laporan penerapan tata kelola - perbarindo.org · sebagai salah satu bentuk komitmen pt. bpr artha...

LAPORAN TATA KELOLA 2019 1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES

Manajemen PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES dalam menjalankan aktivitas

usaha dan operasional BPR akan selalu berupaya mengimplementasikan Tata

Kelola ( GCG ) yang baik dan benar secara bertahap sesuai dengan kondisi BPR.

Proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2019 telah mengacu pada

prinsip dasar Tata Kelola, yaitu tranparancy (transparansi), accountability

(akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (independensi),

fairness (kewajaran). Dalam proses implementasi tersebut, berbagai upaya telah

dilakukan ,diantaranya adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ,

pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris, ,penyusunan rencana bisnis

BPR , transparasi kondisi keuangan melalui penerbitan Laporan Publikasi secara

berkala , dan transparasi kondisi non keuangan melalui layanan penanganan

pengaduan nasabah.

Dari hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda self

assessment pada tahun 2019 PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES mendapatkan

predikat komposit “ BAIK ”. Sehingga masih diperlukan perbaikan dan

penyempurnaan penerapan Tata Kelola secara keseluruhan yang akan dilakukan

secara konsisten dan berkelanjutan, diantaranya menyangkut tentang penerapan

fungsi kepatuhan dan audit intern , penerapan manajemen risiko , penanganan

benturan kepentingan dan batas maksimum pemberian kredit.

Sebagai salah satu bentuk komitmen PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES dalam

rangka memenuhi kewajiban BPR terkait dengan Tata Kelola BPR maka disusun

Laporan Penerapan Tata Kelola.

Laporan pelaksanaan tata kelola ini disusun selaras dengan Peraturan OJK nomor

4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok

laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan

Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham

BPR

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan

Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau

Pemegang Saham BPR

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan

Komisaris

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris


K. Jumlah Penyimpangan Intern

L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal

Maupun Penerima Dana.

O. Hasil Penilaian (Self Assesment)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan independensi Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI

SUKSES pada posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

N a m a J a b a t a n Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor Surat OJK Tanggal

ANDRIYANI Direktur Utama SR-948/KO.0403/2018 16-11-2018

SUTRISNO Direktur SR-719/KO.0403/2018 01-10-2018

Seluruh anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES merupakan

tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR dan telah

lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa

Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-1/KO.0403/2019

pada tanggal 02 Januari 2019.

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris,

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya.

Meskipun dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR

(Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

4/POJK.03/2015, pada saat ini, dengan pertimbangan untuk lebih fokus pada

pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR, tidak ada anggota Direksi PT. BPR

ARTHA NIAGA INTI SUKSES yang aktif sebagai pengurus Asosiasi BPR.

Jumlah, komposisi, Indepedensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh

anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES telah memenuhi

persyaratan "kebutuhan minimal" kegiatan operasional BPR, dan sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi lebih atau sama dengan 2 (dua) orang, lebih banyak

atau sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris;

2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau

kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan

lokasi Kantor Pusat BPR;


3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima)

tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif

BPR;

4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum

kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas

Direksi;

5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

4/POJK.03/2015;

6. Telah lulus dari proses Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat

Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai

kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan

perundang-undangan.

c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi.

d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

1) Fungsi audit intern;

2) Fungsi manajemen risiko; dan

3) Fungsi kepatuhan

e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau

pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR,

auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa

Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai,

antara lain dengan adanya:

1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja

yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang

operasional; dan

2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang

saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang

kepegawaian kepada pegawai.

i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu

kepada Dewan Komisaris.


Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES telah menjalankan

proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi

dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2019, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah

diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES adalah

sebagai berikut:

No. Tgl Kegiatan Penyelenggara Peserta

1 19-20 Mar ‘19 Manajemen Risiko

Kredit & Operasional OJK

Dirut & PE

Kepatuhan

2 26 Mar ‘19 Evaluasi dan Bantuan

Teknis SLIK OJK

Dirut & Admin

Kredit

3 27-28 Mar ‘19

Capacity Building dan

Sosialisasi Aplikasi

LBBPR

OJK Dirut & Akunting

4 23 April ‘19

Pendidikan BPR Smt I

th 2019 - Analisa Kredit

Produktif BPR

OJK Dirut & Kabag

Komersial

5 24 April ‘19

Soft Skill Strategi

Marketing – Disruption

or Illusion

OJK Dirut & Komisaris

Utama

6 28 Mei ‘19

Sosialisasi Sidak

Debitur – Metode

Komunikasi dengan

Debitur

OJK Direktur , Kabag

Komersial dan AO

7 21 – 22 Juli ‘19

Workshop Realisasi

RBB dan Penyusunan

PKPB & SOP

Perkreditan

OJK Dirut

8 21–22 Agustus ‘19

Sosialisasi LPS dan E-

Laporan, dan Layanan

Front Office (CS)

LPS Direksi, Akunting &

CS

9 19-20 Sept ‘19

Seminar Nasional –

Tantangan BPR dalam

Dinamika Regulasi di

Era Revolusi Industri

4.0 Sbg Upaya

Peningkatan Layanan

Thd UMKM

DPD Perbarindo Dirut

10 12-14 Okt ‘19 Gathering Perbarindo

BWI PERBARINDO Dirut

11 24 Okt 2019

Sosialisasi Tipologi dan

Penanganan Dugaan

Tindak Pidana

Perbankan

OJK Direktur


12 19 – 20 Okt 2019 Workshop RBB Yapindo Dirut

13 13 Des 2019 Penanganan Kredit

Bermasalah OJK

Direktur dan Kabag

Komersial

14 21 Des 2019 Pelatihan Analisa Kredit

Untuk AO Inhouse Training

Direktur, Kabag

KOmersial dan AO

15 22 Des 2029 Team Building Inhouse Training Pimpinan dan

semua karyawan

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES tidak

menyelenggarakan secara tersendiri , dan menyelenggarakan Rapat Direksi

bersama Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga )kali, serta Rapat bersama

karyawan 9 (Sembilan) kali.. Jumlah tingkat kehadiran anggota Direksi dalam

Rapat Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Peserta

Rapat

Jumlah

Kehadiran Pada

Kehadiran Pada

Rapat

Kehadiran

Pada Rapat

dg Karyawan

Rapat Direksi DeKom & Direksi

Andriyani dan

Sutrisno. -

3 Kali 9 Kali

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN

KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah, komposisi, dan independensi Dewan Komisaris PT. BPR ARTHA

NIAGA INTI SUKSES adalah sebagai berikut:

N a m a J a b a t a n Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor Surat OJK Tanggal

YUDI SATRIA

KUSUMA

Komisaris

Utama SR-640/KO.0403/2018 12-09-2018

ALFONS

HARTONO Komisaris SR-640/KO.0403/2018 12-09-2018

Penugasan anggota Dewan Komisaris baru dilakukan setelah yang

bersangkutan berhasil melalui Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan


atau fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dicatat dalam

administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : S-1357/KO.0403/2018 pada tanggal 11 Desember 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai

kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan

usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),

Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),

Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan

mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang

mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas

lainnya.

f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan; dan/atau

2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara

berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI

KOMITE

PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES pada tahun 2019 telah memiliki Pejabat

Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan

fungsi kepatuhan, sebagaimana diamanatkan dalam POJK nomor

:4/POJK.03/2015 .

Sedangkan untuk fungsi audit ekstern masih belum wajib bagi PT. BPR ARTHA

NIAGA INTI SUKSES karena asset BPR masih dibawah Rp.10 Milyard.


D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES tidak memiliki

saham pada BPR maupun pada perusahaan lain.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA

ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,

ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

BPR

Seluruh anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan

sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota

Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki

saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada

Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan

non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES telah membuat

Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan

keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau

tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

Pemegang Saham BPR.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES tidak

mempunyai kepemilikan saham pada BPR maupun pada perusahaan lain.

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN

KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU

PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES tidak

memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham lebih dari

25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPR.


H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015, Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

dan Dewan Komisaris, serta Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, di PT. BPR

ARTHA NIAGA INTI SUKSES adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris D i r e k s i

Orang Ribuan Rp Orang Ribuan Rp

Remunerasi (gaji, honor, bonus,

tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai

fasilitas lain dalam bentuk non natura)

2

52.750,00

2

170.000,-

Fasilitas lain dalam bentuk natura,

seperti: premi asuransi kesehatan, iuran

dana pensiun/ hari tua, tunjangan

transportasi, perumahan, dan lain-lain

1

256,00

2

615,00

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR ARTHA NIAGA INTI

SUKSES pada tahun 2019 dapat dikelompokan berdasarkan tingkat penghasilan,

sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam

1 tahun

( untuk yang diterima secara tunai )

D i r e k s i Dewan

Komisaris

Diatas Rp 1.000,00 Juta - -

Diatas Rp 500,00 Juta sd. Rp 999,00

Juta

- -


Juta

- -


Juta

1 -

Dibawah Rp 100,00 Juta 1 2

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2019, Rasio Gaji tertinggi dan

terendah pada PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES adalah sebagai berikut:

a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 6,5 : 1,00


b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,59 : 1,00

c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 69,33 : 1,00

d) Rasio Gaji Direksi yg tertinggi dan Pegawai yg tertinggi : 1,75 : 1,00

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019 Dewan Komisaris PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES

menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara tersendiri sebanyak 3 (tiga)

kali, dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan

sebanyak 3 (tiga ) kali.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA

PENYELESAIAN OLEH BPR

Secara keseluruhan, selama tahun 2019 tidak terdapat / terjadi kasus internal

fraud di PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES :

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak

Tetap

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Total Fraud - - - - - - - -

Telah

Diselesaikan

- - - - - - - -

Dalam proses

penyelesaian

internal BPR

- - - - - - - -

Belum

diupayakan

penyelesaiannya

- - - - - - - -

Telah

ditindaklanjuti

melalui proses

hukum

- - - - - - - -

Nama Peserta Rapat

Kehadiran Pada

Rapat

Kehadiran Pada

Rapat

Dewan Komisaris DeKom & Direksi

Yudi Satria Kusuma 3 3

Alfons Hartono 3 2


L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA

PENYELESAIAN OLEH BPR

Tidak ada permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT. BPR ARTHA

NIAGA INTI SUKSES dalam tahun 2019

Permasalahan Hukum Jumlah Perkara

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap)

- -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Secara keseluruhan tidak ada aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang

mempunyai benturan kepentingan di PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES

pada posisi 31 Desember 2019 .

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN

KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA

DANA

Selama tahun 2019 PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES tidak ada

pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

O. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Perhitungan secara self assessment atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada

tahun 2019 di PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES menghasilkan Nilai

Komposit sebesar 2,18 dengan predikat BAIK. Penilaian tersebut diperoleh

dari penjumlahan atas Governance Structure, Governance Process, dan

Governance Outcome dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

No. Kriteria / Indikator Nilai

01 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 0,34

02 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 0,34

03 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite -

04 Penanganan Benturan Kepentingan 0,40

05 Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR 0,25

06 Penerapan Fungsi Audit Internal 0,31


07 Penerapan Fungsi Audit Eksternal -

08 Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian

Internal)

-

09 Batas Maksimum Pemberian Kredit 0,18

10 Rencana Bisnis BPR 0,16

11 Transaparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta

pelaporan internal

0,20

Nilai Komposit 2,18

Predikat Komposit :

Nilai Komposit

Predikat

Komposit

1.0 Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik

1.8 Nilai komposit < 2.6 Baik

2.6 Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik

3.4 Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik

4.2 Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

Demikian Laporan ini disampaikan , agar maklum dan terima kasih.

Banyuwangi , 21 Maret 2020

PT. BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES

YUDI SATRIA KUSUMA A N D R I Y A N I, SE

Komisaris Utama Direktur Utama

laporan penerapan tata kelola - perbarindo.org · sebagai salah satu bentuk komitmen pt. bpr artha...

Documents