Laporan Praktek Kerja Profesi APOTEKER KEMENTRIAN KESEHATAN DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN

ShofaLaporan Praktek Kerja Profesi APOTEKER KEMENTRIAN KESEHATANDIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATANTUJUANMengetahui peran, fungsi, dan tugas apoteker di bidang pemerintahan

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai hal-hal yang menyangkut pelayanan kefarmasian dan produksi & distribusi obat publik

Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan dalam pelayanan dasar kefarmasian

Mempersiapkan peserta PKPA menjadi apoteker yang siap menjalankan profesinya sesuai dengan standar kompetensi di bidang pemerintahan melalui keterlibatannya dalam semua aspek, peran, dan fungsi profesi apoteker di bidang pemerintahan

TUGAS & PERAN APOTEKERApoteker diharapkan bertindak sebagai manajer yang mampu untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengawasi sistem yang tepat dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin bagi masyarakatLATAR BELAKANGUndang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 14 :Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Caranya : Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Yanfar dan Alkes) melalui Keputusan Menteri Kesehatan No.1277/MENKES/SK/2001 yang sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1575/MENKES/PER/XI/2005.

Sasaran utama yaitu menjamin semua sediaan farmasi, makanan, dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta menjamin ketersediaan obat essensial dan alat kesehatan dasar di setiap daerah

VISI & MISIVISI Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

MISI Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

StrategiMeningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdaya guna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Obat publikSemua obat-obatan yang digunakan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)

Perbekalan kesehatanSemua bahan, bahan habis pakai dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Tujuan pengadaan obat publik & perbekalan kesehatan :Tersedianya obat dan perbekalan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, mutu obat terjamin, dan obat dapat diperoleh pada saat diperlukan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2010).

DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Subdirektorat Analisis & Standarisasi Harga Obat

Tahapan dalam menentukan SK harga obat

Kendala-kendalapelaksanaan e-Catalogue

Subdirektorat Penyediaan Obat Publik & Perbekalan Kesehatan

TAHAP Perencanaan Penyediaan Obat Publik & Perbekalan Kesehatan

permasalahan dalam pemantauan ketersediaan obat

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik & Perbekalan Kesehatan

1. perencanaanPerencanaan kebutuhan obat publik & perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan ( Puskesmas, Rumah sakit ) diperhitungkan untuk 18 bulan dengan rincian :

12 bulan untuk pemakaian atau penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan 3 bulan sebagai Buffer obat3 bulan sisanya digunakan untuk mengatasi lead time obat

2. PENGADAANPengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan dilakukan menggunakan e-catalogue, dan obat-obat yang tidak ada di dalam e-catalogue, pengadaannya dilakukan dengan lelang sesuai Pepres 70 dan dilakukan oleh LKPP

3. PENYIMPANANCara penyimpanannya :

Di atur tata ruangBerdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran obatPengaturan sirkulasi udara yang baik Penggunaan rak dan pallet Kondisi penyimpanan khususMenggunakan kunci ganda sebagai pengamanan

4. DISTRIBUSI

Pencatatan Pendistribusian Obat Buku Harian Pengeluaran Obat adalah sebagai dokumen yang memuat semua catatan pengeluaran, baik mengenai data obatnya maupun dokumen yang menyertai pengeluaran obat tersebut.

Informasi yang didapat diantaranya :

Jumlah obat yang dikeluarkan, nomor dan tanggal dokumen yang menyertainya. Unit penerima obat

pelaporan

Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat ( LPLPO )dibuat rangkap 3 (tiga)Asli untuk Instalasi Farmasi Kabupaten/ KotaSatu untuk arsip Instansi penerima (RS / Puskesmas)Dua dikirim untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Subdirektorat Pemantauan & Evaluasi Program Obat Publik & Perbekalan Kesehatan

cont

THANKYOU