laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) kota...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2015

IV-6


IV-7

IV - 7

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahiim.

Assalaamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT

karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan

tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2016 dengan

lancar serta atas perkenan-Nya pula kami dapat menyusun Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016 yang merupakan

kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal

69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah serta dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2015

selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

melalui Gubernur Jawa Barat.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016, teknis

pelaporan LPPD Tahun 2016 secara prinsip baik substansi maupun teknis

perhitungan, agar tetap berpedoman Pada dan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 120.04./10174/OTDA Tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun

2016.

Strategi dan arah pembangunan dirumuskan berdasarkan evaluasi

indikator makro dan kinerja pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya

selama kurun waktu sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dalam

menentukan isu-isu strategis sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas


IV-8

IV - 8

pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2016. Hal lain yang dijadikan acuan

penentuan isu strategis adalah masalah terkini dalam skala nasional dan

provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kota

Tasikmalaya maka Strategi dan Arah Kebijakan Daerah di tetapkan dengan

fokus pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2016 adalah “Mendorong

Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Fokus pembangunan

pada periode ini merupakan lanjutan dari fokus pembangunan sebelumnya.

Oleh karena iu, pada periode ini pembangunan diprioritaskan pada upaya

mendorong kemndirian ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan

kualitas hidup masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat adalah upaya

untuk meningkatkan kemampuan membayar dalam memperoleh barang/jasa

yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pningkatan daya

beli diantaranya melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan

produktivitas usaha, pengendalian inflasi, penyediaan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha. Peningkatan kesejahteraan social adalah upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas

hidup masyarakat. Langkah Utama yang menjadi prioritas diantaranya dengan

mutu layanan pendidikan, kesehatan, jaminan social, penanganan penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat

berdampak langsung pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota

Tasikmalayayang sehat, produktif, mandiri dan dapat bersaing baik di tingkat

lokal, regional, nasional maupun global.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini masih banyak

terdapat kekurangan. Namun demikian, laporan ini mudah-mudahan dapat

dijadikan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

masukan dalam mendorong kinerja daerah serta sebagai bahan pembinaan lebih

lanjut oleh Pemerintah.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalaamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh


IV-9

IV - 9

Paraf Hirarkis : Tasikmalaya, Maret 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUDI BUDIMAN

1 Sekretaris Daerah : 1.

2 Kepala Bappelitbang : 2.

3 Asisten Adm Pemerintahan : 3.

4 Kepala BPKAD : 4.

5 Kabag Pem : 5.

6 Kabid Akuntansi BPKAD : 6.

7 Kabid Pem Bappelitbang : 7.

8 Kasubag Bina Otda : 8.


IV-10

IV - 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum .............................................................................................. I-1

B. Gambaran Umum Daerah ....................................................................... I - 1

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi ................................................................................................. II -1

B. Strategi dan Arah Kebijakan .................................................................... II – 2

C. Prioritas daerah .......................................................................................... II - 6

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi ............................................................... III- 1

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ............................................... III -9

C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan............................................ III -99

D. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...................................................................... III -121

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.......................................................... IV – 1

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan……………...................................... IV – 5

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama antar Daerah........................................................................... V – 1

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ………………………………… V – 8

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ..................................... V –12

D. Pembinaan Batas Wilayah ....................................................................... V –16

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ..................................... V -19

F. Pengelolaan Kawasan Khusus………………………………....................... V -22

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum....................... V-23

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ………………............................................................................ V – 1

B. Saran ……………………………………………………………………………… V – 2


IV-11

IV - 11

A Dasar Hukum

B Gambaran Umum Daerah

LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA

BAB I PENDAHULUAN


IV-12

IV - 12

A. DASAR HUKUM

Kota Tasikmalaya resmi terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Tasikmalaya sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya yang menginduk

kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat dimana Kota

Administratif Tasikmalaya merupakan bagian dari Kabupaten Tasikmalaya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Tasikmalaya terletak antara 108o08’38” Bujur Timur-

108o24’02” Bujur Timur dan antara 7o10’ Lintang Selatan -7o26’32”

Lintang Selatan, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak

± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari Kota

Jakarta.

Dari aspek geologisnya, struktur geologi Kota Tasikmalaya

terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu

susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah

dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api

tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota

Tasikmalaya. Sedangkan Iklim di Kota Tasikmalaya memiliki 3 sampai 4

bulan kering dan 8 sampai 9 bulan basah, dengan rata-rata curah hujan

di Kota Tasikmalaya sekitar 302,67 mm.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota

Tasikmalaya termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan

Timur dengan sektor unggulan meliputi pertanian, perkebunan,

perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan

dan pertambangan mineral. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya diarahkan sebagai

bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi,

sertapusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa.

BAB I PENDAHULUAN


IV-13

IV - 13

a. Batas Administrasi Daerah

Kota Tasikmalaya secara administratif berbatasan dengan beberapa

daerah kabupaten lain, yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong dan Kecamatan

Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya,

Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan

Sindangkasih dan Kecamatan Cikoneng

Kabupaten Ciamis;

Sebelah Selatan

: Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan

Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;

Sebelah Barat : Kecamatan Sukaratu,Kecamatan

Leuwisari, Kecamatan

Singaparna,Kecamatan Sukarame,dan

Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Tasikmalaya;

Sebelah Timur : Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan

Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya.

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun

2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten

Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan

Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah

Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah

administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2),

terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan.

Adapun luas masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan

yang berlaku sebagaimana tertera pada Tabel 1.1 dan gambar 1.1

berikut :


IV-14

IV - 14

Tabel 1.1

Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No Kecamatan Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah

Kelurahan

1 2 3 4

1 Kawalu 42,77 10

2 Tamansari 35,99 8

3 Cibeureum 19,04 9

4 Purbaratu 12,01 6

5 Tawang 7,07 5

6 Cihideung 5,49 6

7 Mangkubumi 24,53 8

8 Indihiang 11,09 6

9 Bungursari 16,90 7

10 Cipedes 8,96 4

Jumlah 183,85 69

Sumber :RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031


IV-15

IV - 15

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kota Tasikmalaya


IV-16

IV - 16

c. Topografis

Kota Tasikmalaya berdasarkan bentang alamnya berada pada

daerah dengan ketinggian berkisar antara 201-503 m diatas

permukaan laut (dpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan

relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari

Kecamatan Bungursari (kaki G.Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan

yang terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu

sekitar 201 mdpl.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, tempat tertinggi Kota

Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun

ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara serta sebagian kecil dari

timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan

wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan

Cibeureum, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan

dan kebun campuran.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2

dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2

Ketinggian Tempat Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya

No Kecamatan Tinggi dari Muka Laut

(mdpl)

1 2 3

1 Kawalu 201 mdpl (Kelurahan Urug) - 445 mdpl

(Kelurahan Gunung Tandala)

2 Tamansari 347 mdpl (Kelurahan Setiamulya) - 448 mdpl

(Kelurahan Setiawargi)

3 Cibeureum 250 mdpl (Kelurahan Singkup) - 362 mdpl

(Kelurahan Setiajaya)

4 Purbaratu 320 mdpl

5 Tawang 340 mdpl (Kelurahan Lengkongsari) - 359 mdpl

(Kelurahan Kahuripan)

6 Cihideung 349 mdpl (Kelurahan Nagarawangi) - 365 mdpl

(Kelurahan Cilembang)

7 Mangkubumi 343 mdpl (Kelurahan Sambongjaya) - 473 mdpl

(Kelurahan Cipawitra)

8 Indihiang 410 mdpl (Kelurahan Sukajaya)


IV-17

IV - 17

9 Bungursari 503 mdpl (Kelurahan Bungursari)

10 Cipedes 333 mdpl (Kelurahan Sukamanah) - 398 mdpl

(Kelurahan Cipedes)

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011 – 2031

Tabel 1.3

Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng Keterangan Luas (Hektar) % Luas

1 2 3 4

0 – 2 Datar 4659,00 25,34

2 – 5 Landai 6443,14 35,04

5 – 15 Sedang 6221,24 33,83

15 – 40 Curam 1061,69 05,77

Total 18.385,07 100

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011 – 2031

2. Gambaran Umum Demografis.

a. Jumlah Penduduk

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan

faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai

sasaran pembangunan tetapi juga menjadi pelaksana pembangunan.

Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada

peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahan

mobilitasnya yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan,

yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk dalam suatu

daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang

dibutuhkan dalam proses pembangunan dalam pengelolaan sumber

daya alam (SDA), selain juga sebagai konsumen dalam pembangunan.

Dalam peran ganda ini sudahsepatutnya pembahasan tentang

dinamika penduduk dalam pembangunan dapat dicermati sesuai

dengan ukuran kualitas dan kuantitasnya.


IV-18

IV - 18

Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota

Tasikmalaya sebanyak 685.106 jiwa, dengan rincian sebanyak 349.019

jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 336.087 jiwa

berjenis kelamin perempuan. Tabel 1.4 berikut ini menunjukkan

jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya Tahun 2016.

Tabel 1.4.

Jumlah Penduduk Di Kota Tasikmalaya Tahun 2016

NO KECAMATAN

PENDUDUK

JUMLAH %

1 CIHIDEUNG 73.113 10,67

2 CIPEDES 80.308 11,72

3 TAWANG 61.872 9,03

4 INDIHIANG 53.580 7,82

5 KAWALU 90.841 13,26

6 CIBEUREUM 61.345 8,95

7 TAMANSARI 72.043 10,52

8 MANGKUBUMI 94.523 13,80

9 BUNGURSARI 53.553 7,82

10 PURBARATU 43.928 6,41

TOTAL 685.106

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tasikmalaya

Dilihat dari sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota

Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling

banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak

94.523 jiwa atau sekitar 13,80 % dari total penduduk Kota

Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu


IV-19

IV - 19

sebanyak 90.841 jiwa atau sekitar 13,26 % dan Kecamatan Cipedes

80.308 jiwa atau sekitar 11,72 %. Sementara itu kecamatan dengan

penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu dengan penduduk

sebanyak 43.928 jiwa, hanya 6,41 persen dari total penduduk Kota

Tasikmalaya. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai jumlah dan

kepadatan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya menurut Kecamatan

dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2016

NO KECAMATAN JUMLAH JIWA % LUAS

WILAYAH

KEPADATAN

PENDUDUK

1 CIHIDEUNG 73.113 10,67 5,49 13.317

2 CIPEDES 80.308 11,72 8,96 8.963

3 TAWANG 61.872 9,03 7,07 8.751

4 INDIHIANG 53.580 7,82 11,04 4.853

5 KAWALU 90.841 13,26 42,77 2.124

6 CIBEUREUM 61.345 8,95 19,04 3.222

7 TAMANSARI 72.043 10,52 35,99 2.002

8 MANGKUBUMI 94.523 13,80 24,53 3.853

9 BUNGURSARI 53.553 7,82 16,90 3.169

10 PURBARATU 43.928 6,41 12,01 3.658

TOTAL 685.106 100 183,80 53.912

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia, Jenis

Pekerjaan dan Pendidikan.

Dilihat dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10

kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki

jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi

dengan penduduk sebanyak 94.523 orang atau sekitar 13,80 persen

dari total penduduk Kota Tasikmalaya. Sementara itu kecamatan

dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu

sebanyak 43.928 jiwa atau 6,41 persen, sesuai tabel 1.6.


IV-20

IV - 20

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan

Kecamatan Kawalu dikarenakan kedua kecamatan ini memang

mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan

lainnya. Namun demikian, tingginya jumlah penduduk di Kecamatan

Mangkubumi juga disinyalir karena di wilayah ini terdapat sentra

perdagangan (pasar induk), sentra industri dan UKM, sehingga

masyarakat cenderung lebih tertarik untuk berusaha dan tinggal di

Kecamatan Mangkubumi. Begitu pula halnya dengan Kecamatan Kawalu

yang terkenal sebagai sentra industri bordir.

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2016

NO KECAMATAN

PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1 CIHIDEUNG 36.971 10,59 36.142 10,75 73.113 10,67

2 CIPEDES 41.019 11,75 39.289 11,69 80.308 11,72

3 TAWANG 30.927 8,86 30.945 9,21 61.872 9,03

4 INDIHIANG 27.219 7,80 26.361 7,84 53.580 7,82

5 KAWALU 46.667 13,37 44.174 13,14 90.841 13,26

6 CIBEUREUM 30.912 8,86 30.433 9,06 61.345 8,95

7 TAMANSARI 37.167 10,65 34.876 10,38 72.043 10,52

8 MANGKUBUMI 48.229 13,82 46.294 13,77 94.523 13,80

9 BUNGURSARI 27.336 7,83 26.217 7,80 53.553 7,82

10 PURBARATU 22.572 6,47 21.356 6,35 43.928 6,41

TOTAL 349.019 100 336.087 100 685.106 100


IV-21

IV - 21


Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota

Tasikmalaya yaitu 50,94 persen laki-laki dan 49,06 persen perempuan.

Perkembangan sex ratio penduduk di Kota Tasikmalaya yang selalu

lebih dari 100 sejak beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa

pertambahan penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan

penduduk perempuan. Hal ini dapat dibandingkan jumlah jumlah

penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 685.106 jiwa, dengan rincian

sebanyak 349.019 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan

sebanyak 336.087 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga angka

sex ratio (perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan) mencapai

sebesar 101,85. Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kota

Tasikmalaya terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 1.7

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif

Kota Tasikmalaya Tahun 2016

NO KECAMATAN

KELOMPOK UMUR PRODUKTIF

(TAHUN) JUMLAH

0 – 4 15 – 64 > 65

1 CIHIDEUNG 16.637 51.742 4.734 73.113

2 CIPEDES 17.908 57.288 5.112 80.308

3 TAWANG 13.292 43.697 4.883 61.872

4 INDIHIANG 12.565 37.690 3.325 53.580

5 KAWALU 21.812 63.919 5.110 90.841

6 CIBEUREUM 14.075 43.378 3.892 61.345

7 TAMANSARI 17.524 50.863 3.656 72.043

8 MANGKUBUMI 23.148 65.799 5.576 94.523


IV-22

IV - 22

9 BUNGURSARI 13.460 36.922 3.171 53.553

10 PURBARATU 10.167 30.625 3.136 43.928

TOTAL 160.588 481.923 42.595 685.106


Kualitas penduduk Kota Tasikmalaya yang menjadi modal bagi

pembangunan juga turut didukung oleh struktur usia penduduknya.

Banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah

sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut.

Semakin kecil presentase penduduk usia tidak produktif, maka semakin

kecil penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif

tersebut. Dengan demikian beban ekonomi secara total juga semakin

kecil, sehingga pada akhirnya secara ekonomi akan mengalami

peningkatan.

Tabel 1.7 memperlihatkan bahwa seluruh kecamatan memiliki

penduduk usia produktif (15-64 Tahun). Kecamatan Mangkubumi

memilik penduduk usia produktif paling banyak yaitu sebanyak 65.799

orang diikuti oleh Kecamatan Kawalu yaitu sebanyak 63.919 orang.

Tingginya jumlah penduduk usia produktif di Kecamatan Mangkubumi

dan Kecamatan Kawalu dikarenakan kedua kecamatan ini memang

mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan

lainnya.

Melihat tingginya jumlah usia produktif di beberapa kecamatan

yang merupakan sentra bisnis, ditenggarai kaum imigran yang masuk ke

Kota Tasikmalaya lebih didominasi oleh penduduk laki-laki berusia

produktif (usia 15-64 tahun) yang bertujuan mencari nafkah/bekerja.

Analisa ini didukung oleh banyaknya jumlah penduduk laki-laki

dibanding perempuan pada Tahun 2016. Tidak dapat dipungkiri,

tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya telah menjadi

magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan mencari nafkah

di Kota Tasikmalaya. Penduduk usia produktif merupakan suatu modal

dalam pelaksanaan pembangunan di segala sector, dengan harapan

produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana

dan prasaran pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan

pelaksanan pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk


IV-23

IV - 23

meningkatkan kualitas dirinya secara kumulatif tentu akan mendorong

naiknya angka IPM.

Tabel 1.8

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kota Tasikmalaya Tahun 2016

NO KELOMPOK

UMUR

JENIS KELAMIN

TOTAL % LAKI-LAKI % PEREMPU

AN

%

1 0 – 4 20.684 5,93 19.352 5,78 40.036 5,84

2 5 – 9 30.754 8,81 28.937 8,64 59.691 8,71

3 10 – 14 31.381 8,99 29.480 8,80 60.861 8,88

4 15 – 19 30.383 8,71 28.733 8,57 59.116 8,63

5 20 – 24 30.765 8,81 30.092 8,98 60.857 8,88

6 25 – 29 28.224 8,09 26.714 7,97 54.938 8,02

7 30 – 34 30.172 8,64 28.766 8,58 58.938 8,60

8 35 – 39 27.912 8,00 26.254 7,83 54.166 7,91

9 40 – 44 26.308 7,54 25.294 7,55 51.602 7,53

10 45 – 49 22.869 6,55 22.452 6,70 45.321 6,62

11 50 – 54 19.794 5,67 19.784 5,90 39.578 5,78

12 55 – 59 16.039 4,60 15.787 4,71 31.826 4,65

13 60 – 64 12.975 3,72 12.606 3,76 25.581 3,73

14 65 – 69 8.222 2,36 8.412 2,51 16.634 2,43

15 70 – 74 6.320 1,81 6.723 2,01 13.043 1,90

16 > 75 6.217 1,78 6.701 2,00 12.918 1,89

TOTAL 349.019 100 336.087 100 685.106 100


Mencermati Tabel 1.8 terlihat bahwa panjang batang penduduk

usia muda (0-4) tahun relatif lebih panjang dibandingkan dengan

kelompok usia penduduk diatasnya. Hal ini menunjukkan bahwa


IV-24

IV - 24

tingkat kelahiran masih relatif tinggi, sehingga upaya-upaya

pemerintah dalam menggalakkan program KB masih harus terus

dilaksanakan. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dan menekan

angka kematian pada bayi dan balita sangat penting untuk

meningkatkan kualitas hidup penduduk selanjutnya.

Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja yang bekerja ditambah penduduk yang

menganggur. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah,

mengurus rumah tangga, dan lainnya (mereka yang tidak melakukan

kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan serta mereka yang

hidupnya tergantung dari orang lain, seperti pensiunan, lanjut usia,

cacat, dipenjara atau sakit kronis). Berdasarkan hasil Suseda 2016 ,

penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja di Kota Tasikmalaya

sebesar 299.866 orang (60,67 %), dengan perincian yang bekerja

sebanyak 287.209 orang (62,69%) dan menganggur sebanyak 12.657

orang (4,22 %). (Gambar 1.2.)

Gambar.1.2.

Persentase Penduduk Usia KerjaBerdasarkan AngkatanKerja dan

Bukan Angkatan Kerja di Kota TasikmalayaTahun 2016 (persen)

Sumber : Indikator Makro Tahun 2015,Bappeda dan BPS Kota

Tasikmalaya

Sedangkan distribusi Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan

Jenis Pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut :


IV-25

IV - 25

Tabel 1.9

Distribusi Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO KECAM

ATAN

PEKERJAAN

BELUM/

TIDAK

BEKERJA

MENGURUS

RUMAH

TANGGA

PELAJAR/

MAHASIS

WA

PNS TNI POLRI

1 CIHIDE

UNG 15.386 16.762 14.714 995 44 72

2 CIPEDE

S 17.332 17.987 15.906 1.644 59 198

3 TAWAN

G 12.928 13.560 12.613 2.052 355 68

4 INDIHIA

NG 11.257 12.120 10.688 1.364 49 102

5 KAWAL

U 18.622 21.946 18.018 1.348 59 86

6 CIBEUR

EUM 11.818 15.187 12.635 1.398 171 48

7 TAMAN

SARI 15.362 17.858 13.804 837 54 45

8 MANGK

UBUMI 20.137 21.849 19.568 1.746 82 127

9 BUNGU

RSARI 12.781 12.814 9.873 782 20 114

10 PURBA

RATU 9.193 10.831 8.369 632 47 27

TOTAL 144.816 160.914 136.188 12.798 940 887

Tabel 1.9

Distribusi Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan Jenis Pekerjaan

(lanjutan)

NO KECAMATA

N

PEKERJAAN

JUMLAH KARYAW

AN

SWASTA

KARYAWA

N BUMN

KARYAWA

N BUMD LAINNYA

1 CIHIDEUNG 4.374 157 36 20.573 73.113

2 CIPEDES 4.621 397 78 22.086 80.308

3 TAWANG 4.500 386 76 15.334 61.872

4 INDIHIANG 3.936 238 49 13.777 53.580

5 KAWALU 2.267 147 32 28.316 90.841

6 CIBEUREU

M 2.370 135 37 17.546 61.345

7 TAMANSARI 2.045 72 11 21.955 72.043

8 MANGKUB

UMI 3.967 258 64 26.725 94.523


IV-26

IV - 26

9 BUNGURSA

RI 1.761 85 26 15.297 53.553

10 PURBARAT

U 1.572 60 17 13.180 43.928

TOTAL 31.413 1.935 426 194.789 685.106

Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang bertujuan

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah

satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Kesepakatan dunia dalam pencapaian Millenium Development Goals

(MDG’s) untuk pendidikan anak-anak di mana pun baik laki-laki atau

perempuan akan mampu menyelesaikan pendidikan dasar.

Hakekat pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk

mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan

berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempunyai peranan yang

sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup, semakin tinggi

tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas

sumber daya manusianya. Oleh karenanya agar pendidikan dapat

dimiliki oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-

masing individu, maka pendidikan memerlukan dukungan dan

tanggung jawab dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Tabel 1.10

Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya

Tahun 2016

No Kecamatan SD/MI SMP/MT

s

SMA/MA/

SMK JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kawalu 40 19 11 70

2 Tamansari 26 18 11 55

3 Cibereum 27 11 8 46

4 Purbaratu 18 5 5 28

5 Tawang 28 12 18 58

6 Cihideung 30 15 13 58

7 Mangkubumi 32 10 7 49

8 Indihiang 19 6 10 35


IV-27

IV - 27

9 Bungursari 24 10 5 39

10 Cipedes 31 9 9 49

Kota Tasikmalaya 284/276 109/111 103/99 506/486

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Pada tabel 1.10. menunjukkan distribusi sekolah per kecamatan

tahun 2016, untuk tingkat SD dan SMP sebaran antar kecamatan relatif

merata, namun sebaran SMA agak sedikit timpang, Kecamatan Tawang

dan Cihideung jumlahnya lebih banyak dibanding kecamatan-kecamatan

lainnya.

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi

rendahnya derajat pendidikan masyarakat. Tingginya derajat

pendidikan masyarakat dapat dilihatdari meningkatnya indikator-

indikator pendidikan seperti tingginya angka melek huruf dan tingginya

angka rata-rata lama sekolah. Untuk mendapatkan angka yang tinggi

pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang

kelas/rombongan belajar (rombel) yang telah mencukupi untuk semua

penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar telah

mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yangmencukupi,

kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu

pendidikan.

Tabel 1.11

Rasio Guru-Murid dan Kelas-Murid

di Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Tingkatan Sekolah Jumlah

Guru

Jumlah

Murid

Rasio

Guru-

Murid

Rasio

Kelas-

Murid

(1) (2) (3) (4) (5)

1. SD/MI 3.672 74.839 1 : 20 1 : 33

2. SMP/MTs 2.762 39.337 1 : 14 1 : 35

3. SMA/SMK/MA 3.045 34.047 1 : 11 1 : 30


IV-28

IV - 28

Sumber: : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Rasio atau perbandingan antara guru dengan murid harus sesuai,

sehingga seorang guru ketika mengajar tidak boleh melebihi batas

kemampuannya dalam mengendalikan kelas dan membimbing anak didik

secara intensif. Beberapa praktisi pendidikan menyarankan bahwa

kemampuan ideal seorang guru mengelola kelas dengan jumlah murid

sekitar 20 orang per kelas, sehingga proses belajar-mengajar bisa

berlangsung efektif dan efisien.

Tabel 1.11 memperlihatkan rasio guru-murid di Kota

Tasikmalaya tahun 2016 sebesar 1:20 untuk SD/MI, 1:14 untuk

SMP/MTs, dan 1:11 untuk SMA/SMK/MA. Hal ini berarti jumlah

beban murid yang harus diawasi, dibimbing serta diajar oleh seorang

guru adalah sebanyak 20 orang murid di tingkat SD/MI, 14 orang

murid di tingkat SMP/MTs dan 11 murid di tingkat SMA/SMK/MA.

Data tersebut diatas sudah termasuk yang mengikuti Paket A, Paket B

dan Paket C tiap tingkatan pendidikan.

Berdasarkan rasio-rasio tersebut dan dengan merujuk pada

kriteria ideal di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa

ketersediaan jumlah guru dan kelas dibandingkan dengan jumlah

murid yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan telah memadai. Ke

depan upaya yang perlu dilakukan adalah penataan guru dalam rangka

pemerataan penyebaran dan peningkatan kualitas/kompetensi guru,

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta regulasi

pendidikan sehingga pendidikan dapat dinikmati atau dijangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat.

Jika diamati secara rinci, semakin tinggi jenjang/tingkat

pendidikan maka rasio murid-guru semakin menurun. Salah satu

penyebab utamanya adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk yang

juga semakin menurun seiring dengan kenaikan jenjang/tingkat

pendidikan. Dengan memadainya ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan,

terutama pendidikan dasar, semakin terbuka karena pemerintah telah

banyak menyediakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu tingkat

partisipasi penduduk untuk bersekolah juga harus ditingkatkan. Angka

partisipasi murni Kota Tasikmalaya beberapa tahun ini menunjukkan


IV-29

IV - 29

perkembangan yang relatif stabil di semua tingkatan pendidikan, mulai

dari SD/MI sampai dengan tingkat SMA/sederajat. Hal ini

mengindikasikan terjaganya pemerataan dan perluasan kesempatan

belajar.

Tabel 1.12

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya

Indikator 2014 2015 2016

1 2 3 6

1. APM usia 7-12 tahun

(SD/MI/Paket A) 99,78 99,83 99,85

2. APS usia 13-15 tahun

(SLTP/MTs/Paket B) 93,70 93,79 93,82

3. APS usia 16-18 tahun

(SMU/SMK/Paket C) 89,26 89,30 89,32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan

antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16-18 tahun yang sedang

bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12); usia SMP (13–

15) dan usia SMA (16-18). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2016

untuk usia SD/MI/Paket A sebesar 99,85 persen, artinya dari seluruh

penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,85

persen, sisanya 0,15 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang

sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, angka

partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs/Paket B sebesar 93,82

persen dan angka partisipasi penduduk usia SMA/MA/SMK sebesar

89,32 persen (Tabel 1.12.). Semakin tinggi tingkatan sekolahnya

semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang

melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke

sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain.

Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan

salah satu ukuran untuk mengklasifikasikan kualitas seseorang.

Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang,

baik pola pikir maupun pola tindakannya. Dalam sudut pandang


IV-30

IV - 30

penduduk sebagai subyek pembangunan, seseorang yang mempunyai

kualitas tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar

terhadap pembangunan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan

penduduk dapat menggambarkan mutu/kualitas sumber daya

manusia dalam tingkat pendidikan. Distribusi penduduk Kota

Tasikmalaya berdasarkan pendidikan akhir dirinci pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13 Distribusi Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir

NO KECAMATAN

PENDIDIKAN AKHIR

TIDAK/

BELUM

SEKOLA

H

BELUM

TAMAT

TAMAT

SD/

SEDERJAT

SLTP/

SEDERAJ

AT

SLTA/

SEDERAJ

AT

DIPLOMA

I/ II

1 CIHIDEUNG 11.378 7.035 17.416 11.773 20.605 621

2 CIPEDES 13.758 7.046 21.858 11.184 20.027 624

3 TAWANG 10.101 5.928 12.031 8.676 17.932 718

4 INDIHIANG 8.070 5.300 13.997 8.467 13.400 536

5 KAWALU 15.565 9.159 36.465 13.442 12.398 427

6 CIBEUREUM 8.824 6.387 20.749 9.654 11.902 371

7 TAMANSARI 12.733 7.594 31.223 9.939 8.203 258

8 MANGKUBU

MI 16.266 10.133 32.389 13.471 16.959 673

9 BUNGURSAR

I 10.057 5.376 20.203 7.477 8.047 258

10 PURBARATU 7.416 4.470 16.554 6.487 7.339 170

TOTAL 114.168 68.428 222.885 100.570 136.812 4.656

Sumber : DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya


IV-31

IV - 31

Tabel 1.13

Distribusi Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir

(Lanjutan)

NO KECAMATAN

PENDIDIKAN AKHIR

JUMLAH AKADEMI/

DIPLOMA

DIPLOMA IV/

STRATA I STRATA II STRATA III

1 CIHIDEUNG 1.013 3.085 174 13 73.113

2 CIPEDES 1.341 4.137 320 13 80.308

3 TAWANG 1.434 4.578 443 31 61.872

4 INDIHIANG 877 2.700 215 18 53.580

5 KAWALU 781 2.395 204 5 90.841

6 CIBEUREUM 722 2.520 197 19 61.345

7 TAMANSARI 414 1.573 97 9 72.043

8 MANGKUBUMI 1.104 3.269 243 16 94.523

9 BUNGURSARI 545 1.485 101 4 53.553

10 PURBARATU 336 1.079 76 1 43.928

TOTAL 8.567 26.821 2.070 129 685.106

Sumber : DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya

Tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas di Kota

Tasikmalaya pada tahun 2015 yang terbanyak adalah tamat

SD/sederajat sebanyak 40,85 persen, diikuti tamat SMA/sederajat

(20,10 persen), tamat SMP/sederajat (19,85 persen), tidak tamat SD

(12,42 persen). Sisanya sebanyak 6,80 persen saja yang mampu

menamatkan sekolah hingga perguruan tinggi, berarti dari sebanyak

1.000 penduduk usia 10 tahun ke atas, hanya 68 orang yang

berkesempatan menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma, Akademi,

Perguruan tinggi).


IV-32

IV - 32

Tabel 1.14

Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas

Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya

Pendidikan

Yang ditamatkan

Penduduk 10 Tahun Keatas

Laki-laki Perempua

n

Laki-Laki +

Perempuan

1 4 5 6

1. < SD 11,06 13,77 12,42

2.

SD/MI/Sederajat 40,01 41,68 40,85

3.

SMP/MTS/Sederajat 20,07 19,63 19,85

4.

SMA/Sederajat 21,97 18,22 20,10

5. Akademi/PT 6,89 6,7 6,80

Jumlah (%) 100 100 100

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya 2015

Semakin besar proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan

tinggi (SMU/sederajat keatas), maka menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan dasar yang telah dicapai juga semakin tinggi, implikasinya

angka melek huruf juga akan semakin mendekati angka 100. Angka

melek huruf merupakan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang

bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana

dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.15

Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Melek Huruf

Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya

No Kecamatan AMH

(Persen)

Indeks Melek

Huruf Ranking

1 2 3 4 5

1 Kawalu 99,86 99,86 8


IV-33

IV - 33

2 Tamansari 99,58 99,58 9

3 Cibeureum 99,93 99,93 6

4 Purbaratu 99,94 99,94 5

5 Tawang 99,96 99,96 2

6 Cihideung 99,98 99,98 1

7 Mangkubumi 99,90 99,90 7

8 Indihiang 99,96 99,96 3

9 Bungursari 99,36 99,36 10

10 Cipedes 99,95 99,95 4

Kota Tasikmalaya 99,82 99,82

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2015 Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk mengukur

keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di

daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak

pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka melek huruf juga

menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam

menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan

untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek

huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual

sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi

rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antaralain

tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama

sekolah (RLS).Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua

indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan

yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan

belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah

mencukupi untuk semua murid serta kualitas guru pun sangat

menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan (Gambar 1.3).


IV-34

IV - 34

Gambar 1.3

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Penduduk Usia 15 tahun Keatas di Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Gambar 1.3. mengilustrasikan perkembangan angka melek huruf

Kota Tasikmalaya periode 2006-2015 yang terus bergerak naik mendekati

angka 100, dari 98,80 persen pada tahun 2006, merangkak naik menuju

99,20 persen di tahun 2007, dan seterusnya sampai pada tahun 2015

mencapai 99,82 persen.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah proses

yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara

instan. Belum tercapainya angka melek huruf sebesar 100 dikarenakan

masih adanya penduduk usia tua (56 tahun ke atas) yang belum bisa

membaca dan menulis karena memang belum pernah mengenyam

pendidikan sama sekali. Meskipun telah dilakukan berbagai program

untuk memberantas buta aksara, diperlukan kesabaran dan keuletan

tinggi untuk membujuk mereka agar kembali memiliki minat mengakses

informasi dunia luar dengan meningkatkan kemampuan membaca dan

menulis.

Selain pencapaian angka melek huruf yang meningkat (Tabel

1.16), capaian rata-rata lama sekolah di Kota Tasikmalaya juga terus

mengalami peningkatan meskipun relatif sedikit. Pada tahun 2006

capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota

Tasikmalaya sebesar 8,40 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga

mencapai 8,93 tahun pada tahun 2015. Masih besarnya proporsi

penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah mempunyai kontribusi

sebagai penyebab lambatnya kemajuan rata-rata lama sekolah di Kota

8,4 8,41 8,44

8,59

8,83 8,85

8,88 8,89 8,9 8,93

98,80

99,20

99,42 99,45

99,55 99,57

99,75 99,79 99,80 99,82

98,60

98,80

99,00

99,20

99,40

99,60

99,80

100,00

8,2

8,4

8,6

8,8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RLS (tahun) AMH (%)


IV-35

IV - 35

Tasikmalaya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh

untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua penduduk

yang berpendidikan rendah untuk meneruskan sekolahnya baik dalam

pendidikan formal maupun non formal yang setara dengan pendidikan

formal, seperti Kejar Paket A, B dan C.

Tabel 1.16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks RLS

Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya

No. Kecamatan RLS

(Tahun)

Indeks

RLS Ranking

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kawalu 8,59 57,27 5

2 Tamansari 7,76 51,73 10

3 Cibeureum 8,47 56,47 6

4 Purbaratu 7,88 52,53 9

5 Tawang 12,01 80,07 1

6 Cihideung 10,82 72,13 2

7 Mangkubumi 7,92 52,80 8

8 Indihiang 9,07 60,47 4

9 Bungursari 7,93 52,87 7

10 Cipedes 9,75 65,00 3

Kota Tasikmalaya 8,93 59,53

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2015


IV-36

IV - 36

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Sebagian besar pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan

pusat industri di Priangan Timur berada di Kota Tasikmalaya. Wilayah

Priangan Timur ini mencapai hampir seperlima dari total keseluruhan

wilayah Jawa Barat, itu artinya hampir seperlima dari pusat

perekonomian yang ada di Jawa Barat berada di Kota Tasikmalaya.

Oleh karena itu, sangat cocok bagi para investor baik di sektor

perhotelan, sarana dan prasarana, serta pusat perbelanjaan untuk

menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya

merupakan salah satu kota yang memberikan peluang yang besar bagi

para investor untuk melakukan usahanya, karena didukung dengan

jumlah penduduk sekitar 685 ribu sehingga sangat potensial untuk

dijadikan faktor produksi dan pangsa pasar investasi.

Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di

wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya juga memiliki

perkembangan yang lebih baik dibandingkan kota-kota besar lainnya

yang cenderung stagnan atau jalan di tempat tanpa ada pembangunan

yang berarti atau signifikan. Oleh karena itu, para investor baik itu

investor lokal maupun asing yang akan menanamkan modalnya perlu

melirik Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota yang sangat potensial

dan strategis untuk mengembangkan usaha. Bagi para investor lokal

yang akan melakukan ekspansi atau perluasan cabang dapat

menjadikan kota ini sebagai salah satu pilihan terbaik. Bagi investor

asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, kota ini dapat

dijadikan basis usaha baru.

Di Indonesia, kawasan potensial saat ini harus dikembangkan

ke daerah-daerah sehingga pembangunan dapat lebih merata, saat ini

kawasan industri hanya terpusat di Jabodetabek, Surabaya, Semarang

dan Bandung, hal ini dapat menyebabkan kawasan tersebut menjadi

jenuh dan tidak terkendali. Oleh karena itu, kota ini dengan tangan

terbuka membuka kesempatan yang sangat besar bagi para investor

untuk menanamkan modalnya di kota ini. Bidang-bidang yang sangat

potensial di kota ini diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan,

pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat

industri.

http://id.wikipedia.org/wiki/Jabodetabek

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya

http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang


IV-37

IV - 37

Sebagai kota besar yang berkembang pesat dan kota yang

memiliki segudang potensi alam, pusat belanja dan oleh-oleh, pusat

budaya maupun seni, sebagai tempat perhelatan acara-acara akbar

seperti festival, kejuaraan nasional, pusat kuliner, dan tujuan

pendidikan utama, kota ini masih minim jumlah hotel yang

representatif dibandingkan kota-kota besar lainnya, oleh karena itu

bidang perhotelan sangat cocok untuk dikembangkan di kota ini. Kota

Tasikmalaya masih membutuhkan banyak jumlah hotel baru untuk

lebih memajukan geliat ekonomi di kota ini.

Selain memiliki banyak potensi alam, Kota Tasikmalaya juga

memiliki berbagai potensi yang belum dikembangkan secara maksimal,

misalnya industri bordir yang sudah mendunia, kelom geulis, dan batik

tasik, kerajinan mendong, payung geulis dan lain-lain. Sehingga hal ini

memerlukan sentuhan tangan para investor-investot baru untuk dapat

menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, dengan jumlah kecamatan sebanyak 10

kecamatan, yang terdiri dari 69 kelurahan, merupakan salah satu

wilayah di Priangan Timur yang memberikan andil yang cukup

signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat. Dari sisi lain secara

geografis letaknya sangat strategis di jalur utama yang

menghubungkan Bandung dengan wilayah Priangan Timur dan Jawa

Tengah serta menghubungkan antara Kabupaten Garut, Ciamis, dan

sekitarnya.

Hal ini tentu saja menjadi keuntungan secara ekonomi bagi

Kota Tasikmalaya. Kondisi ini tentu saja menjadi potensi untuk

menggerakkan roda perekonomian Kota Tasikmalaya ke arah yang

lebih maju.

Berbagai kebijakan makro ekonomi yang diarahkan pada upaya

untuk mendorong secara simultanpeningkatan kinerja sektor riil

maupun moneter harus tetap dikembangkan.

Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional

sebagaimana yang terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah.

Kondisi keuangan global yang terjadi, memberikan dampak terhadap

para pelaku usaha, rumahtangga, serta menerpa aspek penawaran dan

permintaan di Kota Tasikmalaya, meskipun

demikian seluruh kategori perekonomian di Kota Tasikmalaya masih

mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016.


IV-38

IV - 38

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (Tiga Tahun terakhir)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya selama

periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang

signifikan. PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku di Kota

Tasikmalaya tahun 2015 mencapai Rp.15,23 trilyun, meningkat dari

tahun 2014 yang mencapai Rp. 13,62 trilyun dan pada tahun 2013

sebesar Rp.12,29 trilyun. Berikut disajikan PDRB Kota Tasikmalaya

atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2013-2015

(Tabel 1.17) :

Tabel 1.17.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2015 (Juta Rupiah)

Kategori 2013 2014 2015

[1] [2] [3] [4]

I Primer 746.309,4 797.355,4 857.848,0

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 744.832,0 794.768,7 856.152,0

B Pertambangan dan Penggalian 1.477,4 1.586,7 1.696,0

II Sekunder 3.561.237,6 4.040.377,8 4.548.870,9

C Industri Pengolahan 1.862.086,0 2.030.566,9 2.194.571,0

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.294,3 1.400,1 1.490,8

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 48.037,6 49.885,2 54.197,5

F Konstruksi 1.649.819,7 1.958.525,6 2.298.611,6

III Tersier 7.986.393,6 8.786.039,1 9.827.393,1

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor 2.929.227,8 3.228.236,3 3.570.343,6

H Transportasi dan Pergudangan 1.121.258,1 1.211.381,9 1.427.977,7

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 583.686,1 643.847,1 709.608,0

J Informasi dan Komunikasi 349.481,6 402.136,5 451.207,6

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.336.675,0 1.487.715,7 1.661.449,3

L Real Estate 206.678,5 219.408,6 232.835,0

M,N Jasa Perusahaan 129.471,0 139.643,4 149.059,3

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 602.920,2 650.650,9 710.402,5

P Jasa Pendidikan 200.059,8 228.635,5 263.694,0


IV-39

IV - 39

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 223.044,9 244.309,7 292.241,3

R,S,T,U Jasa lainnya 303.890,6 329.073,6 358.574,9

PDRB 12.293.940,6 13.623.772,3 15.234.112,0

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Meskipun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, namun

peningkatan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok

kategori bersangkutan, karena pada Nilai Tambah Bruto atas dasar

harga berlaku masih terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau

deflasi). Dengan demikian untuk mengetahui nilai PDRB Kota

Tasikmalaya secara riil digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga

konstan Tahun 2010, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga

(Tabel 1.18).

PDRB atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami

peningkatan sebesar 6,29 persen, yaitu dari Rp. 11,63 trilyun pada

tahun 2014 menjadi Rp. 12,37 trilyun pada tahun 2015.

Tabel 1.18. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya

Atas Dasar Harga Konstan 2010,Tahun 2013–2015 (Juta Rupiah)

Kategori 2013 2014 2015

[1] [2] [3] [4]

I Primer 603.329,3 617.400,7 619.573,9

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 602.103,2 616.148,0 618.295,9

B Pertambangan dan Penggalian 1.226,1 1.252,7 1.278,0

II Sekunder 3.144.566,7 3.362.734,0 3.584.246,0

C Industri Pengolahan 1.638.282,8 1.691.003,9 1.748.700,5

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.191,2 1.251,8 1.263,3

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang 41.900,4 43.144,9 44.807,7

F Konstruksi 1.464.192,4 1.627.333,4 1.790.474,5

III Tersier 7.212.974,5 7.657.148,0 8.164.971,8

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor 2.652.346,7 2.862.497,7 3.060.148,6

H Transportasi dan Pergudangan 1.090.996,9 1.111.908,1 1.172.819,3

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 517.699,5 544.446,3 576.393,1


IV-40

IV - 40

J Informasi dan Komunikasi 334.532,5 389.072,8 440.613,2

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.140.110,1 1.196.121,5 1.272.815,2

L Real Estate 187.054,9 193.919,8 200.869,8

M,N Jasa Perusahaan 123.847,6 127.161,7 130.475,9


Jaminan Sosial Wajib 496.347,5 508.023,5 520.504,9

P Jasa Pendidikan 179.853,7 199.661,6 220.817,8

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 201.352,8 218.481,4 244.610,0

R,S,T,U Jasa lainnya 288.832,4 304.853,5 323.903,9

PDRB 10.961.870,6 11.637.282,7 12.369.791,7

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

d.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk diketahui pada

suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini

memperlihatkan bagaimana perekonomian di suatu wilayah tumbuh

membesar dari sisi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Laju

pertumbuhan ekonomi dapat juga dijadikan sebagai ukuran

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisa PDRB atas dasar harga konstan tahun

dasar 2010, dapat dilihat kinerja perekonomian Kota Tasikmalaya pada

periode 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, yaitu

dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 6,29

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya artinya secara agregat,

kuantitas output perekonomiannya meningkat sebesar 6,29 persen

dibanding tahun sebelumnya. Untuk diketahui, bahwa sejak mulai

berdirinya Kota Tasikmalaya sampai tahun 2015 perekonomian Kota

Tasikmalaya secara konsisten dan meyakinkan mengalami

perkembangan yang signifikan. (Tabel 1.19).

Perkembangan kinerja seluruh kategori ekonomi dalam

membentuk PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2013-2015 mengalami

pertumbuhan positif. Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi

kategori yang tumbuh paling tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 13,25

persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh Kategori Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 12,42 persen, Kategori Jasa


IV-41

IV - 41

Pendidikan yang tumbuh sebesar 10,60 persen serta Kategori Konstruksi

dengan pertumbuhan sebesar 10,03 persen.

Tabel 1.19.

Laju Pertumbuhan Kategorial Kota Tasikmalaya

Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2013 - 2015(Persen)

Kategori 2013 2014 2015

[1] [2] [3] [4]

I. Primer 1,54 2,33 0,35

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,54 2,33 0,35

B Pertambangan dan Penggalian 2,12 2,17 2,02

II. Sekunder 8,24 6,90 6,62

C Industri Pengolahan 6,05 3,22 3,41

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,58 5,09 0,92

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang 5,37 2,97 3,85

F Konstruksi 10,91 11,14 10,03

III. Tersier 5,69 6,16 6,63

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor 4,66 7,92 6,90

H Transportasi dan Pergudangan 1,94 1,92 5,48

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,10 5,17 5,87

J Informasi dan Komunikasi 7,43 16,30 13,25

K Jasa Keuangan dan Asuransi 11,75 4,91 6,41

L Real Estate 3,85 3,67 3,58

M,N Jasa Perusahaan 8,14 2,68 2,61


Jaminan Sosial Wajib 2,53 2,35 2,46

P Jasa Pendidikan 11,72 11,01 10,60

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,67 8,51 12,42

R,S,T,U Jasa lainnya 10,36 5,89 5,90

PDRB 6,17 6,16 6,29



IV-42

IV - 42

d.2. Struktur Ekonomi

Untuk dapat memberikan gambaran bagaimana struktur

perekonomian di wilayah, indikator yang sering digunakan adalah

distribusi persentase kategorial PDRB. Distribusi persentase kategorial

menunjukkan komposisi dan peranan/andil masing-masing kategori

dalam mendukung terbentuknya PDRB secara keseluruhan. Semakin

besar persentase nilai tambah bruto suatu kategori, semakin besar pula

pengaruh kategori tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu

daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi

nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB, sehingga akan

tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan (kategori

andalan) di suatu wilayah.

Apabila dilihat dari peranannya pada pembentukan PDRB Kota

Tasikmalaya, kategori-kategori yang sangat dominan peranannya di Kota

Tasikmalaya pada tahun 2015 adalah kategori Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Konstruksi, kategori

Industri Pengolahan, yang masing-masing mempunyai peranan sebesar

23,44 persen, 15,09 persen dan 14,41 persen serta ketiga kategori

tersebut mampu tumbuh sebesar 6,90 persen, 10,03 persen, dan 3,41

persen (Gambar 1.4).


IV-43

IV - 43

Gambar 1.4

Peranan/ DistribusiPersentase Kategorial dalam PDRB Kota

Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku pada Pembentukan Struktur

Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2015 (Persen)

d.3. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor

produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial

dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah

pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya dite-

rima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan

selama periode 2012 – 2015, rata-rata mencapai lebih dari 10 persen per

tahunnya. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya atas

dasar harga berlaku mencapai Rp.17,09 juta kemudian naik menjadi

Rp.18,86 juta pada tahun 2013 dan Rp.20,79 juta pada tahun 2014

kemudian naik menjadi Rp.23.17 juta pada tahun 2015. Perkembangan



IV-44

IV - 44

PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 1.20 di

bawah ini.

Tabel 1.20.

PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dan Pertumbuhannya, 2012-2015

Tahun

Atas Dasar

Harga Berlaku

(Juta Rp.)

Pertum-

buhan

(%)

Atas Dasar

Harga Konstan

2010

(Juta Rp.)

Pertum-

buhan

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

2012 17,09 8,88 15,93 5,18

2013 18,86 10,33 16,82 5,60

2014 20,79 10,23 17,77 5,66

2015 23,17 11,45 18,81 5,88


Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita tersebut masih

belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota

Tasikmalaya secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita

yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih

terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat

berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil

dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar

harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Dari

Tabel 1.20 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.15,93

juta, pada tahun 2013 menjadi Rp.16,82 juta dan pada tahun 2014

mencapai Rp.17,77 juta. Sedangkan pada tahun 2015, PDRB per kapita

Kota Tasikmalaya mencapai Rp.18,81 juta. Dari dua kondisi di atas

memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh

sebesar 5,88 persen pada tahun 2014.


IV-45

IV - 45

d.4. Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk menjaga stabilitas

perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Inflasi ataupun Deflasi

merupakan persentase tingkat perubahan harga sejumlah barang dan

jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumahtangga.

Penghitungan inflasi sangat berguna untuk dapat memperoleh

indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang

perkembangan harga di suatu wilayah. Hal tersebut sangat penting,

karena indikator tersebut dapat digunakan sebagai informasi

awal/dasar untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, baik di

tingkat ekonomi makro ataupun mikro. Pada tingkat mikro yaitu

rumahtangga atau masyarakat dapat memanfaatkan inflasi sebagai

dasar penyesuaian pada pengeluaran atau konsumsi rumahtangga

terhadap pendapatan yang diterima.

Angka inflasi dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan

kontrak bisnis oleh suatu perusahaan. Sedangkan pada konteks makro,

angka inflasi dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu

wilayah. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi antara lain karena

terjadi peningkatan permintaan pasar maupun adanya kenaikan biaya

produksi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga jual barang

dan jasa yang diproduksinya.

Keadaan seperti ini sering terjadi pada saat-saat tertentu, seperti

menjelang bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan

tahun ajaran baru. Selain itu, inflasi juga disebabkan karena kebijakan

pemerintah dimana sejak tahun 2014 pemerintah mengurangi subsidi

bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini menyebabkan

kenaikan pada biaya transportasi sehingga berdampak terhadap semua

jenis komoditas.

Inflasi yang rendah akan dapat menggairahkan kondisi perbankan,

karena akan mampu menurunkan suku bunga, kemudian dapat

merangsang sektor riil untuk berproduksi yang akhirnya akan

berdampak baik pada penanaman modal untuk melakukan suatu

kegiatan ekonomi.

Inflasi ideal untuk ukuran Indonesia saat ini berkisar antara 4

sampai 6 persen. Angka inflasi tersebut cukup ideal untuk pertumbuhan


IV-46

IV - 46

ekonomi, menjaga stabilitas moneter serta stabilitas daya beli masyarakat

dan peningkatan investasi.

Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen secara konsisten

untuk menjaga angka inflasi agar tetap ideal. Hal ini ditunjukkan dengan

dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas

secara rutin setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi fenomena

perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi yang terjadi di Kota

Tasikmalaya. Setelah mengevaluasi fluktuasi perubahan harga, TPID

melakukan berbagai program untuk dapat menjaga kestabilan harga

komoditi yang ada di pasar, sehingga angka inflasi dapat terkendali.

Pada tahun 2011 angka inflasi Kota Tasikmalaya sebesar 4,17 dan

tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 3,87. Angka tersebut

menunjukan bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012

perekonomian di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan cukup terkendali

dan stabil. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 laju inflasi Kota

Tasikmalaya naik di angka 6,89 dan 8,09 yang dipicu oleh kenaikan

Bahan bakar Minyak (BBM). Adapun untuk Tahun 2015 angka inflasi

mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,53,

capaian ini salah satunya oleh pernurunan harga BBM pada awal tahun

2015 yang berdampak pada menurunnya harga barang dan jasa

dikarenakan biaya transportasi orang dan barang menjadi lebih murah.

Dari hasil evaluasi terhadap kondisi perekonomian makro dapat

dilihat kecenderungan laju inflasi di Kota Tasikmalaya 2 (dua) tahun

terakhir yang masih berada di atas rata-rata laju inflasi Jawa Barat.

Sehingga hal ini harus disikapi dengan baik dan dicarikan solusi yang

multi dimensi. Dengan telah dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya pengendalian laju inflasi

terutama yang berkaitan dengan sisi permintaan dan penawaran

komoditi di Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan baik. Capaian laju

inflasi Kota Tasikmalaya selengkapnya pada Tabel 1.21.

Laju inflasi Kota Tasikmalaya di dominasi oleh kelompok bahan

makanan dan sandang yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok

lainnya. Namun demikian diharapkan laju inflasi dapat ditekan tidak

melebihi angka 5 persen, dengan asumsi bahwa tidak ada faktor


IV-47

IV - 47

eksternal maupun internal yang mengganggu baik sisi penawaran

maupun permintaan, seperti arus distribusi dan ketersediaan barang di

pasaran. Penetapan laju inflasi Kota Tasikmalaya dibawah 5 persen

merupakan upaya dalam meningkatkan gairah kerja, melaksanakan

diversifikasi usaha, menabung, dan mengadakan investasi yang

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

Pengendalian laju inflasi akan sangat berpengaruh pada daya beli

masyarakat.

Tabel 1.21

Laju Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2015

(Year on year)

Tahun Kalender Laju Inflasi (%)

(1) (2)

2011 4.17

2012 3,87

2013 6,89

2014 8,09

2015 3,53

Sumber :BPS Kota Tasikmalaya

e. Indek Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan

adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa

besar perbanding-an distribusi dari pengeluaran dengan distribusi

pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif

penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva

Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti

pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah

antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan

pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari

0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup

serius.


IV-48

IV - 48

Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya dari Suseda 2016 mencapai

0,39 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang. Keadaan

ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita

(pendapatan) penduduk Kota Tasikmalaya belum mampu mengurangi

kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang

diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan

bawah.

Gambar 1.5 . Perkembangan Koefisien Gini

di Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2016

Sumber : jabar.bps.go.id dan Suseda 2016

4. INDIKATOR MAKRO

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Tasikmalaya juga perlu dilihat

dalam konteks yang lebih luas lagi (multi dimensional). Hal ini

dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling

bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal

ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih

komprehensif dan holistik.

Indikator Makro Kota Tasikmalaya menunjukan perkembangan

yang sangat positif, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.22 di bawah

ini :

0,33

0,37 0,4 0,39

0,37

0,49

0,39

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tahun


IV-49

IV - 49

Tabel 1.22.

Indikator Makro Kota TasikmalayaTahun 2013-2015

No Indikator Makro Satuan 2013 2014 2015 2016

1. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Basis

Point 75,71 75,88 76,23

Angka Harapan

Hidup (AHH) Tahun 70,80 70,91 71,13

Indeks Kesehatan Basis

Point 76,33 76,51 76,85

Angka Melek Huruf

(AMH) % 99,79 99,80 99,82

Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) Tahun 8,89 8,90 8,93

Indeks Pendidikan

Basis

Point 86,28 86,30 86,39

Paritas Daya Beli

(PPP=Purchasing

Power Parity)

Ribu

Rupiah 639,110 640.470 643.080

Indeks Daya Beli

Basis

Point 64,50 64,82 65,42

2. Jumlah Penduduk Jiwa 651.676 654.794 657.477 659.606

3. Laju Pertumbuhan

Penduduk % 0,54 0,48 0,41 0,32

4. PDRB adh berlaku Juta

Rupiah 12.293.940,6 13.623.772,3 15.234.112,0

5. Inflasi % 6,88 8,09 3,53 2,75

6. Laju Pertumbuhan

Ekonomi % 6,17 6,16 6,29

7. PDRB per kapita

berlaku Rp

18.860.000,0

0

20.790.000,0

0

23.170.000,0

0

8. Indeks Gini Basis

Point 0,394 0,371 0,490

9. Angka Kemiskinan % 17,19 15,95 16,28

10.

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

% 6,52 5,38 5,46 4,22

11. Partisipasi Angkatan

Kerja % 64,22 60.67 66,21 62,69


IV-50

IV - 50

No Indikator Makro Satuan 2013 2014 2015 2016

12.

Rasio Penduduk yang

Bekerja Terhadap

Angkatan Kerja

% 93,48 94.62 94,54 95,78

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Keterangan :

*) Angka Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS RI)

**) Masih dalam perhitungan BPS


IV-51

IV - 51

A Ringkasan Urusan Desentralisasi

B Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

C Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

D Indikator Kinerja Kunci

LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA

BAB III URUSAN DESENTRALISASI


IV-52

IV - 52

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013

Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Kota

Tasikmalaya mempunyai susunan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri

dari :

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat DPRD;

3. Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;

4) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;

5) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan;

6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

9) Dinas Pendapatan Daerah;

10) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

11) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

4. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;

3) Badan Kepegawaian Daerah;

4) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;

5) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6) Inspektorat;

7) Kantor Lingkungan Hidup;

8) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

10) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;

5. 10 Kecamatan;

6. 69 Kelurahan;

7. Lembaga lainnya, yang terdiri dari :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

2. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


IV-53

IV - 53

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1) Urusan Wajib

Alokasi belanja urusan wajib sebesar Rp.903.896.935.816,40 direalisasikan

sebesar Rp.826.303.202.024,00 atau 87,82%. Belanja tersebut digunakan untuk

mendanai 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya

dengan 138 program sebagaimana uraian dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan.

Berdasarkan rekapitulasi, dari alokasi belanja langsung urusan pendidikan sebesar

Rp.63.221.824.668,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.58.881.175.265,00 atau

93,13%. Hampir seluruh program pada urusan wajib pendidikan ini dilaksanakan oleh

Disdik, namun terdapat pula program yang dilaksanakan bersama SKPD lain yaitu

Program Pendidikan Menengah dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun oleh Disdik dan DCKTRK.

Program, rencana dan realisasi anggarannya diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran

Rp.2.287.465.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.117.035.248,00 atau

95,17%; dilaksanakan oleh Disdik.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

Rp.727.184.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.631.720.185,00 atau 88,87%;

dilaksanakan oleh Disdik.

c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.27.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp.26.951.400,00 atau 99,82%; dilaksanakan oleh

Disdik.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp.85.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp.85.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Disdik

e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Disdik

f. Program Adminstrasi Persekolahan, alokasi anggaran Rp.15.346.070.500,00

realisasi anggaran sebesar Rp.13.461.250.188,00 atau 87,62%; dilaksanakan oleh

Disdik

g. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas

(UPTD), alokasi anggaran Rp.761.658.500,00 realisasi anggaran sebesar

Rp.728.001.235,00 atau 95,58%; dilaksanakan oleh Disdik


IV-54

IV - 54

h. Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran Rp.853.160.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp.804.879.900,00 atau 94,34%; dilaksanakan oleh Disdik.

i. Program Pendidikan Menengah, alokasi anggaran sebesar Rp.9.896.250.000,00

terealisasi sebesar Rp.9.534.589.392,00 atau 96,35%; dilaksanakan oleh Disdik dan

DCKTRK.

j. Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran Rp.759.000.000,00 terealisasi

sebesar Rp.758.036.000,00 atau 99,87%; dilaksanakan oleh Disdik.

k. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, alokasi anggaran

Rp.750.931.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.738.041.000,00 atau 98,28%;

dilaksanakan oleh Disdik.

l. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran Rp.750.000.000,00

dapat direalisasikan sebesar Rp.718.737.027,00 atau 95,83%; dilaksanakan oleh

Disdik.

m. Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar, dengan anggaran sebesar


99,71%; dilaksanakan oleh Disdik.

n. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun,

dengan anggaran Rp.28.848.104.668,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp.27.111.005.240,00 atau 93,98%; dilaksanakan oleh Disdik dan DCKTRK.

o. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan, alokasi

anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.139.308.000,00

atau 92,87%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

2. Urusan Kesehatan.

Anggaran urusan wajib kesehatan sebesar Rp.239.046.517.135,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.201,090,526,957,00 atau 84,12%. Program dalam urusan

wajib kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinkes, RSUD dr. Soekardjo, Setda, DCKTRK

dan Kecamatan.

Program-program tersebut adalah sebagai berikut :



80,62%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.


IV-55

IV - 55



67,54%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.911.000.000,00


Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran


87,47%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Rp.76.040.110,00 atau 95,05%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.

f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp.19.835.450,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh Dinkes dan

RSUD dr. Soekardjo.

g. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya,

alokasi anggaran Rp.27.942.730.712,00 realisasi anggaran sebesar

Rp.25.579.955.540,00 atau 91,54%; dilaksanakan oleh Dinkes.

h. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan

Kesehatan, alokasi anggaran Rp.444.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp.429.815.414,00 atau 96,81%; dilaksanakan oleh Dinkes.

i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dari anggaran sebesar

Rp.3.514.247.195,00 dapat direalisasikan Rp.2.013.929.016,00 atau 98,61%;

dilaksanakan oleh Dinkes.

j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dari anggaran sebesar


95,33%; dilaksanakan oleh Dinkes.

k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dari anggaran


97,60%; dilaksanakan oleh Dinkes, Kec. Indihiang, Kec. Tawang dan Kec. Cipedes.

l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dari anggaran Rp.763.241.010,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.747.081.300,00 atau 97,88%; dilaksanakan oleh Dinkes.

m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran Rp.1.939.394.000,00

terealisasi Rp.1.877.039.777,00 atau 96,78%. Program ini dilaksanakan oleh


IV-56

IV - 56

Dinkes, Setda dan seluruh Kecamatan.

n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dari anggaran


93,48%; dilaksanakan oleh Dinkes.

o. Program Standarisasi pelayanan kesehatan, alokasi anggaran

Rp.1.101.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.097.633.550,00 atau 99,63%;


p. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dari anggaran

Rp.18.131.807.600,00 direalisasikan sebesar Rp.12.004.321.000,00 atau 66,21%;


q. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dari anggaran


90,48%; dilaksanakan oleh Dinkes dan DCKTRK.

r. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dari anggaran


79,90%; dilaksanakan oleh Dinkes, dan RSUD dr. Soekardjo.

s. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan anggaran sebesar

Rp.4.203.277.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.614.389.831,00 atau 85,99%;

dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

t. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar


dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.

u. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita, dari anggaran



v. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dari anggaran Rp.

360.507.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.337.492.000,00 atau 93,62%;


w. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dari anggaran



IV-57

IV - 57

dilaksanakan oleh Dinkes dan Setda.

x. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dari anggaran



y. Program Peranserta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,

anggaran Rp.30.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp.30.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Dinkes.

z. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan dari anggaran Rp.13.254.601.000,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp.12.639.967.050,00 atau 94,80%; dilaksanakan oleh Dinkes dan DCKTRK.

aa. Program Standarisasi administrasi kesehatan, dari alokasi anggaran sebesar



bb. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, alokasi anggaran sebesar



3. Urusan Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran urusan wajib pekerjaan umum sebesar Rp.208.964.469.000,00

terealisasi sebesar Rp.198.834.208.642,00 atau 95,15 %. Program dalam urusan wajib

pekerjaan umum ini dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

Program-program tersebut adalah sebagai berikut:



91,85%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.






DBMPPE.



Rp.109.507.300,00 atau 99,55%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.



IV-58

IV - 58

anggaran sebesar Rp.19.727.700,00 atau 98,64%; dilaksanakan oleh DBMPPE

dan DCKTRK.

f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran


dilaksanakan oleh DBMPPE.

g. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, alokasi anggaran

sebesar Rp.11.898.815.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.758.453.700,00 atau


h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran


dilaksanakan oleh DBMPPE.

i. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, alokasi

anggaran Rp.1.972.300.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.855.654.650,00 atau

94,09%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya, alokasi anggaran Rp.36.682.767.250,00 terealisasi

Rp.35.235.261.400,00 atau 96,05%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

k. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, alokasi anggaran

Rp.1.562.182.000,00 terealisasi Rp.1.530.475.000,00 atau 97,97%; dilaksanakan

oleh DBMPPE.

l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, alokasi

anggaran Rp.6.721.763.750,00 terealisasi Rp.6.578.247.124,00 atau 97,86%;

dilaksanakan oleh DCKTRK.

m. Program Pengendalian Banjir, alokasi anggaran Rp.6.299.066.000,00 terealisasi

Rp.6.247.169.675,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, alokasi anggaran

Rp.329.167.000,00 terealisasi Rp.327.034.300,00 atau 99,35%; dilaksanakan oleh

DCKTRK.

o. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, alokasi sebesar Rp.96.317.710.000,00

terealisasi Rp.93.418.582.700,00 atau 96,99%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

p. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong, alokasi

anggaran Rp.948.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.945.154.900,00 atau 99,62%;

dilaksanakan oleh DCKTRK dan DBMPPE.

q. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, alokasi anggaran


IV-59

IV - 59

Rp.1.879.300.000,00 terealisasi Rp.662.172.500,00 atau 35,24%; dilaksanakan

oleh DCKTRK.

4. Urusan Perumahan.

Alokasi anggaran urusan wajib perumahan sebesar Rp.57.565.586.400,00 terealisasi

sebesar Rp.55.663.014.367,00 atau 96,69%. Program dalam rangka melaksanakan

urusan wajib ini adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, alokasi

anggaran Rp.844.849.000,00 terealisasi Rp.704.620.000,00 atau 83,40%; yang


b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, alokasi anggaran Rp.385.000.000,00

terealisasi Rp.369.368.500,00 atau 95,94%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan

Dinsosnakertrans.

c. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman,

alokasi anggaran Rp.972.388.800,00 terealisasi Rp.917.108.550,00 atau 94,32%;


d. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman, alokasi anggaran sebesar

Rp.55.363.348.600,00 terealisasi Rp.53.671.917.317,00 atau 96,94%;

dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.

5. Urusan Penataan Ruang.

Alokasi anggaran urusan wajib penataan ruang sebesar Rp.2.246.750.000,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.2.055.305.151,00 atau 91,48%. Program dalam rangka

melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tata Ruang, alokasi anggaran Rp.46.750.000,00 terealisasi

Rp.46.750.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

b. Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota), alokasi

anggaran Rp.1.065.000.000,00 terealisasi Rp.943.062.240,00 atau 88,55%;

dilaksanakan oleh Bappeda dan DCKTRK.

c. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran


oleh DCKTRK dan Bappeda.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan.

Anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan sebesar Rp.9.736.799.555,00

terealisasi sebesar Rp.9.091.972.932,00 atau 93,38%. Program dalam rangka

melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:



94,69%; dilaksanakan oleh Bappeda.


IV-60

IV - 60



91,01%; dilaksanakan oleh Bappeda.



Bappeda.



dilaksanakan oleh Bappeda.



Rp.50.875.700,00 atau 92,50%; dilaksanakan oleh Bappeda.


anggaran sebesar Rp.13.650.000,00 atau 91,00%; dilaksanakan oleh Bappeda.

g. Program Pengembangan Data/ Informasi, alokasi anggaran Rp.1.716.011.655,00

terealisasi Rp.1.563.383.063,00 atau 91,11%; dilaksanakan oleh Bappeda, Setda

dan Kecamatan Bungursari.

h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 realisasi Rp.47.704.000,00

atau 95,41%; dilaksanakan oleh Bappeda.

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran


oleh Disdik; Dinkes; DBMPPE; DCKTRK; Bappeda; Dishubkominfo; KLH;

Disdukcapil; Badan KBPMP3A; Dinsosnakertrans; Dinas KUMKM Perindag;

Disbudparpora; Kantor Kesbangpol; seluruh Kantor Kecamatan; Satpol PP dan

Linmas; Karpusda; dan Distankanhut.

j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, alokasi anggaran


Bappeda dan Setda.

k. Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran Rp.360.000.000,00 terealisasi

Rp.297.763.300,00 atau 82,7%; dilaksanakan oleh Bappeda.

7. Urusan Perhubungan.

Anggaran urusan wajib perhubungan sebesar Rp.31.071.440.000,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.30.363.412.332,00 atau 97,72%. Sebagian besar program


IV-61

IV - 61

untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dishubkominfo, kecuali Program

Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan

Setda.

Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:



98,15%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.



89,41%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.



Dishubkominfo.



Rp.44.930.000,00 atau 99,84%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.


anggaran sebesar Rp.9.800.000,00 atau 98,00%; dilaksanakan oleh

Dishubkominfo.

f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, alokasi


dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, alokasi anggaran Rp.260.000.000,00

terealisasi Rp.256.525.700,00 atau 98,66%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

h. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, alokasi anggaran


oleh Dishubkominfo dan Setda.

i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, alokasi

anggaran Rp.296.250.000,00 terealisasi Rp.283.812.400,00 atau 95,80%;


j. Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas, alokasi anggaran Rp.339.500.000,00

terealisasi Rp.336.802.297,00 atau 99,21%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

k. Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan, alokasi anggaran


Dishubkominfo.

l.


IV-62

IV - 62

8. Urusan Lingkungan Hidup.

Anggaran urusan wajib lingkungan hidup sebesar Rp.14.745.912.300,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.14.012.740.370,00 atau 95,03%. Program untuk memenuhi

urusan wajib ini dilaksanakan oleh KLH, Bappeda dan DCKTRK yaitu :



dilaksanakan oleh KLH.



dilaksanakan oleh KLH.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Rp.20.500.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh KLH.

d. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh KLH.

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran



f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, alokasi


dilaksanakan oleh DCKTRK, Bappeda dan KLH.

g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, alokasi anggaran

Rp.550.000.000,00 terealisasi Rp.534.170.000,00 atau 97,12%; dilaksanakan

KLH.

h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, alokasi anggaran Rp.65.000.000,00 realisasi Rp.64.730.850,00

atau 99,59%; dilaksanakan oleh KLH.

i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran


oleh DCKTRK dan Bappeda.

9. Urusan Pertanahan.

Program untuk memenuhi pertanahan yaitu Program Penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Setda dengan

jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.671.074.000,00 terealisasi sebesar

Rp.635.068.200,00 atau 94,63%.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Anggaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dengan jumlah alokasi

anggaran sebesar Rp.2.386.703.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.169.495.111,00 atau


IV-63

IV - 63

90,90%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Disdukcapil,

yaitu :


Rp.1.049.361.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.922.217.822,00 atau 87,88%;

dilaksanakan oleh Disdukcapil.






Disdukcapil.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran





Rp.49.050.500,00 atau 98,10%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.


anggaran sebesar Rp.18.993.000,00 atau 94,97%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.

g. Program Penataan Administrasi Kependudukan, alokasi anggaran



11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran

untuk melaksanakan urusan wajib ini adalah Rp.516.403.405,00 terealisasi sebesar

Rp.374.308.175,00 atau 72,48% dilaksanakan melalui :

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan alokasi


dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

b. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

dengan alokasi anggaran Rp.224.546.500,00 terealisasi Rp.157.827.450,00 atau

70,29%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Program untuk memenuhi urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.709.435.500,00 terealisasi sebesar


IV-64

IV - 64

Rp.5.332.896.773,00 atau 93,40% melalui Program yaitu :



dilaksanakan oleh BKBPMP3A.



dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Rp.47.075.000,00 atau 94,15%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

d. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp.8.950.000,00 atau 89,50%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

e. Program Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Rp.1.374.391.000,00

terealisasi Rp.1.249.019.400,00 atau 90,88%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

f. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan alokasi anggaran


oleh BKBPMP3A dan Kecamatan.

g. Program Kesehatan Reproduksi dengan alokasi anggaran Rp.397.000.000,00

terealisasi Rp.361.490.450,00 atau 91,06%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

13. Urusan Sosial.

Anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp.7.586.559.000,00 dapat direalisasikan

sebesar Rp.7.189.818.706,00 atau 94,77%. Dengan uraian sebagai berikut :



94,15%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.



dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.


realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh

Dinsosnakertrans.



dilaksanakan oleh BPBD.



IV-65

IV - 65


Rp.59.593.100,00 atau 99,32%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.

f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.30.000.000,00,00 realisasi


Dinsosnakertrans dan BPBD.

g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran


oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.

h. Program Pembinaan Anak Terlantar, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00

terealisasi Rp.49.975.000,00 atau 99,95%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

i. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, alokasi anggaran


Dinsosnakertrans.

j. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), alokasi anggaran Rp.100.000.000,00


k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran

Rp.1.132.527.000,00 terealisasi Rp.999.848.948,00 atau 88,28%; dilaksanakan

oleh BKBPMP3A, Dinsosnakertrans, BPKBD, dan Setda.

l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya, alokasi anggaran Rp.2.620.965.000,00 terealisasi

Rp.2.557.182.455,00 atau 97,57%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans,

Kecamatan Cibeureum dan Bappeda.

Selain program yang telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah tersebut, terdapat

juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS yang merupakan

program kebijakan Top Down yakni sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di

daerah yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran PKH Kota Tasikmalaya

tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1. Alokasi dan Realisasi PKH Kota TasikmalayaTahun 2016

No Tahap Realisasi

Jmlh RTS Anggaran

1 I 20.369 17.629.243.750

2 II 20.323 7.551.463.750

3 III 20.279 7.561.948.750

4 IV 20.163 7.467.680.000

5 Tahap I KPM

Validasi

7.460 1.960.636.408


IV-66

IV - 66

JUMLAH 42.170.972.658

Sumber : UPPKH, 2016.

14. Urusan Ketenagakerjaan.

Anggaran urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp.1.085.286.000,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.1.056.778.950,00 atau 97,37%. Seluruh program untuk

memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans yaitu :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, alokasi anggaran


Dinsosnakertrans.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, alokasi anggaran Rp.150.749.000,00


c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, alokasi


dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

15. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Program untuk memenuhi urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah dengan

anggaran sebesar Rp.4.873.661.000,00 realisasi sebesar Rp.4.634.795.227,00 atau

95,10% dengan uraian sebagai berikut :



dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.






Dinas KUMKM Perindag.






Rp.45.399.500,00 atau 90,80%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.


anggaran sebesar Rp.9.495.000,00 atau 94,95%; dilaksanakan oleh Dinas


IV-67

IV - 67

KUMKM Perindag.

g. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, alokasi

anggaran Rp.75.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.71.283.350,00 atau

95,04%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

h. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah, alokasi anggaran Rp.275.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp.264.206.018,00 atau 96,07%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

i. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah, alokasi anggaran Rp.1.585.020.000,00 terealisasi

Rp.1.505.714.101,00 atau 95,00%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

j. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, alokasi anggaran


oleh Dinas KUMKM Perindag dan DCKTRK.

16. Urusan Penanaman Modal.

Urusan wajib penanaman modal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.3.244.189.000,00 terealisasi Rp.3.120.371.991,00 atau 96,18%.

Program ini dilaksanakan oleh BPMPPT, yaitu :



96,17%; dilaksanakan oleh BPMPPT.



dilaksanakan oleh BPMPPT.



BPMPPT.



Rp.34.844.650,00 atau 98,56%; dilaksanakan oleh BPMPPT.


anggaran sebesar Rp.9.936.000,00 atau 99,36%; dilaksanakan oleh BPMPPT.

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, alokasi anggaran


98,18%; dilaksanakan oleh BPMPPT.

g. Program Peningkatan Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.2.116.614.000,00



IV-68

IV - 68

Bina Marga, Bappeda, Dishub, Disdukcapil, Setda, BPMPPT, Kec. Cihideung,

Dispenda.

17. Urusan Kebudayaan.

Anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp.4.664.716.200,00 terealisasi

Rp.4.391.249.205,00 atau 94,14%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :



dilaksanakan oleh Disbudparpora.



dilaksanakan oleh Disbudparpora.



Disbudparpora.



Rp.29.730.000,00 atau 84,94%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.



Disbudparpora.

f. Program Pengembangan Nilai Budaya, alokasi anggaran Rp.17.000.000,00

terealisasi Rp.16.950.000,00 atau 99,71%; dilaksanakan oleh Kecamatan

Cihideung.

g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, alokasi anggaran Rp.3.286.876.200,00

terealisasi Rp.3.114.510.820,00 atau 94,76%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Anggaran urusan wajib kepemudaan dan olahraga sebesar Rp.11.520.447.500,00

dengan realisasi Rp.10.549.005.910,00 atau hanya 91,57%; dilaksanakan oleh

Disbudparpora. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, alokasi anggaran


Disbudparpora, Setda dan Kec. Cibeureum.

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, alokasi anggaran


oleh Disbudparpora, Seluruh Kecamatan dan Setda.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, alokasi anggaran


IV-69

IV - 69


oleh DCKTRK dan Disbudparpora.

19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar

Rp.13.747.551.000,00 dengan realisasi Rp.12.763.534.155,00 atau 92,84%. Program

untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :



dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.



dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.



Kantor Kesbangpol.



Rp.20.900.000,00 atau 88,94%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.


anggaran sebesar Rp.6.100.000,00 atau 87,14%; dilaksanakan oleh Kantor

Kesbangpol.

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi anggaran


dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas, Kec. Tawang dan Kec. Purbaratu.

g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, alokasi


dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.

h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran sebesar


oleh Kantor Kesbangpol, Setda dan seluruh Kecamatan.

i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), alokasi


dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP dan Linmas.

j. Program Pendidikan Politik Masyarakat, alokasi anggaran Rp.3.003.000.000,00

terealisasi Rp.2.894.985.980,00 atau 96,40%; dilaksanakan oleh Kantor

Kesbangpol.


IV-70

IV - 70

k. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, alokasi


dilaksanakan oleh BPBD.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian.

Anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar

Rp.195.654.107.403,40 dengan realisasi Rp.179.530.081.724,00 atau 92,45%.

Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :



93,24%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, Kecamatan,

Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.



89,90%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh

kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.

c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.058.434.750,00


BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, Kec.Kawalu, Kec.Cihideung,

Kec.Tawang, Kec.Cipedes, Kec.Purbaratu, dan Satpol PP.



dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat DPRD, Dispenda, Inspektorat, dan

Sekretariat KORPRI.



Rp.656.898.920,00 atau 96,91%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda,

Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, dan

Sekretariat KORPRI.

f. Program Pengembangan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan, alokasi anggaran Rp.10.648.900.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp.10.189.376.331,00 atau 95,68%; dilaksanakan oleh seluruh kecamatan.

g. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.138.670.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp.134.416.225,00 atau 96,93%; dilaksanakan oleh BKD,


IV-71

IV - 71

BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat,

Satpol PP, dan Sekretariat KORPRI.

h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, alokasi


dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah, alokasi anggaran Rp.546.825.000,00 terealisasi Rp.539.401.768,00 atau

98,64%; dilaksanakan oleh Setda.

j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

alokasi anggaran Rp.10.462.277.750,00 terealisasi Rp.9.787.516.821,00 atau

93,55%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Dinas Pendidikan, BPKBD,

Setda, Sekretariat DPRD, dan Dispenda.

k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, alokasi anggaran Rp.2.447.690.000,00 terealisasi

Rp.2.226.987.994,00 atau 94,41%; dilaksanakan oleh Inspektorat.

l. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, alokasi anggaran Rp.75.740.000,00 terealisasi Rp.68.900.443,00

atau 90,97%; dilaksanakan oleh Inspektorat.

m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, alokasi anggaran


oleh Dinkes, DBMPPE, Disdukcapil, Bappeda, BPMPPT, Kesbangpol, Dispenda

dan Seluruh Kecamatan.

n. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, alokasi anggaran


Setda.

o. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran


oleh Setda dan BPKBD.

p. Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, alokasi


dilaksanakan oleh Setda, Seluruh Kecamatan, Inspektorat, dan Satpol PP.

q. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan, alokasi anggaran


dilaksanakan oleh Setda, DCKTRK, Kec. Cibereum, dan Satpol PP.

r. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah, alokasi anggaran


dilaksanakan oleh Dinas BMPPE dan DCKTRK.


IV-72

IV - 72

s. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah

Daerah anggaran Rp.2.233.001.000,00 realisasi Rp.1.879.583.663,00 atau

84,17%; dilaksanakan oleh Kesbangpol, dan Setda.

t. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, alokasi anggaran Rp.70.000.000,00

terealisasi Rp.66.225.000,00 atau 94,61%; dilaksanakan oleh BPMPPT.

u. Program Peningkatan Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.2.116.614.000,00

terealisasi Rp.2.010.395.107,00 atau 94,98%; dilaksanakan oleh DBMPPE,

Bappeda, Dishub, Disdukcapil, BPMPPT, Kec. Cihideung dan Dispenda.

v. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, alokasi anggaran


oleh Disdik, Setda, Bappeda, Dinsosnakertrans dan Dinas KUMKM Perindag.

w. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi


dilaksanakan oleh Dispenda, Setda dan seluruh Kecamatan.

x. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah,

alokasi anggaran Rp.617.680.000,00 terealisasi Rp.588.263.793,00 atau 95,24%;

dilaksanakan oleh BPKBD, Dispenda, Satpol PP dan Linmas.

y. Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran


Bappeda, Setda dan BPKBD.

z. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, alokasi anggaran


dilaksanakan Setda dan seluruh Kecamatan.

aa. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran


oleh Dinkes, Bappeda, BKD, Setda, Kec. Kawalu, Kec. Tamansari, Kec.

Mangkubumi, Kec. Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes, Kec. Bunggursari,

BPMPPT, Satpol PP, Korpri dan Dispenda.

bb. Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik, alokasi anggaran


oleh DCKTRK.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan

Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.000.000,00 terealisasi

Rp.1.341.343.678,00 atau 90,63% yang dilaksanakan oleh Distankanhut dan Setda.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui program


IV-73

IV - 73

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, alokasi anggaran

Rp.824.196.000,00 terealisasi Rp.756.959.260,00 atau 91,84%. Program ini

dilaksanakan oleh BKBPMP3A, Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi. Kec. Cibereum, Kec.

Indihiang, dan Kec. Cipedes.

23. Urusan Statistik

Urusan wajib Statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik daerah dengan alokasi anggaran Rp.105.000.000,00

terealisasi Rp.93.255.000,00 atau 88,81%. Program ini dilaksanakan oleh Dinkes.

24. Urusan Kearsipan.

Urusan wajib Kearsipan dianggarkan sebesar Rp.1.674.798.750,00 dengan realisasi

Rp.1.579.758.183,00 atau 94,33%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini sebagai

berikut:



dilaksanakan oleh Karpusda.






Karpusda.






Rp.24.990.000,00 atau 99,96%; dilaksanakan oleh Karpusda.


anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Karpusda.

g. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan anggaran

Rp.337.000.000,00 realisasi Rp.316.947.080,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh

Karpusda.

h. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan

anggaran Rp.50.000.000.000,00 realisasi Rp.49.637.000,00 atau 99,27%;

dilaksanakan oleh Karpusda dan Setda.


IV-74

IV - 74

i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasidengan anggaran

Rp.351.000.000,00 realisasi Rp.349.602.100,00 atau 99,60%; dilaksanakan oleh

Setda.

25. Urusan Komunikasi Dan Informatika.

Urusan wajib komunikasi dan informatikaalokasi anggaran sebesar

Rp.16.299.631.000,00 dengan realisasi Rp.15.508.937.035,00 atau 96,88%. Program

untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, alokasi


dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan Setda.

b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, alokasi



c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran


oleh Dishubkominfo, Sekretariat DPRD dan Setda.

26. Urusan Perpustakaan

Urusan wajib Perpustakaan,dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.545.000.000,00

terealisasi sebesar Rp.5.283.188.725,00 atau 95,28%; dilaksanakan oleh Karpusda,

melalui program :

a. Program pengembangan Budaya Baca, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00

terealisasi Rp.9.907.000,00 atau 99,07%;

b. Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, alokasi anggaran


2) Permasalahan dan Solusi

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2016, terdapat berbagai

permasalahan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Permasalahan :

a. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah.

b. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai.

Solusi :


IV-75

IV - 75

a. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, meningkatkan

penyelenggaraan pendidikan keseteraan, pembinaan dan pencegahan siswa

rawan DO.

b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan anggaran

baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN serta pemberdayaan

komite sekolah, partisipasi masyarakat dan sektor swasta melalui CSR.

2. Kesehatan

Permasalahan :

a. Masih tinginya Angka Kematian Ibu ( AKI ) yaitu mencapai 134,73 per 100.000

kelahiran dengan kematian sebanyak 16 kasus dari 13.729 kelahiran.

b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi

masyarakat miskin.

Solusi :

a. Untuk mengurangi angka kematian ibu telah dilakukan peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kompetensi dan pemetaan bidan,

validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta

meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta. Selain itu

direncanakan akan dibangun Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT).

b. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi

masyarakat miskin telah dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin, pengintegrasian peserta JAMKESDA ke BPJS Kesehatan,

peningkatan koordinasi dengan BPJS dan Rumah Sakit Swasta serta penyediaan

dana JAMKESDA bagi masyarakat miskin diluar peserta BPJS Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum

Permasalahan :

a. Sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya belum dilengkapi dengan saluran

drainase dan trotoar.

b. Terdapat beberapa area yang mengalami genangan ketika hujan lebat.

Solusi :

a. Dilakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan drainase, serta

pembangunan jalan dilakukan secara simultan dengan penunjangnya.

b. Optimalisasi fungsi drainase dan normalisasi saluran air dan sungai.


IV-76

IV - 76

4. Perhubungan

Permasalahan :

a. Akses transportasi angkutan umum masih belum menjangkau seluruh wilayah

Kota Tasikmalaya.

b. Jumlah fasilitas lalu lintas (Rambu, Marka, APPIL, PJU dan lain-lain) belum sesuai

kebutuhan.

c. Terjadi kemacetan di beberapa titik pada waktu tertentu.

Solusi :

a. Perubahan dan penambahan rute trayek angkutan dan pembangunan terminal

Tipe C

b. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas terus ditingkatkan sesuai

dengan kemampuan keuangan.

c. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.

5. Perumahan dan Permukiman

Permasalahan :

a. Masih banyak rumah tangga yang belum bersanitasi baik.

b. Masih tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal (backlog perumahan).

c. Masih cukup luas kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani.

d. Belum optimalnya penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan

formal dari pengembang ke Pemerintah Daerah.

Solusi :

a. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat/komunal, peningkatan sosialisasi

tentang PHBS kepada masyarakat dan pembangunan jamban sehat bagi rumah

tangga.

b. Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui bantuan rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stimulan pembangunan rumah baru untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memfasilitasi pembangunan

perumahan oleh pengembang swasta.

c. Pengurangan luas kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur permukiman baik yang didanai dari APBD Kota,

bantuan keuangan provinsi, maupun bantuan pemerintah.


IV-77

IV - 77

d. Terus meningkatkan koordinasi dalam pendataan serta verifikasi Prasarana

Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang telah terbangun untuk kemudian

memfasilitasi proses serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah.

6. Penataan Ruang

Permasalahan :

a. Belum tersedianya regulasi tentang penataan pemanfaatan ruang secara detil.

b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.

c. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik.

Solusi :

a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Detil

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

b. Dilakukan sosialisasi tentang tata ruang melalui media cetak maupun elektronik.

c. Penambahan dan pembangunan RTH diantaranya pembangunan taman warga,

penataan median dan pulau jalan, pembangunan taman depan Mesjid Agung dan

pembebasan bukit sampai dengan saat ini sudah mencapai 63.397M2.

7. Lingkungan Hidup

Permasalahan :

a. Pengelolaan persampahan masih belum optimal.

b. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum optimal.

Solusi :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan antara lain pengadaan armada

dan sewa alat berat, pengelolaan sampah dengan Sistem 3R (reuse, reduce,

recycle), penguatan SDM, kelembagaan pengelola sampah, optimalisasi TPSA

Ciangir dan direncanakan Pemetaan dalam rangka Pengelolaan sampah mulai

dari hulu ke hilir.

b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

melalui pengadaan dan pemeliharaan alat uji kualitas lingkungan, pengawasan

lingkungan terhadap objek yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.


IV-78

IV - 78

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan :

Belum tercapainya target persentase kepemilikan akta kelahiran dan kematian karena

belum terupdatenya database kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan. Hal ini

disebabkan :

a. pelayanan akta kelahiran atau kematian melalui Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan di Kota Tasikmalaya baru dilaksanakan Tahun 2012, sedangkan

sebelumnya masih menggunakan pencatatan secara manual.

b. Masih kurangya kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen catatan

sipil dimana mereka membuat dokumen hanya ketika diperlukan saja.

Solusi :

Optimalisasi Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan, updating database akta

kelahiran, sosialisasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran dari mulai tingkat bawah

serta direncanakan akan dilaksanakan kegiatan sensus kepemilikan akta kelahiran.

9. Sosial

Permasalahan :

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal

khususnya: anak jalanan, gelandangan dan pengemis (GEPENG), penyandang

disabilitas, ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).

Solusi :

Untuk mengoptimalkan penanganan PMKS yang ada di Kota Tasikmalaya dengan

keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai maka penanganan yang

dilakukan antara lain :

- Bekerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau Panti-Panti Sosial

Masyarakat sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhan penanganannya.

- Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial,

diantaranya:

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

c. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS.

- Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan aturan/juklak

juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


IV-79

IV - 79

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan :

a. Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian dan kesadaran masyarakat untuk

berkoperasi.

b. Kurangnya kualitas SDM dan produk hasil UKM serta terbatasnya akses UKM

terhadap permodalan.

Solusi :

a. Merevitalisasi koperasi melalui pembinaan agar koperasi tidak aktif menjadi

koperasi aktif dan mensosialisasikan gerakan masyarakat sadar koperasi

(GEMASKOP) di Kota Tasikmalaya serta mendorong koperasi agar melaporkan

pelaksanaan RAT setiap tahun.

b. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UKM serta memfasilitasi

akses UKM terhadap permodalan baik berupa pemberian bantuan modal kerja

maupun chaneling dengan perbankan.

11. Perdagangan

Permasalahan :

a. Berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata dengan baik.

b. Maraknya pendirian toko modern/mini market yang belum memiliki ijin.

c. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki ijin usaha.

Solusi :

a. Melakukan pendataan, penataan dan pemberdayaan PKL di beberapa lokasi

seperti di komplek Dadaha dan jalan Cihideung.

b. Sejak diberlakukannya peraturan daerah 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, kami terus melakukan

pembinaan kepada minimarket serta toko modern sekaligus mensosialisasikannya,

agar pelaku usaha yang bergerak dalam usaha toko modern senantiasa

berpedoman terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan perda

no. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern, sampai sekarang masih memproses IUTM bagi Minimarket.

c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya aspek legalitas bagi usaha dan

mempermudah prosudur perijinan melalui perijinan online.


IV-80

IV - 80

C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1) Urusan Pilihan

Pada tahun 2016, rencana belanja langsung urusan pilihan sebesar

Rp.50.208.191.125,00 direalisasikan sebesar Rp.47.692.450.939,00 atau 94,99%.

Belanja tersebut digunakan untuk membiayai 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Tasikmalaya, selengkapnya diuraikan di bawah ini.

1. Urusan Pertanian.

Berdasarkan rekapitulasi, dari rencana belanja langsung urusan pertanian sebesar

Rp.23.599.738.000,00 realisasinya Rp.22.527.595.968,00 atau 95,46%. Program

dalam urusan ini seluruhnya dilaksanakan oleh Distankanhut, berikut ini besaran

alokasi dan realisasi anggaran per program:





c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran




Rp.49.994.500,00 atau 99,99%;


anggaran sebesar Rp.9.985.000,00 atau 99,85%;

f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, alokasi

anggaran Rp.1.500.000.000,00 realisasi Rp.1.434.390.000,00 atau 95,63%;

g. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, alokasi anggaran

Rp.7.965.000.000,00 realisasi Rp.7.635.211.292,00 atau 95,86%;

h. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, alokasi

anggaran Rp.138.240.000,00 realisasi Rp.130.880.000,00 atau 94,68%;

i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, alokasi anggaran

Rp.100.000.000,00 realisasi Rp.95.496.500,00 atau 95,50%;

j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, alokasi anggaran


k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, alokasi anggaran


IV-81

IV - 81


l. Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, alokasi anggaran


m. Program Peningkatan SDM Pertanian, alokasi anggaran Rp.817.439.000,00

realisasi Rp.787.240.831,00 atau 96,31%;

n. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pertanian, alokasi anggaran

Rp.135.000.000,00 realisasi Rp.134.251.750,00 atau 99,45%.

2. Urusan Kehutanan.

Realisasi anggaran urusan pilihan kehutanan adalah Rp.6.307.539.250,00 dari yang

dianggarkan sebesar Rp.6.441.753.000,00 atau 97,92%. Urusan pilihan ini

dilaksanakan oleh Distankanhut melalui dua program yaitu Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.789.193.000,00 terealisasi

Rp.3.710.194.250,00 atau 97,92%; dan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.2.652.560.000,00 terealisasi

Rp.2.597.345.000,00 atau 97,92%.

3. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi anggaran urusan pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah

Rp.5.669.755.200,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.979.200.000,00 atau

94,82%. Urusan ini dilakanakan oleh DBMPPE melalui Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,00

realisasinya Rp.134.740.900,00 atau 89,83%; serta Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan alokasi anggaran

Rp.5.829.200.000,00 terealisasi Rp.5.535.014.300,00 atau 94,95%.

4. Urusan Pariwisata.

Anggaran urusan pilihan pariwisata sebesar Rp.405.000.000,00 dengan realisasi

Rp.348.112.690,00 atau 85,95%. Untuk memenuhi urusan pilihan ini dilaksanakan

melalui Program :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, alokasi anggaran


Disbudparpora.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, alokasi anggaran


Disbudparpora.

c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, alokasi anggaran


IV-82

IV - 82


Disbudparpora.

5. Urusan Kelautan Dan Perikanan.

Anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan sebesar Rp.5.770.318.000,00 dengan

realisasi Rp.5.589.593.082,00 atau 96,87%. Program untuk memenuhi urusan pilihan

ini semuanya dilaksanakan oleh Distankanhut, yaitu :

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, alokasi anggaran

Rp.3.676.600.000,00 realisasi Rp.3.550.074.700,00 atau 96,56%.

b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, alokasi

anggaran Rp.750.000.000,00 realisasi Rp.723.811.974,00 atau 96,51%.

c. Program Peningkatan Produksi Perikanan, alokasi anggaran Rp.1.343.718.000,00

realisasi Rp.1.315.706.408,00 atau 97,92%.

6. Urusan Perdagangan.

Anggaran urusan pilihan Perdagangan sebesar Rp.6.399.250.125,00 dengan realisasi

Rp.5.861.354.684,00 atau 91,59%. Urusan pilihan perdagangan dilaksanakan melalui

program:

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan alokasi

anggaran Rp.936.134.125,00 realisasinya Rp.880.370.971,00 atau 94,04%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda.

b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan alokasi anggaran

Rp.3.664.799.400,00 realisasinya Rp.3.504.514.213,00 atau 95,63%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, DCKTRK dan Setda.

c. Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Pasar dengan alokasi anggaran

Rp.1.798.316.600,00 realisasinya Rp.1.476.469.500,00 atau 82,10%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Setda dan DCKTRK.

7. Urusan Industri.

Urusan pilihan industri dilaksanakan melalui dua program yaitu Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.460.000.000,00 realisasi Rp.1.237.310.215,00 atau 82,10% yang dilaksanakan

oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda, serta Program Pengembangan Sentra-sentra

Industri Potensial dengan alokasi anggaran Rp.112.932.000,00 realisasi

Rp.111.191.000,00 atau 98,46% yang dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag,

Kec. Mangkubumi dan Kec. Cihideung, sehingga total anggaran untuk melaksanakan

urusan pilihan ini adalah sebesar Rp.1.572.932.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp.1.348.501.215,00 atau 85,73%.


IV-83

IV - 83

8. Urusan Ketransmigrasian.

Urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans melalui program

Transmigrasi Regional dengan alokasi anggaran Rp.40.000.000,00 terealisasi

Rp.39.998.850,00 atau 100,00%.

2) Permasalahan dan Solusi

1. Pertanian

Permasalahan :

a. Tingginya harga agroinput (sarana produksi pertanian dan alsintan) sementara

kemampuan permodalan petani sangat terbatas.

b. Pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman

produk pertanian masih rendah.

c. Alih fungsi lahan pertanian produktif akibat perkembangan Kota Tasikmalaya.

d. Pemberian bantuan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

terhambat dengan masalah hibah kepada Rumah Tangga Sasaran, sesuai dengan

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Solusi :

- Pengendalian serta pengawasan terhadap harga,

ketersediaan dan peredaran sarana produksi pertanian

(pupuk, benih, pestisida dsb), peningkatan fasilitasi

permodalan petani melalui pengembangan dan

pendampingan terhadap bantuan permodalan petani yang

telah ada seperti bantuan Program PUAP (Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan dan Program PUMP

(Pengembangan Usaha Mina Perdesaan) serta

memfasilitasi petani untuk chaneling dengan perbankan.

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam

hal budidaya serta penganekaragaman produk pertanian

melalui optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian,

perikanan dan kehutanan.

- Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya,

Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya,


IV-84

IV - 84

serta dilaksanakannya Kajian Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan untuk melindungi lahan-lahan

pertanian produktif yang selanjutnya direncanakan menjadi

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Selain itu dilakukan

upaya pengembangan pertanian perkotaan pada lahan-

lahan sempit serta intensifikasi lahan pekarangan dengan

tanaman-tanaman produktif.

- Untuk kegiatan pada Program Penanggulangan Kemiskinan

dilaksanakan perubahan jenis kegiatan dari kegiatan

pemberian bantuan hibah sarana produksi pertanian

menjadi kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dan

kemampuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada sektor

Usaha Pertanian dan Perikanan.


IV-85

IV - 85

A Kesimpulan

B Saran

BAB VI PENUTUP


IV-86

IV - 86

LPPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA


IV-87

IV - 87

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini merupakan manifestasi

pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang

disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagai realisasi dari dokumen perencanaan

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Uraian yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, KLPJ dan ILPPD, Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta

memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

120.04/10174/Otda tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2016.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya

pada Tahun 2016 secara operasional dilaksanakan oleh

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menurut bidang urusannya

masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan laporan

SKPD dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun

2016 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

BAB VI PENUTUP


IV-88

IV - 88

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 69 dan Pasal 70.

2. LPPD Tahun 2016 yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota

Tasikmalaya mencakup penyelenggaraan :

a. Urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan

pilihan;

b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;

c. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.

3. LPPD yang disampaikan ini telah menyajikan seluruh

pelaksanaan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah baik itu urusan wajib maupun urusan

pilihan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan serta

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai capaian kinerja

penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan oleh Pemerintah Kota

Tasikmalaya pada tahun 2016, dimana secara umum seluruhnya

dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian, masih perlu

upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab

berbagai tantangan yang dihadapi kedepan seiring dengan

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-

haknya dalam penyelengggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

4. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada LPPD Pemerintah Kota

Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan

yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan

pada umumnya dinilai berjalan baik dan lancar.

B. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai di Kota

Tasikmalaya, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar

apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dapat

dicapai dan dilaksanakan. Berbagai kekurangan, kelemahan dan

permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun

2016 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada

tahun-tahun mendatang.


IV-89

IV - 89

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini kami sampaikan,

semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan

penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kota

Tasikmalaya dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh

Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi

daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kota Tasikmalaya pada

khususnya.

Paraf Hirarkis : Tasikmalaya, Maret

2017

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUDI BUDIMAN

1 Sekretaris Daerah : 1.

2 Kepala Bappelitbangda : 2.

3 Asisten Adm Pemerintahan : 3.

4 Kepala BPKAD : 4.

5 Kabag Pem : 5.

6 Kabid Akuntansi BPKAD : 6.

7 KabidPem Bappelitbangda : 7.

8 Kasubag Bina Otda : 8.


IV-90

IV - 90


IV-91

IV-91 IV - 91

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) kota...

Documents