laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah...

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2018

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR

Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027

Kalimantan Selatan 70611

i

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar merupakan salah satu kewajiban

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan laporan

penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kepada Bupati Banjar yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Indikator Kinerja Utama (IKU)

serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD dan LKPJ dimana Kepala Daerah

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang utuh tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar serta

dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Banjar maupun kepada masyarakat. Demikian LPPD ini dibuat dengan harapan

dapat menjadi pedoman bersama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Badan

Pendapatan Kabupaten Banjar dimasa yang akan datang.

Martapura, Januari 2019

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

H. Syahrialuddin, S.Sos, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19650721 198602 1 001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

B. LANDASAN HUKUM ........................................................................... 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN...................................................................... 4

D. DATA UMUM ORGANISASI ............................................................... 4

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ..................................................... 12

A. VISI DAN MISI KABUPATEN BANJAR ............................................ 12

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................................... 14

C. ARAH KEBIJAKAN .............................................................................. 16

D. PROGRAM DAN KEGIATAN .............................................................. 17

E. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .......... 18

BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI.............................................................. 44

A. MASALAH ............................................................................................. 44

B. SOLUSI ................................................................................................... 44

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 46

A. KESIMPULAN ....................................................................................... 46

B. SARAN-SARAN ..................................................................................... 46

LAMPIRAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian

otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan

pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan

pemerintahan daerah telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2014

tentang Revisi Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 05).

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban

untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada

DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, setiap akhir

tahun anggaran disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kabupaten Banjar yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan

pembangunan. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kabupaten Banjar tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan yang

dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur. Laporan



2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Pemerintah

dan dievaluasi dengan tujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah sehingga

diketahui prestasinya secara nasional.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Jo Perpu No. 03 Tahun 2005 Jo Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005

Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah

yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri

oleh Wajib Pajak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;



3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksana Rencana

Pembangunan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

050/200/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan

wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun

2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor

01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Umum;


Retribusi Perijinan Tertentu;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Usaha;


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09

Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah dan Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Banjar;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-

2021.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Nomor 12).



4

24. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2018 ini adalah:

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1

(satu) tahun.

2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan serta

hasil pelaksanaan dari bahan evaluasi.

3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

4. Tertib pengadministrasian hasil pelaksanaan kegiatan.

5. Sebagai bukti laporan program dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

publik.

D. Data Umum Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20

Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan, tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor

54 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016. Dalam Peraturan Bupati tersebut

disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang

urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah

serta bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan

dalam bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Badan Pendapatan

Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5

b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan

kegiatan kesekretariatan;

c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,


kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah yang meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah;

d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,


kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan;

e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,


kegiatan yang meliputi pengelolaan bagi hasil pajak dan bagi hasil

bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan, serta pembukuan dan

pelaporan;

f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,


kegiatan pengawasan, penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi;

g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli

daerah yang dikelola oleh SKPD pemungut;

h. pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan;

i. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah, SOTK Badan Pendapatan Daerah terdiri atas terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari;

1) Sub Bagian Perencanaan;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



6

c. Bidang Pendapatan I terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan

3) Sub Bidang Penagihan.

d. Bidang Pendapatan II terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Validasi;

2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan

3) Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan.

e. Bidang Pendapatan III terdiri dari:

1) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;

2) Sub Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan; dan

3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

f. Bidang Pengendalian Pendapatan terdiri dari:

1) Sub Bidang Pengawasan;

2) Sub Bidang Penyuluhan; dan

3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati

Banjar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang

meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis

bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian

pendapatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Badan mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan I, pendapatan

II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;

2) perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan

pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian

pendapatan;



7

3) perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja

Badan;

4) pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan serta pengendalian

pelaksanaan operasional kegiatan Badan;

5) pengawasan dan pengendalian bidang pendapatan I,

pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;

6) penanggung jawab seluruh kegiatan Badan dan pencapaian

sasaran kegiatan Badan;

7) penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait

dibidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III

dan pengendalian pendapatan;

8) pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat

dibidang pendapatan dan pengendalian pendapatan;

9) perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait

berkenaan dengan kegiatan pendapatan daerah dalam

rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;

10) pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para

pegawai dilingkungan Badan; dan

11) pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas

kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan,

umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan

keuangan di lingkungan Badan;

2) pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan

dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan

kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan

3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

terkait dengan tugas dan fungsinya.



8

c. Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan

mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan

perumusan bidang inventarisasi pendapatan asli daerah, pendataan dan

pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pendapatan I mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendataan

dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;

2) pengkoordinasian kegiatan dibidang pendataan dan

pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;

3) perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang

pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta

penagihan;

4) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta

penagihan;

5) penyelenggaraan teknis urusan pendataan dan pendaftaran,

penetapan dan keberatan serta penagihan; dan



d. Bidang Pendapatan II

Bidang Pendapatan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan


perumusan bidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta

penagihan dan pengaduan.


Pendapatan II mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendaftaran

dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan

pengaduan;



9

2) pengkoordinasian kegiatan dibidang pendaftaran dan validasi,

penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;

3) perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang

pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta

penagihan dan pengaduan;

4) penyelenggaraan teknis urusan pendaftaran dan validasi,

penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;

5) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pendaftaran

dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan

pengaduan; dan



e. Bidang Pendapatan III

Bidang Pendapatan III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan


perumusan bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian

potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan.


Pendapatan III mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kerja dan program dibidang bagi hasil

pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi

pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;

2) pengkoordinasian kegiatan bagi hasil pajak dan bagi hasil

bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan

dan pelaporan;

3) perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang bagi

hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi

pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;

4) penyelenggaraan teknis urusan bagi hasil pajak dan bagi hasil

bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan

dan pelaporan;



10


bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi

pendapatan dan pembukuan dan pelaporan; dan



f. Bidang Pengendalian Pendapatan

Bidang Pengendalian Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan

mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputib pengevaluasian,

pengaturan dan perumusan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring

dan evaluasi.


Pengendalian Pendapatan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan,

penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;

2) perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang

pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;

3) pengkoordinasian kegiatan bidang pengawasan, penyuluhan

serta monitoring dan evaluasi;

4) penyelenggaraan teknis urusan pengawasan, penyuluhan serta

monitoring dan evaluasi;


pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi; dan



3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sampai saat ini

berjumlah 75 orang, yang terdiri 34 orang PNS dan 41 orang Pegawai Tidak

Tetap yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, golongan dan

pendidikan sebagaimana tabel 1.1 halaman berikut:



11

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Jenis Golongan Jlh

Pendidikan Jlh

Kelamin PTT I II III IV SD SLTP SLTA D2 D3 D4 S1 S2

L 26 - 6 7 5 44 - 2 18 - - - 20 4 45

P 15 - - 13 3 31 - - 4 - 1 1 21 4 31

Jumlah 41 - 6 20 8 75 - 2 22 - 1 1 41 8 75

Sedangkan menurut komposisi pekerjaan perbidang, maka dapat dilihat

pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan Komposisi Pekerjaan Perbidang

No

Bagian

Jumlah Pegawai

Eselonering Staf

II III IV PNS PTT

1 Kepala Dinas 1 - - - -

2 Sekretariat - 1 3 7 16

3 Bidang Pendapatan I - 1 3 2 6

4 Bidang Pendapatan II - 1 3 2 13

5 Bidang Pendapatan III - 1 2 2 2

6 Bidang Pengendalian Pendapatan - 1 3 1 4

Jumlah 1 5 14 14 41

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pejabat eselonering pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berjumlah 20 orang yang terdiri

dari 1 orang kepala badan, 1 orang sekretaris, 4 orang kepala bidang, 3

orang kasubbag serta 11 orang kasubbid. Sedangkan staf pada sekretariat

berjumlah 7 orang PNS dan 16 orang PTT, pada bidang pendapatan I

berjumlah 2 orang PNS dan 6 orang PTT, pada bidang pendapatan II

berjumlah 2 orang PNS dan 13 orang PTT, pada bidang pendapatan III

berjumlah 2 orang PNS dan 2 orang PTT serta pada bidang pengendalian

pendapatan berjumlah 1 orang PNS dan 4 orang PTT.



12

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi Kabupaten Banjar

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Banjar

2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang

Sejahtera dan Barokah”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan

dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman

dan damai.

2. Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi

manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar

2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan

beragama;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya

dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara

berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur

untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran

agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan

beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan

toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik.



13

2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya

peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama,

meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya

pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor

perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai

peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai

tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir,

agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan

kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola

lingkungan yang baik.

4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang

berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan

sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang

dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan

mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada

masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial

dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam

berbagai aspek.

5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang

efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta

pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai salah satu unsur pelaksana

otonomi daerah Kabupaten Banjar dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menjadi bagian untuk

mewujudkan misi ke-5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,

Bersih Dan Amanah melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang

efesien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan prima.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki

keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan



14

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah

Tujuan: Sasaran:

Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar memiliki peran strategis dalam

menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Banjar.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan

setiap tahunnya. Yang bertujuan untuk menunjang pembangunan di Kabupaten

Banjar. Untuk itu optimalisasi pendapatan daerah sangat penting sehingga daerah

mampu memiliki keuangan yang mandiri sebagai pendanaan pembangunan yang

berkelanjutan.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan

kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya

daerah, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun yang terdapat di

wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan

tanggungjawab pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan

Kepala Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana komponennya terdiri dari:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan

(strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama

merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja

yang dimiliki organisasi tersebut.



15

1. Fungsi indikator kinerja utama antara lain :

a. Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan

kegiatan/program dan kebijakan

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

2. Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama yaitu :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

melakukan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3. Pertimbangan Penyusunan Indikator Kinerja Utama meliputi :

a. Dokumen Perencanaan (RPJM, Renstra, Kebijakan Umum dan dokumen

strategis lainnya yang relevan);

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

d. Kebutuhan data statistik pemerintah;

e. Kelaziman pada bidang tertentu;

f. Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah

yang bersangkutan.

g. Kriteria Indikator Kinerja

h. Sumber pengumpulan data kinerja

4. Jenis indikator kinerja ada 3 yaitu :

- Input :

a. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar suatu kegiatan dapat berjalan;

b. Dana

- Output : Hasil langsung suatu kegiatan

- Outcome :

a. Manfaat langsung dari output;

b. Dapat berupa intermediate outcome (benefit) dan ultimate outcome

(dampak)



16

Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 2.2 halaman berikut:

Tabel 2.2 Data Indikator Kinerja Utama Sekaligus Target RPJMD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Capaian Penerimaan

Pendapatan Daerah

% 96,69% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100%


PAD

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KONDISI

AKHIR

1 Optimalnya

Penerimaan

Pendapatan Daerah

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUANKONDISI

AWAL

TARGET


DBH Pajak dan Bukan Pajak


PBB P2 dan BPHTB

81,68% 82% 84% 85% 90%%

%

94,50% 93%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

92,50%

100%

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan bagian dari

kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah

didalamnya (pasal 157) menguraikan bahwa komponen-komponen pembentuk

APBD terdiri dari:

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain PAD yang sah.

2. Bagian dana perimbangan yang terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari hibah, dana darurat,

dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya,

dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi

dan pemerintah daerah lainnya.

Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, yang dibagi menurut jenis belanja pegawai,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan

dan belanja tidak terduga.



17

2. Belanja Langsung, yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari

belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun

anggaran pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi dan

stabilitas sosial politik yang terjadi.

D. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar untuk

tahun 2018 seperti tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2018

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

1 2

1 Program Utama:

17 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

17.12 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

17.19 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

17.22 - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB

2 Program Pendukung:

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01.07 - Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

01.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

01.13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

01.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman

01.18 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

01.19 - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02.09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

02.10 - Pengadaan Mebeleur

02.22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

02.24 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

02.26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

06.01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

06.02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



18

E. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan

Secara rinci penerimaan, belanja dan realisasi efektivitas penggunaaan

anggaran dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Penerimaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran untuk program utama

sebesar 62.58% dari total anggaran belanja langsung dan anggaran untuk

program pendukung sebesar 37.42% dari total belanja langsung.

Realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar pada

Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 2.5 halaman berikut:

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4

1 Program Utama: 4.288.973.700 62,58

17 Program Peningkatan dan Pengembangan 4.288.973.700


17.12 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 622.411.700

17.19 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 1.828.059.800

17.22 - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 1.838.502.200

2 Program Pendukung: 2.564.684.300 37,42

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.686.876.600

01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 213.604.000

01.07 - Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 34.800.000

01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000

01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.212.700

01.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 211.853.020

01.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000

01.13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000

01.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.720.000

01.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman 245.500.000

01.18 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 440.000.000

01.19 - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 429.186.880

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 610.291.700

02.07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 232.200.000

02.09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 56.900.000

02.10 - Pengadaan Mebeleur 59.000.000

02.22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000

02.24 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 216.191.700

02.26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 21.000.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000

05.03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.516.000


06.01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.450.000

06.02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.066.000

6.853.658.000 100,00TARGET (%)



19

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2018

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Program Utama: 4.288.973.700 3.885.241.512 90,59%

17 Program Peningkatan dan Pengembangan 4.288.973.700 3.885.241.512 90,59%


17.12 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 622.411.700 607.549.718 97,61%

17.19 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 1.828.059.800 1.751.827.891 95,83%

17.22 - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 1.838.502.200 1.525.863.903 82,99%

2 Program Pendukung: 2.564.684.300 2.389.641.107 93,17%

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.686.876.600 1.583.113.985 93,85%

01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 213.604.000 200.932.226 94,07%

01.07 - Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 34.800.000 34.800.000 100,00%

01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000 34.320.000 81,71%

01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.212.700 42.212.700 100,00%

01.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 211.853.020 206.094.708 97,28%

01.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 7.193.000 99,90%

01.13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000 10.800.000 100,00%

01.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.720.000 9.720.000 100,00%

01.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman 245.500.000 178.240.500 72,60%

01.18 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 440.000.000 438.231.172 99,60%

01.19 - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 429.186.880 420.569.679 97,99%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 610.291.700 542.341.837 88,87%

02.07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 232.200.000 221.214.081 95,27%

02.09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 56.900.000 55.450.906 97,45%

02.10 - Pengadaan Mebeleur 59.000.000 58.312.000 98,83%

02.22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000 15.694.070 62,78%

02.24 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 216.191.700 179.413.978 82,99%

02.26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 21.000.000 12.256.802 58,37%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 249.121.335 99,65%

05.03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000 249.121.335 99,65%

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.516.000 15.063.950 86,00%


06.01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.450.000 5.997.950 70,98%

06.02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.066.000 9.066.000 100,00%

6.853.658.000 6.274.882.619 91,56%TARGET (%)

Berdasarkan data dalam tabel diatas, terdapat selisih antara penerimaan

dengan belanja, yaitu Rp. 6.853.658.000,- – Rp. 6.274.882.619,- = Rp.

578.775.381,- sebagian saldo atau sisa anggaran yang tidak dapat dilaksanakan

dan dari upaya penghematan anggaran kegiatan dan telah dikembalikan ke kas

daerah.

Jika dilihat dari efektivitas pemanfaatan keuangan daerah tidak semua

anggaran diserap, anggaran yang terserap sebesar 91,56%. Pada tabel 2.6

halaman berikut dapat dilihat SILPA dari beberapa program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan:



20

Tabel 2.6 SILPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2018

NO PROGRAM DAN KEGIATAN SILPA %

1 2 3 4

1 Program Utama: (403.732.188) -9,41%

17 Program Peningkatan dan Pengembangan (403.732.188) -9,41%


17.12 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (14.861.982) -2,39%

17.19 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (76.231.909) -4,17%

17.22 - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB (312.638.297) -17,01%

2 Program Pendukung: (175.043.193) -6,83%

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (103.762.615) -6,15%

01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12.671.774) -5,93%

01.07 - Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan - 0,00%

01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (7.680.000) -18,29%

01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor - 0,00%

01.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (5.758.312) -2,72%

01.12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (7.000) -0,10%

01.13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 0,00%

01.15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - 0,00%

01.17 - Penyediaan Makanan dan Minuman (67.259.500) -27,40%

01.18 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (1.768.828) -0,40%

01.19 - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (8.617.201) -2,01%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (67.949.863) -11,13%

02.07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (10.985.919) -4,73%

02.09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (1.449.094) -2,55%

02.10 - Pengadaan Mebeleur (688.000) -1,17%

02.22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (9.305.930) -37,22%

02.24 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (36.777.722) -17,01%

02.26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (8.743.198) -41,63%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (878.665) -0,35%

05.03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (878.665) -0,35%

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan (2.452.050) -14,00%

Capaian Kinerja dan Keuangan -

06.01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2.452.050) -29,02%

06.02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - 0,00%

(578.775.381) -8,44%TARGET (%)

Dari tabel-table tersebut, maka prosentase realisasi dana sebagai berikut:

Program Pendukung (93.17%)

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (94.07%)

b. Penyediaan jasa administrasi Keuangan (100%)

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor (81.71%)

d. Penyediaan alat tulis kantor (100%)

e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (97.28%)

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (99.90%)

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (100%)

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan (100%)

i. Penyediaan makanan dan minuman (72.60%)



21

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (99.60%)

k. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran (97.99%)

l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (95.27%)

m. Pengadaan peralatan gedung kantor (97.45%)

n. Pengadaan mebeleur (98.83)

o. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (62.78%)

p. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (82.99%)

q. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (58.37%)

r. Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan (99.65%)

s. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(70.98%)

t. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (100%)

Program Utama (90.59%)

u. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (97.61%)

v. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (95.83%)

w. Optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB (82.99%)

Dari tabel-table diatas dapat dilihat bahwa ada kegiatan yang belum

terserap optimal (di bawah 85%) yaitu :

a. Penyediaan jasa kebersihan kantor (81.71%) hal ini dikarenakan efesiensi

anggaran namun target yang ditetapkan mampu tercapai.

b. Penyediaan makanan dan minuman (72.60%)

c. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (62.78%)

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (82.99%)

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (58.37%) dan

f. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(70.98%)

hal ini dikarenakan efesiensi anggaran namun target yang ditetapkan mampu

tercapai.

Dari penjelasan mengenai capaian realisasi keuangan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar dapat diambil kesimpulan bahwa capaian realisasi

keuangan secara keseluruhan 91.56% dengan kategori memuaskan/sangat

tinggi.



22

Realisasi pelaksanaan program pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 201 direkapitulasi sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Target : Rp. 1.686.876.600,-

Realisasi : Rp. 1.583.113.985,-

% : 93,85

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Target : Rp. 610.291.700,-

Realisasi : Rp. 542.341.837,-

% : 88.87

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Target : Rp. 250.000.000,-

Realisasi : Rp. 249.121.335,-

% : 99.65

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Target : Rp. 17.516.000,-

Realisasi : Rp. 15.063.950,-

% : 86.00

6. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Target : Rp. 4.288.973.700,-

Realisasi : Rp. 3.885.241.512,-

% : 90.59

Sebagai perbandingan untuk realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2014

sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik 2.1 dan 2,2 berikut:

Grafik 2.1 Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2015-2018

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

2015 2016 2017 2018

Realisasi 8.906.108 7.703.703 6.365.990 6.274.882



23

Grafik 2.2 Prosentase Realisasi Keuangan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015-2018

Pada tahun 2015 dan 2016 penyerapan anggaran belum bisa mencapai

angka 95% dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya

masih di bawah 85% sedangkan pada tahun 2017 penyerapan anggaran mencapai

95.27%, dan pada tahun 2018 penyerapan anggaran mencapai 91,56%

dikarenakan hanya ada enam kegiatan yang realisasinya di bawah 85% yaitu

Penyediaan jasa kebersihan kantor (81.71%) Penyediaan makanan dan minuman

(72.60%) Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (62.78%) Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (82.99%) Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor (58.37%) dan, Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (70.98%) hal ini dikarenakan efesiensi anggaran

namun target yang ditetapkan mampu tercapai

b. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara keseluruhan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra dan RPJMD Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja Utama Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 96,69% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Penerimaan PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

89,50% 92,50% 94,50% 94,50%

Persentase Capaian Penerimaan PBB P2 dan BPHTB100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Penerimaan DBH Pajak dan Bukan

Pajak81,27% 82,50% 84% 85,50%

100%

Data: Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016 – 2021



24

Lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran indikator tersebut dapat dilihat

pada bagan 2.1 halaman berikut :

Bagan 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Sub Indikator Kinerja Utama

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2018

Berikut hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran

secara rinci:

Analisis Pencapaian Sasaran

Persentase Capaian Penerimaan DBH Pajak

Tabel 2.8

Indikator Persentase Capaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018

No Indikator Target Realisasi Kurang/Lebih %

1 2 3 4 5 6

1 Bagi Hasil Pajak 9.694.682.759,00 28.140.829.577,00 18.446.146.818,00 290,27%

1. PBB-P3 4.424.338.250 17.278.842.252 12.854.504.002 390,54

- Perkebunan - 3.909.429.000 3.909.429.000 -

- Perhutanan - 326.031.031 326.031.031 -

- Pertambangan - 13.043.382.221 13.043.382.221 -

- Biaya Pemungutan

PBB P3

2. Pajak Penghasilan 5.270.344.509 10.861.987.325 5.591.642.816 206,10

- PPh WPOPDN - 640.794.742 640.794.742 -

- PPh Pasal 25/29 - 10.221.192.583 10.221.192.583 -

- 385.124.819 385.124.819 -

Sumber: Data diolah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar



25

Tabel 2.9 Perbandingan Persentase Capaian Penerimaan

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

1 Bagi Hasil Pajak 111,48% 106,21% 112,18% 290,27%

No Indikator

Keterangan: Pembagi adalah target tahun 2018

Grafik 2.3 Perbandingan Persentase Capaian Penerimaan

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015 – 2018

Berikut analisis dari tabel dan grafik persentase capaian Dana Bagi Hasil

(DBH) Pajak 4 Tahun terakhir:

a. Secara keseluruhan persentase dana bagi hasil berkurang karena adanya

lebih salur dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar

Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

b. Realisasi PPh 21 tidak tercapai karena adanya pemotongan transfer sebesar

71 juta, rencana penyaluran untuk triwulan IV dilakukan pada tahun 2018

c. Realisasi PPh 25 tidak tercapai karena adanya pemotongan transfer sebesar

230 juta, rencana penyaluran untuk triwulan IV dilakukan pada tahun 2018

d. Realisasi PBB Pusat tidak tercapai karena adanya pemotongan transfer

sebesar 2 M, rencana penyaluran untuk triwulan IV dilakukan pada tahun

2018

Guna menghadapi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan:

a. Konsultasi dan koordinasi ke KP Pratama dan Kementerian terkait agar

diusulkan pada saat Rakoreg PPh dibahas penetapan dan penyaluran PPh

21/25 berdasarkan realisasi penerimaan PPh 21/25.



26

b. Konsultasi dan koordinasi ke KP Pratama dan Kementerian terkait agar

diusulkan pada saat Rakoreg PPB Pusat dibahas penetapan dan penyaluran

PPB Pusat berdasarkan realisasi penerimaan PPB Pusat.

Pada Tahun 2018 Realisasi PPh 21/ 25 telah tercapai dengan target dengan

realisasi 213,78% dikarenakan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke KP

Pratama dan Kementrian terkait berjalan dengan baik, pembahasan tersebut

diusulkan pada saat Rakoreg PPh dibahas penetapan dan penyaluran PPh 21/25

berdasarkan Realisasi PPh 21/25.

Realisasi DBH Pajak Kehutanan telah mencapai target dengan realisasi 393,54%

dikarenakan konsultasi yang dilakukan ke Kementrian Kehutanan berjalan dengan

baik sehingga penetapan dan penyaluran DBH Kehutanan berjalan dengan lancar.

Persentase Capaian Penerimaan DBH Bukan Pajak

Tabel 2.10 Indikator Persentase Capaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2018


1 2 3 4 5 6

2 Bagi Hasil Bukan Pajak 117.357.892.100 197.020.438.063 79.662.545.963 167,88%

1. Iuran Tetap (Land-Rent) 1.303.145.600 1.406.227.923 103.082.323 107,91

2. Iuaran Eksplorasi (Royalti) 115.240.099.400 194.430.490.152 79.190.390.752 168,72

3. Pungutan Hasil Perikanan 660.118.900 701.234.591 41.115.691 106,23

4. Pertambangan Minyak Bumi 93.429.000 242.037.107 148.608.107 259,06

5. SDA Kehutanan 61.099.200 240.448.290 179.349.090 393,54

Keterangan: Data Realisasi Masih Bersifat Sementara


Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

1 Bagi Hasil Bukan Pajak 221,23% 235,35% 101,00% 167,88%

No Indikator



Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2015 – 2018

221,23%235,35%

101,00%

167,88%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

2015 2016 2017 2018

DBH BUKAN PAJAK

DBH BUKAN PAJAK



27

Berikut analisis dari tabel dan grafik persentase capaian Dana Bagi Hasil

(DBH) Bukan Pajak:

a. Realisasi DBH Bukan Pajak Land-rent dan Royalty telah tercapai dengan

realisasi Land-rent 1.406.227.923,- dari target 1.303.145.600,- atau

107,91% dan realisasi Royalty 194.430.490.152,- dari target

115.240.099.400,- atau 168,72% hal ini dikarenakan penerimaan negara

sektor PNBP minerba terjadi peningkatan dikarenakan besarnya produksi

dan penjualan batu bara baik impor maupun ekspor

b. Realisasi DBH perikanan telah tercapai dengan realisasi 707.234.591,- dari

target 660.1148.900,- atau 106.23% dikarenakan konsultasi yang dilakukan

ke Kementrian Perikanan berjalan dengan baik sehingga penetapan dan

penyaluran DBH Perikanan berjalan dengan lancar

c. Realisasi DBH minyak bumi telah tercapai dengan realisasi 242.037.107,-

dari target 93.429.000,- atau 259,06% dikarenakan konsultasi yang

dilakukan ke Kementrian ESDM berjalan dengan baik sehingga penetapan

dan penyaluran DBH ESDM berjalan dengan lancar

Persentase Capaian Penerimaan PAD

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jenis pajak daerah Kabupaten Banjar sesuai

dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 antara lain:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

7. Pajak Air Tanah

8. Pajak Sarang Burung Walet

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



28

Retribusi di Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Daerah terbagi menjadi 3

jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2011)

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

c. Retribusi Pelayanan Kebersihan

d. Retribusi Pergantian KTP dan AKTE CAPIL

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

2. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2011)

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Retribusi Terminal

c. Retribusi Khusus Tempat Parkir

d. Retribusi Pelayanan Pelabuhan

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

f. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

h. Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia

i. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

3. Retribusi Perijinan Tertentu (Perda No. 8 Tahun 2011)

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Izin IMTA

c. Retribusi Gangguan (HO)

d. Retribusi Izin Trayek

e. Retibusi Izin Usaha Perikanan

Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah di Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Perusahaan Daerah

a. PD. Baramarta

b. PD. PBB (Pasar Bauntung Batuah)

c. PD. BIM (Barakat Intan Mandiri)

2. BUMD

a. Bank Kalsel

b. BPR (Bank Pembangunan Rakyat)



29

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

2. Penerimaan Jasa Giro

3. Penerimaan Bunga Deposito

4. Tuntutan Ganti Rugi

5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan PK

6. Pendapatan Denda Pajak

7. Pendapatan Denda Retribusi

8. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksana Pekerjaan

9. Pendapatan dari Pengembalian

10. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

11. Pendapatan dari Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)

12. Pendapatan Denda Pelanggaran Perda

13. Pendapatan dari Kontribusi Investasi Pembangunan

14. Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

15. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

16. Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis

retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pendapatan Daerah tetap

berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala kegiatan di

bidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar merupakan koordinator dalam pencatatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/

kebocoran dari Penerimaan PAD, dilakukan koordinasi dan mekanisme

pengawasan yaitu:

1. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari

pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

2. Pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya

oleh Dinas teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke

rekening kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dan surat

setoran retribusi daerah (SSRD) pada pemegang kas daerah Kabupaten Banjar

(Bank Kalsel Cabang Martapura)



30

3. Selanjutnya Dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada

Bupati Banjar Cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

Tabel 2.12

Indikator Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018


1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 172.884.861.363 185.437.045.550 12.552.184.187 107,26

1. Pajak Daerah 57.673.795.690 71.806.614.360 14.132.818.670 124,50

2. Retribusi Daerah 5.727.730.174 4.106.861.151 (1.620.869.023) 71,70

3. Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah 6.473.590.545 8.478.950.429 2.005.359.884 130,98

4. Lain-Lain PAD yang Sah 103.009.744.954 101.044.619.610 (1.965.125.344) 98,09



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

1 PAD 101,40% 111,26% 103,95% 107,26%

No Indikator



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 – 2018

Berikut analisis dari tabel dan grafik persentase capaian Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di atas:

a. Pajak Air Tanah yang tidak mencapai target dikarenakan potensi alam

kurang mendukung serta rendahnya tarif Nilai Perolehan Air (NPA),

sedangkan kewenangan untuk menetapkan NPA sebagian besar

pengenaannya berada pada pemerintah provinsi;



31

b. Pajak Reklame yang tidak tercapai karena tahun 2017 adalah tahun pertama

dikelola oleh Bapenda, sehingga masih dalam tahap pemutakhiran data

yang mengakibatkan pencapaian belum optimal;

c. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa tidak tercapai karena

fasilitas guest house/tempat penginapan masih belum memadai dam masih

kalah bersaing dengan penginapan lain;

d. SDM yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus seperti

penilai, juru sita dan pemeriksa pajak.


a. Pengusulan perubahan Peraturan Gubernur untuk menaikan Nilai Perolehan

Air (NPA)

b. Memperbanyak kegiatan opsir untuk pajak reklame

c. Meningkatkan fasilitas guest house/tempat pesanggrahan agar dapat

bersaing dengan penginapan lain

d. Bekerjasama dengan BKDPSDM terkait penerimaan CPNS yang memenuhi

kualifikasi yang dibutuhkan serta memfasilitasi pelaksanaan Diklat bagi PNS

tentang penilaian, juru sita dan pemeriksa pajak

Persentase Capaian Penerimaan PBB P2

PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang

Rebublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Bab II Pasal 2 mengenai jenis pajak daerah yang dijabarkan pada bagian

keenam belas Pasal 77 tentang PBB dan bagian ketujuh belas Pasal 85 tentang

BPHTB.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian

Bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel,

pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan

kompleks Bangunan tersebut;

b. Jalan tol;

c. Kolam renang;



32

d. Pagar mewah;

e. Tempat olahraga;

f. Galangan kapal, dermaga;

g. Taman mewah;

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. Menara.

Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu;

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang

belum dibebani suatu hak;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik; dan

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut target dan realisasi penerimaan PBB P2 tahun anggaran 2016 :

Tabel 2.14 Indikator Persentase Capaian Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018


1 2 3 4 5 6

1 PBB-P2 5.360.000.000 5.754.593.653 394.593.653 107,36



Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

1 PBB-P2 104,13% 114,86% 108,00% 130,97%

No Indikator




33


Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2015 – 2018

104,13% 114,86% 108,00%130,97%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

2015 2016 2017 2018

PBB-P2

PBB-P2

Adanya kenaikan persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tahun 2015-2018 dikarenakan ada

beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya :

a. Adanya kegiatan sosialisasi PBB sektor pedesaan perkotaan ke Kecamatan

juga Kelurahan dan Desa melalui media masa.

b. Kegiatan pekan panutan pembayaran PBB di Kecamatan dengan potensi

penerimaan yang besar seperti Martapura, Gambut dan Kertak Hanyar.

c. Operasi sisir untuk wajib pajak.

d. Monitoring dan evaluasi untuk Kecamatan yang realisasi penerimaan PBB

yang masih rendah.

e. Kerjasama dengan Bank Kalsel dan PT. Pos Indonesia untuk tempat

pembayaran PBB sebagai usaha mendekatkan dan memudahkan wajib

pajak.

f. Penyuluhan tentang PBB-P2 dilaksanakan di seluruh Kecamatan dalam

wilayah Kabupaten Banjar.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Pendataan PBB P2 pada tahun 2018 diarahkan pada verifikasi dan

difokuskan pada kecamatan yang menjadi prioritas serta melakukan studi

komparasi ke daerah yang telah menghapuskan denda piutang PBB P2



34

b. Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat

gelondongan (belum by name by address) sehingga memerlukan validasi

kebenaran data dan piutang untuk kemudian dilakukan cleansing data

c. Belum optimalnya penilaian individual untuk objek pajak PBB yang potensial

sementara perkembangan wilayah berjalan dengan cepat


a. Pendataan PBB P2 pada tahun 2018 diarahkan pada verifikasi dan



b. Melakukan studi komparasi kepada daerah yang telah melakukan

penyesuaian NJOP tanpa adanya resistensi masyarakat sebagai wajib pajak

c. Melakukan inovasi berupa jemput bola terhadap pelayanan PBB P2 sekaligus

memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar melaporkan objek pajak

apabila mengalami perubahan serta melakukan pengawasan terhadap

penilaian individual

Persentase Capaian Penerimaan BPHTB

Tabel 2.16 Indikator Persentase Capaian Penerimaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2018


1 2 3 4 5 6

1 BPHTB 19.500.000.000 27.778.837.776 8.278.837.776 142,46



Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

1 BPHTB 104,84% 150,43% 142,46% 136,79%

No Indikator




35

Grafik 2.7

Perbandingan Persentase Capaian Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tahun 2015 – 2018

104,84%150,43% 142,46% 136,79%

0,00%

100,00%

200,00%

2015 2016 2017 2018

BPHTB

BPHTB

Berikut analisis dari tabel dan grafik persentase capaian BPHTB di atas:

a. Untuk BPHTB karena bersifat self assessment dimana WP melakukan

penghitungan sendiri besaran pajak yang dibayarkan, nilainya bergantung

dari kondisi perokonomian suatu daerah

b. Belum adanya zona nilai tanah yang lebih mencerminkan kondisi mendekati

harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam pembayaran BPHTB


a. Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada notaris/PPAT dan BPN agar

nilai transaksi BPHTB mendekati harga pasar serta melakukan kajian untuk

penerapan e-BPHTB

b. Melakukan koordinasi dengan BPN terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) serta

studi komparasi ke daerah yang sudah menerapkan ZNT dalam penentuan

NJOP PBB P2 dan BPHTB

Dari keseluruhan capaian indikator program tersebut maka ditarik suatu

kesimpulan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar yaitu persentase capaian penerimaan pendapatan daerah

dengan persentase capaian sebagai berikut :

Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pusat dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



36

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Secara

terperinci Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari:

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah

d. Lain-Lain PAD yang Sah

II. Dana Perimbangan Pusat

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3)

- Perkebunan

- Perhutanan

- Pertambangan

2. Pajak Penghasilan (PPh)

- PPh Pasal 21

- PPh Pasal 25/29

Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan (SDH)

2. Iuran Tetap (Landrent)

3. Iuran Eksploitasi (Royalti)

4. Pungutan Hasil Perikanan

5. Hasil Pertambangan Minyak Bumi

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Fisik

1. Pendidikan

2. Kesehatan dan KB

3. Kelautan dan Perikanan

4. Pertanian

5. Jalan

6. Irigasi

7. Air Minum

8. Perumahan dan Permukiman



37

9. Tambahan

10. Pasar

11. Sentra Industri Kecil dan Menengah

12. Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)

13. Pariwisata

14. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15. Penugasan Bidang Kesehatan

DAK Non Fisik

1. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Tunjuangan Profesi Guru

3. Tambahan Penghasilan Guru

4. Bantuan Operasional Kesehatan

5. Akreditasi Rumah Sakit

6. Akreditasi Puskesmas

7. Jaminan Persalinan

8. Bantuan Opersional Keluarga Berencana (KB)

9. Tunjangan Khusus Guru

10. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Pendapatan Hibah

- Hibah dari Pemerintah (Provinsi)

- Hibah dari Luar NegeriHibah Dana BOS

b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Bagi Hasil dari Pajak Rokok

c. Dana Penyesuaian

- Dana Desa

- Dana Insentif Daerah (DID)

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 2.18

halaman berikut:



38

Tabel 2.18

Pengukuran Kinerja

TARGET AKHIR

TARGET REALISASI % REALISASI RENSTRA

Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 95,51% 1.663.325.926.645 1.728.126.934.513 103,90% 98%

PAD 105,60% 172.884.861.363 189.363.166.996 109,53%

- Pajak Daerah 130,61% 57.673.795.690 72.007.413.605 124,85%

- Retribusi Daerah 101,67% 5.727.730.174 4.161.319.171 72,65%

- Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah 109,88% 6.473.590.545 8.478.950.429 130,98%

- Lain-Lain PAD Yang Sah 93,56% 103.009.744.954 104.715.483.791 101,66%

DANA PERIMBANGAN 97,08% 1.436.772.065.282 1.515.799.680.523 105,50%

- DBH Pajak 68,11% 9.694.682.759 28.519.954.396 294,18%

- DBH Bukan Pajak 109,17% 117.357.892.100 197.020.438.063 167,88%

- DAU 100% 709.407.411.000 709.407.411.000 100,00%

- DAK 87,77% 297.384.089.000 272.331.969.107 91,58%

- Dana Desa dan DID 100% 206.131.942.000 206.131.942.000 100,00%

- DBH Pajak Privinsi 99,56% 96.796.048.423 102.387.965.957 105,78%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 86,40% 53.669.000.000 22.964.086.994 42,79%

- Hibah dari Pemerintah 96,59% - 2.753.000.000 0,00%

- Hibah Dana BOS 95,77% 53.669.000.000 20.211.086.994 37,66%

Persentase Capaian Penerimaan DBH Pajak 68,11%9.694.682.759 28.519.954.396 294,18% 93%

Persentase Capaian Penerimaan DBH Bukan Pajak 109,17% 117.357.892.100 197.020.438.063 167,88% 92%

Persentase Capaian Penerimaan PAD 105,60% 172.884.861.363 189.363.166.996 109,53% 100%

Persentase Capaian Penerimaan PBB P2 115,09% 5.360.000.000 6.956.050.795 129,78% 100%

Persentase Capaian Penerimaan BPHTB 142,46% 20.318.000.000 27.793.962.711 136,79% 100%

1

NO INDIKATOR CAPAIAN 20172018


Lebih rinci mengenai hasil pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun

2018 dapat dilihat pada tabel 2.19 halaman berikut:



39

Tabel 2.19 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

TARGET REALISASI TARGET TARGET REALISASI

TAHUN 2017 TAHUN 2017 MURNI 2018 PERUBAHAN 2018 TAHUN 2018

2 3 4 5 6 7 8

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170.164.807.208 179.714.918.680 105,61 167.937.082.143 172.884.861.363 189.363.166.996 109,53

a. PAJAK DAERAH 51.015.000.000 66.632.374.971 130,61 49.080.795.690 57.673.795.690 72.007.413.605 124,85

b. RETRIBUSI DAERAH 7.103.529.227 7.183.346.364 101,12 7.840.825.174 5.727.730.174 4.161.319.171 72,65

c. BAGI HASIL LABA PERUSAHAAN DAERAH 6.176.743.721 6.787.200.322 109,88 6.121.441.551 6.473.590.545 8.478.950.429 130,98

d. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 105.869.534.260 99.111.997.023 93,62 104.894.019.728 103.009.744.954 104.715.483.791 101,66

II. PENDAPATAN TRANSFER 1.418.260.314.880 1.385.496.109.405 97,69 1.319.851.065.975 1.436.772.065.282 1.515.799.680.523 105,50

II.a TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN1.106.606.019.880 1.074.257.384.910 97,08 1.014.034.221.975 1.133.844.074.859 1.207.279.772.566 106,48

a. DANA BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK 143.898.088.880 142.528.807.467 99,05 168.438.155.975 127.052.574.859 225.540.392.459 177,52

BAGI HASIL PAJAK 35.478.944.438 24.164.934.023 68,11 30.575.199.000 9.694.682.759 28.519.954.396 294,18

1. PAJAK BUMI & BANGUNAN 20.428.019.102 13.216.388.802 64,70 18.425.353.000 4.424.338.250 17.657.967.071 399,11

- PERKEBUNAN - 1.351.104.700 - - - 3.903.429.000 -

- PERHUTANAN - 192.206.300 - - - 326.031.031 -

- PERTAMBANGAN - 11.673.077.802 - - - 13.043.382.221 -

- BIAYA PEMUNGUTAN PBB P3 - - - - - 385.124.819 -

2. PAJAK PENGHASILAN 15.050.925.336 10.948.545.221 72,74 12.149.846.000 5.270.344.509 10.861.987.325 206,10

- PPH WPOPDN - 592.119.872 - - 489.255.000 640.794.742 130,97

- PPH PASAL 21 - 10.356.425.349 - - 4.781.089.509 10.221.192.583 213,78

BAGI HASIL BUKAN PAJAK 108.419.144.442 118.363.873.444 109,17 137.862.956.975 117.357.892.100 197.020.438.063 167,88

1. IURAN TETAP (LAND-RENT) 3.710.199.810 2.645.659.710 71,31 - 1.303.145.600 1.406.227.923 107,91

2. IURAN EKSPLORASI & EKSPLOITASI (ROYALTI) 102.531.901.040 114.944.869.655 112,11 136.724.668.975 115.240.099.400 194.430.490.152 168,72

3. PUNGUTAN HASIL PERIKANAN 1.493.124.000 447.937.200 30,00 943.027.000 660.118.900 701.234.591 106,23

4. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 570.962.552 286.786.612 50,23 93.429.000 93.429.000 242.037.107 259,06

5. SDA KEHUTANAN 112.957.040 38.620.267 34,19 101.832.000 61.099.200 240.448.290 393,54

b. DAU 709.407.411.000 709.407.411.000 100,00 709.407.411.000 709.407.411.000 709.407.411.000 100,00

c. DAK 253.300.520.000 222.321.166.443 87,77 136.188.655.000 297.384.089.000 272.331.969.107 91,58

- DAK FISIK 99.128.525.000 84.200.501.473 84,94 5.994.072.000 139.868.295.000 121.919.369.457 87,17

1. BIDANG PENDIDIKAN 8.967.558.000 6.864.758.000 76,55 - 9.343.553.000 9.270.782.000 99,22

2. BIDANG KESEHATAN & KB 11.625.889.000 11.435.915.967 98,37 - 41.656.600.000 40.037.238.549 96,11

3. DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 118.420.000 114.605.000 96,78 - 983.184.000 849.195.000 86,37

4. BIDANG PERTANIAN 3.539.144.000 3.149.600.000 88,99 - 1.250.235.000 1.250.235.000 100,00

5. BIDANG SANITASI 3.640.550.000 3.640.550.000 100,00 - 7.055.897.000 7.055.897.000 100,00

6. BIDANG JALAN 23.117.014.000 22.516.792.054 97,40 - 18.681.528.000 18.013.059.000 96,42

7. BIDANG IRIGASI 21.902.894.000 12.860.758.000 58,72 - 5.202.950.000 4.163.503.987 80,02

8. BIDANG AIR MINUM 3.445.880.000 3.340.004.000 96,93 - 4.230.128.000 3.942.130.700 93,19

9. BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 8.706.230.000 8.561.479.550 98,34 - 5.701.679.000 - -

10. BIDANG PERDAGANGAN - 140.737.750 - - - - -

11. TAMBAHAN - - - 5.994.072.000 5.994.072.000 - -

12. BIDANG PASAR 2.607.084.000 782.125.000 30,00 - 4.351.734.000 3.971.480.450 91,26

13. BID. SENTRA INDUSTRI KECIL & MENENGAH 850.000.000 395.132.250 46,49 - 1.705.569.000 1.474.719.000 86,46

14. KESEHATAN (RS RUJUKAN & PRATAMA) 10.607.862.000 10.398.043.902 98,02 - 30.899.306.000 21.629.514.200 70,00

15. BIDANG PARIWISATA - - - - 1.378.003.000 1.340.256.163 97,26

16. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - - - - 1.433.857.000 1.003.699.900 70,00

17. DAK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN - - - - - 7.917.658.508 -

- DAK NON FISIK 154.171.995.000 138.120.664.970 89,59 130.194.583.000 157.515.794.000 150.412.599.650 95,49

1. TUNJANGAN PROFESI GURU 115.167.328.000 103.099.936.780 89,52 110.144.405.000 110.144.405.000 107.837.077.180 97,91

2. TAMBAHAN PENGHASILAN GURU 3.312.000.000 2.947.183.380 88,99 2.652.000.000 2.652.000.000 1.859.500.000 70,12

3. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 12.783.397.000 12.783.397.000 100,00 - 14.179.178.000 12.870.808.330 90,77

4. AKREDITASI PUSKESMAS 1.324.090.000 1.324.090.000 100,00 - 2.000.000.000 1.782.385.118 89,12

5. JAMINAN PERSALINAN 4.649.064.000 3.572.049.210 76,83 - 5.106.743.000 3.390.909.958 66,40

6. BANTUAN OPERASIONAL KB 549.180.000 454.401.000 82,74 - 4.481.640.000 4.437.576.600 99,02

7. BANTUAN OPERASIONAL PAUD 8.581.800.000 7.984.800.000 93,04 9.692.400.000 9.692.400.000 9.451.800.000 97,52

8. TUNJANGAN KHUSUS GURU 6.385.909.000 4.535.580.600 71,02 7.705.778.000 7.705.778.000 7.705.778.000 100,00

9. DANA PELAYANAN ADM. KEPENDUDUKAN 1.419.227.000 1.419.227.000 100,00 - 1.553.650.000 1.076.764.464 69,31

II.b TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 216.654.295.000 216.654.295.000 100,00 205.816.844.000 206.131.942.000 206.131.942.000 100,00

a. DANA DESA 209.154.295.000 209.154.295.000 100,00 188.566.844.000 188.881.942.000 188.881.942.000 100,00

- DANA DESA 209.154.295.000 209.154.295.000 100,00 188.566.844.000 188.881.942.000 188.881.942.000 100,00

b. DANA INSENTIF DAERAH 7.500.000.000 7.500.000.000 100,00 17.250.000.000 17.250.000.000 17.250.000.000 100,00

- DANA INSENTIF DAERAH 7.500.000.000 7.500.000.000 100,00 17.250.000.000 17.250.000.000 17.250.000.000 100,00

II.c TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 95.000.000.000 94.584.429.495 99,56 100.000.000.000 96.796.048.423 102.387.965.957 105,78

a. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 95.000.000.000 94.584.429.495 99,56 100.000.000.000 96.796.048.423 102.387.965.957 105,78

- PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 18.000.000.000 21.021.472.627 116,79 18.000.000.000 20.500.000.000 19.637.633.300 95,79

- BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 10.000.000.000 10.124.460.248 101,24 15.000.000.000 15.500.000.000 12.699.370.712 81,93

- PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)48.700.000.000 45.415.951.189 93,26 48.700.000.000 42.496.048.423 52.346.158.051 123,18

- AIR PERMUKAAN (PPP-AP) 300.000.000 277.659.435 92,55 300.000.000 300.000.000 536.858.829 178,95

- PAJAK ROKOK 18.000.000.000 17.744.885.996 98,58 18.000.000.000 18.000.000.000 17.167.945.065 95,38

III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 67.089.322.200 64.388.440.533 95,97 53.669.000.000 53.669.000.000 22.964.086.994 42,79

a. PENDAPATAN HIBAH 67.089.322.200 64.388.440.533 95,97 53.669.000.000 53.669.000.000 22.964.086.994 42,79

- HIBAH DARI PEMERINTAH 16.574.722.200 16.010.000.000 96,59 - - 2.753.000.000 -

- HIBAH DARI LUAR NEGERI - - - - - - -

- HIBAH DANA BOS 50.514.600.000 48.378.440.533 95,77 53.669.000.000 53.669.000.000 20.211.086.994 37,66

TOTAL 1.655.514.444.288 1.629.599.468.618 98,43 1.541.457.148.118 1.663.325.926.645 1.728.126.934.513 103,90

%JENIS PUNGUTAN

1

%




40

Tabel 2.20 Perbandingan Persentase

Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

1 Pendapatan Daerah 90,33% 103,38% 97,97% 109,53%

No Indikator


Grafik 2.8 Perbandingan Persentase

Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2018

90,33%103,38% 97,97%

109,53%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

2015 2016 2017 2018

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Daerah Kabupaten Banjar dari tahun 2015 hingga tahun 2016

terus mengalami peningkatan dan di tahun 2017 sedikit mengalami penurunan hal

ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

a. Pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dikarenakan target

pendapatan daerah pada tahun 2017 lebih rendah dari target pendapatan

daerah 2016 akibat adanya lebih salur dari pemerintah pusat berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian

Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Pajak Air Tanah yang tidak mencapai target dikarenakan potensi alam



pengenaannya berada pada pemerintah provinsi’

c. Pajak Reklame yang tidak tercapai karena tahun 2017 adalah tahun

pertama dikelola oleh Bapenda, sehingga masih dalam tahap

pemutakhiran data yang mengakibatkan pencapaian belum optimal;



41

d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa tidak tercapai karena

fasilitas guest house/tempat penginapan masih belum memadai dam

masih kalah bersaing dengan penginapan lain;

e. SDM yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus

seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak

Ditahun 2018 ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar untuk mencapai target yang telah ditetapkan,

diantaranya :

a. Adanya kegiatan sosialisasi mengenai pajak dan reribusi daerah ke

Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Wilayah Kabupaten Banjar.

b. Penyuluhan dilaksanakan di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Banjar.

c. Adanya kegiatan pekan panutan dan operasi sisir untuk wajib pajak.

d. Pemberian apresiasi/penghargaan kepada Instansi yang mencapai atau

melampaui target penerimaan pendapatan serta Notaris/PPAT dengan

pembayaran BPHTB terbesar.

e. Bekerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga dalam bentuk

perjanjian kerjasama (MoU), diantaranya:

- MoU dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar untuk

peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- MoU dengan Bank Kalsel untuk penerimaan pembayaran/setoran Pajak

Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Banjar.

- MoU dengan PT. Pos Indonesia untuk penerimaan pembayaran pajak

daerah Kabupaten Banjar

- MoU dengan Kejaksaan Negeri Martapura untuk pemberian bantuan

hukum di Bidang Pendapatan Daerah.

- MoU dengan Aston Banua Hotel, Hotel Bumi Banjar, Hotel Amaris dan

Sultan Sulaiman Guest House tentang kerjasama dalam penerimaan

tamu yang berkunjung/study banding ke Kabupaten Banjar

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2016-2021 berdasarkan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut :



42

Tabel 2.21 Target IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021

No Indikator Kinerja Utama Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 96,69% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Penerimaan PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

89,50% 92,50% 94,50% 94,50%

Persentase Capaian Penerimaan PBB P2 dan BPHTB100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Penerimaan DBH Pajak dan Bukan

Pajak81,27% 82,50% 84% 85,50%

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021

Untuk target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22 Target dan Realisasi IKU Tahun 2018

Target Realisasi Capaian Realisasi

1 2 4 5 6

1 Persentase Capaian 99% 103,52% 100%

Persentase Capaian

Penerimaan PAD100% 124,85% 100%

100%

100%

2018No Indikator Kinerja Utama

Persentase Capaian

Penerimaan DBH Pajak dan

Bukan Pajak

Persentase Capaian

Penerimaan PBB P2 dan

BPHTB

85,50%

100%

177,52%

135,53%


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil kinerja dari Indikator Kinerja

Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yaitu persentase capaian penerimaan

pendapatan daerah mencapai 100% dari target yang ditetapkan tahun 2018

sebesar 99%. Dengan demikian maka capaian IKU Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar sebesar 100% dengan kategori Memuaskan/Sangat Tinggi.



43

3. Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Kinerja berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat digambarkan

seperti tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2.23 Realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)


Rp Rp Keuangan Fisik

1 Cetak Stiker Lunas PBB 2017 72.000.000 60.000 Lembar 71.672.700 60.000 Lembar 99,55 100

2 Cetak Karcis, Blangko dan Benda Berharga 97.285.000 2.435 Blangko 97.003.600 2.435 Blangko 99,71 100

3 Cetak SPPT dan SSPD PBB 191.000.000 300.000 Lembar 189.000.000 300.000 Lembar 98,95 100

Jumlah 360.285.000 357.676.300 99,28 100

%

Satuan SatuanNo Nama Paket

Target Realisasi

Dari 5 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar yang dilakukan melalui pihak ketiga secara fisik sudah

terealisasi 100% dikategorikan memuaskan/sangat tinggi.



44

BAB III

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

1. Pajak Air Tanah yang tidak mencapai target dikarenakan potensi alam



pengenaannya berada pada pemerintah provinsi;

2. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa tidak tercapai karena

fasilitas guest house/tempat penginapan masih belum memadai dam

masih kalah bersaing dengan penginapan lain;

3. Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat

gelondongan (belum by name by address) sehingga memerlukan validasi

kebenaran data dan piutang untuk kemudian dilakukan cleansing data

4. SDM yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus

seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak

5. Penyesuaian NJOP PBB masih menemui kendala karena PBB merupakan

pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga

memerlukan kajian lebih mendalam secara akademis, politik dan social

6. Untuk BPHTB karena bersifat self assessment dimana WP melakukan

penghitungan sendiri besaran pajak yang dibayarkan, nilainya bergantung

dari kondisi perokonomian suatu daerah

7. Belum optimalnya penilaian individual untuk objek pajak PBB yang

potensial sementara perkembangan wilayah berjalan dengan cepat

8. Belum adanya zona nilai tanah yang lebih mencerminkan kondisi

mendekati harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam

pembayaran BPHTB

B. Solusi

1. Pengusulan perubahan Peraturan Gubernur untuk menaikan Nilai

Perolehan Air (NPA)

2. Memperbanyak kegiatan opsir untuk pajak reklame

3. Meningkatkan fasilitas guest house/tempat pesanggrahan agar dapat

bersaing dengan penginapan lain



45

4. Pendataan PBB P2 pada tahun 2018 diarahkan pada verifikasi dan



5. Bekerjasama dengan BKDPSDM terkait penerimaan CPNS yang memenuhi

kualifikasi yang dibutuhkan serta memfasilitasi pelaksanaan Diklat bagi

PNS tentang penilaian, juru sita dan pemeriksa pajak

6. Melakukan studi komparasi kepada daerah yang telah melakukan

penyesuaian NJOP tanpa adanya resistensi masyarakat sebagai wajib pajak

7. Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada notaris/PPAT dan BPN

agar nilai transaksi BPHTB mendekati harga pasar serta melakukan kajian

untuk penerapan e-BPHTB

8. Melakukan inovasi berupa jemput bola terhadap pelayanan PBB P2

sekaligus memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar melaporkan

objek pajak apabila mengalami perubahan serta melakukan pengawasan

terhadap penilaian individual

9. Malakukan koordinasi dengan BPN terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) serta

studi komparasi ke daerah yang sudah menerapkan ZNT dalam penentuan

NJOP PBB P2 dan BPHTB



46

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik

beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah menjalankan 5 program

dan 23 kegiatan yang mana 1 program merupakan program utama pada

RPJMD yakni program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah, sedangkan 4 program lainnya merupakan program

pendukung.

2. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar, yaitu Pesentase Capaian Penerimaan Pendapatan

Daerah sebesar 103,52% dari target 99% atau tercapai 100% dengan

kategori memuaskan/sangat tinggi.

3. Realisasi Keuangan (Berlanja Langsung) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar tahun 2018 terealisasi Rp. 6.274.882.619,- dari pagu

awal Rp. 6.653.658.000,- atau sebesar 91,56% dengan kategori

memuaskan/sangat tinggi.

4. Realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018, dari 3 paket pekerjaan terealisasi

3 paket pekerjaan atau tercapai 100% dengan kategori

memuaskan/sangat tinggi.

5. Dari seluruh capaian di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2018 dapat dikategorikan

memuaskan/sangat tinggi baik dari segi capaian IKU, realisasi

keuangan maupun Rencana Umum Pengadaan (RUP).

B. Saran-Saran

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sehingga dapat digunakan sebagai acuan

peningkatan kinerja kedepannya agar dapat lebih terarah berdasarkan program

dan kegiatan yang ditetapkan pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar.



47

Disampaikan pula bahwa realisasi pendapatan daerah masih bersifat

sementara dikarenakan belum adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

yang diperkuat dengan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banjar

Tahun 2018. Namun data yang kami sajikan terkait pendapatan daerah adalah

data terakhir yang kami catat dan peroleh per januari 2018.

Lampiran SE Mendagri Nomor 120.04./7504/OTDA tanggal 31 Desember 2015

LEMBAR ISIAN LAMPIRAN IKK. III1

BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS PERHITUNGAN JENIS DATA

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

2 KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA DAN SERTA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONIOMI DAERAH

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

11

Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Bukti Pengiriman:

- Laporan Kinerja 2018, disampaikan pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai surat pengantar Nomor 900/822-01/BAPENDA

Tepat Waktu

Sumber data dari Subbag Keuangan

Bapenda

Hubungan antar

daerah 13

Kerjasama dengan

daerah lain

Jumlah MoU yang masih berlaku

per tahun 2018

Jumlah MOU yang masih berlaku

pada tahun 2017, sebanyak 3 MoU

yang terdiri dari :

1) MoU Dengan Bank KALSEL tentang Penerimaan Pembayaran/Setoran Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) diKabupaten Banjar Nomor :13/PKS/BANJAR/2013 dan Nomor :70/PKS/DNA/BKS/2013

2) MoU Dengan PT.POS INDONESIA(PERSERO) tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Banjar Nomor 763/Reg-IX/JKRP/Sarjaskug/4/0715 dan Nomor 7/PKS/Banjar/2015

3) MoU Dengan Kejaksaan Negeri Martapura tentang Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Pendapatan Daerah Nomor :01/SPK/BAPENDA/2018 dan Nomor : B-01/Q.3.13/GS.1/03/2018

Tiga (3) buah

Sumber data dari

Bidang Pendapatan I

dan II


9 TRANSPARAN DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

Serapan Dana Perimbangan

32

Dana perimbangan

yang terserap

dibanding yang

direncanakan

Jumlah dana perimbangan yang

terserap dibagi jumlah dana

perimbangan x 100%

- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Rp. 1.133.772.065.282,-

- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.014.034.221.975,-

106,48%

Sumber data dari realisasi laporan

Pendapatan APBD Bapenda

10 INTENSIFITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

35

Besaran PAD

terhadap seluruh

pendapatan dlm

APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumlah total

pendapatan APBD (realisasi) X

100%

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 185.437.045.550,-

- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 1.721.884.053.067,-

10,77%

Sumber data dari

realisasi laporan

Pendapatan APBD

Bapenda

37

Rasio SILPA thdp

total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah

pendapatan x 100%

- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp 1.023.770.728,-

- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 1.721.884.053.067,-

0,06%

Sumber data dari

Laporan LRA Subbag

Keuangan Bapenda

38

Rasio realisasi

belanja thd

anggaran belanja

Realisasi belanja dibagi total

anggaran belanja APBD X 100%

- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp 12.634.581.334,-

- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp.1.605.957.148.118

0,79%

Sumber data dari

BPKAD

11 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

Peta Potensi Daerah

40

Rasio realisasi PAD

2015 terhadap

potensi PAD

Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi

dengan potensi PAD x 100%

- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 185.437.045.550,-

- Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 Rp. 172.884.861.363,-

107,26 %

Sumber data dari

realisasi laporan

Pendapatan APBD

41 Peningkatan PAD

Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2018- PAD 2017) x 100% PAD 2017

- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 185.437.045.550,-

- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp 179.714.918.680,-

3,18 %

Sumber data dari realisasi laporan

Pendapatan APBD


Lampiran IKK III.3 Tidak Ada


1

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BANJAR NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

NO

ASPEK

FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program

Nasional (RKP), sebanyak 3 program

- Jumlah program

nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program

1 x 100% 3

= 33,33 %

Program Peningkatan

Kapasitas Keuangan Daerah

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada

Apabila Ada, Sebanyak 34 SOP yang terdiri dari :

1. Surat Masuk 2. Surat Keluar 3. Pelayanan

Membuat SPT/SPPD, anggaran biaya,

Ada 34 SOP

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.


2

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

dan penomoran SPT, SPPD dan Anggaran biaya

4. Pelayanan mengatur absen dan merekap data pegawai

5. Pelayanan urusan kepegawaian

6. Penerima tamu kepala badan

7. Pelayanan persiapan ruang rapat

8. Pelayanan informasi, evaluasi dan mensistemasikan data

9. Penandatangan surat oleh kepala badan

10. Peminjaman ruang rapat

11. Pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor

12. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

13. Pembuatan laporan keuangan SKPD


3

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

14. Pencatatan penerimaan tunai

15. Penertiban SP2D UP /GU /TU /LS gaji dan tunjangan

16. Penatausahaan penerimaan SP2D UP /GU /TU /LS gaji dan tunjangan

17. Melengkapi SPJ bendahara pengeluaran

18. Verifikasi berkas SPJ bendahara pengeluaran

19. Pencairan gaji dan tunjangan

20. Pencairan dana LS

21. Pencairan dana LS pengadaan

22. Pembayaran pajak daerah/retribusi daerah (Official Assessment)

23. Pelaporan 24. Pembayaran

pajak daerah / retribusi daerah (Self Assessment)

25. Pendaftaran wajib


4

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

pajak baru 26. Mutasi objek /

subjek PBB 27. Pendaftaran objek

pajak PBB baru dengan penelitian kantor

28. Cetak salinan SPPT PBB

29. Verifikasi BPHTB 30. Pembukuan dan

pelaporan 31. Bagi hasil pajak

dan bukan pajak 32. Kajian potensi

pendataan 33. Monitoring dan

evaluasi 34. Penyuluhan pajak

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

- PERDA & PERBUB

pelaksaan sebanyak 10

- PERDA & PERBUB yang seharusnya, sebanyak 10

100%

1. PERDA Nomor Nomor 03 Tahun 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

2. PERDA Nomor 06 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA UMUM

3. PERDA Nomor 07 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI


5

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

PERIZINAN JASA USAHA

4. PERDA Nomor 08 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

5. PERBUB No 10 Thn 2013 tentang ISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB KABUPATEN BANJAR

6. PERDA Nomor 13 PERUBAHAN ATAS PERADA NO 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

7. PERBUB NO 69 Thn 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PBB PEDESAAN DAN


6

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJAR

8. PERBUB NO 10 Thn 2015 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

9. PERDA NO 02 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERDA KAB.BANJAR NO 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

10. PERBUB NO 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME


7

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang ada

sebanyak 20

- Jabatan yang harus ada, sebanyak 21

95,25%

1. Kasubbid Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak pensiun

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

1) Ada

100% 1. Fungsional

Pranata Komputer

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten

- PNS SKPD,

sebanyak 34 personil

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.638 personil

0,51%

Total PTT di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 41 Orang

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org

- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org

80%

- Kepala Badan Pendapatan Daerah belum Diklatpim II

- Kasubbid Penetapan dan Keberatan belum Diklatpim IV

- Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan belum Diklatpim IV

- Kasubbid


8

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Monitoring dan Evaluasi belum Diklatpim IV

8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang

memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org

- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jabatan

100%

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada. Dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. Perjanjian Kinerja

4 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang

diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1

100%


9

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program

100 %

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA

SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program

100 %

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 13 Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total alokasi belanja

SKPD, sebesar Rp, 13.658.352.062,-

- Total Belanja APBD,

sebesar Rp

1.644.627.326.606,-

0,83 %


10

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Besaran belanja modal

14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal

SKPD, sebesar Rp. 334.976.987,-

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 12.634.581.334,-

2.65%

Besaran belanja pemeliharaan

15

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)

Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%

- Total belanja

pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 27.950.872,-

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.622.415.952,-

0.77%

16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)

Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 27.950.872,-

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 12.634.581.334,-

0.22%

Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk

Ada sebanyak 3 jenis


11

NO

ASPEK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir

Apabila Ada, Jenis dokumennya : 1) KIB 2) KIR

Ada

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah nilai asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0,-

- Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp 10.482.722.534,89,-

100%

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat

20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Jenisnya sbb : 1. Papan

Pengumuman 2. Lampu LED 3. Kotak Saran 4. Brosur 5. Mobil Pelayanan 6. Website

Jumlah sebanyak 6

jenis.

Terlampir

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada, Survey kepuasan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

84.50

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah...

Documents