ringkasan laporan penyelenggaraan … web lppd.pdf · perbedaan terhadap pelaksanaan kurikulum...
TRANSCRIPT
1
RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2016 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud
dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi
kepada masyarakat atas performansi organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo. Performansi yang dilaporkan meliputi penyelenggaraan
urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Bab IV, Pasal 27 yang menjelaskan
bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat
melalui media cetak dan / atau media elektronik. Informasi LPPD kepada
masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada
Pemerintah. Muatan ILPPD merupakan ringkasan LPPD .
Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD yang disampaikan kepada
pemerintah sebagai berikut :
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan kerja
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun telah disusun dan
merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2016 - 2021 sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 adalah :
”KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERKELANJUTAN”.
2
Visi ini dijabarkan ke dalam misi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :
Misi 1: Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan
transparan.
Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi
basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata,
UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan.
Misi 4: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya
dan berakhlaqul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan
YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan
ketertiban.
Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai
penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan.
B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelengarakan urusan pemerintahan yang
terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar
dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan ini secara teknis dilaksanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Sebelum menyajikan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan maka akan disajikan terlebih dahulu indikator makro. Indikator
makro merupakan agregasi dari seluruh indikator yang ada dalam pencapaian
kinerja dari seluruh urusan yang ada. Pencapaian kinerja makro selama tahun
2016 merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pencapaian kinerja menyeluruh ini
menunjukkan, bahwa kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari
seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai hasil dari pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan selama tahun 2016, sehingga sulit untuk
didistribusikan kepada satu atau beberapa program tertentu saja.
Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
menyeluruh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan adalah :
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah
3
Pertumbuhan ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB diukur
berdasarkan perhitungan sektor-sektor usaha yang dominan di masyarakat.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 menunjukkan tren sebagaimana grafik berikut.
Sumber data : BPS Sidoarjo
Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari indikator
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disajikan
dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK). Rincian PDRB per sektor tahun 2016 dapat dilihat
sebagai berikut :
PDRB KABUPATEN SIDOARJO Tahun 2016
NO SEKTOR Harga Berlaku Harga Konstan
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
3.561.263,40 2.508.270,50
2 Pertambangan dan Penggalian
134.564,20 137.772,00
3 Industri Pengolahan 68.355.078,90 55.659.468,90
4 Pengadaan Listrik dan Gas 1.594.044,20 1.075.635,00
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
95.487,70 86.543,10
6 Konstruksi 13.277.289,20 10.181.940,30
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
23.628.211,30 18.218.829,00
8 Transportasi dan Pergudangan
17.062.240,50 8.977.514,60
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4.775.527,90 3.703.842,60
10 Informasi dan Komunikasi 5.050.304,20 4.756.968,70
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
1.844.308,40 1.347.776,90
12 Real Estate 1.335.786,40 1.079.859,70
13 Jasa Perusahaan 229.403,10 177.623,30
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
2.666.419,60 1.973.449,40
15
Jasa Pendidikan 1.766.932,40 1.324.621,50
7,26 6,89 6,44
5,24 5,65
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)
4
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 455.187,80 366.262,00
17 Jasa Lainnya 540.274,20 436.114,30
TOTAL 146,372,323,40 112.012.491,80
Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo
tahun 2016 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol
memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri
pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk memacu pertumbuhan
ekonomi, salah satunya dengan membenahi infrastruktur. Diharapkan dengan
adanya pembenahan jalan-jalan alternatif dan jalan pendamping (frontage
road) dapat mempermudah transportasi untuk meningkatkan daya saing di
mata investor.
(Share PDRB)
Sumber data : BPS Sidoarjo
1.2 Indikator Kesejahteraan Rakyat
1. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran komposit tunggal yang
mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah yang
kemudian akan berfungsi sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.
Besaran angka IPM merupakan nilai capaian tingkat kesejahteraan
masyarakat yang direfleksikan dari tiga komponen kehidupan, yaitu :
kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat. Angka IPM
apabila dibandingkan antar waktu dapat memberikan gambaran kemajuan
Pertanian; 2,24% Pertambangan dan Penggalian; 0,12%
Industri Pengolahan;
49,69% Listrik, Gas dan Air
Bersih; 1,04% Konstruksi; 9,09%
Perdagangan; 16,26%
Angkutan dan Komunikasi;
15,57%
Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan; 1,20%
Lain - Lain; 4,78%
Pertanian
Pertambangan danPenggalianIndustri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan
Angkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan
5
antar periode atau wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat
kemajuan suatu wilayah relative terhadap wilayah lain.
Besaran IPM yang direfleksikan oleh ketiga indikator komponennya, meliputi
pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari tiga dimensi penting
kehidupan manusia yaitu pengetahuan, kesehatan dan gizi serta kemampuan
ekonomi rumah tangga. Di Kabupaten Sidoarjo untuk pencapaian IPM tahun
2016 mengalami kenaikan dibanding pada kondisi tahun-tahun sebelumnya.
Meningkatnya angka harapan hidup mencerminkan semakin baiknya derajat
kesehatan masyarakat, begitu pula dengan meningkatnya indikator pendidikan
dan kemampuan daya beli.
Tentunya hal ini memberikan gambaran tentang semakin baiknya
pembangunan yang dirasakan oleh penduduk.
IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 adalah sebesar 77,75. Besaran IPM
ini tergolong dalam IPM menengah atas, yaitu sesuai dengan acuan UNDP
yang telah mengelompokkan IPM ke dalam empat kriteria, yaitu :
1. Rendah : IPM < 50
2. Menengah Bawah : 50 <= IPM < 66
3. Menengah Atas : 66 <= IPM < 80
4. Tinggi : IPM >=80
IPM Metode Baru dan Komponennya di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
No. Komponen Skor
1. Angka Harapan Hidup (Tahun) 73,63
2. Harapan Lama Sekolah (Persen) 13,89
3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 10,12
4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) 12.879
IPM 77,75
Sumber : BPS Kab. Sidoarjo
Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo mulai Tahun 2012 sampai dengan
Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik :
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo
2012 2013 2014 2015 2016
IPM 75,14 76,39 76,78 77,43 77,75
73,574
74,575
75,576
76,577
77,578
IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 – 2016
6
2. Tingkat Kemiskinan
Prosentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 - 2016
menunjukkan trend yang signifikan menurun. Prosentase angka kemiskinan di
Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 masih mencapai 7,45% sedangkan pada
tahun 2016 mencapai 6,36%. Selain memiliki trend menurun setiap tahunnya,
prosentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah prosentase
kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Sumber : BPS Kab. Sidoarjo
3. Disparitas Wilayah (Indeks GINI)
Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar
antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang
sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang
sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya
tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar
mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan
antar penduduk.
Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Gini Rasio, diketahui
tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 - 2016,
sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini :
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo
5,50%
6,00%
6,50%
7,00%
7,50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
7,45%
6,97%
6,42% 6,69%
6,40% 6,36%
Tingkat Kemiskinan di Kab. Sidoarjo (%)
2012 2013 2014 2015 2016
Ratio 0,33 0,3 0,3 0,35 0,35
0,26
0,28
0,3
0,32
0,34
0,36
Rat
io
Angka GINI Ratio Kabupaten Sidoarjo
7
Uraian pelaksanaan dari masing – masing urusan yang diselenggarakan yaitu :
1. Urusan Pendidikan
Urusan pendidikan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
Program stratejik pembangunan untuk urusan pendidikan yang dilaksanakan
pada tahun 2016 meliputi :
1. Program Pendidikan Menengah
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan
5. Program Pendidikan Dasar
6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai
sasaran sebagai berikut :
a.Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing;
dengan indikator sasaran sebagai berikut :
1. Rata – rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah,
jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan
yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun
seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik
yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang
ditamatkan. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Neraca Pendidikan Daerah
untuk kabupaten Sidoarjo tahun 2016 target untuk rata-rata lama sekolah
sebesar 10,00 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar 10,10 tahun
dengan angka ketercapaian sebesar 101,00%. Dibandingkan pada tahun 2015
realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,09 tahun. Hal tersebut bisa
dikategorikan ada kenaikan dari 10,09 menjadi 10,10 tahun. Untuk angka
ketercapaian target di tahun 2015 belum bisa diukur dikarenakan belum
tertuangnya indikator tersebut. Dengan realisasi angka 10,10 tahun artinya
penduduk kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan masa pendidikan setara
jenjang SMA/MA/SMK kelas 10.
8
2. Rerata Nilai Ujian Sekolah (US) SD/MI dan Rerata Nilai Ujian Nasional
(UN) SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Pengukuran Rerata Nilai Ujian merupakan hasil akhir penilaian peserta didik
yang merupakan salah satu gambaran pokok keberhasilan pendidikan yang
dilakukan di setiap tingkatan pendidikan. Namun demikian nilai UN bukan
merupakan ukuran yang mutlak keberhasilan pendidikan atau peningkatan
kinerja pendidikan, melainkan masih banyak faktor yang mempengaruhi hasil
penilaian ini.
Untuk setingkat SD/MI target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata US tahun
2016 adalah sebesar 8,82 dengan realisasi sebesar 8,20 dengan angka
ketercapaian 92,97%. Untuk tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 8,70
dengan realisasi sebesar 8,75 dan angka ketercapaian 100,57%. Angka
ketercapaian di tahun 2016 mengalami penurunan terhadap tahun 2015. Hal
tersebut bisa dijelaskan bahwa materi Ujian Sekolah masih mengalami
perbedaan terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013, karena tidak semua sekolah
menyelenggarakan pemberlakuan Kurikulum 2013 (sehingga hasil yang
diharapkan kurang optimal terhadap hasil Ujian Sekolah).
Untuk setingkat SMP/MTs target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN
tahun 2016 adalah sebesar 7,77 dengan realisasi sebesar 7,06 dengan angka
ketercapaian 90,86%. Untuk tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 7,69
dengan realisasi sebesar 7,69 dan angka ketercapaian 100%. Angka
ketercapaian di tahun 2016 mengalami penurunan terhadap tahun 2015. Untuk
setingkat SMA/MA/SMK target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun
2016 adalah sebesar 8,66 dengan realisasi sebesar 6,47 dengan angka
ketercapaian 74,71%. Untuk tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 7,73
dengan realisasi sebesar 8,63 dan angka ketercapaian 111,64%. Angka
ketercapaian di tahun 2016 mengalami penurunan terhadap tahun 2015. Hal
tersebut bisa dijelaskan bahwa pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs
dan mekanisme Ujian yang menggunakan Sistem Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang sistemnya sulit
untuk dipahami oleh peserta didik dalam menentukan jawaban meskipun sudah
beberapa kali dilaksanakan simulasi sistem Ujian UNBK. Beberapa informasi
dari Kabupaten/Kota lain sekolah yang mengadakan sistem UNBK, nilainya
sangat menurun drastis.
Begitu juga di Kabupaten Sidoarjo ada sebagian besar sekolah melakukan
Ujian Nasional dengan sistem tersebut dan hasilnya kurang memuaskan. Salah
satu indikator penurunan realisasi ini terletak pada lembaga Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang mengalami penurunan sangat dominan,
sehingga berdampak pada hasil Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs. Yang
pada intinya pengelolaan pengukuran mutu pendidikan Madrasah pada wilayah
Kementerian Agama, sehingga Dinas Pendidikan secara normatif tidak
9
mempunyai alat ukur untuk meningkatkan mutu. Dan untuk rancangan tahun
2017 target yang dituangkan dalam Renstra akan kami review kembali.
3. APK PAUD
APK PAUD merupakan indikator kinerja sasaran yang mendukung indikator
sasaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Rasio anak yang
mengikuti pendidikan TK/RA/PAUD merupakan perbandingan antara jumlah
peserta didik pada jenjang TK/RA/PAUD dibagi jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun.
Pada tahun 2016 target yang telah ditetapkan adalah sebesar 100,21%. Rasio
ini diperoleh dari jumlah anak dalam jenjang TK/RA/PAUD usia 4 s.d 6 tahun
sebanyak 85.276 anak dibanding jumlah anak usia 4 s.d 6 tahun sebanyak
95.509 anak sehingga realisasi target mencapai 92,18%. Dibandingkan pada
tahun 2015, rasio tersebut mencapai 100,21%. Sehingga mengalami
penurunan capaian sebesar 8,03%. Kendala yang dihadapi yaitu masih
kurangnya pemahaman orang tua tentang program-program yang
berhubungan dengan pendidikan anak usia dini yang selama ini anak yang
belum memenuhi kriteria usia sekolah dasar sudah disekolahkan di tingkat
pendidikan formal (Sekolah Dasar) sehingga berdampak pada perhitungan
jumlah siswa.
Dinas Pendidikan di tahun berikutnya perlu mengadakan sosialisasi
pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi yang harus dilakukan
dengan tujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai yang
diharapkan, mengingat penduduk usia dini merupakan generasi emas.
4. Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S1/D4
Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional
pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah minimal S1/D4.
Di Kabupaten Sidoarjo jumlah tenaga pendidik sesuai dengan Data Pendidikan
Nasional (Dapodik) untuk lembaga negeri dan swasta sering terjadi perubahan
seiring dengan perkembangan layanan pendidikan yang berkualitas. Di
Kabupaten Sidoarjo jumlah tenaga pendidik pada tahun 2016 sebanyak 23.497
orang sedangkan yang sudah memenuhi standar kualifikasi S1/D4 sebanyak
22.482 orang. Sedangkan target tenaga pendidik yang berkualifikasi sebesar
86,78% dengan realisasi sebesar 95,68% dan angka ketercapaian 110,25%.
Hal tersebut sudah melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada
tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi sebanyak 1.015
orang atau sekitar 4,32%. Jumlah tenaga pendidik tersebut masih bisa
mengalami perubahan pada tahun berjalan pada lembaga unit sekolah baru dan
tambahan ruang kelas baru.
5. Guru/pendidik yang telah bersertifikasi
10
Prosentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi adalah merupakan salah
satu indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas
dan berdaya saing. Di tahun 2016 ini target yang ditetapkan sebesar 58,10%
terrealisasi sebesar 47,55%. Dengan angka ketercapaian 81,84%, yang
menunjukkan capaian kinerja baik. Ada beberapa kendala yang dihadapi yang
menyebabkan ketidak optimalan dari pencapaian target yaitu dikarenakan faktor
kualifikasi dan kompetensi pendidikan. Dalam hal ini bisa digambarkan masih
banyak tenaga pendidik yang kualifikasinya sudah memenuhi tetapi tidak
terstandarisasi. Sehingga untuk mendapatkan sertifikasi pendidik masih
kesulitan, disebabkan mata pelajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan
kualifikasi pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut tergantung kepada
program Pemerintah Pusat untuk syarat dan ketentuan yang ditetapkan yang
seringkali berubah.
Dinas Pendidikan di tahun berikutnya akan mengadakan kegiatan
pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualilfikasi dan
kompetensi.
b. Terwujudnya Pendidikan yang merata ;
dengan indikator sasaran sebagai berikut :
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh
peserta didik sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh
anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.
Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2016, SD/MI sebesar 105,05%,
SMP/MTs sebesar 98,01% dan SMA/MA/SMK sebesar 87,59%. Sedangkan
realisasi APK yang dicapai pada tahun 2016 untuk SD/MI sebesar 107,54%,
SMP/MTs sebesar 88,78% dan SMA/MA/SMK sebesar 75,97%. Jika
dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2015, SD/MI sebesar 109,13%,
SMP/MTs sebesar 103,39% dan SMA/MA/SMK sebesar 85,21%, maka terjadi
penurunan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
Peningkatan jumlah penduduk terhadap jumlah siswa tersebut berpengaruh
kepada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), yang bisa dijelaskan pada
beberapa kecamatan yang perkembangan penduduknya meningkat tajam,
antara lain Kecamatan Candi, Tulangan, Prambon, Wonoayu, Taman,
Sukodono, Gedangan, Waru, dan Sedati.
Hal tersebut dipengaruhi antara lain :
1. Wilayah-wilayah kecamatan perbatasan Kabupaten/Kota lain yang
penduduknya memilih lebih dekat bersekolah di Surabaya, Pasuruan,
Mojokerto dan Gresik.
11
2. Perkembangan penduduk wilayah pengembangan perumahan di wilayah
Sukodono, Prambon, Candi, Tulangan, Wonoayu yang peserta didiknya
masih bersekolah/melanjutkan di Kabupaten/Kota asal.
3. Sekolah gratis yang dipromosikan dari Kabupaten/Kota wilayah perbatasan
antara lain Kota Surabaya dan Mojokerto, juga menjadikan rujukan
masyarakat Sidoarjo untuk melanjutkan sekolah di luar wilayah Kabupaten
Sidoarjo.
4. Sebagaimana peserta didik dari lembaga Madrasah masih berkeinginan
melanjutkan pada Pondok-pondok Pesantren di luar Kabupaten Sidoarjo
yang menyelenggarakan pendidikan formal.
5. Untuk siswa SMA/MA/SMK Penurunan peserta didik baru pada
Kabupaten/Kota sekitar Sidoarjo yang menerapkan sistem dan hasil UNBK,
dengan penjelasan bahwa hasil UNBK Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari
Kabupaten/Kota sekitar wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga peserta didik
yang mempunyai nilai rata-rata menengah kebawah banyak mendaftar ke
sekolah negeri di wilayah luar Kabupaten Sidoarjo antara lain Surabaya,
Mojokerto, Gresik.
Beberapa upaya untuk menaikkan indikator APK SMP/MTS adalah sebagai
berikut:
1. Anggaran BOSDA di tahun 2017 mengalami kenaikan alokasi per siswa per
bulan.
2. Peningkatan ruang kelas baru untuk lembaga swasta dan madrasah pada
satuan pendidikan yang lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota
terdekat yang diusulkan aokasi anggarannya melalui Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
3. Mekanisme sistem PPDB yang memudahkan masyarakat.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang
pendidikan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut :
0
20
40
60
80
100
120
2015
2016
12
Tahun APK
SD/MI/Paket A
APK SMP/MTs/Paket
B
APK SMA/MA/SMK/Paket
C
2015 109,13 103,39 85,21
2016 107,54 88,78 75,97
Sumber Data: Dinas Pendidikan
2. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partispasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah
anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah
di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12
tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.
Target APM yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk SD/MI sebesar
95,46%, SMP/MTs sebesar 74,60% dan SMA/MA/SMK sebesar 60,78%. Target
ini apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015
mengalami penurunan dimana pada saat itu untuk SD/MI sebesar 100,78%,
SMP/MTs sebesar 78,53% dan SMA/MA/SMK sebesar 64,14%. Penurunan
target ini dikarenakan adanya penurunan realisasi di tahun 2015. Realisasi APM
yang dicapai pada tahun 2016 untuk SD/MI sebesar 95,73%, SMP/MTs sebesar
74,95% dan SMA/MA/SMK sebesar 56,29%. Sedangkan realisasi APM yang
dicapai pada tahun 2015 untuk SD/MI sebesar 95,46%, SMP/MTs sebesar
74,60% dan SMA/MA/SMK sebesar 60,78%.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang
pendidikan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut :
0102030405060708090
100
2015
2016
13
Tahun APM
SD/MI/Paket A
APM SMP/MTs/Pak
et B
APM SMA/MA/SMK/Pak
et C
2015 99,86 79,72 64,80
2016 95,37 74,95 56,29
Sumber data: Dinas Pendidikan
3. Gedung Sekolah SDN, SMPN dan SMAN berkondisi baik
Untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan seluruh
stakeholder yang ada perlu menjamin ketersediaan tempat belajar yang
memadai. Target yang ditetapkan di tahun 2016 untuk gedung sekolah SDN
berkondisi baik sebesar 75,64% realisasi 97,26%, dengan angka ketercapaian
128,58%. Untuk SMPN target 2016 sebesar 98,85% realisasi 99,82% dengan
angka ketercapaian 100,98%. Untuk SMAN target di tahun 2016 sebesar
99,50% realisasi 89,49% dengan angka ketercapaian 89,94%.
Target yang ditetapkan dalam tahun 2015 untuk bangunan sekolah dalam
kondisi baik adalah untuk SD/MI sebesar 93,22%, SMP/MTs sebesar 95,39%
sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 98,36%. Realisasi tahun 2015 untuk
bangunan sekolah dalam kondisi baik adalah untuk SD/MI sebesar 94,73%,
SMP/MTs sebesar 96,21% sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 98,45%.
Berdasarkan realisasi yang dicapai di tahun 2016, maka bangunan sekolah
untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN berkondisi baik meningkat.
4. Rasio jumlah pendidik terhadap jumlah peserta didik
Rasio ini dapat dihitung dari jumlah pendidik dibanding dengan jumlah
peserta didik. Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal
17 dinyatakan bahwa Rasio minimal jumlah pendidik terhadap peserta didik
untuk jenjang SD adalah 1:20, MI 1:15, SMP 1:20, MTs 1:15, SMA 1:20, MA
1:15, dan SMK 1:15. Realisasi tahun 2016 untuk rasio ini adalah pada jenjang
SD/MI sebesar 1:18, SMP/MTs sebesar 1:15 sedangkan SMA/MA/SMK 1:15.
Standar siswa per ruang kelas melebihi standar nasional untuk SD/MI. Hal
tersebut menunjukkan bahwa layanan guru terhadap peserta didik secara umum
tercapai. Tetapi perhitungan tersebut adalah lembaga negeri dan swasta.
Khusus lembaga negeri masih mengalami kekurangan tenaga pendidik,
sedangkan pemerataan tenaga pendidik bisa dilakukan terhadap sekolah negeri
sedang untuk sekolah swasta tidak memungkinkan.
14
Sumber Data : Dinas Pendidikan
5. Rasio jumlah kelas (Rombongan belajar) terhadap peserta didik
Rasio ini dapat dihitung dari jumlah kelas dibanding dengan jumlah peserta
didik. Standar nasional berdasarkan standar ideal indikator pemerataan
pendidikan yang ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007
tentang Standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah adalah SD/MI
sebesar 1:28, SMP/MTs sebesar 1:32 dan SMA/MA/SMK 1:32.
Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah kelas (rombongan belajar)
terhadap peserta didik tahun 2016 untuk SD/MI sebesar 1:31 SMP/MTs sebesar
1:33 sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 1:34. Realisasi tahun 2016 atas rasio ini
adalah untuk SD/MI sebesar 1:28, SMP/MTs sebesar 1:32 sedangkan
SMA/MA/SMK sebesar 1:35. Dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2015
untuk SD/MI sebesar 1:28 , SMP/MTs sebesar 1:33 dan SMA/MA/SMK sebesar
1:36.
Perkembangan jumlah peserta didik dan jumlah kelas pada masing-masing
jenjang pendidikan antara tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat pada tabel
ilustrasi ini :
20152016
1/18 1/18
1/15 1/15
1/14 1/15
2015 2016
Rata-rata SMA/SMK 1/14 1/15
SMP 1/15 1/15
SD 1/18 1/18
Perkembangan Rasio Pendidik dan Peserta Didik
15
Sumber Data : Dinas Pendidikan
6. Prosentase angka kelulusan sekolah
Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten diukur dengan angka kelulusan. Kemampuan sekolah untuk
meluluskan anak didiknya akan berbanding lurus dengan kualitas tersebut.
Target yang ditetapkan untuk angka kelulusan tahun 2015 adalah untuk
SD/MI sebesar 100% SMP/MTs sebesar 100% sedangkan SMA/MA/SMK
sebesar 100%.
Realisasi Angka kelulusan sekolah pada tahun 2016 adalah untuk SD/MI
sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 100%, sedangkan SMA/MA/SMK sebesar
100%, angka kelulusan pada semua jenjang dapat dikatakan cukup baik.
2. Urusan Kesehatan
Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kesehatan dengan
Perangkat Puskesmasnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo.
Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan pada
tahun 2016 adalah :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Kesehatan
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan
Penunjang serta Kesehatan Keluarga
20152016
1/28 1/28
1/33 1/32
1/36 1/35
2015 2016
Rata-rata SMA/SMK 1/36 1/35
SMP 1/33 1/32
SD 1/28 1/28
Rasio Kelas Terhadap Peserta Didik
16
5. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
6. Program Pengelolaan Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai
7. Program Peningkatan Pelayanan pada PPK BLUD Puskesmas
8. Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum
Daerah
Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran ”
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata”. Indikator-
indikator pencapaian sasaran tersebut meliputi :
1. Umur Harapan Hidup (UHH)
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan
adalah peningkatan umur harapan hidup. Tingginya umur harapan hidup
mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Pada
tahun 2015 sebesar 71,51( data per 29 Januari 2016) sedangkan pada
2014, UHH di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 70,99 tahun. Angka
harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo sudah pada kisaran umur 70 sampai
dengan 71 tahun, ini sudah sangat baik dan untuk mempertahankan
bahkan kalau mungkin meningkatkan diupayakan budaya prilaku/pola
hidup sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
2. Angka Kematian Bayi
Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan
kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Angka
kematian bayi (AKB) mencapai 4,26 per 1.000 kelahiran hidup lebih
rendah dari target adalah sebesar < 12 per 1.000 kelahiran hidup. turun
dari kejadian tahun 2015 sebesar 6,27 per 1.000 kelahiran hidup.
Penurunan angka kematian bayi dikarenakan ketrampilan dan
pengetahuan tentang tata laksana penanganan gawat darurat bayi dan
deteksi dini risiko sudah cukup optimal selain itu kesadaran para ibu hamil
untuk memeriksakan kandungannya pada tenaga kesehatan di
Puskesmas setempat dan atau pada fasilitas kesehatan ibu dan anak
lainnya, sehingga kesehatan ibu dan anak mulai dari dalam kandungan
selalu terjaga sampai dengan lahirpun dalam keadaan baik dan selamat
baik ibu maupun bayi yang dilahirkannya. Ini merupakan upaya
mendukung ―Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK), yakni
mulai masa konsepsi (kehamilan) s/d anak usia 2 tahun dan masa ini
adalah di sebut masa ―Emas & masa kristis‖ karena masa pertumbuhan
dan perkembangan otak dan masa rentan apabila kecukupan asupan
makanan tidak seimbang antara yang dibutuhkan dan di serap (dimakan/
in take nya).
17
Proporsi kematian bayi khususnya berdasar masa, 2/3 kematian terbanyak
adalah masa neonatus. Hal tersebut disebabkan karena masa neonatus
merupakan masa rentan untuk ketahanan tubuh. Berat badan lahir rendah
(kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang
memberikan kontribusi terhadap kematian perinatal dan neonatal.
Keadaan ini terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain dari faktor
ibu dan janin itu sendiri, yang akhirnya menghambat pertumbuhan hasil
konsepsi dan atau merangsang terjadinya persalinan sebelum waktunya.
Perkembangan angka kematian bayi sampai dengan 2016 terlihat pada
grafik berikut ini :
Angka Kematian Bayi Th. 2014-2016 di Kabupaten Sidoarjo
2014 2015 2016
Angka Kematian Bayi 6,86 6,27 4,20
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
Selain itu juga bisa digambarkan dari angka kematian Neonatus antara
lain di evaluasi berdasarkan :
1) Berdasarkan Penyebab, secara rinci perkembangan dari tahun 2015
ke tahun 2016 mayoritas disebabkan karena BBLR sebesar 58,56%
turun dibanding tahun 2015 sebesar 66%, menyusul Asfeksia sebesar
17,16% naik dibanding tahun 2015 sebesar 12% lebih jelasnya dapa
dilihat pada diagram dibawah sebagai berikut :
Presentase Kematian Neonatus Berdasarkan Penyebab Th. 2015 &
2016
Tahun 2015
18
Tahun 2016
2) Berdasarkan Masa/Waktu; di tahun 2016 kematian Neonatus
mayoritas pada masa Neonatus dini, lebih rinci dapat digambarkan
sebagai berikut :
Presentase Kematian Neo Berdasarkan Masa Th. 2016
Beberapa Upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian bayi
adalah :
Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen BBLR,
asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
Adanya rujukan dini terencana;
Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan
sasaran tenaga kesehatan
Pemberian pelayanan ANC terpadu (10 T)
3. Angka Kematian Ibu
Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa
kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka
kematian ibu di kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 66,34 per 100.000
BBLR; 58, 56% Asfiksi;
17,16%
Infeksi; 6,6%
Kel Kongenital;
11, 11%
Lain - lain; 12,11%
Neonatus dini; 79;
51% Neonatus lanjut; 25;
16%
Post Neo; 50; 33%
19
kelahiran hidup lebih rendah dibanding degan target yaitu sebesar < 87 per
100.000 kelahiran hidup.
Angka kematian ibu (AKI) turun apabila dibandingkan tahun 2015 yaitu
sebesar 72,1 per 100.000 kelahiran hidup.
Penurunan AKI ini karena adanya peningkatan upaya dalam penanganan 3
Terlambat yaitu :
- Terlambat mendeteksi dan ambil keputusan
- Terlambat melakukan rujukan
- Terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan
Perkembangan angka kematian ibu sampai dengan tahun 2016 terlihat pada
grafik berikut ini :
Angka Kematian Ibu Th. 2014-2016
Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena Pre Eklamsi
sebesar 12,50% menyusul karena Pendarahan sebesar 7,29% lebih rinci
penyebab kematian ibu digambarkan sbb :
Penyebab Kematian Ibu Th. 2016
Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian
ibu yaitu :
2014 2015 2016
AKI 80,02 72,09 66,34
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Angka Kematian Ibu
Sebab; Perdarahan;
7,29%
Sebab; PE/ PEB; 12,50%
Sebab; Lain - lain; 5,21%
20
Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (ANC terpadu-
10T)
Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN (Asuhan
Persalinan Normal), kelas ibu
Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk
memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil
Refreshing deteksi resiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan,
PKK, dll)
Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan
stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan,
Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 ( Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (
Donor Darah), Pokja 4 (Ambulance Desa)
Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan
neonatal melalui skill assesment dengan sasaran tenaga kesehatan
(bidan)
Optimalisasi sistem rujukan : sms gateway, SIJARIEMAS, termasuk
rujukan dini terencana
Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss
dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal
dan neonatal.
Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
4. Angka Kesakitan HIV / AIDS
Sebagai salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian khusus,
prevalensi HIV/AIDS yang dihitung per 100.000 penduduk sampai dengan
tahun 2016 mencapai 85,98 per 100.000 penduduk. Adapun penemuan
kasus HIV/AIDS pada tahun 2016 adalah 255 atau 11/100.000 penduduk
sedangkan pada tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo ditemukan sebanyak
435 atau 20 /100.000 penduduk (sumber : Laporan SIHA).
Realisasi Prevalensi HIV/AIDS yang cukup tinggi memerlukan usaha yang
serius untuk menangani dan mencegah paling tidak mengendalikan pada
angka minimum, utamanya melalui pencegahan penggunaan dan
penyalahgunaan narkoba oleh para generasi muda.
Tingginya prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo disebabkan :
Semakin aktifnya system survelaince HIV/AIDS
Semakin tingginya kesadaran penderita untuk memeriksakan diri.
Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan
masyarakat, pendampingan kelompok resiko tinggi dan intervensi
21
perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan Harm
Reduction, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi Menular
Seksual (IMS), Penambahan klinik inisiasi ARV di puskesmas Krian,
pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang menunjang
pemberantasan HIV/AIDS.
5. Cakupan Desa dengan Universal Child Immunization (UCI)
Desa yang termasuk dalam cakupan UCI mencerminkan tingginya
cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi di desa tersebut. Pada tahun
2016, dari 353 desa/kelurahan yang ada, terdapat 345 desa/kelurahan
atau 97,73% dari target 92%. Sedangkan pada tahun 2015 tercapai 98 %
yang telah masuk dalam kriteria desa UCI.
Yang belum masuk kriteria desa UCI yaitu wilayah
Puskesmas Tanggulangin : Desa Kedungbendo, Kalidawir,
Kalitengah
Puskesmas Porong : Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa
Siring.
Puskesmas Ganting : Desa Tebel
Hal tersebut dikarenakan sasaran dari 4 desa (Kedungbendo, Jatirejo,
Renokenongo, dan Siring) tidak ada ditempat karena desanya tenggelam
oleh lumpur Lapindo.
2014 2015 2016
Desa / Kelurahan UCI 98,90 98,00 97,73
97,00
97,20
97,40
97,60
97,80
98,00
98,20
98,40
98,60
98,80
99,00
Desa/Kelurahan UCI
6. Angka Morbiditas
Untuk menilai pelayanan terhadap penanggulangan penyakit menular maka
perlu diukur angka kesakitan beberapa penyakit yang potensial terjadi.
Penyakit tersebut adalah TB Paru, Demam Berdarah Dengue pada anak <
15 tahun.
22
Angka keberhasilan pengobatan TB (Treatment Succes Rate =TSR)
Angka keberhasilan pengobatan adalah angka yang menunjukkan
prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakterilogis yang
menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan
lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang
tercatat. Sembuh yaitu pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan
bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan
bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu
pemeriksaan sebelumnya. Pengobatan lengkap yaitu pasien TB yang telah
menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu
pemeiksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada
bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan.
2014 2015 2016
TB Paru 92,5 90,3 89,48
87,588
88,589
89,590
90,591
91,592
92,593
Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru
Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru Tahun 2015 adalah
sebesar 90%. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (TSR) selama th
2016 tercapai sebesar 89,48%. Realisasi ini sudah mencapai target yang
ditetapkan meskipun sedikit mengalami penurunan dibanding dengan tahun
2015 yang tercapai 90,3%.
Angka Kesakitan DBD
Target angka kesakitan DBD tahun 2016 adalah sebesar < 49 per 100.000
penduduk.
Perkembangan angka kesakitan DBD ( Inciden Rate )sampai dengan tahun
2016 terlihat pada grafik berikut ini :
23
2014 2015 2016
Kesakitan DBD 8,12 28,30 79,40
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Sumber data: Dinas Kesehatan
Angka kesakitan DBD Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi. Angka kesakitan
DBD pada tahun 2016 sebesar 79,4 per 100.000 penduduk, meningkat
jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 28,3 per 100.000 penduduk.
Beberapa Penyebab kasus DBD tetap ada antara lain :
Pemahaman tentang PSN belum sepenuhnya benar
Pelaksanaan PSN masih kurang tepat
Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan
Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan
masih dominan dengan cara pengasapan, hal ini tampak pada ABJ
masih <95%
Adapun kalkulasi peningkatan angka kesakitan terdapat pada semua
wilayah Puskesmas.
Stratifikasi 353 desa terdiri dari :
1. Desa endemis terdiri dari 67 Desa/Kelurahan
2. Desa sporadis terdiri dari 259 Desa/Kelurahan
3. Desa potensial terdiri dari 23 Desa/Kelurahan
4. Desa bebas terdiri dari 4 Desa/Kelurahan
Kabupaten Sidoarjo mempunyai 6,57 % Desa/Kelurahan Potensial,
Desa potensial adalah wilayah dengan ABJ <95% sehingga Potensial
sebagai wilayah endemis DBD, yang memungkinkan penularan DBD
sangat tinggi, hal ini dipengaruhi antara lain curah hujan dan mobilitas
penduduk yang tinggi, disertai masalah lemahnya kesadaran
masyarakat melaksanakan PSN dengan benar, rutin dan
berkesinambungan.
Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo untuk mencegah penularan DBD yang efektif sehingga
24
penyebarannya dapat ditekan serendah mungkin. Upaya yang telah
dilakukan pemerintah kabupaten antara lain :
Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten,
kecamatan dan desa.
Meningkatkan kerasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk
menetapkan wilayah sasaran pelaksanaan penanggulangan focus
Memotivasi petugas DBD Puskesmas untuk meningkatkan kualitas
dan frekuensi penyuluhan tentang DBD dan PSN 3M Plus.
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga
masyarakat dapat mencegah secara dini DBD dengan meningkatkan
intensitas kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN.
Meningkatkan kualitas SDM juru pemantau jentik (Jumantik)
Desa/Kelurahan melalui refreshing.
Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di
sekitarnya melakukan gerakan 3M plus (Menguras, Menutup dan
Mengubur serta Mencegah Gigitan Nyamuk).
Memberdayakan masyarakat secara berjenjang tentang strategi satu
rumah satu jumantik.
7. Prosentase Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta
yang memiliki ijin operasional.
Prosentase Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang
memiliki ijin operasional telah mencapai 100%. Adapun rincian sarana
pelayanan kesehatan Pemerintah berjumlah 3 RS dan 26 Puskesmas,
semuanya telah memiliki ijin operasional. Sedangkan sarana pelayanan
kesehatan swasta berjumlah 23 RS swasta dan 116 klinik telah memiliki ijin
operasional.
8. Prosentase desa siaga aktif Purnama Mandiri
Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah desa yang berada pada tingkat
perkembangan Purnam dan Mandiri. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes No.
1529 Tahun 2010. Adapun kriteria dari desa siaktif purnama mandiri yaitu
adanya 8 Indikator :
1. Forum desa berjalan
2. Kader kesehatan ada 6-8 orang
3. Adanya Kemudahan akses pelayanan kesehatan
4. Posyandu & UKBM lainnya didesa tersebut aktif
5. Dukungan dana untuk kegiatan tingkat desa terpenuhi oleh Pemerintah
Desa, dan kelompok masyarakat serta dunia usaha.
6. Adanya dukungan peran serta masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan.
25
7. Adanya peraturan kepala desa atau Peraturan Bupati tentang hidup
sehat
8. Adanya pembinaan PHBS di tingkta rumah tangga.
Target Desa aktif purnama mandiri pada tahun 2016 sebesar 13 % dan
tercapai 37,75%. Hal ini meningjkat dibanding tahun 2015 yang tercapai 30,
84% dari target 10%
9. Prosentase penduduk mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan
Pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus sudah mempunyai
Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut bisa dari pemerintah
maupun swasta. Mulai tahun 2014 pemerintah secara gencar
mempromosikan adanya Jaminan Kesehatan nasional dibawah Badan
Penyelenggara jaminan Sosial. Pada tahun 2016 sudah tercapai 30%
penduduk kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Jaminan Kesehatan baik
yang berasal dari Pemrintah, swasta maupun mandiri. Jaminan kesehatan
dari pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang akan diupayakan semuanya terintergrasi dalam
BPJS. Hal ini sudah meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 27%.
10. Kecamatan bebas rawan Gizi
Kecamatan Bebas Rawan Gizi adalah kecamatan dengan prevalensi balita
gizi kurang < 15%. Hal ini untuk menilai tingkat ketersediaan gizi di
masyarakat perlu diukur jumlah kecamatan yang bebas rawan gizi. Hal ini
berarti bahwa tingkat ekonomi dan ketersediaan pangan di kecamatan
tersebut mampu menopang kebutuhan gizi masyarakatnya.
Kondisi tahun 2016 sebesar 100% kecamatan bebas rawan gizi dari target
kecamatan bebas rawan gizi ditetapkan sebesar 80%. Perkembangan
kecamatan bebas rawan gizi dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
Kecamatan Bebas awan Gizi Th.2014-2016
2014 2015 2016
Bebas Rawan Gizi 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
Kecamatan Bebas Rawan Gizi
26
Pencapaian Kecamatan Bebas Rawan Gizi pada tahun 2016 sebesar
100% atau semua kecamatan sebanyak 18 (delapan belas) kecamatan
bebas rawan gizi dan ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Untuk tetap
mempertahankannya perlu promosi kesehatan terus menerus tentang gizi
dan kesehatan masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman
masyarakat meningkat, sehingga dengan masyarakat yang mengkonsumsi
makanan yang memenuhi gizi seimbang dan ber PHBS berdampak pada
penurunan prevalensi balita gizi kurang
11. Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
dan Jaringannya.
Angka Dasar 2015
Target 2016
Persentase Puskesmas dengan kondisi baik
75% 75%
Kemampuan Puskesmas beserta jaringannya dalam melayani masyarakat
tidak terlepas dari kecukupan dan kehandalan sarana prasarana yang
dimiliki.
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merealisasikan
Puskesmas dengan kondisi baik sebesar 78%, sedangkan Puskesmas
Pembantu dengan kondisi baik tercapai sebesar 70%. Kondisi tersebut
stabil dibandingkan dengan tahun 2015, Puskesmas dengan kondisi baik
sebesar 78%, sedangkan Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik
tercapai sebesar 68%. Peningkatan sarana prasarana tersebut telah
diupayakan dan akan terus ditingkatkan di tahun mendatang.
12. Puskesmas dengan Indek Kepuasan Masyarakat lebih dari 77
Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 26 Puskesmas,
pada tahun 2016 Puskesmas dengan IKM lebih 77, telah mencapai 100
%. Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 mencapai rata-rata
80,58. Hal ini meningkat dibanding tahun 2015 Puskesmas dengan Indek
Kepuasan lebih dari 77, mencapai 84,6% dan hasil survey IKM pada tahun
2015 yang mencapai rata-rata 78,68%.
13. Persentase Cakupan penduduk yang memanfaatkan Puskesmas
Khususnya untuk Rawat Jalan
Angka Dasar 2015
Target 2016
27
Cakupan rawat jalan Puskesmas 60% 60%
Untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka perlu
diukur tingkat animo masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas yang
ada. Visit rate menunjukkan gambaran kunjungan Puskesmas khususnya
rawat jalan yang meliputi BP, BP gigi, KIA, UGD, Poli Lansia, pemeriksaan
penunjang, keterangan surat sehat, pemeriksaan haji.
Sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas
menitikberatkan pada pelayanan preventif (pencegahan), promotif, kuratif
(pengobatan dasar) dan rehabilitatif (pemulihan). Peningkatan ini
menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik.
Persentase kunjungan rawat jalan di Puskesmas tahun 2016 sebesar
86,8% meningkat jika dibandingkan dengan dari realisasi tahun 2015
sebesar 75,41% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo.
Perkembangan kunjungan rawat jalan di Puskesmas sampai dengan tahun
2016 terlihat pada grafik berikut :
Sumber data : Dinas Kesehatan
14. Kebutuhan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
Untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang memadai, tidak dapat
dilepaskan dari ketersediaan obat-obatan. Dengan target terpenuhinya
kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar sebesar 100%, pada tahun
2016 tercapai pemenuhan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar
sebesar 100%.
Persediaan/Stok obat pada Puskesmas dan Pustu cukup memadai untuk
pemenuhan kebutuhan pasien yang melakukan kunjungan ke
Puskesmas/Puskemas Pembantu
15. Tercukupinya Biaya Peningkatan Pelayanan Pada BLUD
RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan program dan kegiatannya
mengacu pada misi ke-3 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yaitu
―Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.‖
2014 2015 2016
Rawat Jalan 72,90% 75,41% 86,80%
64%
69%
74%
79%
84%
89%
Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas
28
Program dan Kegiatan yang dirumuskan diharapkan dapat mencapai tujuan
pada Misi ke-3 yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
merata. Dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang
merata. Sasaran strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan Visi
dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dirumuskan
kedalam Rencana Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan penjabaran dari Visi
dan Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo. Adapun Visi RSUD Kabupaten Sidoarjo
adalah Menjadi Rumah Sakit Yang Terakreditasi Internasional Dalam
Pelayanan, Pendidikan Dan Penelitian. Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo yakni
mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan
mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan,
menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu dan
beretika untuk menunjang pelayanan, dan mewujudkan tata kelola rumah sakit
yang profesional, integritas dan beretika.
Adapun indikator sasaran strategi dari RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah
Tercukupinya Biaya Peningkatan Pelayanan pada BLUD. Indikator tersebut
didukung oleh program pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Program
Peningkatan Pelayanan BLUD dan Kegiatan Pelayanan serta Pemenuhan
Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan BLUD. Program dan Kegiatan
tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.
A. Transparansi Keuangan
1. Cost Recovery Rate (CRR)
Mengukur kontribusi pendapatan fungsional terhadap belanja operasional
pelayanan. Selain itu CRR dapat digunakan untuk mengukur sejauh
mana pendapatan fungsional rumah sakit mampu membiayai kegiatan
operasional pelayanan termasuk gaji pegawai Rumah Sakit. Indikator ini
mencerminkan efisiensi penggunaan dana operasional Rumah Sakit
dalam melayani pasien. Bila nilai CRR di atas 100% maka CRR-nya baik.
Berdasarkan SAP Corporate target peningkatan CRR RSUD Kabupaten
Sidoarjo adalah 5% untuk setiap tahunnya.
Capaian CRR tanpa gaji :
TAHUN PENERIMAAN BELANJA
OPERASIONAL % CRR
2014 281.415.448.995,34 228.848.486.995,67 122,97
2015 275.862.548.776,76 247.350.721.301,76 111,53
2016 395.237.956.423,37 338.675.455.718,35 116,70
CRR dengan gaji :
29
TAHUN PENERIMAAN BELANJA
OPERASIONAL % CRR
2014 281.415.448.995,34 269.287.384.932,67 104,50
2015 275.862.548.776,76 291.500.725.352,76 94,64
2016 395.237.956.423,37 384.078.292.856,35 102,91
CRR tanpa subsidi pada tahun 2015 tercapai sebesar 111,53% kemudian
pada tahun 2016 tercapai 116,70%. Target CRR tanpa gaji pada tahun
2016 sebesar 101,01%. Sedangkan CRR dengan subsidi tahun 2015
tercapai sebesar 94,64% dan pada tahun 2016 tercapai 102,91% yang
artinya telah mencapai target pada tahun 2016 yakni sebesar 87,09%.
Hal ini berarti bahwa Secara keseluruhan CRR baik tanpa gaji maupun
dengan gaji pada tahun 2016 mengalami peningkatan apabila
dibandingkan dengan tahun 2015. Nilai CRR selalu di atas 100% hal ini
menunjukkan bahwa besarnya pendapatan mampu membiayai belanja
operasional.
B. Pelayanan kesehatan
1. Bed Occupancy Ratio (BOR)
BOR merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi
rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam kurun waktu
tertentu. Tingkat pemanfaatan diukur dari penggunaan tempat tidur yang
tersedia.
Standar BOR yang ditetapkan untuk setiap Rumah Sakit sebesar
60% s.d 85%. Hal ini untuk menggambarkan ketika tingkat pemanfaatan
kurang dari 60% maka rumah sakit tersebut kurang diminati oleh
masyarakat, sedangkan bila lebih dari 85% dikhawatirkan akan
mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Target kinerja untuk
tahun 2016 standar BOR ditargetkan sebesar 75%.
Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo
2015 2016
BOR RSUD 71,20% 78,30%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
Bed Occupancy Ratio RSUD
30
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi BOR RSUD Sidoarjo
pada angka 78.30%, angka yang ideal dan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, akan diupayakan menjaga tingkat BOR
selalu berada dalam kisaran angka target 60% s.d 85%.
2. Average Length of Stay (ALOS)
ALOS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata–rata
lama waktu pasien mendapat perawatan. Standar ALOS yang ditentukan
di seluruh Rumah Sakit termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo sebesar 6 s.d 9 hari. Angka ALOS yang terlalu
rendah mengindikasikan kualitas layanan kesehatan baik dan secara
ekonomi akan mengurangi cost yang dikeluarkan seorang pasien,
sedangkan terlalu tingginya ALOS mengindikasikan lambatnya
penanganan oleh tenaga medis.
Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo
Capaian angka ALOS berfluktuasi dan berada pada kisaran 4,5 s.d 5,5
hari. Target ALOS RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 4
hari. Angka ALOS yang rendah di RSUD Kabupaten Sidoarjo di satu sisi
dapat bermakna pelayanan yang cepat dan tepat sehingga pasien dapat
segera pulih, namun juga di sisi lain tingkat NDR yang cukup tinggi juga
memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap rendahnya angka
ALOS.
3. Turn Over Interval (TOI)
Turn Over Interval adalah indikator yang digunakan untuk mengukur
waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur
ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Waktu
2015 2016
LOS RSUD 3,80 4,70
0,001,002,003,004,005,00
Average Length of Stay RSUD
31
interval ini dimaksudkan agar diperoleh waktu yang cukup untuk
persiapan pergantian pasien baru sehingga tidak terjadi infeksi
nosokomial.
Standar yang ditetapkan untuk TOI dan target kinerja yang ditetapkan
sebesar 1 s.d 3 hari.
Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo
Target TOI tahun 2016 sebesar 1.40 hari, realisasi yang dicapai oleh
rumah sakit pada tahun 2016 ini adalah 1.20 hari artinya rata-rata
tempat tidur tidak dihuni pasien selama 1.2 hari. Walaupun angka ini
termasuk ideal karena masih berada dalam range angka TOI yang
normal, RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap harus tetap memperhatikan
proses sterilisasi ruangan sebelum dimanfaatkan kembali sehingga
tidak sampai menurunkan mutu layanan yang ada di rumah sakit.
a. Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR) merupakan salah satu key performance
indicator sebuah Rumah Sakit. Meningkatnya Nilai NDR pada sebuah
rumah sakit merupakan sebuah indikasi telah terjadi penurunan
kinerja yang berakibat menurunnya kualitas atau mutu pelayanan di
rumah sakit tersebut. Adapun perkembangan NDR pada RSUD
Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :
Sumber data : RSUD Kabupaten Sidoarjo
2015 2016
TOI RSUD 1,40 1,20
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50Turn Over Interval RSUD
2015 2016
NDR RSUD 38,30 46,70
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Net Death Rate RSUD
32
Realisasi NDR tahun 2016 sebesar 46.7 permill dari target yaitu
≤38,3 permill.
Angka NDR pada tahun 2016 yang tinggi disebabkan oleh :
1. Kondisi pasien pra rujukan sudah jelek. Data pra rujukan jelek ini
merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau indeks
tingkat kegawatdaruratan. Semakin rendah angka ESI maka
semakin membahayakan nyawa seseorang. Selama tahun 2016
pasien dengan ESI level 1 dan 2 atau kondisi pasien ketika masuk
RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah jelek sebesar 2.97%.
Sedangkan Instalasi Gawat darurat melayani pasien true
emergency sebesar 99.21%.
2. Kondisi sebagaimana tersebut di atas dapat dimaklumi karena
RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu dari 7 (tujuh) pusat
rujukan regional di Jawa Timur. Rumah sakit dan fasilitas
kesehatan lainnya yang berada di daerah Bangil, Pasuruan,
Mojosari dan Mojokerto apabila harus merujuk pasien, tujuan
utamanya adalah RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga
kebanyakan pasien rujukan dari rumah sakit dan fasilitas
kesehatan lainnya tersebut masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo
dalam kondisi sudah parah.
Upaya yang akan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk
meningkatkan pelayanan antara lain :
- Penambahan ruang high care unit di setiap ruang rawat inap
- Pemenuhan sarana dan prasarana standart highcare unit.
- Peningkatan kompetensi SDM medis dan paramedis secara
kontinyu melalui pelatihan dalam hal pemberian layanan kepada
pasien
- Peningkatan peran Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan
Program Pengendalian Resistensi Antimikroba terkait dengan
pengendalian infeksi, peta kuman dan penggunaan antibiotik
secara rasional.
- Dilakukan monitoring berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan
sesuai standar (Panduan Pelayanan Klinik, Clinical Pathway,
Daftar Obat Rumah Sakit dan audit medik).
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dilaksanakan oleh SKPD
yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU
Pengairan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
33
Program pembangunan untuk Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :
1. Program Penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Teknis Tata
Bangunan
2. Program Pendataan, Evaluasi, Pengawasan dan Penertiban Bangunan
3. Program Penyusunan Perencanaan Teknis, Pengendalian, Pemanfaatan
dan Pengolahan Data Kebinamargaan
4. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
6. Program Pengendalian Banjir
7. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Jaringan Irigasi
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
9. Program Penerangan Jalan dan Lingkungan
10. Program Perencanaan dan Pengendalian atas Perancangan Kota
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran
Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir)
sesuai arahan kebijakan tata ruang, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Kondisi Jalan Mantap
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka
pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan
bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2016
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti dalam tabel berikut :
Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang
Dari seluruh jalan yang ada tersebut kondisinya sebagai berikut :
Perkembangan Jalan
No Kondisi 2015 2016
1 Baik 848,68 849,446
2 Sedang 104,24 107,5
3 Rusak 48,54 47,006
Jumlah 1001,46 1003,95
Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang
2015 2016
Panjang 1001,46 1003,95
100010011002100310041005
Perkembangan Panjang Jalan Aspal Terbangun
34
Dari tabel di atas terlihat bahwa jalan aspal terbangun sampai dengan tahun
2016 dengan panjang 1003,95 km atau 106,63% dari target yang ditetapkan
dalam RPJMD.
Dari panjang jalan aspal terbangun tahun 2016 tersebut, jalan dengan
kondisi baik sepanjang 849,446 km bila dibandingkan dengan jalan kondisi
baik tahun 2015 terjadi peningkatan sepanjang 0,766 km atau 0,09%.
Panjang jalan dalam kondisi sedang meningkat 3,26 km atau.3,127%,
sedangkan jalan dalam kondisi rusak turun cukup signifikan dengan panjang
1,534 km atau 3,16%.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi
baik, antara lain :
1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan serta perbaikan saluran drainase
di sisi kiri dan kanan jalan;
2. Melakukan rehabilitasi jalan secara berkala dan rehabilitasi rutin;
2. Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik
Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Sidoarjo hanya ada 1,
yakni DI Delta Brantas yang meliputi 2 Saluran Primer, yaitu Saluran Primer
Porong Kanal sepanjang 35.581 m dan Saluran Primer Mangetan Kanal
sepanjang 59.859 m, serta 46 Saluran Sekunder sepanjang 287.343 m
sehingga total Saluran irigasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo sepanjang
381.096 m.
Adapun kondisi saluran irigasi adalah sebagai sebagai berikut:
Perkembangan Kondisi Saluran Irigasi Tahun 2015-2016
No Kondisi 2015 2016
(%) Panjang (m) (%) Panjang (m)
1 Baik 68 259.145,28 69 262.956,24
2 Sedang 15 57.164,4 14,5 55.258,92
3 Rusak 17 64.786,32 16,5 62.880,84
Jumlah 100 381.096 100 381.096
Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2015 ke 2016 saluran dengan
kondisi baik mengalami kenaikan sepanjang 3.810,96 m, sedangkan saluran
dengan kondisi rusak mengalami penurunan sepanjang 1.905,48 m.
Upaya memperbaiki saluran irigasi yang rusak dilakukan seperti berikut:
1. Pembangunan dan Peningkatan Saluran Irigasi, berupa pembuatan
plengsengan dan peninggian tanggul.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi berupa pengerukan dan
pengambilan sampah yang ada di sungai.
35
0%
100%
TargetRealisasi Target
RealisasiTahun 2015
Tahun 2016
75% 075% 093%
087%
Tahun 2015 Target Tahun 2015 RealisasiTahun 2016 Target Tahun 2016 Realisasi
3. Cakupan Layanan irigasi
Luas baku sawah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Daerah
irigasi (DI) Delta Brantas yang pada tahun 2015 seluas 21.842 Ha, namun
karena adanya pemanfaatan tata guna lahan berkurang seluas 21.630 Ha
pada tahun 2016 dengan kebutuhan air irigasi sebesar 23.262 liter/detik
sesuai Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2006. Adapun
ketersediaan air irigasi untuk wilayah Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas
sebesar 20.235,56 liter/detik berdasarkan Pola Operasi Waduk dan Alokasi
Air (POWAA) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Brantas.
Untuk mengukur prosentase cakupan layanan air irigasi yaitu :
∑ Ketersediaan air irigasi (lt/detik) x 100% ∑ Kebutuhan air irigasi (lt/detik)
Sehingga cakupan layanan irigasi tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Realisasi Cakupan Layanan irigasi Tahun 2016
Target Realisasi
Ketersediaan (liter/detik)
24.000 20.235,56
Kebutuhan (liter/detik)
25.610,4 23.262,10
Prosentase (%) 93,71 86,99
Realisasi cakupan layanan irigasi sebesar 86,99% ini dapat diatasi melalui
pemberian air yang dilakukan secara pola giliran dan bantuan pompa air
sehingga kebutuhan air dapat dicukupi. Berikut grafik target dan realisasi
cakupan layanan irigasi dari tahun 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :
Cakupan Layanan Irigasi
36
Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan prosentase cakupan
layanan dari tahun 2015 ke tahun 2016, baik target maupun realisasinya.
Untuk targetnya mengalami kenaikan 18,14%, sedangkan realisasinya
mengalami kenaikan 11,85%.
4. Luas daerah genangan pada area daerah pertanian dan permukiman/
perumahan
Untuk mengendalikan genangan di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan
daerah delta telah dilakukan pengendalian penanganan secara koordinatif
antar dinas terkait.
Pada tahun 2016 Luas daerah genangan di daerah pertanian di Kabupaten
Sidoarjo seluas 509 Ha, mengalami penurunan seluas 6 Ha apabila
dibandingkan dengan daerah genangan tahun 2015 seluas 515 Ha. Serta
untuk daerah pemukiman juga mengalami penurunan seluas 377 Ha yang
semula di tahun 2015 seluas 467 Ha menjadi seluas 90 di tahun 2016 Ha.
Adapun grafiknya adalah sebagai berikut :
Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang
Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2016
adalah sebagai berikut :
Lokasi Genangan
No Lokasi satuan 2015 2016
1 Pertanian Ha 515 509
2 Permukiman Ha 467 90
Jumlah Ha 982 599
Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang
Kejadian genangan pada areal pertanian mengalami penurunan karena
adanya upaya :
Operasional dan Pemeliharaan pintu air bending/dam yang tepat
Normalisasi saluran afvoer
0,00
500,00
1.000,00
2015 2016
982,00
599,00
He
ktar
Perkembangan Daerah Genangan
37
Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
Sedangkan luas areal genangan pada wilayah permukiman, menurun
karena upaya sebagai berikut :
Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase di lingkungan
permukiman
Operasional rumah pompa
Penurunan luas genangan baik di pertanian dan pemukiman juga
dikarenakan koordinasi antar stakeholder. Selain itu upaya penurunan
genangan diantaranya adalah adanya peran serta pengembang untuk
menyediakan lahan resapan/buzem serta peran masyarakat tidak
membuang sampah di saluran, sehingga air yang tergenang dapat mengalir
pada saluran yang tersedia.
5. Pembangunan sesuai Tata Ruang
Kegiatan penataan ruang dilakukan untuk dapat mewujudkan efisiensi
pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan
sosial masyarakat maupun keserasian/keselarasan antara pemanfaatan
ruang dengan daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan melalui struktur
ruang dan pola ruang yang telah direncanakan di dalam RTRW dan RDTRK
serta peraturan zonasinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kenyamanan
dan ketertiban pada wilayah ruang tertata lebih baik sesuai
denganzonasinya. Pada tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan
persetujuan substansi standarisasi RDTRK untuk 3 Kecamatan, yaitu :
(a) RDTRK Kecamatan Tanggulangin
(b) RDTRK Kecamatan Krian
(c) RDTRK Kecamatan Tarik
Sampai dengan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah
mempunyai standarisasi RDTRK untuk 9 Kecamatan, yaitu kecamatan :
1. RDTRK Kecamatan Buduran
2. RDTRK Kecamatan Sidoarjo
3. RDTRK Kecamatan Candi
4. RDTRK Kecamatan Wonoayu
5. RDTRK Kecamatan Prambon
6. RDTRK Kecamatan Balongbendo
7. RDTRK Kecamatan Tanggulangin
8. RDTRK Kecamatan Krian
9. RDTRK Kecamatan Tarik
Selain itu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan penyusunan beberapa
dokumen untuk penataan ruang, antara lain :
38
1) Masterplan kotabaru
2) Masterplan waterfront city
Pelaksanaan program perencanaan tata ruang selain ditujukan untuk
pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kebijakan penataan
ruang yang mengarahkan kepada rencana pola ruang dan rencana
struktur ruang yang diarahkan sebagai skenario pembangunan Kabupaten
Sidoarjo (RTRW,RDTRK dan Peraturan Zonasi), juga ditujukan sebagai
acuan dalam pengendalian tata bangunan dan tata lingkungan di Wilayah
Kabupaten Sidoarjo (RTBL) sebagai arahan dalam pemberian Ijin
Mendirikan Bangunan.
Selama tahun 2016 dihasilkan2 (dua) dokumen RTBL yaitu:
1) RTBL jalan gedangan – aloha
2) RTBL jalan sidoarjo – candi
Adapun Untuk perkembangan jumlah bangunan ber IMB pada periode
2015 s.d 2016 ditunjukkan pada grafik dibawah ini.
Sumber data : BPPT Kabupaten Sidoarjo
Dari grafik terlihat bahwa jumlah bangunan ber IMB dari tahun ke tahun
semakin meningkat, Hal ini disebabkan:
1. Penyederhanaan persyaratan
2. Kemudahan pelayanan perijinan berbasis IT
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat
4. IMB menjadi persyaratan untuk pengajuan ijin lainnya
Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan
ber IMB adalah:
Masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai kondisi di lapangan
-
100.000
200.000
300.000
20152016
Juta
an R
up
iah
2015 2016
PERKEMBANGAN IMB 183.025 283.709
PERKEMBANGAN IMB
39
4. Urusan Perumahan
Urusan perumahan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Program pembangunan untuk urusan perumahan yang dilaksanakan pada
tahun 2016 adalah Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
Lingkungan Permukiman
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran ―Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat”,
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Prosentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak.
(Prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan/
Jamban).
Untukmengukur jumlah masyarakat yang bisa mengakses rumahtangga
dengan sanitasi layak/sanitasi lingkungan (Jamban)yang dibangun oleh
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
adalah masyarakat yang bisa mengakses sarana sanitasi lingkungan
dibagi total penduduk kabupaten dikalikan 100 %.
Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi
lingkungan (jamban)
*) telah sesuai RPJMD 2016-2021
Capaian masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan adalah sebagai
berikut :
RPJMD DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 2016 - 2021
Angka dasar : 2015 Target : 2016
Cakupan RumahTangga dengan sanitasi layak.
66% 70%
2014 2015 *) 2016 *)
Target Realisasi Target
Realisasi
Target
Realisasi
44,93 % 44,93 % 66 %
66 %
70 % 94,40 %
Jumlah KK yang bersanitasi : 593.313 KK
Jumlah KK : 630.622 KK
100 %
40
RPJMD KABUPATEN 2016 - 2021
Angka dasar : 2015 Target : 2016
Cakupan RumahTangga dengan sanitasi layak.
66 % 70%
Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani Sarana sanitasi lingkungan ( Jamban)
Pembangunan sarana sanitasi lingkungan ini dilakukan untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi lingkungan secara
berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang
belum mendapatkan akses .Realisasi prosentase masyarakat yang
terlayani sarana sanitasi lingkungan pada tahun 2016 tercapai sebesar
94,4 % dari target sebesar 70%, jika dibandingkan dengan target
tahun 2015 sebesar 66% dengan realisasi tahun 2015 sebesar 66 %
maka prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi
lingkungan tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015 mengalami
peningkatan sebesar 28,4%.
2. Prosentase Luasan Kawasan Kumuh
Untuk mengukur penurunan luasan kawasan kumuh sesuai dengan SK
Bupati seluas 301,08 Ha. Adalah luasan kawasan kumuh yang tertangani
dibagi jumlah total luas kawasan kumuh yang ditetapkan. Kemudian
hasilnya di kalikan 100 %.
Perkembangan Prosentase penurunan luasan Permukiman kumuh di perkotaan
2014 2015 2016
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2014 2015 2016
target 44,93% 66% 70,00%
realisasi 44,93% 66% 94,40%
41
Target Realis
asi
Targe
t
Realisa
si
Target
Realisasi
0 %
0 %
96,25
%
95 %
77,71
%
85,54%
RPJMD KABUPATEN 2016 - 2021
Angka dasar : 2015 Target: 2016
Cakupan Menurunnya Luasan kawasan
permukiman kumuh 96,25% 77,71%
Perkembangan Prosentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan
Untuk menangani permukiman kumuh di wilayah kabupaten sidoarjo
maka Target Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 20 % permukiman
kumuh di tahun 2019 merupakan hal yang besar yang harus dicapai.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang sangat serius dalam
memenuhinya. Hingga tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015
tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo
menyebutkan bahwa terdapat 301,08 Hektar permukiman kumuh
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi di 42
Desa ,13 Kecamatan.
Pada tahun 2015 telah dilakukan penanganan penurunan luasan
permukiman kumuh di perkotaan tercapai 95% dari target 96,25%.
Penurunan luasan permukiman kumuh di perkotaan di tahun 2015
sudah melebihi target sebesar 1.25% dari 96.25%. Sedangkan,
penanganan penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan pada
tahun 2016 mencapai 85,54% dari target 77.71%. hal ini menunjukkan
bahwa penanganan penurunan luasan permukiman kumuh masih jauh
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2015 2016
96,25%
77,71%
95%
85,54%
Target
Realisasi
42
dari yang diharapkan yakni 7,83% dari target sebesar 77.71%. hal
tersebut terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antar Dinas terkait
yang menangani permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
3. Cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga
(Prosentase Layanan Air bersih untuk Rumah Tangga)
Untuk mengukur jumlah masyarakat yang bisa mengakses sarana air
bersih yang dibangun baik oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan PDAM adalah masyarakat yang bisa
mengakses sarana air bersih dibagi total penduduk kabupaten dikalikan
100%.
Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan
PDAM dan non PDAM
2014 2015 2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
32 %
32,47 %
33 %
34,18 %
34%
37,23%
RPJMD DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 2016 - 2021
Angka dasar : 2015 Target: 2016
Cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga.
91% 93%
RPJMD KABUPATEN 2016 - 2021
Angka dasar : 2015 Target: 2016
Cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga.
91% 93%
Untuk jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih yang dibangun
oleh PDAM sebesar 133.009 KK dengan capaian sebesar 36,64 %. Dan
untuk jumlah masyarakat yang terlayani air bersih yang dibangun dari
kegiatan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
sebesar 3.000 KK terhadap 508.474 KK di Kabupaten Sidoarjo.
Dari data Cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga Kabupaten
Sidoarjo diatas terlihat bahwa target yang ditetapkan dengan base line
berbeda, hal ini dikarenakan data target yang ditetapkan oleh Dinas PU
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo hanya mencakup air
bersih perpipaan saja sedangkan data yang ada pada base line senilai
91% adalah data mencakup seluruh Kabupaten Sidoarjo yang terdiri
dari air bersih perpipaan dan non perpipaan. Dengan melihat besaran
target cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga yang ditentukan,
maka besaran realisasi cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga juga
dihitung berdasarkan data perpipaan di Kabupaten Sidoarjo.
Perkembangan Prosentasemasyarakat yang terlayani
43
sarana air bersih non PDAM
Dari grafik diatas realisasi Prosentase masyarakat yang terlayani
sarana air bersih pada tahun 2015 sebesar 34,18% dari target sebesar
33 % sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar 37,23% terdiri dari
36,64 % PDAM dan 0,59% dari kegiatan PU Cipta Karya dan Tata
Ruang, Maka capaian realisasi tahun 2016 lebih baik dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015. Dengan capaian target tahun 2016
sebesar 3,23% dari target 34% dibandingkan dengan tahun 2015 yang
hanya meningkat sebesar 1,18% dari angka target sebesar 33%.
Untuk Pembangunan sarana air bersih ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat bagi keperluan air minum serta keperluan
rumah tangga lainnya. Jumlah yang dibangun disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat.
4. Prosentase jalan lingkungan di perumahan dan kelurahan dalam
kondisi baik
(Prosentase Infrastruktur lingkungan permukiman yang terbangun)
Untuk mengukur panjang jalan lingkungan yang dibangun oleh Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo di
wiilayah perumahan dan kelurahan adalah panjang jalan lingkungan yang
dibangun dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan lingkungan yang
dibangun. Kemudian hasilnya di kalikan 100 %.
Perkembangan Prosentase jalan lingkungan di perumahan dan
kelurahandalamkondisibaik.
2014 2015 2016
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
79 %
79 %
80 %
80 %
82 %
81,78 %
Perkembangan Prosentase jalan lingkungan
29,00%
30,00%
31,00%
32,00%
33,00%
34,00%
35,00%
36,00%
37,00%
38,00%
2014 2015 2016
target 32,00% 33,00% 34%
realisasi 32,47% 34,18% 37,23%
44
Di perumahan dan kelurahan dalam kondisi baik
Dengan dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan
dapat lebih tertata rapi dan masyarakat dapat lebih nyaman
menjalankan aktifitas di lingkungannya. Realisasi prosentase
jalan lingkungan di perumahan dan kelurahan dalam kondisi baik
pada tahun 2016 tercapai sebesar 81,78 %, dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 sebesar 80 %. Prosentase jalan
lingkungan di perumahan dan kelurahan dalam kondisi baik
mengalami peningkatan sebesar 1,78 %, walaupun terhadap
target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai secara
penuh/tingkat capaian sebesar 99,73%. Untuk panjang jalan
yang sudah terbangun pada tahun 2016 sepanjang 10.314
meter.QA
% Penanganan bencana yang tertangani secara cepat dan tepat.
Tahun 2016 terdapat masalah gangungan lingkungan yang masuk kategori
bencana yaitu :
No Kejadian Bencana Jumlah
Kejadian
% Tingkat kecepatan dan
Ketepatan Penanganan
Bencana Banjir 10 100% 100%
Bencana Angin Puting
Beliung
2 100% 100%
Bencana Kebakaran 128 49,39% 100%
78%
78%
79%
79%
80%
80%
81%
81%
82%
82%
2014 2015 2016
target 79% 80% 82%
realisasi 79% 80% 81,78%
45
Sesuai dengan Target RPJMD Penanganan bencana secara cepat dan tepat
sebesar 85% dari total kejadian bencana, sehingga dari data tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dan kecapatan
penangananbencanan tercapai 100 %
Untuk mendukung pencapain sasaaran tersebut diatas ditetapkan melalui
target kinerja program sebagai berikut:
a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan
tanggap darurat dan manajemen logistic
Penanganan Kejadian Kebakaran di Tahun 2016 :
No Jenis Bangunan Jumlah Kejadian
Penanganan
(Cepat/Tepat atauTidak)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Industri
Perkantoran
Unit Dagang / Jasa
Kendaraan Bermotor
RumahPenduduk
Lain – Lain (Lahan Kering,
LahanTebu, Lahan Terbuka,
dll)
27
5
22
11
27
36
Cepat/Tepat
Cepat/Tepat
Cepat/Tepat
Cepat/Tepat
Cepat/Tepat
Cepat/Tepat
Jumlah Kejadian 128
Standar Response Time = 15 Menit sejak laporan diterima
Realisasi Response Time = Jumlah seluruh response time dalam WMK (:)
Jumlah kejadian dalam WMK
= 1518 menit (:) 81 kejadian
= 18,74 Menit
b. Prosentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai standart
Respontime
Berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang tentang Standart
Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten /
kota dan Permen PU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan, respon time ditetapkan selama
15 menit sejak laporan diterima, sedangkan pada tahun 2016 response time
penanganan kebakaran diatas/dibawah target yaitu sebesar 18,74 menit
sejak laporan diterima.
Belum tercapainya pemenuhan target response time tersebut terdapat
kendala – kendala yang dihadapi antara lain :
1. Lalu lintas Sidoarjo yang semakin padat terutama pada jam-jam sibuk,
Tempat kejadian kebakaran yang sulit dijangkau karena keterbatasan
lebar jalan, portal permanen dll
2. Masih terdapat keterlambatan informasi kejadian kebakaran dari
masyarakat
46
3. Sebagian besar kebakaran terjadi di luar Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) sehingga jarak pos PMK dengan lokasi terpaut jauh;
4. Kurangnya jumlah posko Pemadam Kebakaran, mobil Pemadam,
personil dan peralatan pemadaman.
Adapun upaya – upaya yang akan dilakukan dalam memenuhi target
response time yaitu :
1. Mengembangkan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau
membangun pos-pos Pemadam Kebakaran baru
2. Menambah jumlah sarana prasarana kebakaran
3. Menambah jumlah personil PMK (Tenaga Harian Lepas)
4. Sosialisasi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) Kebakaran pada
masyarakat
5. Menyiapkan dan sosialisasi Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap)
c. Prosentase capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan
bencana kebakaran yang didukung kecukupan sarana dan prasaranan
penanggulangan bencana
Capaian kinerja terkait dengan penanggulangan/penanganan kebakaran
sangat tergantung dengan kecukupan sarana dan prasarana yang ada.
Sampai dengan akhir tahun 2016 sarana dan prasarana utama yang ada
adalah sebagai berikut:
No Saranan dan Prasaran
Penting PMK
Yang sdh ada
per akhir 2016
Yang
diperlukan
% yang
sudah ada
Kantor/Lokasi/Pos Pemadam
Kebakaran 3 18 16,66%
Mobil Pemadam dalam
keadaan layak 13
Belum ada
kajian lebih
lanjut
Sarana Utama Lainnya
23 jenis
Belum ada
kajian lebih
lanjut
SDM yang mempunyai
Kompetensi 72 187 38,5%
47
Kondisi kecukupan sarana dan prasarana yang ada termasuk SDM telah
mampu menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran diwilayah kabupaten
Sidoarjo.
Jumlah kejadian kebakaran tahun 2016 sebanyak 128 kejadian, namun
seluruh kejadian kebakaran tersebut telah ditangani dengan baik. Jika
dibandingkan dengan jumlah kejadian kebakaran tahun 2015 sebanyak 286
kejadian, terjadi penurunan kejadian kebakaran yaitu sebanyak 158
kejadian kebakaran.
Sumber data : BadanPenanggulanganBencana Daerah
Upaya dalam menurunkan dan menanggulangi bencana kebakaran secara
gepat dan tepat Tahun 2016 antara lain :
1. Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas PU Pengairan, Dinas PU
Cipta Karya, Dinas Kesehatan dan lain lain)
2. Melakukan kesiapsiagaan Pemadam kebakaran
3. Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau
menambah pos Pemadam kebakaran/Pembangunan posko PMK
pembantu di wilayah Taman dan Krian (dalam tahap
pembangunan)
4. Inventarisasi Data kasus kebakaran melalui penyusunan profile
daerah untuk membuat peta rawan bencana yang terintegrasi
dengan software/aplikasi;
5. Pengembangan Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap – Adalah
Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat
umum dalam melaporkan kejadian bencana secara real time di
Kabupaten Sidoarjo)
6. Pengadaan Mobil DAMKAR dan menambah sarana prasarana
penunjang dan peralatan keamanan serta penambahan personil
Pemadam Kebakaran
7. Mengadakan bimtek relawan dan aparatur diantaranya Simulasi
Penanganan Bencana dan Bimtek bagi Relawan dan mengadakan
Sosialisasi Kebencanaan di sekolah dan masyarakat;
0100200300400500600
173 115 216 286 128
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kejadian Kebakaran di Kab. Sidoarjo
48
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
dilaksanakan SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan
Polisi Pamong Praja.
Program pembangunan untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan
3. Program pendidikan politik masyarakat
4. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Program pembinaan operasional, pengembangan dan pengendalian
perlindungan masyarakat
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-
undangan daerah
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan harmoni sosial dalam
masyarakat. dan Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam
menjunjung supremasi hukum dan demokrasi Untuk menganalisa tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan indikator sebagai
berikut:
a. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kepada Masyarakat
Pada tahun 2016 kegiatan pembinaan politik dilaksanakan sebanyak
4 kali kegiatan, Kegiatan tersebut antara lain :
a. Kegiatan Jambore Ormas Tahun 2016 di Hotel Ayana Trawas
dengan peserta 200 Orang
b. Kegiatan Pedoman Deteksi Dini Paham Radikalisme yang melibatkan
masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dengan peserta 200 Orang,
dilaksanakan di Kecamatan Candi dan Kecamatan Buduran
c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat di bidang Hubungan
Antar Lembaga dengan peserta Ormas dan Insan Pers Peserta 100
Orang, dilaksanakan di Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo
d. Kegiatan Forum Diskusi Peningkatan Kapasits Kelembagaan LSM di
Kabupaten Sidoarjo dengan peserta 100 orang, dilaksanakan di
Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Sidoarjo
khususnya para peserta Sosialisasi dan Rakor memahami makna politik
yang merupakan pilar demokrasi secara positif dan diharapkan mampu
49
memberikan dukungan dan konstribusi terhadap kondisi Kabupaten
Sidoarjo tetap kondusif.
b. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan
Pada tahun 2016 kegiatan dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan
dilaksanakan sebanyak 8 kali kegiatan, yaitu :
a. Diklat Bela Negara
b. Jambore Pemuda Lintas Etnis dan Agama
c. Peningkatan Wawasan bagi pelajar terhadap bahaya Narkoba
d. Wawasan Kebangsaan bagi SMA/SMK Taruna Cinta Tanah Air
e. Sosialisasi Permendagri 8 & 9 Tahun 2006 Kerukunan Kehidupan
Beragama ( FKUB )
f. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi guru PKN
g. Bimtek Forum Pembauran Kebangsaan dan Etnis di Kabupaten
Sidoarjo (FPK)
h. Peningkatan Kinerja dan Wawasan Kebangsaan dalam rangka
mengikuti parade Lomba Korsik di Yogyakarta
c. Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Pada tahun 2016 kegiatan dalam Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan dilaksanakan sebanyak 140 kali kegiatan,
yaitu:
a. Demo buruh
b. Perkelahian antar perbatasan Kabupaten Sidoarjo dengan
Kabupaten Pasuruan
c. Perkelahian Antar Warga
d. Prosentase penyelesaian pelanggaran perundang-undangan daerah
Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan
yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap
terjadinya pelanggaran peraturan daerah langkah penindakan represif
yustisial. Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan
penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku
pelanggaran peraturan daerah.
Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang
tipiring pada tahun 2016 sebanyak 425 pelanggar. Kondisi ini mengalami
penurunan 9,7 % dari tahun 2015 yang menyidangkan sebanyak 471
pelanggar.
Adapun upaya – upaya untuk pencegahan pelanggaran peraturan daerah
antara lain :
50
Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan
di masyarakat yang berpotensi melanggar peraturan daerah dan/atau
peraturan kepala daerah
Melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah
(OPD) penginisiasi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala
daerah
Melakukan pengarahan/penyuluhan agar masyarakat dan badan
hukum mematuhi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala
daerah bersama dengan OPD lainnya
Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar
peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah
Efektifitas upaya-upaya pencegahan pelanggaran peraturan daerah
diatas, kesadaran masyarakat dan kerjasama dengan pihak terkait
merupakan faktor utama pencegahan peningkatan pelanggaran
peraturan daerah.
e. Rasio jumlah Satlinmas terhadap Jumlah RT
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 ahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di
Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan
jumlah RT (Rukun Tetangga).
Kondisi riil jumlah RT di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak
8.427, sedangkan jumlah personil Satlinmas yang ada sampai dengan
tahun 2016 terdata sebanyak 7.318 Personil. Jumlah ini mengalami
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Melihat perbandingan tersebut, terdapat selisih 1.109 RT yang belum
memiliki personi Satlinmas. Guna memenuhi ratio 1 : 1 sesuai Standard
Pelayanan Minimal (SPM), maka perlu penambahan personil Satlinmas bagi
RT yang belum terpenuhi. Penambahan personil Satlinmas dilakukan
bertahap pada setiap tahunnya.
1 Jumlah RT Se-Kabupaten Sidoarjo 8.427
2 Jumlah Linmas Desa Se-Kabupaten Sidoarjo 7.318
3 Jumlah Linmas yang harus direkrut 1.109
LINMAS SE-KABUPATEN SIDOARJO
51
Sumber Data : Satpol PP
Langkah-langkah untuk pemenuhan personil Satlinmas antara lain :
1. Melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang
dibutuhkan di tingkat RT
2. Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di
setiap RT kepada Kepala Desa/lurah dan Kepala RW
3. Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat,
Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM
Disamping peningkatan pemenuhan personil Satlinmas, juga dilakukan
pembekalan, pembinaan dan pelatihan bagi personil Satlinmas guna
meningkatkan kualitas SDM, peran dan fungsi dalam aspek membantu
pelaksanaan penanganan bencana dan membantu memelihara
keamanan, ketertiban, ketentraman serta aktif dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.
f. Prosentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang diselesaikan
Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dalam hal ini adalah tindakan Non Yustisial. Temuan indikasi gangguan
ketertiban umum dan ketentraman masyarkat didapat dari hasil patroli
dan penertiban non yustisial.
Pada tahun 2016, terjadi gangguan dan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, yang telah diselesaikan semuanya dengan
baik, antara lain :
NO Jenis Pelanggaran Jumlah Kegiatan Jumlah Pelanggaran
1 PKL 41 211
2 PMKS 2 44
3 Bangunan Liar 5 9
4 RHU (Rumah hiburan umum) 3 109
5 Reklame Insidentil 35 1.592
6 Reklame Tetap 18 51
7 Retribusi - -
JUMLAH LINMAS DESA SE KABUPATEN
SIDOARJO SEBANYAK …
JUMLAH LINMAS YANG HARUS
DIREKRUT 1.109
52
JUMLAH 2.016
Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Sumber Data : Satpol PP
Kondisi gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 2016 pelanggar, mengalami
peningkatan 8,1% dari tahun 2015 yang sebanyak1865, hal ini bukan
dikarenakan rendahnya tingkat efektifitas penindakan, namun juga
dikarenakan meningkatnya luasan wilayah cakupan patroli serta
peningkatan intensitas kegiatan patroli dan penertiban.
Cakupan Patroli mengalami peningkatan intensitas dikarenakan koordinasi
yang baik dengan pihak kecamatan, sehingga wilayah cakupan patrol dan
frekuensi patroli dari Satpol PP di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan
dapat saling mendukung. Pelaksanaan patrol kecamatan dapat dilakukan
sendiri karena telah tersedia sarana mobil patroli dan personil tenaga bantu
pengendali ketertiban dan ketentraman masyarakat.
6. Urusan Sosial
Urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah.
Penyelenggaraan urusan sosial ini mengemban sasaran ―Menurunnya
berbagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam
masyarakat”.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah Program Penyuluhan, Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial.
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :
2.823
4.447 3.905
2.573 2.713
1.865 2.016
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Kejadian
GANGGUAN TIBUMTRANMAS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
53
Penanganan PMKS Di Kabupaten Sidoarjo
Jumlah PMKS yang terdata dengan nama dan dengan alamat pada Dinas
Sosial Kabupaten Sidoarjo per akhir tahun 2015 sebanyak 42.286 orang / jiwa,
dari jumlah tersebut urutan jenis permasalahan (5 besar) adalah sebagai
berikut :
1) Keluarga Fakir Miskin
2) Anak Jalanan
3) Gelandangan & Gelandangan Psikotik
4) Lansia Terlantar
5) Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis
Pada Tahun 2016 terjadi peningkatan / bertambahnya jumlah PMKS sebanyak
756 orang/jiwa atau 1,7 %, sehingga pada akhir tahun 2016 menjadi 43,042
orang/jiwa.
Bertambahnya PMKS tersebut disebabkan :
a. Dampak Urbanisasi yang tidak didukung dengan kualitas SDM
b. Peningkatan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten
Sidoarjo
c. Meningkatnya fakir miskin yang diakibatkan berkurangnya area
persawahan sehingga banyak para buruh tani yang kehilangan
pekerjaan
d. Dampak PHK oleh Perusahaan
e. Dampak perkembangan IT yang menyebabkan peningkatan kperilaku
anak yang menyimpang
Terhadap jumlah PMKS tersebut pada tahun 2015 dilakukan
penanganan/pemberdayaan terhadap 19.401 orang/jiwa dan tahun 2016
sebanyak 28,756 orang/jiwa atau telah melakukan penanganan dalam bentuk
pemberdayaan masyarakat sebanyak 28.756 orang/jiwa atau 68 % dari angka
dasar 2015 sebanyak 42.286 orang/jiwa atau 66 % dari angka kumulatif tahun
2016 sebanyak 43.042 orang/jiwa melalui :
Program Penyuluhan, Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial terhadap :
- Penerima manfaat Program PKH
- Anak dalam Panti Asuhan (Asistensi Sosial Anak)
- Penyandang Cacat / Disabilitas
- Lansia Terlantar
- Eks Narapidana
- Keluarga Fakir Miskin / Penerima Manfaat KUBE (Kelompok
Usaha Bersama)
- Pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum
54
Sedangkan target penangan pada Tahun 2016 adalah 46,38 % dengan
demikian sudah melebihi target (66,00 % - 46,38%) = 19,62 %
Persoalan sosial walaupun sudah ada penanganan tetap akan selalu
berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan persoalan –
persoalan lain yang berdampak limbahnya di persoalan Sosial sehingga
untuk penanganan sosial harus selalu mendapatkan perhatian atau
dukungan penuh baik masalah kelembagaan maupun pendanaannya.
Data Penanganan PMKS Tahun 2016
Sumber data : Dinas sosial dan tenaga kerja
7. Urusan Ketenagakerjaan
Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan
Transmigrasi
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat
pengangguran, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
NO KEGIATANREALISASI
(Org)1 Program Keluarga Harapan 23.586
2 Bantuan Permakanan Panti Asuhan 3.672
3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1.250
4 Bantuan Penyandang Cacat 47
5 Bantuan bagi Keluarga Miskin -
6 Bantuan anak Keluarga Kurang Mampu (KKM) -
7 Bantuan bagi Tuna Rungu -
8 Bantuan bagi Tuna Sosial 4
9 Jaminan Sosial Lanjut Usia Akut -
10Bantuan bagi Perintis Kemerdekaan, Veteran dan
Janda cacat veteran 109
11 Bantuan bagi Lansia kurang mampu -
12 Bantuan bagi Anak Jalanan 10
13 Aslut 78
14 Panti -
28.756 Jumlah
55
a. Tingkat Pengangguran Terbuka
Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah
kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu
ukurannya.
Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 dan 2016.
Sumber Data : Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI
Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka
menunjukkan penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Realisasi tingkat
pengangguran Terbuka tahun 2016 berdasarkan data Pusat Perencanaan
Ketenagakerjaan Kementerian ketenagakerjaan RI.
Hal ini disebabkan karena adanya tren positif dari perekonomian di
Kabupaten Sidoarjo dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam
mempermudah investasi. Karena perkembangan kesempatan kerja
diproyeksikan akan terus meningkat sehingga mampu menekan angka
pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2015 jumlah penganggur
di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 68.311 orang menurun menjadi 68.058
orang pada tahun 2016 dengan angkatan kerja yang terus meningkat pada
tahun 2015 sebanyak 1.083.519 orang meningkat menjadi 1.112.691 orang.
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6,12% pada
tahun 2016 belum memenuhi target RPJMD sebesar 4,21%. Namun dalam
upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui
Dinas Tenaga Kerja telah menyusun perencanaan tenaga kerja melalui
Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021.
b. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada
grafik berikut ini :
2015 2016
PengangguranTerbuka
6,30% 6,12%
6,00%6,05%6,10%6,15%6,20%6,25%6,30%6,35%
Pro
sen
tase
Pengangguran Terbuka
56
Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan
terlaporkan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebanyak 4.233 orang dan
meningkat pada tahun 2016 sebanyak 4.925 orang. Hal ini juga meningkat
melampaui target Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang
diproyeksikan 4.250 orang atau melampaui sebesar 15,88 %. Upaya untuk
meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan tetap
melaksanakan bursa kerja terbuka, bursa kerja khusus, bursa kerja online
dan melaksanakan pembinaan ke perusahaan untuk melaporkan
penempatan ke dinas terkait.
Tenaga Kerja yang terserap dibidang Industri dan Perdagangan
Menurut data statistik dan perhitungan yang dilakukan oleh Pusat
Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan
berikut disampaikan tenaga kerja yang bekerja pada berbagai bidang pada
tahun 2015 dan tahun 2016
Penduduk Yang Bekerja
SEKTOR 2015 2016
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 64.648 64.999
2. Pertambangan dan penggalian 1.429 1.153
3. Industri pengolahan 366.800 368.598
4. Listrik, gas dan air 2.302 2.396
5. Bangunan 80.921 93.229
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel 237.022 249.040
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi 49.377 50.043
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan
45.455 47.049
9. Jasa kemasyarakatan 167.254 168.125
Sumber data : Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI
Penyerapan tenaga kerja tertinggi berada pada sektor bangunan sebanyak
12.308 orang pada tahun 2016 atau sebesar 15,21 persen. Penyerapan
pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel sebanyak
12.018 orang pada tahun 2016 atau sebesar 5,07 persen. Penyerapan pada
sektor industri sebanyak 1.798 orang atau 0,49 persen. Penyerapan pada
2015 2016
Ditempatkan 4.233 4.925
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
Tenaga Kerja yang Ditempatkan
57
sektor industri pada tahun 2016 kecil namun merupakan sektor dengan
tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat dikatakan
bahwa Kabupaten Sidoarjo menuju Kabupaten Industri dan Perdagangan.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh
SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana.
Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :
1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran . “Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian,
pembangunan, dan kesejahteraan keluarga”, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Gender Empowerment Measurement (GEM)
Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan
Jender (IDJ) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan
perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam
aspek ekonomi maupun sosial.
Perkembangan IDJ selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :
2014 2015
GEM 63,38 63,99
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Gender Empowerment Measure
Sumber data : BPMPKB dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo
Adapun variabel penyusun IDJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 (proyeksi)
adalah sebagai berikut :
58
Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan
perempuan sebesar 49,76%
Keterwakilan di parlemen, laki-laki 76% sedangkan perempuan 14%
Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-
laki 52,76% sedangkan perempuan 47,24%
Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan
ekonomi), laki-laki 71,00% sedangkan perempuan 29,00%
2. Gender Development Index (GDI )
Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPJ)
digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan
memperhatikan disparitas jender.
Perkembangan IPJ adalah sebagai berikut :
2014 2015
GDI 94,20 94,28
55,00
75,00
95,00
115,00Gender Development Index
Sumber data : BPMPKB dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo
Adapun komponen pendukung IPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015
(Proyeksi) adalah sebagai berikut :
1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan
perempuan sebesar 49,76%;
2) Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk untuk penduduk laki-laki dari
70,99 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 74,94 tahun;
3) Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk penduduk laki-laki 13,61%
sedangkan untuk penduduk perempuan 14,14%;
4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,63
tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,64 tahun;
5) Pengeluaran perkapita, laki-laki 17,91% sedangkan perempuan 12,56%;
59
3. Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang
memperoleh pelayanan advokasi.
Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan
perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauhmana
fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah mempunyai
kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap
perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo penanganannya di fasilitasi
oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo.
Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
dilaporkan tahun 2016 melalui P2TP2A sebanyak 279 kasus dan seluruhnya
atau 100% teradvokasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang
ditemukan sebanyak 363 kasus, terjadi penurunan sebanyak 84 kasus atau
23,14%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2016 sebesar
340 kasus, maka terjadi penurunan sebanyak 61 kasus atau 17,94%.
Perkembangan Temuan Kasus KDRT adalah sebagai berikut :
2015 2016
KASUS 363 279
90
140
190
240
290
340
390
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo
9. Urusan Pangan
Urusan Pangan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan.
Program pembangunan untuk urusan Pangan yang dilaksanakan pada tahun
2016 adalah :
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Ketersedian, Cadangan dan Distribusi Pangan
4. Program peningkatan penganekaragaman, kewaspadaan pangan dan gizi
5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan
60
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah, dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan.
Pola Pangan Harapan Ketersediaan merupakan pendekatan dalam penilaian
komposisi pangan yang tersedia dimasyarakat / penduduk berdasarkan skor
pangan yaitu merupakan konstribusi energi dari 9 kelompok pangan utama
yang dihitung melalui Necara Bahan Makanan (NBM)
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
Adalah nilai capaian yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat
dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang
beragam,bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisii ini dapat dilihat dari
aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif digunakan untuk
mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang dikonsumsi, sedang
kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam
pangan yang dikonsumsi penduduk.,
Perkembangan realisasi pola pangan harapan selama tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 terlihat pada data berikut :
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan :
PPH Ketersediaan Tahun 2015 PPH Ketersediaan Tahun 2016
85,5 87,27
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi :
PPH Konsumsi Tahun 2015 PPH Konsumsi Tahun 2016
84,38 86,95
Perkembangan pola pangan harapan (konsumsi) cenderung meningkat,
dikarenakan :
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsumsi pangan B2SA
(Beragam,Bergizi, Seimbang dan Aman)
Upaya yang dilakukan antara lain :
- Diadakan Sosialisasi B2SA (Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman)
- Memberikan Informasi secara Rutin kepada masyarakat tentang Pangan
B2SA Melalui Leaflet,Buklet,Poster,Spanduk
- Pemberdayaan kelompok wanita dalam percepatan penganekargaman
konsumsi pangan
61
a. Ketersediaan Pangan Daerah
Hasil produksi kabupaten Sidoarjo untuk pemenuhan kebutuhan pangan
daerah masih kurang,dibandingkan dengan kebutuhannya, sehingga perlu
dipasok dari daerah lain. Untuk memenuhi ketersediaan pangan khususnya
beras.
Perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut.
Ketersediaan Pangan Utama
No. Kelompok Pangan Skor PPH (Gr/Kap/Tahun) (Kg/Kap/Tahun) (Ton/Tahun)
1 Padi - Padian 22,54 303,71 1.082,09 239.625,00
Beras Giling
239,24 868,43 188.759,43
Jagung Pipian
7,56 24,15 5.964,31
Tepung Terigu 56,91 189,51 44.901,26
2 Umbi - Umbian 0,56 28,71 26,97 22.653,96
Ketela Pohon 10,55 13,80 8.320,56
Ubi Jalar 9,24 11,56 7.290,41
Sagu 0,00 0,00 0,00
Kentang 8,93 1,61 7.042,99
Talas 0,00 0,00 0,00
3 Pangan Hewani 18,24 120,18 218,86 94.825,71
Daging Ruminansia
27,70 56,58 21.853,08
Daging Unggas 32,62 100,46 25.739,11
Telur
14,16 24,14 11.170,14
Susu 3,93 2,40 3.097,87
Ikan 35,61 27,44 28.097,24
4 Minyak dan Lemak 3.95 21,23 189,80 16.753,36
Minyak Sawit
7,88 71,04 6.214,40
5 Buah / Biji Berminyak 0.03 0,69 1,32 545,66
Kelapa 0,69 1,32 545,66
6 Kacang - Kacangan 10,00 44,97 171,91 35.482,13
Kacang Tanah 1,42 6,43 1.121,78
Kacang Kedelai 42,66 162,52 33.655,32
Kacang Hijau 0,76 2,58 603,11
Kacang Merah 0,13 0,39 101,93
7 Gula 2,50 36,04 131,20 28.438,35
Gula Pasir 36,04 131,20 28.438,35
Gula Kelapa 0,00 0,00 0,00
8 Sayur dan Buah 29,44 523,71 141,32 413.211,21
Sayur - Sayuran 385,55 84,74 304.203,03
Buah - Buahan 138,16 56,58 109.008,18
Jumlah Skor PPH 87,27 1.079,25 1.963,46
Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
Perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan cenderung meningkat
selama lima tahun, namun demikian untuk menjaga produksi pangan tetap
menghadapi resiko-resiko yang sewaktu-waktu dapat mengancam sistem
produksi pangan kita antara lain :
62
- Terjadinya Anomali Iklim
- Adanya Alih Fungsi Lahan
- Beralih tenaga Kerja Sektor Pertanian ke sektor industri
Upaya yang dilakukan antara lain :
- Optimalisasi pekarangan melalui pengembangan Kawasan Rumah
Pangan Lestrai(KRPL).
- Peningkatan Cadangan Pangan melalui Kegiatan Lembaga Pembelian
GabahPetani (LPG).
b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran pelaku utama dan
pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengorganisasikan dirinya
dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya
lainnya. Dalam rangka meningkatkan produktifitas, efisiensi, usaha dan
kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan
hidup diperlukan adanya penyuluh yang mempunyai SDM yang berkualitas
dan kemampuan yang handal dalam mendukung program pembangunan
pertanian untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.
Keberhasilan penyuluhan akan menjadi faktor penentu keberhasilan
pembangunan pertanian dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan
pangan, oleh karena itu pengembangan SDM penyuluh pertanian agar
dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya prasarana dan
sarana penunjang dalam penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan
efisien.
Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka diperlukan
petugas penyuluh yang handal sesuai wilayah binaan.
Adapun rekapitulasi jumlah penyuluh tahun 2015 s.d 2016 sebagai berikut :
Uraian Data Data Tahun 2015 Data Tahun 2016
Penyuluh Pertanian 50 orang 47
Penyuluh Perikanan 13 orang 13
THLTBPP 60 orang 60
Sumber data : Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Kab. Sidoarjo
10. Urusan Lingkungan Hidup
63
Urusan Lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Lingkungan
Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pasar.
Program pembangunan untuk urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan
pada tahun 2016 adalah :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi
masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Pemenuhan ketersediaan informasi kualitas air di 13 Sungai / Afvour
Pemantauan kualitas air sungai/ afvourmerupakan salah satu tahap dalam
upaya pengendalian pencemaran air sungai. Kualitas air sungai / afvour
diharapkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam
peraturan tersebut diatur tentang kualitas mutu air sungai dibagi menjadi 4
(empat) kelas berdasarkan peruntukannya yaitu :
a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku
air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu
air yang sama dengan kegunaan tersebut;
b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan
tersebut;
c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu
air yang sama dengan kegunaan tersebut;
d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Kriteria mutu air dari setiap kelas air adalah sebagai berikut
Parameter Satuan Kelas
I II III IV
TSS mg/L 50 50 400 400
DO mg/L ≥6 ≥4 ≥3 0
64
BOD mg/L 2 3 6 12
COD mg/L 10 25 50 100
Fosfat mg/ L 0,2 0,2 1 5
Fecal
Coliform
Jml/ 100
ml
100 1000 2000 2000
Total
Coliform
Jml/ 100
ml
1000 5000 10000 10000
Residu Tersuspensi
Total suspended solid atau padatan tersuspensi total (TSS) adalah
residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran
partikel maksimal 2μm atau lebih besar dari ukuran partikel koloid.
Yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfida,
ganggang, bakteri dan jamur. TSS umumnya dihilangkan dengan
flokulasi dan penyaringan.
Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen / DO)
Nilai DO yang diukur merupakan jumlah oksigen (O2) yang tersedia
dalam badan air.Selain itu, Nilai DO yang diukur tersebut bertujuan
untuk melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air
sungai seperti ikan dan mikroorganisme. Nilai DO yang tidak
memenuhi standar baku mutu merupakan suatu tanda bahwa kondisi
air cukup membahayakan bagi biota air sungai.
Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (Biochemical Oxygen Demand /
BOD)
Nilai BOD yang diukur merupakan jumlah oksigen (dalam mg) yang
dibutuhkan untuk menguraikan zat organik secara biokimiawi dalam 1
L air selama waktu inkubasi (5x24 jam) pada suhu 20°C. Nilai BOD
yang tidak memenuhi standar baku mutu menyebabkan menurunnya
oksigen terlarut di perairan sehingga berpengaruh terhadap kualitas air
sungai (afvour).
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/ COD)
Nilai COD yang diukur merupakan jumlah oksigen (dalam mg) yang
dibutuhkan zat organik di dalam 1 L air untuk mengoksidasi bahan-
bahan organik yang terdapat di dalam air melalui reaksi kimia. Nilai
COD yang tidak memenuhi standar baku mutu disebabkan adanya
polutan yang terdapat pada air.
Fosfat
Fosfat merupakan sumber utama unsur kalium dan nitrogen yang tidak
larut dalam air. Fosfat yang tinggi pada aliran sungai dapat
disebabkan oleh kegiatan penduduk yang mencuci piring maupun
mencuci pakaian. Komposisi dari detergen yang digunakan oleh
65
penduduk mengandung senyawaan fosfat dan pembuangan limbah
cucian tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut melainkan langsung di
alirkan ke sungai. Kadar fosfat (PO4) yang tinggi dapat mengakibatkan
pencemaran badan air yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem
yang berpengaruh pada kehidupan hewan air, dan kadar fosfat (PO4 )
yang tinggi juga dapat merangsang pertumbuhan gulma. Adapun cara
untuk menurunkan kadar fosfat (PO4 ) yang tinggi dengan cara
penyaringan pendahuluan dengan mesin presure filter untuk
memisahkan fosfat yang tersuspensi dalam air limbah.
Fecal Coliform
Bakteri coliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup didalam
saluran pencernaan manusia. Bakteri coliform adalah bakteri indikator
keberadaan bakteri patogenik lain. Lebih tepatnya, bakteri coliform
fekal adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen.
Penentuan coliform fekal menjadi indikator pencemaran dikarenakan
jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri
patogen. Selain itu, mendeteksi coliform jauh lebih murah, cepat, dan
sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik lain. Contoh bakteri
coliform adalah, Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes. Jadi,
coliform adalah indikator kualitas air. Makin sedikit kandungan coliform,
artinya, kualitas air semakin baik.
Total Coliform
Berbagai organisme dapat hidup dalam perairan, baik organisme yang
bersifat patogen maupun tidak. Bakteri, protozoa, dan virus merupakan
beberapa contoh organisme patogen yang dapat menyebabkan
berbagai macam penyakit, seperti disentri, kolera, dan penyakit
saluran pencernaan yang lain. Sumber utama organisme patogen
adalah kotoran, baik kotoran hewan maupun manusia, yang dibuang
melalui air limbah rumah tangga atau peternakan. Total Coliform
merupakan indikator bakteri pertama yang digunakan untuk
menentukan aman tidaknya air untuk dikonsumsi. Bila Total Coliform
dalam air ditemukan dalam jumlah yang tinggi maka kemungkinan
adanya bakteri patogenik seperti Giardia, dan Cryptosporidium di
dalamnya.
Pelaksanaan pemantauan lingkungan terhadap sumber daya air
sungai di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2016 dilakukan dengan
pengambilan samplingdi 13 (tiga belas) sungai/ afvour dengan
pengujian terhadap 7 (tujuh) parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD,
Fosfat, Fecal Coliform dan Total Coliform. Pengujian dilakukan
sebanyak 2 (dua) periode waktu yaitu pada semester satu dan
semester dua.
66
Rincian data hasil pemantauan air badan air di 13 (tiga belas) sungai/
afvour tersebut pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Afvoer Bahgepuk
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 62 184 58 22 82 34
DO ≥4 mg/L 5,900 5,300 4,9 4,6 4,9 4,8
BOD 3 mg/L 2,280 5,55 5,27 2,69 4,28 2,08
COD 25 mg/L 12,440 26,71 15,14 11,24 17,77 7,867
Fosfat 0,2 mg/L 0,118 0,204 0,135 0,202 0,092 0,177
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 750 200 2400 930 9300 2400
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 11000 11000 11000 21000 4600
Pos I : DAM PG Toelangan, Kec. Tulangan
Pos II : Jembatan Ngaban (Rel KA), Tanggulangin
Pos III : Jembatan Desa KaliPecabean, Candi
2. Afvoer Buduran
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 8 11 8 18 36 32
DO ≥4 mg/L 3,9 4,2 5,2 4,4 4,6 4,5
BOD 3 mg/L 6,8 8,32 3,82 5,05 4,98 4,18
COD 25 mg/L 29,67 22,52 18,61 21,49 16,990 17,94
Fosfat 0,2 mg/L 1,096 3,136 0,205 0,489 0,216 0,239
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 2100 15000 15000 2100 200 110
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 21000 24000 11000 1200 1500
Pos I : Jembatan Desa Junwangi, Krian
Pos II : Sebelah Timur DAM Sarirogo, Buduran
Pos III : Sebelum Intake PDAM Siwalan Panji, Buduran
3. Afvoer Buntung
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 59 493 41 24 23 144,3
DO ≥4 mg/L 4,5 4,4 2,7 3,8 4,6 4,4
BOD 3 mg/L 4,93 8,05 9,34 2,23 3,01 5,71
COD 25 mg/L 18,07 37,003 27,3 9,008 15,44 29,1
Fosfat 0,2 mg/L 0,149 0,252 2,304 0,137 0,167 0,641
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 2400 2400 4600 280 390 390
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 11000 11000 11000 2100 11000
Pos I : Desa Penambangan, Balongbendo
Pos II : Jembatan Dsn. Kedung Boto, Kel. Taman, Kec. Taman
Pos III : Jembatan Tambak Oso, Waru
67
4. Afvoer Kedunguling
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas
II Semester 1 Semester 2
Angka Satuan
Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6
TSS 50 mg/L 80 98 128 204 276 343,3 28 58 60 38 30 26
DO ≥4 mg/L 4,0 3,1 4,5 4,3 4,4 3,6 4,4 4,3 4,6 4,3 4 4,1
BOD 3 mg/L 5,0 5,5 3,51 4,6 5,64 7,7 4,1 4,03 3,6 2,07 1,9 3,26
COD 25 mg/L 20,8 23,5 20,92 24,5 28,7 37,9 21,6 17,6 15,7 10,7 7,85 12,22
Fosfat 0,2 mg/L 0,1 0,1 0,11 0,98 0,15 0,35 0,5 0,16 0,12 0,21 0,19 0,22
Fecal
Coliform 1000
jml/10
0ml 1500 9300 4600 2100 4600 2400 150 390 390 390 390 390
Total
coliform 5000
jml/10
0ml 11000 2100 11000 11000 11000 11000 2400 2400 11000 11000 2400 4600
Pos I : Jembatan Desa Sebani, Tarik
Pos II : Jembatan PG Watoetoelis, Prambon
Pos III : Jembatan PG Toelangan, Tulangan
Pos IV : DAM Grogol, Tulangan
Pos V : Sebelum Intake PDAM Candi
Pos VI : Jembatan Lingkar Timur, Klurak (untuk menangkap PT. Ecco
danPG. Candi)
5. Afvoer Kemambang
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka
Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 27 54 12 28 18 12
DO ≥4 mg/L 4,5 3,6 0,6 3,8 4,3 4,5
BOD 3 mg/L 3,48 4,52 11,11 4,83 3,43 4,05
COD 25 mg/L 18,88 23,15 38,73 18,93 14,32 16,85
Fosfat 0,2 mg/L 0,361 0,193 1,07 0,479 0,573 1,008
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 15000 9300 1500 9300 3900 3900
Total coliform 5000 jml/100ml 21000 24000 11000 21000 24000 15000
Pos I : Jembatan Desa Wonokasian, Wonoayu
Pos II : Jembatan Desa Entalsewu, Buduran
Pos III : Jembatan Lingkar Timur, Desa Kemiri, Sidoarjo
6. Afvoer Ketintang Pucang
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 45,7 20 159 11 27 16
DO ≥4 mg/L 4,7 2,8 3,5 4,6 3,9 3,8
BOD 3 mg/L 7,36 7,14 5,07 4,72 5,31 4,28
COD 25 mg/L 29,99 19,38 18,14 19,35 22,36 18,76
Fosfat 0,2 mg/L 0,165 0,141 0,134 0,4 0,265 0,33
68
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 4600 4600 2400 390 930 4300
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 11000 11000 11000 2400 15000
Pos I : DAM Dasa Karya Jimbaran Wetan, Wonoayu
Pos II : DAM Sumput, Sidoarjo
Pos III : III Jembatan Lingkar Timur, Bluru Lor, Sidoarjo
7. Kali Mangetan Kanal
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 1 Pos 2 Pos 4
TSS 50 mg/L 188 45 76 12 4 19 11
DO ≥4 mg/L 5,9 3,1 3,8 2,0 4,4 4,5 4,8
BOD 3 mg/L 3,55 5,32 8,03 8,42 2,35 1,9 1,84
COD 25 mg/L 20,83 12,33 16,24 20,27 12,76 8,574 8,561
Fosfat 0,2 mg/L 0,0 0,0 0,144 0,0 0,146 0,106 0,092
Fecal
Coliform 1000 jml/100ml 390 110 40 4600 90 4600 9300
Total coliform 5000 jml/100ml 4600 1500 230 11000 430 11000 15000
Pos I : Mlirip Rowo Tarik, Balongbendo
Pos II : Jembatan Kantor Sebelah Selatan Kec. Krian
Pos III : Desa Jagalan sebelum Intake PDAM Krian 1
Pos IV : Jembatan Desa Betro
8. Kali Pelayaran
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4
TSS 50 mg/L 32,9 112 94,3 34,3 18 34 35 47
DO ≥4 mg/L 0,8 4,5 4,4 3,6 4,0 4,0 4,8 4,7
BOD 3 mg/L 13,87 6,55 7,420 8,37 1,7 2,2 1,99 1,73
COD 25 mg/L 34,96 12,19 15,2 16,66 3,83 8,195 7,924 6,639
Fosfat 0,2 mg/L 0,166 0,171 0,0 0,0 0,187 0,099 0,067 0,105
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 90 40 40 150 2400 1500 2400 2400
Total coliform 5000 jml/100ml 2100 430 1500 11000 4600 4600 11000 4600
Pos I : Jembatan Dsn Dongsari, Desa Bakalan, Balongbendo
Pos II : Sebelum Intake PDAM Krian 2, Desa Penambangan
Pos III : Jembatan Dsn Badas, Barengkrajan, Krian
Pos IV : Sebelum Intake PDAM, Tawangsari, Taman
9. Afvoer Sekardangan
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka
Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 32 26 12 25 64 10
DO ≥4 mg/L 4,0 4,5 3,3 4,4 4,6 4,8
BOD 3 mg/L 29,5 31,15 14,88 1,9 11,61 7,33
COD 25 mg/L 89,05 66,22 44,12 12,23 64,3 41,43
69
Fosfat 0,2 mg/L 0,786 0,855 0,556 0,075 4,185 1,397
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 4600 2400 390 930 9300 750
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 4600 4600 11000 11000 11000
Pos I : Jembatan Larangan Rel KA Candi
Pos II : Jembatan Desa Tenggulunan
Pos III : Jembatan Jl. Lingkar Timur, Desa Sekardangan
10. Afvoer Sidokare
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka
Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 45,7 46 101,4 11 45 33
DO ≥4 mg/L 4,7 3,1 2,2 4,6 4,3 4,1
BOD 3 mg/L 7,36 5,94 3,93 4,72 5,87 6
COD 25 mg/L 29,99 31,45 26,31 19,35 25,83 27,68
Fosfat 0,2 mg/L 0,165 0,134 0,225 0,4 0,204 0,602
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 4600 390 2400 390 930 4300
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 11000 11000 11000 2400 24000
Pos I : DAM Dasa Karya Jimbaran Wetan, Wonoayu
Pos II : Jembatan Desa Suko (SMP 4), Sidoarjo
Pos III : Jembatan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo
11. Afvoer Sumber
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka
Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 120 108 150 126,7 20 52
DO ≥4 mg/L 5,2 6,3 7,2 3,8 3,8 4,8
BOD 3 mg/L 3,32 3,2 4,5 37,81 2,16 3,35
COD 25 mg/L 14,94 19,09 29,96 168,1 12,89 17,09
Fosfat 0,2 mg/L 0,283 0,152 0,101 6,473 0,154 0,234
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 390 390 2400 64000 60 2400
Total coliform 5000 jml/100ml 1500 11000 11000 210000 2400 11000
Pos I : DAM Desa Ketawang Sukodono
Pos II : Jembatan Desa Karangbong, Gedangan
Pos III : Jembatan Sambongan, Desa Wadungasih, Buduran
12. Afvoer Bulubendo
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka
Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 115 44 27 75 40 19
70
DO ≥4 mg/L 1,2 5,0 4,5 4,9 4,7 4,6
BOD 3 mg/L 6,9 6,730 7,44 3,45 2,89 3,54
COD 25 mg/L 32,8 27,380 27,57 16,65 13,35 16,72
Fosfat 0,2 mg/L 3,07 3,155 3,149 0,214 0,644 0,587
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 390 15000 9300 4600 2400 9300
Total coliform 5000 jml/100ml 11000 21000 21000 11000 11000 15000
Pos I : Jembatan Desa Sadang Kec. Taman
Pos II : Jembatan Selatan PT. Maspion I Desa Sawotratap Kec.
Gedangan
Pos III : Jembatan Desa Pranti Kec. Sedati
13. Kali Porong Kanal
Parameter
Standar Baku Mutu Air Kelas II
Semester 1 Semester 2
Angka
Satuan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 1 Pos 2 Pos 3
TSS 50 mg/L 188 114 52 30 26 23
DO ≥4 mg/L 5,9 6 6 5,1 6,3 5,2
BOD 3 mg/L 3,55 2,29 2,79 2,58 3,59 2,76
COD 25 mg/L 20,83 16,49 15,91 6,363 10,06 6,78
Fosfat 0,2 mg/L 0,0 0,177 0,177 0,139 0,099 0,14
Fecal Coliform 1000 jml/100ml 390 110 110 430 230 9300
Total coliform 5000 jml/100ml 4600 11000 4600 930 4600 21000
Pos I : DAM Mlirip Rowo Kec. Tarik
Pos II : Jembatan Desa Mojoruntut RT. 9 RW. 10, Krembung
Pos III : Jembatan Desa Sawahan, Porong
Sumber : Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo,2016
Hasil pengujian pada tahun 2016 menunjukkan 13 (tiga belas) lokasi
sungai dengan 87 (delapan puluh tujuh) titik sampling tersebut
beberapa titik sampling belum memenuhi Standar Baku Mutu Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001,
dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Secara umum, pemanfaatan semua sungai / afvour banyak
digunakan untuk budidaya ikan air tawar/ tambak dan sarana
rekreasi air. Namun ada beberapa sungai/ afvour yang
pemanfaatannya digunakan untuk air baku air minum.
2. Parameter Total Suspended Solid (TSS)/ endapan dalam sungai
pada umumnya disebabkan oleh proses sedimentasi. Parameter
TSS tinggi dapat menyebabkan debit air sungai berkurang. Oleh
karena itu perlu dilakukan normalisasi sungai/ afvour secara
berkala.
71
3. Parameter COD secara umum memenuhi baku mutu kecuali Afvour
Sekardangan, Afvour Buntung dan Afvour Sidokare. Hal ini
disebabkan banyak di ruas sungai tersebut ada usaha atau kegiatan
yang belum mempunyai pengolahan air limbah yang baik.
Sedangkan parameter COD yang terdapat di sungai/ afvour
memenuhi baku mutu air dikarenakan peran dari Kegiatan Status
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL). Kegiatan SKPL
tersebut merupakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha
dan atau kegiatan agar melakukan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Parameter BOD secara umum belum memenuhi baku mutu. Hal ini
dikarenakan adanya sampah organik/ domestik yang ada di sungai.
Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan teknis seperti mengangkat
sampah yang ada di sungai dan kegiatan non teknis seperti
sosialisasi atau pelatihan pengelolaan sampah organik.
5. Parameter Fecal Coliform dan Total Coliform yang tinggi
disebabkan oleh sanitasi yang kurang. Oleh karena itu perlu
dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan
pembangunan sanitasi.
2. Pemenuhan ketersediaan informasi kualitas udara ambien
Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan secara sampling pada
beberapa titik lokasi untuk menggambarkan kualitas udara ambien.
Standar baku mutu yang digunakan untuk kualitas udara ambien adalah
Peraturan Gubernur Jatim No.10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara
Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.Pemantauan
kualitas mutu udara ambien tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten
Sidoarjo dilakukan di 28 (dua puluh delapan) titik lokasi. Pemantauan
dilakukan sebanyak 2 (dua) periode yaitu Semester 1 dan Semester 2.
Pemantauan kualitas baku mutu udara ambien di titik lokasi sampling diuji
terhadap 2 (Dua) parameter yaitu : SO2 danNO2 .
Sulfur dioksida (SO2)
Sulfur dioksida merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau tajam.
Sumber utama SO2 adalah berasal dari industri dan transportasi.
Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab
terjadinya hujan asam. Air hujan yang asam tersebut akan
meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti
berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman.
Nitrogen dioksida (NO2)
Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan berbau tajam
menyengat dan sangat beracun. Sumber utama NO2 pada atmosfer adalah
72
dari kendaraan di jalan lalu lintas. Sumber utama lainnya adalah dari
pembangkit tenaga listrik, pabrik pemanas, dan proses industri. Nitrogen
dioksida dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Air hujan yang asam
tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang
terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman.
Rincian hasil pengujian udara ambien tahun 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut:
No. Zona /
Kawasan Lokasi Waktu
SO2 (µg/Nm3)
NO2 (µg/Nm3)
1 Saat Car Free Day
Alun-alun (Monumen Jayandaru)
Semester 1 47,90 33,40
2 Alun-alun (Monumen Jayandaru)
Semester 2 47,90 35,10
3 Depan Bank Delta Artha Semester 1 47,90 32,19
4 Depan Bank Delta Artha Semester 2 47,90 30,98
5 Alun-alun Depan Masjid Agung
Semester 1 47,90 26,28
6 Alun-alun Depan Masjid Agung
Semester 2 47,90 26,28
7 Pertigaan Jl. Yos Sudarso Semester 1 47,90 29,86
8 Pertigaan Jl. Yos Sudarso Semester 2 47,90 31,24
9 Sesudah Car Free Day
Alun-alun (Monumen Jayandaru)
Semester 1 54,28 38,56
10 Alun-alun (Monumen Jayandaru)
Semester 2 54,90 38,26
11 Depan Bank Delta Artha Semester 1 51,93 37,14
12 Depan Bank Delta Artha Semester 2 53,66 34,15
13 Alun-alun Depan Masjid Agung
Semester 1 54,82 33,46
14 Alun-alun Depan Masjid Agung
Semester 2 49,84 30,75
15 Pertigaan Jl. Yos Sudarso Semester 1 56,71 38,73
16 Pertigaan Jl. Yos Sudarso Semester 2 55,16 34,58
17 Di Luar Car Free Day (Saat
jam dan hari kerja)
Alun-alun (Monumen Jayandaru)
Semester 1 53,48 33,97
18 Alun-alun (Monumen Jayandaru)
Semester 2 54,96 35,22
19 Depan Bank Delta Artha Semester 1 58,23 39,84
20 Depan Bank Delta Artha Semester 2 54,92 35,16
21 Alun-alun Depan Masjid Agung
Semester 1 52,43 31,87
22 Alun-alun Depan Masjid Agung
Semester 2 55,12 33,45
23 Pertigaan Jl. Yos Sudarso Semester 1 56,13 36,54
24 Pertigaan Jl. Yos Sudarso Semester 2 57,42 38,10
25 Kawasan Industri
Meiko Abadi Buduran Semester 1 50,12 29,45
26 Meiko Abadi Buduran Semester 2 55,83 34,91
27 Pintu Masuk Kawasan Berbek Industri Waru
Semester 1 52,86 34,51
28 Pintu Masuk Kawasan Berbek Industri Waru
Semester 2 56,18 39,22
29 Meiko Abadi Wonoayu Semester 1 54,26 37,43
30 Meiko Abadi Wonoayu Semester 2 52,14 35,80
31 Pintu Masuk Kawasan Tiara Semester 1 51,26 32,75
73
No. Zona /
Kawasan Lokasi Waktu
SO2 (µg/Nm3)
NO2 (µg/Nm3)
Industri Jabon
32 Pintu Masuk Kawasan Tiara Industri Jabon
Semester 2 50,72 31,44
33 Desa Jabaran Balongbendo Semester 1 52,16 31,47
34 Desa Jabaran Balongbendo Semester 2 55,43 35,78
35 Pintu Masuk Pergudangan Save and Lock
Semester 1 54,77 34,58
36 Pintu Masuk Pergudangan Save and Lock
Semester 2 51,84 30,26
37 Kawasan Perdagangan
Pasar Wadungsari Gedongan Waru
Semester 1 57,35 39,81
38 Pasar Wadungsari Gedongan Waru
Semester 2 54,18 36,45
39 Pasar Larangan Candi Semester 1 55,84 36,21
40 Pasar Larangan Candi Semester 2 53,72 34,85
41 Jl. Gajah Mada (depan Matahari)
Semester 1 53,81 35,94
42 Jl. Gajah Mada (depan Matahari)
Semester 2 55,13 37,26
43 Pasar Taman Semester 1 53,22 34,61
44 Pasar Taman Semester 2 51,90 33,28
45 Pasar Krembung Semester 1 54,12 33,67
46 Pasar Krembung Semester 2 52,76 31,84
47 Jl. Raya Sawunggaling (Depan SMAN I Taman)
Semester 1 54,76 36,94
48 Jl. Raya Sawunggaling (Depan SMAN I Taman)
Semester 2 51,98 34,52
49 Kawasan Perumahan
Perumahan Delta Sari Indah Waru
Semester 1 53,17 34,95
50 Perumahan Delta Sari Indah Waru
Semester 2 52,28 33,71
51 Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan
Semester 1 50,23 32,58
52 Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan
Semester 2 49,63 31,47
53 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Sidoarjo
Semester 1 47,90 31,29
54 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Sidoarjo
Semester 2 52,86 35,12
55 Perumahan Citra Garden Sidoarjo
Semester 1 49,27 28,31
56 Perumahan Citra Garden Sidoarjo
Semester 2 54,12 32,48
57 Perumahan Mutiara Citra Asri Candi
Semester 1 52,30 31,55
58 Perumahan Mutiara Citra Asri Candi
Semester 2 49,76 28,34
59 Perumahan Pucang Indah Sidoarjo
Semester 1 50,56 29,74
60 Perumahan Pucang Indah Sidoarjo
Semester 2 50,12 28,97
61 Kawasan Transportasi
Perempatan Raya Tarik Balongbendo
Semester 1 57,43 40,11
62 Perempatan Raya Tarik Balongbendo
Semester 2 55,91 38,25
63 Pintu Masuk Terminal Bungurasih
Semester 1 59,13 40,22
74
No. Zona /
Kawasan Lokasi Waktu
SO2 (µg/Nm3)
NO2 (µg/Nm3)
64 Pintu Masuk Terminal Bungurasih
Semester 2 56,90 37,54
65 Persimpangan Jl. Taman (Depan K9)
Semester 1 56,91 38,42
66 Persimpangan Jl. Taman (Depan K9)
Semester 2 54,16 35,72
67 Perempatan Jl. By Pass Krian
Semester 1 58,33 42,83
68 Perempatan Jl. By Pass Krian
Semester 2 56,72 39,64
69 Jl. Arteri Depan Taman Apkasi Porong
Semester 1 57,11 36,98
70 Jl. Arteri Depan Taman Apkasi Porong
Semester 2 55,20 34,65
71 Depan Aloha (arah Sidoarjo) Gedangan
Semester 1 55,74 36,52
72 Depan Aloha (arah Sidoarjo) Gedangan
Semester 2 58,72 39,14
Sumber : Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, 2016
Hasil pengujian udara ambien di 28 (dua puluh delapan) titik lokasi
tersebut menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi standar baku
mutu sesuai Pergub. Jatim No. 10 tahun 2009 (Standar Baku Mutu Udara
Ambien untuk Parameter SO2 adalah 262 µg/Nm3 sedangkan Parameter
NO2 adalah 92,5 µg/Nm3. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi udara di
Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kondisi baik.
Salah satu lokasi titik pantau pengujian udara ambien adalah Alun-alun
Patung Bandeng Udang yang merupakan pusat kegiatan di Kabupaten
Sidoarjo yang didominasi oleh kegiatan perkantoran (termasuk Kantor
Dinas Pemerintah Daerah), perdagangan dan jasa. Pemantauan kualitas
udara ambien terhadap parameter SO2 dan NO2 di Alun-alun Patung
Bandeng Udang menunjukkan kondisi memenuhi standar baku mutu
yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No. 10
Tahun 2009. Dengan mayoritas kegiatan perkantoran, perdagangan dan
jasa di sekitar lokasi pemantauan, parameter SO2, dan NO2tidak
berpengaruh secara signifikan karena dapat diperkirakan di kawasan
Alun-alun aktivitas proses industri dan konstruksi pembangunan sangat
rendah bahkan tidak ada.
Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas udara
ambien antara lain
a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di beberapa
titik pantau yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sidoarjo
b. Melaksanakan Car Free Day
3. Pengelolaan sampah
75
Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil ditangani
Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait. Dengan semakin banyaknya
jumlah sampah yang tertangani berarti polusi yang diakibatkan oleh
sampah semakin berkurang yaitu sampah yang dibuang ke sembarang
tempat oleh masyarakat semakin berkurang sehingga akan mengurangi
kemungkinan terjadinya banjir khususnya di wilayah padat penduduk.
Perkembangan sampah yang tertangani hingga tahun 2016 dapat dilihat
dalam tabel berikut ini :
Perbandingan Jumlah Sampah Yang Terangkut
dengan Jumlah Produksi Sampah Tahun 2015 - 2016
URAIAN SATUAN TAHUN
2015 2016
Jumlah sampah yang terangkut M3/hari 1266 1502
Jumlah produksi sampah M3/hari 4517 5404
Prosentase jumlah sampah terangkut % 28,03 27,79
Sumber data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, 2016
Realisasi jumlah sampah yang terangkut ke TPA tahun 2016 sebanyak
1502 m3/hari. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi
peningkatan jumlah sampah yang terangkut sebanyak 236 m3/hari atau
18.64 %. Akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi prosentase jumlah
sampah terangkut dari tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan
pengangkutan sampah menuju TPA. Hal ini dikarenakan jumlah produksi
sampah yang meningkat.
Upaya yang dilakukan untuk penanganan sampah, antara lain :
- Menambah jumlah armada angkutan sampah dan meningkatkan
volume layanan angkutan sampah bagi masyarakat yang belum
terjangkau pelayanan
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
tuntas di sumbernya
- Menambah TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
- Meningkatkan pengelolaan sampah tuntas di tingkat TPST
Dari permasalahan penanganan sampah tersebut, telah dilakukan pula
upaya penanganan melalui pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat
berupa pengomposan yang saat ini terdapat di 87 (delapan puluh tujuh)
lokasi pemilahan sampah yaitu :
NO URAIAN KECAMATAN TAHUN
1 WONOKUPANG, BALONGBENDO BALONGBENDO 2015
76
NO URAIAN KECAMATAN TAHUN
2 BAKUNG TMENGGUNGAN,B.BENDO
BALONGBENDO 2015
3 PENAMBANGAN, BALONGBENDO BALONGBENDO 2015
4 TPST JABARAN, BALONGBENDO BALONGBENDO 2015
5 SIWALANPANJI, BUDURAN BUDURAN 2008
6 PRASUNG, BUDURAN BUDURAN 2008
7 SUKOREJO, BUDURAN BUDURAN 2014
8 DUKUH TENGAH, BUDURAN BUDURAN 2014
9 DAMARSI, BUDURAN BUDURAN 2014
10 SAWOHAN, BUDURAN BUDURAN 2014
11 WADUNGASIH, BUDURAN BUDURAN 2014
12 SIDOMULYO, BUDURAN BUDURAN 2016
13 NGAMPELSARI, CANDI CANDI 2015
14 BLIGO, CANDI CANDI 2016
15 GELAM, CANDI CANDI 2015
16 KEBOANSIKEP, GEDANGAN GEDANGAN 2009
17 TEBEL, GEDANGAN GEDANGAN 2014
18 GEMURUNG, GEDANGAN GEDANGAN 2015
19 KARANGBONG, GEDANGAN GEDANGAN 2015
20 SRUNI, GEDANGAN GEDANGAN 2015
21 KRAGAN, GEDANGAN GEDANGAN 2014
22 SEMAMBUNG, GEDANGAN GEDANGAN 2015
23 BANGAH, GEDANGAN GEDANGAN 2015
24 PANGGREH, JABON JABON 2015
25 JEMIRAHAN, JABON JABON 2015
26 CANGKRING, KREMBUNG KREMBUNG 2016
27 KRATON, KRIAN KRIAN 2014
28 KRIAN KRIAN 2015
29 TERUNGKULON, KRIAN KRIAN 2015
30 TERUNGWETAN, KRIAN KRIAN 2015
31 KARANGPOH, PUNOKAWAN, KRIAN
KRIAN 2015
32 TPST TAMBAKKEMARAAN, KRIAN
KRIAN 2015
33 BARENGKRAJAN, KRIAN (KAWASAN)
KRIAN 2016
34 CANDIPARI, PORONG (KAWASAN)
PORONG 2016
35 SIMPANG, PRAMBON PRAMBON 2014
36 TAS 5 PRAMBON PRAMBON 2015
77
NO URAIAN KECAMATAN TAHUN
37 TPST KEDUNGKEMBAR, PRAMBON
PRAMBON 2015
38 JEDONG CANGKRING, PRAMBON PRAMBON 2016
39 TPST SEKARDANGAN, SIDOARJO
SIDOARJO 2015
40 TPST PERUM PURI SUKO (RUMAH Kompos)
SIDOARJO 2015
41 BLURU KIDUL, SIDOARJO SIDOARJO 2014
42 BANJAR BENDO, SIDOARJO SIDOARJO 2014
43 LINGKAR TIMUR, SIDOARJO (KAWASAN)
SIDOARJO PAK JARI
44 TPST TAMANPINANG, SIDOARJO SIDOARJO 2015
45 SARIROGO, SIDOARJO SIDOARJO 2015
46 CEMENG BAKALAN, SIDOARJO SIDOARJO 2014
47 PLUMBUNGAN, SUKODONO SUKODONO 2015
48 TPST KEBONAGUNG, SUKODONO
SUKODONO 2015
49 TPST SURUH 1 , SUKODONO SUKODONO 2015
50 TPST SURUH 1 , SUKODONO SUKODONO
51 TPST MASANGANWETAN, SUKODONO
SUKODONO 2015
52 NGABAN, TANGGULANGIN TANGGULANGIN 2008
53 KALISAMPURNO, TANGGULANGIN
TANGGULANGIN 2014
54 RANDEGAN, TANGGULANGIN TANGGULANGIN 2015
55 BANJARPANJI, TANGGULANGIN TANGGULANGIN 2015
56 TPST PENATARSEWU,TANGGULANGIN
TANGGULANGIN 2015
57 RANDEGAN (PONDOK PESANTREN)
TANGGULANGIN 2016
58 PUTAT (PONDOK PESANTREN) TANGGULANGIN 2016
59 KEPUH KEMIRI, TULANGAN TULANGAN 2014
60 KENDONDONG, TULANGAN TULANGAN 2015
61 KENONGO, TULANGAN TULANGAN 2014
62 KEBARON, TULANGAN TULANGAN 2014
63 KEPATIHAN, TULANGAN TULANGAN 2015
64 GRABAGAN, TULANGAN TULANGAN 2015
65 TPST PANGKEMIRI, TULANGAN TULANGAN 2015
66 TPST GELANG, TULANGAN TULANGAN 2015
67 TULANGAN, TULANGAN (Kawasan)
TULANGAN 2016
68 SAMBIBULU, TAMAN TAMAN 2015
69 TAMAN, TAMAN (Kawasan) TAMAN 2016
78
NO URAIAN KECAMATAN TAHUN
70 JANTI, WARU WARU 2009
71 NGINGAS, WARU WARU 2009
72 KEDUNGREJO, WARU WARU 2014
73 BUNGURASIH, WARU WARU 2015
74 TPST BREBEK WARU 2016
75 TAMBAKREJO, WARU (Kawasan) WARU 2016
76 BUNCITAN, SEDATI SEDATI 2014
77 BETRO, SEDATI SEDATI 2015
78 PEPE, SEDATI SEDATI 2015
79 SEDATI AGUNG, SEDATI SEDATI 2015
80 BANJARKEMUNING, SEDATI SEDATI 2015
81 SEDATIGEDE, SEDATI (Kawasan) SEDATI 2016
82 PRANTI SEDATI 2016
83 SEMAMPIR SEDATI 2016
84 JIMBARAN KULON, WONOAYU WONOAYU 2014
85 WONOAYU, WONOAYU WONOAYU 2015
86 SUMBEREJO, WONOAYU WONOAYU 2015
87 SAWOCANGKRING, WONOAYU WONOAYU 2016
4. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mempunyai manfaat Ruang terbuka
adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung
dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun
waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan,
trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.
Adapun manfaat RTH diwilayah perkotaan antara lain sebagai berikut :
a) Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan
sebagai paru-paru kota;
b) Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
c) Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah;
d) Sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah;
e) Sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam
tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan
air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap
terjamin;
f) Sirkulasi udara dalam kota;
g) Sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.
79
Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah
mengelola Ruang Terbuka Hijau seluas 32.53 hektar. Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 30,53 hektar, maka
capaiannya sebesar 106.55 %. Dibandingkan dengan pencapaian target
tahun 2015 seluas 29.53 hektar maka pencapaian target tahun 2016
meningkat sebesar 1,09 %.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau
melalui beberapa hal, antara lain :
a. Meningkatkan peran serta masyarakat, pihak swasta maupun pihak
pemerintah untuk ikut pengembangan Ruang Terbuka Hijau
b. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentangnya pentingnya RTH
melalui gerakan kota hijau
Rekapitulasi Luasan RTH Publik yang Dikelola DKP Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 :
No Jenis RTH Luas RTH
m2
1 Taman Aktif 124.278,94
2 Taman Pasif 21.150,27
3 Median Jalan 52.748,20
4 Bahu Jalan 9.074,00
5 Pedestrian 18.037,52
6 Makam 100.000,00
Jumlah 325.288,12
Luasan RTH dalam Ha 32,53
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh SKPD
yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Program pembangunan untuk urusan administrasi kependudukan dan catatan
sipil yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3. Program Penyuluhan dan Pengaduan kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan
merata, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
80
a) Persentase penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP.
Untuk mengukur pelayanan kependudukan yang diberikan oleh
pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat, perlu dilihat berapa
jumlah penduduk yang ber-KTP. Kepemilikan KTP bukan saja merupakan
pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi
kependudukan.
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sedangkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP sampai
dengan tahun 2016 sebanyak 1.373.672 jiwa dari yang wajib ber KTP
1.667.686 jiwa atau sekitar 82,37 %., ada kenaikan 5,88 % ( Tahun 2015
kepemilikan E-KTP 76,49 %)
Adapun kendala dalam perekaman KTP Elektronik, antara lain :
a) Koneksi jaringan ke data center Kemendagri kurang bagus.
b) Alat Perekan KTP Elektronik jumlahnya terbatas dan beberapa
mengalami kerusakan.
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk wajib KK yang sudah memiliki KK.
Di samping kepemilikan KTP, masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu
Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota
keluarga yang belum wajib ber-KTP. Perkembangan keluarga yang memiliki
Kartu Keluarga seperti terlihat pada grafik berikut ini :
1.000.000
1.150.000
1.300.000
1.450.000
1.600.000
1.750.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wajib KTP 1.462.436 1.500.332 1.530.793 1.583.324 1.600.969 1.667.686
Ber-KTP 1.462.234 1.500.332 1.201.368 1.212.690 1.223.094 1.373.672
Persentase 100% 100% 78,48% 76,59% 76,40% 82,37%
Perkembangan Penduduk ber-KTP
2012 2013 2014 2015 2016
terekam E-KTP 1.159.775 1.201.368 1.212.670 1.223.094 1.373.672
wajib berKTP 1.500.332 1.530.793 1.583.324 1.600.969 1.667.686
Persentase 77,30% 78,48% 76,59% 76,40% 82,37%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000Perkembangan Perekaman KTP Elektronik
81
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prosentase capaian penduduk yang memiliki KK tahun 2016 sebesar 95,87.%
dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 94,29 % ada peningkatan sebesar 1,58 %.
Peningkatan penduduk yang memiliki KK ini disebabkan adanya upaya
sebagai berikut :
1. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan program KK SIAK.
2. Terwujudnya konsistensi sosialisasi di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil yang mendukung pelaksanaan program KK SIAK.
3. Dilakukannya bimbingan teknis bagi SDM Operator SIAK Kecamatan dan
Dispendukcapil secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
b) Persentase penduduk yang telah memiliki akta catatan sipil
Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta
kelahiran. Akta ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk yang ber-KTP di
Kabupaten Sidoarjo.
Pada tahun 2016 penduduk yang mengurus Akta kelahiran sesuai Akta
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo sebanyak 30.916 orang, sehingga sampai dengan
tahun 2016 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 859.226 orang
atau 38,8% dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2015 yang sebesar 29.552 orang, ada peningkatan sebesar 0,48.%.
Peningkatan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran ini dikarenakan
adanya upaya antara lain :
1. Pelaksanaan pelayananan Akta Kelahiran secara ―jemput bola’ (One
Day Service) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD
Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, dll.
2. Pengurusan Akta Kelahiran Tanpa dipungut biaya restribusi (gratis).
3. Frekuensi kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan
dan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta
dilaksanakan secara berkesinambungan.
0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wajib KK 597.650 615.509 630.822 646.544 638.016 692.029
Memiliki KK 526.499 546.525 567.356 582.139 601.597 663.448
Persentase 88,09% 88,79% 89,94% 90,04% 94,29% 95,87%
Penduduk Memiliki Kartu Keluarga
82
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil (Indek Kepuasan Masyarakat)
Selain KTP, KK dan Akta Kelahiran, untuk ketertiban administrasi
kependudukan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan
pelayanan Akta Kependudukan lainnya. Pelayanan-pelayanan dokumen
kependudukan itu dapat digambarkan sebagai berikut :
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Akta Pencatatan Sipilselain Akta Kelahiran masih belum banyak
dilakukan oleh masyarakat. Akta Perkawinan hanya dimintakan oleh
masyarakat yang melakukan perkawinan di luar agama Islam, bagi yang
beragama Islam sesuai ketentuan pencatatan melalui Akta Nikah di Kantor
Urusan Agama.Sedangkan untuk Akta Kematian, sebagian besar
masyarakat masih menganggap belum merasa perlu untuk mengurus surat
tersebut sehingga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya akta-akta catatan sipil, maka frekuensi kegiatan penyuluhan
akan lebih ditingkatkan. Namun demikian untuk saat ini kesadaran
masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kematian ada peningkatan
yang cukup signifikan.
Pada tahun 2016 jumlah pelayanan akta pencatatan sipil sebanyak 34.829
akta, terjadi kenaikan 9,14 % dibandingkan tahun 2015 sejumlah 31.911
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Penduduk 1.984.635 2.053.467 2.090.619 2.127.043 2.161.659 2.214.377
Ber-Akta Kelahiran 716.002 739.416 769.318 798.758 828.310 859.226
Persentase 36,08% 36,01% 36,80% 37,55% 38,32% 38,80%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Akta Kelahiran 70.787 23.414 29.902 29.440 29.552 30916
Akta Kematian 259 364 471 526 969 1557
Akta Perkawinan 309 288 255 288 307 266
Akta Perceraian 89 100 95 105 41 67
1 10
100 1.000
10.000 100.000
Layanan Akta Kependudukan
83
akta. Hal ini disebabkan oleh lonjakan pemohon yang mengurus akta
kematian. Akta kematian yang diterbitkan naik 60,68 %, yaitu tahun 2015
diterbitkan 969 akta kematian, sedangkan tahun 2016 diterbitkan 1.557 akta
kematian.
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan, antara lain :
1. Pengurusan Akta Pencatatan Sipil tanpa dipungut biaya restribusi
(gratis).
2. Frekuansi kegiatan penyuluhan/ sosialisasi akta pencatatan sipil lebih
ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Tanggap terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat.
4. Pelayanan Akta Kelahiran secara Jemput Bola (One Day Service) di
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas
Pendidikan, Panti Asuhan, dll.
5. Meminimalkan gangguan pada jaringan SIAK.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis para petugas Operator (Kecamatan
dan Dispendukcapil).
7. Pelayanan akta kematian,akta perkawinan dan akta perceraian
sistem paket, artinya dalam satu proses pelayanan akta-akta tersebut
diatas pemohon pembawa pulang 3 (tiga) produk layanan, yaitu akta
kematian/ perkawinan/perceraian, KK dan KTP baru sesuai
perubahan elemen data kependudukan yang baru.
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yaitu
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Sinergitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengatasan Kemiskinan;
3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Usaha
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran ―Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik‖, dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K) yang aktif
84
Dalam Tahun 2016 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
yang aktif dalam pembangunan sebanyak 292 desa/kelurahan atau 82,72%
dari jumlah desa kelurahan yang ada sebanyak 353 desa kelurahan.
Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra tahun 2016 sebesar
82%, maka capaian kinerja tercapai sebesar 100,88%. Jika dibandingkan
dengan capaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan yang
aktif tahun 2015 yaitu sebesar 80,23%, maka Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat desa/kelurahan yang aktif tahun 2016 mengalami kenaikan
sebesar 2,49%.
Dari grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa pencapaian hasil kinerja
dengan indikator Persentase lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K) yang
aktif tahun 2016.
2. Persentase Desa yang melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa
sesuai ketentuan
Dalam tahun 2016, desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar
60%, yaitu sebanyak 193 desa dari jumlah desa yang ada sebanyak 322
desa. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 60%,
capaian kinerja tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan desa yang
melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan
tahun 2015 yaitu sebesar 58%, maka desa yang melaksanakan administrasi
pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan tahun 2016 mengalami
peningkatan sebesar 2%.
2015 2016
HASIL KINERJA 80,23 82,72
78
80
82
84
%
85
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh
SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana.
Program pembangunan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah Program Pengelolaan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan harmoni sosial dalam
masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
c. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB (Tingkat
Prevalensi)
Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB sering disebut dengan Tingkat
prevalensi Peserta KB Aktif adalah perbandingan antara Peserta KB Aktif
dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu
daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.
Dalam tahun 2016, capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB di
Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 80,25%, yaitu perbandingan antara
jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 293.230 akseptor dengan jumlah seluruh
PUS yaitu sebanyak 365.383 pasangan. Apabila dibandingkan dengan
target Renstra tahun 2016 sebesar 82,61%, maka capaian kinerja tercapai
sebesar 97,14%. Jika dibandingkan dengan Pasangan Usia Subur (PUS)
yang ikut KB tahun 2015 yaitu sebesar 82,11%, maka Pasangan Usia Subur
(PUS) yang ikut KB tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,86%.
Perkembangan PUS yang ikut KB terlihat pada grafik berikut :
2015 2016
HASIL KINERJA 58 60
56
58
60
62
%
86
2015 2016
PUS 384.751 365.383
KB Aktif 315.916 293.230
% 82,11 80,25
200.000
300.000
400.000
Sumber data : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo
Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun cenderung turun,
persentasenya terhadap PUS untuk tahun 2016 menunjukkan penurunan
dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan Peserta KB Aktif yang Drop
out akibat dari urbanisasi atau banyaknya penduduk yang datang dari luar
kabupaten sidoarjo terutama yang ada di perumahan. Selanjutnya perlu
dilakukan pembinaan bagi peserta KB Aktif secara terus-menerus.
d. Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan (Kader KB Desa) Mandiri
Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) adalah lembaga/institusi
masyarakat yang secara sukarela mengabdikan diri sebagai kader
pengelola program KB di wilayah Desa/kelurahan.
Sub-Pembantu Pembina KB Desa (Sub-PPKBD) adalah lembaga/institusi
masyarakat yang secara sukarela mengabdikan diri sebagai kader
pengelola program KB di wilayah Dusun/RW.
Dalam Tahun 2016 Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang ada
sebanyak 4.394 kader KB yang terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa
(PPKBD) sebanyak 353 Kader dan Sub-Pembantu Pembina KB Desa (Sub-
PPKBD) sebanyak 4.041 Kader. Dari jumlah tersebut capaian IMP mandiri
tahun 2016 sebanyak 2.908 Kader, terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa
(PPKBD) sebanyak 291 Kader dan Sub-Pembantu Pembina KB Desa (Sub-
PPKBD) sebanyak 2.617 Kader atau 66,18% dari target tahun 2016 sebesar
66% atau capaian kinerja tercapai sebesar 100,27%. Jika dibandingkan
dengan tahun 2015 yaitu sebesar 61,78%, maka IMP mandiri tahun 2016
mengalami peningkatan sebesar 4,4%.
87
2015 2016
HASIL KINERJA 61,78 66,18
58
60
62
64
66
68
%
e. Persentase Kelompok Bina Keluarga
Kelompok Bina Keluarga yang sering disebut dengan Kelompok kegiatan
terdiri dari;
Bina Keluarga Balita (BKB) adalah ; lembaga/institusi masyarakat yang
secara sukarela mengabdikan diri sebagai kelompok kader pembina
keluarga yang memiliki anak balita untuk mewujudkan keluarga sejahtera
di wilayah Desa/Kelurahan.
Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah ; lembaga/institusi masyarakat yang
secara suka rela mengabdikan diri sebagai kelompok kader pembina
keluarga yang memiliki anak remaja untuk mewujudkan keluarga
sejahtera di wilayah Desa/Kelurahan.
Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah ; lembaga/institusi masyarakat yang
secara suka rela mengabdikan diri sebagai kelompok kader pembina
keluarga yang memiliki lansia untuk mewujudkan keluarga sejahtera di
wilayah Desa/Kelurahan.
Dalam Tahun 2016 Jumlah Bina Keluarga yang ada sebanyak 1.027
kelompok yang terdiri dari BKB sebanyak 434 kelompok, BKR sebanyak
283 kelompok dan BKL sebanyak 310 kelompok. Dari jumlah tersebut
capaian Bina Keluarga mandiri tahun 2016 sebanyak 679 kelompok, terdiri
dari BKB sebanyak 285 kelompok, BKR sebanyak 203 kelompok, dan BKL
sebanyak 191 kelompok atau 66,11% dari target tahun 2016 sebesar 66%
atau capaian kinerja tercapai sebesar 100,17%. Jika dibandingkan dengan
tahun 2015 yaitu sebesar 58,54%, maka Bina Keluarga mandiri tahun 2016
mengalami peningkatan sebesar 7,57%.
88
2015 2016
HASIL KINERJA 58,54 66,11
54
56
58
60
62
64
66
68
%
f. TFR
Total Fertility Rate ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dimiliki
wanita usia subur (WUS) sepanjang siklus kehidupan reproduksinya.
Realisasi Total Fertility Rate tahun 2015 sebesar 2,0 dengan target TFR
tahun 2015 sebesar 2,12 per Wanita Usia Subur (WUS), jika di bandingkan
pada tahun 2014 sebesar 2,14 maka capaian tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar 0,14
Dengan tercapainya Total Fertility Rate tahun 2015 sebesar 2,0, Pembinaan
kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dan memberikan KIE atau Informasi
kepada masyarakat agar peduli terhadap kesehatan reproduksi dengan cara
mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak yang dilahirkan
melalui Program Keluarga Berencana.
14. Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap
pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam
upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi,
terminal dan lahan parkir yang layak, termasuk uji kelayakan kendaraan
angkutan umum.
Penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan.
Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2016 sebagai
berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
89
6. Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana
Laut, Udara, dan Postel
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan
perhubungan adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah,
sebagai berikut :
IKM Bidang Perhubungan
Tahun Unit Kerja Indeks IKM Kriteria
2015 UPT.PKB 65,6 Baik
UPT.Parkir 61,9 Kurang baik
2016 UPT.PKB 72,43 Baik
UPT.Angkutan 73,93 Baik
IKM Bidang Perhubungan
1) Hasil IKM Tahun 2015
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap pelayanan Unit
Parkir,Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebesar 61,9 yang
tergolong Kurang baik.
Hal ini disebabkan rendahnya pelayanan ditinjau dari variable persyaratan
,kompetensi pelaksana,produk spesifikasi pelayanan, maklumat pelayanan
serta penanganan pengaduan,saran dan masukan.Hal tersebut dikarena
kan tidak adanya karcis parkir sebagai salah satu persyaratan administrasi
dalam pelayanan parkir, adanya pemungutan retribusi pada parkir
berlangganan,adanya petugas juru parkir yang tidak kompeten,tidak sopan
dan tidak ramah, tidak bertanggungjawab dan tidak adanya tindak lanjut
atas pengaduan,saran , dan masukan.
Nilai Indeks Kepuasan (IKM) terhadap pelayanan Unit Pengujian
Kendaraan Bermotor tergolong baik.Hal tersebut dikarenakan prosedur
pelayanan yang sulit,waktu pelayanan lama terutama waktu tunggu hasil
0
10
20
30
40
50
60
70
80
UPT.PKB UPT.Parkir UPT.ANGKUTAN
2015
2016
KATEGORI
90
pengujian kendaraan dan adanya biaya retribusi yang tidak wajar karena
menggunakan jasa calo.
2) Hasil IKM Tahun 2016
Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
72,43 nilai termasuk kategori ―Baik‖ sedangkan Bidang Angkutan adalah
73,93 nilai ini termasuk kategori ―Baik‖.
Secara umum seluruh mutu unsur pelayanan public di UPT Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah
Baik,sedangkan SKM unit pelayanan UPT Izin Angkutan adalah 73,93 nilai
ini termasuk kategori ―BAIK‖.
Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan
Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
dalam menyediakan/mendukung sarana dan prasarana Perhubungan
yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Pengukurannya dilakukan dengan jumlah sarpras yang baik
dibagi jumlah sarpras keseluruhan dikali 100 % dengan target 80%.
Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu dalam hal ini adalah
angkutan umum yang dapat dipakai/difungsikan untuk memperlancar arus
angkutan orang sesuai dengan tujuannya sebagai alat dalam mencapai
maksud tujuan.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha , pembangunan ,proyek).
DATA SARANA PRASARANA YANG ADA DI DINAS PERHUBUNGAN
DARI TAHUN 2015 s.d TAHUN 2016
TAHUN
URAIAN TARGET 2015 TARGET 2016
SARANA:
1. Bus Rappid Transit (BRT)—
prop.jatim
2. Angkutan Pedesaan 600 506 600 186
3. Taksi 250 203 250 121
4. Bus Kota /Damri larangan 25 24 25 20
Prasarana:
1.Halte 50 44 50 44
2. Terminal 7 7 7 7
3. Dermaga 12 12 12 12
91
Prosentase penurunan jumlah pelanggaran angkutan penumpang dan
barang dengan target penurunan 30 % melalui pelaksanaan uji KIR
Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan uji Kir atas angkutan
Umum secara lebih bekualitas, sehingga diharapkan adanya pengurangan
pelangaran terhadp kemampuan angkut kendaraan serta secara kualitas
akutan umum yang telah dilakukan uji KIR menjadi ankutan yang layak
untuk diopersaikan.
KENDARAAN WAJIB UJI DAN LULUS UJI TAHUN 2015-2016
Kecukupan Jumlah alat kelengkapan Jalan yang berfungsi dengan
baik.
Indikator ini menggambarkan alat perlengkapan jalan yang berkaitan
langsung dengan pengguna jalan, meliputi :
1) Alat pemberi isyarat ;
2) Rambu lalu lintas;
3) Marka jalan;
4) Alat penerangan jalan;
5) Alat pengendali pemakai jalan,terdiri atas alat pembatas kecepatan, dan
alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan
Berfungsinya alat kelengkapan jalan secara baik dengan jumlah yang
cukup diharapkan akan dapat mengurang titik - titik kemacetan diwilayah
perkotaan dan kecamatan Kabupaten Sidoarjo
0
20
40
60
80
100
120
Wajib uji berkala Pengujian berkala(2 kali)
Lulus Uji berkala Prosentase
2015
2016
92
DATA ALAT PERLENGKAPAN JALAN YANG TERPASANG DAN
BERFUNGSI DENGAN BAIK DARI TAHUN 2015 -2016
NO
ALAT PERLENGKAPAN
JALAN
Target
2015
Target
2016
1. Pengadaan APILL (Alat Pendahulu Isyarat Lalu Lintas) Revitalisasi
a. Traffic Light (TL) - - 3 lokasi 3 lokasi
b. Pengadaan Paku Jalan - - 283 unit 283 unit
c. Warning Light/Flashing Light 4 4 4 lokasi 4 lokasi
d.
Pelican crosiing 1 1 - -
2 Pengadaan RPPJ/Rambu Jalan :
A Rambu peringatan ,larangan, dan perintah
- - 102 unit
102 unit
B Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan:
33 unit 33 unit
-Rambu lalin tiang F 10 10
-Rambu tiang biasa 70 70
3 Pengecatan Marka Jalan;
A Dana APBD 2016 1,073 m2
1,175 m2
1,175 m2
b.1. Dana DAK 2016 (marka biasa) - 260,75 m2
260,75 m2
b.2. Speed Trap ( pita kejut) 221,70 m2
221,70 m2
4 Revitalisasi Guardrail 3 titik 3 titik
15. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh SKPD
yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk Urusan Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2016 adalah :
1. Program Pengembangan Usaha Koperasi
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Bantuan Permodalan
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan UMKM dan koperasi, dengan indikator kinerja sebagai
berikut :
a. Persentase Koperasi Aktif
Persentase koperasi aktif pada tahun 2016sebesar 88.69%, dimana
sebanyak 1.270 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari
1.432 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan persentase koperasi
93
aktif tahun 2015 sebesar 89,38% terjadi sedikit penurunan sebesar
0,76%.
Penurunan tersebut dikarenakan terdapat Koperasi Karyawan
dimana perusahaan induk pendiri koperasi tersebut tidak beroperasi
lagi misalnya Kopkar PT. Philips, PT. Garuda, PT. Merpati
Perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun
terakhir, terlihat pada grafik berikut :
2012 2013 2014 2015 2016
% Aktif 87,40% 87,69% 88,98% 89,38% 88,69%
75,00%
77,00%
79,00%
81,00%
83,00%
85,00%
87,00%
89,00%
Persentase Koperasi Aktif
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Jumlah koperasi aktif pada tahun 2015 sebanyak 1.337 unitmenjadi 1.432
unit ditahun 2016 atau terjadi peningkatan 90 unit koperasi.
Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif selama lima tahun
terakhir, terlihat pada grafik berikut :
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktif 1.124 1.154 1.171 1.179 1.195 1.270
Jumlah 1.286 1.316 1.316 1.321 1.337 1.432
Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Jumlah koperasi aktif meningkat, hal ini disebabkan karena adanya
pendirian koperasi baru sebanyak 90 Koperasi yang terdiri dari 55 Koperasi
Fungsional dan 35 KSU yang tersebar di 18 kecamatan.
b. Jumlah KSP/USP Sehat
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi meliputi penilaian terhadap
beberapa aspek yaitu pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,
efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.
94
Berikut adalah grafik perkembangan jumlah KSP/USP sehat selama lima
tahun terakhir.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sehat 872 906 938 1.001 1.033 1.048
-
200
400
600
800
1.000
1.200
Jumlah Koperasi Sehat
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Jumlah KSP/USP sehat tahun 2016 sebanyak 1.048 koperasi, dibandingkan
dengan KSP/USP sehat tahun 2015 sebanyak 1.033 koperasi terjadi
kenaikan sebanyak 15 koperasi.
Prosentase koperasi sehat dibanding koperasi aktif sebesar 82,51% dimana
sebanyak 1.048 sehat dari 1.270 unit koperasi aktif.
c. Jumlah Modal Koperasi
Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar
modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi
usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman.
Perkembangan jumlah modal koperasi selama lima tahun terakhir
terangkum pada grafik berikut ini :
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Modal (Rp. Jutaan) 224.0 226.4 624.2 651.3 659.1 719.1
-
200.000
400.000
600.000
800.000
Perkembangan Modal Koperasi(Jutaan Rupiah)
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
95
Realisasi jumlah modal koperasi pada tahun 2015 meningkat dibanding
tahun 2015 dari Rp. 659.145.816.000,00 menjadi Rp. 719.103.134.000,00.
Kenaikan modal sudah pasti akan lebih besar dari kenaikan SHU, karena
SHU merupakan salah satu komponen dari modal sendiri selain : simpanan
pokok, simpanan wajib, donasi/hibah maupun cadangan resiko dan
pinjaman bank serta titipan uang dari anggota pada koperasi (modal luar).
Apalagi kalau pinjaman bank dan titipan uang anggota belum didistribusikan
pada anggota ini akan mempengaruhi besarnya prosentase kenaikan modal
koperasi.
d. Jumlah usaha mikro
Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun terakhir dapat dilihat
pada grafik berikut ini:
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Usaha Mikro 8.897 16.28 16.79 154.8 154.8 154.8
7.000
57.000
107.000
157.000
207.000 Perkembangan Usaha Mikro
Sumber data :Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo
Prosentase Jumlah Usaha Mikro pada tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar 33,46 % dibandingkan realisasi tahun 2015 atau di tahun 2015
jumlah usaha mikro sebanyak 154.892 unit meningkat menjadi 206.725 unit
usaha mikro data ini diperoleh dari Badan Pusas Statistik melalui sensus
ekonomi tahun 2016 ( pendataan bulan Mei 2016 di seluruh Wilayah
Kabupaten Sidoarjo).
16. Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu.
Program pembangunan untuk urusan penanaman modal yang dilaksanakan
pada tahun 2016 adalah :
1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
2. Program Pengembangan, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman
Modal
96
Program-program tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yaitu
―Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo,
tercermin pada indikator kinerja sebagai berikut :
a. Investasi PMA
Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo di gambarkan sebagai
berikut :
Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar
Rp.2.075.761.957.500,- Target pada tahun 2016 sebesar
Rp.624.915.738.700,- Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar
Rp.1.450.846.218.800,- atau 232,17 %.
TARGET DAN REALISASI INVESTASI PMA (DALAM JUTAAN RP)
TAHUN TARGET REALISASI PROSENTASE
2012 127,174.00 326,160.00 256.47%
2013 128,064.00 580,710.00 453.45%
2014 129,088.00 707,576,00 548.13%
2015 130,200.00 624,915.738 479.97%
2016 624,915.738 2.075.761.95 232.17%
Tingginya pencapaian target dikarenakan :
a. Iklim Investasi yang kondusif.
b. Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi / keahlian yang
dibutuhkan perusahaan.
c. Pemberlakuan perda RT / RW sesuai dengan RDTRK, sehingga ada
kepastian peruntukkan investasi sesuai dengan bidang
industri,perdagangan,perumahan dan jasa.
d. Promosi potensi dan peluang investasi yang berkelanjutan baik ditingkat
domestic atau internasional.
e. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perijinan dengan pelayanan
berbasis IT untuk percepatan proses pelayanan investasi.
2012 2013 2014 2015 2016
PMA 326.160 580.710 707.576 624.915 2.075.761
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Juta
an R
up
iah
Realisasi Investasi PMA
97
f. Adanya kepastian peruntukan lahan yang bisa di akses melalui website
BPN untuk informasi status tanah, letak dan batas bidang tanah serta nilai
tanah.
g. Kemudahan pelayanan perijinan dengan pemberlakuan paket perijinan
online, perijinan online dan tanda tangan elektronik sehingga
mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perijinan.
b. Investasi PMDN
Berikut ini adalah grafik jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo.
Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Realisasi jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016
sebesar Rp. 14.832.337.729.584,- apabila dibandingkan dengan target
tahun 2016 sebesar Rp. 16.008.781.555.308,- terjadi penurunan, sebesar
Rp. 1.176.443.825.724,- atau sekitar 7,35 %.
Penurunan/peningkatan ini disebabkan:
a. Proses Perijinan PMDN diatas 10 Milyar kewenangan berada di BPM
propinsi, sehingga pelaporan ke daerah kurang optimal.
b. PMDN lebih tertarik masuk di kawasan Zona Industri sedangkan Izin
kawasan Industri di Sidoarjo tidak ada.
c. Tingginya UMK di Kabupaten Sidoarjo
Untuk tetap mempertahankan Investasi PMDN pada nilai investasi optimal
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan tetap melakukan upaya sebagai
berikut:
a. Adanya kepastian peruntukan investasi sesuai dengan bidang industri,
perdagangan, perumahan dan jasa
b. Promosi investasi yang berkelanjutan
c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memadai
(Gas,Jalan,Listrik,dsb)
d. Kemudahan pelayanan perijinan dengan pemberlakuan perijinan 1 paket
dan paket perijinan online sehingga mempermudah dan mempercepat
proses penyelesaian perijinan.
2012 2013 2014 2015 2016
PMDN 15.352.04 12.802.18 13.368.01 16.008.78 14.832.33
-
5.000
10.000
15.000
20.000
Juta
an R
up
iah
Bill
ion
s Realisasi Investasi PMDN
98
e. Meningkatkan promosi investasi melalui pameran investasi, pameran
pelayanan publik, leaflet, baliho, media elektronik dan situs Dinas
Penanaman Modal dan PTSP.( www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id) dan situs
pemerintah kabupaten sidoarjo ( www.sidoarjokab.go.id).
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi baik PMA maupun
PMDN, antara lain :
1. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi
maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan
dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang
berlaku.
2. Optimalisasi pelayanan perijinan 1 (satu) paket & perijinan online sehingga
mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
3. Pengembangan pelayanan perijinan berbasis system online, sehingga
efisien dan akmulasi database terukur.
4. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi
pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran,
termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan
public secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri
untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo.
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
perijinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan kenyamanan
kepada pemohon/ pengguna jasa secara bertahap.
Prosentase Jumlah Ijin yang terselesaikan dalam waktu yang telah
ditentukan
Kemudahan yang langsung dapat dirasakan oleh para investor adalah
penerbitan perijinan yang tepat waktu apabila dokumen yang disampaikan
investor dalam permohonan ijinnya lengkap.
Terjadi penurunan terhadapan jumlah penerbitan ijin dalam tahun 2016
sejumlah yaitu 15.802 ijin dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada
tahun 2016 yaitu 16.000 ijin (capaian 98.76%). Sebagai bentuk komitmen
Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalisasikan upaya
peningkatan investasi dan peningkatan layanan publik.
17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
99
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3. Program peningkatan peran serta pemberdayaan kepemudaan dan
keolahragaan
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda dalam
pembangunan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Jumlah pemuda berprestasi di bidang OR, seni (non
akademik) ataupun akademik (inovasi Iptek) di tingkat
regional, nasional atau internasional
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di
Kabupaten Sidoarjo dengan menghitung jumlah pemuda yang
berprestasi pada berbagai bidang di skala regional, nasional atau
internasional.
Pencapaian indikator ini pada tahun 2016 sangat
menggembirakan. Dari target pemuda berprestasi di bidang OR,
seni (non akademik) ataupun akademik (inovasi iptek) sebanyak
24 orang, terealisasi sebanyak 104 orang atau 433,33%, yaitu
terdiri dari:
1) 77 Orang atlet POPDA tingkat Provinsi yang meraih beberapa
medali, baik medali emas, perak, serta perunggu dalam
berbagai cabang olahraga. Ke-77 atlet tersebut adalah hasil
binaan dari Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan
Pariwisata dalam kegiatan TC (Training Center).
2) 22 Orang atlet olahraga rekreasi yang berprestasi dalam
kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Provinsi dan
Nasional. Olahraga rekreasi juga merupakan fokus pembinaan
olahraga yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olah Raga
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
3) 3 Orang atlet Cabang Olah Raga Bola Voli yang berprestasi
pada O2SN SMP tingkat Provinsi dan Nasional. Ke-3 atlet
tersebut adalah hasil binaan Dinas Pemuda Olah Raga
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yaitu melalui
kegiatan pembibitan dan pembinaan Voli ―Sidoarjo Jaya‖
4) 2 Orang anggota Paskibraka yang lolos seleksi Tingkat Provinsi.
100
Untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda akan dilakukan
pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang
teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat Nasional.
2. Jumlah pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha
Baru, WUB)
Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan,
maka pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sidoarjo perlu
dibina secara berkelanjutan, dan dibuka wawasannya mengenai
wirausaha sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja
sendiri dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Target pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha Baru
(WUB)) tahun 2016 sebanyak 14 orang dapat terealisasi sebanyak
12 orang atau 85,71%, antara lain yaitu :
1. Norma Aulia Narulita (Konveksi (N.A. Production))
2. Aminatuz Zuhriyah (Fashion (Ria Gallery Batik & Hijab))
3. Dicky Wahyu Basuki (Kecantikan (Salon Boneto))
4. A Maulana Malik Abdullah (Pangan (Malik Frozen Food))
5. Wachyudianto (IT (Jaya.Net)
6. Muhammad Ariyanto (Home Industri (Ari Jaya))
7. Isnainiah, S.Kom (Pangan (Dida Kuliner))
8. Ahmad David Prastya M (Kerajinan (Mawardi Art))
9. Yuli Ismawati (Percetakan Sablon (Sablon Gallery Bu Fat))
10. Fajar Pradita (Pangan (Djava Catering))
11. Machrus Ali Marzuki (Pangan (Krupuk Tiga Putra))
12. Adib Murobbi (Pangan (Warung Makan Adib))
3. Tingkat kepuasaan pengunjung fasilitas olah raga
Untuk memasyarakatkan olahraga di masyarakat dan untuk
meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Sidoarjo,
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan sarana olahraga
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Jumlah sarana olahraga milik pemerintah tahun 2016 berjumlah 3
kawasan yaitu Kawasan Gelora Delta, Stadion Jenggolo dan
Gedung Bulutangkis. Agar tujuan/sasaran yang diinginkan tercapai
maka sarana dan prasarana olahraga tersebut perlu dikelola dan
dipelihara dengan baik.
101
Pada Tahun 2016, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap pengunjung fasilitas olah raga dan hasilnya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka sebesar
74,93 dan masuk tataran ―baik‖. Angka ini mengalami kenaikan
dari IKM Tahun 2015 yang hanya mencapai 72,32.
Untuk ke depannya Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sidoarjo akan terus meningkatkan kualitas
pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga sehingga bisa
meningkatkan nilai IKM fasilitas olah raga.
18. Urusan Kebudayaan
Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengembangan Nilai Budaya
Hasil pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk memenuhi sasaran
―Meningkatnya peran budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting
dari proses pembangunan ― dan dapat ditunjukkan pada pencapaian
indikator kinerja sebagai berikut :
1. Budaya yang Dilestarikan
Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah maka harus dijaga
eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Pada Tahun
2016, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai berikut:
No. Jenis / Macam
Budaya Keterangan
1 Mocopat Setiap 36 hari sekali selama 1 tahun di Pendopo Delta Budaya
2 Nyadran Bulan Januari di Desa Bluru Kidul
3 Aqiqah Hampir di setiap desa ada acara aqiqah dan hampir setiap bulan ada pelaksanaan aqiqah
4 Tayuban Bulan Agustus di Panggung Delta Krida Budaya
Disporabudpar
5 Ruwatan Bulan Nopember di Desa Candi Pari Porong
6 Lelang Bandeng Bulan Desember di Alun-alun Sidoarjo
102
Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya yang ada di
masyarakat sangat besar. Pada tahun 2016, kelompok seni budaya yang
ada yaitu sebesar 576 kelompok. Kelompok seni budaya yang terbentuk
terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu Orkes Melayu (445 kelompok),
Campursari/Karawitan/Mocopat (42 kelompok), Dalang/Wayang (37
kelompok), Ludruk (23 kelompok), Reog/Jaranan (13 kelompok), Qasidah (8
kelompok), Musik (1 kelompok), Tari/Teater (7 kelompok).
Perkembangan jumlah kelompok seni budaya tahun 2011 s.d tahun 2016
seperti pada grafik berikut :
Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata
Dilihat dari grafik diatas tahun 2016 terdapat jumlah kelompok seni dan
budaya sebanyak 576 kelompok, terjadi peningkatan sebanyak 55
kelompok atau 10,55% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015
sebanyak 521 kelompok. peningkatan kelompok seni budaya ini karena :
a. Mudahnya persyaratan untuk mengurus kartu induk kesenian.
b. Kelompok seni secara berkala diberi kesempatan untuk menampilkan
hasil kreasinya.
c. Pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkala antara lain dengan
mengadaan pagelaran di dalam dan luar daerah.
Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat daerah pesisir yang melestarikan
budaya nelayan pesisir. Sampai saat ini budaya nelayan pesisir dilestarikan
oleh 6 desa. Enam (6) desa dimaksud yaitu :
1) Desa Balongdowo, Kecamatan Candi
2) Desa Balonggabus, Kecamatan Candi
3) Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi
4) Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo
2015 2016
Jumlah 521 576
490500510520530540550560570580590
Perkembangan Jumlah Kelompok Seni Budaya
103
5) Desa Gisikcemandi, Kecamatan Sedati
6) Desa Kepetingan, Kecamatan Sidoarjo
Tradisi budaya nelayan pesisir yang dilestarikan yaitu upacara nyadran di
desa Balongdowo, Balonggabus dan Kedung Peluk, petik laut di desa Bluru
Kidul, Gisik Cemandi dan Kepetingan. Tradisi ini sampai beberapa tahun
terakhir masih terpelihara dan terjaga kelestariannya.
Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi tersebut antara lain :
1. Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat betapa
pentingnya melestarikan tradisi nenek moyang.
2. Memberikan dukungan dana/anggaran sehingga tradisi tersebut dapat
terlaksana dengan baik.
3. Memfasilitasi pelaksanaannya dengan memberikan dukungan
sarana/prasarana yang dibutuhkan.
Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
pada Tahun 2016 telah menyelenggarakan berbagai kegiatan demi
usahanya melestarikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo,
yaitu antara lain :
NO NAMA KEGIATAN TANGGAL
PELAKSANAAN TEMPAT KETERANGAN
1 Pawai Budaya dengan
tema "Sidoarjo Exotic Carnival" (Kerajaan
Jenggala)
Minggu, 21
Pebruari 2016
Alun- alun Diikuti oleh 51 peserta dari
SKPD, BUMD, Masyarakat Umum, diambil 13 peserta
terbaik
2 Pesta Rakyat Minggu, 21
Pebruari 2016
Parkir Timur
GOR Sidoarjo
Pesta Rakyat dengan Makanan
Khas Sidoarjo diperuntukkan
untuk masyarakat Sidoarjo (makan gratis 6.250 porsi)
3 Mocopat Senin, 29 Pebruari 2016
Pendopo Delta Wibawa
Kabupaten Sidoarjo
Tema : Filsafat jawa dan pengejawantahannya dalam
kehidupan sehari-hari, diikuti oleh Paguyuban Mocopat
Sidoarjo dan sekitarnya
4 Mocopat Senin, 4 April
2016
Pendopo Delta
Wibawa Kabupaten
Sidoarjo
Tema : Akademik Mocopat,
oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya serta
siswa-siswi SMPN 1 Candi
Sidoarjo
5 Workshop Tari (Putri
Walang Sangit dan
Banjar Kemuning)
Selasa - Rabu,
5-6 April 2016
Gedung Van
Faber Museum
Mpu Tantular Propinsi Jatim
di Sidoarjo
Diikuti oleh 50 peserta dari
sanggar tari dan guru tari yang
ada di Kabupaten Sidoarjo
6 Festival Karya Tari Rabu, 27 April
2016
UPT Taman
Budaya Propinsi Jatim
di Surabaya
Mendapatkan penghargaan 10
Penyaji Unggulan Terbaik dengan judul tari "Putri
Walang Sangit"
104
7 Mocopat Senin, 9 Mei
2016
Pendopo Delta
Wibawa
Kabupaten Sidoarjo
Tema : Filsafat Jawa, diikuti
oleh Paguyuban Mocopat
Sidoarjo dan sekitarnya
8 Pagelaran Drama Tari
"Obaling Nolo"
Minggu, 15 Mei
2016
Anjungan
Jawa Timur
TMII Jakarta
Kolaborasi seniman-seniwati
Kabupaten Sidoarjo dalam
menampilkan drama tari dengan judul "Obaling Nolo"
9 Mocopat Senin, 18 Juli
2016
Pendopo Delta
Wibawa Kabupaten
Sidoarjo
Tema : Filsafat Jawa, diikuti
oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
10 Pawai Budaya Jatim /
Jatim Specta Night
Carnival
Sabtu, 30 Juli
2016
Kabupaten
Blitar
Disporabudpar mendapatkan
penghargaan "Terspecta" (3
terbaik se-Jatim) dan berhak mendapatkan Trophy dan
Piagam Penghargaan dari Gubernur
11 Campursari Tayub Sabtu, 20
Agustus 2016
Panggung
Delta Krida Budaya
(Panggung Biru)
Disporabudpar
Campursari Tayub dari
Sanggar Seni Budaya Delta Wijaya Pimpinan M. Muzaki,
Kecamatan Tulangan
12 Mocopat Senin, 22
Agustus 2016
Pendopo Delta
Wibawa Kabupaten
Sidoarjo
Tema : Filsafat Jawa, diikuti
oleh Paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
13 Mocopat Senin, 26 September 2016
Pendopo Delta Wibawa
Kabupaten
Sidoarjo
Tema : Belajar Bersama Tentang Membaca Mocopat,
diikuti oleh Paguyuban
Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
14 Mocopat Senin, 31
Oktober 2016
Pendopo Delta
Wibawa
Kabupaten Sidoarjo
Tema : Pembelajaran Mocopat,
diikuti oleh Paguyuban
Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
15 Pagelaran Candi Pari Sabtu, 5
Nopember 2016
Candi Pari,
Kecamatan Porong
Sidoarjo
Kolaborasi seniman-seniwati
Kabupaten Sidoarjo dalam menampilkan opera dan drama
tari dengan judul "Cahya Ginaris"
16 Mocopat Senin, 5 Desember 2016
Pendopo Delta Wibawa
Kabupaten
Sidoarjo
Tema : Pembelajaran Mocopat, diikuti oleh Paguyuban
Mocopat Sidoarjo dan
sekitarnya
17 Lelang Bandeng Rabu, 14
Desember 2016
Alun-alun
Sidoarjo
Dari berbagai kegiatan di atas, ada 3 kegiatan seni dan budaya yang
memiliki daya tarik wisata yaitu antara lain :
No. Nama Kegiatan Seni dan
Budaya Uraian Daya Tarik Yang Dimiliki
1. Pawai Budaya “Sidoarjo
Exotic Carnival”
Menampilkan seni budaya yang berada di wilayah masing-
masing Kecamatan serta cerita rakyat/sejarah yang ada di
Kabupaten Sidoarjo dikemas dalam bentuk pawai budaya. Contoh : Kerajaan Jenggolo, Candi Pari, dll
105
2. Pagelaran Sendratari Candi
Pari
Kolaborasi 100 seniman dalam sebuah drama tari yang
menceritakan tentang asal mula Candi Pari. Seni yang ada
didalamnya antara lain, tari, campursari, teater, karawitan, dll
3. Lelang Bandeng Memperingati Maulud Nabi dan pelaksanaan Lelang Bandeng
Kawak
2. Prestasi Budaya
Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-
upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di
lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah
tumbuh dan berkembang di masyarakat. Prestasi di bidang budaya pada
tahun 2016 adalah 3 prestasi.
Tiga (3) Prestasi tersebut antara lain :
1. 10 (Sepuluh) penyaji unggulan terbaik dengan judul tari ‖Putri Walang
Sangit‖ pada Festival Karya Tari Jawa Timur yang bertempat di UPT
Taman Budaya Propinsi Jatim di Surabaya.
2. Terspecta (3 terbaik se Jawa Timur) dan berhak mendapat trophy dan
piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur pada Pawai Budaya
Jawa Timur/Jatim Specta Night Carnival.
3. Piagam Penghargaan dari Disbudpar Propinsi Jawa Timur atas
partipasinya dalam menyelenggarakan pentas seni budaya di Anjungan
Jawa Timur TMII Jakarta dengan menampilkan Pagelaran Drama Tari
‖Obaling Nolo‖.
19. Urusan Kearsipan
Urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Kantor Perpustakaan dan
Arsip.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah Program Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi
Hasil pelaksanaan program tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran ‖
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik”
yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
a. Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan
dengan standar yang ditentukan
Realisasi Jumlah Lembaga yang menerapkan sistem kearsipan yang
baku tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 61
Lembaga. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016,
maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 %.
Meningkatnya Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan sistem
kearsipan dengan standar yang ditentukan karena meningkatnya
pembinaan, pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai
106
arsip di Lembaga. Pada tahun 2016 dilaksanakan pembinaan kearsipan
secara terus menerus terhadap 61 SKPD tersebut. 61 Lembaga yang
dimaksud terdiri dari 30 Dinas, Badan dan Kantor; 10 Bagian; 18
Kecamatan; dan 3 BUMD (PDAM, Delta Grafika, Delta Artha).
Perkembangan Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan sistem
kearsipan dengan standar yang ditentukan seperti terlihat pada grafik
berikut ini :
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip
20. Urusan Perpustakaan
Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Kantor Perpustakaan dan
Arsip.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Hasil pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran
―Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing‖ melalui
peningkatan minat baca bagi masyarakat umumnya dan pelajar khususnya hal
ini dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
a. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan
Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 tercapai sebanyak
140.297 pengunjung. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015
sebesar 137.676 pengunjung, maka realisasi tahun 2016 mengalami
kenaikan sebesar 2.621 pengunjung atau 1,9%. Sedangkan jika
dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016 sebesar 140.000
pengunjung, maka indikator kinerja ini telah tercapai sebesar 100,21%.
Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dengan target
sebesar 1,68%, sedang realisasi Prosentase peningkatan jumlah pengunjung
perpustakaan tahun 2016 sebesar 1,9%, maka indikator kinerja ini telah
tercapai sebesar 113,10%
Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 seperti terlihat pada grafik berikut ini
0
20
40
60
80
Jumlah Lembaga
Tahun 2015 61
Tahun 2016 61
Perkembangan Lembaga Yang Menyelenggarakan Sistem Kearsipan dengan
standar yang ditentukan
107
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip
Semakin meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tersebut
disebabkan oleh:
(1) Pembuatan kartu anggota dipermudah
(2) Koleksi lebih bervariasi
(3) Pelayanan prima
(4) Kenyamanan
(5) Pelayanan tidak memungut biaya (gratis)
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan ke
perpustakaan, antara lain
(1) Promosi melalui MPK (Mobil Perpustakaan Keliling)
(2) Penambahan koleksi
(3) Pembebasan denda keterlambatan
(4) Menambah fasilitas pengunjung (wifi, mainan anak)
b. Meningkatnya Jumlah buku perpustakaan
Realisasi jumlah buku pada tahun 2016 tercapai sebanyak 87.554
eksemplar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak
80.514 eksemplar, maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan
sebanyak 7.040 eksemplar atau 8,74%.
Sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2016
sebesar 86.800 buku, maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100,87%.
Dengan semakin banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan
diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk
mengunjungi perpustakaan.
Perkembangan jumlah buku pepustakaan tahun 2015 dan tahun 2016
seperti terlihat pada grafik berikut ini :
136.000
136.500
137.000
137.500
138.000
138.500
139.000
139.500
140.000
140.500
2015 2016
Orang 137.676 140.297
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
108
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip
Jumlah buku perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena
meningkatnya permintaan pemustaka.
URUSAN PILIHAN
21. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kelautan
dan Perikanan.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
1. Program Peningkatan Produksi dan Pengamanan Perikanan Tangkap dan
Kawasan Pesisir
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Program Peningkatan Kualitas Usaha Perikanan
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya kontribusi sektor primer, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Peningkatan prosentase produksi perikanan tangkap
Produksi perikanan tangkap terdiri dari hasil Penangkapan perikanan
perairan laut dan hasil penangkapan perairan umum. Meningkatnya
produksi perikanan perairan laut digambarkan dengan jumlah produksi
perikanan yang dihitung dalam satuan kilogram (kg). Realisasi produksi
hasil penangkapan perairan laut pada tahun 2016 sebesar 14.908.760 kg
meningkat sebesar 10.360 kg apabila dibanding tahun 2015 sebesar
14.898.400 kg dan telah melampaui target kinerja tahun 2016 yang sebesar
14.900.000 kg.
Realisasi produksi hasil penangkapan di perairan umum pada tahun
2016 sebesar 525.050 kg meningkat sebesar 3340 kg dibandingkan tahun
2015 sebesar 521.710 kg, dan sudah mencapai target dalam tahun 2016
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
2015 2016
Eksemplar 80.514 87.554
Perkembangan Jumlah Buku Perpustakaan
109
yang sebesar 525.000 kg. Perkembangan jumlah produksi perikanan
tangkap tahun 2015 dan 2016 terlihat pada grafik berikut ini :
Sumber Data : Dinas Perikanan 2017
2. Peningkatan Prosentase produksi perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air tawar
dan perikanan budidaya air payau.Meningkatnya produksi perikanan
budidaya air tawar digambarkan dengan jumlah produksi perikanan yang
dihitung dalam satuan kilogram (kg). Realisasi hasil produksi perikanan
budidaya air tawar pada tahun 2016 sebesar 19.718.950 kg meningkat
sebesar 1.586.950 kg apabila dibanding tahun 2015 sebesar 18.132.000 kg
dan telah melampaui target kinerja tahun 2016 yang sebesar 18.186.396 kg.
Realisasi hasil produksi perikanan budidaya air payau pada tahun 2016
sebesar 74.884.800 kg menurun sebesar 201.000 kg dibandingkan tahun
2015 sebesar 75.085.800 kg, dan belum mencapai target dalam tahun
2016 yang sebesar 75.311.057 kg.
Perkembangan jumlah produksi perikanan tahun 2015 s.d 2016 terlihat
pada grafik berikut :
-
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
2015 2016
Perairan laut 14.898.400,00 14.908.760
Perairan Umum 521.710,00 525.050
Pro
du
ksi
Produksi Perikanan Tangkap
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
2015 2016
Payau 75.085.800 74.884.800
Kolam 18.132.000 19.718.950
pro
du
ksi (
kg)
Produksi Perikanan Budidaya
110
Sumber Data : Dinas Perikanan 2017
Berdasarkan grafik tersebut diatas, produksi budidaya air payau
tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan. Kendala atau sebab
tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya air payau adalah :
- Adanya penyakit berak putih (White Faeces Disease) dan WSSV
(White Spot Syndrome Virus)
- Perubahan cuaca yang tidak menentu (anomali), berpengaruh pada
tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya air payau
untuk mempertahankan kondisi tambak tidak rusak, pembinaan CBIB (cara
budidaya ikan yang baik), OIKB (obat ikan,kimia dan bahan biologi bagi
pembudidaya dan budidaya ikan/udang secara semi intensif .
3. Jumlah pengolah hasil perikanan yang memiliki SKP (Sertifikat
Kelayakan Pengolahan)
Sertifikat kelayakan pengolahan merupakan indikator baru, SKP
adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang
telah menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) dan SSOP
(Standar Sanitasi Operational Prosedural) Tujuan dari SKP untuk membina
UPI memenuhi persyaratan kelayakan dasar dalam rangka menciptakan jaminan
mutu dan keamanan hasil olahan perikanan, tahun 2015 sebagai base line
adalah 0 dengan target tahun 2016 sebanyak 1 UKM , target inipun di
tahun 2016 tercapai yaitu ―UKM YUNI FOOD‖
4. Tingkat konsumsi ikan
Tingkat konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo tahun 2016 sebesar
28,95 kg/kapita/th dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 28,39
kg/kapita/th terjadi peningkatan konsumsi ikan sebesar 0,56 kg/kapita/th.
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo karena meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan selain itu harga ikan
relative lebih murah dan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan
dengan protein hewan lainnya. Upaya Dinas perikanan untuk memotivasi
masyarakat dalam mengkonsumsi ikan melalui gebyar makan ikan,
sosialisasi gemar makan ikan , lomba melukis, lomba menu olahan ikan.
Perkembangan tingkat konsumsi ikan untuk tahun 2016 sudah
melampaui target kinerja tahun 2016 sebesar 28,47 kg/kapita/th.
Perkembangan tingkat konsumsi ikan dari tahun 2015 dan 2016 dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
111
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan
Sumber Data : Dinas Perikanan 2017
2. Urusan Pertanian
Urusan Pertanian ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
1. Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan dan Pengelolaan Hasil
Hutan
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan dan Pengelolaan Hasil
Hutan
Keseluruhan program tersebut dipadukan untuk mencapai sasaran
Meningkatnya kontribusi sektor primer. Hasil pelaksanaan program
tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :
a. Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berupa
padi, jagung, kacang hijau, dan kedelai.
Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana
terlihat pada tabel berikut ini :
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)
JENIS/TAHUN 2014 2015 2016
Padi 2.041.380 2.325.190 2.186.310
Jagung 2.170 6.510 7.170
Kacang Hijau 23.340 20.233 15.702
Kedelai 18.028 21.250 9.350 Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2015 2016
28,39
28,95
Pro
du
ksi
Tahun
TINGKAT KONSUMSI IKAN (KG./KAPITA/ TH)
112
Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi komoditas jagung pada
tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 10 % atau sebesar 660 Kw
yaitu produksi jagung tahun 2015 sebesar 6.510 Kw menjadi 7.170 Kw di
tahun 2016. Hal ini dikarenakan musim hujan yang lebih panjang di
beberapa kecamatan sehingga banyak petani menanam jagung di lahan
bukan sawah.
Produksi padi, kacang hijau dan kedelai rata – rata mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya anomali iklim yaitu La
Nina yang akan mendorong berkembangnya Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) yaitu Wereng Batang Coklat (WBC), tikus dan
Xantomonas Oryzae yang dapat merusak tanaman, termasuk adanya
kerusakan tanaman padi karena banjir.
Perkembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :
Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Produktivitas tanaman pangan jagung dan kacang hijau mengalami
peningkatan hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang
mendorong terjadinya peningkatan produktivitas antara lain kegiatan
Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), penerapan teknologi
tepat guna, optimasi lahan, perbaikan sarana prasarana pengairan,
penggunaan benih unggul dan pupuk berimbang sekaligus pupuk .
Khusus untuk produktivitas padi pada tahun 2015 mengalami kenaikan
karena adanya kenaikan pada luas areal panen sebesar 830 Ha. Pada
tahun 2014 seluas 30.625 Ha, sedangkan pada tahun 2015 seluas 31.455
Ha
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Padi Jagung Kacang Hijau Kedelai
Tahun 2010 63,73 35,6 11,15 14,25
Tahun 2011 65,06 45,14 11,62 14,74
Tahun 2012 65,41 58,01 11,7 15,94
Tahun 2013 66,03 50,94 12,07 16,26
Tahun 2014 66,66 83,46 12,48 15,69
Tahun 2015 73,92 58,65 13 19,08
Tahun 2016 68,8 60,75 13,86 18,63
Pro
du
ktiv
itas
(K
w/H
a)
Produktivitas Tanaman Pangan Dan Holtikultura
113
Produktivitas tanaman padi dan kedelai menurun karena akibat dari anomali
iklim yaitu La Nina. Meskipun produktivitas tanaman padi menurun tetapi
luas areal panen padi pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar
484,04 Ha. Pada tahun 2015 seluas 31.455 Ha, sedangkan pada tahun
2016 seluas 31.939. hektar.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman padi dan palawija agar dapat mencapai target adalah
sebagai berikut:
a. Melakukan sosialisai dan pendampingan penerapan teknologi tepat
guna
b. Menyediakan dan menggunakan benih / bibit unggul berlabel.
c. Menambah persediaan pestisida agar penanganan/ pengendalian hama
cepat dapat ditangani.
d. Menggunakan sarana dan prasarana mekanisasi pertanian.
e. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
b. Produksi perkebunan tebu
Perkembangan produksi perkebunan tebu dapat dilihat pada grafik berikut
ini :
Perkembangan Produksi Tebu
Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik, produksi tanaman tebu tahun
2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan dari 2.916.560 Kw
menjadi 2.860.334 Kw.
Produksi perkebunan tebu cenderung turun selama lima tahun, dikarenakan
beberapa faktor antara lain :
a. Berkurangnya areal tanaman tebu sudah berubah fungsi lahan (menjadi
perumahan, lokasi industri dan perdagangan) dan komoditas tanaman
b. Turunnya minat petani untuk menanam tebu karena harga gula tidak
menjamin dan tidak memberikan keuntungan yang memadai;
c. Bibit yang sudah waktunya harus diganti, namun tidak segera diganti.
c. Produktivitas perkebunan tebu
3.856.721 2.916.560 2.860.334 0
5.000.000
2014 2015 2016
Tebu
114
Produktivitas perkebunan tebu pada tahun 2016 sebesar 776 kwintal/ha.
Produktivitas ini naik sebesar 7,6% jika dibandingkan dengan produktivitas
tahun 2015 yang sebesar 720,90 kwintal/ha.
Upaya-upaya yang telah dilakukan agar produktivitas Tanaman tebu
meningkat adalah :
a. Menanam tebu menggunakan varitas unggul sesuai masa tanam
b. Ketersediaan pupuk sesuai asas 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu,
jumlah, tempat, jenis, harga dan mutu;
c. Melakukan budidaya tanaman tebu sesuai baku teknis yang berlaku.
d. Menebang tebu yang masak optimal
Perkembangan produktivitas perkebunan tebu sebagaimana terlihat pada
grafik di bawah ini.
Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
e. Produksi peternakan
1) Daging
Produksi daging tahun 2016 sebesar 20.201.285 kg. Apabila
dibandingkan dengan produksi tahun 2015 terjadi peningkatan produksi
sebesar 396.450 Kg atau 2 %. Hal ini dikarenakan :
a. kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak terutama
daging sapi dan unggas semakin tinggi sehingga permintaan dan
pemotongan ternak naik
b. harga daging yang terus naik (mahal) sehingga banyak peternak
yang mengambil tindakan menjual hewan ternak untuk diambil
dagingnya
c. adanya program perintah pusat yaitu swasembada daging sapi dan
kerbau yang membatasi impor daging. Sehingga untuk memenuhi
kebutuhan pasokan daging banyak petani yang memotong ternaknya.
Upaya yang telah dilakukan antara lain kegiatan pelatihan pada peternak
sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya penanganan
984,02
852,3 836,4 774,15
681 720,9 776
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktivitas Perkebunan Tebu
Produktivitas Tebu…
115
kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan yang baik
akan meningkatkan produktifitas daging yang dihasilkan.
Perkembangan produksi daging dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Dari data tabel tersebut diatas terbaca bahwa produksi daging dari tahun
ketahun selalu meningkat bahkan tahun 2016 meningkat cukup
signifikan.
Perkembangan produksi ini diartikan kebutuhan daging di Sidoarjo cukup
meningkat yang untuk memenuhinya selain dari populsi ternak lokal
sebagian besar harus mendatangkan dari daerah lain.
2) Telur (kg)
Produksi telur pada tahun 2016 sebesar 2.244.286 Kg, apabila
dibandingkan dengan produksi telur 2015 sebesar 1.737.560 kg terdapat
kenaikan sebesar 506.726 kg atau 29%.
hal ini disebabkan pada Tahun 2016 Dinas Pertanian Perkebunan dan
Peternakan banyak melakukan kegiatan pelatihan pada peternak
sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya penanganan
kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan yang baik
akan meningkatkan produktifitas telur yang dihasilkan.
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13.315.238
13.296.000 12.015.000
12.420.000
16.503.584
19.804.835 20.201.285
Perkembangan Produksi Daging (Kg)
Produksi Daging(Kg)
116
Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3) Susu (Liter)
Produksi susu pada tahun 2016 sebanyak 6.942.150 liter,apabila
dibandingkan tahun 2015 dengan produksi sebanyak 6.689.102
liter,terdapat peningkatan 253.048 liter atau 3,78%.
Rendahnya peningkatan produksi susu dikarenakan adanya kenaikan
biaya operasional (harga pakan ternak dan biaya tenaga kerja) sehingga
petani mengurangi pakan ternaknya yang berakibat produk susu juga
rendah.
Upaya yang dilakukan pada Tahun 2016 antara lain Dinas Pertanian
Perkebunan dan Peternakan banyak melakukan kegiatan pelatihan pada
peternak sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya
penanganan kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan
yang baik akan meningkatkan produktifitas sapi perahnya.
Perkembangan Produksi susu dapat dilihat pada grafik berikut :
Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
f. Populasi ternak (sapi, sapi perah, , kambing, domba, ayam buras, itik,
enthok)
1.379.075
1.737.560
2.244.286
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2014 2015 2016Tahun
Produksi Telur (Kg)
6.500.000
6.600.000
6.700.000
6.800.000
6.900.000
7.000.000
2014 2015 2016
6.671.204 6.689.102
6.942.150
Perkembangan Produksi Susu
117
Jumlah populasi hewan ternak yang dihitung terdiri dari 4 jenis hewan yaitu
sapi, sapi perah, kambing, domba dan 3 jenis unggas yaitu ayam buras,
itik, dan enthok.
Perkembangan populasi binatang ternak dan unggas sebagaimana terlihat
pada tabel berikut ini :
Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Populasi 2016 sebanyak 837.758 ekor menurun dibanding tahun 2014 yang
mencapai 778.169 ekor ternak. Populasi ternak rata – rata mengalami
kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Upaya yang telah
dilakukan agar Populasi meningkat antara lain :
1) Pelatihan budidaya ternak, agribisnis peternakan, pengolahan hasil
ternak dan pelatihan kesehatan hewan.
2) Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi, Biosecurity,
pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner
3) Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan dan
gangguan reproduksi.
4) Pengawasan mutu pakan ternak dan peredaran obat hewan
3. Urusan Pariwisata
Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
2. Program pengembangan destinasi pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan
1
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
Sapi SapiPerah
Kambing
Domba
AyamBuras
AyamRas
Itik
2014 9.356 2.824 31.520 30.365 356.41 125.63 211.39
2015 9.507 3.425 31.617 30.582 356.612 122.972 223.45
2016 9.802 3.632 32.169 31.359 367.542 165.300 227.95
Eko
r Populasi Ternak
118
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan
industri kreatif, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
a. Jumlah kunjungan wisata
Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam
beberapa jenis antara lain adalah wisata religi, wisata sejarah dan budaya,
wisata bahari, wisata air, wisata kuliner, wisata industri dan belanja, serta
wisata olahraga dan ruang terbuka hijau. Berikut adalah beberapa objek
unggulan dari masing-masing jenis obyek wisata tersebut diatas, yaitu :
Wisata Religi 8 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Upacara Nyadran di Balongdowo
2. Upacara Nyadran di Bluru Kidul
3. Makam Dewi Ayu Sekardadu
4. Makam Mbah Ud
5. Masjid Agung Sidoarjo
Wisata Sejarah dan Budaya 23 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Candi Pari
2. Candi Dermo
3. Candi Sumur
4. Candi Pamotan
5. Situs Watu Tulis
Wisata Bahari 3 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Kawasan Wisata Pulau Dem (Tlocor)
2. Pantai Kepetingan
3. Pantai Gisik Cemandi
Wisata Air 27 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Delta Fishing
2. Waterpark di Kompleks Suncity
3. Kolam Renang ―Sendang Delta‖
4. Kolam Renang Tivoli
5. Kolam Renang Citra Harmoni Park
Wisata Kuliner 7 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Pazkul (Pasar Kuliner) di Perumahan Kahuripan
Nirwana
2. Kampung Jajanan Kec. Kedung Sumur Krembung
3. Bursa Kupang di Gedangan
4. Sepanjang Jalan Raya Jati
5. Sepanjang Jalan KH. Mukmin
6. Sepanjang Jalan Ponti
7. Sepanjang Jalan Taman Pinang
Wisata Industri dan Belanja 43 Obyek
119
Obyek Unggulan : 1. Sentra Industri Tas dan Koper di Tanggulangin
2. Indah Bordir
3. Sepanjang Jalan Mojopahit
4. Mekarsari di Kompleks Perumahan Pondok Jati
5. Kampung Batik Jetis
6. Batik Kenongo
Wisata Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Taman Tanjung Puri
2. Taman Abhirama
3. Taman Apkasi
4. Taman Dwarakerta
5. Taman Abhirupa
6. Alun-alun Sidoarjo
7. Stadion Jenggolo
8. Kompleks GOR Sidoarjo
9. Gedung Bulutangkis Sidoarjo
Wisata Bahari 3 Obyek
Obyek Unggulan : 4. Kawasan Wisata Pulau Dem (Tlocor)
5. Pantai Kepetingan
6. Pantai Gisik Cemandi
Wisata Air 27 Obyek
Obyek Unggulan : 6. Delta Fishing
7. Waterpark di Kompleks Suncity
8. Kolam Renang ―Sendang Delta‖
9. Kolam Renang Tivoli
10. Kolam Renang Citra Harmoni Park
Wisata Kuliner 7 Obyek
Obyek Unggulan : 8. Pazkul (Pasar Kuliner) di Perumahan Kahuripan
Nirwana
9. Kampung Jajanan Kec. Kedung Sumur Krembung
10. Bursa Kupang di Gedangan
11. Sepanjang Jalan Raya Jati
12. Sepanjang Jalan KH. Mukmin
13. Sepanjang Jalan Ponti
14. Sepanjang Jalan Taman Pinang
Wisata Industri dan Belanja 43 Obyek
Obyek Unggulan : 7. Sentra Industri Tas dan Koper di Tanggulangin
8. Indah Bordir
9. Sepanjang Jalan Mojopahit
10. Mekarsari di Kompleks Perumahan Pondok Jati
11. Kampung Batik Jetis
12. Batik Kenongo
Wisata Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9 Obyek
Obyek Unggulan : 10. Taman Tanjung Puri
11. Taman Abhirama
12. Taman Apkasi
13. Taman Dwarakerta
14. Taman Abhirupa
15. Alun-alun Sidoarjo
16. Stadion Jenggolo
17. Kompleks GOR Sidoarjo
120
18. Gedung Bulutangkis Sidoarjo
Realisasi kunjungan wisatawan tahun 2016 adalah sebanyak 1.848.622
pengunjung yang terdiri dari kunjungan hotel sebesar 300.035 pengunjung
yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 3.160 pengunjung dan wisatawan
nusantara sebanyak 296.875 pengunjung. Serta kunjungan obyek wisata
sebesar 1.548.587 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak
8.353 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 1.540.234
pengunjung. Obyek wisata yang paling sering dikunjungi antara lain
sebagai berikut :
NO Nama Obyek Lokasi Pengunjung
Total Wisman Wisnus
1 Kolam Renang Water
Park Suncity
Jl. Pahlawan
Sidoarjo
8 375.389 375.397
2 Kolam Pancing Delta
Fishing
Desa Prasung
Kec. Buduran
0 217.727 217.727
3 Makam Mbah Ali Mas’ud Desa
Pagerwojo
0 154.514 154.514
4 Sentra Industri Tas dan
Koper (INTAKO)
Desa
Kedensari
Tanggulangin
4.896 138.889 143.785
5 Kolam Renang Citra
Harmoni
Sepanjang -
Taman
0 140.068 140.068
6 Permata Tas dan Koper
Tanggulangin
Kecamatan
Tanggulangin
3.191 106.085 109.276
7 Museum Mpu Tantular Buduran 136 104.658 104.794
Perkembangan jumlah kunjungan wisata sejak tahun 2011–2016
menunjukkan tren meningkat sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.
Sumber Data : Disporabudpar
Jika dilihat dari Grafik diatas terjadi peningkatan realisasi jumlah
pengunjung tahun 2016 sebesar 54.191 pengunjung atau 2,93%, dan sudah
2015 2016
Wisatawan 1.794.431 1.848.622
1.760.000
1.770.000
1.780.000
1.790.000
1.800.000
1.810.000
1.820.000
1.830.000
1.840.000
1.850.000
1.860.000
Ora
ng
Jumlah Kunjungan Wisatawan
121
melampaui target RPJMD tahun 2016 yang direncanakan sebanyak
1.812.375 pengunjung.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata, antara lain :
1) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menuju lokasi wisata.
2) Meningkatkan publikasi obyek-obyek wisata di wilayah Sidoarjo.
3) Meningkatkan pemasaran obyek wisata yang ada.
4) Meningkatkan sarana pendukung fasilitas obyek wisata
4. Urusan Industri
Urusan Industri dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah Program Peningkatan, Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya kontribusi sektor potensial dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Jumlah Industri
Jumlah industri yang ada tahun 2016 sebanyak 16.770 unit usaha. Jumlah
ini meningkat 73 unit atau 0,44% dibandingkan dengan jumlah industri
pada tahun 2015 yang sebanyak 16.697 unit. Realisasi tahun 2016 telah
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 15.229 unit.
Perkembangan jumlah industri selama lima tahun terakhir terlihat pada
grafik berikut ini :
S
2. Petumbuhan/Meningkatnya Volume (nilai produksi) industri
Volume industri berupa nilai produksi tahun 2016 sebesar Rp.
1.139.510.804,00 Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 271.818.985.482,00
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah 14.729 16.282 16.473 16.550 16.657 16.697
Jumlah Industri
122
atau 23,86% dibandingkan dengan volume nilai produksi industri pada
tahun 2015 yang sebesar Rp. 867.691.818.518,00 Realisasi nilai produksi
tahun 2015 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar
Rp. 996.479.662.000,00.
Perkembangan volume industri selama lima tahun terakhir terlihat pada
grafik berikut ini :
3. Tenaga Kerja yang terserap dari sektor industri
Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri tahun 2016 sebanyak
162.413 orang meningkat dibandingkan dengan jumlah yang terserap pada
tahun 2015 yang sebanyak 156.519 orang.
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang terserap seiring dengan
meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Industri
Perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri
selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut ini :
a. Jumlah sentra industri
Jumlah sentra industri pada tahun 2016 masih sebanyak 82 unit. Jumlah ini
tidak mengalami perubahan dengan jumlah sentra industri tahun 2015 yang
juga sebanyak 82 unit.
Perkembangan jumlah sentra industri selama lima tahun terakhir dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume 780.768 781.168 784.158 784.375 784.597 867.692 1.139.51
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Juta
an R
up
iah
Volume (Nilai Produksi) Industri
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Tenaga Kerja 167.590 148.651 152.170 155.364 155.364 156.519 162.413
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dari Sektor Industri
123
5. Urusan Perdagangan
Urusan Perdagangan dilaksanakan SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM serta Dinas Pasar.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah :
1. Program Peningkatan Pasar
2. Program Peningkatan Daya Saing Pasar dan Produk Lokal
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian
sasaran Meningkatnya kontribusi sektor potensial, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Volume perdagangan
Realisasi volume perdagangan yang berhasil dicapai Tahun 2016 pada
kisaran angka sebesar Rp. 18.218.829.000.000,00 meningkat bila
dibandingkan dengan volume perdagangan tahun 2015 sebesar
Rp.17.142.349.000.000,00
Peningkatan ini disebabkan karena iklim usaha di Kabupaten Sidoarjo
yang semakin kondusif dan peningkatan investasi di sektor perdagangan.
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah meningkatkan
promosi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran, misi dagang
dan temu bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta
membantu para pelaku usaha dagang meningkatkan daya saing produk
melalui kegiatan pelatihan, bantuan mesin/peralatan usaha dan modal
kerja.
Perkembangan volume perdagangan selama lima tahun terakhir terdapat pada
grafik berikut ini :
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Sentra Industri 70 82 85 82 82 82 82
0
20
40
60
80
100
Jumlah Sentra Industri
124
Sumber Data : Diskoperindag & ESDM
2. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan
Realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor pedagangan tahun
2016 sebanyak 398.983 orang, dibanding tahun 2015 yang sebanyak
391.160 orang.
Perkembangan Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor
perdagangan selama tahun 2010 s.d 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.
Sumber Data : Diskoperindag & ESDM
3. Nilai ekspor daerah
Realisasi nilai ekspor non-migas daerah tahun 2016 sebesar
US$ 1.748.281.120,84 dibanding tahun 2015 yang sebesar
US$ 1.698.066.432,45
Angka kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya perekonomian
masyarakat
Perkembangan nilai ekspor daerah ditunjukkan oleh grafik berikut ini :
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume 7.598.83 8.244.36 9.182.27 10.192.3 11.535.5 17.142.3 18.218.8
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Volume Perdagangan
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah 222,601 254,041 265,277 275,888 281,985 391,160
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
Jumlah Tenaga Kerja yang TerserapOleh Sektor Perdagangan
125
Sumber Data : Diskoperindag & ESDM
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara
lain :
a. Memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam pengurusan
izin/legalitas perusahaan dan dokumen-dokumen ekspor
b. Fasilitasi Pemerintah Daerah kepada pengusaha di bidang promosi
baik dengan melaksanakan pameran di luar negeri
4. Peningkatan kegiatan promosi produk industri dan kerajinan melalui
kegiatan pameran
Pada tahun 2016 jumlah kegiatan promosi produk industri dan kerajinan
yang diimplementasikan melalui kepesertaan pada 20 pameran dan 2 misi
dagang, antara lain :
NO Nama Event / Pameran / Misi Dagang
1 Festival Batik, Tenun dan Craft Java Supermall Semarang 26 Januari s/d 1 Februari 2016
2 Pameran dalam rangka menyambut masyarakat ekonomi asean dan hari
jadi Kab Sidoarjo ke 157 Parkir Timur GOR Sidoarjo 27 Februari s/d 09
Maret 2016
3 Pameran Galery Batik Bordir & Craft Nusantara Pakuwon Trade Center
Surabaya
29 Februri s/d 13 Maret 2016
4 Pameran Bandung Invesment, Tourisment, Trade & EXPORT Comodity Expo
2016 DTC Fashion Mall Bandung 07 s/d 10 April 2016
5 Pameran Inacraft 2016 Jakarta Convention Center 20 s/d 24 April 2016
6 Pameran INAFEST EXPO 2016 Royal Plaza Surabaya 28 April s/d 1 Mei 2016
7 Pameran Tenun Craft & Batik Nusantara 2016 Grand Ballroom Convention
Center Surabaya 04 s/d 08 Mei 2016
8 Pameran Batam Bagus Trade Expo 2016 Atrium Barat di Mega Mall Batam
05 s/d 08 Mei 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nilai (US$) 1.361.6 1.405.8 1.520.3 1.617.2 1.558.8 1.698.0 1.748.2
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
Nilai Ekspor Daerah
126
9 Pameran Kriyanusa Gelar Produk Kerajinan Dekranas dan Dekranasda SME
Tower Jakarta 17 s/d 20 Mei 2016
10 Pameran 11 Tahun Batik, Bordir dan Aksesories Fair 2016 Grand City
Surabaya 11 s/d 15 Mei 2016
11 Pameran Pesona Lombok Sumbawa Expo 2016 Mataram Mall Kota
Mataram NTB 02 s/d 05 Juni 2016
12 Pameran Hari Koperasi Nasional ke 69 Tahun 2016 Kota Jambi 21 s/d 24
Juli 2016
13 Pameran Jatim Fair 2016 Grand City Surabaya 06 s/d 16 Oktober 2016
14 Pameran Gebyar Batam Bagus In Craft Expo 2016 Mega Mall Batam 20 s/d
23 Oktober 2016
15 Pamern Badung Creative Expo 2016 Kuta Central Park Bali 16 s/d 20
November 2016
16 Pameran Produk Lokal Kualitas Global 2016 Atrium Java Mall Semarang 22
s/d 29 Nopember 2016
17 Pameran Jakarta Fair Kemayoran 2016 Jakarta International Expo 2016 10
Juni s/d 17 Juli 2016
18 Pameran Adiwastra Nusantara 2016 Jakarta Convention Center 23 s/d 27
Maret 2016
19 Bazar Kampung Ramadhan JTV 2016 Alun-Alun Sidoarjo 10 Juni s/d 3 Juli
2016
20 Pameran The2 Indonesia Hardware Show 2016 Jakarta International Expo
26 s/d 30 September 2016
5. Persentase Pedagang yang menempati pasar
berusaha untuk mewujudkan agar pasar rakyat menjadi pasar sehat
dengan dikeluarkannya aturan terkait pasar sehat, diantaranya Peraturan
Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ; serta Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
Adapun tujuan penyelenggaraan Pasar Sehat adalah terwujudnya pasar
yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui kemandirian komunitas
pasar. Komunitas pasar yang dimaksud diantaranya pengelola pasar,
pemasok, pedagang dan konsumen.
Dengan adanya pasar sehat berbagai pihak dapat diuntungkan
diantaranya produsen primer (petani dan nelayan), pedagang, pemerintah
daerah, masyarakat sekitar, masyarakat umum dan konsumen.
127
Pasar rakyat merupakan Pasar Daerah yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo, dimana Jumlah Pasar rakyat yang dikelola sebanyak
18 unit Pasar yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo.
Adapun fasilitas pelayanan pasar yang disediakan berdasarkan Peraturan
Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar adalah,
antara lain : Toko Gudang (Togu/Ruko), Kios, Los, dan Fasilitas Lainnya
yang disediakan untuk berdagang di Pasar. Dari fasilitas yang tersedia
tersebut, perkembangan kapasitas pasar dapat disampaikan sebagaimana
grafik di bawah ini :
Dari grafik tersebut di atas, bahwa kapasitas stand pasar yang disediakan
mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2015 sebanyak 14.628 stand
menjadi 15.658 stand pada tahun 2016, peningkatan ini disebabkan
adanya pembangunan los loak dan los burung di Pasar Porong dan
revitalisasi Pasar Sukodono. Selain ke 18 pasar yang ada, terdapat
beberapa rencana pengembangan yang telah diawali pembangunannya,
namun sampai saat ini mengalami kendala untuk realisasinya antara lain :
a. Pasar Krian Baru yang sudah terbangun memiliki 960 stand.
Kondisi saat ini pengelolaan pasar sudah diserahkan kepada
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar sesuai dengan Berita Acara
penyerahan obyek dari PT Bangun Pilar Perkasa, namun karena stand
yang terbangun masih banyak yang belum terjual, maka sebagian
stand-stand masih dalam pemasaran oleh PT Bangun Pilar Perkasa
b. Pasar Kepuhkiriman dibangun dengan sistem BTO (Built Transfer
Operation) dan saat ini masih dalam proses pembangunan, namun
pembangunannya berhenti dikarenakan pengembang PT Pintu Abadi
Sejahtera Wanprestasi. Rencana pengembang sesuai dengan Ijin
Mendirikan Bangunan akan dibangun sebanyak 346 stand.
c. Pasar Tulangan dibangun dengan sistem BTO (Built Transfer
Operation) oleh PT Wahyu Graha Persada, dan sampai saat ini masih
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah stan 13.178 13.609 13.855 13.881 13.881 14.628 15.658
Perkembangan Kapasitas Pasar
128
belum dilaksanakan karena dalam tahap negosiasi dengan pedagang,
rencana pembangunannya akan menambah stand sebanyak 122 unit.
d. Pasar Taman Baru dibangun dengan sistem BTO (Built Transfer
Operation) oleh PT Bangun Persada Nasifinta guna menampung
pedagang yang sudah overload di Pasar Taman Lama, yang saat ini
masih dalam proses sosialisasi dan audit finansial serta pembuatan
DED (Detailed Enginering Design) dengan rencana pembangunan stand
sebanyak 158 stand.
Stand pasar yang disediakan sampai dengan tahun 2016 belum
memenuhi kebutuhan perkembangan pedagang yang menempati pasar,
karena ada pedagang yang tidak menempati stand/pedagang lesehan.
Adapun perbandingan perkembangan jumlah stand pasar dengan
jumlah pedagang yang ada adalah sebagaimana tabel dibawah ini :
No Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Kapasitas Pasar 13.178 13.609 13.855 13.881 13.881 14.628 15.658
2 Jumlah pedagang 17.411 14.842 15.088 15229 15.220 16.114 16.208
3 Jumlah stand buka 8.538 8.969 9.322 9.436 10.060 10.644 10.872
4 Jumlah stand tutup 4.640 4.640 4.533 4.549 3.821 3.808 4787
5 Jumlah pedagang lesehan dan bongkar muat
1.233 1.233 1.233 1.244 1.339 1.486 1.509
6 Jumlah stand yang belum operasional
176 176
Dari tabel tersebut diatas, bahwa perkembangan jumlah pedagang
memang lebih tinggi dari jumlah penyediaan fasilitas stand pasar, dimana
masih terdapat 1.509 pedagang belum tertampung dalam bangunan stand
pasar, dan masih berjualan dengan cara lesehan di halaman pasar.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berusaha
menampungnya ke tempat yang selayaknya dan direncanakan
mengembangkan pasar-pasar yang secara kelayakan dapat
dikembangkan pasar-pasar dimaksud, antara lain : pasar taman, pasar
tulangan, pasar wadungasri dan pasar prambon
Yang juga perlu mendapat perhatian dari kondisi pasar tersebut adalah
masih banyaknya kondisi stand pasar yang tutup, yaitu kurang lebih
terdapat 4.787 pedagang, dari pendataan yang telah dilakukan
peningkatan stand yang tutup disebabkan antara lain :
- Masih banyaknya anggapan bahwa kepemilikan stan sebagai investasi
- Pelaksanaan Perda masih belum dapat dilakukan secara tegas,
karena masih perlu disiapkan mekanisme pendukungnya.
129
Upaya yang akan kami lakukan adalah dengan pembinaan yang dilakukan
secara intensif dan pendekatan secara persuasive terhadap pedagang
yang standnya tutup.
Prosentase kenaikan nilai retribusi pasar Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan
pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pendapatan lain. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pembiayaan pembangunan daerah yang diandalkan guna mendukung
pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang
dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Retribusi Pelayanan
Pasar.
Retribusi Pasar
No Tahun 2013 2014 2015 2016
1 Realisasi Retribusi Pasar
9.507.157.080 9.710.966.475 10.444.411.850 11.868.633.600
6. Urusan Transmigrasi
Urusan transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja.
Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2016
adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
Hasil pelaksanaan program ditunjukkan pada Peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat, dengan indikator kinerja jumlah transmigran yang
diberangkatkan.
Pada tahun 2016 transmigran diberangkatkan sebanyak 15 kepala keluarga
(kk) dengan tujuan:
1. Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan sebanyak 10 kk (38 Jiwa).
2. Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebanyak 5 kk (23 jiwa).
Sesuai dengan target Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja rencana
diberangkatkan sebanyak 15 KK, dengan demikian realisasi pemberangkatan
transmigrasi pada tahun 2016 telah sesuai dengan target yaitu 100%. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 10 KK terjadi peningkatan sebesar
50%. Hal ini disebabkan karena kuota pemberangkatan transmigrasi
Kabupaten/kota bergantung dari alokasi oleh Provinsi. Dan pada tahun 2016
kuota pemberangkatan transmigran asal Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15 KK
dan tahun 2015 sebanyak 10 KK.
UNSUR PENUNJANG
130
Unsur Penunjang dilaksanakan oleh SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta 18
Kecamatan.
Program pembangunan untuk unsur penunjang yang dilaksanakan pada tahun
2016 adalah :
1. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum dan Desa
2. Program Administrasi Kerjasama
3. Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi bidang kesejahteraan
rakyat dan kemasyarakatan
4. Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang
perekonomian, pertanian, dan BUMD.
5. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan
pelaporan pembangunan
6. Program Koordinasi Kebijakan dan Pelayanan Bidang Telematika dan
Persandian
7. Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat
Daerah dan Pelayanan Publik
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan
Dokumentasi Hukum
9. Program Pelayanan Informasi dan Pemberitaan Pengelolaan, Pengaduan,
Keprotokolan, dan Dokumentasi
10. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
11. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
14. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
15. Program Pengelolaan Sumberdaya ASN
16. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
17. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
18. Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas
anggota KORPRI
19. Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan,Pembangunan, Perekonomian, Pemberdayaan Sosial
Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban umum.
131
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran :
“Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik”,
melalui hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik
(SPP) yang dimiliki
(a) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah telah
menetapkan 15 SPM untuk menjadi acuan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib.
SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap
dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan
keuangan daerah serta kelembagaan dan personil. Dalam melaksanakan
SPM diperlukan pemetaan kondisi awal SPM pada SKPD terkait untuk
menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun
berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM
secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian
tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen
perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar
SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan,
dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian
pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.
Tujuan penyusunan rencana pencapaian SPM adalah menentukan jumlah
anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan dasar, yang
menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil,
transparan, dan dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja
berbasis manajemen kinerja.
15 Bidang Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah, sebagai berikut :
NO. SPM YANG SUDAH DILAKSANAKAN /
132
Sumber data : Bagian Organisasi Setda
(b) Standar Pelayanan (SP)
Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan sebagai pengganti PERMENPAN dan RB Nomor 36
tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan.
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Diperlukan adanya standar pelayanan oleh setiap unit pelayanan sebagai
jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan. Tersusunnya standar
pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan
publik dapat berjalan lebih baik.
Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tahun 2016,
sebagai berikut :
NO SKPD/INSTANSI SOP KETERANGAN
1 UPTB LABORATORIUM
LINGKUNGAN (BLH)
24 1 Pengendalian Dokumen 13 Tinjauan Manajemen
2 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak 14 Pelatihan
3 Sub Kontrak Penguajuan dan Klibrasi 15 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
4 Pembelian Jasa dan Perbekalan 16 Personel
DITINDAKLANJUTI
1 2
1. SPM Bidang Perumahan Rakyat
2. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3. SPM Bidang Sosial
4. SPM Bidang Kesehatan
5. SPM bidang Pemberdayaan Perempuan
6. SPM Bidang Lingkungan Hidup
7. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
8. SPM Bidang Pendidikan Dasar
9. SPM Bidang Ketenagakerjaan
10. SPM Bidang Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11. SPM Bidang Ketahanan Pangan
12. SPM Bidang Kesenian
13. SPM Bidang Komunikasi Dan Informatika
14. SPM Bidang Perhubungan
15. SPM Bidang Penanaman Modal
133
5 Pelayanan kepada Pelanggan 17 Kondisi Akomodasi & Kondisi Laingkungan
6 Penanganan Keluhan Pelanggan 18 Pengujian
7
Pengendalian Pekerjaan Pengujian dan/atau Kalibrasi yang tidak sesuai
19 Peralatan
20 Penanganan Standar Acuan & Bahan Acuan
8 Peningkatan 21 Pengambilan Contoh Uji
9 Tindakan Perbaikan 22 Penanganan Contoh Uji
10 Tindakan Pencegahan 23 Pengendalian Mutu
11 Pengendalian Rekaman 24 Pelaporan Hasil Pengujian
12 Audit Mutu Internal
2 UPTD TPA SAMPAH DAN PAL TINJA
"GRIYO MULYO" DKP
13 1 Penanganan Surat Masuk 8 Kemitraan Sedot Lumpur dan tinja dengan swasta 2 Penanganan Surat Keluar
3 Pendataan Pelanggan Air Limbah 9 Operasional dan pemerliharaan IPLT
4 Penyedotan Lumpur Tinja 10 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
5 Pembinaan dan Pelatihan KSM 11 Penyetoran Retribusi
6 Usulan Kegiatan UPTD 12 Pemeliharaan Truk Tinja
7 Penanganan Keluhan Pelanggan 13 Monitoring dan Evaluasi
3 UPTD LIPONSOS DINSOSNAKER
1
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)
4 UPTD TERMINAL DINAS
PERHUBUNGAN
1 1 Pelayanan Penggunaan Tempat Usaha Kios/Lahan
5 UPTD PARKIR DINAS PERHUBUNGAN
6 1 Petugas Juru Parkir (Berlangganan) 4 Petugas Pengawas Parkir
2
Petugas Juru Parkir (Non Berlangganan) 5 Ijin Pajak Parkir
3
Permohonan Keberatan Parkir Berlangganan 6 Pendistribusian Karcis Non Berlangganan
6 UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH KRIAN DPPKA
8 1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB2) di Lokasi Opsir/ Polling PBB
4 Pajak Restoran
5 Pajak Reklame
6 Pajak Parkir
2 Pajak Air Tanah 7 Pajak Hiburan
3 Pajak Hotel 8 Pajak Penerangan
7 UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH
TULANGAN DPPKA
8 1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB2) di Lokasi Opsir/ Polling PBB
4 Pajak Restoran
5 Pajak Reklame
6 Pajak Parkir
2 Pajak Air Tanah 7 Pajak Hiburan
3 Pajak Hotel 8 Pajak Penerangan
8 UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH TAMAN DPPKA
8 1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB2) di Lokasi Opsir/ Polling PBB
4 Pajak Restoran
5 Pajak Reklame
6 Pajak Parkir
2 Pajak Air Tanah 7 Pajak Hiburan
3 Pajak Hotel 8 Pajak Penerangan
9 UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH
SIDOARJO DPPKA
8 1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB2) di Lokasi Opsir/ Polling PBB
4 Pajak Restoran
5 Pajak Reklame
6 Pajak Parkir
2 Pajak Air Tanah 7 Pajak Hiburan
3 Pajak Hotel 8 Pajak Penerangan
10 UPTD GELANGGANG OLAHRAGA
1 1 Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga dan Pemakaian Stan dan Tempat lain yang berada di Kawasan Olahraga
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
11 UPTB PUSAT PELAYANAN
3 1 Pengaduan Langsung (P2TP2A)
2 Pengaduan Hotline (P2TP2A)
134
TERPADU PEMBERDAYAAN PERMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 3
Pengaduan Jaringan Masyarakat/ Media (P2TP2A)
BPMPKB
12 UPTD PELAYANAN ANAK DENGAN
TUNA RUNGU DAN AUTIS
10 1 Pelayanan Skrining Pendengaran di UPTD
6 Pendaftaran Tunarungu, Tuna Wicara di UPTD Pelayanan anak Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis 2 Pelayanan Observasi pada anak
dengan Autisme
DINAS PENDIDIKAN 3 Pelayanan Intervensi pada Anak dengan Autisme
7 Pendaftaran Autis di UPTD Pelayanan anak Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis
4 Pelayanan Observasi pada anak dengan Tunarungu Wicara
8 Penanganan/ Pengelolaan Surat Masuk
9 Pelayanan Kebersihan Kantor
5 Pelayanan Intervensi pada anak Tunarungu Wicara
10 Penanganan Keamanan Kantor
13
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
26
1
Pelayanan Pendaftaran Pengujian Berkala Pertama
14 Pelayanan Pengujian Berkala Pertama
DINAS PERHUBUNGAN
15 Pelayanan Pengujian Berkala Berkala
2 Pelayanan Pendaftaran Pengujian Berkala
16 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji Masuk
3 Pelayanan Pendaftaran Pengujian Mutasi Masuk
17 Pelayanan Administrasi Penyelesaian Pengujian Berkala Pertama
4 Pelayanan Pendaftaran Pengujian Numpang Uji Masuk
18 Pelayanan Administrasi Penyelesaian Pengujian Berkala
5 Pra Uji Kendaraan Bermotor 19 Pelayanan Administrasi Penyelesaian Mutasi Uji Masuk 6
Menguji Emisi Gas Buang dengan CO HC tester
20 Pelayanan Administrasi Penyelesaian Pengujian Numpang Uji Masuk 7
Menguji Emisi Gas Buang dengan Smoke Tester
21 Pelayanan Rekomendasi Kendaraan Baru
8 Menguji bagian bawah kendaraan 22 Pelayanan Rekomendasi mutasi Masuk
9 Menguji intensitas cahaya lampu dan penyimpangannya
23 Pelayanan Rekomendasi Rubah Bentuk
24 Pelayanan Rekomendasi Rubah Sifat
10
Menguji kincup roda depan
25 Pelayanan Rekomendasi Numpang Uji Keluar
11 Menimbang kendaraan dengan Axle Load Tester
26 Pelayanan Rekomendasi Mutasi Keluar
12 Menguji rem Kendaraan dengan Brake Tester
13 Menguji Penyimpangan
Speedometer
14 UPTD RUSUNAWA
6 1
Proses awal menempati hunian rusunawa
4 Pembayaran listrik dan air rusunawa
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG 2
Penerimaan calon penghuni rusunawa
5 Tagihan tunggakan sewa
3 Pembayaran sewa rusunawa 6
Penagihan tagihan tunggakan air dan listrik
15 UPTD PASAR WADUNGASRI
1 Pelayanan Balik Nama, Perpanjangan dan Retribusi Pasar
DINAS PASAR
16 UPTD PASAR TAMAN
1 Pelayanan Balik Nama, Perpanjangan dan Retribusi Pasar
DINAS PASAR
135
17 UPTD PASAR PORONG
1 Pelayanan Balik Nama, Perpanjangan dan Retribusi Pasar
DINAS PASAR
18
UPTD PASAR SIDOARJO
1
Pelayanan Balik Nama, Perpanjangan dan Retribusi Pasar
DINAS PASAR
19 UPTD PASAR KRIAN 1 Pelayanan Balik Nama, Perpanjangan dan Retribusi Pasar
DINAS PASAR
Sumber data : Bagian Organisasi Setda
(c) Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada tahun 2016, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan,
kesehatan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 78,91 atau
kategori B (baik).
Rincian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut :
NO. INSTANSI PELAYANAN PUBLIK KONVERSI MUTU
IKM PELAYANAN
1 2 3 4
1 BPMPKB 77,67 (B) BAIK
2 BPMPKB Penguat Lembaga Kemasyarakatan
65,94 (B) BAIK
3 BPMPKB Pemberian Dana Bergulir 79,96 (B) BAIK
4 BPBD 78,75 (B) BAIK
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 82,32 (A) Sangat Baik
6 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
75,68 (B) BAIK
7 Badan Lingkungan Hidup 72,99 (B) BAIK
8 Dinas Perhubungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
72,43 (B) BAIK
9 DPPKA 67,20 (B) BAIK
10 Diskoperindag ESDM 74,20 (B) BAIK
11 Satuan Polisi Pamong Praja 79,88 (B) BAIK
136
12 Sekretariat Korpri 80,01 (B) BAIK
13 Kantor perpustakaan dan Arsip 81,42 (A) Sangat Baik
14 RSUD 78,51 (B) BAIK
15 Kecamatan Jabon 77,44 (B) BAIK
16 Kecamatan Porong 76,97 (B) BAIK
17 Kecamatan Wonoayu 77,17 (B) BAIK
18 Kecamatan Tarik 77,19 (B) BAIK
19 Kecamatan Balongbendo 86,42 (A) Sangat Baik
20 Kecamatan Krian 86,46 (A) Sangat Baik
21 Puskesmas Porong 81,28 (A) Sangat Baik
22 Puskesmas Krembung 81,28 (A) Sangat Baik
23 Puskesmas Sekardangan 81,90 (A) Sangat Baik
24 Puskesmas Tulangan 80,30 (B) BAIK
25 Puskesmas Trosobo 78,90 (B) BAIK
26 Puskesmas Balongbendo 76,37 (B) BAIK
27 Puskesmas Buduran 77,41 (B) BAIK
28 Puskesmas Sukodono 87,27 (A) Sangat Baik
29 Puskesmas Taman 78,00 (B) BAIK
30 Puskesmas Tanggulangin 78,70 (B) BAIK
31 Puskesmas Sedati 82,09 (A) Sangat Baik
32 Puskesmas Tarik 81,20 (A) Sangat Baik
33 Puskesmas Prambon 80,17 (B) BAIK
34 Puskesmas Waru 82,18 (A) Sangat Baik
35 Puskesmas Gedangan 78,95 (B) BAIK
36 Puskesmas Medaeng 81,22 (A) Sangat Baik
37 Puskesmas Ganting 80,31 (B) BAIK
38 Puskesmas Jabon 83,71 (A) Sangat Baik
39 Puskesmas Medaeng 81,22 (B) BAIK
40 Kelurahan Sidokare 75,00 (B) BAIK
41 Kelurahan Lemahputro 74,00 (B) BAIK
42 Kelurahan Sepanjang 82,00 (A) Sangat Baik
43 Kelurahan Ketegan 81,00 (B) BAIK
RATA-RATA KONVERSI 78,91 (B) BAIK
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda
137
a) Jumlah permasalahan yang diselesaikan
Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan
maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap
permasalahan hukum / sengketa hukum yang dihadapi dapat segera
terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur
Litigasi (persidangan) maupun jalur Non Litigasi (di luar
persidangan/mediasi).
Jumlah sengketa hukum yang ditangani sampai dengan akhir tahun 2016
sebanyak 21 sengketa hukum. Adapun sengketa hukum yang ditangani
tersebut, diantaranya yaitu :
NO NOMOR PERKARA PARA PIHAK KETERANGAN
1
PERKARA NOMOR : SOLIKIN
KASASI 86/Pdt.G/2014/PN.SDA MELAWAN
KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN
BALONGBENDO
2
PERKARA NOMOR : SOLIKIN
SELESAI 123/G/2012/PTUN.SBY MELAWAN
KEPALA DESA SEKETI
3
PERKARA NOMOR : AGUS SUPRIHANTO
SELESAI 260/G/2015/PTUN.SBY MELAWAN
DINSOSNAKER
4
PERKARA NOMOR : TUBI
SELESAI 130/Pdt.G/2015/PN.SDA MELAWAN
CAMAT KRIAN
5
PERKARA NOMOR : SAIFUDIN TOHARI
BANDING 192/G/2015/PTUN.SBY MELAWAN
DINSOSNAKER
6
PERKARA NOMOR : SAMSUL HUDA
BANDING 210/Pdt.G/2015/PN.SDA MELAWAN
DINSOSNAKER
7
PERKARA NOMOR : SUNDAHYATI PENINJAUAN KEMBALI (PK)
55/G/2015/PTUN.SBY MELAWAN
BUPATI SIDOARJO
8
PERKARA NOMOR : SUKARDJI
KASASI 11/G/2015/PTUN.SBY MELAWAN
DINSOSNAKER
9
PERKARA NOMOR : SUGIONO, DKK
KASASI 70/Pdt.G/2015/PN.SDA MELAWAN
BUPATI SIDOARJO DAN KADIS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. SIDOARJO
10 PERKARA NOMOR : ERLIN DWI HARTATIK BANDING (SELESAI)
138
270/G/2015/PTUN.SBY MELAWAN
BUPATI SIDOARJO
11
PERKARA NOMOR : ZAINUL ARIFIN DKK
SELESAI (GUGATAN DI CABUT)
39/Pdt.G/2016/PN.SDA MELAWAN
KADES SARIROGO, CAMAT SDA, BUPATI SDA, PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA
12
PERKARA NOMOR : YAYASAN DHARMA
SELESAI (PUTUSAN SELA)
59/Pdt.G/2016/PN.SDA MELAWAN
BPN SIDOARJO, BUPATI SDA, TPT (TIM PENGADAAN TANAH)
13
PERKARA NOMOR : MUCHAMMAD CHOLIQ
PROSES PERSIDANGAN 70/Pdt.G/2016/PN.SDA MELAWAN
KEPALA DESA DUKUHSARI KECAMATAN JABON
14
PERKARA NOMOR : SUHUDI, DKK
PROSES PERSIDANGAN
169/Pdt.G/2016/PN.SDA MELAWAN
KEPALA DESA SARIROGO KAB. SIDOARJO, PT. KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA DAN
BPD SARIROGO KAB. SIDOARJO
15
PERKARA NOMOR : PT. ABADI NYLON ROPE FISHING NET
110/G/2016/PTUN.SBY MELAWAN SELESAI (PUTUSAN)
KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KAB. SIDOARJO
16
PERKARA NOMOR : NUR YASIN
PROSES PERSIDANGAN
118/G/2016/PTUN.SBY MELAWAN
KETUA PANITIA PILKADES MEDAENG KAB.
SIDOARJO DAN KETUA BPD MEDAENG KAB. SIDOARJO
17
PERKARA NOMOR : ARIS ARDIANSYAH, DKK
135/G/2016/PTUN.SBY MELAWAN PROSES PERSIDANGAN
BUPATI SIDOARJO
18
PERKARA NOMOR : EDDY POLANDOUW
137/G/2016/PTUN.SBY MELAWAN PROSES PERSIDANGAN
BUPATI SIDOARJO
19
PERKARA NOMOR : PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA
186/G/2016/PTUN.SBY MELAWAN PROSES PERSIDANGAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO
20
PERKARA NOMOR : RICHARD ARJUNA BUTAR BUTAR
52/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2016 MELAWAN PROSES PERSIDANGAN
PEMERINTAH DAERAH KAB. SIDOARJO
21
PERKARA NOMOR : JIMMY RUSNI RASYID
PROSES PERSIDANGAN 65/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2016 MELAWAN
PEMERINTAH DAERAH KAB. SIDOARJO
139
1) Indeks Pemerintahan Kabupaten yang Baik.
Indeks Pemerintahan Kabupaten yang Baik (Indeks Good Governance)
merupakan Hasil Survei terhadap proses pengelolaan / manajemen
pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan investasi)
dengan indikator utama transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi
hukum, dan akuntabilitas.
Indeks Pemerintahan Kabupaten yang Baik berfungsi untuk
memeringkatkan suatu daerah ke dalam salah satu kategori tata
pemerintahan.
Komponen – komponen penilainya, antara lain :
1. Transparansi dan Keterbukaan
2. Partisipasi Masyarakat
3. Supremasi Hukum
4. Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan hasil survey di tahun 2016, Indeks Good Governance
Kabupaten Sidoarjo adalah 65,35 atau masih dalam kategori Baik;
3) Nilai Sakip Kabupaten Sidoarjo
Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta
sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi
pemerintah, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP di
Pemerintah Daerah.
Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementrian
PAN dan RB tahun 2015 memperoleh kategori B (baik), nilai tersebut sama
dengan yang dicapai tahun 2014 dan pada peringkat 5 (lima) besar di Jawa
Timur.
Capain kinerja tersebut telah sesuai dengan target yaitu pada kategori B
(Baik).
Berikut Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :
56,69
60,04
56,68
62,71 64,04
52
54
56
58
60
62
64
66
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Nilai SAKIP
140
4) Status Kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo
Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya
peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah
satunya adalah dengan melakukan evaluasi atas LPPD yang disusun oleh
pemerintah daerah.
LPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 memperoleh nilai (score) 3,4187
dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) mendapat peringat ke 3 (tiga)
tingkat Nasional menigkat dari Tahun 2014 dengan nilai 3,3579 dengan
status kinerja ST (sangat tinggi), dengan peringkat ke 7 (tujuh) di tingkat
Nasional.
Capain kinerja tersebut telah sesuai dengan target yaitu Score / Nilai LPPD
dengan status Sangat Tinggi (ST)
Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :
% PAD terhadap Total Pendapatan (Realisasi).
a. Perkembangan PAD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang
dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional
dan pembangunan daerahnya. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun
akan semakin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai
kebutuhannya.
Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 PAD cenderung mengalami
peningkatan dengan rata – rata peningkatan pada kisaran angka 24%
Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini harus diapresiasi dengan baik.
Terutama dari sektor pajak daerah, Penerimaan PAD selama ini merupakan
hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disamping
semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
keuangannya kepada daerah.
3,0732 3,1415
3,2526
3,4187
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Nilai EKPPD
141
Perkembangan PAD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat
dalam tabel dan grafik berikut :
PAD DAN KENAIKAN PAD
TAHUN TARGET REALISASI (JUMLAH)
% atas Target
% Peningka
tan
Tahun 2013 810.800.099.696,00 858.433.670.217,95 105,87
Tahun 2014 1.003.045.392.951,00 1.115.332.938.500,16 111,19 129,31%
Tahun 2015 1.180.576.448.721,00 1.266.786.627.409,24 107,30 113,87%
Tahun 2016 1.203.799.439.005,00 1.335.470.792.171,70 110,94% 105,14%
Sumber data : DPPKA
Perkembangan PAD
Sumber data : DPPKA
Dari grafik dan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun realisasi
PAD selalu diatas target/anggaran, dan setiap tahun meningkat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun makin mengecil
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan
gambaran yang positif untuk mendukung pertumbuhan perekonomian
di Kabupaten Sidoarjo, disisi yang lain merupakan tantangan pagi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk berupaya lebih optimal untuk
mempertahankan tingkat kenaikan PAD pada kisaran angka 5% sampai
dengan 10%.
Realisasi PAD 2016 dan 2015
NO URAIAN
2015 2016 % REAL ATAS TARGET 2016
% REL 2016 THD REAL 2015
REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (Rp)
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.272.446.651.952,24 1.203.799.439.005,00 1.335.470.792.171,70 110,94% 104,95%
1.1 Pajak Daerah 700.498.296.678,19 686.820.000.000,00 735.767.535.183,50 107,13% 105,03%
-
200.000.000.000,00
400.000.000.000,00
600.000.000.000,00
800.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
2013 2014 2015 2016
Target
Realisasi
142
1.2 Retribusi Daerah 139.441.382.861,75 102.863.202.188,00 106.606.736.349,00 103,64% 76,45%
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
27.424.933.327,00 27.585.589.548,24 26.888.797.901,00 97,47%
98,05%
1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
405.082.039.085,30 386.530.647.268,76 466.207.722.738,20 120,61%
115,09%
JUMLAH 1.272.446.651.952,24 1.203.799.439.005,00 1.335.470.792.171,70 110,94% 104,95%
b. Perkembangan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah gambaran kemampuan daerah dalam
membiayai seluruh aktivitasnya. Pendapatan daerah terdiri dari PAD,
Pendapatan Dana Perimbangan/Dana Transfer dan Lain – Lain
Pendapatan Yang Sah.
Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai dengan
tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :
KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN TARGET REALISASI (JUMLAH)
% atas Target
% Peningka
tan
Tahun 2013 2.644.581.299.007,00 2.695.270.157.665,95 101,92
Tahun 2014 3.128.535.332.717,00 3.273.379.955.995,16 104,63 121,27%
Tahun 2015 3.561.941.283.569,00 3.559.648.762.840,16 99,94 108,74%
Tahun 2016 3.389.966.737.239,00 3.668.228.791.125,70 108,31 103,05%
Sumber data : DPPKA
Perkembangan Pendapatan Daerah
Sumber data : DPPKA
Peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi ini menunjukkan
bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun dana bagi
pembangunan daerah telah berjalan dengan baik sehingga
percepatan pembangunan daerah cepat terwujud.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2015
NO URAIAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 % REAL ATAS
TARGET 2016
%REL 2016 THD
REAL 2015 REALISASI TARGET REALISASI
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.266.786.627.409,24 1.203.799.439.005,00 1.335.470.792.171,70 110,94 104,95
2 DANA PERIMBANGAN 1.388.639.002.033,00 1.526.130.415.098,00 1.689.670.759.119,00 110,72 121,68
3 LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH
900.793.409.320,00 660.036.883.136,00 643.087.239.835,00 97,43 71,39
-
1.000.000.000.000
2.000.000.000.000
3.000.000.000.000
4.000.000.000.000
2013 2014 2015 2016
Target
Realisasi
143
JUMLAH PENDAPATAN 3.556.219.038.762,24 3.389.966.737.239,00 3.668.228.791.125,70 108,21 102,99
Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan;
a. Realisasi Pendapatan tahun 2016 secara keseluruan telah
melampaui target yang ditetapkan (8,21%);
b. Realisasi Pendapatan tahun 2016 meningkat 3% dari tahun 2015,
sebesar Rp112.009.752.363,46
c. Tingkat Kemamapuan Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan
telah mencapai 36,41% yaitu
Rp.1.335.470.792.171,70 dibagi dengan Rp.3.668.228.791.125,70,
artinya telah melampaui dari target RPJMD/Renstra OPD yang telah
ditetapkan sebesar 31,93.%, yaitu pada tingkat kemandirian
keuangan daerah yang memadai.
1) % PAD terhadap Total Belanja
Kinerja keuangan yang lain adalah kemampuan daerah untuk
mendistribusikan menyerap (mencairkan dan
mempertanggungjawabkan) Anggaran Belanja Daerah dan
mengalokasikan dana yang diperoleh dalam bentuk belanja untuk
kepentingan publik.
Penyerapan Anggaran Belanja Daerah sejak tahun 2013 sampai
dengan tahun 2016 pada kisaran angka 85% sampai dengan 92%,
kemampuan penyerapan ini dapat dikatakan cukup baik walau masih
dapat dioptimalkan lagi.
Perkembangan belanja daerah dari Angka BaseLine tahun 2013,
perkembangan sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel dan
grafik berikut :
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 dan 2015
PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH
Tahun Anggaran Realisasi %
Tahun 2013 3.005.305.068.354,75 2.569.817.000.142,38 85,51
Tahun 2014 3.577.576.573.478,34 3.006.567.451.395,01 84,04
Tahun 2015 4.221.534.146.573,21 3.662.799.265.944,61 86,76
Tahun 2016 3.957.737.172.284,80 3.651.806.240.456,26
Sumber data : DPPKA
Perkembangan Belanja Daerah
-
1.000.000.000.000
2.000.000.000.000
3.000.000.000.000
4.000.000.000.000
5.000.000.000.000
2013 2014 2015 2016
Target
Realisasi
144
Sumber data : DPPKA
Peningkatan belanja menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah
Sidoarjo ini telah berjalan semakin baik, namun demikian upaya
optimalisasi penyerapan anggaran perlu dilakukan paling tidak mampu
menyerap sampai dengan 95% dari anggaran yang tersedia.
Dari gambaran data tersebut diatas dapat disimpulkan kemampuan
Pandapatan Asli Daearah dalam memberikan konstribusi terhadap
realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar 36,41%, yaitu total PAD
tahun 2016 sebesar Rp 1.335.470.792.171,70 dibagi total Belanja
Daerah tahun 2016 sebesar Rp 3.651.806.240.456,26.
Angka ini telah melebihi dari taget yang telah ditetapkan dalam Tahun
2016 yaitu sebeasar 30,42%
2) Prosentase Pajak Daerah terhadap PAD
Realisasi Pajak Daerah
Pajak Daerah yang terdiri dari antarala lain: Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Reklame, PPJ, PBB dan PBHTB adalah komponen
utama dari penerimaan pajak daerah yan memberi kontribusi besar
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pajak daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami
peningkatan. Hal ini menunjukkan masih terbukanya potensi pajak yang
masih dapat diupayakan untuk dikembangkan seiring dengan
perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat, melalui:
a. Update Date Base terhadap Subyek dan Obyek Pajak untuk seluruh
jenis pajak;
b. Mengurangi adanya tunggakan pajak;
c. Mengupayakan adanya Obyek dan Subyek Pajak baru yang belum
terjaring;
d. Meningkatkan layanan urusan perpajakan secara lebih mudah dan
efisien.
Perkembangan pajak daerah selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel
dan grafik berikut :
145
Tahun Target Realisasi (Jumlah)
% atas
Target
% Peningkatan
2013 498.100.000.000,00 524.764.658.686,30 105,35 31,07%
2014 597.600.000.000,00 608.692.188.164,40 101,86 17,06%
2015 679.653.998.860,00 700.498.296.678,19 103,07 14,02%
2016 686.820.000.000,00 735.767.535.183,50 107,13 5,03%
Perkembangan Pajak Daerah
Sumber data : DPPKA
.
Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konstribusi Pajak Daerah
terhadap PAD Tahun 2016 pada angka 55,10% yaitu besaran Realisasi
Pajak Daerah Rp.735.767.535.183,50 dan PAD sebesar
Rp.1.335.470.792.171,70
3) Prosentase jumlah SKPD dalam pengelolalaan dan penataan barang
milik daerah yang baik dan tertib
Aset Daerah merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo, kalau dilihat dari posisi laporan keuangan/neraca tahun
2015 dari nilai seluruh kekayaan Daerah (Ekuitas) sebesar
Rp6.737.039.936.017,93, diantaranya sebesar Rp4.828.214.441.098,03
adalah berupa aset tetap atau 71,67% dari nilai ekuitas, sehingga
pengelolaan dan penatausahaan aset tetap daerah harus dilakukan secara
tertib dan bertanggungjawab dalam pengamanan maupun pemanfaatannya.
Dengan aplikasi sistem yang dibangun secara terus menerus Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
akan tetap melakukan optimalisasi pengelolaannya melalu i:
a. Optimalisasi pengembangan aplikasi sistem tatakelola BMD;
b. Melakukan pendataan bidang aset tetap Tanah terhadap kecukupan bukti
kepemilikan dan penguasaan tanah;
c. Melakukan pendataan aset tetap Gedung dan Bangunan terhadap luasan
maupun kewajaran nilainya;
-
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
800.000.000.000
2013 2014 2015 2016
Target
Realisasi
146
d. Melakukan pendataan aset tetap Konstruksi Jalan dan terhadap
ketepatan penentuan ruas jalan dan ketepatan Jaringan pada Daerah
Irgasinya maupun kewajaran nilainya;
e. Mendorong para Pengurus Barang OPD besar untuk lebih aktif
melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah.
4) Prosentase Belanja Modal terhadap Total Belanja
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam rangka
kegiatan pemerintahan.
Penyerapan Anggaran Belanja Modal sejak tahun 2013 sampai dengan
tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan .pada kisaran angka 70%
sampai dengan 86%, kemampuan penyerapan ini dapat dikatakan cukup
baik walau masih dapat dioptimalkan lagi.
Perkembangan belanja modal dari Angka BaseLine tahun 2013,
perkembangan sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel dan grafik
berikut :
Perkembangan Belanja Modal
TAHUN TARGET REALISASI (JUMLAH)
% atas Target
% Peningkatan
Tahun 2013 730.744.018.516,69 518.682.837.520,30 70,89
Tahun 2014 952.903.497.819,54 691.163.487.699,34 72,53 133,25
Tahun 2015 1.166.668.718.514 ,99 936.192.614.541,47 80,24 135,45
Tahun 2016 935.848.732.339,12 809.997.501.058,19 86,55 86,52
Sumber data : DPPKA
Perkembangan Belanja Modal
a) Opini BPK atas laporan keuangan.
-
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
2013 2014 2015 2016
Target
Realisasi
147
Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah
satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang
disusun oleh pemerintah daerah.
Untuk memperoleh kinerja yang baik, Dinas pendapatan, Pengelolaan
keuangan dan aset telah menggunakan sistem informasi dalam
menatausahakan keuangan daerah yang bernama Media E-
Government (Aplikasi Berbasis Akrual) selain itu pengelolaan aset
daerah juga telah menggunakan sistem Simbada dengan menerapkan
sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan
baik.
Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010 s.d 2015 dapat
dilihat dalam tabel berikut :
No Tahun Opini
1 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4 2013 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sumber data : DPPKA
Dari opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan
daerah sudah terlaksana secara baik. Namun demikian Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja
keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh
BPK.
a Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya.
Untuk menilai efektivitas pengawasan oleh aparat pengawas fungsional
maka jumlah rekomendasi hasil audit dapat mewakili kinerja
pengawasan yang dilakukan.
Perkembangan rekomendasi BPK pada Angka Base Line tahun 2014,
sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2014
Uraian Jumlah
Rekomendasi BPK s/d Thn 2014 600
Rekomendasi BPK s/d Thn 2014 yang telah ditindak lanjuti 546
Yang belum ditindak lanjuti 54
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2015
Uraian Jumlah
148
Rekomendasi BPK s/d Thn 2015 635
Rekomendasi BPK s/d Thn 2015 yang telah ditindak lanjuti 634
Yang belum ditindak lanjuti 1
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2016
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016 693
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016 yang telah ditindak lanjuti 689
Yang belum ditindak lanjuti 4
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rekomendasi BPK dari tahun ke
tahun sampai dengan tahun 2016 dapat ditindaklanjuti dengan baik.
b). Jumlah rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
dan tindak lanjutnya.
Sebagai bentuk upaya perbaikan Tatakelola Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya telah melakukan tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan.
Perkembangan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dari Angka
Base Line tahun 2014, sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam
tabel berikut :
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2014
Uraian Jumlah
1 Rekomendasi Inspektorat Thn 2014 620
2 Rekomendasi Inspektorat Thn 2014 yang telah ditindak lanjuti
620
3 Yang belum ditindak lanjuti 0
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2015
1 Rekomendasi Inspektorat Thn 2015 568
2 Temuan Inspektorat Thn 2015 yang telah ditindak lanjuti 568
3 Yang belum ditindak lanjuti 0
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2016
1 Temuan Inspektorat Thn 2016 860
2 Temuan Inspektorat Thn 2016 yang telah ditindak lanjuti 860
3 Yang belum ditindak lanjuti 0 Sumber data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2016 dapat
ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini berarti kinerja inspektorat sudah
semakin baik.
Meningkatnya persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
maupun temuan Inspektorat tersebut menunjukkan bahwa:
1. Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin
membaik, serta kompetensi aparatur pengelola keuangan semakin
meningkat.
2. Sistim Pengendalian Intern dilingkungan Pemerintah berjalan
dengan baik
149
3. Manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin patuh
terhadap peraturan.
4. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah optimal melakukan pembinaan
maupun pelaksanakan program pengawasan tahunan.
5. Aparat pengawas fungsional di Inpsektorat Kabupaten Sidoarjo yang
semakin berkualitas.
c). Prosentase Penempatan ASN yang Sesuai dengan Kompetensinya
Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :
Nilai Data diatas diperoleh dari data evaluasi pemetaan yang telah
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan
mengkombinasikan berbagai data yang telah diperoleh melalui
observasi serta proses Assesment Test secara langsung maupun tidak
langsung pada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidoarjo.
d) Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Dari hasil survey pelayanan administrasi kepegawaian, didapatkan hasil
survey sebagai berikut :
Data Per Unsur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NRR per unsur
3,17 3,19 3,19 3,24 3,24 3,31 3,09 3,19 3,24 2,53 2,57 3,1 3,19 3,29
NRR tertimbang per unsur
0,22507 0,22649 0,22649 0,23004 0,23004 0,23501 0,21939 0,22649 0,23004 0,17963 0,18247 0,2201 0,22649 0,23359 3,09134
SKM 79,25 79,75 79,75 81 81 82,75 77,25 79,75 81 63,25 64,25 77,5 79,75 82,25 77,2835
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
Uraian Jumlah ASN Terpetakan Sasaran ASN yang
dipetakan
ASN yang telah di tempatkan
sesuai dengan kompetensinya
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo 12752 891 4676 8139
Jumlah ASN JFT 8299 0 829 7470
Jumlah ASN JFU 3548 261 3368 180
Jumlah ASN J. Struktural 968 630 479 489
150
Pengukuran atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dilaksanakan tahun 2016 dengan melibatkan LPPM Unversitas
Muhammadiyah Sidoarjo sebagai pihak ketiga yang melaksanakan
pelaksanaan konsultasi pendampingan atas 360 responden yang
disurvey dengan menggunakan metode ilmiah sesuai aturan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014.
Dokumen Perencanaan dan Penelitian yang disusun
Program Penelitian dan Pengembangan
Pada Tahun 2016 bidang Bidang Litbang Bappeda menghasilkan sebanyak 8
(delapan) dokumen, yaitu :
Data Dokumen Hasil Penelitian Bappeda Tahun 2016
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Survey Standart Satuan harga Tenaga Ahli Untuk Jasa konsultansi di Kabupaten Sidoarjo
2 Study Potensi Pengembangan Agrokreatif Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
3 Analisis Upaya Peningkatan Motivasi Generasi Muda Untuk Bekerja pada Bidang Pertanian di Kabupaten Sidoarjo
4 Pengolahan Rumput Laut Menjadi Bahan Makanan Pokok di Kabupaten Sidoarjo
5 Analisa Faktor Penyebab Anemia Gizi Besi Pada Ibu Hamil, Remaja Putri dan Balita di Kabupaten Sidoarjo
6 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kajian SKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
7 Analisis Serangan Penyakit Ikan Endemis Pada Budidaya Tambak di Kabupaten Sidoarjo
8 Analisis Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Dokumen hasil kajian dan penelitian perangkat daerah pada Tahun 2016
NO. JUDUL DOKUMEN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNGJAWAB
1 Analisa Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Kabupaten Sidoarjo
BPMPKB
2 Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan pada wilayah pesisir di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
BPMPKB
3 Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo
BPMPKB
4 Analisa Pelaksanaan program perlindungan sosial Kabupaten Sidoarjo
BPMPKB
5 Kajian Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2016-2020
Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
6 Kajian Kebijakan Ketatalaksanaan Pembinaan BUMD di Kabupaten Sidoarjo
Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
7 Kajian Kelanjutan Pelaksanaan Parkir Berlangganan Dinas Perhubungan
8 Pendampingan Penyusunan Perumahan Kabupaten Sidoarjo
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
9 Analisis Keanakaragaman Hayati di SSWP IV Badan Lingkungan
151
Kabupaten Sidoarjo Hidup
10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
Badan Lingkungan Hidup
11 Penyusunan Masterplan Rumah Sakit di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Dinas Kesehatan
12 Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sakit di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
Dinas Kesehatan
Disamping itu salah satu tugas dan fungsi Bidang Litbang adalah melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Kajian dan Penelitian yang sudah
ditindaklanjuti sebagai dasar rumusan kebijakan perencanaan pembangunan
dengan ketentuan adalah pada tahun (n-2). Data dokumen hasil penelitian dan
kajian yang sudah ditindaklanjuti, hasil kajian dan penelitian yang dilaksanakan
pada Tahun 2014 yang melalui proses kelitbangan adalah sebagai berikut :
NO. JUDUL DOKUMEN PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bidang Perhubungan ( Parkir dan Pengjujian Kendaraan Bermotor)
Bagian Organisasi
2 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bidang Pemerintahan pada 5 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo
Bagian Organisasi
3 Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pemberian TPP dan Rencana Pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS di Lingkungan PemKab Sidoarjo
BKD
4 Kajian Penataan Lingkungan Hidup di Sentra Industri batik di Kab. Sidoarjo
BLH
5 Analisa Kemampuan Keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kab. Sidoarjo
Bappeda
6 Analisa Kompetensi Aparatur Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Kecamatan di Kab. Sidoarjo
Bappeda
7 Analisa pelaksanaan (RAD-PK) Kab. Sidoarjo Bappeda
8 Kajian Kebutuhan anggaran kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kab. Sidoarjo
Bappeda
9 Analisa Anggaran Responsif Gender (ARG) Kab. Sidoarjo Tahun 2014
Bappeda
10 Analisa Pelaksanaan Program PKH Bappeda
11 Analisa pelaksanaan PNPM Perdesaan dan Perkotaan Kab. Sidoarjo tahun 2014
Bappeda
12 Analisa Biaya dan Manfaat Kerjasama Pengeloloaan ASet
Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
13 Penyusunan Instrumen Standar Evaluasi Kinerja BUMD
Bagian Adminitrasi Perekonomian dan SDA
14 Perancangan Branding di Desa Kalidawir sebagai kampung Gas di Kab. Sidoarjo
Bagian Adminitrasi Perekonomian dan SDA
15 Rencana Penanggulangan Bencana di Kab. Sidoarjo BPBD
16 Roadmap Investasi Kabupaten Sidoarjo BPPT
17 Analisa Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kab.Sidoarjo
Bappeda
18 City Branding Bappeda
19 Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan kapasitas Pemberdayaan masyarakat
Bappeda
20 Kesiapan Sidoarjo dalam Menghadapi AEC Tahun Bappeda
152
2015
21 Peran Koperasi dan Mendukunbg Perkembangan UMKM di Kab. Sidoarjo
Bappeda
22 Kajian Kebutuhan Anggaran Kecamatan dalam rangka Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Bappeda
23 Analisa Capaian Millenium Development Goal-1 Bappeda
24 Analisa Capaian Millenium Development Goal-2 Bappeda
25 Analisa Capaian Millenium Development Goal-3 Bappeda
26 Analisa Capaian Millenium Development Goal-4 Bappeda
27 Analisa Capaian Millenium Development Goal-5 Bappeda
28 Analisa Capaian Millenium Development Goal-6 Bappeda
29 Analisa Capaian Millenium Development Goal-7 Bappeda
30 Penyusunan Dokumen Evaluasi Musrenbang Tahun 2015
Bappeda
31 Analisis Pemetaaan Persebaran Tamatan SMK Dinas Pendidikan
32 Optimalisasi Pelayanan UPTD Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
Dinas Pendidikan
Sumber : Bidang Litbang Bappeda,2016
Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Pemerintahan dan Aparatur;
Dokumen perencanaan dan kajian Bidang Pemerintahan dan Aparatur Bappeda
yang dihasilkan di Tahun 2016 sebanyak 5(lima) dokumen, yaitu :
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Analisa Kelayakan Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
2 Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo
3 Evaluasi Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo
4 Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sidoarjo
5. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsinya dan Peran di Kabupaten Sidoarjo
Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Perekonomian dan SDA ;
Dokumen perencanaan dan kajian bidang Perekonomian dan SDA Bappeda yang
dihasilkan di Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) dokumen, yaitu :
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Profil UMKM Kabupaten Sidoarjo
2 Kajian Pengembangan Destinasi Tlocor
3 Kajian Pengembangan Destinasi Alun-Alun
4 Kajian Pengembangan Destinasi Candi Pari
5 Kajian Pengembangan Destinasi Tanggulangin
6 Kajian Pengembangan Destinasi Lumpur Sidoarjo
153
Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesramas
dengan indikator kinerja :
Dokumen perencanaan dan kajian Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
Bappeda yang dihasilkan di Tahun 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen,
yaitu:
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Penyusunan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Sidoarjo
2 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
3 Penyusunan Evaluasi Program PTBK2 2013-2015 Kabupaten Sidoarjo
4 Penyusunan Majalah TKPKD Kabupaten Sidoarjo Edisi-3 Kabupaten Sidoarjo
5 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
6 Penyusunan Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Sidoarjo
7 Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Sidoarjo
8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Sidoarjo
9 Penyusunan Evaluasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Sidoarjo
10 Penyusunan Evaluasi Anggaran Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Sidoarjo
11 Penyusunan Majalah TKPKD Kabupaten Sidoarjo Edisi-4 Kabupaten Sidoarjo
12 Maping Program Kabupaten Sidoarjo Sehat
13 Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Analisis Indikator SDG'S Kabupaten Sidoarjo
14 Penyusunan Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo
15 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
16 Penyusunan Dokumen Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Skala Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo
17 Penyusunan Dokumen RAD Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sidoarjo
Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kimpraswil ;
Dokumen perencanaan dan kajian bidang Permukina dan Prasarana Wilayah
Bappeda yang dihasilkan di Tahun 2016 sebanyak 28 (dua puluh delapan)
dokumen, yaitu :
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Standarisasi 2 (dua) Dokumen RDTRK sesuai Permen PU No 20 Tahun 2011
2 Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Porong (Rekomendasi Gubernur)
3 Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Tulangan (Rekomendasi Gubernur)
4 Rencana Pengelolaan Perijinan Pemanfaatan Ruang Perumahan Kurang dari 1 Ha (bagi MBR)
5 Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Ruang Bagi UMKM di Kawasan Permukiman
6 Penyusunan Masterplan Penataan Ruang Kawasan Lindung Geologi Sidoarjo pasca Luapan Lumpur Porong(tahap 1)
7 Rencana Integral Pengembangan Airport City dengan Kawasan Minapolitan Sidoarjo
8 Optimalisasi Kawasan Transit di Sekitar Airport City Sidoarjo Melalui Pendekatan Transit Oriented Development (TOD)
9 Perencanaan Pemanfaatan Ruang Sebagian Wilayah Waru dan Pesisir Sedati Dalam
154
Pengembangan Kawasan Airport City
10 Konsep Pengembangan Arsitektur Bangunan di Kawasan Sekitar Bandara Juanda Sidoarjo
11 Rencana Pengembangan Moda Transportasi Pendukung Airport City Sidoarjo
12 Rencana Pengembangan Infrastruktur Utama Juanda Airport City Sidoarjo
13 Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang
14 Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Permukiman
15 Pengolahan Peta Citra Kabupaten Sidoarjo
16 Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana Wilayah Daerah Irigasi Kabupaten Sidoarjo
17 Rencana Pengembangan KawasanTerminal Barang yang terintegrasi Terhadap Simpul Transportasi
18 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi di Kawasan DAS Sidokare
19 Dokumen kajian persepsi masyarakat terhadap pola keberlanjutan sanitasi dan air minum
20 Penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir Wilayah Utara Kabupaten Sidoarjo
21 Analisa Perhitungan Biaya Pengelolaan Air Limbah Domestik Sebagai Dasar Penentuan Tarif Retribusi (PAK)
22 Rencana Aksi Penanganan Banjir Pada Sub Sistem DAS Sidokare tahun 2017-2021
23 Pendampingan Pengawasan penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir Wilayah Utara Kabupaten Sidoarjo
24 Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi/Action Plan Pengelolaan Sampah
25 Dokumen monev kinerja jalan pada zona industri dan perdagangan
26 Dokumen monev kapasitas saluran (pembuang) primer drainase Kabupaten Sidoarjo
27 Dokumen monev pengelolaan PJU
28 Dokumen monev kinerja saluran pembawa (irigasi) pada DI Mangetan Kanal untuk Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Sawah
Program Penyusunan, monev, data perencanaan pembangunan dan kebijakan
anggaran ;
Dokumen perencanaan dan kajian yang yang dihasilkan dari program penyusunan,
monev, data perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran Bidang Statistik
dan Pelaporan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017
2 Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016
3 Penyusunan RKPD Tahun 2017
4 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016
5 Penyusunan Evaluasi Rancangan Renstra SKPD
6 Penyusunan Dokumen RPJMD 2016-2021
7 Desain Dokumen RPJMD 2016-2021
8 Review RKPD 2017
9 Review KUA PPAS 2017
10 Jaring Aspirasi Masyarakat dalam rangka Penyusunan RPJMD
11 Penyusunan Peta Kinerja Kabupaten Sidoarjo
12 Penyusunan Dokumen Evaluasi Konsistensi Renja terhadap RKPD
13 Penyusunan Dokumen Evaluasi Konsistensi RKPD terhadap KUA PPAS dan APBD
14 Penyusunan Dokumen Evaluasi Konsistensi RKPD dengan Prioritas Jatim dan Nasional
15 Pemeliharaan e-Monev
16 Evaluasi Efesiensi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015
17 Analisa data Capaian Kinerja 2015 (sebagai baseline RPJMD) berdasarkan urusan
155
pemerintahan yang baru
18 Video Profil Daerah 2016
19 Analisa Indeks Good Governance Kab. Sidoarjo 2016
20 Analisa Indeks Kebahagiaan Kab. Sidoarjo 2016
21 Analisa Faktor Determinan Capaian IKU
22 ICOR
23 Analisa Indikator Kesejahteraan Rakyat
24 Analisa Indikator Tenaga Kerja
25 Indeks Harga Konsumen
26 Indeks Pembangunan Jender
27 Penyusunan Buku Profil Daerah 2016
28 Updating Data Base Profil Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja Bappeda yang disusun oleh
Sekretariat pada Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) Dokumen yang meliputi :
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Renja Tahun 2017
2 Renja Perubahan Tahun 2016
3 Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
4 Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2016
Disamping itu ada dokumen lain yang disusun dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Bappeda oleh Sektretariat pada Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) dokumen
yaitu:
NO. JUDUL DOKUMEN
1 Evaluasi Pelaksanaan Advice Plan di BAPPEDA
2 Pemetaan Usulan RKPD Tahun 2017
3 Evaluasi Musrenbang Tahun 2016
Jadi total seluruh dokumen yang disusun oleh Bappeda dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan
pada Tahun 2016 adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) dokumen.
C. Pelaksanaan Tugas pembantuan.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selain melaksanakan urusan pemerintahan
daerah juga melaksanakan tugas – tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.
1. Tugas Pembantuan yang diterima
156
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan
bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian yang
langsung ditujukan ke SKPD dalam bentuk tugas pembantuan.
Program / Kegiatan, Instansi pemberi tugas pembantuan, jumlah anggaran
serta realisasinya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan Ruang Laut
Instansi Pemberi Tugas
Pembantuan
: Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Ditjen Pengelolaan)
Lokasi : Kabupaten Sidoarjo
Anggaran : Rp. 1.755.862.000,00
Realisasi : Rp. 1.593.133.440,00
SKPD yang melaksanakan
Kegiatan
:
:
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan penataan dan
pemanfaatan jasa kelautan
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Instansi Pemberi Tugas
Pembantuan
: Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Ditjen Perikanan
Budidaya)
Lokasi : Kabupaten Sidoarjo
Anggaran : Rp. 537.556.000,00
Realisasi : Rp. 513.679.900,00
SKPD yang melaksanakan
Kegiatan
:
:
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan pengelolaan sistem
kesehatan ikan dan lingkungan
pembudidayaan ikan
Kegiatan pengelolaan kawasan
perikanan budidaya
Kegiatan pengelolaan produksi dan
usaha pembudidayaan ikan
Kegiatan dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Instansi Pemberi Tugas
Pembantuan
: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil)
Lokasi : Kabupaten Sidoarjo
157
2. Tugas Pembantuan yang diberikan.
Anggaran : Rp. 2.287.119.000,00
Realisasi : Rp. 1.593.577.105,00
SKPD yang melaksanakan
Kegiatan
:
:
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sidoarjo
Kegiatan pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
158
Selama tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan
tugas pembantuan secara eksplisit kepada desa/kelurahan. Kalaupun ada
yang diberikan baru berbentuk bantuan stimulan pembangunan desa dan
kelurahan. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada
desa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
D. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom selain
menyelenggarakan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan, juga harus
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas ini bersifat koordinatif
antar daerah otonom maupun instansi pemerintahan secara vertikal serta
pelayanan dasar masyarakat.
Selama tahun 2016, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah
dilaksanakan sebagai berikut :
A. Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2016 sebanyak 64 kerjasama
B. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga
Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai
dengan tahun 2016 adalah berupa penandatanganan Perjanjian Kerjasama
antara Bupati Sidoarjo dengan Lembaga Pemerintah sebanyak 5
kerjasama, Universitas sebanyak 1 kerjasama dan dengan Lembaga Non
Pemerintah / Swasta sebanyak 8 kerjasama.
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
Koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertikal dilakukan untuk
mengoptimalkan fungsi dan kerja instansi vertikal tersebut di daerah.
Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk merumuskan rencana kerja
yang terintegrasi antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah.
Kegiatan yang yelah dilaksanakan berupa Forum Musyawarah Pimpinan
Daerah (MUSPIDA) dan Penyusunan Dokumen Statistik Daerah
D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2016, di Kabupaten Sidoarjo terjadi bencana alam yang
memerlukan penanganan oleh pemerintah kabupaten. Bencana alam yang
terjadi sebagai berikut :
1. Angin Puting Beliung, terjadi di 2 Kecamatan
2. Banjir, terjadi di 11 Kecamatan
159
3. Kebakaran, terjadi sebanyak 128 kejadian
Upaya / Penanggulangan yang telah dilakukan adalah :
1) Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta
Karya, Dinas Kesehatan dan lain lain)
2) Melakukan kesiapsiagaan Pemadam kebakaran
3) Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau
menambah pos Pemadam kebakaran
4) Inventarisasi Data kasus kebakaran
Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
Antisipasi daerah untuk menghadapi kemungkinan bencana antara lain,
yaitu :
1) Peringatan Dini melalui prakiraan cuaca dari BMKG Juanda
2) Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran dengan melakukan kajian
3) Melakukan sosialisasi / pelatihan (Sekolah aman bencana di SMAN 1
Sidoarjo)
4) Mengadakan sarana prasarana (Mobil Damkar, Pompa air dll)
5) Pengadaan Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap – Adalah Aplikasi berbasis
Android yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam melaporkan
kejadian bencana secara real time di Kabupaten Sidoarjo)
6) Membentuk Tim Reaksi Cepat di 3 Kecamatan (Sedati, Waru dan
Tanggulangin)
E. Pengelolaan Kawasan Khusus
Di Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat daerah kawasan khusus sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah perihal pembentukan daerah dan kawasan khusus.
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selama tahun 2016, di Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi gangguan
ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada konflik yang
berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Gangguan yang terjadi sangat
bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu
diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai
tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.