laporan praktek kerja profesi apoteker di ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-pr-arlika...

117
UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI APOTEK SAMMARIE BASRA JL. BASUKI RACHMAT NO. 31 JAKARTA TIMUR PERIODE 16 SEPTEMBER 25 OKTOBER 2013 LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER ARLIKA RAHAYU, S.Farm. 1206329392 ANGKATAN LXXVII FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014 Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Upload: others

Post on 20-Nov-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKERDI APOTEK SAMMARIE BASRA

JL. BASUKI RACHMAT NO. 31 JAKARTA TIMURPERIODE 16 SEPTEMBER – 25 OKTOBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

ARLIKA RAHAYU, S.Farm.1206329392

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASIPROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOKJANUARI 2014

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 2: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

ii

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKERDI APOTEK SAMMARIE BASRA

JL. BASUKI RACHMAT NO. 31 JAKARTA TIMURPERIODE 16 SEPTEMBER – 25 OKTOBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Apoteker

ARLIKA RAHAYU, S.Farm.1206329392

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASIPROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOKJANUARI 2014

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 3: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 4: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

iv

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 5: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, penulis memanjatkan puji dan syukur

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Sammarie Basra yang berlokasi di Jalan Basuki Rachmat No.31 Jakarta Timur

yang berlangsung dari tanggal 16 September – 25 Oktober 2013.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada

pihak-pihak yang dengan penuh ketulusan hati memberikan bimbingan, arahan,

dan dukungan kepada penulis selama menjalankan PKPA dan ketika menyusun

laporan PKPA dan Tugas Umum ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan

kepada:

1. Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas

Indonesia.

2. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M. S., Apt., selaku Pj.S. Dekan Fakultas

Farmasi UI sampai dengan 20 Desember 2013

3. Dr. Harmita, Apt., selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini.

4. T. Nebrisa Z., S.Farm., Apt., MARS selaku Pembimbing I, yang telah

memberikan kesempatan, bimbingan, pengarahan serta nasehat kepada

penulis selama kegiatan PKPA di Apotek SamMarie Basra

5. Widia, S.Si., Apt., selaku Apoteker Pengelola Apotek, yang telah

memberikan pengarahan dan penjelasan kepada penulis selama kegiatan

PKPA di Apotek SamMarie Basra.

6. Dra. Rosmala Dewi, Apt., selaku pembimbing II dari Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia, yang telah bersedia memberikan bimbingan dan

pengarahan dalam penyusunan laporan ini.

7. Karyawan dan karyawati Apotek SamMarie Basra atas perhatian dan

kerjasamanya.

8. Seluruh staf pengajar dan sekretariat Fakultas Farmasi Universitas

Indonesia.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 6: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

vi

9. Keluarga tercinta, atas besarnya kasih sayang dan doa yang tak pernah putus

mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

10. Seluruh teman-teman Apoteker Angkatan 77 Universitas Indonesia atas

kebersamaan, kerjasama dan kesediaan berbagi suka dan duka, dukungan

dan semangat yang diberkan kepada penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan PKPA ini jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga

pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan selama kegiatan PKPA ini

dapat berguna bagi penulis di masa mendatang dan laporan ini dapat memberikan

manfaat bagi para pembaca.

Penulis

Depok, Januari 2014

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 7: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 8: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

viii

ABSTRAK

Nama : Arlika Rahayu, S. Farm Program Studi : Apoteker Judul :.Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek SamMarie

Basra Jalan Basuki Rachmat No. 31 Jakarta Timur Periode 16 September - 25 Oktober 2013

Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Saat ini, pelayanan kefarmasian yang dilakukan dalam Apotek telah mengalami pergeseran orientasi dari obat ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Sebagai konsekuensi nya, Apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung baik kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan lain. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan pada 16 September – 25 Oktober 2013 di Apotek SamMarie Basra guna memberikan perbekalan bagi para calon Apoteker untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah secara praktis dan langsung kepada pasien di Apotek. Kegiatan PKPA tersebut memberikan pengetahuan langsung mengenai peran dan fungsi Apoteker dalam pelayanan kefarmasian dan pengelolaan Apotek.

Kata Kunci :.Praktek Kerja Profesi Apoteker, Apotek SamMarie Basra,pelayanan kefarmasian, Pharmaceutical Care.

xiii+84 halaman : 29 lampiranDaftar Pustaka : 18 (1987-2012)

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 9: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

ix

ABSTRACT

Name : Arlika Rahayu, S. Farm Study Program : ApothecaryTitle :.Report of Pharmacist Internship Program at Sammarie

Basra Pharmacy Basuki Rachmat Street No. 31 Jakarta Timur Time Period September 16 - October 25, 2013

Pharmacy is a place where do pharmacy work and distribution of pharmaceutical and other medical supplies to the public. Pharmacy became one of health care facility to realize the achievement of optimal health status for the community. Currently, pharmaceutical services are performed in the pharmacy has undergone a shift in the orientation of the drug to patients who are referred to the Pharmaceutical Care. As a consequence, Pharmacist required to increase the knowledge, skills, and behaviors in order to carry out the direct interaction to patients either to other health professionals. Pharmacists Internship Program (PIP) conducted on September 16 to October 25, 2013 at the SamMarie Basra Pharmacy to provide supplies for prospective pharmacists to apply the knowledge they have learned during the course in a practical and direct to patients in pharmacies. The PIP activities provide direct knowledge of the role and functions of pharmacists in pharmaceutical care and pharmacy management.

Key Words :. Pharmacist Internship Program, SamMarie Basra Pharmacy , pharmaceutical services, Pharmaceutical Care.

xiii+84 pages : 29 appendixes Bibliography : 18 (1987-2012)

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 10: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

x

DAFTAR ISI

HalamanHALAMAN SAMPUL .................................................................................... iHALAMAN JUDUL ....................................................................................... iiHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................. iiiHALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ivKATA PENGANTAR .................................................................................... vHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAILMIAH ........................................................................................................... viiABSTRAK ....................................................................................................... viiiABSTRACT..................................................................................................... ixDAFTAR ISI ................................................................................................... xDAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiiDAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xiiiBAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang.......................................................................... 11.2 Tujuan ...................................................................................... 2

BAB 2 TINJAUAN UMUM ....................................................................... 32.1 Pengertian Apotek ................................................................... 32.2 Landasan Hukum Apotek ........................................................ 32.3 Tugas dan Fungsi Apotek......................................................... 42.4 Persyaratan Sarana dan Prasarana Apotek .............................. 52.5 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek ................. 62.6 Petugas Apotek ....................................................................... 112.7 Pencabutan Surat Izin Apotek ................................................. 142.8 Pengelolaan Apotek.................................................................. 16

2.8.1 Pengelolaan Perbekalan Farmasi ................................... 162.8.2 Pengelolaan Keuangan ................................................... 192.8.3 Administrasi ................................................................... 19

2.9 Sediaan Farmasi di Apotek ...................................................... 202.10 Pelayanan Apotek .................................................................... 24

2.10.1 Pelayanan Resep .......................................................... 252.10.2 Promosi dan Edukasi .................................................... 272.10.3 Pelayanan Residensial (Home Care) ............................ 28

2.11 Prosedur Pengelolaan Resep..................................................... 292.12 Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika di Apotek................. 30

2.12.1 Pengelolaan Narkotika di Apotek................................. 302.12.2 Pengelolaan Psikotropika di Apotek ............................ 33

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS APOTEK SAMMARIE BASRA ........... 353.1 Sejarah Singkat ........................................................................ 353.2 Lokasi, Bangunan, dan Tata Ruang Apotek ............................ 353.3 Struktur Organisasi .................................................................. 353.4 Kegiatan di Apotek .................................................................. 37

3.4.1 Pengadaan/Pembelian Perbekalan Farmasi .................... 37

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 11: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

xi

3.4.2 Penyimpanan dan Pengeluaran Barang .......................... 383.4.3 Penjualan ........................................................................ 38

3.5 Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika ................................. 393.5.1 Pengadaan Narkotika dan Psikotropika ......................... 393.5.2 Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika .................... 403.5.3 Pelayanan Resep Narkotika dan Psikotropika ............... 403.5.4 Laporan Penggunaan narkotika dan Psikotropika ......... 40

BAB 4 PEMBAHASAN ............................................................................. 414.1 Sumber Daya Manusia ............................................................. 414.2 Lokasi dan Tata Ruang Apotek ................................................ 414.3 Struktur Organisasi ................................................................... 424.4 Pengelolaan Apotek.................................................................. 43

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 475.1 Kesimpulan .............................................................................. 475.2 Saran ........................................................................................ 47

DAFTAR ACUAN ......................................................................................... 48

LAMPIRAN ................................................................................................... 50

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 12: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

xii

DAFTAR GAMBAR

HalamanGambar 2.1. Penandaan Obat Bebas ............................................................... 21

Gambar 2.2. Penandaan Obat Bebas Terbatas ................................................ 21

Gambar 2.3. Tanda Peringatan pada Obat Bebas Terbatas ............................. 22

Gambar 2.4. Penandaan Obat Keras ............................................................... 22

Gambar 2.5. Penandaan Narkotika .................................................................. 24

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 13: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Formulir APT-1 ........................................................................ 50

Lampiran 2. Formulir APT-2 ......................................................................... 51

Lampiran 3. Formulir APT-3 ......................................................................... 52

Lampiran 4. Formulir APT-4 ......................................................................... 56

Lampiran 5. Formulir APT-5 ......................................................................... 57

Lampiran 6. Formulir APT-6 ......................................................................... 59

Lampiran 7. Formulir APT-7 ......................................................................... 60

Lampiran 8. Formulir APT-9 ......................................................................... 61

Lampiran 9. Formulir APT-11 ....................................................................... 62

Lampiran 10. Formulir APT-12 ....................................................................... 64

Lampiran 11. Formulir APT-13 ....................................................................... 65

Lampiran 12. Formulir APT-14 ....................................................................... 66

Lampiran 13. Denah Lokasi Apotek SamMarie Basra .................................... 68

Lampiran 14. Desain Apotek SamMarie Basra ............................................... 69

Lampiran 15. Desain ruang racik Apotek SamMarie Basra ........................... 70

Lampiran 16. Denah ruangan Apotek SamMarie Basra ................................. 71

Lampiran 17. Form resep ................................................................................ 72

Lampiran 18. Salinan resep.............................................................................. 73

Lampiran 19. Etiket obat ................................................................................. 74

Lampiran 20. Plastik pembungkus obat .......................................................... 75

Lampiran 21. Struktur organisasi Apotek SamMarie Basra ........................... 76

Lampiran 22. Alur Pemesanan Obat ............................................................... 77

Lampiran 23. Surat Pesanan ............................................................................ 78

Lampiran 24. Faktur pembelian ...................................................................... 79

Lampiran 25. Kartu stok barang ...................................................................... 80

Lampiran 26. Surat Pesanan Narkotika ........................................................... 81

Lampiran 27. Surat Pesanan Psikotropika ...................................................... 82

Lampiran 28. Laporan penggunaan narkotika ................................................ 83

Lampiran 29. Laporan penggunaan psikotropik ............................................. 84

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 14: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah tempat

dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan

kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek menjadi salah satu sarana

pelayanan kesehatan untuk mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang

optimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

dan tanggung jawab apoteker pengelola apotek dalam melaksanakan pengelolaan

baik secara teknis farmasi maupun non teknis farmasi di apotek.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 bahwa pelayanan kefarmasian pada saat ini telah

bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan

kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula

hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang

komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pasien. Sebagai

konsekuensi perubahan oriental tersebut apoteker dituntut untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat meningkatkan interaksi

langsung dengan pasien dalam bentuk pemberian informasi, monitoring

penggunaan obat, dan mengetahui tujuan akhir terapi sesuai harapan dan

terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses

pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai

standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker harus

mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi

untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Agar calon apoteker dapat memahami dan melihat secara langsung

bagaimana sebenarnya peran, tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola apotek, maka

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 15: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

2

Universitas Indonesia

dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek SamMarie Basra

pada tanggal 16 September – 25 Oktober 2013.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek SamMarie

Basra yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah:

a. Memahami peran dan fungsi Apoteker Pengelola Apotek di Apotek.

b. Memahami dan melihat secara langsung proses pengelolaan apotek yang

dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek baik secara teknis farmasi maupun

non teknis farmasi.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 16: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

3 Universitas Indonesia

BAB 2

TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan

RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Izin Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat

dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan

kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sementara menurut Peraturan Pemerintah

No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dalam ketentuan umum

dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan

praktek kefarmasian oleh apoteker dan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah

lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009,

pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan

farmasi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat,

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,

serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

2.2 Landasan Hukum Apotek

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat

yang diatur dalam:

1. Undang – Undang antara lain:

a. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

c. Undang - Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

2. Peraturan Pemerintah antara lain:

a. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

b. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker,

yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 184/Menkes/Per/II/1995.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 17: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

4

Universitas Indonesia

c. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No.

26 tahun 1965 tentang Apotek

3. Peraturan Menteri Kesehatan antara lain:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

695/Menkes/Per/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Kesehatan No. 184 tahun 1995 tentang Penyempurnaan

Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin kerja Apoteker.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin

Apotek

4. Keputusan Menteri Kesehatan antara lain:

a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No.922/MenKes/Per/X/1993 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek.

2.3 Tugas dan Fungsi Apotek (Syamsuni, 2006)

Apotek memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan

sumpah jabatan;

b. Sarana farmasi untuk melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk,

pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat;

c. Sarana penyaluran perbekalan farmasi dalam menyebarkan obat-obatan

yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 18: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

5

Universitas Indonesia

2.4 Persyaratan Sarana dan Prasarana Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993,

persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotek adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker, atau apoteker yang bekerja sama

dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan

tempat, perlengkapan, termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi

lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.

b. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan

pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.

c. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan

farmasi.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MENKES/SK/

IX/2004, disebutkan bahwa :

a. Sarana apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh

masyarakat.

b. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek.

c. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat.

d. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari

aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk

menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi risiko

kesalahan penyerahan.

e. Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker

untuk memperoleh informasi dan konseling.

f. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya, bebas dari hewan pengerat,

serangga.

g. Apotek memiliki suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari

pendingin.

Apotek harus memiliki :

a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.

b. Tempat untuk menempatkan informasi bagi pasien, termasuk penempatan

brosur atau materi informasi.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 19: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

6

Universitas Indonesia

c. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja

dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien.

d. Ruang racikan.

e. Keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien.

Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan

obat dan barang-barang lain yang tersusun rapi, terlindung dari debu dan barang-

barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu, kelembaban dan

cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan dengan temperatur

yang telah ditetapkan.

2.5 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2012 disebutkan

bahwa persyaratan pemberian izin apotek adalah sebagai berikut:

Persyaratan pemberian izin apotek:

a. Salinan/ fotocopy surat tanda registrasi apoteker (STRA), surat izin praktik

apoteker (SIPA) atau surat keterangan SIPA dalam proses perizinan;

b. Salinan/Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Apoteker penanggung jawab

Apotek dan pemilik modal;

c. Salinan/Fotocopy denah bangunan apotek disertai ukuran dan peta lokasi;

d. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk akte hak

milik/sewa/kontrak;

e. Daftar tenaga kefarmasian selain apoteker penanggung jawab minimal 2 (dua)

orang (untuk apotek non 24 jam), minimal 4 (empat) orang (untuk apotek 24

jam) dengan melampirkan ijazah, surat sumpah (SMF, DIII farmasi, S1

farmasi, apoteker pendamping), surat lolos butuh (bagi lulusan luar provinsi

Jawa Barat), Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk DIII

farmasi dan S1 farmasi, STRA dan SIPA untuk apoteker pendamping;

f. Asli dan salinan/fotokopi surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri sipil,

anggota ABRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya;

g. Akte perjanjian kerjasama apoteker penanggung jawab apotek dengan

pemilik modal;

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 20: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

7

Universitas Indonesia

h. Surat pernyataan pemilik modal tidak terlibat pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang obat;

i. Fotokopi IMB Apotek (IMB Sosial Budaya);

j. Fotokopi Surat Izin Gangguan/HO;

k. Foto copy NPWP Pemilik Sarana;

l. Rekomendasi organisasi profesi (IAI);

m. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;

n. Asli dan salinan/fotokopy daftar terperinci alat kelengkapan apotek;

o. Surat pernyataan dari apoteker penanggung jawab tidak bekerja tetap pada

perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker penanggung jawab di

apotek lain.

p. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Permohonan izin Apotek karena penggantian pemilik modal dengan

melampirkan :

a. Salinan/fotokopi KTP pemilik modal;

b. Salinan/fotokopi denah bangunan;

c. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak

milik/sewa/kontrak;

d. Akte perjanjian kerja sama apoteker penanggung jawab Apotek dengan

pemilik modal;

e. Surat pernyataan pemilik modal tidak terlibat pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang obat;

f. Surat izin apotek asli;

g. NPWP pemilik modal;

h. Izin mendirikan bangunan Apotek (IMB Sosial budaya);

i. Daftar tenaga kefarmasian selain apoteker penanggung jawab minimal 2 (dua)

orang (untuk Apotek non 24 jam), minimal 4 (empat) orang (untuk Apotek 24

jam) dengan melampirkan ijazah, surat sumpah (SMF, DIII Farmasi, S1

Farmasi, Apoteker Pendamping), surat lolos butuh (bagi lulusan luar provinsi

Jawa Barat), Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk DIII

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 21: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

8

Universitas Indonesia

Farmasi dan S1 Farmasi, STRA dan SIPA untuk apoteker pendamping; Surat

izin gangguan (HO);

j. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Jika ada penggantian penanggung jawab, apotek mengajukan permohonan

dengan melampirkan :

a. Salinan/fotokopi kartu tanda penduduk apoteker penanggung jawab apotek

dan pemilik modal;

b. Salinan/ fotokopi STRA, SIPA, lolos butuh (untuk lulusan di luar Provinsi

Jawa Barat);

c. Surat izin Apotek asli;

d. Surat pernyataan dari Apoteker penanggung jawab tidak bekerja tetap pada

perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker penanggung jawab di

Apotek lain;

e. Asli dan salinan surat izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil,

anggota TNI dan Polri, dan pegawai instansi pemerintah lainnya;

f. Asli surat pemutusan kerjasama antara apoteker penanggung jawab dan

pemilik modal dengan 2 (dua) orang saksi;

g. Surat pengunduran diri apoteker penanggung jawab lama dengan dilampirkan

surat pernyataan akan bertanggung jawab sampai dengan surat izin apotek

atas nama apoteker penanggung jawab yang baru diterbitkan bermaterai 6000;

h. Surat pernyataan tidak keberatan apoteker penanggung jawab yang lama

digantikan oleh penanggung jawab yang baru;

i. Daftar tenaga kefarmasian selain apoteker penanggung jawab minimal 2 (dua)

orang (untuk Apotek non 24 jam), minimal 4 (empat) orang (untuk Apotek 24

jam) dengan melampirkan ijazah, surat sumpah (SMF, DIII Farmasi, S1

Farmasi, Apoteker Pendamping), surat lolos butuh (bagi lulusan luar provinsi

Jawa Barat), Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk DIII

Farmasi dan S1 Farmasi, STRA dan SIPA untuk apoteker pendamping;

j. Fotokopi akte perjanjian kerjasama apoteker penanggung jawab apotek

dengan pemilik modal;

k. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI);

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 22: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

9

Universitas Indonesia

l. IMB Apotek (sosial budaya);

m. Surat izin gangguan (HO);

n. Surat Pernyataan pemilik modal menyanggupi menyelesaikan pergantian

apoteker dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, apabila sampai dengan waktunya

tidak selesai maka bersedia melakukan penutupan apotek (bermeterai 6000).

Permohonan izin apotek karena pindah lokasi dengan melampirkan :

a. Salinan/fotokopi kartu tanda penduduk apoteker penanggung jawab apotek

dan pemilik modal;

b. salinan/fotokopi denah bangunan apotek disertai ukuran dan peta lokasi;

c. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/

kontrak;

d. IMB Apotek (sosial budaya);

e. surat izin gangguan (HO);

f. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;

g. Surat Izin apotek asli;

h. Daftar tenaga kefarmasian selain apoteker penanggung jawab minimal 2 (dua)

orang (untuk Apotek non 24 jam), minimal 4 (empat) orang (untuk Apotek 24

jam) dengan melampirkan ijazah, surat sumpah (SMF, DIII Farmasi, S1

Farmasi, Apoteker Pendamping), surat lolos butuh (bagi lulusan luar provinsi

Jawa Barat), Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk DIII

Farmasi dan S1 Farmasi, STRA dan SIPA untuk apoteker pendamping;

i. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.1332/Menkes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/PER/X/1993 mengenai Tata Cara

Pemberian Izin Apotek adalah sebagai berikut:

a. Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir APT-1.

b. Dengan menggunakan formulir APT-2 Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima

permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 23: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

10

Universitas Indonesia

untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan apotek melakukan kegiatan.

c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-

lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan

setempat dengan menggunakan contoh formulir APT-3.

d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (b) dan (c) tidak

dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap

melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan

menggunakan contoh formulir APT-4.

e. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (c) atau pernyataan ayat (d)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan SIA

dengan menggunakan contoh formulir APT-5.

f. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau

Kepala Balai POM dimaksud ayat (c) masih belum memenuhi syarat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua

belas) hari mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh

formulir APT-6.

g. Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (f),

Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum

dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal

Surat Penundaan.

h. Apabila apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan sarana

dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dan

pemilik sarana.

i. Pemilik sarana yang dimaksud (poin h) harus memenuhi persyaratan tidak

pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang

obat sebagaimana dinyatakan dalam surat penyataan yang bersangkutan.

j. Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi

persyaratan APA dan atau persyaratan apotek atau lokasi apotek tidak sesuai

dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 24: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

11

Universitas Indonesia

setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya (12) dua belas hari kerja

wajib mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya dengan

menggunakan formulir model APT-7.

2.6 Petugas Apotek

Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional apotek terdiri dari :

a. Satu orang Apoteker Pengelola Apotek (APA), yaitu apoteker yang telah

diberi Surat Izin Apotek (SIA).

b. Apoteker Pendamping, yaitu apoteker yang bekerja di apotek di samping

Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan/atau menggantikan pada jam-jam

tertentu pada hari buka apotek.

c. Apoteker Pengganti, yaitu apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola

Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat

lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja

dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain.

d. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten

Apoteker.

Tenaga lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di apotek

terdiri dari :

a. Juru resep adalah petugas yang membantu pekerjaan Asisten Apoteker.

b. Kasir adalah petugas yang bertugas menerima uang dan mencatat pemasukan

serta pengeluaran uang.

c. Pegawai tata usaha adalah petugas yang melaksanakan administrasi apotek

dan membuat laporan pembelian, penjualan, penyimpanan dan keuangan

apotek.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002,

disebutkan bahwa apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia

sebagai apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 25: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

12

Universitas Indonesia

Tenaga Kefarmasian. Berdasarkan permenkes ini, setiap tenaga kefarmasian wajib

memiliki surat tanda registrasi. Untuk tenaga kefarmasian yang merupakan

seorang apoteker, maka wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).

Setelah memiliki STRA, apoteker wajib memiliki surat izin sesuai tempat

kerjanya. Surat izin tersebut dapat berupa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

untuk apoteker yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin

Kerja Apoteker (SIKA) untuk apoteker yang bekerja di fasilitas produksi atau

distribusi farmasi.

Dokumen yang dipersiapkan untuk pengajuan Surat Tanda Registrasi

Apoteker (STRA) yaitu:

a. Foto copy ijazah apoteker

b. Foto copy surat sumpah / janji apoteker

c. Foto copy surat kompetensi profesi yang masih berlaku

d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin

praktik

e. Surat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan

ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar

Apoteker yang telah memiliki SP atau SIK wajib mengganti SP atau SIK

dengan STRA dan SIPA/SIKA dengan cara mendaftar melalui website Komite

Farmasi Nasional (KFN). Setelah mendapatkan STRA, Apoteker wajib mengurus

SIPA dan SIKA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan

kefarmasian dilakukan. STRA dikeluarkan oleh Menteri, dimana Menteri akan

mendelegasikan pemberian STRA kepada KFN. STRA berlaku selama lima tahun

dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian

dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan:

a. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN;

b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan

dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas

produksi atau distribusi/penyaluran;

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 26: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

13

Universitas Indonesia

c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;

d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm

sebanyak dua lembar.

Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping

harus dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama,

kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan

SIPA atau SIKA paling lama dua puluh hari kerja sejak surat permohonan

diterima dan dinyatakan lengkap.

Tugas dan kewajiban apoteker di apotek adalah sebagai berikut :

a. Memimpin seluruh kegiatan apotek, baik kegiatan teknis maupun non teknis

kefarmasian sesuai dengan ketentuan maupun perundangan yang berlaku

b. Mengatur, melaksanakan, dan mengawasi administrasi

c. Mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang

optimal sesuai dengan rencana kerja dengan cara meningkatkan omset,

mengadakan pembelian yang sah dan penekanan biaya serendah mungkin

d. Melakukan pengembangan usaha apotek

Wewenang dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek meliputi

(Umar, 2011):

a. Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan

b. Menentukan sistem (peraturan) terhadap seluruh kegiatan

c. Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan

d. Bertanggung jawab terhadap kinerja yang dicapai.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/SK/X/2002

Pasal 19 disebutkan bahwa apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada

jam buka apotek, maka APA harus menunjuk Apoteker Pendamping. Apoteker

Pendamping adalah apoteker yang telah bekerja di apotek di samping Apoteker

Pengelola Apotek dan/atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka

apotek. Apabila APA dan Apoteker Pendamping karena hal-hal tertentu

berhalangan melakukan tugasnya, APA menunjuk Apoteker Pengganti. Apoteker

Pengganti yaitu apoteker yang menggantikan APA selama APA tersebut tidak

berada di tempat lebih dari tiga bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat

Izin Kerja (SIK) dan tidak bertindak sebagai APA di apotek lain.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 27: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

14

Universitas Indonesia

Penunjukkan Apoteker Pendamping/Pengganti harus dilaporkan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan formulir model APT-9.

Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Apabila Apoteker Pengelola Apotek

berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus, Surat

Izin Apotek atas nama Apoteker yang bersangkutan dapat dicabut.

Pada Pasal 24, dijelaskan apabila Apoteker Pengelola Apotek meninggal

dunia, maka:

1. Ahli waris Apoteker Pengelola Apotek wajib melaporkan dalam waktu 2 x 24

jam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2. Apabila pada apotek tersebut tidak terdapat Apoteker Pendamping, maka

laporan wajib disertai penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat keras,

dan kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika.

3. Penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima dengan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model APT-11

dengan tembusan kepada Kepala Balai POM setempat.

2.7 Pencabutan Surat Izin Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/X/2002

Pasal 25 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotek apabila:

a. Apoteker tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk menyediakan, menyimpan

dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya

terjamin. Sediaan farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan dan

dilarang untuk digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau

ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Apoteker Pengelola Apotek (APA) berhalangan melakukan tugasnya lebih

dari 2 (dua) tahun secara terus menerus.

c. Terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang obat keras Nomor St. 1937

No. 541, Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-

Undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undangh No.22 tahun

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 28: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

15

Universitas Indonesia

1997 tentang narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain

yang berlaku.

d. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut.

e. Pemilik Sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-

undangan di bidang obat.

f. Apotek tidak dapat lagi memenuhi persyaratan mengenai kesiapan tempat

pendirian apotek serta kelengkapan sediaan farmasi dan perbekalan lainnya

baik merupakan milik sendiri atau pihak lain.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan

harus berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat. Pelaksanaan pencabutan

Surat Izin Apotek dilakukan setelah dikeluarkan:

a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak 3 kali

berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan dengan

menggunakan contoh Formulir APT-12.

b. Pembekuan izin Apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak

dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotek dengan menggunakan

contoh Formulir APT-13.

Pembekuan Izin Apotek sebagaimana dimaksud dalam poin (b) di atas,

dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh

persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini dengan menggunakan

contoh formulir APT-14. Pencairan Izin Apotek dimaksud di atas dilakukan

setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota setempat. Apabila Surat Izin Apotek dicabut, Apoteker Pengelola

Apotek atau Apoteker Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengamanan yang dimaksud wajib

mengikuti tata cara sebagai berikut :

a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, psikotropika,

obat keras tertentu dan obat lain serta seluruh resep yang tersedia di apotek.

b. Narkotika, psikotropika, dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang

tertutup dan terkunci

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 29: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

16

Universitas Indonesia

c. Apoteker Pengelola Apotek wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan disertai

laporan inventarisasi yang dimaksud dalam poin (a).

2.8 Pengelolaan Apotek

Seluruh upaya dan kegiatan apoteker untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pelayanan apotek disebut pengelolaan apotek. Menurut Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 pengelolaan apotek meliputi:

a. Pengelolaan teknis kefarmasian meliputi pembuatan, pengelolaan, peracikan,

pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, penyerahan obat atau bahan

obat, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan

farmasi lainnya. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang

meliputi pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi lainnya yang

diberikan baik kepada dokter, tenaga kesehatan lainnya, maupun kepada

masyarakat, pengamatan dan pelaporan mengenai khasiat, keamanan, bahaya

dan atau mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya.

b. Pengelolaan non teknis kefarmasian meliputi semua kegiatan administrasi,

keuangan, personalia, pelayanan komoditas selain perbekalan farmasi dan

bidang lainnya yang berhubungan dengan fungsi apotek. Secara garis besar

pengelolaan apotek dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.8.1 Pengelolaan Perbekalan Farmasi

a. Perencanaan

Kegiatan yang termasuk dalam proses perencanaan adalah pemilihan jenis,

jumlah, dan harga dalam rangka pengadaan dengan tujuan mendapatkan jenis dan

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta menghindari

kekosongan obat. Dalam perencanaan pengadaan sediaan farmasi seperti obat-

obatan dan alat kesehatan, maka perlu dilakukan pengumpulan data obat-obatan

yang akan dipesan. Data obat-obatan tersebut biasanya ditulis dalam buku defekta,

yaitu jika barang habis atau persediaan menipis berdasarkan jumlah barang yang

tersedia pada bulan-bulan sebelumnya. Beberapa pertimbangan yang harus

dilakukan Apoteker Pengelola Apotek di dalam melaksanakan perencanaan

pemesanan barang, yaitu memilih Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 30: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

17

Universitas Indonesia

memberikan keuntungan dari segala segi, misalnya harga yang ditawarkan sesuai,

ketepatan waktu pengiriman, diskon dan bonus yang diberikan sesuai, jangka

waktu kredit yang cukup, serta kemudahan dalam pengembalian obat-obatan yang

hampir kadaluarsa.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,

maka dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu

memperhatikan:

1. Pola penyakit, maksudnya adalah perlu memperhatikan dan mencermati pola

penyakit yang timbul di sekitar masyarakat sehingga apotek dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat tentang obat-obat untuk penyakit tersebut.

2. Tingkat perekonomian masyarakat di sekitar apotek juga akan mempengaruhi

daya beli terhadap obat-obatan.

3. Budaya masyarakat dimana pandangan masyarakat terhadap obat, pabrik

obat, bahkan iklan obat dapat mempengaruhi dalam hal pemilihan obat-

obatan khususnya obat-obatan tanpa resep. Demikian juga dengan budaya

masyarakat yang lebih senang berobat ke dokter, maka apotek perlu

memperhatikan obat-obat yang sering diresepkan oleh dokter tersebut.

b. Pengadaan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 918/Menkes/Per/X/1993

tentang PBF, menyebutkan bahwa pabrik farmasi dapat menyalurkan produksinya

langsung ke PBF, apotek, toko obat, apotek rumah sakit, dan sarana kesehatan

lain. Pengadaan barang di apotek meliputi pemesanan dan pembelian. Pembelian

barang dapat dilakukan secara langsung ke produsen atau melalui PBF. Proses

pengadaan barang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data barang-barang

yang akan dipesan dari buku defekta, termasuk obat baru yang ditawarkan

pemasok.

2. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan (SP), minimal

dibuat 2 lembar (untuk pemasok dan arsip apotek) dan ditandatangani oleh

APA dengan mencantumkan nomor SIPA.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 31: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

18

Universitas Indonesia

Pengadaan atau pembelian barang di apotek dapat dilakukan dengan cara

antara lain (Anief, 1998):

1. Pembelian dalam jumlah terbatas yaitu pembelian dilakukan sesuai dengan

kebutuhan dalam waktu pendek, misalnya satu minggu. Pembelian ini

dilakukan bila modal terbatas dan PBF berada dalam jarak tidak jauh dari

apotek, misalnya satu kota dan selalu siap untuk segera mengirimkan obat

yang dipesan.

2. Pembelian berencana dimana metode ini erat hubungannya dengan

pengendalian persediaan barang. Pengawasan stok obat atau barang dagangan

penting sekali, untuk mengetahui obat yang fast moving atau slow moving, hal

ini dapat dilihat pada kartu stok. Selanjutnya dilakukan perencanaan

pembelian sesuai dengan kebutuhan.

3. Pembelian secara spekulasi merupakan pembelian dilakukan dalam jumlah

yang lebih besar dari kebutuhan, dengan harapan akan ada kenaikan harga

dalam waktu dekat atau karena ada diskon atau bonus. Pola ini dilakukan

pada waktu-waktu tertentu jika diperkirakan akan terjadi peningkatan

permintaan. Hal ini apabila spekulasinya benar akan mendapat keuntungan

besar, tetapi cara ini mengandung resiko obat akan rusak atau kadaluarsa.

c. Penyimpanan

Obat dengan bentuk sediaan padat, sediaan cair, atau setengah padat

disimpan secara terpisah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari zat-zat yang

bersifat higroskopis. Serum, vaksin, dan obat-obat yang mudah rusak atau meleleh

pada suhu kamar disimpan dalam lemari pendingin. Penyusunan obat dapat

dilakukan secara alfabetis untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan

obat saat diperlukan. Pengaturan pemakaian barang di apotek sebaiknya

menggunakan sistem FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First

Out), sehingga obat-obat yang mempunyai waktu kadaluarsa lebih singkat

disimpan paling depan dan memungkinkan diambil terlebih dahulu.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 32: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

19

Universitas Indonesia

2.8.2 Pengelolaan Keuangan

Laporan keuangan yang biasa dibuat di apotek adalah:

a. Laporan Rugi-Laba

Laporan laba-rugi adalah laporan akuntansi keuangan yang

menggambarkan tentang jumlah penjualan, biaya pembelian barang, biaya

operasional, biaya tetap, dan laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu.

b. Neraca

Laporan akuntansi keuangan yang menggambarkan tentang kondisi harta

(aktiva), hutang (pasiva) dan modal sendiri (ekuity) yang dimiliki apotek pada

tanggal tertentu. Aktiva adalah investasi di dalam perusahaan dan pasiva

merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk investasi tersebut. Oleh karena

itu, dapat dilihat dalam neraca bahwa jumlah aktiva akan sama besar dengan

pasiva. Aktiva dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar

berisi kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Aktiva tetap dapat berupa

gedung atau tanah, sedangkan pasiva dapat berupa hutang dan modal.

c. Laporan Hutang-Piutang

Laporan yang berisi utang yang dimiliki apotek pada periode tertentu

dalam satu tahun disebut laporan hutang, sedangkan laporan piutang berisikan

piutang yang ditimbulkan karena transaksi yang belum lunas dari pihak lain

kepada pihak apotek.

2.8.3 Administrasi

Kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses administrasi apotek meliputi:

a. Administrasi umum, kegiatannya meliputi membuat agenda atau

mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, pembuatan laporan-laporan

seperti, laporan narkotika dan psikotropika, pelayanan resep dengan

harganya, pendapatan, alat dan obat KB, obat generik, dan lain-lain.

b. Pembukuan meliputi pencatatan keluar dan masuknya uang disertai bukti-

bukti pengeluaran dan pemasukan.

c. Administrasi penjualan meliputi pencatatan pelayanan obat resep, obat bebas,

dan pembayaran secara tunai atau kredit.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 33: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

20

Universitas Indonesia

d. Administrasi pergudangan meliputi, pencatatan penerimaan barang, masing-

masing barang diberi kartu stok, dan membuat defekta.

e. Administrasi pembelian meliputi pencatatan pembelian harian secara tunai

atau kredit dan asal pembelian, mengumpulkan faktur secara teratur. Selain

itu dicatat kepada siapa berhutang dan masing-masing dihitung besarnya

hutang apotek.

f. Administrasi piutang, meliputi pencatatan penjualan kredit, pelunasan

piutang, dan penagihan sisa piutang.

g. Administrasi kepegawaian dilakukan dengan mengadakan absensi karyawan,

mencatat kepangkatan, gaji, dan pendapatan lainnya dari karyawan.

2.9 Sediaan Farmasi di Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli

Indonesia, alat kesehatan, dan kosmetika. Obat merupakan satu di antara sediaan

farmasi yang dapat ditemui di apotek. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun

2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Pemerintah menetapkan beberapa peraturan mengenai “Tanda” untuk

membedakan jenis-jenis obat yang beredar di wilayah Republik Indonesia agar

pengelolaan obat menjadi mudah. Beberapa peraturan tersebut antara lain yaitu:

a. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

b. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Kepmenkes RI No. 2396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras

Daftar G.

d. Kepmenkes RI No. 347/Menkes/SK/VIII/90 tentang Obat Wajib Apotek.

e. Kepmenkes RI No. 2380/A/SK/VI/83 tentang Tanda Khusus Obat Bebas dan

Obat Bebas Terbatas.

f. Permenkes RI No.688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 34: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

21

Universitas Indonesia

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, maka obat dapat dibagi menjadi

beberapa golongan yaitu (Umar, 2011)

1. Obat Bebas

Obat tanpa peringatan, yang dapat diperoleh tanpa resep dokter disebut

obat bebas. Tandanya berupa lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi

hitam. Contoh obat bebas adalah Panadol®, Promag®, dan Diatab®

Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas

2. Obat Bebas Terbatas

Obat dengan peringatan, yang dapat diperoleh tanpa resep dokter disebut

obat bebas terbatas. Tandanya berupa lingkaran bulat berwarna biru dengan garis

tepi hitam.

Gambar 2.2 Penandaan Obat Bebas Terbatas

Komposisi obat bebas terbatas merupakan obat keras sehingga dalam

wadah atau kemasan perlu dicantumkan tanda peringatan (P1-P6). Tanda

peringatan tersebut berwarna hitam dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm

(disesuaikan dengan warna kemasannya) dan diberi tulisan peringatan

penggunaannya dengan huruf berwarna putih.

Tanda-tanda peringatan ini sesuai dengan golongan obatnya yaitu:

a. P No 1: Awas! Obat keras. Baca aturan memakainya. Contoh: Decolgen®,

Ultraflu®, dan Fatigon®.

b. P No 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contoh:

Betadine gargle®, Listerin® dan Minosep®.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 35: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

22

Universitas Indonesia

c. P No 3: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan. Contoh:

Canesten® krim, dan Fosen enema®

d. P No 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

e. P No 5: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan. Contoh: Dulcolax®

Suppositoria

f. P No 6: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan. Contoh: Anusol®

Suppositoria.

Gambar 2.3 Tanda Peringatan pada Obat Bebas Terbatas

3. Obat Keras

Obat-obat yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,

mendesinfeksi, dan lain-lain, pada tubuh manusia, baik dalam bungkusan atau

tidak yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan disebut obat keras. Tanda khusus

obat keras yaitu lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di dalamnya

yang ditulis pada etiket dan bungkus luar.

Gambar 2.4 Penandaan Obat Keras

Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep

dokter dan dapat diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan pada resepnya

“boleh diulang“. Obat-obat golongan ini antara lain obat jantung, obat diabetes,

P. No. 3Awas! Obat Keras

Hanya untuk bagian luardari badan

P. No. 4Awas! Obat Keras

Hanya untuk dibakar

P. No. 5Awas! Obat KerasTidak boleh ditelan

P. No. 6Awas! Obat KerasObat wasir, jangan

ditelan

P. No. 2Awas! Obat Keras

Hanya untuk kumur,Jangan ditelan

P. No. 1Awas! Obat Keras

Baca aturan memakainya

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 36: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

23

Universitas Indonesia

hormon, antibiotika, beberapa obat ulkus lambung, semua obat suntik, dan

psikotropika.

4. Psikotropika

Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku disebut

psikotropika. Penggolongan dari psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5

tahun 1997 tentang Psikotropika adalah:

a. Psikotropika golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan

untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: etisiklidina, tenosiklidina, metilendioksi metilamfetamin (MDMA).

b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan

dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh:

amfetamin, deksamfetamin, metamfetamin, fensiklidin.

c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan

dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: amobarbital, pentobarbital, siklobarbital.

d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan

dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma

ketergantungan. Contoh: diazepam, estazolam, etilamfetamin, alprazolam.

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa

psikotropika golongan I dan II telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I

sehingga lampiran mengenai psikotropika golongan I dan II pada UU No. 5 tahun

1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 37: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

24

Universitas Indonesia

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Gambar 2.5 Penandaan Narkotika

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: kokain, opium, heroin, ganja.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan,

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, normetadona,

metadona.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan

banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: kodein, norkodeina, etilmorfina.

2.10 Pelayanan Apotek

Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Apotek adalah Peraturan

Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 yang meliputi:

a. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.

Pelayanan resep ini sepenuhnya atas tanggung jawab Apoteker Pengelola

Apotek, sesuai dengan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan

masyarakat.

b. Apotek tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis dalam resep

dengan obat paten.

c. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang diresepkan, apoteker wajib

berkonsultasi dengan dokter penulis resep untuk pemilihan obat yang lebih

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 38: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

25

Universitas Indonesia

tepat.

d. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan

obat yang diserahkan kepada pasien

e. Apoteker wajib memberikan informasi mengenai penggunaan obat secara

tepat, aman, dan rasional atas permintaan masyarakat.

f. Apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau

penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada

dokter penulis resep. Apabila atas pertimbangan tertentu dokter penulis resep

tetap pada pendiriannya, dokter wajib melaksanakan secara tertulis atau

membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep.

g. Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker.

h. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka

waktu 3 tahun.

i. Resep dan salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis

resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas

kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan

yang berlaku.

j. Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti

diizinkan menjual obat keras tanpa resep yang dinyatakan sebagai Daftar Obat

Wajib Apotek, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

2.10.1 Pelayanan Resep (Kementerian Kesehatan RI, 2004)

a. Skrining Resep

Apoteker melakukan kegiatan skrining resep yang meliputi:

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi: nama dokter, nomor

SIP, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf

dokter penulis resep, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis

kelamin pasien, dan berat badan pasien, nama obat, potensi, dosis, jumlah

yang diminta, cara pemakaian yang jelas dan informasi lainnya.

2. Memeriksa kesesuaian farmasetik seperti bentuk sediaan, dosis,

inkompatibilitas, stabilitas, cara dan lama pemberian.

3. Melakukan pertimbangan klinis seperti adanya alergi, efek samping,

interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). Jika ada

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 39: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

26

Universitas Indonesia

keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter

penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya

bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

b. Penyiapan Obat

Peracikan merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur,

mengemas, dan memberikan etiket pada wadah. Suatu prosedur tetap harus dibuat

untuk melaksanakan peracikan obat, dengan memperhatikan dosis, jenis, dan

jumlah obat serta penulisan etiket yang benar. Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga

terjaga kualitasnya. Pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan

resep harus dilakukan sebelum obat diserahkan kepada pasien. Penyerahan obat

dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada

pasien.

c. Informasi Obat

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah

dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini, informasi obat pada

pasien sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, jangka waktu

pengobatan, cara penyimpanan obat, aktivitas serta makanan dan minuman yang

harus dihindari selama terapi.

d. Konseling

Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi dan

perbekalan kesehatan lainnya sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien

atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan

obat yang salah. Untuk penderita penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, TBC,

asma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara

berkelanjutan.

e. Monitoring Penggunaan Obat

Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan

pemantauan penggunaan obat terutama untuk pasien tertentu seperti

kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lainnya.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 40: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

27

Universitas Indonesia

2.10.2 Promosi dan Edukasi

Promosi adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan

inspirasi kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk meningkatkan derajat

kesehatannya secara mandiri. Edukasi adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat

dengan memberikan pengetahuan tentang obat dan pengobatan serta mengambil

keputusan bersama pasien setelah mendapatkan informasi, untuk tercapainya hasil

pengobatan yang optimal. Apoteker harus memberikan edukasi dalam rangka

pemberdayaan masyarakat, apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri

(swamedikasi) untuk penyakit ringan, dengan memilihkan obat yang sesuai.

Apoteker juga harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi.

Apoteker ikut membantu diseminasi informasi antara lain dengan penyebaran

leaflet atau brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

919/MENKES/PER/X/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa

resep harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di

bawah usia 2 tahun dan orangtua di atas 65 tahun.

b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada

kelanjutan penyakit.

c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus

dilakukan oleh tenaga kesehatan.

d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di

Indonesia.

e. Obat dimaksud memiliki resiko khasiat keamanan yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Prosedur tetap dalam pelaksanaan swamedikasi sebagi berikut:

a. Mendengarkan keluhan penyakit pasien yang ingin melakukan swamedikasi

b. Menggali informasi dari pasien meliputi:

1. Tempat timbulnya gejala penyakit

2. Seperti apa rasanya gejala penyakit

3. Kapan mulai timbul gejala dan apa yang menjadi pencetusnya

4. Sudah berapa lama gejala dirasakan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 41: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

28

Universitas Indonesia

5. Ada tidaknya gejala penyerta

6. Pengobatan yang sebelumnya sudah dilakukan

c. Memilihkan obat sesuai dengan kerasionalan dan kemampuan ekonomi

pasien dengan menggunakan obat bebas, bebas terbatas dan obat wajib apotek

d. Memberikan informasi tentang obat yang diberikan kepada pasien meliputi:

nama obat, tujuan pengobatan, cara pakai, lamanya pengobatan, efek samping

yang mungkin timbul, serta hal-hal lain yang harus dilakukan maupun yang

harus dihindari oleh pasien dalam menunjang pengobatan. Bila sakit

berlanjut/lebih dari 3 hari hubungi dokter.

e. Mendokumentasikan data pelayanan swamedikasi yang telah dilakukan

2.10.3 Pelayanan Residensial (Home Care)

Apoteker sebagai pemberi pelayanan (care giver) diharapkan juga dapat

melakukan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien yang dilakukan

di rumah khususnya untuk kelompok lanjut usia dan pasien dengan penyakit

kronis serta pasien dengan pengobatan paliatif . Tujuannya adalah pasien yang

karena keadaan fisiknya tidak memungkinkan datang ke apotek masih

mendapatkan pelayanan kefarmasian secara optimal. Pasien yang memerlukan

pelayanan home care diantaranya :

a. Pasien lanjut usia yang tidak mampu lagi memenuhi aktivitas dasar sehari-

hari misal : mandi, makan, minum, memakai baju secara mandiri

b. Pasien dengan penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang

penggunaan obatnya, interaksi obat dan efek samping obat

c. Pasien yang memerlukan obat secara berkala dan terus menerus misal: pasien

TB

Jenis layanan home care:

a. Informasi penggunaan obat

b. Konseling pasien

c. Memantau kondisi pasien pada saat menggunakan obat dan kondisinya

setelah menggunakan obat serta kepatuhan pasien dalam minum obat

Home care dapat dilakukan dengan 2 cara:

a. Dengan kunjungan langsung ke rumah pasien

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 42: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

29

Universitas Indonesia

b. Dengan melalui telepon

2.11 Prosedur Pengelolaan Resep (Kementerian Kesehatan RI dan Ikatan

Apoteker Indonesia, 2011)

Tujuan prosedur pengelolaan resep adalah untuk pelaksanaan kegiatan

pencatatan, pengarsipan, penyiapan laporan dan penggunaan laporan untuk

mengelola sediaan farmasi.

Prosedur dalam pengelolaan resep adalah sebagai berikut:

b. Resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutkan sesuai

nomor resep

c. Resep yang berisi narkotika dipisahkan atau digaris bawah dengan tinta

merah

d. Resep yang berisi psikotropika digaris bawah dengan tinta biru

e. Resep dibendel sesuai kelompoknya, setiap hari dan dibendel per bulan

f. Bendel resep diberi tanggal, bulan dan tahun yang mudah dibaca dan

disimpan di tempat yang telah ditentukan.

g. Penyimpanan bendel resep dilakukan secara berurutan dan teratur sehingga

memudahkan untuk penelusuran resep

h. Resep yang diambil dari bendel pada saat penelusuran harus

dikembalikan pada bendel semula tanpa merubah urutan

i. Resep yang telah disimpan selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dimusnahkan

sesuai tata cara pemusnahan.

Prosedur pemusnahan resep bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan

pemusnahan resep yang telah disimpan 3 (tiga) tahun atau lebih. Prosedur

pemusnahan resep adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan administrasi (berupa laporan dan berita acara pemusnahan

sediaan farmasi dan alat kesehatan).

b. Menetapkan jadwal, metoda dan tempat pemusnahan

c. Menyiapkan tempat pemusnahan

d. Tata cara pemusnahan :

1. Resep narkotika dihitung jumlahnya

2. Resep lain ditimbang

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 43: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

30

Universitas Indonesia

3. Resep dihancurkan, lalu dikubur atau dibakar

e. Membuat laporan pemusnahan resep yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan resep

b. Jumlah resep narkotika dan berat resep yang dimusnahkan

c. Nama apoteker pelaksana pemusnahan resep

d. Nama saksi dalam pelaksanaan pemusnahan resep

f. Membuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh apoteker

dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan resep

2.12 Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika di Apotek

2.12.1 Pengelolaan Narkotika di Apotek

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Pengendalian

dan pengawasan narkotika, di Indonesia merupakan wewenang Badan POM.

Untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan narkotika maka pemerintah

Indonesia hanya memberikan izin kepada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. untuk

mengimpor bahan baku, memproduksi sediaan dan mendistribusikan narkotika di

seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat narkotika adalah bahan

berbahaya yang penggunaannya dapat disalahgunakan. Secara garis besar

pengelolaan narkotika meliputi pemesanan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan

dan pemusnahan (Umar, 2011).

a. Pemesanan Narkotika

Untuk memudahkan pengawasan maka apotek hanya dapat memesan

narkotika ke PBF PT. Kimia Farma dengan menggunakan Surat Pesanan (SP)

khusus narkotika, yang ditandatangani oleh APA, dilengkapi dengan nama jelas,

stempel apotek, nomor SIK dan SIA. Surat pesanan terdiri dari empat rangkap.

Surat pesanan narkotika dilengkapi dengan nama dan tanda tangan APA, nomor

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 44: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

31

Universitas Indonesia

Surat Izin Apotek (SIA), tanggal dan nomor surat, alamat lengkap dan stempel

apotek. Satu surat pesanan hanya untuk satu jenis narkotika.

b. Penyimpanan Narkotika

Apotek harus mempunyai tempat khusus untuk menyimpan narkotika dan

harus dikunci dengan baik. Tempat penyimpanan narkotika di apotek harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 28,

1987):

1. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat.

2. Harus mempunyai kunci yang kuat.

3. Dibagi dua, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama

dipergunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya serta

persediaan narkotika sedangkan bagian kedua dipergunakan untuk

menyimpan narkotika yang dipakai sehari-hari.

4. Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80

x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibaut melekat pada tembok atau lantai.

5. Lemari khusus tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain

narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

6. Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang dikuasakan.

7. Lemari khusus harus ditempatkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh

umum.

c. Pelayanan Narkotika

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

bahwa hal yang harus diperhatikan dalam penyerahan narkotika antara lain:

1. Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat

kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

2. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat

kesehatan masyarakat, apotek lainyya, balai pengobatan, dokter, dan pasien

3. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan

hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

4. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk

menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan

dan menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 45: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

32

Universitas Indonesia

narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang

tidak ada apotek

5. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh

dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

d. Pelaporan Narkotika (Dirjen Binfar Alkes, 2011)

Undang-Undang Berdasarkan Permenkes RI Nomor

1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kesehatan pada pasal 539, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta

penyajian data dan informasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengolahan,

dan penyajian Data Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika dari unit

pelayanan.

Dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan data pelaporan tersebut

Direkorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menggunakan

Sistem Pelaporan dalam bentuk software aplikasi yaitu Sistem Pelaporan

narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang dapat diakses secara online Sistem

Pelaporan Narkotika dan Psikotropika telah disosialisasikan ke Dinas Kesehatan

Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan juga telah dilakukan Training of

Trainer (TOT) bagi petugas Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan

kemampuan pengoperasian SIPNAP tersebut. SIPNAP terdiri dari software

tingkat Unit Pelayanan (Apotek, Puskesmas dan Rumah sakit); Software Tingkat

Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Pelaporan ke Provinsi dan Pusat dilakukan

melalui sistem Pelaporan Online melalui Jaringan Internet.

e. Pemusnahan Narkotika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/Per/I/1978

pasal 9 mengenai pemusnahan narkotika, APA dapat memusnahkan narkotika

yang rusak, kadaluarsa, dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam

pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pemusnahan narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-

kurangnya memuat: tempat dan waktu (jam, hari, bulan, dan tahun); nama

pemegang izin khusus, APA atau dokter pemilik narkotika; nama, jenis, dan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 46: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

33

Universitas Indonesia

jumlah narkotika yang dimusnahkan; cara pemusnahan; tanda tangan dan identitas

lengkap penanggung jawab apotek dan saksi-saksi pemusnahan. Berita acara

pemusnahan narkotika tersebut dikirimkan kepada Suku Dinas Pelayanan

Kesehatan setempat dengan tembusan kepada Balai Besar POM setempat.

2.12.2 Pengelolaan Psikotropika di Apotek

Ruang lingkup pengaturan psikotropika adalah segala hal yang

berhubungan dengan psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Tujuan pengaturan psikotropika yaitu:

a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan

dan ilmu pengetahuan.

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.

c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Secara garis besar pengelolaan psikotropika meliputi:

a. Pemesanan Psikotropika

Kegiatan ini memerlukan surat pesanan (SP), dimana satu SP bisa

digunakan untuk beberapa jenis obat. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya

dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai

pengobatan, dokter, dan pasien dengan resep dokter. Tata cara pemesanan adalah

dengan menggunakan SP yang ditandatangani oleh APA dilengkapi dengan nama

jelas, stempel apotek, nomor SIK dan SIA. Surat pesanan dibuat rangkap 3, dua

lembar untuk PBF dan 1 lembar untuk arsip apotek. Satu SP untuk beberapa jenis

obat psikotropika.

b. Penyimpanan Psikotropika

Kegiatan ini belum diatur oleh perundang-undangan, namun karena

kecenderungan penyalahgunaan psikotropika, maka disarankan untuk obat

golongan psikotropika diletakkan tersendiri dalam suatu rak atau lemari khusus.

c. Pelaporan Psikotropika

Undang-undang Berdasarkan Permenkes RI Nomor

1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kesehatan pada pasal 539, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 47: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

34

Universitas Indonesia

penyajian data dan informasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengolahan,

dan penyajian Data Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika dari unit

pelayanan.

Dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan data pelaporan tersebut

Direkorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menggunakan

Sistem Pelaporan dalam bentuk software aplikasi yaitu Sistem Pelaporan

narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang dapat diakses secara online Sistem

Pelaporan Narkotika dan Psikotropika telah disosialisasikan ke Dinas Kesehatan

Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan juga telah dilakukan Training of

Trainer (TOT) bagi petugas Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan

kemampuan pengoperasian SIPNAP tersebut. SIPNAP terdiri dari software

tingkat Unit Pelayanan (Apotek, Puskesmas dan Rumah sakit); Software Tingkat

Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Pelaporan ke Provinsi dan Pusat dilakukan

melalui sistem Pelaporan Online melalui Jaringan Internet.

d. Pemusnahan Psikotropika

Pada pemusnahan psikotropika, Apoteker wajib membuat berita acara dan

disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk dalam tujuh hari setelah mendapat

kepastian. Menurut pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, pemusnahan

psikotropika dilakukan apabila berkaitan dengan tindak pidana, psikotropika yang

diproduksi tidak memenuhi standar dan persyaratan bahan baku yang berlaku,

kadaluarsa, serta tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika

dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat

tempat dan waktu pemusnahan; nama pemegang izin khusus; nama, jenis, dan

jumlah psikotropika yang dimusnahkan; cara pemusnahan; tanda tangan dan

identitas lengkap penanggung jawab apotek dan saksi-saksi pemusnahan.

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk menjamin

ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu

pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan

memberantas peredaran gelap psikotropika.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 48: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

35 Universitas Indonesia

BAB 3

TINJAUAN KHUSUS APOTEK SAMMARIE BASRA

3.1 Sejarah Singkat

Apotek SamMarie Basra berdiri pada tanggal 7 Desember 2005,

berdasarkan atas akta notaris Herawati, SH No. 7 tahun 2005. Apotek SamMarie

Basra di bawah naungan SamMarie Healthcare Group.

3.2 Lokasi, Bangunan, dan Tata Ruang Apotek

Apotek ini awalnya berlokasi di lantai 1 Gedung Samudra, dan saat ini

berlokasi di lantai dasar gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) SamMarie

Basra Jalan Basuki Rachmat No 31 Jakarta Timur. Apotek berada dipinggir jalan

dua arah, yang dilalui oleh kendaraan umum, sehingga mudah dijangkau oleh

pasien dengan kendaraan umum serta memiliki halaman parkir yang cukup luas

untuk kendaraan pribadi. Lokasi apotek dapat dilihat pada Lampiran 13.

Bangunan Apotek memilik satu lantai yang terdiri dari ruang tunggu,

tempat penerimaan resep dan penjualan obat, ruang peracikan, penyimpanan obat,

alkes dan arsip, serta wastafel. Loket kasir, tempat istirahat pegawai dan toilet

digunakan bersama dengan RSIA SamMarie Basra. Desain apotek dapat dilihat

pada Lampiran 14 dan 15. Sedangkan denah apotek dapat dilihat pada Lampiran

16.

Apotek memiliki ruang peracikan yang terpisah dengan ruang tunggu

sehingga terhindar dari pandangan langsung konsumen. Ruang peracikan cukup

luas sehingga karyawan dapat leluasa bergerak. Ruang tunggu apotek tidak terlalu

besar karena biasanya pasien menunggu di ruangan tunggu RSIA.

3.3 Struktur Organisasi

Pemilik Sarana Apotek (PSA) ini adalah PT SamMarie Primafiat yang

dikelola oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). Apoteker Pengelola Apotek

bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di Apotek. Agar manajemen apotek

dapat berlangsung dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, suatu

apotek harus mempunyai struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 49: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

36

Universitas Indonesia

jawab yang jelas. Apotek mempunyai beberapa orang karyawan dengan rincian

sebagai berikut (dapat dilihat pada Lampiran 21):

Tenaga Teknis Farmasi yang terdapat di dalam Apotek SamMarie Basra

yaitu terdiri dari :

1. Apoteker Pengelola Apotek : 1 orang

2. Asisten Apoteker : 5 orang

Tenaga kerja di Apotek SamMarie Basra secara bergantian bekerja

berdasarkan shift-shift yang telah dibagi, yaitu shift pagi hingga siang (pukul

07.00 -14.00), shift siang hingga malam (pukul 14.00-21.00), dan shift malam

hingga pagi (pukul 21.00 - 07.00). Adapun tugas dan fungsi tiap karyawan yang

ada di apotek SamMarie Basra adalah sebagai berikut:

a. APA (Apoteker Pengelola Apotek)

Tugas dan tanggung jawab APA sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan fungsinya

(apotek sebagai tempat pengabdian profesi) dan memenuhi segala

keperluan perundang-undangan di bidang perapotekan yang berlaku.

2. Memimpin seluruh kegiatan manajerial apotek termasuk

mengkoordinasikan dan mengawasi dinas kerja Asisten Apoteker (AA)

antara lain mengatur daftar giliran kerja, menetapkan pembagian beban

kerja, dan tanggung jawab masing-masing karyawan.

3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi dan penyimpanan

dokumen penting.

4. Memberikan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada pasien untuk

mendukung penggunaan obat yang rasional.

5. Melaksanakan pelayanan swamedikasi

6. Memeriksa kebenaran obat yang akan diserahkan kepada pasien meliputi

bentuk sediaan obat, jumlah obat, nama obat, nomor resep, nama pasien

kemudian menyerahkan obat kepada pasien dan memberikan informasi

tentang penggunaan obat tersebut serta informasi tambahan lain yang

diperlukan.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 50: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

37

Universitas Indonesia

b. Asisten Apoteker

Tugas dan fungsi AA sebagai berikut:

1. Mendata keperluan barang

2. Mengatur, mengawasi, dan menyusun obat pada tempat penyimpanan obat

di ruang peracikan.

3. Memberi harga-harga untuk resep-resep yang masuk dan memeriksa

kelengkapan resep.

4. Melayani permintaan obat bebas dan resep dokter, mulai dari penerimaan

resep, menyiapkan obat, meracik, menulis etiket, mengemas, sampai

dengan menyerahkan obat.

5. Memeriksa kebenaran obat yang akan diserahkan kepada pasien meliputi

bentuk sediaan obat, jumlah obat, nama obat, nomor resep, nama pasien

kemudian menyerahkan obat kepada pasien dan memberikan informasi

tentang penggunaan obat tersebut serta informasi tambahan lain yang

diperlukan.

6. Mencatat keluar masuk barang

7. Melakukan pengecekan terhadap obat-obat yang mempunyai kadaluarsa

8. Menyusun daftar masuknya barang dan menandatangani faktur obat yang

masuk setiap harinya.

9. Membuat salinan resep bila diperlukan.

3.4 Kegiatan di Apotek

Pengadaan atau pembelian perbekalan farmasi, penyimpanan barang,

pembuatan obat racikan, dan penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan di

apotek.

3.4.1 Pengadaan/Pembelian Perbekalan Farmasi

Apoteker Pengelola Apotek dan AA membuat surat pesanan (SP) untuk

melakukan pengadaan perbekalan farmasi yang dilaksanakan melalui pembelian

secara kredit dan dibayar satu kali setiap bulan yaitu 30 hari setelah pemesanan.

Sebelum dilakukan pengadaan obat terlebih dahulu dilakukan perencanaan

pengadaan obat berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan buku defecta. SamMarie

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 51: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

38

Universitas Indonesia

Healthcare Group memiliki unit usaha berupa Pedagang Besar Farmasi (PBF)

yaitu Tramedifa. Barang-barang yang dipesan, kemudian diantar dan disertai

dengan faktur sebagai tanda bukti penyerahan barang. Untuk pemesanan cito

disampaikan melalui telepon, dimana SP menyusul ketika barang diantar. Barang

yang diterima, diperiksa keadaan fisiknya, tanggal kadaluarsa, jenis, dan jumlah

barang sesuai dengan yang tertera pada faktur dan SP. Asisten Apoteker dan APA

akan menandatangani faktur barang yang diterima apabila barang yang diterima

sesuai dengan pesanan. Faktur asli diberikan kepada distributor dan lembar

kopinya disimpan. Bila sudah cocok dengan faktur maka barang yang diterima

diinput ke komputer dan kartu stok.Alur pemesanan obat di Apotek SamMarie

Basra dapat dilihat di Lampiran 22. Adapun contoh surat pesanan dan faktur

pembelian dapat dilihat pada Lampiran 23 dan 24.

3.4.2 Penyimpanan dan Pengeluaran Barang

Barang diterima disimpan berdasarkan bentuk sediaan dan alfabetis

dengan sistem FIFO (First in First Out). Setiap jenis obat yang disimpan disertai

dengan kartu stok (contoh kartu stok dapat dilihat pada Lampiran 25). Obat bebas,

obat bebas terbatas, suplemen makanan, Over The Counter (OTC), dan beberapa

alat kesehatan diletakkan di etalase. Obat keras (generik dan paten) diletakkan

pada lemari dalam, sedangkan narkotika dan psikotropika disimpan di lemari

khusus. Obat yang membutuhkan penyimpanan khusus pada suhu rendah,

disimpan dalam lemari pendingin.

3.4.3 Penjualan

Kegiatan penjualan yang dilakukan meliputi pelayanan resep, penjualan

obat bebas dan alat kesehatan. Pelayanan resep dokter terdiri dari resep yang

dibayar tunai dan resep yang dibayar kredit melalui kasir RSIA.

a. Penjualan Resep yang dibayar tunai

Permintaaan obat tertulis dari dokter untuk pasien dan dibayar secara tunai

disebut sebagai penjualan resep yang dibayar tunai.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 52: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

39

Universitas Indonesia

b. Penjualan Resep yang dibayar kredit

Permintaaan obat tertulis dari dokter untuk pasien dan dibayar tidak secara

tunai disebut sebagai penjualan resep yang dibayar kredit.

Pasien melakukan pembayaran melalui jasa perusahaan asuransi yang

pembayarannya secara berjangka, berdasarkan perjanjian yang telah disetujui

bersama. Tagihan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan. Apotek

mengadakan kerja sama dengan empat belas perusahaan asuransi diantaranya

Admedika, Gami medilum, Medika Plaza, PT. Interpay Kalindo, dan lain-lain.

c. Penjualan OTC

Barang yang dijual tanpa resep dokter disebut penjualan OTC, dan meliputi

obat bebas dan obat bebas terbatas,obat tradisional, kosmetika, perlengkapan

bayi, dan alat kesehatan.

3.5 Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika

Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika memerlukan

pengawasan yang khusus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya

penyalahgunaan yang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, tidak

saja bagi pengguna tetapi juga bagi masyarakat lainnya. Pengelolaan terhadap

narkotika dan psikotropika meliputi :

3.5.1 Pengadaan Narkotika dan Psikotropika

Pembelian narkotika pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma

sebagai distributor tunggal, pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan

surat pesanan narkotika rangkap 4 dimana satu surat pesanan hanya berlaku untuk

1 jenis narkotika dan ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA)

dengan mencantumkan nama jelas, nomor SIK, nomor SIA, jabatan, alamat

rumah, nama apotek serta stempel apotek.

Pada pesanan psikotropika dapat dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi

resmi khususnya untuk penyaluran psikotropika rangkap 3 dengan menggunakan

surat pesanan psikotropika. Contoh Surat Pesanan Narkotika dan Psikotropika

dapat dilihat pada Lampiran 26 dan 27.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 53: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

40

Universitas Indonesia

3.5.2 Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika

Tempat khusus untuk menyimpan narkotika yaitu : lemari khusus yang

terbuat dari kayu yang dibagi dua, masing-masing dilengkapi dengan kunci yang

disimpan khusus dalam lemari obat. Bagian pertama untuk menyimpan persediaan

narkotika sedangkan bagian kedua untuk menyimpan psikotropika. Lemari ini

tidak digunakan untuk menyimpan obat atau barang lain selain narkotika dan

psikotropik.

3.5.3 Pelayanan Resep Narkotika dan Psikotropika

Apotek hanya melayani resep yang mengandung narkotika dari resep asli

atau salinan resep yang berasal dari apotek SamMarie Basra yang belum dilayani.

Narkotika yang dikeluarkan dicatat dalam software pemakaian narkotika untuk

laporan penggunaan narkotika. Untuk psikotropika yang dipakai juga dicatat

dalam software pemakaian psikotropika.

3.5.4 Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika

Setiap bulan, apotek wajib membuat laporan narkotika berdasarkan

pemasukan dan pengeluaran narkotika yang tercatat di buku harian penggunaan

narkotika. Data pemasukan dan pengeluaran narkotika serta psikotropika di

masukkan ke dalam sebuah software khusus. Hasil data laporan dikirim ke Seksi

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jakarta Timur dalam bentuk softcopy

dengan tembusan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam bentuk

hardcopy. Contoh laporan penggunaan narkotik dan psikotropik dapat dilihat pada

lampiran 28 dan 29.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 54: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

41 Universitas Indonesia

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Sumber Daya Manusia

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Apotek harus dikelola oleh

seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan Apotek, Apoteker

senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan

yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar

profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner,

kemampuan mengelola SDM secara efektif.

Apotek SamMarie Basra ini dikelola oleh Ibu Widia, S. Si., Apt sebagai

Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pengelolaan juga dibantu oleh ke 5 (lima)

Asisten Apoteker (AA).

4.2 Lokasi dan Tata Ruang Apotek

Apotek SamMarie Basra ini berlokasi di pinggir jalan raya Basuki

Rachmat No 31, Jakarta Timur. Ditinjau dari lokasinya, apotek ini cukup strategis

karena berada di daerah padat penduduk dan jalan yang ramai lalu lintas

kendaraan bermotor. Tetapi apotek ini tidak mempunyai papan nama yang dapat

terlihat dari luar karena berada didalam RSIA SamMarie Basra lantai dasar,

sehingga masyarakat sekitarnya kurang mengetahui keberadaan apotek ini.

Apotek SamMarie Basra ini terletak di dalam RSIA SamMarie Basra yang

memiliki tempat parkir yang cukup luas sehingga memudahkan pasien untuk

memarkir kendaraannya. Selain itu juga kompetitor apotek ini terletak cukup jauh

dari RSIA SamMarie Basra.

Tata ruangan di apotik SamMarie Basra didesain secara sederhana dimana

terdiri dari ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang peracikan, yang mendukung

pelaksanaan kegiatan apotek sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pada ruang pelayanan Apotek SamMarie Basra terdapat papan nama apotek, serta

etalase obat Over The Counter (OTC) yang sudah tertata dengan baik dan

penataan barang-barang di etalase ruang pelayanan dipisahkan antara sediaan

farmasi dan perbekalan kesehatan. Sediaan farmasi yang terdiri dari obat-obat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 55: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

42

Universitas Indonesia

bebas dan bebas terbatas ditata berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapinya.

Pada penataan ini diperhatikan pengaturan warna kotak kemasan. Hal ini

diperlukan untuk menarik minat pelanggan dalam membeli. Perbekalan kesehatan

dan rumah tangga, seperti perlengkapan bayi, susu formula, kosmetika, shampoo,

dan alat kesehatan tertentu seperti perban disusun berdasarkan jenisnya masing-

masing. Obat-obat resep atau obat-obat keras ditata di etalase ruang peracikan

berdasarkan bentuk sediaan dan disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis

untuk memudahkan pengambilan obat..

Ruang tunggu apotek dilengkapi dengan kursi, pendingin ruangan, dan

ditambah dengan adanya televisi sehingga pasien dapat merasa nyaman selama

menunggu obat yang membutuhkan waktu penyiapan atau peracikan yang cukup

lama.

Ruang peracikan terpisah dari ruang pelayanan resep sehingga konsumen

tidak dapat melihat langsung proses peracikan obat, apabila ruang peracikan dapat

dilihat langsung oleh konsumen maka akan meningkatkan kewaspadaan dan

kehati-hatian petugas dalam bekerja. Pada ruang peracikan, penyimpanan obat

disusun berdasarkan alfabetis dan bentuk sediaan (tablet, sirup, krim, salep, obat

tetes, dan obat suntik). Obat-obatan yang memerlukan penyimpanan khusus

seperti supositoria, ovula, vaksin, dan insulin disimpan dalam lemari pendingin.

Ruang peracikan terdapat 2 meja yang dapat digunakan oleh petugas dimana meja

pertama terdapat alat timbang, lumpang dan alu dan meja yang kedua terdapat

peralatan seperti alat untuk membungkus puyer, etiket dan plastik obat. Kedua

meja ini kurang besar sehingga cukup mempersulit petugas dalam menyiapkan

obat.

4.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Apotek SamMarie Basra cukup sederhana dengan

SDM yang terdiri dari PSA, Apoteker Pengelola Apotek (APA), dan Asisten

Apoteker (AA). Untuk jam kerjanya baik APA maupun AA dibagi menjadi 3

shift. Pada masing-masing shift, setiap karyawan yang bertugas menjalankan

fungsi ganda mulai dari pengadaan,

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 56: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

43

Universitas Indonesia

pembelian, penjualan, pelayanan dan dokumentasi. Tidak adanya pembagian tugas

yang jelas, akan mengakibatkan setiap karyawan harus saling berkoordinasi untuk

mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing.

Peranan apoteker dalam bidang pelayanan kefarmasian meliputi

perencanaan keperluan obat, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi dan

alat kesehatan, serta pelayanan informasi obat. Oleh karena itu, seorang apoteker

dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang kefarmasian

meliputi penilaian mutu obat, dosis, indikasi, kontra indikasi, efek samping, cara

pakai dan sebagainya. Selain itu, apoteker juga harus memiliki kemampuan

manajerial yang baik agar apotek yang dipimpinnya semakin maju. Kemampuan

manajerial diantaranya berupa kemampuan pengelolaan sumber daya manusia,

fasilitas, dan peraturan apotek yang merupakan aset berharga.

4.4. Pengelolaan Apotek

a. Pengadaan Barang

Proses pengadaan dan pemesanan barang di Apotek SamMarie Basra

dilakukan berdasarkan buku permintaan (defecta) dengan memperhatikan arus

barang, fast moving atau slow moving. Pemesanan dan pembelian obat di apotek

biasanya dilakukan dengan membuat surat pemesanan (SP) yang ditandatangani

APA (dua rangkap) atau Asisten Apoteker kepada PBF (Pedagang Besar

Farmasi). Barang yang sudah dipesan biasanya akan dikirim oleh PBF pada hari

yang sama ketika obat tersebut dipesan. Obat-obat yang diterima oleh apotek dari

PBF diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan surat pesanan barang, dilihat jumlah

barang, tanggal kadaluarsa dan kemasannya. Setelah selesai diperiksa kemudian

faktur ditandatangani oleh APA/AA yang bertugas. Faktur akan disimpan dan

dicatat dalam kartu stok dan sistem inventory obat. Faktur asli akan diserahkan ke

apotek dan PBF menerima tanda tukar faktur. Bila faktur akan jatuh tempo, maka

dilakukan pembayaran kepada PBF secara tunai oleh bagian keuangan RSIA.

Saat barang atau obat diterima dari PBF, dilakukan pencatatan ke dalam

kartu stok meliputi nomor dokumen, nomor batch, tanggal penerimaan barang,

nama barang, jumlah barang, dan tanggal kadaluarsa. Pengeluaran barang atau

obat dicatat dalam kartu stok dan diinput ke dalam komputer. Barang atau obat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 57: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

44

Universitas Indonesia

yang diterima maupun yang dikeluarkan harus dicatat dalam kartu stok dan sistem

komputer yang terdiri dari dua warna, yaitu warna putih untuk sediaan oral (obat

dalam), dan warna hijau untuk sediaan topikal (obat luar). Dilakukan pula

pengecekan jumlah dan sisa barang/obat yang tertera dalam kartu stok dengan

persediaan yang ada dalam lemari penyimpanan.

Pemesanan narkotika dan psikotropika dilakukan dengan menggunakan

surat pemesanan khusus dan ditandatangani oleh APA. SP untuk Narkotika

ditujukan kepada PT. Kimia Farma sebagai distributor tunggal narkotika di

Indonesia, sementara untuk psikotropika dapat melalui PBF Tramedifa. Surat

pesanan narkotika terdiri dari 4 rangkap, yaitu untuk diberikan ke PBF (PT. Kimia

Farma), Balai POM, pabrik obat (PT. Kimia Farma), dan arsip, sedangkan untuk

psikotropika menggunakan surat pemesanan rangkap tiga yang diserahkan kepada

PBF Tramedifa, Balai POM, dan sebagai arsip.

Untuk mendokumentasikan jumlah obat yang masuk dan keluar, Apotek

SamMarie Basra memiliki kartu stok, yang masing-masing obat kartu stoknya

dijadikan satu dan disimpan didalam wadah penyimpanan. Pencatatan stok obat

disesuaikan dengan sistem inventory obat yang ada di komputer dan jumlah

barang yang tersedia. Blanko kartu stok obat di Apotek SamMarie Basra dapat

dilihat pada Lampiran 13.

b. Penyimpanan Barang

Obat disimpan berdasarkan bentuk sediaan, secara alfabetis dan dibedakan

antara obat generik dengan obat nama dagang, sehingga memudahkan dalam

pengambilan barang dan meniadakan resiko tertukarnya barang. Di apotek

SamMarie Basra terdapat gudang untuk menyimpan alat kesehatan. Pengantaran

obat oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF), yang merupakan milik SamMarie

Healthcare Group, dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemesanan. Hal

ini menguntungkan bagi apotek, karena tidak perlu menumpuk persediaan barang

yang akan menyebabkan over stock. Pengeluaran obat dilakukan dengan

menggunakan kombinasi dari sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First

Expired first out) dimana untuk sistem FIFO, penyimpanan berdasarkan pada obat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 58: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

45

Universitas Indonesia

yang pertama kali masuk, sedangkan sistem FEFO berdasarkan pada obat yang

memiliki expire date terdekat.

Untuk narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus di dalam

lemari obat keras dengan keadaan terkunci. Penyimpanan narkotika dan

psikotropika sama seperti penyimpanan yang lainnya yaitu berdasarkan alfabetis

namun untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika ini tidak dipisahkan

berdasarkan bentuk sediaan terkecuali obat yang membutuhkan perlakuan khusus

dimana penyimpanan tersebut di dalam kulkas.

c. Penjualan

Apotek SamMarie Basra melayani pelayanan obat, baik obat bebas

maupun obat berdasarkan resep. Apotek SamMarie Basra melayani obat-obat

racikan berdasarkan resep-resep dokter anak maupun dokter kulit. Untuk

pelayanan resep Apoteker melakukan skrining resep meliputi persyaratan

administratif, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Dimulai dari

penerimaan resep oleh petugas apotek, pemberian harga, penimbangan/peracikan,

pengemasan, hingga penyerahan obat dan pelayanan informasi obat oleh petugas

apotek yang dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini dapat menyebabkan

kesulitan dalam melakukan penelusuran bila terjadi penyimpangan.

Tahapan pelayanan resep di Apotek SamMarie Basra dimulai dari

penerimaan resep. Resep kemudian di skrining kelengkapan dan ketersediaan

obatnya. Selanjutnya karyawan apotek akan melakukan penginputan obat ke

komputer untuk mengetahui biaya yang harus dibayar pasien. Setelah diketahui

biaya yang harus dibayar oleh pasien selanjutnya pasien menuju ke kasir untuk

melakukan pembayaran. Resep yang telah dibayar dapat langsung disiapkan untuk

obat nonracik atau diracik untuk obat racikan. Pengerjaan resep di apotek

SamMarie Basra dapat dikatakan cukup cepat. Setelah itu, obat dikemas dan

dilakukan pemberian etiket. Pada etiket harus ditulis secara lengkap tanggal, nama

pasien, dan aturan pakainya. Etiket harus dituliskan dengan jelas agar tidak

menimbulkan persepsi yang salah bagi pasien. Etiket yang digunakan juga harus

benar, apakah etiket putih atau biru. Selanjutnya, obat-obat yang telah dikemas

dan diberi etiket diperiksa kembali oleh Asisten Apoteker. Pada bagian ini akan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 59: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

46

Universitas Indonesia

diperiksa kesesuaian obat yang diminta konsumen, seperti jumlah, kekuatan obat,

aturan pakai, dan penulisan kopi resep. Pada saat penyerahan obat di apotek

SamMarie Basra, pemberian informasi mengenai obat yang diberikan kepada

pasien sudah cukup baik.

d. Pelaporan

Pelaporan yang dilakuakan oleh Apotek SamMarie Basra antara lain:

1. Pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan setiap bulan

kepada Suku Dinas Jakarta Timur. Dalam pelaporan tersebut tertera nama obat

satuan, nama PBF, saldo awal obat, saldo akhir obat, dan penggunaan obat.

2. Pelaporan penjualan Apotek SamMarie Basra selama 1 bulan

e. Penyimpanan Resep

Penyimpanan resep di Apotek SamMarie Basra sudah dilakukan dengan

baik. Dalam satu bulan resep yang diterima disatukan dan disimpan dalam kotak

dan diberi label yang jelas.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 60: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

47 Universitas Indonesia

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Peran dan fungsi apoteker pengelola apotek di Apotek SamMarie Basra

telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

b. Pengelolaan teknis kefarmasian maupun non teknis kefarmasian telah

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

a. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung apotek, sebaiknya dibuat papan

nama tersendiri khusus untuk apotek sehingga masyarakat lebih

mengetahui akan adanya apotek tersebut.

b. Agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan setiap saat, perlu seorang

apoteker pendamping, sehingga selalu tersedia apoteker di jam kerja

apotek

c. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal perlu diperjelas

tanggung jawab masing – masing karyawan apotek.

d. Hendaknya sarana dan prasarana harus lebih diperhatikan dan

disempurnakan agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal yang

pada akhirnya untuk kemajuan apotek.

e. Hendaknya Pelayanan Informasi Obat dan mengenai swamedikasi lebih

ditingkatkan.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 61: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

48 Universitas Indonesia

DAFTAR ACUAN

Anief, Moh. (1998). Manajemen Farmasi. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.

Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Pengurus Pusat IkatanApoteker Indonesia. (2011). Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yangBaik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan. (2008). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar PelayananKefarmasian di Apotek (SK Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004). Jakarta:Departemen Kesehatan RI.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2006) StandarPelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2011). ProfilKefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010. Jakarta: KementerianKesehatan Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (1987). Peraturan Menteri KesehatanNo.28/Menkes/PER/1978 tentang Penyimpanan Narkotika. Jakarta:Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (1993). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.918/Menkes/Per/X/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF).Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (1993). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.922/Menkes/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara PemberianIzin Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKesehatan RI No. 992/Menkes/PER/X/1993 Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta:Kementerian Kesehatan RI.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 62: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

49

Universitas Indonesia

Kementerian Kesehatan RI. (2009). Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik,dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika. Jakarta.

Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentangPsikotropika. Jakarta.

Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan. Jakarta.

Syamsuni. (2006). Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi. Jakarta: EGC.

Umar, Muhammad. (2011). Manajemen Apotek Praktis cetakan keempat. Jakarta:Wira Putra Kencana.

Walikota Depok. (2012). Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2012Tentang Tata Cara Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Depok

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 63: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

LAMPIRAN

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 64: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

50 Universitas Indonesia

Lampiran 1. Formulir APT-1

FORM. APT- 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR :1332/MENKES/SK/X/2002 TENTANG : KETENTUAN DANTATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Nomor Kepada Yth ;Lampiran

Permohonan Izin ApotikKepala Dinas Kesehatan

Perihal Kabupaten/Kota

d i -

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk. mendapatkan izin Apotikdengan data - data sebagai berikut:

1. Pemohon :Nama PemohonNomor Surat Izin Kerja / Surat PenugasanNomor Kartu Tanda PendudukAlamat dan Nomor teleponPekerjaan SekarangNPWP

2. ApotikNama ApotikAlamatNomor TeleponKecamatanPropinsi

3. Dengan menggunakan sarana : Milik sendiri/pihak lainNama Pemilik SaranaAlamatNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bersama Permohonan ini kami lampirkan :1. Salinan/Foto copy Surat izin Kerja Apoteker2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk3. Salinan/foto copy denah bangunan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 65: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

51

Universitas Indonesia

Lampiran 2. Formulir APT-2

FORM. APT- 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

NomorLampiranPerihal Permohonan Izin Apotik Kepada

Yth. Tim Dinas KesehatanKabupaten/Kota/BalaiPOM di-

Sehubungan dengan surat permohonan dari Apoteker ..................... Nomor............................ Tanggal ................................ Perihal permohonan izinApotik, maka dengan ini kami tugaskan Saudara segera melaksanakanpemeriksaan terhadap permohonan Apotik .............................. di alamat....................................... hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut supayadisampaikan kepada kami dalam bentuk Berita Acara ( Form APT-3)selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak surat ini diterima.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

NIP.

Tembusan Kepada Yth ;1. Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Arsip.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 66: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

52

Universitas Indonesia

Lampiran 3. Formulir APT-3

FORM. APT- 3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK

Pada hari ini tanggal Bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini1. Nama

PangkatJabatanNIP

2. NamaPangkatJabatanNIP

Berdasarkan surat tugas dari Kepaia Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaNomor.....................tanggal..................... tahun ..................... telahmelakukan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama ApotikAlamatKabupaten/KotamadyaPropinsi

HASIL PEMERIKSAAN

NO PERINCIAN PERSYARATAN KENYATAAN PENILAIAN

TMS MS

I Bangunan

1. Sarana Apotek

2. Bangunan Apotiksekurang-kurang-nyamemiliki ruangan khususuntuk

a. Ruang peracikan

Sarana apotekdapat didirikan padalokasi yang samadengan kegiatanpelayanan dankomoditi lainnyadiluar sediaanfarmasi.

- ada sesuai

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 67: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

53

Universitas Indonesia

dan penyerahanresep.

b. Ruangan Adminis-trasi dan kamar kerjaapoteker.

c. WC

3. Kelengkapan bangunancalon Apotik :

a. Sumber air

b. Penerangan

c. Alat pernadamkebakaran.

d. Ventilasi

e. Sanitasi

4. Papan Nama

kebutuhan

- ada sesuaikebutuhan

- ada sesuaikebutuhan

harus memenuhipersyaratankesehatan

Harus cukupterang sehinggadapat menjaminpelaksanaan tugasdan fungsi apotekHarus berfungsidengan baiksekurang-kurangnya duabuah.

Yang baik sertaMemenuhipersyaratanHygieneHarus baik sertamemenuhipersyaratanhygiene lainnya.

Berukuran Minimal :

Panjang : 60 cm

Lebar : 40 cm

- SumurPAM/sumurpompa dll

- PLN/generator

- Petromak,dll

............buah

Dengan ukuran

............lb

............lb

- Jendela....bh- Ventilasi....bh

- Saluranpembuanganlimbah:ada/tidak

- Bak-bak/tempatpembuangansampah:ada/tidak

: Berukuran :Panjang.....cmLebar.....cmDengantulisan......

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 68: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

54

Universitas Indonesia

II PERLENGKAPAN1. Alat pembuatan

pengolahan danperacikan:

a. Timbangan miligramdengan anaktimbangan yangsudah ditera.

b. Timbangan gramdengan anaktimbangan yangsudah ditera.

c. Perlengkapan laindisesuaikan dengankebutuhan

2. Perlengkapan dan alatperbekalan farmasi:

a. lemari dan rak untukpenyimpanan obat

b. lemari pendingin

c. lemari untuk penyimpanan narkotika danpsikotropika.Kebutuhan

3. Wadah pengemas danpebungkus

a. Etiket

b. Wadah pengemasdan pembungkusuntuk penyerahan

4. Alat administrasi

a. Blanko pesenan obat

Dengan tulisano Hitam diatasdasarputih.o Tinggi hurufminimal: 5 cmTebal : 5 cm:

- minimal 1 set

- minimal 1 set

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuai

- Ada/tidak

- Ada/tidak

- Ada/tidak

- Ada/tidak

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak.......

buah

- Ada/tidak........buah

- Ada/tidak.......buah

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 69: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

55

Universitas Indonesia

III

b. Blanko kartu stokobat

c. Blanko salinan resep

d. Blanko faktur danblanko penjualan

e. Buku pencatatannarkotika

f. Buku pesanan obatnarkotika

g. Form laporan obatnarkotika

5. 1. Buku standar yangdiwajibkan

2. Kumpulan peraturanperundang-undanganyang berhubungandengan apotik

TENAGA KESEHATAN

1. Apoteker PengelolaApotik

2. Apoteker Pendamping

3. Asisten Apoteker

kebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- FarmakopeIndonesia Edisiterbaru 1 buah

- Ada denganjumlah sesuaikebutuhan

- ada

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak........buah

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak.......buah

- Ada/tidak

- Ada/tidak

..........orang

..........orang

..........orang

Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawabBerita Acara dibuat dalam rangkap 3(tiga) dan dikirim kepada :1. Kepada Dinas Kesehatan Propinsi2. Pemohon satu rangkap3. Satu rangkap arsipMengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.......................................................NIP

yang membuat beritaacara mi.1………..........................NIP.2………...................NIP.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 70: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

56

Universitas Indonesia

Lampiran 4. Formulir APT-4

d i -

Menunjuk Surat Permohonan kami Nomor : .............. tanggal ........... danmenunjuk ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 7 ayat (4) dan (5), dengan ini kami laporkan bahwa Apotik........................ yang beralamat di Jalan ................................. Kabupaten............................ telah siap untuk melaksanakan kegiatan.Demikianlah untuk diketahui dan atas permohonannya diucapkan terima kasih

Apoteker Pengelola Apotik

SIK.

Tembusan Kepada Yth

1. Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi ..............

FORM.APT- 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

NomorLampiran

Pernyataan siap Kepada Yth.Perihalmetakukan Kegiatan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 71: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

57

Universitas Indonesia

Lampiran 5. Formulir APT-5

FORM APT-5

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

SURAT IZIN APOTIKNomor ...................................

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

MEMBACA : 1. Surat permohonan .......................................................tanggal ...................................... untukmemperoleh izinApotik.

MENIMBANG : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telahditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itumenganggap perlu menetapkan dengan suatu SuratKeputusan.

MENGINGAT:1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1):2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Rl Tahun 1 9 9 2 Nomor 100. TarnbahanLembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 10, TambahanLembaran Negara Rl Nomor 3 67 1);

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 3698);

5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang PernerintahDaerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 3839):

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( LembaranNegara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentangPerubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor. 26 tahun1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1980 Nomor. 40. Tambahan Lembaran NegaraNomor. 3169);

8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan (Lemoaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Rl No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediam Farmasi dan Alat Kesehatan(Lembaran Negara R1 Tahun 1998 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor 3781);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 72: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

58

Universitas Indonesia

Daerah Otonomi (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor3952).

11.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1332/Menkes/SK/IX/2002 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izinapotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata caraPemberian izin Apotik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :PERTAMA : Memberikan Ijin Apotik kepada

Nama :Alamat :Surat Ijin Kerja Nomor : tgl…..Nama Apotik :Alamat Apotik :Kecamatan :Kabupaten/Kotamadya :Propinsi :

Dengan menggunakan sarana : Milik sendiri/ Milik pihak lainNama pemilik sarana :Akte perjanjian kerjasama :NomorTanggal :............Yang dibuat dihadapanNotaris Di. :............Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Apotik ini berlaku untuk Apoteker atau Apotekerbekerja sama dengan Pemilik sarana Apotik, di lokasi dansarana sebagaimana tersebut diatas.

2. Penyelenggaraan Apotik, harus selalu mematuhiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal -hal dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Keputusan MenteriKesehatan Nomor. 1331/MENKES/SK.IX/2002 tentangketentuan dan tata cara Pemberian Izin Apotik

Ditetapkan di ………………………

Pada tanggal………………… ……..

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

……………………………………………….

Tembusan Kepada Yth :1 . Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 73: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

59

Universitas Indonesia

Lampiran 6. Formulir APT-6

FORM. APT-6

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

NomorLampiranPerihal Penundaan Pemberian Kepada Yth.

Izin Apotik Apoteker .....d i -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...................Tanggal.......................perihal permohonan izin Apotik, maka dengan ini kamiberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan izin tersebutkarena :

1 ..........................................................................................2...........................................................................................3 ..........................................................................................

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan tersebutselambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat iniDemikianlah untuk dimaklumi,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota……

……………………………………………………..

Tembusan Kepada Yth ;1 . Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 74: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

60

Universitas Indonesia

Lampiran 7. Formulir APT-7

FORM. APT-7

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

NomorLampiranPerihal Penolakan Izin Apotik Kepada

Yth. ApotekerPengelola Apotikd i –

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...................Tanggal.......................perihal Permohonan Izin Apotik, maka dengan ini kamiberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan tersebut karena:

1 ..........................................................................................2...........................................................................................3 ..........................................................................................

Demikianlah untuk diketahui

Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota……

…………………………………………………..

Tembusan Kepada Yth ;1 . Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 75: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

61

Universitas Indonesia

Lampiran 8. Formulir APT-9

FORM. APT-9

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :.........................................

Lampiran :Perihal : Lampiran penunjukan

Apoteker pendamping/ Kepada Yth,Apoteker pengganti Kepala DinasKabupaten/Kota

di –

Dengan hormat,Menunjuk pada pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1332/MENKES/ SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata cara Pemberian IzinApotik. Maka dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menunjuk ApotekerPendamping/ Apoteker Pengganti pada Apotik ...............................sebagai berikut:Nama :Alamat :Nomor SIK :Jangka waktu penunjukan :Untuk Apoteker Pengganti :Yang kami pastikan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada usahafarmasi dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola, ApotekerPendamping atau Apoteker Pengganti pada Apotik lain Bersama mi kamilampirkan :1. Salinan/Foto copy Surat Izin Kerja Apoteker2. Salinan / Foto copy Kartu Tanda Penduduk3. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apotekerpendamping/pengganti.

Demikianlah laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Apoteker Pengelola Apotik

Tembusan Kepada Yth ;1 . Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 76: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

62

Universitas Indonesia

Lampiran 9. Formulir APT-11

FORM. APT-11

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

BERITA ACARA PENYERAHAN UNTUK PENGAMANAN RESEPNARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

KARENA APOTEKER PENGELOLA APOTIK MENINGGAL DUNIA

Padahari ini .....................tanggal ...................bulan................ tahun ............... Sesuai denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X/ 2002. tentang ketentuan dan TataCara Izin Apotik, Kami yang bertanda tangandibawah ini :

A. Ahli waris Apoteker Pengelola ApotikNama AlamatNama ApotikAlamat Apotik

B. 1. Dengan di saksikan olehNamaJabatanNomor SIK

2. Dengan di saksikan olehNamaJabatanNomor SIK

Telah melakukan penyerahan untuk pengamanan1. Resep - resep Resep dari tanggal ............................. sampai dengan

tanggal........................ berjumlah ...................lembar.2. Narkotika sebagaimana tercantum dalarn daftar terlampir.3. Obat keras tertentu / Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir.4. Kunci-kunci lemari tempat penyimpanan Narkotika sebanyak ..................buah.5. Kunci-kunci lemari tempat penyimpanan obat keras tertentu dan Bahan Berbahaya

serta obat lainnya sebanyak ....................buah .6. Lain - lain yang dianggap perlu

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / KotaNamaNIPSerah terirna dilakukanAlasan serah terima

Karena Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia dan pada Apotik tidak terdapat ApotekerPendamping.

Demikianlah Berita Acara ini karni buai sesunguhnya dengan penuh tanggun jawab. Berita Acaraini dibuat daiam rangkap 4 (empat) dan dikirimkan kepada:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.....................................2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota ...........................................3. Satu sebagai Arsip.

Yang Menerima, Yang Menyerahkan.Ahli Waris, Apoteker Pengelola Apotik yang lama

SIK ....................................... SIK .......................................

Saksi-saksi :1 ............................................SIK.2............................................

SIK.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 77: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

63

Universitas Indonesia

DAFTAR PERINCIAN NARKOTIKA YANG DISERAH TERIMAKAN

NO. NAMA NARKOTIKA. JUMLAH KETERANGAN

DAFTAR PERINCIAN OBAT KERAS TERTENTU / BAHAN BERBAHAYADAN OBAT LAINNYA YANG DISERAH TERIMAKAN

NO.URUT

NAMA OBAT KERASTERTENTU/BAHAN

BERBAHAYA LAINNYA

JUMLAH KETERANGAN

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 78: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

64

Universitas Indonesia

Lampiran 10. Formulir APT-12

FORM. APT-12

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

DINAS KESEHATANKABUPATEN / KOTA.................

NomorLampiranPerihai Peringatan ke ...................

Tentang PelaksanaanKetentuan Perizinan Apotik Kepada Yth,

di -

Sesuai dengan izin Apotik Nomor......................tanggal ................atas nama.............dengan lokasi.......................setelah kami mengadakan pemeriksaanternyata Apotik Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.Antara lain :

1.2.3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta Saudara untukmemenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..............

Ternbusan Kepada Yth ,1. Menteri Kesehatan Rl di Jakarta.2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 79: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

65

Universitas Indonesia

Lampiran 11. Formulir APT-13

FORM. APT-13

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

NOMOR...................................SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

MEMBACA : Surat Peringatan ter tul is Dinas Kabupaten/KotaNomor: ............... tanggal ..........................................Perihal peringatan ke 3 pelaksanaan ketentuan perizinanapotik atas nama ......................

MENIMBANG : Bahwa Apotik........telah melakukan pelanggaran-pelanggaran :

1 ..................................................................2 ...................................................................3 ...................................................................

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1);2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 100, TarnbahanLembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3 67 1);

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotik(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 3698);

5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang PernerintahDaerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor3839);

6. Undang-undang Nornor 25 tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 80: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

66

Universitas Indonesia

Lampiran 12. Formulir APT-14

FORM. APT-14

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZINAPOTIK

NOMOR...................................SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

MEMBACA : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Dmas KesehatanKabupaten/Kota Nomor:.................................tanggal ...................... perihal usul pencairan Apotikatas nama................

MENIMBANG : bahwaApoteker Pengelola Apotik telah memenuhi kembaliPersyaratan Apotik ........................yaitu :1 .................................................................2..................................................................3..................................................................4..................................................................

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 193 7 Nomor 54 1);2. Undang-undang No. 23Tahun 1992tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 100.TarnbahanLembaran Negara Nomor 3495):

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3 67 1);

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 67.TambahanLembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 3698);

5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang PernerintahDaerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor3839);

6. Undang-undang Nornor 25 tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 26 tahun1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1980 Nomor. 40, Tambahan LembaranNegara Nomor. 3169);

8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor3637);

9. Peraturan Pemerintah Rl No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediam Farmasi dan Alat Kesehatan(Lembaran Negara R1 Tahun 1998 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor3781);

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 81: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

67

Universitas Indonesia

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Rl Tahun2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun2000 Nomor 3952).

11.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1332/Menkes/SK/IX/2002 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata caraPemberian i zin apotik, Jo. Peraturan Menteri KesehatanRl No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan danTata cara Pemberian izin Apotik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:Pertama: Mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota .............. Nomor .............tanggal......................tentang pembekuan izin Apotik

Kedua: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : .......................................Pada tanggal: .......................................Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tembusan Kepada Yth ;1. Menteri Kesehatan Rl di Jakarta2. Kepala Dina's Kesehatan Propinsi

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 82: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

68

Universitas Indonesia

Lampiran 13. Denah Lokasi Apotek SamMarie Basra

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 83: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

69

Universitas Indonesia

Lampiran 14. Desain Apotek SamMarie Basra

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 84: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

70

Universitas Indonesia

Lampiran 15. Desain ruang racik Apotek SamMarie Basra

a. Meja racik obat b. Lemari penyimpanan obat

c. Lemari penyimpanan alat kesehatan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 85: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

71

Universitas Indonesia

Lampiran 16. Denah Ruangan Apotek SamMarie Basra

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 86: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

72

Universitas Indonesia

Lampiran 17. Form resep

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 87: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

73

Universitas Indonesia

Lampiran 18. Salinan Resep

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 88: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

74

Universitas Indonesia

Lampiran 19. Etiket Obat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 89: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

75

Universitas Indonesia

Lampiran 20. Plastik Pembungkus Obat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 90: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

76

Universitas Indonesia

Lampiran 21. Struktur Organisasi Apotek SamMarie Basra

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 91: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

77

Universitas Indonesia

Lampiran 22. Alur Pemesanan dan Penerimaan Obat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 92: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

78

Universitas Indonesia

Lampiran 23. Surat Pesanan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 93: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

79

Universitas Indonesia

Lampiran 24. Faktur Pembelian

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 94: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

80

Universitas Indonesia

Lampiran 25. Kartu Stok Barang

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 95: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

81

Universitas Indonesia

Lampiran 26. Surat Pesanan Narkotika

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 96: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

82

Universitas Indonesia

Lampiran 27. Surat Pesanan Psikotropika

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 97: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

83

Universitas Indonesia

Lampiran 28. Laporan Penggunaan Narkotika

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 98: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

84

Universitas Indonesia

Lampiran 29. Laporan Penggunaan Psikotropika

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 99: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUATAN LAY OUT OTC (OVER THE COUNTER)APOTEK SWALAYAN SAMMARIE BASRA

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

ARLIKA RAHAYU, S. Farm.1206329392

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASIPROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOKJANUARI 2014

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 100: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................iiHALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iiiKATA PENGANTAR ..................................................................................... ivDAFTAR ISI ....................................................................................................viDAFTAR GAMBAR........................................................................................viiDAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................viii

BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................... 11.1 Latar Belakang ........................................................................................... 11.2 Tujuan......................................................................................................... 2

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 32.1 Lay Out ....................................................................................................... 32.2 Sediaan Farmasi di Apotek ........................................................................ 32.3 Penjualan Over The Counter (OTC).......................................................... 3

BAB 3. PEMBAHASAN....................................................................................... 63.1 Usulan Desain Lay Out Apotek Swalayan SamMarie Basra.................... 7

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 114.1 Kesimpulan................................................................................................. 114.2 Saran........................................................................................................... 11

DAFTAR ACUAN ............................................................................................... 12LAMPIRAN........................................................................................................... 13

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 101: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tanda peringatan obat bebas terbatas.................................... 4

Gambar 3.1. Usulan desain lay out Apotek SamMarie Basra.................... 7

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 102: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Usulan lay out Apotek Swalayan SamMarie Basra.................. 13

Lampiran 2. Usulan lay out 3D Apotek Swalayan SamMarie Basra............ 14

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 103: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 apotek adalah tempat tertentu, dimana dilakukan

pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan

lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009

tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan

kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker

adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan

sumpah jabatan apoteker.

Desain apotek dan pengelolaan penataan ruang yang baik memberikan

kepuasan dan kenyaman pelanggan (konsumen dan tenaga kerja). Pengelolaan

barang dagangan atau perbekalan farmasi di apotek tidak sama halnya dengan

pengelolaan barang kebutuhan rumah tangga (customer goods), karena perbekalan

farmasi khususnya obat, bahan obat dan racun memiliki sifat yang dapat

mempengaruhi kondisi kesehatan manusia baik fisik ataupun psikis, yang apabila

pengelolaannya ditangani oleh orang yang tidak memiliki disiplin ilmu

kefarmasian, maka pengelolaan perbekalan farmasi tersebut, mulai dari

pemesanan, penyimpanan, pendistribusian sampai penggunaannya di masyarakat

akan dapat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat. Untuk menjaga

keamanan penggunaan perbekalan farmasi dari hal tersebut, maka pemerintah

telah mengatur tata caranya, baik untuk obat keras atau obat yang hanya

diserahkan melalui resep dokter ataupun obat yang obat bebas, OTC (Over The

Counter) (Umar, 2011).

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan

berdasarkan sifat obatnya sendiri, maka ruang penyimpanan obat dapat dibagi

menjadi 2 yaitu ruang penyimpanan obat keras dan ruang penyimpanan obat bebas

(Umar, 2011).

OTC atau Over The Counter adalah yang dapat dibeli tanpa resep dokter

berupa obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional, kosmetik, dan alat

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 104: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

2

Universitas Indonesia

kesehatan tertentu. Penataan obat di ruang penjualan obat OTC ini menjadi

penting untuk menarik perhatian pembeli sehingga memerlukan penataan yang

baik, salah satu penataan perbekalan farmasi ini dapat dibuat secara apotek

swalayan dimana tetap memperhatikan beberapa pertimbangan dalam

penataannya salah satu di antaranya adalah mengenai lay out. Lay out merupakan

tata letak, susunan barang yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan

(keluar-masuk) bagi konsumen dalam memperoleh obat yang dibutuhkan.

1.2 Tujuan

a. Mengatur tata letak yang baru dan menarik di apotek dengan penempatan

sediaan-sediaan yang baik dan tersusun dengan rapi sehingga dapat

menarik konsumen dan meningkatkan pendapatan bagi apotek.

b. Dengan gambaran penataan dan penempatan sediaan yang baik diharapkan

dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pembeli

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 105: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

3 Universitas Indonesia

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lay out

Lay out merupakan tata letak, susunan barang yang dapat memberikan

kenyamanan dan kemudahan keluar-masuk bagi konsumen dalam memperoleh

obat yang dibutuhkan (Umar, 2011).

2.2 Sediaan Farmasi di Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli

Indonesia, alat kesehatan, dan kosmetika. Obat merupakan satu di antara sediaan

farmasi yang dapat ditemui di apotek. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun

2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat-obat

yang beredar di Indonesia digolongkan dimana penggolongan ini berdasarkan

tingkat keamanan dan dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap

peredaran dan pemakaian obat-obat tersebut. Setiap golongan obat diberi tanda

pada kemasan yang terlihat.

2.3 Penjualan Over The Counter (OTC)

Penjualan barang yang dibeli tanpa resep dokter disebut penjualan OTC

yang terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas, obat tradisional, kosmetika,

perlengkapan bayi, dan alat kesehatan (Lopulalan, 2013).

2.2.1 Obat Bebas

Obat tanpa peringatan, yang dapat diperoleh tanpa resep dokter disebut

obat bebas. Tandanya berupa lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi

hitam. Contoh obat bebas adalah Panadol®, Promag®, dan Diatab®

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 106: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

4

Universitas Indonesia

2.2.2 Obat Bebas Terbatas

Obat dengan peringatan, yang dapat diperoleh tanpa resep dokter disebut

obat bebas terbatas. Tandanya berupa lingkaran bulat berwarna biru dengan garis

tepi hitam.

Komposisi obat bebas terbatas merupakan obat keras sehingga dalam

wadah atau kemasan perlu dicantumkan tanda peringatan (P1-P6). Tanda

peringatan tersebut berwarna hitam dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm

(disesuaikan dengan warna kemasannya) dan diberi tulisan peringatan

penggunaannya dengan huruf berwarna putih.

Tanda-tanda peringatan ini sesuai dengan golongan obatnya yaitu:

a. P No 1: Awas! Obat keras. Baca aturan memakainya. Contoh: Decolgen®,

Ultraflu®, dan Fatigon®.

b. P No 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contoh:

Betadine gargle®, Listerin® dan Minosep®.

c. P No 3: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan. Contoh:

Canesten® krim, dan Fosen enema®

d. P No 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

e. P No 5: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan. Contoh: Dulcolax®

Suppositoria

f. P No 6: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan. Contoh: Anusol®

Suppositoria.

Gambar 2.1. Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

P. No. 3Awas! Obat Keras

Hanya untuk bagianluar dari badan

P. No. 4Awas! Obat Keras

Hanya untuk dibakar

P. No. 5Awas! Obat KerasTidak boleh ditelan

P. No. 6Awas! Obat KerasObat wasir, jangan

ditelan

P. No. 2Awas! Obat Keras

Hanya untuk kumur,Jangan ditelan

P. No. 1Awas! Obat Keras

Baca aturanmemakainya

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 107: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

5

Universitas Indonesia

2.2.3 Obat Tradisional

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

obat tradisional aldah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan,

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut

yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

2.2.4 Alat Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak

mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi

tubuh.

2.2.5 Kosmetik

Kosmetik menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 bahan atau sediaan yang

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis,

rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut

terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi

baik.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 108: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

6 Universitas Indonesia

BAB 3

PEMBAHASAN

Beberapa apotek telah menerapkan sistem swalayan, dimana pelanggan

dapat melakukan pelayanan sendiri dan dapat menjangkau semua barang

dagangan yang dipajang pada apotek swalayan. Hal – hal yang menjadi dasar

pertimbangan dalam menata perbekalan farmasi di apotek swalayan salah satunya

adalah mengenai lay out, dimana lay out merupakan tata letak, susunan barang

yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan (keluar-masuk) bagi

konsumen dalam memperoleh obat yang di butuhkan.

Produk yang dipajang di apotek swalayan adalah OTC (Over The Counter)

seperti obat bebas, bebas terbatas, obat tradisional, dan kosmetik. Disamping itu

terdapat produk alat kesehatan risiko rendah seperti masker, plester, dan pembalut

luka. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat diperoleh

tanpa resep dokter. Tanda khusus yang terdapat pada obat bebas adalah lingkaran

bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas adalah obat

keras namun masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai

dengan tanda peringatan. Tanda khusus yang terdapat obat bebas terbatas adalah

lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam. Menurut Permenkes

Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang

dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut,

kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama

untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki

bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Contoh

produk kosmetik adalah bedak, pembersih wajah, dan lotion pelembab kulit.

Berdasarkan Permenkes Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010, alat kesehatan

adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat

yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada

manusia, dan/atau membenuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 109: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

7

Universitas Indonesia

3.1 Usulan Desain Lay Out Apotek Swalayan SamMarie Basra

Gambar 3.1. Usulan Desain Lay Out Apotek Swalayan SamMarie Basra

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menata perbekalan

farmasi di OTC counter antara lain, yaitu:

a. Estetika, yaitu seni keindahan dalam menata dan mendesain rak atau lemari

obat bebas, bebas terbatas, dan obat OTC agar dapat menimbulkan rasa ingin

tahu dan membeli (impuls buying) bagi setiap konsumen yang datang ke

apotek.

b. Lay out, yaitu tata letak, susunan barang yang dapat memberikan kenyamanan

dan kemudahan keluar-masuk bagi konsumen dalam memperoleh obat yang

dibutuhkan.

c. Tanda, yaitu petunjuk mengenai tempat-tempat, golongan, fungsi obat yang

terdapat di setiap lemari atau rak obat.

Kegiatan display (penataan produk) merupakan kegiatan untuk

memajangkan barang dagangan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan

untuk dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun tak

langsung terhadap barang yang akan dijual, dengan demikian display merupakan

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 110: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

8

Universitas Indonesia

suatu peragaan untuk mempengaruhi konsumen melalui demontrasi pemanjangan

barang sehingga memperoleh kesan tersendiri bagi konsumen (semi personal).

Penempatan barang yang tepat dan dapat menarik pelanggan untuk melihat,

mengamati, menyentuh, dan mencobanya serta pada akhirnya membeli dengan

bersemangat.

Tujuan display antara lain:

a. Attention dan interest customer

Attention dan interest custumer artinya menarik perhatian pembeli dilakukan

dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu dan sebagaimya.

b. Desire dan action custumer

Desire dan action customer artinya untuk menimbulkan keinginan memiliki

barang-barang yang dipamerkan.

Interior display adalah pemajangan barang dagangan di bagian dalam

apotek swalayan. Interior display banyak dipergunakan untuk barang-barang yang

sudah dikenal luas oleh masyarakat. Interior display terdiri dari:

1. Merchandise Display

Merupakan cara menempatkan barang di dalam apotek swalayan yang terbagi

menjadi tiga bagian yaitu;

a. Open Interior Display

Adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha dimana

barang diletakkan secara terbuka sehingga konsumen dapat melihat, dan

mengamati tanpa bantuan petugas. Kebaikan dari open interior display antara

lain;

1. Barang dagangan dapat dijual dengan cepat;

2. Petugas dengan mudah mengadakan perubahan pajangan bilamana

sewaktu-waktu diperlukan.

3. Alat-alat yang dipakai untuk memamerkan barang-barang sederhana,

barang-barang yang dipajangkan biasanya:

Barang-barang yang lama terjual,

Barang-barang yang ingin cepat habis terjual,

Barang-barang yang dibeli atas dorongan kata hati.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 111: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

9

Universitas Indonesia

b. Close Interior Display

Adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang

diletakkan dalam tempat tertentu, sehingga konsumen hanya dapat mengamati

saja. Bila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut, maka ia akan minta tolong

pada petugas untuk mengambilkannya.

1. Architectural Display

Yaitu menata gambar yang menunjukkan gambaran mengenai

penggunaan barang yang diperdagangkan.

2. Store Sign and Decoration

Merupakan simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan semboyan yang

diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan apotek swalayan,

store sign digunakan untuk memberi arah kepada calon pembeli ke arah

barang dagangan dan memberi informasinya mengenai kegunaan barang

tersebut, dekorasi pada umumnya digunakan dalam acara-acara khusus,

seperti pada hari raya, natal, dan menyambut tahun baru.

Adapun syarat display yang baik memperhatikan beberapa aspek sebagai

berikut:

1. Display harus mampu membuat barang-barang yang dipajang menjadi

mudah dilihat, mudah dicari dan mudah dijangkau. Ketiga hal ini

merupakan syarat mutlak yang harus mampu diwujudkan oleh aktivitas

display.

2. Display harus memerhatikan aspek keamanan, baik keamanan bagi

petugas apotek swalayan dari potensi-potensi kehilangan, maupun

keamanan bagi pengunjung (konsumen) yang berada di dalam

toko,berkaitan dengan aspek keamanan ini, biasanya tidak akan

menempatkan barang-barang yang mudah pecah di sembarang rak.

Barang-barang yang mahal, terutama yang fisik ukurannya kecil biasanya

di pajang di etalase. Barang-barang kemasan kaleng yang cukup berat juga

biasanya ditempatkan pada shelve paling bawah untuk menghindari resiko

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 112: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

10

Universitas Indonesia

timbulnya cedera bagi pengunjung (terutama anak-anak) jika barang

tersebut terjatuh.

3. Display yang dilakukan oleh petugas apotek harus informative dan

komunikatif, para petugas apotek dapat memanfaatkan alat alat bantu

seperti standing poster.

Adapaun persyaratan penataan barang yang baik antara lain:

1. Mudah dilihat. Setiap barang harus dapat terlihat merek, ukuran, dan

gambarnya menghadap ke depan.

2. Mudah dicari. Dengan pengelompokan barang yang baik akan mempermudah

pembeli mencari barang.

3. Mudah diambil. Barang-barang yang paling atas harus mudah terjangkau oleh

pembeli.

4. Menarik. Penempatan barang harus memperhatikan jenis, ukuran, warna dan

bentuk barang, sehingga barang-barang yang dipajang seluruhnya dapat

tampil dengan baik. Kombinasi harus diatur dengan baik dengan acuan

kombinasi warna pelangi.

5. Aman. Barang-barang makanan dan minuman hendaknya dipisahkan dengan

yang bukan makanan terutama yang mengandung racun maupun berbau tajam

untuk menghindari kontaminasi.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 113: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

11 Universitas Indonesia

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Dengan tata ruang dan tata letak yang menarik maka akan menambah

konsumen bagi apotek dan meningkatkan pendapatan bagi apotek.

b. Dari gambaran penataan dan penempatan sediaan-sediaan apotek yang

baik dan menarik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan

kenyamanan konsumen

5.2 Saran

a. Perubahan lay out sebaiknya segera dilakukan agar dapat meningkatkan

jumlah pengunjung apotek.

b. Perlu dikembangkan suatu apotek swalayan yang menjual obat bebas, obat

bebas terbatas, alat kesehatan, obat tradisional, dan kosmetik.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 114: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

12 Universitas Indonesia

DAFTAR ACUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2003). Keputusan Kepala Badan PengawasObat Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.00.05.4.1745 TentangKosmetik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan. (2008). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar PelayananKefarmasian di Apotek (SK Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004).Departemen Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar AlatKesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta:Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan RI. (2009). Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan RI No. 992/Menkes/PER/X/1993 Ketentuandan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Kementerian KesehatanRI.

Lopulalan, Stevanie Hermine. (2013). Laporan Praktek Kerja Apoteker di ApotekSamMarie Basra Jl. Basuki Rachmat No. 31 Jakarta Timur. Depok:Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 115. 2013. Modul PLPG Tata Niaga /Pemasaran. Konsorium Sertifikasi Guru dan Universitas Negeri Malang.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.

Umar, Muhammad. (2011). Manajemen Apotek Praktis cetakan keempat. Jakarta:Wira Putra Kencana.

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 115: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

LAMPIRAN

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 116: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

13 Universitas Indonesia

Lampiran 1. Usulan lay out Apotek Swalayan SamMarie Basra

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014

Page 117: LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20366858-PR-Arlika Rahayu.pdfoptimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas

14

Universitas Indonesia

Lampiran 2. Usulan lay out 3D Apotek Swalayan SamMarie Basra

Laporan praktek..., Arlika Rahayu, FFar UI, 2014