 Naik

9 H1-2 23 Juni 2017 228.747 259.616 13 Naik

10 H1-1 24 Juni 2017 194.907 226.642 16 Naik

11 H1 25 Juni 2017 217.749 226.590 4 Naik


No Periode Tanggal

Penumpang Harian

2016 2017 ∆ %

2016:2017 Ket

12 H2 26 Juni 2017 307.800 320.717 4 Naik

13 H2+1 27 Juni 2017 310.315 338.702 9 Naik

14 H2+2 28 Juni 2017 312.222 337.666 8 Naik

15 H2+3 29 Juni 2017 306.399 328.461 7 Naik

16 H2+4 30 Juni 2017 286.399 299.216 4 Naik

17 H2+5 1 Juli 2017 271.149 304.517 12 Naik

18 H2+6 2 Juli 2017 269.950 309.113 15 Naik

19 H2+7 3 Juli 2017 268.502 284.530 6 Naik

Jumlah 4.682.905 5.031.249 7 Naik


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa puncak angkutan Lebaran

2017 adalah Hari Selasa, 27 Juni 2017 (H2+1) yaitu sebanyak 338.702

penumpang. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, dimana puncak angkutan

adalah Hari Sabtu, 09 Juli 2106 (H2+2) sebanyak 312.222 penumpang, maka

puncak angkutan tahun ini mengalami peningkatan 8,5% (bertambah 26.480

penumpang) dari puncak angkutan tahun lalu.

Gambar 5.2 Perbandingan Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2016 dan 2017

5.2.2. Pengoperasian KA Tambahan

Realisasi keberangkatan KA Tambahan pada masa periode angkutan Lebaran

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:


Tabel 5.3 Realisasi Keberangkatan KA Tambahan pada masa Angkutan Lebaran 2017

NO NO KA NAMA KA RELASI PROG PROGRAM

RENOP REALISASI %

BER DAT

1 7F ARGO LAWU FAK SLO-GMR 9:00 17:50 18 18 100

2 8F ARGO LAWU FAK GMR-SLO 21:15 5:55 19 19 100

3 9F ARGO DWIPANGGA FAK SLO-GMR 21:30 6:06 19 19 100

4 10F ARGO DWIPANGGA FAK GMR-SLO 10:00 18:28 18 18 100

5 7011 TAKSAKA PAGI LEB YK-GMR 6:40 14:30 19 19 100

6 7012 TAKSAKA MALAM LEB GMR-YK 19:30 3:38 19 19 100

7 7013 TAKSAKA MALAM LEB YK-GMR 22:15 5:53 20 20 100

8 7014 TAKSAKA PAGI LEB GMR-YK 10:15 18:14 19 19 100

9 7001 ARGO MURIA LEB SMT-GMR 7:00 13:08 19 19 100

10 7002 ARGO MURIA LEB GMR-SMT 13:45 19:58 19 19 100

11 7003 ARGO SINDORO LEB SMT-GMR 16:50 23:03 19 19 100

12 7004 ARGO SINDORO LEB GMR-SMT 23:45 6:09 19 19 100

13 7007 GAJAYANA LEB ML-GMR 19:45 11:14 19 19 100

14 7008 GAJAYANA LEB GMR-ML 23:30 15:23 19 19 100

15 7009 SEMBRANI LEB SBI-GMR 9:00 19:35 20 20 100

16 7010 SEMBRANI LEB GMR-SBI 16:45 3:14 19 19 100

17 7018/

7015 PURWOJAYA LEB CP-GMR 8:20 15:20 19 19 100

18 7016/

7017 PURWOJAYA LEB GMR-CP 16:00 22:55 19 19 100

19 7021 LODAYA LEB SLO-BD 8:15 17:19 11 11 100

20 7022 LODAYA LEB BD-SLO 20:20 5:12 12 12 100

21 7019 LODAYA LEB SLO-BD 22:05 6:34 7 7 100

22 7020 LODAYA LEB BD-SLO 9:35 18:19 6 6 100

23 7023 SANCAKA LEB SGU-YK 9:40 14:43 17 17 100

24 7024 SANCAKA LEB YK-SGU 17:50 23:25 17 17 100

25 71F CIREBON EKSPRESS FAK CN-GMR 16:45 19:55 14 18 129

26 72F CIREBON EKSPRESS FAKULTATIF

GMR-CN 16:45 19:55 14 18 129

27 7005 ARGO JATI TAMBAHAN CN-GMR 20:30 23:34 4 6 150

28 7006 ARGO JATI TAMBAHAN GMR-CN 21:15 0:10 3 5 167



RENOP REALISASI %

BER DAT

29 39F ARGO JATI FAKULTATIF CN-GMR 0:40 3:30 14 18 129

30 40F ARGO JATI FAKULTATIF GMR-CN 11:00 14:00 14 18 129

31 125F SENJA UTAMA CN CN-PSE 7:15 10:12 8 11 138

32 126F FAJAR UTAMA CN PSE-CN 15:10 18:08 8 11 138

33 7037 KUTOJAYA UTARA TAMB (NON PSO) 80 SEAT

KTA-PSE 5:45 8:45 19 19 100

34 7038 KUTOJAYA UTARA TAMB (NON PSO) 80 SEAT

PSE-KTA 10:40 18:52 19 19 100

35 7039 KUTOJAYA UTARA LEB KTA-PSE 23:20 7:25 19 19 100

36 7040 KUTOJAYA UTARA LEB PSE-KTA 20:30 4:00 19 19 100

37 7045 KUTOJAYA SELATAN LEB

KTA-KAC 8:30 16:15 19 19 100

38 7046 KUTOJAYA SELATAN LEB

KAC-KTA 11:10 19:59 19 19 100

39 7027 KERTAJAYA LEB SBI-PSE 23:30 7:15 20 20 100

40 7028 KERTAJAYA LEB PSE-SBI 23:35 10:50 19 19 100

41 7031 BRANTAS LEB BL -PSE 8:45 20:25 20 20 100

42 7032 BRANTAS LEB PSE -BL 13:55 5:22 19 19 100

43 7041 TAWANGJAYA LEB SMC-PSE 18:00 8:55 19 19 100

44 7042 TAWANGJAYA LEB PSE-SMC 19:45 2:31 19 19 100

45 7035 PASUNDAN LEB SGU - KAC 5:35 21:46 19 19 100

46 7036 PASUNDAN LEB KAC- SGU 6:45 22:58 19 19 100

47 7033 MATARMAJA LEB ML - PSE 19:00 11:19 19 19 100

48 7034 MATARMAJA LEB PSE - ML 18:45 11:05 19 19 100

49 7029 BOGOWONTO LPN-PSE 08:20 16:54 19 19 100

50 7030 BOGOWONTO PSE-LPN 21:15 05:17 19 19 100

51 KP/10067 GBMS TAMBAHAN SGU-PSE 15:00 05:30 19 19 100

52 KP/10068 GBMS TAMBAHAN PSE-SGU 13:20 03:47 19 19 100

53 KP/10073 MANTAB LEBARAN MN-PSE 19:50 06:48 19 19 100

54 KP/10084 MANTAB LEBARAN PSE-MN 22:35 09:30 19 19 100

55 7043 TAWANGJAYA LEB SMC-PSE 23:05 06:33 14 14 100



RENOP REALISASI %

BER DAT

56 7044 TAWANGJAYA LEB PSE-SMC 10:45 17:47 14 14 100

57 KP/10163 KA PNP TAMBAHAN SGU-ML 06:50 08:50 15 14 93

58 KP/10188 KA PNP TAMBAHAN ML-SGU 10:07 11:59 15 14 93

59 KP/10180 ARGO PARAHYANGAN TAMB

PSE-BD 11:00 14:15 13 13 100


BD-PSE 15:20 18:32 13 13 100


BD-GMR 22:30 1:52 - 16 -


GMR-BD 23:20 2:28 - 16 -

63 KP/10005 KLB ANGK. MOTOR GRATIS/MOTIS

KTA - KPB 16:25 09:14 11 11 100


KPB - KTA 15:40 09:10 11 11 100


BL - KPB 23:30 20:32 11 11 100


KPB - BL 23:05 19:00 11 11 100


SBI - KPB 21:15 12:15 11 11 100


KPB - SBI 01:30 16:12 11 11 100

Jumlah PLB Jalan 1.061 1.117 105


Keterangan : KA KP/10163 dan KP/10188 batal 1 hari pada tanggal 18 Juni 2017

5.2.3. Pemantauan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2017

Pemantauan situasi Angkutan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

bidang Perkeretaapian dilakukan pada seluruh Daerah Operasi PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) di Jawa 9 Daop dan Divisi Regional di Sumatera 2 Divre.

Sejak awal masa posko, yaitu Hari Senin, 18 Desember 2017 pukul 08.00 WIB

sampai dengan akhir masa posko, yaitu hari Rabu, 8 Senin 2018 pukul 08.00

WIB. Situasi secara umum adalah aman, lancar, dan terkendali.


a. Jumlah Penumpang

Realisasi jumlah penumpang harian kereta api pada masa Angkutan Natal

2017 dan Tahun Baru 2018 sebagaimana pada dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Realisasi Jumlah Penumpang Harian Pada Masa Natal dan Tahun Baru

No Periode Tanggal Total Harian

2016/2017 2017/2018 ∆ % Ket

1 H1 18 Desember 2017 258.968 252.303 (2.57) Turun

2 H2 19 Desember 2017 244.453 237.140 (2.99) Turun

3 H3 20 Desember 2017 236.942 243.292 2.68 Naik

4 H4 21 Desember 2017 243.074 258.461 6.33 Naik

5 H5 22 Desember 2017 249.343 282.773 13.41 Naik

6 H6 23 Desember 20171 261.312 306.875 17.44 Naik

7 H7 24 Desember 2017 278.623 312.248 12.07 Naik

8 H8 25 Desember 2017 281.332 313.488 11.43 Naik

9 H9 26 Desember 2017 291.953 311.865 6.82 Naik

10 H10 27 Desember 2017 272.220 292.621 7.49 Naik

11 H11 28 Desember 2017 269.632 289.387 7.33 Naik

12 H12 29 Desember 2017 276.898 293.811 6.11 Naik

13 H13 30 Desember 2017 288.730 321.164 11.23 Naik

14 H14 31 Desember 2017 300.589 312.036 3.81 Naik

15 H15 1 Januari 2018 306.634 334.501 9.09 Naik

16 H16 2 Januari 2018 300.848 274.625 (8.72) Turun

17 H17 3 Januari 2018 270.054 245.353 (9.15) Turun

18 H18 4 Januari 2018 241.714 222.979 (7.75) Turun

19 H19 5 Januari 2018 234.639 232.787 (0.79) Turun

20 H20 6 Januari 2018 238.932 240.476 0.65 Naik

21 H21 7 Januari 2018 248.023 268.694 8.33 Naik

22 H22 8 Januari 2018 271.167 198.294 (26.87) Turun

Jumlah 5.866.080 6.045.173 3 Naik



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa total jumlah penumpang

Harian KA pada masa Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 (periode 18

Desember 2017 – 8 Januari 2018) puncak tertinggi jumlah penumpang terjadi

pada H15 tanggal 1 Januari 2018 sebanyak 334.501 penumpang. Bila

dibandingkan dengan tahun lalu, dimana puncak tertinggi jumlah penumpang

terjadi pada H15 sebanyak 306.634 penumpang, maka jumlah penumpang

harian tahun ini mengalami peningkatan 9% (bertambah 27.867 penumpang).

Gambar 5.3 Perbandingan Volume Penumpang Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dengan Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa puncak Angkutan Natal 2017

dan Tahun Baru 2018 adalah Hari Senin, 1 Januari 2018 (H15) yaitu sebanyak

334.501 penumpang. Sedangkan realisasi jumlah penumpang komulatif kereta

api pada masa Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dibandingkan dengan

Angkutan Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 sebagaimana pada tabel

berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Jumlah Penumpang Komulatif KA Pada Masa Natal dan Tahun Baru

No Periode Tanggal Total Komulatif

2016/2017 2017/2018 ∆ % Ket

1 H1 18 Desember 2017 258.968 252.303 (2.57) Turun

2 H2 19 Desember 2017 503.421 489.443 (2.78) Turun

3 H3 20 Desember 2017 740.363 732.735 (1.03) Turun

4 H4 21 Desember 2017 983.437 991.196 0.79 Naik

5 H5 22 Desember 2017 1.232.780 1273.969 3.34 Naik

6 H6 23 Desember 2017 1.494.092 1.580.844 5.81 Naik

7 H7 24 Desember 2017 1.772.715 1.893.092 6.79 Naik

8 H8 25 Desember 2017 2.054.047 2.206.580 7.43 Naik

9 H9 26 Desember 2017 2.346.000 2.518.445 7.35 Naik


No Periode Tanggal Total Komulatif

2016/2017 2017/2018 ∆ % Ket

10 H10 27 Desember 2017 2.618.220 2.811.066 7.37 Naik

11 H11 28 Desember 2017 2.887.852 3.100.453 7.36 Naik

12 H12 29 Desember 2017 3.164.750 3.394.264 7.25 Naik

13 H13 30 Desember 2017 3.453.480 3.715.428 7.59 Naik

14 H14 31 Desember 2017 3.754.069 4.027.464 7.28 Naik

15 H15 1 Januari 2018 4.060.703 4.361.965 7.42 Naik

16 H16 2 Januari 2018 4.361.551 4.636.590 6.31 Naik

17 H17 3 Januari 2018 4.631.605 4.881.943 5.40 Naik

18 H18 4 Januari 2018 4.873.319 5.104.922 4.75 Naik

19 H19 5 Januari 2018 5.107.958 5.337.709 4.50 Naik

20 H20 6 Januari 2018 5.346.890 5.578.185 4.33 Naik

21 H21 7 Januari 2018 5.594.913 5.846.879 4.50 Naik

22 H22 8 Januari 2018 5.866.080 6.045.173 3.05 Naik


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa total jumlah penumpang KA

pada masa Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 (periode 18 Desember

2017 – 8 Januari 2018) adalah sebanyak 6.045.173 penumpang. Apabila

dibandingkan dengan tahun lalu, dimana total jumlah penumpang KA adalah

sebanyak 5.866.080 penumpang, maka jumlah penumpang tahun ini mengalami

peningkatan 3% (bertambah 179.093 penumpang).

b. Pengoperasian KA Tambahan

Realisasi keberangkatan KA Tambahan pada masa periode Angkutan Natal

2017 dan Tahun Baru 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Realisasi Keberangkatan KA Tambahan Pada Masa Natal dan Tahun Baru

NO NO

KA NAMA KA RELASI

PROG PROG.

RENOP REALISASI %

BER DAT

1 7F ARGO LAWU FAK SLO-

GMR 9:00 17:50 15 16 107

2 8F ARGO LAWU FAK GMR-

SLO 21:15 5:55 15 16 107

3 9F ARGO

DWIPANGGAFAK

SLO-

GMR 21:30 6:06 14 16 114


NO NO

KA NAMA KA RELASI

PROG PROG.

RENOP REALISASI %

BER DAT

4 10F ARGO

DWIPANGGAFAK

GMR-

SLO 10:00 18:28 14 16 114

5 701

1

TAKSAKA

TAMBAHAN

YK-

GMR 6:40 14:30 14 18 129

6 701

2

TAKSAKA

TAMBAHAN

GMR-

YK 19:30 3:38 14 18 129

7 701

3

TAKSAKA

TAMBAHAN

YK-

GMR 22:15 5:53 16 17 106

8 701

4

TAKSAKA

TAMBAHAN

GMR-

YK 10:15 18:14 16 17 106

9 700

1

ARGO MURIA

TAMBAHAN

SMT-

GMR 7:00 13:08 12 13 108

10 700

2

ARGO MURIA

TAMBAHAN

GMR-

SMT 13:45 19:58 12 13 108

11 700

3

ARGO SINDORO

TAMBAHAN

SMT-

GMR 16:50 23:03 12 13 108

12 700

4

ARGO SINDORO

TAMBAHAN

GMR-

SMT 23:45 6:09 12 13 108

13 700

7

GAJAYANA

TAMBAHAN

ML-

GMR 19:45 11:14 12 12 100

14 700

8

GAJAYANA

TAMBAHAN

GMR-

ML 23:30 15:23 12 12 100

15 700

9

SEMBRANI

TAMBAHAN

SBI-

GMR 9:00 19:35 14 14 100

16 701

0

SEMBRANI

TAMBAHAN

GMR-

SBI 16:45 3:14 14 14 100

17

701

8-

701

5

PURWOJAYA

TAMBAHAN

CP-

GMR 8:20 15:20 11 12 109

18

701

6-

701

7

PURWOJAYA

TAMBAHAN

GMR-

CP 16:00 22:55 11 12 109

19 702

1

LODAYA

TAMBAHAN SLO-BD 8:15 17:19 7 7 100

20 702

2

LODAYA

TAMBAHAN BD-SLO 20:20 5:12 8 8 100


NO NO

KA NAMA KA RELASI

PROG PROG.

RENOP REALISASI %

BER DAT

21 701

9

LODAYA

TAMBAHAN SLO-BD 22:05 6:34 4 4 100

22 702

0

LODAYA

TAMBAHAN BD-SLO 9:35 18:19 3 3 100

23 702

3

SANCAKA

TAMBAHAN SGU-YK 9:40 14:43 11 11 100

24 702

4

SANCAKA

TAMBAHAN YK-SGU 17:50 23:25 11 11 100

25 71F CIREBON

EKSPRESS FAK

CN-

GMR 16:45 19:55 8 11 138

26 72F CIREBON

EKSPRESS FAK

GMR-

CN 20:30 23:34 8 11 138

27 700

5

ARGO JATI

TAMBAHAN

CN-

GMR 21:15 0:10 3 5 167

28 700

6

ARGO JATI

TAMBAHAN

GMR-

CN 0:40 3:30 3 6 200

29 39F ARGO JATI

FAKULTATIF

CN-

GMR 11:00 14:00 4 4 100

30 40F ARGO JATI

FAKULTATIF

GMR-

CN 7:15 10:12 4 4 100

31 125

F SENJA UTAMA CN CN-PSE 15:10 18:08 3 3 100

32 126

F FAJAR UTAMA CN PSE-CN 5:45 8:45 3 3 100

33 703

7

KUTOJAYA

UTARA

TAMBAHAN (NON

PSO) 80 SEAT

KTA-

PSE 10:40 18:52 12 15 125

34 703

8

KUTOJAYA

UTARA

TAMBAHAN (NON

PSO) 80 SEAT

PSE-

KTA 23:20 7:25 12 15 125

35 702

7

KERTAJAYA

TAMBAHAN

SBI-

PSE 23:35 10:50 19 19 100

36 702

8

KERTAJAYA

TAMBAHAN

PSE-

SBI 8:45 20:25 19 19 100

37 703

1

BRANTAS

TAMBAHAN

BL -

PSE 13:55 5:22 21 21 100

38 703

2

BRANTAS

TAMBAHAN PSE -BL 18:00 8:55 22 22 100

39 703

5

PASUNDAN

TAMBAHAN

SGU -

KAC 5:35 21:46 12 18 150


NO NO

KA NAMA KA RELASI

PROG PROG.

RENOP REALISASI %

BER DAT

40 703

6

PASUNDAN

TAMBAHAN

KAC-

SGU 6:45 22:58 12 18 150

41 703

3

MATARMAJA

TAMBAHAN

ML -

PSE 19:00 11:19 21 21 100

42 703

4

MATARMAJA

TAMBAHAN

PSE -

ML 18:45 11:05 21 21 100

43

KP/

100

45

ARGO

PARAHYANGAN

BD-

GMR 22:30 1:52 - 16 -

44

KP/

100

52

ARGO

PARAHYANGAN

GMR-

BD 23:20 2:28 - 16 -

45

KP/

101

22

ARGO

PARAHYANGAN

GMR-

BD 7:15 10:25 - 16 -

46

KP/

101

07

ARGO

PARAHYANGAN

BD-

GMR 11:00 14:16 - 16 -

47

KP/

103

47

ARGO

PARAHYANGAN BD-PSE 15:25 18:36 - 12 -

48

KP/

109

32

ARGO

PARAHYANGAN

GMR-

BD 6:15 9:55 - 13 -

49

KP/

107

24

PENUMPANG

TAMBAHAN BW

BW-

SGU 11:05 18:05 - 19 -

50

KP/

108

75

PENUMPANG

TAMBAHAN BW

SGU-

BW 12:10 18:55 - 19 -

51

KP/

702

5A

SANCAKA

TAMBAHAN SGU-YK 18:25 23:56 - 17 -

52

KP/

702

6A

SANCAKA

TAMBAHAN YK-SGU 6:05 11:46 - 16 -

53 703

0

MATARAM

PREMIUM

PSE-

LPN 21:15 5:17 - 1 -

TOTAL FREKUENSI KA JALAN 491 702

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api,2017


5.2.4. Pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2017

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka, objek evaluasi adalah semua

kereta api regular yang mengangkut penumpang dan/atau barang. Guna

mempermudah dalam mengevaluasi, kereta api regular tersebut dibagi dalam

beberapa kelompok, yaitu:

a. KA penumpang antarkota yang terbagi menjadi penumpang antarkota non-

ekonomi dan penumpang antarkota ekonomi.

b. KA penumpang perkotaan yang terbagi menjadi KA lokal ekonomi, KA lokal

non-ekonomi dan KA KRL Commuter Jabodetabek (per lintas pelayanan).

c. KA barang (per komoditi).

5.2.5. Frekuensi Perjalanan Kereta Api

Frekuensi perjalanan keretaapi merupakan hasil survey GAPEKA tahun 2015

sebagai berikut,

Tabel 5.7 Realisasi Frekuensi Perjalanan KA Periode Tahun 2017

NO. BULAN

KA REGULER

KA FAKULTATIF

SLOT BARU

MALKA TAMBAHAN

TOTAL FREK PROGRAM

REALISASI

SESUAI SLOT

TIDAK SESUAI SLOT

TIDAK JALAN

1 Jan

2017 46.984 36.544 2.729 7.711 575 1.787 8 41.643

2 Feb 2017

52.018 40.424 2.869 8.725 686 2.186 79 46.244

3 Mar 2017

52.018 40.541 3.286 8.191 631 2.077 2 46.537

4 Apr

2017 52.230 42.331 1.489 8.410 491 1.550 11 45.872

5 May 2017

53.971 43.272 2.034 8.665 539 1.718 18 47.581

6 Jun

2017 52.230 41.264 2.136 8.830 535 1.734 602 46.271

7 Jul

2017 52.537 42.873 2.259 8.405 671 1.942 478 48.223

8 Aug 2017

53.537 43.296 2.337 7.904 629 2.029 42 48.333

9 Sep 2017

51.810 41.482 2.240 8.088 588 2.194 42 46.546

10 Okt

2017 53.537 42.002 3.150 8.385 585 2.704 16 48.457


NO. BULAN

KA REGULER

KA FAKULTATIF

SLOT BARU

MALKA TAMBAHAN

TOTAL FREK PROGRAM

REALISASI

SESUAI SLOT

TIDAK SESUAI SLOT

TIDAK JALAN

11 Nov 2017

51.810 40.211 3.337 8.262 576 2.585 20 46.729

12 Des 2017

53.537 41.475 3.323 8.739 561 2.719 353 48.431

JUMLAH 626.219 495.715 31.189 100.315 7.067 25.225 1.671 560.86

7


Berdasarkan tabel di atas, realisasi perjalanan kereta api regular yang berjalan

selama bulan Januari – Desember 2017 sebanyak 560.867 KA, lebih sedikit jika

dibandingkan dengan program frekuensi yaitu sebanyak 626.219 KA (89,56 %

dari program). Apabila dilakukan analisis terhadap alokasi slot Gapeka, maka

terdapat:

a. Frekuensi kereta api yang dioperasikan sesuai dengan slot yang

diprogramkan sebanyak 495.715 KA.

b. Frekuensi kereta api yang tidak dijalankan sebanyak 100.315 KA.

c. Frekuensi yang disesuaikan slotnya sebanyak 31.189 KA.

Selama periode Januari – Desember 2017, terdapat beberapa perjalanan kereta

api di luar reguler (fakultatif dan baru) dan Malka, dengan rincian sebagai berikut:

a. Frekuensi KA Fakultatif sebanyak 7.067 KA.

b. Frekuensi Slot baru sebanyak 25.225 KA.

c. Frekuensi Malka tambahan 1.671 KA.

5.2.6. Ketepatan dan Kelambatan Perjalanan Kereta Api

Dalam analisis ketepatan dan kelambatan perjalanan kereta api, data yang

digunakan adalah data perjalanan seluruh kereta api pada periode bulan Januari

- Desember 2017 baik KA regular, KA fakultatif ataupun KA dengan slot baru.


a. Ketepatan Perjalanan Kereta Api

Tabel 5.8. Ketepatan Perjalana KA Periode Tahun 2017

Jenis Kereta Api Realisasi Frekuensi

Ketepatan KA KA Lebih Cepat

Jumlah (Kali) Prosentase Jumlah (Kali) Prosentase

Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat

KA Penumpang Antarkota

90.187 88.283 55.952 97.88% 62.03% 6.349 0.00% 7.03%

1 Kelas Non Ekonomi

57.953 56.829 34.011 98.06% 60.51% - 3.447 0.00% 5.94%

2 Kelas

Ekonomi 32.234 31.454 14.948 97.58% 64.77% - 2.902 0.00% 9.02%

KA Penumpang Perkotaan

408.735 330.615 300.728 80.88% 73.57% 27 1691 0.66% 0.41%

1 Lokal Non Ekonomi

3.454 3.335 2.787 96.55% 89.34% - 157 0.00% 4.54%

2 Lokal

Ekonomi 77.016 70.028 56.201 90.93% 72.48% 27 1.534 3.51% 1.99%

3 KRL

Jabodetabek 328.265 257.252 221.615 78.37% 73.66% - - - -

KA Barang 61.945 8.927 5.182 14.41% 8.36% 14.190 11.719 22.90% 18.91%

Total 560.867 427.825 361.862 76.27% 64.51% 14.190 19.759 2.53% 3.52 %


Dari tabel di atas, di dapat informasi bahwa ketepatan berangkat seluruh kereta

api selama periode Bulan Januari - Desember 2017 adalah sebesar 76,27 % dan

ketepatan datang kereta api mencapai 64,51%. Jumlah KA yang tepat berangkat

sebanyak 427.825 KA dan tepat datang sebanyak 361.862 KA.


b. Kelambatan Perjalanan Kereta Api

Tabel 5.9 Kelambatan Perjalana KA Periode Tahun 2017


Dari Tabel di atas, diperoleh informasi bahwa seluruh kereta api selama periode

Bulan Januari s.d Desember 2017 mengalami kelambatan keberangkatan rata –

rata sebesar 15,67 menit dengan total waktu sebesar 2.243.074 menit dari total

semua frekuensi KA yang berjalan. Sedangkan, untuk kelambatan kedatangan

rata – rata kereta api mencapai 33,83 menit dengan total waktu sebesar

4.841.732 menit.

5.3. Bidang Angkutan

5.3.1. Pelayanan Angkutan Kereta Api

Penyelenggaraan angkutan KA perintis bertujuan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap moda transportasi kereta api dan diharapkan

dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Penyelenggaraan angkutan kereta api perintis juga bertujuan untuk

menghubungkan masyarakat yang berdomisili di daerah yang lokasinya jauh dari

Jenis Kereta Api Total KA Lambat Jumlah

Rata - rata

Semua Frek KA Frek KA Lambat

Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat

KA Penumpang Antarkota

90.187 1.904 34.834 60.136 895.715 2.62 42.13 124.15 104.07

1 Kelas Non Ekonomi

57.953 1.124 20.495 39.854 486.467 2.74 33.51 138.31 94.55

2 Kelas

Ekonomi 32.234 780 14.339 20.282 409.248 2.50 50.74 109.99 113.59

KA Penumpang Perkotaan

2.746.395 196.970 635.931 2.416 2.869 9.36 18.13 86.41 78.18

1 Lokal Non Ekonomi

2.341.114 119 510 1.083.360 656.107 3.66 7.21 105.7 72.6

2 Lokal

Ekonomi 77.016 6.957 19.281 100.778 285.151 6.48 18.88 72.18 76.95

3 KRL

Jabodetabek 328.265 71.013 106.650 1.231.819 1.927.325 17.93 28.3 81.35 84.98

KA Barang 61.945 38.855 45.044 6.910.221 15.354.543 448.930 1.137.120 966.190 1.369.570

Total 2.899 2.14 716 9.386 19.119 460.91 1.197.38 1.176.75 1.551.82


lokasi rutinitas aktivitasnya, atau pusat kota dan lokasi yang minim angkutan

transportasi, sehingga sangat membantu perpindahan orang dari satu tempat ke

tempat yang lain dengan nyaman, aman, dan tarif yang terjangkau.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KP 159 Tahun 2015 tentang Penetapan lintas

pelayanan Kereta Api Perintis menyelenggarakan 6 (enam) angkutan KA

keperintisan pada 6 lintas pelayanan yaitu 3 (tiga) di Pulau Sumatera dan 3 (tiga)

Pulau Jawa, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.10. Penyelenggraan Angkutan Perintis Kereta Api

No Nama KA Lintas Pelayanan Jenis Sarana Frekuensi Tarif

(Rp.)

1 KA. Perintis

Cut Mutia

Kreung Mane-Bungkah-

Krueng sepanjang 11,35

km, Geukeuh, Prop. DI

Aceh

KRDI ( 2 kereta);

Kapasitas : 192 org

10 KA/Hari Rp.1000,-

2 KA. Perintis

Lembah Anai

Padang-Lubuk Alung-

Kayutanam-Padang

Panjang-Solok

sepanjang 20,34 km,

Prop. Sumatera Barat

Railbus ( 2 kereta);

Kapasitas : 180 org

4 KA/Hari Rp.3000,-

3 KA. Perintis

Kertalaya

Kertapati-Inderalaya

sepanjang 26 Km, Prop.

Sumatera Selatan

Railbus (1 kereta)

Kapasitas : 292 org

2 KA/Hari Rp.3000,-

4 KA. Perintis

Siliwangi

Sukabumi-Cianjur-

Padalarang sepanjang

37,32 Km, Prop. Jawa

Barat

Kereta ditarik

Lokomotif (4K3 dan

1KMP3);

kapasitas 472 org.

6 KA/Hari Rp.3000,-

5 KA. Perintis

Bathara

Kresna

Purwosari-Sukoharjo-

Wonogiri sepanjang

36,67 km, Prop. Jawa

Tengah

Railbus (1 kereta);

Kapasitas : 117 org

4 KA/Hari Rp.4000,-

6 KA. Perintis

Jenggala

Mojokerto-Tarik-

Tulangan-Sidorajo

sepanjang 31,85 Km,

Prop. Jawa Timur

Railbus (2 kereta)

Kapasitas : 266 org

12 KA/Hari Rp.4000,-



a. KA Perintis Cut Mutia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – NAD)

Gambar 5.4. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Cut Mutia

Kereta api perintis Cut Mutia mulai dioperasikan kembali pada tanggal

4 November 2016. Pada tahun 2017 pelaksanaan KA perintis Cut Mutia

berdasarkan kontrak nomor 11/LLA.KA/I/2017 dan KL.701/I/18/KA-2017 pada

tanggal 16 Januari 2017 dengan nilai pagu sebesar Rp18.830.785.000,- melalui

penugasan antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera

Bagian Utara, Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero).

KA Perintis Cut Mutia dengan kinerja operasi pada Januari hingga Agustus 2017

mengalami penurunan okupansi penumpang sebear 8.389 pada bulan Januari

menjadi 1.656 orang dimana pada bulan Agustus yang realisasi pencapaian s.d

triwulan II 2017 hanya sebesar 28%. Jumlah penumpang selama

penyelenggaraan KA Perintis Cut Meutia sampai dengan triwulan IV Tahun 2017

yaitu sebanyak 55.157 orang.

Pelayanan KA Perintis Cut Mutia saat ini belum mengakomodir pusat kegiatan

masyarakat sekitarnya yang berpotensi menjadi penumpang KA perintis (jarak

tempuh stasiun asal sampai stasiun akhir terlalu dekat sehingga animo

masyarakat rendah), jarak tempuh hanya 11 km’sp.

b. KA Perintis Lembah Anai (Provinsi Sumatera Barat)

Gambar 5.5. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Lembah Anai


Kereta api perintis Lembah Anai mulai dioperasikan pada tanggal 1 November

2016. Pada tahun 2017 pelaksanaan KA perintis Lembah Anai berdasarkan

kontrak nomor 15/LLA.KA/I/2017 dan KL.701/I/19/KA-2017, dan pada tanggal

16 Januari 2017 nilai pagu sebesar Rp16.913.437.000,- melalui penugasan

antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat,

Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero). Ketika awal beroperasi

okupansi KA Perintis Lembah Anai mencapai 105% hal ini disebabkan tingginya

minat masyarakat/orang yang ingin mencoba. Jumlah penumpang selama

penyelenggaraan KA perintis Lembah Anai sampai dengan triwulan IV Tahun

2017 yaitu sebanyak 44.641 orang.

c. Perintis Kertalaya (Provinsi Sumatera Selatan)

Gambar 5.6. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Kertalaya

Kereta api perintis Kertalaya mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2015. Pada

tahun 2017 pengoperasian Kereta Api Perintis Kertalaya berdasarkan kontrak

nomor 14/LLA.KA/I/2017 dan KL.701/I/17/KA-2017, dan pada tanggal 16 Januari

2017 nilai pagu sebesar Rp4.310.700.000,- melalui penugasan antara Balai

Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Ditjen Perkeretaapian

dengan PT. KAI (Persero). Kinerja operasi KA perintis Kertalaya pada tahun

2017 dari bulan Januari s.d Desember 2017 mengalami penurunan okupansi

penumpang dikarenakan jadwal perjalanan kurang sesuai dengan kebutuhan

pengguna KA dan sarana kurang handal serta jadwal perjalanan yang kurang

sesuai dengan kebutuhan pengguna KA (sarana sejak tahun 2009 sampai tahun

2017 belum ada perbaikan). Jumlah penumpang selama penyelenggaraan

KA perintis Kertalaya sampai dengan triwulan IV Tahun 2017 yaitu sebanyak

32.968 orang.


d. KA Perintis Siliwangi (Provinsi Jawa Barat)

Gambar 5.7. Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Siliwangi

Kereta api perintis Siliwangi mulai dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2016.

Pada tahun 2017 pengoperasian Kereta Api Perintis Siliwangi berdasarkan

kontrak nomor 16/LLA.KA/I/2017 dan KL.701/I/16/KA-2017, dan pada tanggal 16

Januari 2017 nilai pagu sebesar Rp17.945.362.000,- melalui penugasan antara

Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Barat, Ditjen Perkeretaapian

dengan PT. KAI (Persero). Jumlah penumpang selama penyelenggaraan KA

perintis Siliwangi triwulan IV Tahun 2017 yaitu sebanyak 767.288 orang.

e. KA Perintis Bathara Kresna (Provinsi Jawa Tengah)

Gambar 5.8 Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Bathara Kresna

KA perintis Bathara Kresna mulai dioperasikan pada tanggal 11 Maret 2015.

Pada tahun 2017 pengoperasian KA Perintis Bathara Kresna berdasarkan

kontrak nomor 12/LLA.KA/I/2017 dan KL.701/I/21/KA-2017 pada tanggal

16 Januari 2017 dengan nilai pagu sebesar Rp10.871.630.000,- melalui

penugasan antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah,

Ditjen Perkeretaapian dengan PT. KAI (Persero).

Kinerja operasi KA Bathara Kresna pada tahun 2015 s.d tahun 2017 rata-rata

okupansi menunjukan penurunan, penurunan tersebut disebabkan karena

adanya pergeseran jadwal/perubahan kereta api pada tahun 2017. Jumlah


penumpang selama penyelenggaraan KA Perintis Bathara Kresna sampai

dengan triwulan IV Tahun 2017 yaitu sebanyak 80.020 orang.

f. KA Perintis Jenggala (Provinsi Jawa Timur)

Gambar 5.9 Rangkaian Kereta dan Peta Lintas KA Jenggala

KA Perintis Jenggala mulai dioperasikan pada tanggal 24 November 2014. Pada

tahun 2017 pengoperasian KA Perintis Jenggala berdasarkan kontrak Nomor

13/LLA.KA/I/2017 dan KL.701/I/20/KA-2017 pada tanggal 16 Januari 2017

dengan nilai pagu sebesar Rp. 29.679.122.000,- melalui penugasan antara Balai

Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Ditjen Perkeretaapian

dengan PT. KAI (Persero). Kinerja operasi KA Perintis Jenggala pada awal mula

pengoperasian tahun 2014 rata-rata okupansi hanya sebesar 0,11% kemudian

pada tahun 2015 meningkat posisi terakhir 2017. Jumlah penumpang selama

penyelenggaraan KA Perintis Bathara Kresna pada Triwulan IV Tahun 2017 yaitu

sebanyak 157.837 penumpang dan pendapatan sebesar Rp631.48.000 .-

5.3.2. Subsidi Tarif Angkutan Ekonomi / Public Service Obligation (PSO)

Gambar 5.10 Penandatanganan Kontrak PSO

Subsidi Tarif Angkutan Ekonomi /Public Service Obligation (PSO) diberikan

kepada masyarakat dalam rangka penyediaan tarif ekonomi angkutan kereta api

yang terjangkau sehingga dapat mendorong mobilitas dan perpindahan moda,

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi tingkat kepadatan lalu

lintas angkutan jalan khususnya di wilayah perkotaan.


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian

Perhubungan memberikan penugasan kepada PT KAI (Persero) sebagai

penyedia jasa angkutan kereta api untuk menyelenggarakan kewajiban

pelayanan umum/Public Service Obligation (PSO) berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Besaran subsidi yang diberikan

kepada pengguna jasa transportasi kereta api kelas ekonomi dihitung

berdasarkan selisih tarif yang ditetapkan Pemerintah dengan besaran tarif yang

dihitung penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal ini PT. KAI (Persero).

Alokasi PSO yang diberikan Pemerintah dari tahun 2014 s.d 2017 sebagai

berikut :

Gambar 5.11 Diagram Jumlah Nilai Kontrak PSO dari Tahun 2014-2017

Dari diagram tersebut di atas, menjelaskan bahwa alokasi PSO mengalami

peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2017 yaitu sebesar

71,04% atau kenaikan sebesar Rp869,79 Milyar. Hal ini menunjukan kepedulian

Pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan tarif kereta api yang

terjangkau dengan tingkat kenyamanan dan keamanan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

Penyelenggaraan PSO angkutan perkeretaapian pada tahun 2017 dilaksanakan

berdasarkan kontrak nomor: PL 102/B.573/DJKA/12/16 dengan nilai kontrak

sebesar Rp2,094 Triliun. Dana alokasi PSO tersebut diperkirakan dapat dinikmati

untuk pengguna jasa transportasi kereta api sebanyak 337.033.140 penumpang.

Adapun rincian penggunaan PSO tahun 2017 adalah sebagai berikut :

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2014 2015 2016 2017

Kontrak (Milyar) 1,224.31 1,507.26 1,827.38 2,094.10

Rp

. (M

ilyar

)


Tabel 5.11 Rincian Penggunaan PSO Tahun 2017

No Uraian Jumlah

Penumpang

Besaran PSO

(Rupiah) Realisasi (Rupiah)

Realisasi Penumpang

1 KA Ekonomi

Jarak Jauh 4.333.280 135.856.689.492 126.900.811.751 5.828.671

2 KA Ekonomi

Jarak

Sedang

5.416.600 130.291.284.295 195.970.897.428 5.441.681

3 KA Ekonomi

Lebaran 53.424 4.552.025.583 424.127.500.451 27.865.301

4 KA Ekonomi

Jarak Dekat 30.776.800 379.890.675.332 78.370.316.235 6.646.397

5 KRD

Ekonomi 9.321.733 94.793.585.227 3.130.903.943 76.826

6 KRL AC

Jabodetabek 287.131.303 1.348.715.739.441 1.395.372.965.108 314.317.883

TOTAL 337.033.140 2.094.100.000.000 2.223.873.394.916 360.176.758


Gambar 5.12 Prosentase Jumlah Penumpang dan Alokasi PSO Tahun 2017

Wilayah Jabodetabek mendapatkan porsi dana PSO paling besar karena jumlah

pengguna jasa angkutan kereta api sangat tinggi terutama pada Peak Hour pagi

dan sore hari, dimana diperkirakan pergerakan perhari penumpang KRL di

wilayah Jabodetabek sebanyak ± 1.000.000 orang/hari. Oleh karena itu,

dominasi dana alokasi PSO sebagian besar ditujukan untuk KRL AC


Jabodetabek yaitu sebesar Rp1.348.715.739.441 atau 64,41% dari total alokasi

PSO dan diperkirakan dapat dinikmati oleh penumpang sebanyak 287.131.303

penumpang atau 85,19% dari total penumpang sesuai kontrak PSO. Dalam

rangka menjamin pelayanan KA ekonomi yang mendapat PSO, Direktorat

Jenderal Perkeretaapian juga melakukan kegiatan verifikasi terhadap penerapan

standar pelayanan umum yang dilaksanakan setiap triwulan.

Gambar 5.13 Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan PSO terhadap KA Ekonomi

5.3.3. Angkutan Motor Gratis (Motis) Dengan Moda Kereta Api

Gambar 5.14 Penyelenggaraan Angkutan Motis Tahun 2017

Penyelenggaraan angkutan motor gratis dengan moda kereta api pada masa

angkutan lebaran bertujuan guna mewujudkan keselamatan transportasi dan

mengurai kemacetan/kepadatan lalu lintas angkutan jalan khususnya pada masa

angkutan lebaran. Direktorat Jenderal Perkeretapian, telah menyelenggarakan


pengangkutan sepeda motor gratis pada masa angkutan lebaran terhitung mulai

dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Angkutan motor dengan moda kereta api dipersyaratkan bagi masyarakat yang

memiliki tiket keberangkatan mudik dan kepulangan balik ke lokasi yang sama

dengan Stasiun Pelaksanaan Angkutan Motor Gratis, jika belum memiliki tiket KA

maka penumpang dapat membeli tiket KA pada tempat pendaftaran motor

maksimal untuk 3 orang penumpang per 1 motor selama kuota masih tersedia.

Pendaftaran angkutan motor secara online dimulai dari tanggal 15 Februari s.d

14 Juni 2017.

’

Gambar 5.15 Kegiatan Angkutan Motis Tahun 2017

Angkutan motor gratis dibagi 3 Lintas yaitu Lintas Utara, Lintas Selatan 1 dan

Lintas Selatan 2. Pada pelaksanaan saat pengangkutan arus mudik semua

motor diberangkatkan pada stasiun awal yaitu Stasiun Jakarta Gudang untuk

pengiriman ke 3 (tiga) lintas, sedangkan pada saat arus balik angkutan Motor

Gratis bisa diberangkatkan pada semua stasiun yang terdapat pada tabel

dibawah ini.


Tabel 5.12 Lintas Pelayanan KA Angkutan Motor Gratis Tahun 2017

Lintas Utara Lintas Selatan 1 Lintas Selatan 2

Jakarta Gudang Jakarta Gudang Jakarta Gudang

Lemah Abang Lemah Abang Lemah Abang

Cirebon Prujakan Cikampek Cirebon Prujakan

Tegal Purwakarta Purwokerto

Pekalongan Cimahi Kroya

Semarang Tawang Kiaracondong Kutoarjo

Ngrombo Cicalengka Lempuyangan

Cepu Leles Klaten

Bojonegoro Cipendeuy Purwosari

Babat Tasik Madiun

Surabaya Pasarturi Banjar Kertosono

Sidareja Kediri

Maos Tulung Agung

Kroya Blitar

Gombong

Kebumen

Kutoarjo


Arus mudik untuk angkutan motor gratis dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 23

Juni 2017, sedangkan arus balik dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 5 Juli 2017.

Berikut data jumlah sepeda motor yang dapat diangkut pada masa angkutan

lebaran tahun 2016 dengan perbandingan dengan tahun 2017.

Tabel 5.13 Kuota Angkutan Motor Pada angkutan Lebaran tahun 2017

Periode 2016 2017 Prosentase Kenaikan

Mudik Kuota 7.308 8.352 14,29%

Pendaftar 6.545 8.058 23,12%

Diangkut 5.115 8.058 57,54%

Balik Kuota 8.526 9.744 14,29%

Pendaftar 6.251 7.218 15,47%

Diangkut 5.632 7.218 28,16%


Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2017 tersedia 8.352 kuota untuk

angkutan motor, sedangkan yang terangkut baik arus mudik maupun arus balik

sebesar 15.276 atau sekitar 82,90% dari kuota yang tersedia. Sedangkan pada


tahun 2017 tersedia 15.834 kuota untuk angkutan motor, sedangkan yang

terangkut baik arus mudik maupun arus balik sebesar 10.747 atau sekitar

47,33 % dari kuota yang tersedia.

Berikut daftar KA Penumpang kelas ekonomi yang dapat didaftar oleh peserta

angkutan motor gratis:

a. KA Ekonomi PSO

1) KA Serayu Pagi (Pasar Senen – Kroya – Purwokerto);

2) KA Serayu Malam (Pasar Senen – Kroya – Purwokerto);

3) KA Brantas (Pasar Senen – Semarang Tawang – Solo Jebres – Kediri/ Blitar) ;

4) KA Matarmaja (Pasar Senen – Semarang Tawang – Solo Jebres – Kediri

- Blitar - Malang);

5) KA Kahuripan (Kiaracondong – Tasik – Kroya – Solo Jebres – Madiun –

Kertosono – Kediri);

6) KA Bengawan (Pasar Senen – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kutoarjo

– Lempuyangan – Purwosari);

7) KA Pasundan Tambahan Lebaran (Kiaracondong – Surabaya Kota);

8) KA Kutojaya Selatan (Kiaracondong – Tasik – Kroya – Kutoarjo).

b. KA Ekonomi non PSO

1) KA Kertajaya (Pasar Senen – Cirebon Prujakan – Semarang Tawang –

Bojonegoro – Surabaya Pasar Turi);

2) KA Kutojaya Utara (Pasar Senen – Cirebon Prujakan – Purwokerto –

Kroya - Kutoarjo);

3) KA Tawang Jaya (Pasar Senen – Cirebon Prujakan – Semarang Poncol).

4) KA Kutojaya Utara Tambahan Lebaran (Pasar Senen – Cirebon Prujakan

– Purwokerto – Kroya - Kutoarjo);

5) KA Kertajaya Tambahan Lebaran (Pasar Senen – Cirebon Prujakan –

Semarang Tawang – Bojonegoro – Surabaya Pasar Turi).


Gambar 5.16 Jumlah Angkutan Mudik Angkutan Motor Gratis

5.4. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha

5.4.1. Penyelenggaraan Perijinan Perkeretaapian Umum dan Khusus

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, perlu ada pengaturan mengenai

tatanan perkeretaapian, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum,

penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, dan penyelenggaraan

perkeretaapian khusus, sumber daya manusia perkeretaapian, perizinan,

pembinaan perkeretaapian, peran serta masyarakat, serta sanksi administrasi.

Untuk itu, terdapat beberapa pengaturan tentang perkeretaapian umum dan

perkeretaapian khusus yang tercantum di dalam Perundang-undangan di bidang

perkeretaapian, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Perkeretaapian;

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 tahun 2012 tentang Tata Cara

Penetapan Jalur Kereta Api;

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;


f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 Tahun 2011

tetang Penyelenggaran Perkeretaapian Khusus.

Ada beberapa pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian umum dan

perkeretaapian khusus, sebagai berikut:

a. Pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian umum terbagi menjadi 2 :

1. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum;

Pengaturan mengenai tatanan penyelenggaraan prasarana

perkeretaapian umum mengatur tentang Izin usaha, Izin Pembangunan

dan Izin Operasi.

2. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian umum;

Pengaturan mengenai tatanan penyelenggaraan sarana perkeretaapian

umum mengatur tentang Izin usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi.

b. Pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian khusus, mengatur tentang

kegiatan pokok, badan usaha, wilayah penunjang, wilayah operasi dan obyek

pengangkutan penyelenggaraan perkeretaapian khusus, perizinan

penyelenggaraan perkeretaapian khusus, pengoperasian perkeretaapian

khusus, interkoneksi penyelenggaraan perkeretaapian khusus, berakhirnya

penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

Perizinan perkeretaapian umum dan khusus yang telah dikeluarkan pada tahun

2017 sebagai berikut:

Tabel 5.14 Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum dan khusus Tahun 2017

NO Keterangan Nomor Tanggal Badan Usaha

Perizinan penyelenggaraan Perkeretaapian Umum

1 Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api RIngan/ Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi

KP. 1105 Tahun 2017

22-12-2017

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

2 Izin Operasi Perkeretaapian Umum

KP 361 Tahun 2017

20-3-2017

PT KAI Commuter Jabodetabek


NO Keterangan Nomor Tanggal Badan Usaha


KP 431 Tahun 2017

21-4-2017



KP

866 Tahun 2017

29-9-2017

PT KAI Commuter Jabodetabek

5 Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum

KP 1084 Tahun 2017

14-12-2017

PT Railink

6 Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum

KP 1083 Tahun 2017

14-12-2017


7 Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan yang sama

KA.407/SK.91/DJKA/6/17

19-6-2017


Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

1

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. Tahun 2011 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus dari Bangko Tengah, Tanjung Enim di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Srengsem di Provinsi Lampung

KP. 17 Tahun 2017

5-1-2017 PT. Bukit Asam Transpasific Railways

2 Izin Operasi Perkeretaapian Khusus

KP 841 Tahun 2017

15-9-2017

PT Angkasa Pura II (Persero)

Sumber : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api ,2017

5.4.2. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Acsess

Charge/Tac)

Berdasarkan PM.189 tahun 2015 Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan

Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan

kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan kerja sama dan


pengembangan di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun

perkeretaapian khusus.

Untuk itu, terdapat beberapa pengaturan tentang Biaya Penggunaan Prasarana

Perkeretaapian (Track Acses Charge/TAC) yang tercantum di dalam Perundang-

undangan di bidang perkeretaapian, yaitu:

a. Undang-undang 23/2007 Pasal 65

1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat prasarana

perkeretaapian agar tetap laik operasi.

2) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a) Perawatan berkala; dan

b) Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.

b. Peraturan Pemerintah 72/2009 Pasal 159

1) Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian menggunakan prasarana

perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan oleh penyelenggara

prasarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian harus

membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.

2) Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya

penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.

3) Pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan beban

penggunaan prasarana yang berdampak pada biaya perawatan, biaya

pengoperasian, dan penyusutan prasarana dengan memperhitungkan

prioritas penggunaan prasarana perkeretaapian.

c. Peraturan Presiden 53/2012

1) Pasal 12

a) Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan

prasarana perkeretaapian wajib membayar biaya penggunaan


prasarana perkeretaapian kepada Badan Usaha penyelenggara

prasarana perkeretaapian.

b) Besaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dihitung berdasarkan pedoman

penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang

ditetapkan oleh Menteri.

2) Pasal 13

Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana

perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah

dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian milik negara melalui

penugasan kepada BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian.

3) Pasal 14

(1) Dalam hal BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 belum terbentuk, Menteri

menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian milik negara.

(2) BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan

prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), membayar biaya penggunaan prasarana

perkeretaapian dengan menyetorkannya ke Kas Negara.

4) Pasal 15

Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2), merupakan penerimaan negara bukan pajak

yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan diatas maka Direktorat

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berwenang menyelenggarakan

biaya penggunaan prasarana perkeretaapian (Track Acses

Charges/TAC).

Penerimaan PNBP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tahun 2017 sebagai berikut:


a. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Berikut Daftar Penerimaan PNBP yang berasal dari penyelenggara

sarana perkeretaapian dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Tabel 5.15 Penerimaan PNBP dari PT KAI

NO Jenis Pemanfaatan Tanggal Penerimaan Keterangan

1. Jasa pelayanan

penerbitan izin

Bidang

Perkeretaapian

(perizinan

penyelenggara

perkeretaapian

umum, penerbitan

izin operasi sarana

perkeretaapian

umum,penambahan

frekuensi)

20 Februari 2017 Rp2.040.000 Lintas Semarang

Poncol - Surabaya

Pasar Turi dan

denda Administrasi

2 % sesuai dengan

PM 84 Tahun 2016

Pasal 34

2. Jasa pelayanan

penerbitan izin

Bidang

Perkeretaapian

(perizinan

penyelenggara

perkeretaapian,

penerbitan izin

operasi sarana

perkeretaapian

umum, penambahan

lintas pelayanan)

09 Juni 2017 Rp78.000.000 Penambahan Lintas

Pelayanan atas

Perubahan Gapeka

2017 dengan

dikeluarkannya KP

431 Tahun 2017

tentang izin operasi

sarana

perkeretaapian

umum PT kereta api

Indonesia (Persero)



3. Jasa pelayanan

penerbitan izin

Bidang

Perkeretaapian

(Perizinan

penyelenggara

Perkeretaapian

Umum, penerbitan

izin operasi sarana

perkeretaapian

umum, penambahan

frekuensi)

09 Juni 2017 Rp112.000.000 Frekuensi atas

penambahan Lintas

Pelayanan atas

Perubahan Gapeka 2017

dengan dikeluarkannya

KP 431 Tahun 2017

tentang izin operasi


umum PT kereta api

Indonesia (Persero)

4. Jasa transportasi

perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

09 Juni 2017 Rp113.840.237.723 Pembayaran atas PNBP

TAC periode 1 Januari -

28 Februari

2017 atas hasil

perhitungan sendiri oleh

PT KAI (Persero)

5. Jasa pelayanan

penerbitan izin

Bidang

Perkeretaapian

(Perizinan

penyelenggara

perkeretaapian,

penerbitan izin

operasi sarana

perkeretaapian

umum, penambahan

frekuensi)

28 Juli 2017 Rp57.000.000 DIterbitkan Keputusan

Dirjen KA :

KA.407/SK.91/DJKA/6/1

7 tentang persetujuan

Penambahan Frekuensi

Perjalanan KA di lintas

yang sama oleh PT. KAI

(Persero)




perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

28 Juli 2017 Rp63.718.456.916 Pembayaran Hasil

Perhitungan Sendiri

Kekurangan Januari -

Februari dan

Pembayaran Bulan

Maret PT Kereta Api

Indonesia (Persero)


perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

4 September 2017 Rp117.271.379.739 Pembayaran Hasil

Perhitungan bulan April -

Mei PT Kereta Api

Indonesia (Persero)

8. J Jasa transportasi

perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

4 September 2017 Rp154.265.868.266

Pembayaran TAC atas

Hasil Perhitungan

Sendiri PT KAI (Persero)

periode 1 - 31 Juni 2017


perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

15 Desember 2017 Rp196.188.653.109 Pembayaran TAC

Periode Triwulan III

(Juli - September) 2017

berdasarkan perhitungan

sendiri PT. Kereta Api

Indonesia (Persero)


perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

28 Desember 2017 Rp95.805.282.183 Pembayaran TAC Periode

Triwulan IV (Oktober -

Desember 2017)


sendiri PT . KAI



11. Jasa pelayanan

penerbitan izin

bidang

perkeretaapian

( Penerbitan izin

usaha, penerbitan

izin baru)

29 Desember 2017 Rp50.000.000 Perhubungan Nomor: KP

1105 Tahun 2017

tentang Izin Usaha

Penyelenggaraan

Prasarana Kereta Api

Ringan / LRT

Terintegrasi di Wilayah

Jakarta, Bogor, Depok

dan Bekasi oleh PT KAI

(Persero)

12 Jasa pelayanan

penerbitan izin

Bidang

perkeretaapian

(Perizinan

penyelenggara

perkeretaapian

umum, izin operasi,

penerbitan izin

operasi prasarana

perkeretaapian

umum)

29 Desember 2017 Rp70.000.000 Surat Keputusan Menteri

Perhubungan

Nomor: KP 1083 Tahun

2017 tentang Izin

Operasi Prasarana

Perkeretaapian Umum

Kepada PT Kereta Api

Indonesia (Persero)

dari Batu ceper -

Soekarno Hatta



b. PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI)


sarana perkeretaapian dalam hal ini PT. Kereta Commuter Indonesia

(KCI).

Tabel 5.16 Penerimaan PNBP dari PT KCI


1. Jasa pelayanan penerbitan

izin bidang perkeretaapian

(Perizinan penyelenggara

perkeretaapian umum,

penerbitan izin operasi


umum, penambahan

frekuensi)

31 Maret 2017 Rp254.000.000 Izin Operasi PT KAI

Commuter

Jabodetabek


Perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana perkeretaapian)

09 Juni 2017 Rp13.187.594.582 Pembayaran PNBP

TAC berdasarkan

self assessment

periode 1 Januari -

28 Februari

2017 oleh PT KAI

Commuter

Jabodetabek (PT

KCJ)


perkeretaapian

(Biaya penggunaan


1 Agustus 2017 Rp7.101.844.565 Pembayaran Hasil

Perhitungan Sendiri

Kekurangan Januari

- Februari dan

Pembayaran Bulan

Maret PT KAI

Commuter

Jabodetabek




perkeretaapian

(Biaya penggunaan


5 September 2017 Rp14.527.799.209 Pembayaran Hasil

Perhitungan Sendiri

Bulan April - Mei PT

KAI Commuter

Jabodetabek


perkeretaapian

(Biaya penggunaan


24 November 2017 Rp23.130.881.244 Tagihan TAC

Berdasarkan

Perhitungan Sendiri

oleh PT

KAICommuter

Jabodetabek tanggal

1 – 30 Juni 2017


perkeretaapian

(Biaya penggunaan




(Juli - September

2017) berdasarkan

perhitungan sendiri

PT KAI Commuter

Jabodetabek (PT

KCI)


perkeretaaian

(Biaya penggunaan



Periode Triwulan IV

(Oktober -

Desember 2017)

berdasarkan

perhitungan sendirii

PT. KCJ



c. PT. Raillink

Berikut Daftar Penerimaan PNBP yang berasal dari

penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal ini PT. Railink.

Tabel 5.17 Penerimaan PNBP dari PT Railink



perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

09 Juni 2017 Rp454.635.575 Pembayaran PNBP TAC

berdasarkan self

assessment periode 1

Januari - 28 Februari

2017 oleh PT Railink


perkeretaapian

(Biaya Penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

1 Agustus 2017 Rp244.088.594 Pembayaran Hasil

Perhitungan Sendiri

Kekurangan Januari -

Februari dan

Pembayaran Bulan

Maret PT Railink


perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

6 September 2017 Rp451.526.705 Pembayaran Hasil

Perhitungan Sendiri

bulan April – Mei

PT Railink


perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

4 September 2017 Rp603.209.519 Tagihan TAC


sendiri PT Railink

tanggal 1 - 30 Juni

2017




perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)



(Juli - September)

2017 berdasarkan

perhitungan sendiri

PT. Kereta Api

Indonesia (Persero)


perkeretaapian

(Biaya penggunaan

prasarana

perkeretaapian)

29 Desember 2017 Rp328.932.615 Pembayaran TAC

Periode Triwulan IV

(Oktober - Desember

2017) berdasarkan

perhitungan sendiri

PT . Railink

7. Jasa pelayanan

penerbitan izin

bidang

perkeretaapian

(Perizinan

penyelenggara

perkeretaapian,

penerbitan izin

operasi sarana

perkeretaapian

umum, lintas

pelayanan

29 Desember 2017 Rp2.000.000 Manggarai – Bandara

Soekarno Hatta

sesuai dengan KP.

1084 tahun 2017

tentang Izin Operasi

Sarana

Perkeretaapian Umum

kepada PT Railink

(lintas Pelayanan)



8. Jasa pelayanan

penerbitan izin

bidang

perkeretaapian

(Perizinan

penyelenggara

perkeretaapian

umum, penerbitan

izin operasi sarana

perkeretaapian

umum, penambahan

frekuensi)

29 Desember 2017 Rp82.000.000 Manggarai – Bandara

Soekarno Hatta sesuai

dengan KP. 1084

tahun 2017 tentang

Izin Operasi Sarana

Perkeretaapian Umum

kepada PT Railink

(82 Frekuensi)


d. Kereta Api Khusus


sarana perkeretaapian dalam hal ini yang menyelenggaraan Kereta

Api Khusus.

Tabel 5.18 Penerimaan PNBP Penyelenggara Kereta Api Khusus


1. Jasa Pelayanan

Penerbitan Ijin Bidang

Perkeretaapian

(Perizinan

penyelenggaraan

perkeretaapian

khusus, penerbitan

persetujuan prinsip

pembangunan,

penerbitan

perpanjangan)

9 Februari 2017 Rp50.000.000 Pembayaran

Persetujuan Prinsip

Pembangunan Lintas

Bangko Tengah,

Tanjung Enim (Sumsel)

- Srengsem (Lampung)



2. Pelayanan penerbitan

izin bidang

perkeretaapian,

perizinan

penyelenggaran

perkeretaapian khusus,

penerbitan/pengesahan

izin operasi

perkeretaapian khusus)

17 Oktober 2017 Rp100.000.000 KP 841 Tahun

2017 tentang Izin

Operasi

Perkeretaapian

Khusus kepada PT

Angkasa Pura II

(Persero) Lintas

Terminal 2 -

Terminal 3 Jalur A

Bandar Udara

Soekarno Hatta

kecepatan

maksimal 30

km/jam


Tabel 5.19 Rekapitulasi Penerimaan PNBP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2017

NO PERUSAHAAN/OPERATOR JUMLAH

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Rp. 741.458.917.936

2. PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) Rp. 95.277.233.600

3. PT. Raillink Rp. 2.829.422.011

4 Kereta Api Khusus Rp. 150.000.000

TOTAL Rp. 839.715.573.547


BAB

6

KEGIATANPENINGKATANKESELAMATANPERKERETAAPIAN


B AB VI KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Peningkatan keselamatan perkeretaapian merupakan hal yang menjadi prioritas

dan perlu ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan perkeretaapian,

meliputi aspek sarana, prasarana, operasional termasuk Sumber Daya Manusia

(SDM). Pada Tahun 2017 telah terjadi 17 kali kejadian kecelakaan

perkeretaapian dengan menggunakan perhitungan Rate of Accident (RoA) yang

merupakan salah satu bentuk indikator untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di

Indonesia. Cara pengkajian tersebut adalah dengan menganalisis keselamatan

perkeretaapian yang mengacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi

dengan per juta km’sp tempuh (km’sp traveled) pada tahun tersebut. Formulasi

yang digunakan yaitu :

Gambar 6.1. Formulasi Rate of Accident

Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator melaksanakan inventarisasi

jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan kategori anjlokan, tabrakan KA

dengan KA, dan terguling sedangkan faktor normalisasi per jutaan km’sp tempuh

didapatkan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku penyelenggara sarana

dan prasarana perkeretaapian. Perhitungan rasio kejadian kecelakaan

transportasi kereta api (rate of accident) telah dilakukan sejak tahun 2007

dengan rasio kejadian kecelakaan yaitu sebesar 2,99/1 juta km’sp dengan jumlah

kecelakaan 139 kejadian. Di tahun 2017 berbagai upaya peningkatan

BAB

6


keselamatan yang telah dilaksanakan, dan jumlah kejadian kecelakaan menurun

signifikan dari 139 kejadian menjadi 17 kejadian. Berikut ini adalah rasio kejadian

kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) dari tahun 2007 s.d 2017

sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rate Of Accident (RoA) Transportasi Perkeretaapian

Tahun Jumlah

Kecelakaan KM’SP Tempuh

RoA (Rate of Accident)

2007 139 46.414.271 2,99

2008 126 47.568.579 2,65

2009 69 48.188.833 1,43

2010 42 48.722.833 0,86

2011 33 50.140.079 0,66

2012 31 65.635.028 0,47

2013 39 53.961.479 0,72

2014 39 60.363.012 0,65

2015 73 63.710.056 1,15

2016 15 63.062.950 0,24

2017 17 66.489.586 0,26

Sumber: Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, 2017

6.1. Bidang Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Dalam rangka peningkatan

keselamatan di bidang perkeretaapian

dan implementasi Zero Accident di

bidang transportasi, Direktorat Jenderal

Perkeretaapian menyelenggarakan

budaya keselamatan yang ditanamkan

kepada pelajar dan mahasiswa melalui

workshop atau sosialisasi keselamatan

perkeretaapian, sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Keselamatan Perkeretaapian, berupa

kegiatan workshop atau sosialisasi keselamatan perkeretaapian yang

dilaksanakan di kota Bandung, Surabaya, Serang (Banten), Cirebon, Depok,

Gambar 6.2. Kegiatan Sosialisasi di Sekolah


Yogyakarta, Surakarta dan Tangerang, dengan melibatkan sekolah – sekolah

yang lokasinya berdekatan dengan rel kereta api.

2. Kegiatan Workshop Preventif Kecelakaan di bidang Perkeretaapian yang

dilaksanakan di Kota Surabaya dan Bandar Lampung, merupakan pelatihan

untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang

perkeretaapian untuk personil Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah

Daerah dan PT KAI (Persero) yang terkait dalam memberikan pengetahuan

terhadap penanganan kecelakaan perkeretaapian.

Gambar 6.3. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Workshop Preventif Kecelakaan

3. Kegiatan Rakornis Keselamatan perkeretaapian, yang dilaksanakan di Kota

Tangerang pada bulan September 2017 dengan topik “Sinergitas Kementerian

Perhubungan Dengan Stakeholder Terkait Program Penataan Dan Penutupan

Perlintasan Sebidang Kereta Api Di Jalan Nasional, Provinsi dan

Kabupaten/Kota” yang dihadiri oleh instansi Pemerintahan terkait yang

menangani sektor perkeretaapian dan operator yaitu PT. KAI (Indonesia).

Hasil dari kesepakatan dan Rakornis adalah penataan dan penutupan

perlintasan sebidang KA, sosialisasi program penataan dan penutupan

perlintasan sebidang, menanggulangi penutupan cikal bakal perlintasan,

penutupan perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi dengan Flyover dan/

atau Underpass, pembentukan Forum Perkeretaapian, perawatan prasarana,

jembatan penyeberangan orang, serta pemanfaatan CSR dan MoU antara

Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan.

4. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rekayasa dan

Peningkatan keselamatan untuk mengidentifikasi permasalahan pada

perlintasan sebidang yang dianggap rawan dan melaporkan kepada pimpinan

dalam rangka peningkatan keselamatan perkeretaapian.


Tujuannya adalah mengidentifikasi permasalahan pada perlintasan sebidang

dan memonitoring kondisi tersebut tiap tahunnya, sehingga dapat diambil

tindakan segera demi peningkatan keselamatan. Kegiatan penanganan

perlintasan sebidang, yang merupakan upaya pengamanan perjalanan kereta

api dan pengguna jalan raya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di

perlintasan sebidang yaitu dengan menutup perlintasan sebidang atau

membangun flyover/underpass. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan

beberapa penutupan perlintasan sebidang di beberapa wilayah operasional

perkeretaapian nasional, adapun lokasi penutupan perlintasan dengan rincian

sebagai berikut:

a) Pejompongan, Jakarta Pusat, JPL No.42 Lintas Tanah Abang – Serpong,

penutupan dilaksanakan pada bulan April 2017;

b) Pondok Kopi, Jakarta Timur, JPL No. 63 Lintas Manggarai – Bekasi,

penutupan dilaksanakan pada bulan April 2017;

c) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, JPL No.20a Lintas Manggarai – Bogor,

penutupan perlintasan sebidang dilaksanakan pada bulan Mei 2017;

d) TB Simatupang, Jakarta Selatan, JPL No. 20c Lintas Manggarai – Bogor,

penutupan dilaksanakan pada bulan Mei 2017;

e) Bandengan Utara, Jakarta Utara, JPL No.2 Km 2+823 penutupan

dilakukan pada bulan September 2017

f) Bandengan Selatan, Jakarta Barat, JPL No. 3 dan Km 2+850, penutupan

dilakukan pada bulan September 2017;

g) Hasyim Asyari (ITC Roxy), Jakarta Pusat, JPL No.31, penutupan

dilaksanakan pada bulan Oktober 2017;

h) Angkasa, Jakarta Pusat, JPL No.14a, penutupan dilaksanakan pada

bulan Oktober 2017;

i) Angkasa, Jakarta Pusat, JPL No. 14 b penutupan dilaksanakan pada

bulan Oktober 2017.;

j) Perlintasan Janti dan Sentolo yang dilaksanakan bulan November 2017

yaitu penutupan permanen/total perlintasan sebidang di bawah flyover


Janti Kabupaten Sleman dan perlintasan sebidang di Wilayah Kecamatan

Sentolo Kabupaten Kulonprogo JPL No.344 dan JPL No.696;

k) Perlintasan Dermoleng pada bulan Desember 2017 yaitu penutupan

perlintasan sebidang JPL No.269 Dermoleng.

Tabel 6.2 Pintu Perlintasan Sebidang

No Perlintasan Jawa Sumatera Total

1 Resmi

Dijaga

Tidak dijaga

969

2.923

225

533

1.194

3.456

2 Tidak Resmi 594 585 1.179

Jumlah 4.486 1.343 5.829

Sumber: Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, 2017

Gambar 6.4. Kegiatan Penutupan Perlintasan Sebidang Kereta Api


6.2. Bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

Audit dan peningkatan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur,

bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit dan

peningkatan keselamatan

Dalam rangka kegiatan peningkatan keselamatan di bidang perkeretaapian dan

implementasi Zero Accident, maka sangat penting untuk melakukan audit dan

inspeksi keselamatan perkeretaapian. Adapun pelaksanaan kegiatan Audit dan

inspeksi keselamatan perkeretaapian dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Audit

Agar moda transportasi kereta api dapat berjalan dengan baik, aman dan

selamat, maka diperlukan audit keselamatan bidang prasarana, sarana,

SDM, dan lalu lintas. Pada Daop 1 Jakarta sampai dengan Daop 9 Jember

dan Divre 1 Sumatera Utara sampai dengan Divre 4 Tanjung Karang

PT. KAI (Persero) telah melakukan audit keselamatan.

Tabel 6.3 Kegiatan Audit Tahun 2017

No. Tanggal Lokasi

1 21-28 Agustus 2017 Daop I Jakarta

2 22-25 Agustus 2017 Daop II Bandung

3 4-8 September 2017 Daop III Cirebon

4 4-8 September 2017 Daop 1V Semarang

5 11-5 Setember 2017 Daop V Purwokerto

6 11-15 September 2017 Daop VI Yogyakarta

7 25-28 September 2017 Daop VII Madiun

8 25-29 September 2017 Daop VIII Surabaya

9 9-12 Oktober 2017 Daop IX Jember

10 10-13 Oktober 2017 Divre I Sumut

11 21-24 November 2017 Divre II Sumbar

12 21-24 November 2017 Divre III Palembang

13 5-8 Desember 2017 Divre IV Tanjungkarang

Sumber : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, 2017


Gambar 6.5 Kegiatan Audit Keselamatan KA

2) Pelaksanaan Safety Assesmen

Telah dilaksanakan kegiatan Safety Assesment pada tahun 2017 di berbagai

daerah, diantaranya :

Tabel 6.4 Kegiatan Safety Assesment tahun 2017

No. Safety Assessment Waktu

1. Pembangunan Jalur KA Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Sei Mangke

18 Januari 2017

2. Safety Assessment Signaling System Dan Gardu

Traksi Cakung, Cibitung, Dan Cikarang Pekerjaan

Railway Electrification And Double-Double Tracking

Of Java Main Line Project (I) Package B1 Railway

Facility Construction For Bekasi To Cikarang Antara

Cakung S.D Cikarang

27 Januari 2017

3. Stasiun Tiga Gajah – Baturaja 23 – 24 Februari 2017

4. Jalur dan bangunan lintas Prabumulih – Kertapati

antara Lembak – Simpang

8 – 10 Mei 2017

5. Pembangunan CTS Surabaya Gubeng 5 – 8 Juni 2017

6. Jaringan LAA antara Bekasi – Cikarang 1 – 3 Agustus 2017

7. Signaling system Manggarai Jatinegara 29-31 Agustus 2017

8. Sistem Perkeretaapian khusus Skytrain Bandara

Soeta (T2-T3 Jalur A)

1-3 September 2017

9. Stasiun antara Bekasi – Cikarang 23-24 September 2017

10 Jalur KA Kebasen –Randegan 21-23 Oktober 2017

11. Sistem Perkeretaapian khusus Skytrain Bandara

Soeta (T1-T2 Jalur A)

19-21 November 2017


No. Safety Assessment Waktu

12. Prasarana Perkeretaapian antara Sta. Araskabu –

Kualanamo

7-9 November 2017

13. Jalur VIII dan IX STa. Manggarai 22-23 November 2017

14 Prasarana KA Bandara antara Sta. Batuceper – Sta.

BSH

26-29 November 2017

15 Sta. KA Bandara Soekarno Hatta 8 Desember 2017

16 Shelter Integrated Building Perkeretaapian Khusus

Skytrain BSH

8 Desember 2017

17 Sta. Sudirman Baru dan Sta. Batuceper 8 Desember 2017

18 Peralatan Persinyalan Jalur 7 dan 8 Stasiun Nambo 11 Desember 2017

19 Prasrana (jalur B) dan Sarana (trainset 2 dan 3)

Sistem Perkeretaapian khusus Skytrain

17 Desember 2017


Gambar 6.6 Kegiatan Safety Assement KA Bandara dan Skytrain

Gambar 6.7 Kegiatan Safety Assement KA di Stasiun Manggarai


3) Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa

transportasi perkeretaapian adalah keselamatan, dan untuk itu perlu

dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Salah satu bentuk pengawasannya

adalah dengan melakukan inspeksi terjadwal dan inspeksi mendadak/ramp

check di Daop 1 Jakarta sampai dengan Daerah Operasi (DAOP) 9 Jember

dan Divisi Regional (Divre) 1 Sumatera Utara sampai dengan Divre 4

Tanjung Karang. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja

operator (PT KAI) dalam melakukan operasional kereta api, khususnya

dalam rangka inspeksi angkutan lebaran.

Tabel 6.5 Kegiatan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

No Tanggal Lokasi

1 10 - 13 April 2017 Daop 1 Jakarta

2 10 - 13 April 2017 Daop 3 Cirebon

3 10 - 13 April 2017 Daop 4 Semarang

4 18 - 21 April 2017 Daop 5 Purwokerto

5 25 - 28 April 2017 Daop 6 Yogyakarta

6 25 - 28 April 2017 Daop 7 Madiun

7 25 - 28 April 2017 Daop 8 Surabaya

8 25 - 28 April 2017 Daop 9 Jember

9 2 - 5 Mei 2017 Divre I Sumatera Utara

10 2 - 5 Mei 2017 Divre II Sumatera Barat

11 16 - 19 Mei 2017 Divre III Palembang

12 16 - 19 Mei 2017 Divre IV Tanjungkarang

13 16 - 19 Mei 2017 Daop 2 Bandung



Gambar 6.8 Kegiatan Inspeksi

4) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA

Pada tahun 2017, untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan kegiatan

identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api yaitu pada daerah Kroya,

Randegan, Kebasen, Notog, Prupuk, Karangsari, Bumiayu, Legok,

Linggapura. Kecelakaan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

dari segi sarana, prasarana, manusia, dan alam. Berkaitan dengan

peningkatan keselamatan, maka perlu dilakukan pencegahan kecelakaan

secara dini yaitu dengan mengidentifikasi daerah rawan yang sering terjadi

kecelakaan kereta api.

Gambar 6.9 Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA Daerah Kroya

Gambar 6.10 Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA Daerah Randegan


Gambar 6.11 Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan KA Daerah Randegan

6.3. Bidang Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

6.3.1. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan

Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan KA dilaksanakan

dengan maksud untuk mengetahui jumlah, kondisi, distribusi dan pengelolaan

peralatan penanganan kecelakaan kereta api dan bertujuan untuk memberikan

data dan informasi mengenai jumlah, kondisi, distribusi dan pengelolaan

peralatan penanganan kecelakaan kereta api dalam rangka pengawasan

penyelenggaraan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan KA tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1) Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan di Divre II

Sumatera Barat pada bulan Februari 2017;

2) Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan di Daop 7

Madiun pada bulan Februari 2017;


Cirebon pada bulan Februari 2017;


Bandung pada bulan Maret 2017;


Purwokerto pada bulan Maret 2017;


Yogyakarta pada bulan Maret 2017;


7) Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan di Divre I Medan

pada bulan Agustus 2017;


Jakarta pada bulan Desember 2017;


Jember pada bulan Desember 2017;

10) Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan di Daop 8 pada

bulan September 2017 ;

11) Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan di Divre III

Sumatera Selatan dan Divre IV Lampung pada bulan Oktober 2017;


Semarang pada bulan Oktober 2017;

13) Kegiatan pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan pada bulan

Desember 2017 di Wilayah Daop 1 Jakarta.

6.3.2. Pembinaan Teknis Pemeriksaan Kecelakaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para

peserta mengenai tata cara pemeriksaan kecelakaan kereta api dalam rangka

pembinaan terhadap SDM Perkeretaapian sehingga dapat meningkatkan

keselamatan transportasi khususnya perkeretaapian. Pada tahun 2017 kegiatan

ini telah dilaksanakan di 4 lokasi sebagai berikut :

1. Kegiatan pembinaan teknis pemeriksaan kecelakaan di Kota Jakarta yang

dilaksanakan pada bulan Mei 2017, peserta pembinaan teknis pemeriksaan

kecelakaan kereta api terdiri dari Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai

Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten, Direktorat Lalu

Lintas dan Angkutan Kereta Api, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat

Keselamatan Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi

Jabodetabek (BPTJ). Narasumber yang mengisi pada acara bimbingan

teknis penanganan kecelakaan kereta api adalah berasal dari Direktorat

Jenderal Perkeretaapian, Komite Nasional Keselamatan Transpotasi

(KNKT), PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tenaga Ahli di bidang

Perkeretaapian.


2. Kegiatan pembinaan teknis pemeriksaan kecelakaan di Kota Semarang yang

dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Peserta pembinaan teknis

pemeriksaan kecelakaan kereta api terdiri dari BTP Wilayah Jawa Bagian

Tengah, Balai Perawatan Perkeretaapian, Daop 4 Semarang, Dinas

Perhubungan (Dishub) Kota Semarang dan Dinas Perhubungan Provinsi

Semarang. Narasumber yang mengisi pada acara bimbingan teknis

penanganan kecelakaan kereta api adalah berasal dari Ditjen

Perkeretaapian, Komite Nasional Keselamatan Transpotasi (KNKT),

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tenaga Ahli di bidang

perkeretaapian.

3. Kegiatan Pembinaan Teknis Pemeriksaan Kecelakaan di Kota Bandung

yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017. Peserta untuk Kegiatan

Pembinaan Pemeriksaan Kecelakaan Kereta yang terdiri dari Subdit

Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan. Narasumber yang mengisi pada

acara bimbingan teknis penanganan kecelakaan kereta api adalah berasal

dari Ditjen Perkeretaapian, KNKT, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan

Tenaga Ahli di bidang perkeretaapian.

4. Kegiatan pembinaan teknis pemeriksaan kecelakaan di Kota Banten yang

dilaksanakan pada bulan November 2017. Peserta peserta untuk kegiatan

pembinaan pemeriksaan kecelakaan terdiri dari Dishub Provinsi Banten,

Dishub Provinsi DKI Jakarta, BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah, BTP

Wilayah Jawa Bagian Timur, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta

dan Banten, BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara, BTP Wilayah Sumatera

Bagian Barat, BTP Wilayah Bagian Selatan, PT. KAI Daop 1 Jakarta, BPTJ,

PT. MRT Jakarta, Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor

Pembangunan LRT Palembang, PT. Commuter Indonesia, PT. LEN Industri

APMS dan PT. Jakarta Propertindo. Narasumber yang mengisi pada acara

bimbingan teknis penanganan kecelakaan kereta api adalah berasal dari

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KNKT, PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) dan Tenaga Ahli di bidang perkeretaapian.


Gambar 6.12 Kegiatan Pembinaan Teknis Pemeriksaan Kecelakaan

6.3.3. Sistem Manajemen Keselamatan Kereta Api (SIMKA)

Maksud dari kegiatan pemeriksaan ini adalah untuk melakukan inventarisasi

data, peninjauan lapangan dan dokumentasi sebagai data dukung pemutakhiran

sistem informasi kecelakaan perkeretaapian. Kegiatan inventarisasi data, tinjau

lapangan dan dokumentasi lokasi penting terkait pemutakhiran sistem informasi

kecelakaan dilaksanakan dengan berkoordinasi ke pihak balai teknik

perkeretaapian untuk mengumpulkan data prasarana, fasilitas operasi, lokasi

rawan bencana, data perlintasan sebidang dan peninjauan lapangan serta

dokumentasi lokasi penting terkait pemutakhiran sistem informasi kecelakaan

perkeretaapian. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi data,

tinjau lapangan, dan dokumentasi lokasi penting terkait pemutakhiran sistem

informasi kecelakaan perkeretaapian, antara lain:

a. Melakukan pengumpulan data prasarana, fasilitas operasi, lokasi rawan

bencana, data perlintasan sebidang di bawah operasi;

b. Melakukan peninjauan lapangan serta dokumentasi lokasi penting sebagai

sample untuk pemutakhiran sistem informasi kecelakaan perkeretaapian;

c. Melakukan pemetaan beberapa lokasi penting di Wilayah Operasi Balai.

6.3.4. Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian

Kegiatan evaluasi bidang keselamatan perkeretaapian dilaksanakan dengan

maksud untuk melaporkan kejadian kecelakaan kereta api, evaluasi keselamatan


di bidang perkeretaapian, evaluasi penanganan kecelakaan, menganalisa

penyebab kecelakaan, pembuatan laporan kecelakaan dan pembuatan

kesimpulan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bertujuan

untuk pelaporan atas kejadian kecelakaan kereta api, analisa terhadap faktor

yang ikut berkontribusi sebagai penyebab kecelakaan kereta api, penanganan

kecelakaan kereta api serta evaluasi kecelakaan di bidang perkeretaapian,

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Kegiatan Evaluasi Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2017 adalah;

1. Evaluasi keselamatan perkeretaapian yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017;

2. Evaluasi keselamatan perkeretaapian terkait pengambilan data di BTP

Wilayah Jawa Tengah yang dilaksanakan pada bulan April 2017;

3. Evaluasi keselamatan terkait kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang di

kemeranjen yang dilaksanakan pada bulan April 2017;

4. Evaluasi keselamatan terkait pengambilan data awal anjlokan KA 3040a di

Stasiun Air Asam yang dilaksanakan pada bulan April 2017;

5. Evaluasi keselamatan terkait anjlokan di emplasemen Stasiun Jatinegara

yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017;

6. Evaluasi keselamatan di bidang perkeretaapian terkait penutupan pintu

perlintasan di Surabaya yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017;

7. Evaluasi keselamatan terkait kejadian anjlokan KA Argo Bromo Anggrek

akibat tertemper di Stasiun Sedadi yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017;

8. Evaluasi keselamatan terkait kejadian KA Prameks Tertemper yang

dilaksanakan pada bulan Juni 2017;

9. Evaluasi keselamatan terkait dengan kejadian KA Prameks mengeluarkan

asap yang dilaksanakan pada bulan Juni 2017;

10. Evaluasi keselamatan terkait dengan lokomotif anjlok di emplasemen

Stasiun Surabaya Pasarturi yang dilaksanakan pada bulan Juni 2017;

11. Evaluasi keselamatan terkait dengan kejadian KA 470 tertemper mobil

penumpang di Serang yang dilaksanakan pada bulan Juli 2017;

12. Evaluasi keselamatan terkait kecelakaan 402 Kaligung tertemper Avanza

yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2017;


13. Kegiatan melaksanakan tinjauan lapangan terkait kejadian longsoran di Km.

239+400 antara Stasiun Cipendeuy – Stasiun Cirahayu Wilayah Daop 2

Bandung;

14. Kegiatan melaksanakan pengumpulan data terkait kejadian mobil truk

muatan crane mengalami mati mesin di JPL No. 43 Km. 109+2/3 antara

Stasiun Pasir Bungur – Stasiun Pringkasap yang dilaksanakan pada bulan

Oktober 2017 Wilayah Daop 3 Cirebon;

15. Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan angkutan kereta api

perintis di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan

September 2017.

6.3.5. Pembinan Teknis Analisis Kecelakaan

Maksud kegiatan pembinaan

teknis analisis kecelakaan

kereta api adalah sebagai

pemenuhan kebutuhan

sesuai pedoman yang

ditetapkan untuk

meningkatkan pemahaman

akan analisis kecelakaan

kereta api untuk pihak

regulator, penyelenggara

perkeretaapian maupun pemerintah daerah. Tujuan kegiatan bimbingan

teknis analisis kecelakaan kereta api adalah untuk meningkatkan kualitas

personil yang terlibat secara aktif dalam analisis kecelakaan kereta api dan

meningkatkan pengetahuan personil mengenai metode dan prosedur

analisis kecelakaan kereta api.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan di Kota Bekasi yang dilaksanakan pada

bulan Juli 2017 di Tangerang Selatan pada bulan November 2017, peserta

yang terdiri dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BTP Wilayah

Jakarta dan Banten, BTP Wilayah Jawa Bagian Barat, BTP Wilayah Jawa

Bagian Tengah, BTP Wilayah Jawa Bagian Timur, BTP Wilayah Sumatera

Bagian Barat, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian

Selatan, BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara dan Balai Pengujian

Gambar 6.13 Kegiatan Pembinaan Teknis Analisis Kecelakaan di Bekasi


Perkeretaapian, KNKT, PT.KAI (Persero) dan Tenaga Ahli di bidang

perkeretaapian dengan materi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah tentang peningkatan keselamatan kereta api;

2. General Perspective dalam kegiatan pemeriksaan dan analisis

kecelakaan dan tata cara pengumpulan dan pengolahan data faktual

pada kejadian kecelakaan kereta api;

3. Standar teknis keselamatan serta pemahaman tentang Safety Audit dan

Safety Assesment untuk mendukung analisis kecelakaan

perkeretaapian;

4. Aspek penegakan hukum dalam pemeriksaan dan analisis kecelakaan;

5. Faktor lokomotif, kereta, gerbong dan peralatan khusus (identifikasi

komponen standar, teknik dan metode pengukuran dan pengujian, faktor

yang berkontribusi dalam kecelakaan KA) dan pemodelan alur

investigasi kecelakaan (James Reason Model of Accident Causation);

6. Aspek penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan;

7. Faktor jalur KA, jembatan, terowongan dan bangunan (identifikasi

komponen standar, teknik dan metode pengukuran dan pengujian, faktor

yang berkontribusi dalam kecelakaan KA);

8. Faktor fasilitas operasi (identifikasi komponen standar, teknik dan

metode pengukuran dan pengujian, faktor yang berkontribusi dalam

kecelakaan KA);

9. Konsep human factor, terminologi just culture dan fatigue management

dalam investigasi;

10. Analisis kejadian kecelakaan (anjlokan dan tabrakan kereta api).


Gambar 6.14 Kegiatan Pembinaan Teknis Analisis Kecelakaan

6.3.6. Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang

Perkeretapian

Kecelakaan kereta api dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor.

Salah satu kemungkinan adalah faktor prasarana perkeretaapian. Untuk

mencegah terjadinya kelalaian kontraktor dalam mengerjakan prasarana

perkeretaapian, maka diperlukan suatu pembinaan SDM di bidang

perkeretaapian seperti kontraktor, konsultan dan staf lapangan guna

menjamin keselamatan dan kemanan kerja agar pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga semua pihak

terkait menjadi sadar akan arti penting keselamatan, dan keamanan kerja

serta sanksi hukum pidana yang akan timbul sebagai akibat pelaksanakaan

kegiatan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan

serta kelalaian petugas di lapangan.

Maksud dan tujuan dari acara Pembinaan Keselamatan bagi SDM

Kontraktor dan Konsultan Perkeretaapian adalah untuk meningkatkan

kompetensi serta pengetahuan personil kontraktor dan konsultan pelaksana

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bidang K3 Perkeretaapian untuk

meningkatkan kualitas dan kapabilitas kontraktor dan konsultan pelaksana

yang memiliki pengetahuan serta kompetensi di dalam keselamatan dan

kesehatan kerja, dengan kegiatan di Kota Semarang, Kota Bekasi dan dikota

Palembang pada tahun 2017 dengan peserta dari perwakilan Balai Teknik

Perkeretaapian, PT.KAI (Persero), kontraktor dan konsultan yang bekerja di

wilayah masing-masing kegiatan pembangunan. Adapun materinya meliputi

penerapan K3 dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan di bidang

perkeretaapian, K3 pada pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan kontruksi


prasarana perkeretaapian di wilayah JawaTengah, Sistem Manajemen K3,

penerapan K3 dalam pelaksanaan kerja kontraktor dan konsultan untuk

pembangunan perkeretaapian dan meminimalisir kesalahan dalam

pelaksanaan pembangunan pekerjaan di bidang perkeretaapian.

Gambar 6.15 Kegiaan Membuka Pembinaan Keselamatan

SDM Kontraktor dan Konsultan Bidang Perkeretaapian

6.4. Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Akreditasi Kelembagaan

Perkeretaapian

Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia, penetapan

sertifikat keahlian dan kecakapan, peningkatan kompetensi, kualitas dan

kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian, inspektur, auditor dan

tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi

peningkatan kualitas dan kuantitas teknik, penyiapan materi dan pemeriksaan

administrasi peserta uji SDM.

Dalam rangka peningkatan keselamatan di bidang Sumber Daya Manusia

(SDM), Ditjen Perkeretaapian telah melakukan kualifikasi keahlian atau

kecakapan kepada operator sesuai dengan bidang kerjanya. SDM

perkeretaapiaan yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi kualifikasi

keahlian atau kecakapan diberikan sertifikat dari Pemerintah atau badan hukum

Indonesia yang telah memenuhi persyaratan akreditasi.

Sertifikat untuk kualifikasi kecakapan atau keahlian wajib dimiliki SDM

perkeretaapian, terdiri dari sertifikat Awak Sarana, sertifikat Pengatur Perjalanan


Kereta Api (PPKA), dan sertifikat Penjaga Pintu Perlintasan. Pengajuan

kompetensi sertifikasi SDM bisa diusulkan oleh operator sarana maupun

penyelenggara diklat.

6.4.1. Diklat Pembentukan Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana KA

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan,

wawasan dan kompetensi Penguji Prasarana dan Penguji Sarana di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun Expert Perkeretaapian khususnya

mengenai teknologi perkeretaapian baru dan kegiatan penyegaran/ peningkatan

kompetensi teknis SDM Perkeretaapian Prasarana Perkeretaapian ini

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan antara lain :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2010 tentang Sertifikat

Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2010 tentang Sertifikat

Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji

sarana dan prasarana perkeretaapian tahun 2017 telah diselenggarakan di

madiun yaitu pelaksanaan diklat kompetensi tenaga penguji sarana dan

prasarana perkeretaapian, diklat yang dilakukan dalam bentuk pemberian

materi/teori didalam kelas, praktek dilakukan di Balai Yasa PT KAI (Persero) dan

evaluasi oleh Tim Balai Pengujian Perkeretaapian dan peserta yang lulus diklat

dan uji keahlian akan menerima sertifikat bahwa telah mengikuti Diklat Penguji

Sarana, Penguji Fasilitas Operasi dan Penguji Jalur dan Bangunan.

Gambar 6.16 Kegiatan Pemberian Materi didalam Kelas dan Kegiatan Praktek di Lapangan


6.4.2. Peningkatan Kompetensi Teknis Inspektur Perkeretaapian

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan dan kompetensi

SDM bidang Perkeretaapian khususnya Inspektur Perkeretaapian di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari sisi regulator yakni Direktorat Jenderal

Perkeretaapian yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan

yakni inspeksi sarana dan prasarana perkeretaapian, bahwa yang melaksanakan

inspeksi adalah Inspektur Perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2007, PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2011

tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian.

Pada tahun 2017 pelaksanaan peningkatan kompetensi teknis inspektur

perkeretaapian telah diselenggarakan di Banten, melalui metode in class training

dan praktek kerja lapangan. Adapun output kegiatan ini dilaksanakan terkait akan

diterbitkannya sertifikat keahlian bagi SDM perkeretaapian sebagai inspektur

perkeretaapian yang memiliki kewenangan melaksanakan inspeksi prasarana

dan sarana perkeretaapian dalam hal penetapan lain atau tidak laik operasi.

Berdasarkan PP 56 Tahun 2009 pasal 168 dan 238 tugas inspektur

perkeretaapian, yaitu melakukan pengawasan yang bersifat teknis dan

operasional terhadap pembangunan/pengadaan, pengoperasian, perawatan dan

pengusaan prasarana dan sarana perkeretaapian, tingkatan Inspektur

Perkeretaapian adalah Inspektur Muda, Inspektur Madya dan Inspektur Utama,

kewajiban Inspektur perkeretaapian antara lain membawa tanda pengenal (Smart

Card) sebagai Inspektur perkeretaapian, melakukan inspeksi sesuai ketentuan

yang berlaku, minimal dalam kurun waktu 2 tahun melakukan inspeksi serta

meningkatkan kemampuan sebagai Inspektur Perkeretaapian (melalui pelatihan

penyegaran, seminar atau loka karya minimum sekali dalam 2 tahun dan

kewenangan Inspektur perkeretaapian yaitu menyiapkan perencanaan

pelaksanan inspeksi, menetapkan program kegiatan inspeksi (Inspektur Utama),

melaksanakan inspeksi, melakukan pemantuan tindak lanjut inspeksi,

mengevalusi hasil inspeksi (inspektur Madya dan Utama), melakukan penilaian

hasil inspeksi, mengusulkan tindakan korektif berdasarkan hasil inspektur dan

menetapkan hasil inspeksi, Sanksi Inspektur Perkeretaapian berupa Sertifikat

Inspektur Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Inspektur


Perkeretaapian melanggar kewajiban dan pencabutan sertifikat inspektur

perkeretaapian dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. Apabila peringatan

tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Inspektur

Perkeretaapian untuk 30 (tiga puluh) hari kerja dan apabila selama pembekuan

tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Inspektur Perkeretaapian dicabut.

Gambar 6.17 Kegiatan Pemberian Materi di dalam Kelas dan

Kegiatan Praktek

6.4.3. Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji kecakapan Awak

Sarana Perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007,

PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi

Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian. Output dari pelaksanaan Uji

Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dilakukan sebagai syarat untuk

mendapatkan Sertifikat Kecakapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Perkeretaapian. Pada tahun 2017 pelaksanaan pengujian kecakapan awak

sarana perkeretaapian diselenggarakan di Balai Pengujian Perkeretaapian

Bekasi, melalui metode in class training, wawancara, tes kesehatan dan praktek

pada simulator sarana perkeretaapian. Adapun alur kegiatan pengujian

kecakapan awak sarana perkeretaapian adalah sebagai berikut:


Tabel 6.6 Alur Kegiatan Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian

KELOMPOK ALUR KEGIATAN

AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

1

Registrasi

Teori + Psikotes Uji Praktek Kesehatan Wawancara

2 Kesehatan Wawancara Teori + Psikotes

Uji Praktek

3

Uji Praktek Wawancara Kesahatan Teori +

Psikotes


Gambar 6.18 Pelaksanaan Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian

6.4.4. Sertifikasi Pengujian Kecelakaan Pengatur Perjalanan Kereta Api

dan Pengendali Perjalanan Keretaapi

Maksud dan tujuan kegiatan ini

dilaksanakan untuk menguji

kecakapan pengatur Perjalanan

Kereta Api dan Pengendali

Perjalanan Kereta Api sesuai

amanah UU Nomor 23 Tahun

2007, PP Nomor 56 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan

Perkeretaapian dan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor

21 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api

dan Pengendali Perjalanan Kereta Api. Output dari pelaksanaan Uji Kecakapan

Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dilakukan

sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada tahun 2017 pelaksanaan Pengujian

Gambar 6.19 Peserta Pengujian Kecakapan Pengatur

Perjalanan KA


Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta

Api diselenggarakan di Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi, melalui metode

in class training, wawancara, tes kesehatan dan praktek simulator prasarana

perkeretaapian.

6.4.5. Sertifikasi Pengujian Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji kecakapan Penjaga

Perlintasan Kereta Api sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007,

PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat

Penjaga Perlintasan Kereta Api. Output dari pelaksanaan Uji Kecakapan Penjaga

Perlintasan Kereta Api dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat

Kecakapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada tahun

2017 pelaksanaan pengujian kecakapan penjaga perlintasan kereta api

diselenggarakan di Daop dan Divre di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) dan Akademi Perkeretaapian Indonesia-Madiun, melalui metode in

class training, wawancara, tes kesehatan dan praktek lapangan.

Gambar 6.20 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengujian Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

6.4.6. Sertifikasi Pengujian Kecakapan Tenaga Perawatan dan Pemeriksa

Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji kecakapan Tenaga

Perawatan dan Pemeriksa Sarana dan Prasarana Perkeretaapian sesuai

amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, PP Nomor 56 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana, Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa

Prasarana, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Tenaga Perawatan sarana, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17


Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Output dari

pelaksanaan Uji Kecakapan Tenaga Perawatan dan Pemeriksa Sarana dan

Prasarana Perkeretaapian dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan

Sertifikat Kecakapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada tahun 2017 pelaksanaan pengujian kecakapan tenaga perawatan dan

pemeriksa sarana dan prasarana perkeretaapian diselenggarakan di Daop dan

Divre di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Akademi

Perkeretaapian Indonesia-Madiun, melalui metode in class training, wawancara,

tes kesehatan dan praktek lapangan.

Gambar 6.21 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengujian Kecakapan Tenaga Perawatan dan

Pemeriksa Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Sertifikasi SDM Perkeretaapian telah diterbitkan dari tahun 2013 sampai dengan

2017 sebagaimana yang tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 6.22 Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun 2013 s.d 2017

6.4.7. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sesuai dengan amanah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di tetapkan dalam hal


menjamin dan pemeliharaan mutu kecakapan/keahlian seluruh SDM

Perkeretaapian operasional bidang prasarana maupun sarana perkeretaapian

yang melaksanakan tugas, wajib memiliki sertifikat dan pada saat menjalankan

tugas membawa tanda pengenal (smart card) serta diawasi oleh Pemerintah

dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada tahun 2017 kegiatan

monitoring dan evaluasi sertifikasi SDM perkeretaapian yang telah dilaksanakan

di wilayah Yogyakarta, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, dalam kegiatan

tersebut juga dilakukan pemutakhiran data dari masing – masing Daop dan Divre

pembahasan mengenai monitoring dan evaluasi sumber daya manusia PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2017 di Bandung dengan pembahasan

sebagai berikut:

a) Sertifikasi SDM Tahun 2017 sebanyak 8.258 orang peserta;

b) Tagihan PNBP Tahun 2017 akan dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu: pertama

untuk pembiayaan uji kompetensi dan tahap kedua biaya penertiban yang

akan dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi kepada PT. KAI (Persero);

c) Usulan uji kompetensi dapat disesuaikan dengan jadwal uji komprehensif

pusdiklat Ir. J. Juanda PT. KAI (Persero);

d) Pergantian calon peserta uji kompensi pada waktu pelaksanaan ujian tidak

diperkenankan sepanjang calon peserta yang bersangkutan belum

memenuhi persyaratan berkas kelengkapan;

e) Penggantian calon peserta uji kompetensi pada waktu pelaksanaan uji tidak

diperkenankan sepanjang calon peserta yang bersangkutan belum

memenuhi persyaratan berkas kelengkapan;

f) Berkas persyaratan diperbolehkan dalam bentuk softcopy, dikirimkan melalui

email maupun perangkat penyimpanan (flash disk);

g) Seluruh permohonan Sertifikasi (baru, perpanjangan, kenaikan jenjang,

rusak dan/atau hilang) hanya melalui Pusdiklat Ir. H. Juanda PT. KAI

(Persero);

h) Terkait permohonan perpanjangan masa berlaku atau kenaikan jenjang,

salah satu berkas kelengkapan yang dikumpulkan hanya buku sertifikatnya


saja, tanda pengenal kecakapan (smart card) tidak perlu diserahkan dan

dapat tetap dipegang oleh pegawai yang bersangkutan;

i) Awak sarana perkeretaapian yang tidak lulus uji kompetensi dapat tetap

menjalankan tugasnya sesuai dengan tingkat kecakapan ASP yang masih

berlaku;

j) Operator sarana perkeretaapian untuk perawatan jalan rel kereta api (Multi

Tie Tamper, Ballast Profile Regulator (PBR), Escavator, Backhoe dan Crane)

dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi ASP Peralatan khusus, Tenaga

Pemeriksa dan/atau Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;

k) Penjaga Perlintasan Kereta Api (PJL) dari alih daya/outsorcing oleh pihak

ketiga yang bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk

menjaga keselamatan perjalanan kereta api, dapat diusulkan mengikuti

sertifikasi dengan mengirimkan surat permohonan dan berkas kelengkapan

termasuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang yang dimohon

yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah

terakreditasi.

Gambar 6.23 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian

6.4.8. Penilaian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber

Daya Manusia Perkeretaapian

Melaksanakan visitasi dalam rangka penilaian akreditasi Sekolah Tinggi

Transportasi Darat dari sisi regulator yakni Direktorat Jenderal Perkeretaapian

yang mempunyai wewenang dalam pemberian akreditasi sesuai amanah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian,

serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sertifikat

Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Pelatihan SDM


Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011

tentang Sertifikat Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Pelatihan

SDM Perkeretaapian.

Tujuan kegiatan ini dikhususkan untuk verifikasi data dan lapangan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pemberian akreditasi terhadap Sekolah Tinggi

Transportasi Darat. Pelaksanaan penilaian akreditasi dimaksud diselenggarakan

di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi pada tahun 2017. Adapun kegiatan

ini dilaksanakan terkait akan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian

sebagai berikut :

1) Awak Sarana Perkeretaapian (ASP);

2) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

(PPKA);

3) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;

4) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;

5) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;

6) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;

7) Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;

8) Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;

9) Penjaga Perlintasan Kereta Api;

10) Pengendali Distribusi Listrik Aliran Atas.

6.4.9. Monitoring Akreditasi Kelembagaan

Gambar 6.24 Kegiatan Penilaian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian


Kegiatan yang telah diselenggarakan adalah melaksanakan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan Pelatihan SDM

Perkeretaapian tahun Anggaran 2017 yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ir. H.

Juanda milik PT. KAI (Persero) dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan milik

Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun bertujuan melakukan pengawasan

dalam penyelenggaraan. Maksud kegiatan ini adalah melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan akreditasi lembaga diklat dimaksud. Kegiatan monitoring

dan evaluasi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Pemerintah dalam

pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di

lembaga diklat kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya

manusia perkeretaapian di lembaga diklat.

Gambar 6.25 Kegiatan Monitoring Akreditasi Kelembagaan

6.5. Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum

Maksud dan tujuan diselenggarakan peningkatan kualitas PPNS Perkeretaapian

dan Evaluasi Kinerja PPNS Perkeretaapian adalah untuk meningkatkan kualitas

dan kinerja PPNS Perkeretaapian dalam rangka penegakan hukum dan

meningkatkan profesionalitas, tugas, dan fungsi PPNS Perkeretaapian dalam

rangka penegakan hukum di bidang Perkeretaapian dengan berpedoman pada

Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-

Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

1) Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian

Pada tahun 2017 telah diselenggarakan Peningkatan Kualitas PPNS

perkeretaapian di Bekasi guna meningkatkan kualitas dan kinerja PPNS

perkeretaapian pada bulan oktober 2017 dalam rangka penegakan hukum di

bidang perkeretaapian dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 23

Tahun 2007 tentang perkeretaapian dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang KUHAP.


.

Gambar 6.26 Kegiatan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian di Bekasi

2) Kegiatan Evaluasi Kinerja PPNS Perkeretaapian

Pada tahun 2017 telah diselenggarakan diselenggarakan evaluasi kinerja

PPNS perkeretaapian di Bekasi guna meningkatkan profesionalitas, tugas,

dan fungsi PPNS Perkeretaapian pada bulan November 2017 dalam rangka

penegakan hukum di bidang Perkeretaapian dengan berpedoman pada

Undang-Undang No. 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan Undang-

undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Gambar 6.27 Kegiatan Evaluasi Kinerja PPNS Perkeretaapian

3) Kegiatan Penegakan Hukum Dan Korwas Di Bidang Perkeretaapian

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan sebagai penegakan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peningkatan

korwas di bidang perkeretaapian dan untuk meningkatkan keselamatan,

keamanan, kelancaran, dan ketertiban pengoperasian kereta api serta

sinergitas dan kerja sama dalam rangka pembinaan kepada operator dan

seluruh stakeholder perkeretaapian yang dilaksanakan pada wilayah,

sebagai berikut:

a) Daop 3 Cirebon pada bulan Februari 2017;

b) Daop 4 Semarang pada bulan Juni 2017;

c) Divre III Palembang pada bulan Juni 2017;


d) Divre IV Tanjung Karang pada bulan Juli 2017;

e) Daop 5 Purwokerto pada bulan Juli 2017;

f) Daop 7 Madiun pada bulan Agustus 2017;

g) Divre II Sumatera Barat pada bulan Oktober 2017;

h) Daop 8 Surabaya pada bulan November 2017;

i) Daop 2 Bandung pada bulan November 2017;

j) Daop 1 Jakarta pada bulan November 2017.

Gambar 6.28 Kegiatan Penegakan Hukum Dan Korwas di Bidang Perkeretaapian

4) Kegiatan Penyuluhan Regulasi Penegakan Hukum Di Bidang Perkeretaapian

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan untuk menyamakan persepsi

antar stakeholder (Ditjen Perkeretaapian, Pemda, Polri, PT. KAI

(Persero),dan masyarakat disekitar Jalur Kereta Api) bahwa didalam UU

No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian telah diatur 27 Pasal Tindak

Pidana Perkeretaapian yang berisi larangan, pidana dan denda terhadap

siapa saja yang melanggar aturan, sehingga penyuluhan regulasi ini dapat

dimengerti dan dipahami masing-masing instansi terkait dan masyarakat

yang berada di sekitar jalur kereta api di wilayah Daop dan Divre PT. KAI

(Persero) yang dilaksanakan pada wilayah, sebagai berikut:

a) Kabupaten Kendal wilayah Daop 4 Semarang pada bulan Februari 2017;

b) Kabupaten Brebes wilayah Daop 3 Cirebon pada bulan Maret 2017;

c) Kecamatan Cimahi wilayah Daop 2 Bandung pada bulan April 2017;

d) Kecamatan Koto Tangah Wilayah Divre II Sumatera Barat pada bulan

Mei 2017;

e) Daop 5 Purwokerto pada bulan Agustus 2017;


f) Kecamatan Natar wilayah Divre IV Tanjung Karang pada bulan Agustus

2017;

g) Kecamatan Medan Barat Divre I Sumatera Utara pada bulan Oktober

2017;

h) Kecamatan Indralaya Utara Divre III Palembang pada bulan Oktober

2017.

Gambar 6.29 Kegiatan Penyuluhan Regulasi Penegakan Hukum Di Bidang Perkeretaapian

5) Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pelanggaran Di Bidang

Perkeretaapian

Untuk mengetahui sedini mungkin dan memfokuskan pemantauan dan

pengawasan terhadap perpotongan, persinggungan dan pemanfaatan jalur

yang tidak memiliki izin/izin telah berakhir maupun tidak sesuai dengan

ketentuan teknis yang dapat mengganggu operasi kereta api pada tahun

2017 telah dilaksanakan pada Daop dan Divre guna terciptanya koordinasi

diantara pihak regulator dan operator tentang adanya pelanggaran dibidang

perkeretaapian yang berupa data daerah rawan pelemparan, pencurian serta

pengerusakan sarana dan prasarana perkeretaapian sehingga bisa

dilakukan tindakan pencegahan berupa penyuluhan regulasi di daerah

tersebut, yang dilaksanakan pada wilayah, sebagai berikut:

a) Bandung wilayah Daop 2 Bandung pada bulan Januari 2017;

b) Rangkas Bitung wilayah Daop 1 Jakarta pada bulan Februari 2017;

c) Bogor wilayah Daop 1 Jakarta pada bulan Mei 2017;

d) Divre II Sumatera Barat pada bulan Mei 2017;

e) Daop 7 Madiun pada bulan Mei 2017;


f) Banten wilayah Daop 1 Jakarta pada bulan Juni 2017.

g) Divre IV Tanjung Karang dilaksanakan pada bulan Juli 2017;

h) Daop 3 Cirebon pada bulan Agustus 2017;

i) Daop 9 Jember tanggal pada bulan Agustus 2017;

j) Daop 8 Surabaya pada bulan November 2017;

k) Divre III Palembang pada bulan November 2017;

l) Tangerang Daop 1 Jakarta pada bulan November 2017.

Gambar 6.30 Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian

6) Kegiatan Penyidikan dan Evaluasi Tindak Pidana Perkeretaapian

Pada tahun 2017 dalam rangka menegakan hukum yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu

proses penyelidikan (Pulbaket) dan penyidikan (penegakan hukum) oleh

PPNS Perkeetaapian terhadap adanya pelanggaraan-pelanggaran pidana

perkeretaapian yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan

perkeretaapian yang telah dilaksanakan di wilayah Banten pada bulan

Januari dan Juli 2017.

Gambar 6.31 Kegiatan Penyidikan dan Evaluasi Tindak Pidana Perkeretaapian


7) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi KA.

Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dengan Badan

Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 01/PER/BNN/I/2012 tentang pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)

pada bidang transportasi Darat, Laut, Udara, dan Kereta Api yang telah

diperbaharui dengan kesepakatan bersama antara Kementerian

Perhubungan dengan Badan Narkotika Nasional Nomor PJ 23 Tahun 2017 /

NK/43/X/2017 dan Surat Perintah Tugas Sekjen Kementerian Perhubungan

Nomor :SP.151 Tahun 2012, sebagai tindak lanjut Operasi kontijensi

Terhadap Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN) pada bidang transportasi Darat, Laut, Udara, dan Kereta

Api, pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN) pada transportasi kereta api yang dilaksanakan pada wilayah,

sebagai berikut:

a) Kegiatan dilakukan pada bulan Februari 2017 di Bandung, Jawa Barat

sebanyak 155 Orang;

b) Kegiatan dilakukan pada bulan Maret 2017di Purwokerto, Jawa Tengah

sebanyak 75 Orang;

c) Kegiatan dilakukan pada bulan Mei 2017di Surabaya, Jawa Timur

sebanyak 96 Orang;

d) Kegiatan dilakukan pada bulan September 2017 di Jember Jawa Timur

sebanyak 86 Orang;

e) Kegiatan dilakukan pada pada bulan Oktober 2017di Medan Sumatera

Utara sebanyak 102 Orang;

f) Kegiatan dilakukan pada pada bulan November 2017 di Palembang

Sumatera Salatan sebanyak 40 Orang.


Gambar 6.32 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi KA

8) Kegiatan Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana,

Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan Pasal 116 UU No. 23 Tahun 2007 ”pengoperasian sarana

perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan

kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan (Masinis

dan Asisten Masinis)” dan Jo Pasal 80 ayat satu (1), ”pengoperasian

prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah

memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan

sertifikat kecakapan”, yang bertujuan apabila ada pelanggaran yang

dilakukan oleh SDM Sarana dan SDM Prasarana perkeretaapian dikenai

sanksi administrasi berupa pencabutan tanda kecakapan dan sanksi

pidana berupa penjara, dengan melakukan pemeriksaan kompetensi awak

sarana dan petugas prasarana, sertifikat sarana dan prasarana

perkeretaapian yang dilaksanakan pada wilayah, sebagai berikut:

a) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas

prasarana, sertifikat sarana dan prasarana perkeretaapian di wilayah

Daop 4 Semarang pada bulan Januari s/d Februari 2017;

b) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas

prasarana, sertifikat sarana dan prasarana perkeretaapian di wilayah

Daop 3 Cirebon pada bulan Februari 2017;

c) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas

prasarana sertifikat sarana dan prasarana perkeretaapian di wilayah

Daop 5 Purwokerto pada bulan Maret 2017;


d) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas


Daop 6 Yogyakarta pada bulan April 2017;

e) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas


Daop 2 Bandung pada bulan April 2017;

f) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas

prasarana sertifikat sarana dan prasarana perkeretaapian sertifikat

sarana dan prasarana perkeretaapian di Divre IV Tanjung Karang

pada bulan Mei 2017;

g) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas


sarana dan prasarana perkeretaapian di wilayah Daop 7 Madiun

pada bulan Mei 2017;

h) Melakukan pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas


sarana dan prasarana perkeretaapian di Divre 1 Sumatera Utara

pada bulan Desember 2017;

Gambar 6.33 Kegiatan Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian


9) Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur KA

Kegiatan monitoring dan sosialisasi bangunan liar pada tahun 2017 telah

dilaksanakan di wilayah Daop/Divre PT. KAI (Persero) agar bersih dari

pemukiman liar sehingga menjadi tertib dan teratur dan dapat memperlancar

operasional perjalanan kereta api serta meningkatkan keselamatan

perjalanan kereta api. Sosialisasi dan monitoring bangunan liar juga

bertujuan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna

jalan, dengan mengurangi keberadaan perlintasan sebidang yang

menganggu keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan yang

dilaksanakan pada wilayah, sebagai berikut:

a) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu:

Wilayah Daop I pada bulan Maret 2017;

Wilayah Daop 5 Purwokerto pada bulan Agustus 2017;

Wilayah Daop 7 Madiun pada bulan Oktober 2017;

Wilayah Divre II Sumatera Barat pada bulan Oktober 2017.

b) Kegiatan monitoring dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu:

Wilayah Daop 8 Surabaya pada bulan Februari 2017;

Wilayah Daop 1 dan 2 pada bulan Maret 2017.

Gambar 6.34 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur KA

BAB

7

CAPAIANPEMBANGUNANSTRATEGISLAINNYA


BAB VII

CAPAIAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

STRATEGIS LAINNYA

7.1 Capaian Keberhasilan atau Penghargaan

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai wujud apresiasi

atas tercapainya kinerja yang baik telah mencapai keberhasilan atau

penghargaan yang diterima antara lain:

1. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat kenaikan

yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,02% dari tahun 2016. Adapun

realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 82,19% atau Rp15.489 triliun,

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 60.17% atau

Rp6.262 triliun;

2. Balai Pengujian Perkerataapian pada tahun 2017 telah mendapatkan

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 yang bertujuan agar

kinerja dan batas waktu proses pelaksanaan pengujian pada Balai

Pengujian Perkeretaapian disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan;

3. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah pada tahun

2017 memperoleh penghargaan/award untuk capaian kinerja terbaik dalam

hal pengelolaan proyek yang dibayai melalui Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Resiko, Kementerian Keuangan;

4. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat pada tahun

2017 memperoleh Penghargaan Peringkat II untuk Kinerja Pelaksanaan

BAB

7

BAB

7


Tingkat Satuan Kerja Semester I Tahun 2017 Kategori Belanja Modal di

atas Rp20 milyar dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

7.2 Pelaksanaan Pembangunan Perkeretaapian Dengan Skema KPBU

Kegiatan pembangunan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh swasta/BUMN

maupun stakeholder lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

7.2.1 Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (Commuter Line)

Gambar 7.1 Jalur KA Bandara Soeta dan Sarana yang Digunakan

Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta dilaksanakan berdasarkan

Perpres No. 83 Tahun 2011 tentang penugasan kepada PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api

Bandara Udara Soekarno – Hatta, sedangkan untuk penyediaan sarana

sebanyak 10 trainset Kereta Rel Listrik dan pengoperasiannya dilaksanakan oleh

PT. Railink. Untuk Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta tersebut

mencakup:

1. Pembangunan jalur KA dari Stasiun Batu Ceper - Stasiun Bandara Soekarno

Hatta sepanjang 11,3 km’sp;

2. Pembangunan stasiun sebanyak 4 buah yaitu Stasiun Sudirman Baru,

Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, dan Stasiun Bandara Soekarno Hatta;

Masa percobaan Kereta Bandara yakni 26 Desember 2017 sampai dengan 1

Januari 2018 dari Stasiun Sudirman Baru sampai Stasiun Bandara Soekarno


Hatta dengan tarif promo sementara yaitu Rp30.000. KA Bandara Soekarno

Hatta di resmikan pada 2 Januari 2018 dengan tarif Rp70.000.

Gambar 7.2 Jalur KA Bandara Soeta dan Sarana yang digunakan

7.2.2 Pembangunan Skytrain Bandara Soekarno Hatta

Pembangunan Sky Train atau Automated People Mover System (APMS) di

Bandara Soekarno Internasional Soekarno Hatta adalah yang pertama di

Indonesia yang merupakan kereta tanpa awak dengan rute pelayanan dari

terminal 1, 2 dan 3 dan sebaliknya. Pada tahap pertama pengoperasian skytrain

ini dilengkapi 1 trainset yang terdiri dari 2 gerbong kereta yang mampu

mengangkut 176 penumpang dalam satu kali perjalanan. Diharapkan ke depan

skytrain ini akan beroperasi penuh dengan 3 trainset menghubungkan seluruh

terminal penumpang dan terintegrasi juga dengan kereta Bandara Internasional

Soekarno-Hatta. Dengan adanya skytrain ini akan mempermudah masyarakat

yang akan melakukan pergerakan antar terminal. Rencananya skytrain ini juga

akan terhubungkan dengan stasiun bus yang akan dipusatkan di terminal 1

Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk pembangunan skytrain ini, PT

Angkasa Pura II menginvestasikan dana sebesar Rp950 miliar. Untuk

pengadaan trainset skytrain sendiri, disiapkan oleh PT LEN Industri (Persero)

dan Woojin asal Korea Selatan, PT Angkasa Pura II (Persero) menginvestasikan

dana sebesar Rp530 miliar.


Gambar 7.3 Jalur Skytrain Bandara Soekarno Hatta

7.2.3 Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) DKI

Jakarta (JAKPRO)

Pembangunan Prasarana dan

Sarana Kereta Api Ringan / Light

Rail Transit (LRT) DKI Jakarta

(JAKPRO) dilaksanakan dalam

rangka Asian Games Tahun 2018

serta peningkatan dan

pertumbuhan ekonomi kota, untuk

mengurangi kepadatan lalu lintas

di wilayah perkotaan dan

mewujudkan transportasi yang

ramah lingkungan. Panjang

lintasan 5,8 Km serta membangun 6 Stasiun Layang dan 1 depo dengan lintas

Kelapa Gading – Velodrome dengan penanggung jawab proyek Pemerintah DKI

Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (JAKPRO). Progres Desember 2017 adalah

sebesar 52,67% yang rencana akan diresmikan pada Bulan Juli 2018.

7.2.4 Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung sepanjang 142,3 km’sp dengan

rute Halim – Karawang – Walini – Tegal Luar yang mempunyai 4 stasiun dan

1 unit depo mempunyai tujuan untuk peningkatan pelayanan angkutan masal

Gambar 7.4 Pembangunan LRT lintas Kelapa Gading

– Velodrome


serta mengurangi waktu tempuh perjalanan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi dan kawasan serta memacu pertumbuhan ekonomi dan kawasan

khususnya di wilayah TOD.

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selaku pembangunan kereta cepat

Jakarta - Bandung menargetkan pengerjaan fisik akan dimulai pada Maret 2017

dengan sejalan rencana cairnya pinjaman proyek dari China Development Bank

(CDB) dan pekerjaan fisik secara parsial akan dimulai dari kawasan Walini dan

ditargetkan bisa dilakukan di 26 km pertama. Pada tahun 2017 pekerjaan fisik

sebesar 1,8% yang terdapat pekerjaan persiapan temporary acces road dan

pekerjaan tanah dan batching plant yang bobot tidak signifikan dan pembebasan

lahan sebesar 54,4%.

.

Gambar 7.5 Proses pembebasan lahan unruk pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung

BAB

8

PENUTUP


BAB VII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

a. Tugas dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

sebagaimana telah dituangkan dalam program kerja tahun 2017, dalam

laporan tahunan ini meliputi kegiatan strategis bidang pemerintahan, bidang

pembangunan, peningkatan keselamatan dan bidang operasional

perkeretaapian yang tertuang dalam 5 kegiatan utama yaitu pembangunan

prasarana, pembangunan sarana, pengelolaan lalu lintas, peningkatan

keselamatan serta kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya.

b. Kegiatan dukungan manajemen meliputi kegiatan administrasi bidang

perencanaan, keuangan, hukum, kepegawaian dan umum dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai

regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

c. Kegiatan pembangunan prasarana merupakan hasil dari pelaksanaan

kegiatan peningkatan dan pembangunan prasarana perkeretaapian pada

tahun 2017 yang meliputi antara lain pembangunan jalur kereta api di Pulau

Sumatera (pembangunan badan jalan ka dan track lintas Langsa – Kuala

Simpang – Besitang, pembangunan jalur KA antara Rantauprapat – Pondok

S2 Lintas Rantauprapat – Kota Pinang, pembangunan jalur KA antara Bandar

Tinggi – Kuala Tanjung, reaktivasi jalur KA Lintas Binjai – Besitang,

pembangunan jalur KA layang di Kota Medan Antara Medan – Bandar

Khalipah Baru, pembangunan jalur KA Bandara Internasional Minangkabau

BAB

8

BAB

7


(BIM), pembangunan jalur ganda KA antara Martapura – Baturaja,

pembangunan jalur ganda kereta api lintas Prabumulih – Kertapati,

pembangunan kereta api ringan / light rail transit (LRT) di Provinsi Sumatera

Selatan), pembangunan prasarana di Pulau Jawa (pembangunan jalur ganda

kereta api dan elektrifikasi antara Maja – Rangkasbitung, pembangunan

Double-Double Track Manggarai – Jatinegara – Bekasi – Cikarang,

pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta Koridor Utara – Selatan,

reaktivasi jalur kereta api antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung

Emas, pembangunan jalur ganda ka antara Purwokerto – Kroya,

pembangunan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa Kroya – Kutoarjo

Segmen Kroya - Gombong, pembangunan jalur ganda kereta api antara

Jombang – Madiun), serta pembangunan prasarana perkeretaapian di

Wilayah Sulawesi yaitu lintas Makassar - Parepare. Disamping kegiatan fisik

pembangunan prasarana perkeretaapian, dilaksanakan juga pengadaan

fasilitas prasarana perkeretaapian yang meliputi antara lain pengadaan

bantalan, rel, wesel dan lahan.

d. Kegiatan pembangunan sarana perkeretaapian tahun 2017 antara lain

meliputi 6 (enam) unit sarana perkeretaapian yaitu pengadaan kereta

inspeksi, pengadaan kereta ukur prasarana, pengadaan kereta penolong

pendukung crane, dan pengadaan gerbong pendukung peralatan berat.

e. Kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian merupakan

penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan pengawasan keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa,

sosialisasi, audit, inspeksi dan peningkatan kompetensi SDM termasuk

akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan SDM perkeretaapian.

f. Kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan kereta api antara lain kegiatan

pembinaan terhadap pelayanan angkutan kereta api khususnya pemantauan

pelayanan angkutan Lebaran, pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru,

pelayanan angkutan kereta api Perintis dan pelaksanaan Public Services

Obligation (PSO) termasuk penetapan trase serta penetapan GAPEKA.

g. Dalam penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana, pengelolaan lalu

lintas dan angkutan kereta api, pembangunan maupun peningkatan


keselamatan perkeretaapian pada tahun 2017 terdapat beberapa tantangan

antara lain :

1) Pemerintahan/dukungan manajemen perkeretaapian yaitu terbatasnya

jumlah sumber daya manusia (SDM) penguji sarana dan prasarana

perkeretaapian;

2) Kegiatan bidang pembangunan prasarana perkeretaapian yaitu

pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan jalur

ganda KA belum dapat terpenuh;

3) Kegiatan Bidang Keselamatan Perkeretaapian, antara lain adanya unsur

perilaku masyarakat yang sengaja merusak / mencuri fasilitas fisik

perkeretaapian yang dapat berakibat kecelakaan, masih banyak

perlintasan sebidang yang tidak dijaga dan perlintasan liar.

4) Kegiatan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yaitu belum

optimalnya kegiatan angkutan motor gratis pada masa angkutan lebaran.

8.2. Saran

Untuk menghadapi tantangan kedepan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

1) Kegiatan bidang pemerintahan/dukungan manajemen perkeretaapian

yaitu pelatihan teknis (short course) tenaga penguji yang belum

mempunyai sertifikat serta pengusulan jabatan fungsional kekhususan

sebagai tenaga penguji;

2) Kegiatan bidang pembangunan prasarana perkeretaapian yaitu

Koordinasi intensif dengan LMAN, Pemda, dan Badan Pertanahan

Nasional (BPN) terkait dalam hal pengadaan lahan. Selain itu dalam hal

penertiban lahan diperlukan juga koordinasi dengan operator (PT KAI);

3) Kegiatan bidang keselamatan dan keamanan perkeretaapian, antara lain

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan promosi keselamatan

perkeretaapian terhadap masyarakat dengan instansi terkait,

pelaksanaan kegiatan identifikasi/pendataan peningkatan keselamatan di

daerah rawan pengrusakan dan pencurian di jalur kereta api, penutupan


perlintasan sebidang liar dan pelaksanaan program sterilisasi di tempat

rawan kecelakaan.

4) Kegiatan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, untuk

memaksimalkan/menyukseskan program Angkutan Motor Gratis pada

masa angkutan lebaran diperlukan sosialiasi kepada masyarakat.

5) Koordinasi intensif baik internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

maupun instansi terkait dalam ranga sinergitas perencanaan sehingga

proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan

berhasil guna.

6) Dalam proses perencanaan diharapkan gar melibatkan peran pemda,

masyarakat dan akademisi serta stakeholders terkait sehingga

terwujudnya perencanaan pembangunan perkeretaapian yang matang

dan komperhensif.

7) Pengoptimalan sistem informasi (website) dalam menunjang sosialisasi

hasil pembangunan bidang perkeretaapian.

@perkeretaapian

ditjenperkeretaapian



djka.dephub.go.id

laporan tahunan 2017 - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/laptah...

Documents