LAPORAN PENELITIAN

UNIVERSITAS NASIONAL

PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA

Ketua : Nungki Yartono

Anggota : Desna Azizah

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NASIONAL

JAKARTA

2020

i

ii

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga

dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Negara (Studi pada

Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Periode 2015-

2019).

Hasil analisis dengan metode statistik menggunakan metode Regresi menunjukkan

bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, suku bunga

tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara dan nilai tukar rupiah tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

Kata kunci: Penerimaan pajak negara, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah.

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alahamdulillahi robbil ‘alamin, Puji dan syukur kita panjat kan atas

kehadirat Allah SWT atas rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar

Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Negara”. Penelitian ini disusun dalam rangka

memenuhi salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selama penelitian ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan segala puji bagi Allah atas semua nikmat

dan hidayah-Nya. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat

sebagai bahan referensi ataupun bahan pembanding bagi pembaca, dalam rangka

memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

Dalam bagian akhir kata pengantar ini penulis mohon maaf apabila terdapat

kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis terima

dengan senang hati demi kesempurnaan penelitian ini.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 28 Desember 2020.

Penulis,

iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... i

ABSTRAK ......................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah......................................... 4

1.2.1 Rumusan Masalah ......................................................... 4

1.2.2 Pembatasan Masalah ..................................................... 4

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................... 5

1.4 Kegunaan Penelitian................................................................... 5

1.4.1 Teoritis ........................................................................... 5

1.4.2 Praktis ............................................................................. 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori ...................................................................................................... 6

2.1.1 Ekonomi ............................................................................ 6

2.1.2 Pajak .................................................................................. 18

2.1.3 Tingkat Inflasi ................................................................... 26

2.1.4 Suku Bunga ....................................................................... 28

2.1.5 Nilai Tukar Rupiah ............................................................ 29

2.1.6 Penerimaan Pajak Negara ................................................. 33

2.2 Variabel dan Keterkaitan antar Variabel Penelitian ............................... 34

2.2.1 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Negara ............................................................................... 34

v

2.2.2 Pengaruh Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak

Negara ............................................................................... 35

2.2.3 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan

Pajak Negara ..................................................................... 35

2.3 Kerangka Analisis .................................................................................. 36

2.4 Hipotesis ................................................................................................. 36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian .................................................................................... 39

3.2 Data Penelitian ....................................................................................... 39

3.2.1 Sumber Data dan Jenis Data ...................................................... 39

3.2.2 Populasi dan Sampel .................................................................. 40

3.2.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .......................................... 40

3.3 Definisi Operasional............................................................................... 41

3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis ............................................. 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian .......................................................................... 50

4.1.1 Deskripsi Data dan Analisisnya ..................................... 50

4.1.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik ...................................... 54

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis .............................................. 64

4.1.4 Pembahasan dan Rangkuman Hasil Penelitian .............. 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................ 67

5.2 Saran ........................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu keberhasilan penyelenggaraan negara adalah terlaksananya suatu

program pembangunan nasional, untuk pelaksanaan setiap tahunnya

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun sebuah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menyusun APBN sesuai

dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan negara dan kemampuan pendapatan

negara dalam rangka terwujudnya suatu perekonomian nasional dengan prinsip

efisiensi keadilan, kebersamaan berwawasan lingkungan, berkelanjutan,

menjaga suatu keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada

saat ini pendapatan utama negara adalah bukan ekspor migas lagi, melainkan

pemerintah lebih meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada sektor perpajakan

nasional pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

melahirkan sebuah Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan pada UU nomor 6 tahun 1983, kemudian melahirkan juga tentang

pajak penghasilan pada UU nomor 7 tahun 1983, tentang pajak pertambahan

nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada UU nomor 8 tahun 1983.

Kemudian di dua tahun berikutnya menghasilkan UU nomor 12 tahun 1985

tentang pajak bumi dan bangunan dan UU nomor 13 tahun 1985 yang berisi

tentang bea materai, selanjutnya dilakukan perubahan kembali pada tahun

berikutnya. Dalam UU di atas terdapat juga aspek hukum yang mencantumkan

sanksi-sanksi hukum apabila Wajib Pajak (WP) baik pribadi maupun badan

lalai dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Untuk mewujudkan kesinambungan fiskal yaitu konsisten dalam menjaga

langkah-langkah konsolidasi fiskal dan mendukung suatu pertumbuhan

ekonomi nasional, dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Maka secara umum APBN diarahkan mampu menjadi suatu pedoman dalam

2

2

pelaksanaan kegiatan suatu negara, sesuai dengan kemampuan keuangan

negara, dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Sesuai dengan penerimaan negara pada APBN tahun 2018 sebesar

Rp1.894,7 Triliun, dari sektor perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 Triliun atau

sebesar 85,4% dari total penerimaan negara, dari sektor bukan pajak sebesar

Rp275,4 Triliyun atau sebesar 14,5% dari total penerimaan negara, dan dari

sektor hibah sebesar Rp1,2 Triliun atau sebesar 0,1% dari total penerimaan

negara.

Menyusun suatu APBN tahun 2018 tersebut menggunakan asumsi ekonomi

makro yang disepakati oleh dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, yaitu

pada tingkat inflasi 3,5% yoy, tingkaat Suku Bunga Indonesia (SBI) tiga bulan

dengan rata rata 5,2% , nilai tukar rupiah tanggal 31 Desember 2018 sebesar

Rp 14.481 per USD, pertumbuhan ekonomi 5,4%, harga minyak mentah sebesar

48 dollar AS per barrel, dan lifting minyak sebesar 800 ribu barrel per hari.

Pada tahun 2019 pemerintah kembali mengajukan APBN, terdapat beberapa

perubahan dengan asumsi makro ekonomi yaitu pada tingkat inflasi 3,5% yoy,

tingkat Suku Bunga Indonesia (SBI) tiga bulan dengan rata-rata 5,3% per tahun,

nilai tukar rupiah tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.901 per USD,

pertumbuhan ekonomi 5,3%, harga minyak mentah sebesar 70 dollar AS per

barel, dan lifting minyak sebesar 775 barrel per hari. Dengan adanya perubahan

tersebut penerimaan dari sektor perpajakan mengalami kenaikan dari 1.618,1

Triliun di tahun 2018 menjadi 1.786,4 Triliun di tahun 2019.

Nilai makro ekonomi dapat berubah-ubah setiap saat dikarenakan situasi

ekonomi global maupun nasional bergerak secara dinamis. Meskipun asumsi

makro berubah-ubah setiap saat, pemerintah tetap berupaya agar asumsi makro

dalam hal inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan terealisasi

sesuai dengan perhitungan awal. Sedangkan pada harga minyak di Indonesia

akan mengikuti dinamika internasional, dan perlu diupayakannya asumsi makro

oleh pemerintah agar anggaran dan perekonomian dampaknya tidak terlalu

signifikan.

3

3

Jika salah satu pengaruh yang signifikan terhadap APBN yaitu kondisi

ekonomi makro maka perlu adanya perubahan APBN setiap tahunnya. Dengan

adanya nilai makro ekonomi yang dinamis maka penulis menyimpulkan perlu

adanya penelitian pada perubahan ekonomi makro khususnya pada tingkat

inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah apakah berpengaruh pada

pendapatan negara khususnya pada sektor penerimaan pajak negara.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak negara, yang akan diteliti

salah satunya tingkat inflasi. Penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau

jasa secara umum dapat diartika sebagai inflasi. Inflasi naik dikarenakan ada

nya harga barang atau jasa di dalam suatu daerah mengalami peningkatan, dan

pada tingkat inflasi naiknya harga barang atau jasa cenderung berlangsung

secara terus menerus dalam kurun waktu yang bersamaan.

Selanjutnya adalah faktor suku bunga yang akan diteliti. Suku bunga adalah

keuntungan dari pokok pinjaman yang dibayar sebagai bunga oleh penerima

pinjaman. Jadi kompensasi dari sang peminjam uang kepada pemberi pinjaman

atau imbalan jasa atas penggunaan uang dapat diartikan sebagai bunga.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak negara terakhir yang akan

diteliti adalah nilai tukar rupiah, yang didefinisikan sebagai perjanjian yang

terkait nilai tukar mata uang terhadap pembayaran pada hari ini maupun di

kemudian hari atau dapat didefinisikan sebagai nilai mata uang dari satu negara

ke negara lain. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2019 nilai tukar rupiah

terhadap dollar Amerika adalah Rp 13.901 per USD, hal ini menandakan bahwa

Rp 13.901 senilai dengan 1 USD. Nilai tukar salah satu yang menjadi patokan,

nilai tukar biasanya diperhatikan oleh orang yang sering bepergian keluar

negeri, belanja barang mewah dengan mata uang asing, menentukan harga

barang dengan mata uang asing atau orang yang membutuhkan mata uang asing.

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan salah satu kontribusi yang sangat

besar dalam kelangsungan pembangunan dan pembiayaan pemerintahan.

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan proporsi sekitar 69-

70% dari total penerimaan dalam negeri. Pada tahun 2019 penerimaan pajak di

Indonesia sebesar 84,4% dari APBN. Jika terjadinya kegagalan dalam

4

4

pembangunan dan pembiayaan negara dikarenakan tidak tercapainya target

penerimaan pajak. Dengan adanya perubahan makro ekonomi secara dinamis,

penulis berharap pemerintah dapat mengantisipasi dan mencari alternatif

pembiayaan dalam pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan apabila

penerimaan pajak negara tidak tercapai.

Penulis ini memilih penerimaan pajak negara sebagai bahan penelitian

dengan tahun periode 2015-2019. Penulis memandang permasalahan mengenai

penerimaan pajak negara dan faktor yang mempengaruhinya sangat menarik

untuk dikaji, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul: “PENGARUH

TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA (Studi kasus pada

Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena uraian diatas, penulis merumuskan apa yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak

negara?

2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap penerimaan pajak

negara?

3. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak

negara?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pengaruh penerimaan pajak negara yaitu faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal yaitu tarif pajak itu sendiri, sedangkan faktor

eksternal diantaranya tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah,

harga minyak internasional, pertumbuhan ekonomi produksi minyak

mentah, dan harga minyak internasional. Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) tidak dapat mengendalikan faktor eksternal karena

perkembangannya menyesuaikan ekonomi pasar atau tergantung pada

kondisi ekonomi di Indonesia dan kondisi ekonomi internasional secara

keseluruhan.

5

5

Untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti hanya membatasi

penelitian pada faktor eksternal khususnya faktor makro ekonomi yang

kemungkinan berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan pajak,

di antaranya adalah tingkat inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan nilai

tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditetapkan permasalahan yang diungkapkan dalam perumusan

masalah. Penulis memiliki tujuan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

a. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat inflasi terhadap

penerimaan pajak negara.

b. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh suku bunga terhadap

penerimaan pajak negara.

c. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai tukar rupiah terhadap

penerimaan pajak negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai faktor makro ekonomi khususnya pada tingkat inflasi, suku

bunga dan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi penerimaan pajak

negara, serta juga diharapkan sebagai sarana mengembangkan ilmu

pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan

khususnya dibidang perpajakan Indonesia.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak

pemeritah dalam upaya pendapatan negara dalam sektor perpajakan

yang dipengaruhi oleh ekonomi makro khususnya pada tingkat inflasi,

suku bunga, dan nilai tukar rupiah.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Ekonomi

Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi menurut (Herispon, 2018) merupakan gabungan dari dua

suku kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “oikos” dan “nomos”.

Secara harfiah “oikos” berarti rumah tangga, sedangkan “nomos” berarti

aturan, kaidah, atau pengelolaan. Ekonomi adalah suatu studi tentang

pilihan yakni bagaimana individu dan kelompok memutuskan untuk

memanfaatkan kemampuannya untuk berproduksi, dan bagaimana

mereka memutuskan untuk mengalokasikan produk yang mereka

produksi. Dalam perkembangannya pengetahuan, dan konsep dari ilmu

ekonomi itu sendiri telah berkembang sedemikian rupa sehingga dalam

kajian-kajian, penarikan-penarikan kesimpulan dan penetapan asumsi-

asumsi telah menggunakan pendekatan ilmiah dengan menggunakan

metode statistik dan matematika. Sampai sekarang pembahasan dalam

ekonomi telah dibagi dalam dua bentuk yaitu secara makro disebut ilmu

ekonomi makro dan secara mikro disebut ilmu ekonomi mikro. Pada

dasarnya fokus dari kedua model pembahasan ini mempunyai tujuan

yang sama yaitu usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat atau individu

dalam perekonomian.

Ekonomi mikro

Menurut (Herispon, 2018) adalah membahas aktivitas ekonomi dalam

unit yang kecil secara individu (rumah tangga, perusahaan), dengan

tujuan untuk mencapai efisiensi dalam konsumsi, produksi dan

pemasaran, dan titik berat pembahasan sebagai berikut:

a. teori konsumen dan permintaan

b. teori produsen, biaya-biaya dan penawaran

7

c. teori pasar dan harga baik dalam pasar output maupun pasar input.

Makro Ekonomi

Menurut (Falianty, 2019) Ilmu ekonomi makro adalah memahami

peristiwa-peristiwa ekonomi di tingkat agregat dan memahami

perubahan keseimbangan perekonomian baik di dalam jangka pendek

maupun jangka panjang. Sejarah kelahiran makro ekonomi terkait

dengan kondisi Great Depression di Amerika Serikat pada tahun 1930-

an yang memunculkan kesadaran pentingnya memahami perilaku

ekonomi secara agregat. Lemahnya permintaan pada saat krisis

menyadarkan pentingnya kebijakan sisi permintaan serta injeksi dari

pengeluaran pemerintah untuk menstimulasi perekonomian yang

sedang melemah.

Perekonomian makro mengalami dinamika yang sangat pesat sejalan

dengan peristiwa makroekonomi yang melahirkan ide dan teori baru.

Krisis Asia 1997/1998 yang sepuluh tahun kemudian diikuti oleh Krisis

Global terkait subprime mortgage tahun 2008/2009 memunculkan

teori-teori baru mengenai krisis ekonomi. Krisis Yunani dan Eropa di

tahun 2011 semakin menyadarkan pentingnya menjaga tingkat utang

pada level aman dan pelajaran berharga mengenai koordinasi kebijakan

makro ekonomi pada sebuah satuan mata uang. Sejalan dengan

perkembangan itu perhatian masyarakat dunia terhadap ilmu makro

ekonomi semakin meningkat.

Ilmu makroekonomi muncul belakangan setelah ilmu mikroekonomi.

Kelahiran ilmu mikroekonomi adalah pada saat Adam Smith

meluncurkan buku The Wealth of Nations tahun 1776. Sedangkan

tonggak kelahiran makroekonomi adalah pasca Great Depression 1930-

an. Karena makroekonomi adalah mempelajari perilaku agen ekonomi

secara agregat maka konsistensi dengan ilmu mikroekonomi tetap perlu

dijaga. Mikroekonomi adalah fondasi dari makroekonomi, karena

makroekonomi merupakan agregasi dari mikroekonomi.

8

Ilmu mikroekonomi tidak akan lepas dari pembahasan kebijakan

makroekonomi. Kebijakan makro ekonomi mencakup kebijakan

moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan struktural. Ilmu ekonomi

makro adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat

atau keseluruhan. Penjelasan makro ekonomi mencangkup perubahan

ekonomi yang mempengaruhi seluruh rumah tangga, perusahaan dan

pasar secara bersamaan (Mankiw, 2009).

Variabel Makroekonomi yang Utama

Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu

perekonomian. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang

dicapai suatu perekonomian merupakan bagian penting dari analisis

makroekonomi. Analisis ini menunjukkan bagaimana permintaan

agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat keseimbangan

di suatu perekonomian. Setiap perekonomian selalu menghadapi

masala-masalah ini menimbulkan akibat buruk kepada masyarakat dan

harus dihindari atau besaran dampaknya dikurangi. Ada beberapa

permasalahan yang menjadi perhatian utama makroekonomi.

a. Tingkat Output Agregat

Ukuran utama dari keadaan perekonomian adalah output agregat.

Output agregat adalah total kuantitas barang dan jasa yang

diproduksi suatu perekonomian (negara) dalam suatu periode. Suatu

periode dimana output yang dihasilkan suatu perekonomian

mengalami penurunan disebut dengan resesi. Dan jika penurunan

output terjadi dalam waktu lama maka kondisi ini disebut dengan

depresi.

Ketika tingkat produksi menurun, maka jumlah barang dan jasa yang

beredar menjadi lebih sedikit, tingkat harga akan naik, dan standar

hidup masyarakat pun akan menurun. Karena ketika perusahaan

memutuskan untuk menurunkan output yang diproduksinya, maka

banyak pekerja yang akan dipecat, sehingga pendapatan masyarakat

akan menurun, dan pengangguran akan meningkat. Pemerintah akan

9

selalu memperhatikan tingkat produksi tiap periode di negaranya.

Yang menjadi perhatian bagi pemerintah bukan semata-mata total

barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahunnya, namun seberapa

besar tingkat pertumbuhan output tiap tahunnya. Tingkat

pertumbuhan yang tinggi mengartikan tingginya standar hidup

masyarakat dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Tingkat Harga Agregat

Peningkatan harga secara keseluruhan/ umum (inflasi) menjadi

perhatian utama bagi pemerintah. Inflasi adalah peningkatan harga

barang secara keseluruhan dan konsisten. Tingkat inflasi berbeda

dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu

negara dengan negara lainnya. Pada suatu periode tingkat inflasi bias

rendah, dan dapat pula tinggi atau bahkan sangat tinggi (bias

mencapai beberapa ratus atau beberapa ribu dalam setahun). Tingkat

inflasi yang sangat tinggi disebut dengan hyperinflation.

c. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang

termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi

belum mendapatkannya. Permasalahan pengangguran sangat

berhubungan dengan tingkat output. Faktor utama yang

menimbulkan pengangguran adalah menurunnya permintaan

agregat. Semakin menurunnya permintaan akan barang dan jasa

maka menurun pula keinginan perusahaan untuk memproduksi

barang dan jasa. Penurunan produksi ini memaksa perusahaan untuk

mengurangi biaya produksi, terutama pengurangan tenaga kerja

karena membayar upah merupakan biaya paling besar yang

ditanggung perusahaan.

d. Siklus Bisnis

Pada dasarnya, output agregat selalu mengalami perubahan baik

naik maupun turun. Gerakan naik atau turun agregat ini biasa disebut

sebagai siklus usaha. Pola naik turunnya output agregat tersebut

memiliki tenggang waktu yang berbeda, ada yang memiliki jangka

10

waktu pendek (3-11 tahun), jangka waktu panjang (30-70 tahun),

atau jangka waktu yang sangat panjang (200 tahun). Perbedaan

tenggang waktu siklus usaha tersebut dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu siklus jangka pendek biasanya banyak dipengaruhi oleh

perubahan musim, siklus jangka waktu panjang dipengaruhi oleh

perubahan teknologi, sedangkan siklus jangka waktu yang panjang

sekali biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh tatanan sosial dan

kebudayaan masyarakat setempat. Ekonomi makro memandang

siklus usaha merupakan hal yang harus mendapat perhatian penting

mengingat dampak yang diakibatkannya sangat fatal bagi

perekonomian. Dampak umum yang mungkin terjadi adalah jika

pemerintah mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan akan

mengakibatkan perekonomian depresi. Begitupun sebaliknya,

ekspansi yang dilakukan secara berkepanjangan akan

mengakibatkan inflasi dan pada akhirnya akan terjadi resesi. Oleh

karena itu, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk

menghadapi siklus ekonomi atau biasa disebut kebijakan anti siklus,

disebut juga kebijakan counter cyclical.

e. Stabilitas Nilai Tukar

Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional dan terbukanya

perekonomian antar negara, stabilitas nilai tukar memiliki peranan

yang sangat penting. Nilai tukar yang stabil akan menciptakan

kondisi perekonomian yang kondusif, hal ini karena:

1) Stabilitas nilai tukar akan mempengaruhi stabilitas harga dan

inflasi

2) Stabilitas nilai tukar penting untuk mendorong ekspor

3) Stabilitas nilai tukar menciptakan kepastian dalam

perekonomian sehingga pelaku-pelaku ekonomi dapat

menciptakan prediksi dan antisipasi yang baik

Nilai tukar yang tidak stabil akan merugikan pelaku-pelaku ekonomi

dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, pemerintah

11

melalui otoritas moneter berusaha untuk mengendalikan stabilitas

nilai tukar.

f. Indikator Perekonomian Terbuka

Di dunia ini kita hidup sendirian. Kita pasti berhubungan dengan

negara-negara lain di seluruh dunia. Kondisi perekonomian di

negara-negara lain pun akan mempengaruhi perekonomian di dalam

negeri. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting

dari kegiatan perekonomian suatu negara. Suatu perekonomian yang

mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain disebut

dengan perekonomian terbuka (open economy).

Para ekonomi klasik berpendapat bahwa jika suatu perekonomian

menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain, maka hal ini

akan memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi. Dan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti pendapatan masyarakat

akan meningkat. Selain itu, keterbukaan juga dapat berdampak

buruk. Impor yang sangat tinggi hingga melebihi ekspornya akan

membawa dampak buruk. Impor yang tinggi berarti banyak

konsumen yang menggunakan barang luar negeri dibandingkan

barang dalam negeri. Akibatnya permintaan produk-produk dalam

negeri akan menurun dan akan menyebabkan pengangguran yang

tinggi.

Indikator Makroekonomi Utama

Keberhasilan kegiatan ekonomi adalah suatu hal yang selalu menjadi

impian bagi setiap negara, karena dengan keberhasilan tersebut tingkat

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat juga akan meningkat.

Tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi suatu negara dapat

dilihat pada indikator-indikator berikut:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi

ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data

Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, baik

12

menggunakan faktor produksi milik warga negara maupun warga

asing, di sebuah negara dalam suatu periode tertentu. PDB juga

dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik). PDB

dibedakan menjadi dua, yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan

PDB atas dasar harga konstan.

PDB atas dasar harga berlaku atau disebut dengan PDB nominal

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB atas dasar

harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan

struktur ekonomi.

Sedangkan PDB atas dasar harga konstan atau disebut dengan PDB

ril menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai

dasar. PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara ril (karena telah dihilangkan unsur

perubahan harga/inflasinya) dari tahun ke tahun. Terdapat tiga

pendekatan yang dapat digunakan dalam perhitungan PDB yaitu:

1) Pendekatan Produksi

2) Pendekatan Pengeluaran

3) Pendekatan Pendapatan

b. Harga

Tingkat harga umum diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK),

yaitu indeks yang mengukur perubahan rata-rata tingkat harga antar

waktu. Pertumbuhan dari IHK dapat menggambarkan tingkat inflasi.

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang umum yang

terjadi secara terus menerus atau berkesinambungan. Oleh karena

pengaruhnya terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,

maka stabilitas harga sangat penting dalam suatu perekonomian. Di

mana untuk mengetahui IHK dapat dilakukan tahap perhitungan

berikut:

1) Menentukan keranjang komoditas yang dikonsumsi

13

2) Mengumpulkan data harga setiap komoditas per periode

3) Menghitung biaya konsumsi sesuai keranjang komoditas

4) Menentukan tahun dasar untuk mendapatkan IHK

c. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan untuk

angkatan kerja. Sementara, pengangguran adalah orang-orang yang

tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan, tetapi

belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang

menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran

masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok

makro ekonomi yang paling utama.

Kebijakan Makroekonomi

Untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas perekonomian pemerintah

dapat berperan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan atau regulasi

sebagai campur tangan pemerintah dalam perekonomian antara lain:

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka

mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik

dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur

jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan

pada peraturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen

kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Penerimaan pemerintah berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi

pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh

pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli

masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan

jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan

daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara

umum. Sedangkan pengeluaran pemerintah berhubungan dengan

pengeluaran baik belanja rutin maupun belanja modal.

14

1) Struktur Mekanisme APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah Pendapatan Negara dan

Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus/ Defisit

Anggaran, Pembiayaan. Asumsi dasar makro ekonomi sangat

berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN.

Asumsi dasar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi,

tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,

harga minyak dan produksi/ lifting minyak atau lifting gas.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-

account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut

postur APBN. Faktor-faktor penentu APBN antara lain:

a) Pendapatan negara

b) Belanja negara

c) Pembiayaan

2) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah merupakan semua penerimaan

negara dalam satu tahun anggaran yang menambah ekuitas dana

lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh negara. Besaran

pendapatan negara dan hibah terutama dipengaruhi oleh proyek

perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang terkini

pada asumsi dasar ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang

pendapatan negara dan hibah. Pendapatan ini terdiri penerimaan

dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri merupakan

sumber penerimaan negara terbesar, dengan menyumbangkan

sekitar 99,7% dari total penerimaan negara.

Hal ini terkait kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan

penerimaan dalam negeri agar dapat mendukung kebijakan

konsolidasi fiskal yang berkelanjutan.

3) Pengeluaran Negara (Belanja Negara)

Belanja negara merupakan semua pengeluaran negara dalam

satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan

merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh

15

pembayarannya kembali oleh negara. Besaran belanja yang

tercantum dalam APBN merupakan batas tertinggi sehingga

tidak dapat dilampaui. Belanja negara ini memiliki peran yang

strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Belanja negara terdiri dari belanja

pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah

pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian.

4) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara yang harus

dibayar kembali/ pengeluaran negara yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada

tahun anggaran berikutnya serta penjualan aset dan penggunaan

Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pembiayaan ini muncul apabila

besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan

hibah atau terjadi defisit, agar besaran belanja yang sudah

ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan pemerintah untuk pembiayaan ini diutamakan berasal

dari non utang dan utang dalam negeri dan juga menjaga net

outflow (jumlah penarikan pinjaman lebih kecil dibandingkan

dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan

penerusan pinjaman), dikarenakan memiliki risiko yang lebih

rendah (lebih fleksibel dalam mengelola portofolio utang dan

risiko utang) dibandingkan pembiayaan lainnya serta memiliki

multiplier effect yang positif pada perekonomian nasional.

5) Surat Utang Negara

Pengertian surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang

negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin

pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik

Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Berdasarkan

16

pengertian tersebut di atas maka surat utang negara pada

hakikatnya merupakan pinjaman negara. Menurut kamus besar

Bahasa Indonesia, pinjaman berarti utang yang dipinjam dari

pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Dalam

pengertian pinjaman negara tentunya terkandung makna yaitu

kegiatan atau penyelenggaraan pinjaman yang dilakukan oleh

negara sebagai subjeknya.

6) Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Kebijakan anggaran atau politik anggaran adalah sebagai

berikut:

a) Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk

membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara

guna memberikan stimulus pada perekonomian. Umumnya

sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

b) Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk

membuat pemasukannya lebih besar daripada

pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus

dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang

ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk

menurunkan tekanan permintaan.

c) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan

pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik

anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran

serta meningkatkan disiplin.

7) Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kegiatan Investasi dan

Pasar Modal

Salah satu instrumen pemerintah untuk kebijakan fiskal adalah

pajak oleh karena itu berikut ini adalah efek dari kebijakan atas

pajak. Perbedaan antara harga di mana saham dijual versus

harga di mana saham itu dibeli disebut sebagai capital again.

Ketika investor memegang posisi saham kurang dari satu tahun,

keuntungan disebut sebagai keuntungan modal jangka panjang.

17

Undang-undang pajak mempengaruhi arus kas setelah kena

pajak (yang dilaporkan perusahaan) yakni yang investor terima

dari hasil menjual saham, dan karena itu dapat mempengaruhi

permintaan untuk saham. Dengan mengasumsikan faktor lain

konstan, saham seharusnya dihargai lebih tinggi ketika tarif

pajak (untuk capital gain) relatif rendah (Madura, 2014).

8) Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

a) Melalui penerimaan pemerintah yaitu menurunkan tarif

pajak (ekspansif) dan menaikkan tarif pajak (kontraktif).

b) Melalui pengeluaran pemerintah yaitu menaikkan

pengeluaran pemerintah (ekspansif) dan menurunkan

pengeluaran pemerintah (kontraktif).

9) Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan

bertanggung jawab beserta desentralisasi fiskal yang

mengikutinya, saat ini telah memasuki dasawarsa kedua. Peril

dipahami bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada

dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam

penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan

bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian

tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih

mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor

penggerak pembangunan pada tingkat pemerintahan yang

paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah.

b. Kebijakan Moneter

Kontrol atas jumlah uang beredar disebut kebijakan moneter

(monetary policy). Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan

suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan

internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,

pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal

18

(keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan

ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat

diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca

pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam

kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat

dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh

kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor

perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Tujuan

kebijakan moneter antara lain adalah:

1) Menjaga stabilitas ekonomi

2) Menjaga kestabilan harga

3) Meningkatkan kesempatan kerja

4) Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar

negeri

2.1.2 Pajak

Pengertian Pajak

Berikut beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh R. Santoso

Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak

(1995:2-6) sebagai berikut:

a. Menurut (Waluyo, 2017) (pernah menjabat guru besar dalam

hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin

International Burreau of Fiscal Dokumentation di Amsterdam),

definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

b. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam

bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”

menyatakan:

19

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian–pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

a. Pajak dapat dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaanya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

b. Pemerintah tidak dapat menunjuk kepada individu terhadap

kontraprestasi dalam pembayaran pajak.

c. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memungut

pajak.

d. Biaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah didapat dari pajak,

walaupun pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan

untuk membiayai public investment.

e. Tujuan pajak sebagai budgeter dan mengatur.

Retribusi

(Pohan, 2014) pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Yang

membedakannya adalah imbalan (kontraprestasi) di mana dalam

retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Adapun

unsur-unsur yang melekat pada retribusi, antara lain:

a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.

b. Pemungutannya dilakukan oleh negara (dalam hal ini Pemerintah

Daerah)

c. Pelaksanaannya dapat dipaksakan

d. Kontraprestasi berupa pembayaran dari warga masyarakat akan

mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang tertuju pada

individu yang membayarnya

e. Uang hasil dari retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum

berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan

20

Pada umumnya hubungan retribusi dengan prestasi kembalinya adalah

langsung. Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran

berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Misalnya retribusi

tempat pencucian mobil, pembayaran aliran listrik, retribusi lain.

Mendirikan bangunan, pembayaran uang sekolah, uang kuliah, uang

ujian, pembayaran air minum, aliran listrik, gas, dan sebagainya.

Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku

umum, dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa,

yaitu barang siapa yang ingin mendapat prestasi tertentu dari

pemerintah, harus membayar. Dengan demikian, apabila seseorang atau

badan yang sudah mendapatkan manfaat ekonomisnya tetapi tidak mau

membayar retribusinya, maka secara yuridis pelunasannya dapat

dipaksakan, seperti halnya dengan pajak.

Sumbangan

Istilah sumbangan ini mengandung pikiran, bahwa biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan

dari kas umum. Karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk

seluruhnya, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok

masyarakat tertentu saja. Oleh karenanya, maka hanya golongan

tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar

sumbangan ini. Dalam hal pemungutan pajak dan retribusi harus

berdasarkan undang-undang, maka sumbangan pungutannya tidak

berlandaskan undang-undang tetapi lebih bersifat sukarela dan gotong-

royong masyarakat setempat, tidak ada paksaan, dan imbalan langsung

sumbangan dapat dirasakan langsung oleh pemberi sumbangan.

Misalnya sumbangan pembangunan rumah ibadah atau perbaikan jalan.

Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Masalah dalam kegiatan perpajakan tidaklah sederhana, sekedar

menyerahkan sebagian atau beberapa persen dari penghasilan Wajib

Pajak kepada negara, tetapi caranya terlihat berbeda-beda bergantung

21

kepada pendekatannya. Dalam hal inilah pajak dapat ditinjau dari

beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara

yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju

kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi

masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar

dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas,

mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada

pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu

menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah

memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan

pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan

bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya

kembali lagi untuk masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan

kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan

kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan.

Dalam negara yang mengatur ekonomi bebas, semua orang ingin

dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan atau keinginan merekaa,

cukup makan, tersedianya perumahan yang memadai, pelayanan

kesehatan yang baik, fasilitas pendidikan yang cukup, dan

sebagainya. Ini semua dapat dicapai apabila pemerintah mampu

menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan

ekonomi. Prasarana dapat berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air,

listrik, dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi tersebut kurang

memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang.

Prasarana ekonomi tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan

ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapat

meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa jarak

serta tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat

meningkatkan prasarana ekonominya. Untuk itu diperlukan usaha

mengarahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan

22

masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang

berasal dari ekspor dan jasa. Pengarahan dana-dana investasi

tersebut harus ditingkatkan dengan cepat, sehingga peranan bantuan

luar negeri semakin berkurang. Perlu diperhatikan dalam beberapa

tahun anggaran. Pemerintah selalu mengalami defisit anggaran, hal

ini perlu disampaikan kepada pembayar pajak bahwa ekonomi

nasional tidak selalu baik. Untuk melindungi sesuatu yang lebih

penting, seringkali pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang

seolah-olah bertentangan dengan dunia usaha sebagai contoh untuk

menurunkan inflasi, pemerintah melakukan kontraksi moneter atau

kebijakan uang ketat, sehingga tingkat bunga perbankan naik.

Keadaan seperti ini tidak dapat dijadikan dalih atau alasan Wajib

Pajak untuk melalaikan kewajibannya.

b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hirarki yang jelas dengan

urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya.

Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang ditingkatkan

lebih tinggi. Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang

digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara

yaitu Pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang). Undang-Undang pajak masih menggunakan

produk undang-undang zaman kolonial Belanda sampai

pembaharuan perpajakan selesai tahun 1983, Undang-undang

kolonial yang pada saat itu adalah aturan bea materai 1932,

ordonansi pajak perseroan 1925, ordonansi pajak kekayaan 1932,

dan ordonansi pajak pendapatan 1944. Dalam rangka reformasi

perpajakan nasional pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil

melahirkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak

23

penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan,

Undang-Undang Nomor 13 tentang bea materai. Dalam undang-

undang di atas terdapat pula aspek hukum dengan mencantumkan

sanksi-sanksi hukum apabila Wajib Pajak lalai atau sengaja tidak

menunaikan kewajibannya membayar pajak. Selanjutnya dilakukan

pembaruan kembali pada tahun berikutnya.

c. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi

hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang

sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika

dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi

semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi,

tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona

penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara

sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu

sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan

pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri

dan pengeluaran rutin. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator

efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya

pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan

umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan

semakin tinggi rasio pajak. Rasio pajak yaitu perbandingan antara

penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto (PDB) di

Indonesia pada tahun 2010 baru mencapai 11,1% yang diharapkan

rasio pajak dapat meningkat untuk setiap tahunnya, sehingga dapat

tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat

yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas

pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada

24

masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk

membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini

dibiayai masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana

yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah.

Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang

dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di

berbagai sektor.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan adalah suatu pegangan teguh untuk mencapai

suatu tujuan pemungutan pajak dalam memilih alternatif

pemungutannya, sehingga menemukan atau terdapat suatu kesamaan

dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan

lagi dalam pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Dikemukakan

oleh Adam Smith asas-asas pajak sebagaimana dalam buku An Inquiry

into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa

pemungutan suatu pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. Keadilan

` Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan dikenakan pajak sesuai

dengan penghasilannya atau kemampuannya masing-masing dalam

pembayaran pajak yang sesuai manfaatnya yang diterima. Pajak ini

sifatnya harus merata dan adil. Adil dalam arti ini yaitu setiap Wajib

Pajak harus menyumbangkan uangnya untuk pengeluaran

pemerintah dalam pembangunan negara yang lebih baik terhadap

fasilitas yang dimanfaatkan atas kepentingan bersama.

b. Kepastian

Dalam hal ini setiap Wajib Pajak mengetahui berapa besarnya pajak

yang harus dibayarkan atas penghasilan yang didapatkan, waktu

pembayaran hingga batas waktu pembayaran, dan sifatnya tidak

sewenang-wenang pada pihak otoritas pajak.

25

c. Convenience

Waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar suatu pajak

yaitu waktu dimana tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. Ekonomi

Biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban secara ekonomi

bagi Wajib Pajak diharapkan serendah mungkin sehingga beban

Wajib Pajak tidak terlalu berat.

Fungsi Pajak

Pada pengertian di atas telah terdapat ciri-ciri yang khas pada pajak,

demikian pula terdapat fungsi pajak antara lain:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan oleh

pemerintah dalam pembangunan negara atau pengeluaran

pemerintah, salah satu bukti masuknya pajak adalah pada APBN

sebagai penerimaan negara yang terbesar selain penerimaan bukan

pajak dan hibah.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai bahan mengatur kebijakan pada bidang

sosial maupun ekonomi, seperti dikenakannya pajak lebih tinggi

pada barang mewah dapat lebih ditekankan.

Faktor Penerimaan Pajak

Faktor penerimaan pajak negara dapat dibagi menjadi dua bagian

adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor

yang berkaitan dengan internal KPP itu sendiri atau direktorat jenderal

pajak. Faktor eksternal adalah faktor makro ekonomi dan faktor WP.

Rendahnya kepatuhan, dan kesadaran WP atas lapornya pajak dengan

benar itu faktor dari Wajib Pajak, sedangkan dari makro ekonomi yang

dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah nilai tukar rupiah,

pertumbuhan ekonomi, harga minyak di pasar internasional, tingkat

inflasi, dan suku bunga.

26

2.1.3 Tingkat Inflasi

Pengertian Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah peningkatan harga barang secara keseluruhan dan

konsisten. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya,

dan berbeda pula dari suatu negara dengan negara lainnya. Pada suatu

periode tingkat inflasi bisa rendah dan dapat pula tinggi atau bahkan

sangat tinggi, tingkat inflasi yang sangat tinggi disebut dengan

hyperinflations. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi antara lain:

a. Demand inflation

Bila dalam perekonomian terjadi dimana tingkat pengeluaran agregat

(demand) lebih besar dari kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan barang/jasa (supply) akan mendorong konsumen

membeli pada harga yang lebih tinggi, sebaliknya produsen akan

menambah produk dan menjual kepada pembeli yang bersedia

membayar lebih tinggi. Lebih jelasnya bahwa permintaan akan

barang dan jasa di pasar melebihi kemampuan produksi dari

produsen, maka akan mendorong harga menjadi naik.

b. Cost push inflation

Terjadinya kenaikan harga-harga bahan baku, naiknya upah tenaga

kerja, dan naiknya biaya overhead pabrik, sehingga mendorong

perusahaan untuk menaikan harga produknya di pasar. Dapat

dikatakan inflasi terjadi karena terjadinya kenaikan biaya produksi

sehingga akan menyebabkan harga jual produk naik pula.

c. Import inflation

Bila suatu negara mempunyai ketergantungan yang besar kepada

barang-barang impor dari negara lain, maka negara pengimpor

sangat rentan terhadap pengaruh inflasi yang terjadi pada negara asal

barang. Jika harga barang-barang impor yang didatangkan dari

negara lain naik atau tinggi, maka harga dari barang-barang yang

diimpor tersebut dalam negeri otomatis akan meningkat pula.

d. Penambahan penawaran uang yang lebih besar dari pertambahan

produksi dan penawaran barang, kondisi seperti ini dapat saja terjadi

27

dalam perekonomian bila pihak perbankan memberikan suku bunga

pinjaman yang rendah, bila pemerintah meningkatkan

pengeluarannya atau belanja rutinnya.

e. Kebijaksanaan pemerintah, kekacauan politik dan ekonomi juga

dapat menyebabkan inflasi, kebijaksanaan yang dimaksud misalnya

pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM),

pemerintah menaikan tarif pajak kepada perusahaan-perusahaan,

kekacauan politik juga memberikan kontribusi terjadinya inflasi

karena orang akan takut berusaha, takut melakukan aktivitas di

daerah konflik sehingga dapat menyebabkan pasokan barang-barang

berkurang.

f. Musim-musim tertentu pada suatu daerah yang bersifat temporer,

seperti di Indonesia, musim yang dikenal hanya musim hujan dan

musim kemarau. Bila musim hujan sering terjadi banjir sehingga

memberikan akibat berantai dalam perekonomian, seperti orang

tidak dapat melakukan aktivitas usaha, terjadi kemacetan atau

terputusnya pasokan barang kebutuhan karena terputusnya sarana

transportasi, kegagalan panen akibat terendam banjir dan lain

sebagainya. Hal yang hampir sama juga dapat terjadi bila musim

kemarau melanda suatu daerah.

Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu,

masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu

akibat dari inflasi adalah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pekerja yang memiliki tingkat upah tetap akan menurun taraf hidupnya

jika terjadi inflasi. Jika tidak diturunkan, inflasi cenderung mengurangi

tingkat konsumsi, mengurangi produktivitas, mengurangi ekspor dan

meningkatkan impor. Sehingga inflasi akan memperlambat pertumbuhan

ekonomi. Oleh karena itu, penurunan inflasi merupakan tujuan utama

bagi pemerintah, terutama jika negara tersebut mengalami

hyperinflations. Di mana inflasi digolongkan menjadi empat kategori,

yaitu:

a. Inflasi ringan (<10%)

28

b. Inflasi sedang (10% - 30%)

c. Inflasi berat (30% - 100%)

d. Hiperinflasi (>100%)

2.1.4 Suku Bunga

Pengertian Suku Bunga

Beberapa pengertian yang diberikan para ahli mengenai suku bunga

sebagai berikut:

Menurut Hubbard (1997:20 diuraikan dalam Laksmono (2001:31) :

“Bunga adalah biaya yang harus dibayar atas pinjaman yang

diterima dan imbalan lender atas investasinya. Suku bunga

mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan

uang lebih banyak atau menabung.”

Menurut Kern dan Guttman (1992:16) diuraikan dalam Laksmono

(2001:22):

“Suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga

lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara

permintaan dan penawaran.”

Suku bunga merupakan pengendalian atau menekan arus

pertumbuhan inflasi. Suku bunga jika rendah orang akan

menginvestasikan pada sektor produksi atau industri. Sedangkan suku

bunga jika mengalami tingkat yang tinggi mendorong orang untuk

menanam dananya pada bank Indonesia dibandingkan investasi pada

sektor produksi yang akan memberikan resiko yang sangat tinggi.

Meningkatnya nilai uang dan menyerap jumlah uang yang beredar di

masyarakat karena terjadinya suku bunga yang tinggi. Pengendalian

kebijakan tingkat suku bunga merupakan tugas dari bank Indonesia,

dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan. Dalam kehidupan

sehari-hari terdapat macam-macam suku bunga diantaranya yaitu:

a. Suku bunga dasar

Tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral yang

diberikan kepada perbankkan dan tingkat suku bunga yang

29

ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat berharganya

yang ditarik merupakan suku bunga dasar.

b. Suku bunga efektif

Suku bunga yang dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu

satu tahun, bila suku bunga nominal sama dengan suku bunga

merupakan suku bunga yang efektif.

c. Suku bunga nominal

Suku bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu dalam satu

tahun merupakan suku bunga nominal.

d. Suku bunga padanan

Suku bunga padanan adalah suku bunga yang besarnya dihitung

setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun untuk

sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang

dihitung secara antusias akan memberikan penghasilan bunga

dengan jumlah yang sama.

Penentuan Suku Bunga Indonesia

Menurut Bond dan Kurniati (1994:99) dalam Laksmono (2001:130):

“Suku bunga domestik sangat terkait dengan suku bunga

internasional. Hal ini disebabkan baiknya akses pasar keuangan

domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai

tukar yang tidak fleksibel. Peningkatan akses tersebut telah

memperbesar kendala manajemen moneter Bank Indonesia. Setiap

upaya untuk mempengaruhi money supply dengan meningkatkan suku

bunga diatas suku bunga internasional akan mendapat gangguan dari

arus modal masuk berjangka pendek. Namun Bank Indonesia terlihat

dapat mempertahankan derajat kebebasan beberapa suku bunga

domestic sehingga tetap dapat mempengaruhi suku bunga domestic

tanpa merubah kebijakan nilai tukar.”

2.1.5 Nilai Tukar Rupiah

(Suseno & Simorangkir, 2004) transaksi ekonomi yang dilakukan oleh

masyarakat dapat dipastikan menggunakan uang sebagai alat

pembayaran. Penggunaan suatu mata uang, semula hanyalah

didasarkan pada kepastian dari masyarakat yang mempergunakan.

Namun, dalam masyarakat modern penggunaan suatu mata uang pada

umumnya diatur dengan undang-undang. Misalnya, rupiah merupakan

30

mata uang yang berlaku di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang

No. 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang

No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Ringgit merupakan mata

uang resmi di Malaysia, Bath mata uang resmi di Thailand, Dolar

Amerika di Amerika Serikat, dan Yen di Jepang. Dalam perekonomian

terbuka, penggunaan uang dalam memperlancar transaksi tidak terbatas

hanya dilakukan antar penduduk, tetapi juga dapat dilakukan antar

penduduk suatu negara dengan negara lain dengan menggunakan mata

uang yang disepakati. Penggunaan uang dengan penduduk negara lain

tersebut umumnya dilakukan untuk transaksi pembayaran impor

barang-barang dan jasa ke penduduk di luar negeri maupun penerimaan

dari hasil ekspor barang jasa dari luar negeri. Dalam melakukan

transaksi dengan penduduk negara lain, masing-masing negara tentunya

akan menghadapi permasalahan mengenai alat pembayaran yang

digunakan untuk transaksi tersebut, misalnya mata uang yang

digunakan apakah mata uang asing atau mata uang masing-masing

negara serta berapa besar nilai suatu transaksi ditetapkan dalam mata

uang asing. Semua permasalahan yang berkaitan dengan mata uang

suatu negara dengan negara lainnya tersebut biasanya dikenal dengan

permasalahan nilai tukar.

Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah

harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat

juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.

Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD)

adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam rupiah (Rp), atau dapat

juga sebaliknya diartikan harga satu rupiah terhadap satu USD. Apabila

nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing dapat

diformulasikan sebagai berikut:

31

NT (IDR/USD) = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar

Amerika (USD)

NT (IDR/YEN) = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen

Jepang

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka rupiah mengalami

depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka rupiah mengalami

apresiasi. Sementara untuk suatu negara menerapkan sistem nilai tukar

tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah.

Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya

terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara

kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing

tersebut devaluasi. Contoh lebih jelasnya mengenai pengertian tersebut

yaitu misalnya nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata

uang rupiah sebesar Rp8.500. apabila nilai tukar satu USD berubah

menjadi Rp9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau

depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi

sebesar Rp8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau

apresiasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing

terhadap rupiah sebagai berikut:

NT (USD/IDR) = dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli

satu rupiah

NT (YEN/IDR) = yen yang diperlukan untuk membeli saru rupiah

Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka rupiah

mengalami apresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau

revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT

menurun, maka rupiah mengalami depresiasi untuk sistem nilai tukar

mengambang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap.

Contoh lebih jelas mengenai pengertian tersebut yaitu, satu rupiah nilai

sebesar 1/8.500 USD atau 0,00012 USD, nilai tukar rupiah mengalami

32

depresiasi jika menurun atau dengan contoh diatas sebesar 1/9.000 USD

atau 0,00011, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh 1/8.000

USD = 0,00013 USD.

Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor

utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing:

a. Faktor pembayaran impor

Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar

permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan

cenderung melemah, sebaliknya jika impor menurun, maka

permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatkan

nilai tukar.

b. Faktor aliran modal keluar

Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan

valuta asing dan pada lanjutnya akan memperlemah nilai tukar.

Aliran modal keluar meliputi pembayaran utang penduduk

Indonesia (baik swasta maupun pemerintah) kepada pihak asing dan

penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri.

c. Kegiatan spekulasi

Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan

oleh spekulasi maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing

sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata

uang asing.

33

2.1.6 Penerimaan Pajak Negara

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan proporsi

sekitar 69-70% dari total penerimaan dalam negeri, dan pemerintah

melaksanakan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui kebijakan

tax policy and administration reform yang meliputi reformasi di bidang

administrasi, bidang peraturan dan perundang-undangan, bidang

pengawasan dan penggalian potensi. Contoh struktur penerimaan

APBN tahun 2019 tampak di Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Penerimaan APBN 2019

Sumber data: (www.kemenkeu.go.id/apbnkita, n.d.) diakses tanggal

13/11/2020

Pada tahun 2019 penerimaan pajak di Indonesia sebesar 84,4% dari

rencana anggaran pendapatan belanja negara. Capaian ini memang

lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 92,23%. Bahkan

kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN tahun 2019 mengalami

peningkatan dari 67,59% di tahun 2018 menjadi 68,06% di tahun 2019.

Realisasi pajak di tahun 2019, sebagai berikut:

34

Tabel 2.1

Realisasi Pajak tahun 2019

Uraian APBN

2019

Realisasi (Triliun Rupiah)

Nominal % Growth

% thd

Target

Pajak Penghasilan 894,45 770,29 2,71% 86,12%

-Non Migas 828,29 711,21 3,78% 85,86%

-Migas 66,15 59,08 -8,68% 89,31%

PPN & PPnBM 655,39 532,91 -0,81% 81,31%

PBB (Sektor P3) 19,10 21,17 8,90% 110,84%

Pajak Lainnya 8,61 7,69 15,99% 89,32%

Jumlah 1.577,56 1.332,06 1,43% 84,44% Sumber data: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019 diakses tanggal 13/11/2020

2.2 Variabel dan Keterkaitan Variabel antar Variabel Penelitian

2.2.1 Pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak negara

Tingkat inflasi merupakan naik atau turunya suatu harga pada barang-

barang dalam kurun waktu tertentu. Menurut Dirjen Pajak, Rahmany

(2014) penurunan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Karena adanya pertumbuhan suatu penerimaan negara seiring dengan

meningkatnya suatu konsumsi/ konsumen yang terjadi di masyarakat.

Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral akan mengurangi penawaran uang

dan menaikkan suku bunga, sedangkan langkah yang akan dilakukan oleh

Kementerian Keuangan adalah dengan mengurangi pengeluaran dan

menaikkan pajak individu dan perusahaan (Sukirno, 2013). Tingkat

Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, dikarenakan inflasi

bisa mempengaruhi naik atau rendahnya suatu harga barang atau jasa kena

pajak, sehingga jika inflasi mengalami penurunan maka harga barang atau

jasa akan mengalami penurunan sehingga konsumen akan meningkat

sehinggga PPN 10% atas barang atau jasa yang diterima negara akan

meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tanzi dalam Nalendra

(2014) dimana tingkat inflasi mempunyai hubungan yang saling

keterkaitan untuk mempengaruhi penerimaan pajak yang riil.

35

2.2.2 Pengaruh suku bunga terhadap penerimaan pajak negara

Suku bunga merupakan bunga yang diberikan oleh BI kepada pemegang

SBI. Pemegang SBI adalah Bank Komersial yang membeli SBI. Selain

memutar uang nasabah dengan memberikan kredit, Bank Komersial juga

menanam modal ke BI. Orang akan melakukan investasi atau memutar

uangnya pada sektor produksi jika tingkat suku bunga mengalami

penurunan, sedangkan jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan maka

orang lebih mencari resiko yang rendah dengan cara menabungkan

uangnya pada bank. Suku bunga berpengaruh terhadap penerimaan pajak

negara, dikarenakan jika suku bunga turun maka investasi menjadi naik

kemudian produksi oleh dunia usaha mengalami kenaikan dan laba

perusahaan menjadi naik maka dari itu pajak yang diperoleh atas PPh

badan menjadi naik, maka penerimaan pajak negara mengalami kenaikan.

2.2.3 Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak negara

Nilai tukar mata uang atau sering disebut dengan kurs adalah harga satu

nilai mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan

harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kurs valuta asing

dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan,

yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata

uang asing. Kurs valuta di antara dua negara kerapkali berbeda di antara

satu masa dengan masa yang lainnya. Pada dasarnya terdapat dua cara di

dalam menentukan kurs valuta asing, yaitu berdasarkan permintaan dan

penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, dan ditentukan oleh

pemerintah, dan niali tukar rupiah digunakan pada saat kegiatan ekspor

dan impor barang atau jasa. Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara karena perusahaan memanfaatkan nilai tukar

rupiah sebagai pertimbangan dalam melakukan ekspor atau impor.

36

2.3 Kerangka Analisis

Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat

inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan

pajak negara, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel

independen yaitu tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Adapun

hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka

penelitian yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Analisis

Sumber: Diolah oleh penulis, November 2020

Keterangan:

: Objek yang menjadi fokus analisis

: Alur yang menunjukkan hubungan fungsional

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan

R&D (2011: 64) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hipotesis yang sesuai

dengan variabel-variabel terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara

umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat

Tingkat Inflasi (X1)

Suku Bunga (X2)

Nilai Tukar Rupiah (X3)

Penerimaan Pajak

Negara (Y)

37

disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau

bahkan spekulasi dan adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi

adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika

proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling

mempengaruhi. Menurut Dirjen Pajak, Rahmany (2014) penurunan tingkat

inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Karena inflasi bisa

mempengaruhi naik atau rendahnya suatu harga barang atau jasa kena pajak,

sehingga jika inflasi mengalami penurunan maka harga barang atau jasa

akan mengalami penurunan sehingga konsumen akan meningkat sehinggga

PPN 10% atas barang atau jasa yang diterima negara akan meningkat.

Rafsanjani (2013) telah meneliti tentang pengaruh tingkat inflasi,

pengangguran, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak dan

retribusi daerah yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh

terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka dari itu inflasi

mempengaruhi harga jual barang dan jasa sebagai Dasar Pengenaan Pajak

(DPP). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah

sebagai berikut:

H1: Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

b. Suku Bunga

Suku bunga merupakan bunga yang diberikan oleh BI kepada pemegang

SBI. Pemegang SBI adalah Bank Komersial yang membeli SBI. Suku bunga

juga sebagai timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang

dipinjamkan ke debitur, dan suku bunga mempengaruhi keputusan individu

terhadap pilihan menginvestasikan atau menyimpan uangnya dalam bentuk

tabungan. Suku bunga berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara,

dikarenakan jika suku bunga turun maka investasi menjadi naik kemudian

produksi oleh dunia usaha mengalami kenaikan dan laba perusahaan

menjadi naik maka dari itu pajak yang diperoleh atas PPh badan menjadi

naik, maka penerimaan pajak negara mengalami kenaikan. Sumidartini

(2018) telah melakukan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh nilai

tukar rupiah serta tingkat suku bunga terhadap penerimaan pajak pada

38

Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan hasil penelitian bahwa suku

bunga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Direktorat

Jenderal Pajak. Maka dari itu Suku bunga mempengaruhi naik atau turunnya

biaya operasional. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat

disusun adalah sebagai berikut:

H2: Suku bunga berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar mata uang atau sering disebut dengan kurs adalah harga satu nilai

mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga

mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kurs valuta asing dapat juga

didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu

banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang

asing. Kurs valuta di antara dua negara kerapkali berbeda di antara satu

masa dengan masa yang lainnya. Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara karena perusahaan memanfaatkan nilai tukar

rupiah sebagai pertimbangan dalam melakukan ekspor atau impor.

Sumidartini (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh nilai

tukar rupiah serta tingkat suku bunga terhadap penerimaan pajak pada

Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa nilai

tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu nilai

tukar rupiah mempengaruhi perusahaan dalam mempertimbangkan ekspor

atau impor. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun

adalah sebagai berikut:

H3: Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

39

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu

mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Pada penelitian ini,

yang menjadi objek penelitian adalah tingkat inflasi yang terdaftar di Badan

Pusat Statistik, suku bunga yang terdaftar di Bank Indonesia, dan nilai tukar

rupiah terhadap dolar Amerika yang terdaftar di Bank Indonesia, dan

penerimaan pajak negara yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan

periode 2015-2019.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif karena jenis dari penelitian

ini bersifat asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga

hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkat

tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan

penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam suatu penelitian ini adalah data sekunder.

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan oleh peneliti, metode

dokumenter adalah metode dimana pengumpulan datanya dengan

melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki

oleh organisasi atau instansi yang sebagai objek penelitian yaitu berupa

persentase tingkat inflasi yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS),

persentase suku bunga yang terdapat di Bank Indonesia (BI), nilai tukar

rupiah yang terdapat di Bank Indonesia (BI) dan penerimaan pajak negara

yang terdapat di Kementerian Keuangan. Data yang digunakan adalah

data periode 2015-2019.

40

3.2.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:115) populasi merupakan wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah

tingkat inflasi yang terdaftar di BPS, suku bunga dan nilai tukar rupiah

yang terdaftar di BI tahun 2015-2019 dan penerimaan pajak negara yang

terdaftar di kementerian keuangan tahun 2015-2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

dalam penelitian adalah penerimaan pajak yang terdaftar di kementerian

keuangan, tingkat inflasi yang terdaftar di BPS, suku bunga dan nilai tukar

rupiah yang terdaftar di BI tahun 2015-2019 yang diambil menggunakan

“purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu” (Sugiyono 2010: 123). Kriteria pemilihan sampel

dalam penelitian ini adalah:

1) Tingkat inflasi umum yang terdaftar di BPS secara lengkap (data

bulanan) selama periode pengamatan tahun 2015-2019.

2) Suku bunga yang terdaftar di BI secara lengkap (data bulanan) selama

periode pengamatan tahun 2015-2019.

3) Nilai tengah tukar rupiah terhadap dolar Amerika (data bulanan) yang

terdaftar di BI secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2015-

2019.

4) Penerimaan pajak negara (data bulanan) yang terdaftar di Kementerian

Keuangan secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2015-

2019.

5) Data variabel makro ekonomi yang mendukung mengenai pengaruh

tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan

pajak negara.

3.2.3 Teknik dan Pengumpulan Data

41

Data sekunder dapat menggunakan teknik dokumentasi dengan cara

mencatat atau mengakses sumber data sekunder. Pengumpulan data dan

bahan-bahan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Tingkat inflasi yang terdaftar di Badan Pusat Statistik tahun 2015-

2019.

2) Suku bunga yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015-2019.

3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terdaftar di Bank Indonesia

tahun 2015-2019.

4) Penerimaan pajak negara terdaftar di Kementerian Keuangan tahun

2015-2019.

5) Diakses dari website resmi BPS bps.go.id/ BI www.bi.go.id dan

Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id/apbnkita.

3.3 Definisi Operasional

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Inflasi

Merupakan naiknya harga pada kurun waktu tertentu tidaklah

seragam. Kenaikan tersebut terjadi pada barang-barang tapi

kenaikannya tidak sama. Faktor faktor terjadinya cost push inflation

dapat disebabkan karena terjadinya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi

luar negeri terutama negara-negara menjadi partner dagang,

peningkatan harga komoditi yang diatur oleh pemerintah, dan terjadi

negative supply shocks akibat bencana alam dan tergantungnya

distribusi. Dalam penelitian ini tingkat inflasi diukur dengan

menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara matematis dengan

rumus sebagai berikut:

(IHKt – IHKt-1)

Π = x 100%

IHKt-1

42

2) Suku Bunga

Merupakan pengendalian suatu arus pertumbuhan tingkat inflasi.

Orang akan melakukan investasi jika suku bunga mengalami penurunan,

sedangkan jika suku bunga mengalami kenaikan maka orang lebih

senang menanam uangnya pada bank dibandingkan investasi pada

sektor produksi karena resikonya sangat rendah. Suku bunga akan

meningkatkan suatu nilai uang dan menyerapnya jumlah uang yang

beredar di masyarakat jika mengalami kenaikan di suku bunga. Dalam

penelitian ini suku bunga menggunakan rumus sebagai berikut:

(vol1 x rate1) + (vol2 x rate2) + (vol3 x rate3) + (volN x rate N)

Total Volume

3) Nilai Tukar Rupiah

Merupakan harga satu unit mata uang asing dalam mata uang

domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap

mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap dollar

Amerika (USD) adalah harga suatu dollar Amerika (USD) dalam rupiah

(Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu rupiah terhadap

satu USD. Faktor yang mempengaruhi suatu nilai tukar diantaranya

adalah pembayaran impor, aliran modal keluar, dan kegiatan spekulasi.

Dalam penelitian ini nilai tukar menggunakan nilai tukar tengah, rumus

yang digunakan sebagai berikut:

Kurs tengah = Kurs Jual + Kurs Beli

2

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel

dependennya adalah penerimaan pajak negara yaitu salah satu

kontribusi yang sangat besar dalam kelangsungan pembangunan dan

43

pembiayaan pemerintahan. Pengukurannya ini dilakukan secara

kuantitatif dalam jumlah bulanan.

Tabel 3.2

Definisi Operasional

Variabel Indikator Skala

Tingkat

Inflasi

Tingkat inflasi mencerminkan naik atau

turunnya suatu harga pada kurun waktu

ke waktu lainnya. Penurunan tingkat

inflasi akan berpengaruh terhadap

penerimaan pajak, karena akan

meningkatnya konsumen yang terjadi di

masyarakat. Dalam penelitian ini rumus

tingkat inflasi sebagai berikut :

(IHKt – IHKt-1)

Π = x 100%

IHKt-1

Rasio

44

Suku Bunga

Suku Bunga mencerminkan seseorang

melakukan pemutaran uang atau

menanamkan dananya kurun waktu

sesuai naik turunnya suatu suku bunga.

Jika suku bunga mengalami kenaikan

maka orang lebih menanam dananya di

bank karena memiliki resiko yang

rendah, sedangkan jika suku bunga

mengalami penurunan orang lebih senang

memutar uangnya dengan cara

menginvestasikan uangnya pada sektor

produksi. Dalam penelitian ini suku

bunga menggunakan rumus sebagai

berikut:

(vol1 x rate1) + (vol2 x rate2) + (vol3 x

rate3) + (volN x rate N)

Total Volume

Rasio

Nilai Tukar

Rupiah

Nilai tukar rupiah mencerminkan harga

satu unit mata uang asing dalam mata

uang domestik atau dapat juga dikatakan

harga mata uang domestic terhadap mata

uang asing. Sebagai contoh nilai tukar

(NT) Rupiah terhadap dollar Amerika

(USD) adalah harga suatu dollar Amerika

(USD) dalam rupiah (Rp), atau dapat juga

sebaliknya diartikan harga satu rupiah

terhadap satu USD. Faktor yang

mempengaruhi suatu nilai tukar

diantaranya adalah pembayaran impor,

aliran modal keluar, dan kegiatan

Rasio

45

spekulasi. Dalam penelitian ini nilai tukar

rupiah menggunakan nilai tukar tengah

dengan rumus:

Kurs tengah = Kurs Jual + Kurs Beli

2

Penerimaan

Pajak Negara

Penerimaan pajak negara yaitu salah satu

kontribusi yang sangat besar dalam

kelangsungan pembangunan dan

pembiayaan pemerintahan.

Pengukurannya ini dilakukan secara

kuantitatif dalam jumlah bulanan.

Nominal

Sumber: Diolah oleh penulis, November 2020

3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis dan pengujian hipotesis yang digunakan oleh

penulis yaitu:

a. Statistik Deskriptif

Menurut Indriantoro dan Bambang (2013) statistik deskriptif

merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan

ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Metode analisis data yang digunakan ini adalah dengan cara analisis

kuantitatif yang bersifat deskriptif yang menjabarkan data yang diperoleh

dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk menggambarkan

fenomena atau karakteristik dari data, yaitu dengan memberikan gambaran

tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya penerimaan pajak negara.

Metode analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan aplikasi

komputer dalam program Statistical Product and Service Solutions (SPSS)

versi 25.

46

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang

diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolinieritas, autokorelasi,

dan heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan analisis grafik Normal P-P Plot data yang

ditunjukan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi syarat asumsi

normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016: 103) uji multikolinieritas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara

variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya atara

variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari

Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran

ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Tolerance yang rendah sama dengan nilai

VIF yang tinggi. Nilai cut-off yang umum adalah:

a) Jika nilai Tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel

independen dalam model regresi.

b) Jika nilai Tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat

disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antara variabel

independen dalam model regresi.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam model

regresi tersebut terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun

negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk

47

melihat ada atau tidaknya autokorelasi maka menggunakan uji Durbin-

Watson, berikut hipotesis yang akan diuji:

a) Jika DW dibawah -2 berarti adanya autokorelasi positif.

b) Jika DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak adanya

autokorelasi.

c) Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka kondisi ini disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk

menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel

dependen. Adapun bentuk model regresi yang digunakan sebagai dasar

adalah bentuk fungsi linear yakni:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Dimana,

Y = Penerimaan pajak negara

X1 = Tingkat Inflasi

X2 = Suku Bunga

X3 = Nilai Tukar Rupiah

a = Konstanta

b1b2b3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

48

e = Faktor Pengganggu

d. Uji Koefisien Korelasi

Dalam penelitian ini uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui

besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien korelasi dinyatakan dalam simbol “r”, besarnya “r” dapat

dinyatakan dalam interval -1 < r < 1. Jika r = 1 terdapat hubungan positif

antara variabel X1, dengan variabel Y, sebaliknya jika r = -1 terdapat

hubungan negatif antara variabel X1, dengan variabel Y.

e. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2016: 94) koefisien determinasi (R2) pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

f. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016: 97) uji regresi parsial merupakan pengujian

yang dilakukan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Uji

signifikansi parameter individual (uji t) merupakan pengujian hipotesis

untuk masing-masing variabel seperti tingkat inflasi, suku bunga dan nilai

tukar rupiah secara individu terhadap penerimaan pajak negara. Dalam

penelitian ini terdapat beberapa hipotesis yang dilakukan, dirumuskan

sebagai berikut:

1) Jika tingkat inflasi < 0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara

individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel

Y.

49

2) Jika tingkat inflasi > 0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara

individu (parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel Y.

50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data dan Analisisnya

Data penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca,

mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari

literatur, buku-buku, serta dokumen instansi atau lembaga. Data

sekunder ini diperoleh dalam bentuk dokumentasi yang rutin diterbitkan

setiap satu bulan oleh kementerian keuangan, badan pusat statistik dan

bank Indonesia, yang diperoleh langsung dari website resmi BPS

bps.go.id/, BI www.bi.go.id dan Kementerian Keuangan

www.kemenkeu.go.id/apbnkita. Berikut jumlah sampel dan uraian data

yang dikumpulkan oleh penulis:

Tabel 4.1

Jumlah Sampel

No Data Penelitian Jumlah

1

Data Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar

Rupiah yang terdapat dari Kementerian

Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank

Indonesia

12

2 Periode Penelitian 5

3 Jumlah Observasi 60

Sumber: Diolah oleh penulis, November 2020

Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 25. Untuk

memahami dan menginterpretasikan data maka perlu adanya proses

transformasi data penelitian dengan cara statistik deskriptif. Analisis statistik

deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskriptifkan

median, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

51

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penerimaan pajak negara, sedangkan variabel independen yaitu tingkat

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Penelitian ini dilakukan

dengan mengambil data persentase tingkat inflasi yang terdaftar di

Badan Pusat Statistik, pesentas suku bunga dan nilai tukar rupiah

terhadap dollar Amerika yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun

2015-2019. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara

variabel bebas dan variabel terikat, maka pada bagian ini akan disajikan

deskripsi data yang diperoleh yaitu tabel analisis deskriptif.

Tabel 4.2

Hasil Pengolahan Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Tingkat Inflasi 60 .10 .61 .2638 .11021

Suku Bunga 60 4.25 7.75 5.7625 1.16483

Nilai Tukar Rupiah 60 12140.53 15178.87 13675.9702 573.68638

Penerimaan Pajak 60 25.1 224.8 108.615 38.8653

Valid N (listwise) 60

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60. Dapat dilihat

tabel 4.3 bahwa rata-rata tingkat inflasi adalah 0.2638, tingkat inflasi

tertinggi (max) sebesar 0.61 yang terjadi di Januari 2015 dan tingkat

inflasi terendah (min) sebesar 0.10 yang terjadi di Oktober 2016 dan

Maret 2017. Tabel berikut menjelaskan tentang maksimum dan

minimum tingkat inflasi.

Tabel 4.3

Data Tingkat Inflasi

Inflasi (%) 2015 2016 2017 2018 2019

Januari 0.61 0.29 0.56 0.31 0.30

Februari 0.34 0.31 0.37 0.26 0.26

52

Maret 0.29 0.21 0.10 0.19 0.16

April 0.24 0.15 0.13 0.15 0.17

Mei 0.23 0.23 0.16 0.21 0.27

Juni 0.26 0.33 0.26 0.24 0.38

Juli 0.34 0.34 0.26 0.41 0.33

Agustus 0.52 0.36 0.28 0.30 0.43

September 0.44 0.33 0.35 0.28 0.29

Oktober 0.23 0.10 0.17 0.29 0.17

November 0.16 0.15 0.13 0.22 0.11

Desember 0.23 0.23 0.13 0.17 0.11

Sumber: Data diolah oleh penulis, November 2020

Keterangan: = minimum tingkat inflasi

= maksimum tingkat inflasi

Untuk hasil suku bunga dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60. Dapat dilihat pada tabel 4.3

bahwa rata-rata suku bunga adalah 5.7625, suku bunga tertinggi (max)

sebesar 7.75 yang terjadi di Januari 2015 dan suku bunga terendah (min)

sebesar 4.25 yang terjadi di September 2017 sampai April 2018. Tabel

berikut menjelaskan tentang maksimum dan minimum suku bunga.

Tabel 4.4

Data Suku Bunga

Suku Bunga

(%) 2015 2016 2017 2018 2019

Januari 7.75 7.25 4.75 4.25 6.00

Februari 7.50 7.00 4.75 4.25 6.00

Maret 7.50 6.75 4.75 4.25 6.00

April 7.50 6.75 4.75 4.25 6.00

Mei 7.50 6.75 4.75 4.75 6.00

Juni 7.50 6.50 4.75 5.25 6.00

Juli 7.50 6.50 4.75 5.25 5.75

Agustus 7.50 5.25 4.50 5.50 5.50

September 7.50 5.00 4.25 5.75 5.25

Oktober 7.50 4.75 4.25 5.75 5.00

November 7.50 4.75 4.25 6.00 5.00

Desember 7.50 4.75 4.25 6.00 5.00

Sumber: Data diolah oleh penulis, November 2020

53

Keterangan: = minimum suku bunga

= maksimum suku bunga

Untuk hasil nilai tukar rupiah dapat diketahui bahwa jumlah yang

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60. Dapat dilihat pada tabel 4.3

bahwa rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp 13.675,97, nilai tukar

rupiah tertinggi (max) sebesar Rp 15.178,87 terjadi di Oktober 2018 dan

nilai tukar rupiah terendah (min) sebesar Rp 12.140,53 terjadi di Mei

2015. Tabel berikut menjelaskan maksimum dan minimum Nilai Tukar

Rupiah.

Tabel 4.5

Data Nilai Tukar Rupiah

Nilai Tukar

Rupiah (Rp) 2015 2016 2017 2018 2019

Januari 12579.10 13889.05 13358.71 13380.36 14163.14

Februari 12749.84 13515.70 13340.84 13590.05 14035.21

Maret 13066.82 13193.14 13345.50 13758.29 14211.00

April 12947.76 13179.86 13306.39 13802.95 14142.58

Mei 12140.53 13419.65 13323.35 14059.70 14392.81

Juni 13313.24 13355.05 13298.25 14036.14 14226.53

Juli 13374.79 13118.82 13342.10 14414.50 14043.91

Agustus 13781.75 13165.00 13341.82 14559.86 14242.05

September 14396.10 13118.24 13303.47 14868.74 14111.10

Oktober 13795.86 13017.24 13526.00 15178.87 14117.57

November 13672.57 13310.50 13527.36 14696.86 14068.71

Desember 13854.60 13417.67 13556.21 14496.95 14017.45

Sumber: Data diolah oleh penulis, November 2020

Keterangan: = minimum nilai tukar rupiah

= maksimum nilai tukar rupiah

54

Hasil analisis deskriptif variabel penerimaan pajak negara diperoleh

nilai tertinggi (max) sebesar Rp 224,8 Triliun yaitu terjadi di Desember

2015. Nilai terendah (min) sebesar Rp 25,1 Triliun terjadi di Juni 2016

dan rata-rata penerimaan pajak sebesar Rp 108,615 Triliun. Hal ini dapat

dijelaskan melalui tabel penerimaan pajak.

Tabel 4.6

Data Penerimaan Pajak Negara

Penerimaan Pajak

(Rp) Triliun 2015 2016 2017 2018 2019

Januari 78.1 70.9 73.6 78.94 86

Februari 70 61.6 67.8 74.46 74.84

Maret 87.4 72.2 95.8 91.1 88.14

April 119.1 115.9 131 138.8 138.02

Mei 80.7 176.3 99.9 101.2 109.65

Juni 98 25.1 103.8 97.04 106.69

Juli 87.7 85.9 109 105.63 102.25

Agustus 78 103.4 97.8 112.29 95.57

September 101.9 185 99.2 101.4 101.43

Oktober 93.1 90.3 113.3 160.66 115.88

November 121.6 107.6 133.9 75.14 117.7

Desember 224.8 190.8 218.4 179.27 195.89

Sumber: Data diolah oleh penulis, November 2020

Keterangan: = minimum penerimaan pajak negara

= maksimum penerimaan pajak negara

4.1.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah

dengan menggunakan analisis grafik normal P-P Plot data yang

ditunjukan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

55

garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi

syarat asumsi normalitas. Berikut ini adalah hasil dari uji analisis

grafik normal P-P Plot.

Gambar 4.4

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas Dengan Histogram

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Gambar 4.5

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas Dengan P-P Plot

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

56

Berdasarkan P-P Plot grafik diatas dapat dilihat bahwa data

(titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya

mengikuti garis diagonal. Begitupun dengan grafik histogramnya

menunjukan pola distribusi normal. Maka data layak digunakan

dalam data statistik parametrik karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Biasanya dalam model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau independen. Di

dalam pengujian ini metode yang biasa digunakan yaitu dengan nilai

(1) Variance Inflation Factor (VIF) dan (2) Tolerance pada model

regresi. Jika dalam hasil uji nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas atau

tidak ada multikolinearitas dalam regresi. Hasil uji multikolinearitas

pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Pengolahan Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Tingkat Inflasi .902 1.109

Suku Bunga .891 1.123

Nilai Tukar Rupiah .985 1.015

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Negara

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel

bebas mempunyai VIF (Variance Inflation Factor) yang berada di

bawah angka 10 dari nilai tolerance yang berada di atas angka 0,1.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan

dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala

57

multikolinearitas. Jadi, model regresi ini layak digunakan untuk

pengujian hipotesis.

c. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang,

dan besar). Berikut ini adalah hasil Uji heteroskedastisitas:

Gambar 4.6

Output Pengujian Heterokedastisitas

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Dari grafik Scatterplots di atas terlihat bahwa titik-titik

menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah

angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model

regresi.

58

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam model

regresi tersebut terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun

negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu satu sama lainnya. Berikut ini adalah hasil dari uji

autokorelasi:

Tabel 4.8

Hasil Pengolahan Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .419a .176 .131 36.2234 2.298

a. Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Inflasi , Suku Bunga

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Dari hasil output model summary di atas dapat dilihat nilai

Durbin-Watson dari hasil pengujian adalah 2,298. Dari jumlah data

(n) = 60 dan k = 3 (merupakan jumlah variabel independen)

diperoleh nilai dL sebesar 1,4797 dan nilai dU sebesar 1,6889.

Sehingga dapat dihitung nilai 4-dU = 2,3111 dan 4-dL = 2,5203.

Karena nilai Durbin-Watson sebesar 2,298 yang terletak pada daerah

antara dU dan (4-dU) atau 1,6889 < 2,298 < 2,3111, maka hipotesis

nol diterima berarti tidak ada autokorelasi. Hasil Durbin-Watson

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.7

Durbin-Watson

Autokorelasi

Positif

Daerah

Keragu-

raguan

Tidak Ada

Autokorelasi

Daerah

Keragu-

raguan

Autokorelasi

Negatif

0 dL dU 4-dU 4-dL 4

1,4797 1,6889 2,3111 2,5203

Sumber: Data diolah oleh penulis, November 2020 DW = 2,298

59

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistik digunakan dalam penelitian ini adalah regresi

linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel-variabel bebas (independen) yaitu tingkat inflasi, suku

bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap variabel terikat (dependen)

yaitu penerimaan pajak negara. Hasil perhitungan model regresi ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Pengolahan Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -.504 118.600 -.004 .997

Tingkat Inflasi -126.504 45.059 -.359 -2.807 .007

Suku Bunga -1.562 4.290 -.047 -.364 .717

Nilai Tukar Rupiah .011 .008 .164 1.338 .186

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Negara

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka diperoleh persamaan model

regresi sebagai berikut:

PPN = -0,504+ (-126,504)X1 + (-1,562)X2 + (0,011)X3 + e

Keterangan:

PPN = Penerimaan Pajak Negara

X1 = Tingkat Inflasi

X2 = Suku Bunga

X3 = Nilai Tukar Rupiah

Dari hasil diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

60

1) Nilai koefisien regresi tingkat inflasi sebesar -126,504 bahwa

setiap tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka

penerimaan pajak negara akan meningkat sebesar -126,504

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

2) Nilai koefisien regresi suku bunga sebesar -1,562 bahwa setiap

suku bunga mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penerimaan

pajak negara akan meningkat sebesar -1,562 dengan asumsi

variabel independen lainnya bernilai tetap.

3) Nilai koefisien regresi nilai tukar rupiah sebesar 0,011 bahwa

setiap nilai tukar rupiah mengalami kenaikan sebesar 1% maka

penerimaan pajak negara akan meningkat sebesar 0,011 dengan

asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

f. Uji Koefisien Korelasi

Tabel 4.10

Hasil Pengolahan Uji Korelasi (Tingkat Inflasi)

Correlations

Control Variables Tingkat Inflasi

Penerimaan

Pajak

Negara

Suku Bunga &

Nilai Tukar Rupiah

Tingkat Inflasi Correlation 1.000 -.351

Significance (2-tailed) . .007

df 0 56

Penerimaan Pajak

Negara

Correlation -.351 1.000

Significance (2-tailed) .007 .

df 56 0

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien korelasi parsial antara

tingkat inflasi dan penerimaan Pajak negara sebesar -0,351 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,007 < 0,05, maka dikatakan terdapat

hubungan negatif dan signifikan.

61

Tabel 4.11

Hasil Pengolahan Uji Korelasi (Suku Bunga)

Correlations

Control Variables Suku Bunga

Penerimaan

Pajak

Negara

Nilai Tukar Rupiah

& Tingkat Inflasi

Suku Bunga Correlation 1.000 -.049

Significance (2-tailed) . .717

df 0 56

Penerimaan Pajak

Negara

Correlation -.049 1.000

Significance (2-tailed) .717 .

df 56 0

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien korelasi parsial antara

suku bunga dan penerimaan pajak negara sebesar -0,049 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,717 > 0,05, maka dikatakan terdapat

hubungan negatif dan tidak signifikan.

Tabel 4.12

Hasil Pengolahan Uji Korelasi (Nilai Tukar Rupiah)

Correlations

Control Variables

Nilai Tukar

Rupiah

Penerimaan

Pajak

Negara

Tingkat Inflasi &

Suku Bunga

Nilai Tukar Rupiah Correlation 1.000 .176

Significance (2-tailed) . .186

Df 0 56

Penerimaan Pajak

Negara

Correlation .176 1.000

Significance (2-tailed) .186 .

Df 56 0

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien korelasi parsial antara

nilai tukar rupiah dan penerimaan pajak negara sebesar 0,176

62

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,186 > 0,05 maka dikatakan

terdapat hubungan positif dan tidak signifikan.

g. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai

koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu

berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel

dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R2) dalam

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.14

Tabel 4.13

Hasil Pengolahan Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .419a .176 .131 36.2234

a. Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Inflasi , Suku Bunga

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Negara

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Tabel menunjukkan nilai R Square sebesar 0,176 atau 17,6%

artinya dari ketiga variabel yaitu tingkat inflasi, suku bunga, dan

nilai tukar rupiah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh

terhadap penerimaan pajak negara sebesar 17,6%. Sedangkan

sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang

tidak diajukan dalam penelitian ini.

h. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis

regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear multiples

(berganda). Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas

63

atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap

variabel terikat atau variabel dependen.

Tabel 4.14

Hasil Pengolahan Uji Hipotesis

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -.504 118.600 -.004 .997

Tingkat Inflasi -126.504 45.059 -.359 -2.807 .007

Suku Bunga -1.562 4.290 -.047 -.364 .717

Nilai Tukar Rupiah .011 .008 .164 1.338 .186

b. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Negara

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Negara

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan tabel di atas pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak negara

Dari hasil uji hipotesis di atas dapat dilihat bahwa variabel

tingkat inflasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,007 <

0,05 dan nilai thitung > ttabel atau -2,807 < 1,673 yang berarti bahwa

tingkat inflasi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan

pajak negara dengan demikian H1 diterima.

2) Pengaruh suku bunga terhadap penerimaan pajak negara

Dari hasil uji hipotesis di atas dapat dilihat bahwa variabel suku

bunga mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,717 > 0,05 dan

nilai thitung > ttabel atau -0,364 < 1,673 yang berarti bahwa suku

bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan

pajak negara dengan demikian H2 ditolak.

3) Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak negara

Dari hasil uji hipotesis di atas dapat dilihat bahwa variabel nilai

tukar rupiah mempunyai tingkat signifikansi seberapa 0,186 >

0,05 dan nilai thitung > ttabel atau 1,338 < 1,673 yang berarti bahwa

64

nilai tukar rupiah secara parsial tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara dengan demikian H3 ditolak.

i. Uji Statistik F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk membuktikan apakah

variabel-variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama)

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji

statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas

lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima, sedangkan jika nilai

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka menolak H0.

Tabel 4.15

Hasil Pengolahan Uji Statistik F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 15640.815 3 5213.605 3.973 .012b

Residual 73479.583 56 1312.135

Total 89120.398 59

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Negara

b. Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Inflasi , Suku Bunga

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25, November 2020

Berdasarkan tabel di atas untuk pengujian hipotesis secara

simultan bahwa nilai Fhitung = 3,973 > Ftabel = 2,769 dan tingkat

signifikansi sebesar 0,012 < 0,05, jadi H0 diterima. Dengan

demikian bahwa ketiga variabel yaitu tingkat inflasi, suku bunga,

nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak negara.

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan pajak negara, dimana faktor-faktornya yaitu

tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Penelitian dilakukan

pada 60 sampel yang terdaftar di Kementerian Keuangan, Badan Pusat

Statistik, Bank Indonesia dengan periode penelitian 2015-2019 yang

65

pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling.

Adapun rangkuman penelitian sebagai berikut:

a. Variabel tingkat inflasi menunjukkan berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara dengan signifikansi sebesar 0,007 < 0,05.

Dengan demikian H1 diterima.

b. Variabel suku bunga menunjukkan tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara dengan signifikansi sebesar 0,171 > 0,05.

Dengan demikian H2 ditolak.

c. Variabel nilai tukar rupiah menunjukkan tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara dengan signifikansi sebesar 0,186 > 0,05.

Dengan demikian H3 ditolak.

4.1.4 Pembahasan dan Rangkuman Hasil Penelitian

a. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Negara

Hipotesis pertama bertujuan untuk mengetahui tingkat inflasi

berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan tabel

4.15 dapat dilihat bahwa nilai thitung -2,807 dengan nilai signifikansi

0,007 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi

berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, berarti H1 diterima

pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian tersebut terbukti

bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara

di Indonesia periode 2015-2019. Hal ini membuktikan bahwa

pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan oleh tinggi

rendahnya harga yang tersebar di pasar. Jika inflasi rendah maka

konsumsi di masyarakat meningkat sehingga meningkatnya PPN

yang didapat atas barang dan jasa, maka demikian meningkat pula

pendapatan pajak negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu

oleh Rafsanjani (2013) bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap

penerimaan pajak negara.

b. Pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Negara

66

Hipotesis ke dua bertujuan untuk mengetahui suku bunga

berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan table

4.15 dapat dilihat thitung -0,364 dengan nilai signifikansi 0,717 > 0,05,

sehingga dapat disimpulkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh

terhadap penerimaan pajak negara, sehingga H2 ditolak pada

penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian tersebut terbukti bahwa

suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di

Indonesia periode 2015-2019. Hal ini membuktikan biaya bunga

tidak menyebabkan naik atau turunnya biaya operasional sehingga

tidak mempengaruhi laba dan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya

yaitu oleh Sumidartini (2018) bahwa suku bunga secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

c. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Negara

Hipotesis ke tiga bertujuan untuk mengetahui nilai tukar rupiah

berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan tabel

4.15 dapat dilihat bahwa thitung 1,338 dengan nilai signifikansi 0,186

> 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, sehingga H3 ditolak

pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian tersebut terbukti

bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan

pajak negara di Indonesia periode 2015-2019. Hal ini membuktikan

bahwa perusahaan tidak memanfaatkan nilai tukar rupiah sebagai

pertimbangan dalam melakukan ekspor atau impor. Motivasi ekspor

atau impor lebih kepada demand dan supply di pasar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinamble &

Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah secara

parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

67

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga, dan

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Negara. Dimana penerimaan

pajak negara menjadi variabel dependen, sedangkan variabel independenya

ada tiga yaitu tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Berdasarkan

hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

a. Variabel tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Hal

ini membuktikan bahwa konsumsi suatu masyarakat ditentukan oleh tinggi

rendahnya harga yang dipengaruhi oleh inflasi, maka semakin rendah

inflasi semakin tinggi pula pendapatan pajak negara yang diperoleh dari

PPN 10% atas barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat.

b. Variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

Hal ini karena suku bunga tidak menyebabkan naik atau turunnya biaya

operasional sehingga tidak mempengaruhi laba perusahaan dan penerimaan

pajak.

c. Variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

negara. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan nilai

tukar rupiah sebagai pertimbangan dalam melakukan ekspor atau impor.

Motivasi ekspor atau impor lebih kepada demand dan supply di pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat

saran-saran penelitian selanjutnya antara lain:

a. Penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas sampel penelitian

dengan mempertimbangkan penggunaan seluruh data variabel yang

68

terdaftar di Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bank

Indonesia.

b. Periode penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode yang lebih

panjang yakni lebih dari lima tahun.

c. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa variabel

independen lain seperti, terdaftarnya wajib pajak, tingkat pengangguran,

pendapatan per kapita, beserta retribusi daerah dan sebagainya yang

mungkin dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara guna memperoleh

penjelasan lebih baik mengenai fenomena tersebut serta memperluas ruang

lingkup yang dijadikan sampel.

d. Bagi pemerintah sebagai acuan agar terus menjaga kestabilan tingkat inflasi

agar tidak terjadinya kenaikan secara signifikan, sehingga akan

mempengaruhi penerimaan pajak negara, dan akan mempengaruhi

keberlangsungan pembangunan suatu negara karena pendapatan utama di

Indonesia adalah dari sektor perpajakan.

e. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan

wawasan pengetahuan terkait dengan penerimaan pajak negara serta

faktorfaktor yang mempengaruhinya. Khususnya yang berminat untuk

mengetahui lebih jauh tentang makro ekonomi terhadap penerimaan pajak

negara (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel

independen baik menambah variabel atau menambah time series datanya.

Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Angelia, S. (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap

Penerimaa Pajak Daerah Kota Bandung : Studi Kasus pada Dinas Pendapatan

Kota Bandung Item Type : Thesis ( Undergraduate ) Uncontrolled tingkat

inflasi , pertumbuhan ekonomi , penerimaan pajak daera. Faculty of Economic,

1051048, 1051048.

bps.go.id/. (n.d.). Badan Pusat Statistik.

Desideria, E. & N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. Jurnal Multiparadigma Akuntansi,

I(2), 355–363.

Dian Triastuti1, D. P. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja

Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

(Studi pada Pemerintahan Daerah Kota BANDUNG Periode 2007-2014).

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom, 3(1), 320–330.

Falianty, T. A. (2019). Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia. PT

RajaGrafindo Persada.

Herispon. (2018). Buku Ajar Makro Ekonomi ( buku II ) (Issue January 2009).

Mispiyanti1, I. N. K. (2019). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs dan

Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap,

Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Journal of Chemical

Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Nalendra, E. H. R. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan

Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. Universitas Komputer Indonesi,

1–11.

Nicola Putra Pratama Dwiatmanto, Rosalita Rachma Agusti, & (PS. (2016).

Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan. Universitas Brawijaya, 23(45), 5–24.

Pohan, C. A. (2014). Pembahasan Komprehensif pengantar perpajakan: teori dan

konsep hukum pajak. Mitra Wacana Media.

Rafsanjani, F. A. (2013). Pengaruh tingkat inflasi, Pengangguran, dan Pendapatan

Perkapita terhadap penerimaan daerah pajak dan Retribusi daerah ( Studi Pada

Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Kota Batu. Jurnal Universitas

Brawijaya, 2013.

Sinamble, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan

Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai. Jurnal Ekonomi Bisnis, 5(1), 83–97.

Sukowati, P. (2016). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan. Universitas Brawijaya, 2016.

Sumidartini, A. N. (2018). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga

Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. Transparansi

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 9(1), 53–68.

https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.85

Suseno, & Simorangkir, I. (2004). Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Pusat

Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 12(12), 61.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

www.bi.go.id. (n.d.). Bank Indonesia.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita. (n.d.). Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN 1

Data Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Pendapatan Pajak Negara

Tahun 2015 - 2019

Tahun/Bulan inflasi suku bunga nilai tukar

rupiah

pendapatan

pajak negara

(%) (%) (Rp) (Rp) Triliun

2015 3.02

Januari 0.61 7.75 12579.10 78.1

Februari 0.34 7.50 12749.84 70

Maret 0.29 7.50 13066.82 87.4

April 0.24 7.50 12947.76 119.1

Mei 0.23 7.50 12140.53 80.7

Juni 0.26 7.50 13313.24 98

Juli 0.34 7.50 13374.79 87.7

Agustus 0.52 7.50 13781.75 78

September 0.44 7.50 14396.10 101.9

Oktober 0.23 7.50 13795.86 93.1

November 0.16 7.50 13672.57 121.6

Desember 0.23 7.50 13854.60 224.8

2016 3.07

Januari 0.29 7.25 13889.05 70.9

Februari 0.31 7.00 13515.70 61.6

Maret 0.21 6.75 13193.14 72.2

April 0.15 6.75 13179.86 115.9

Mei 0.23 6.75 13419.65 176.3

Juni 0.33 6.50 13355.05 25.1

Juli 0.34 6.50 13118.82 85.9

Agustus 0.36 5.25 13165.00 103.4

September 0.33 5.00 13118.24 185

Oktober 0.10 4.75 13017.24 90.3

November 0.15 4.75 13310.50 107.6

Desember 0.23 4.75 13417.67 190.8

2017 2.95

Januari 0.56 4.75 13358.71 73.6

Februari 0.37 4.75 13340.84 67.8

Maret 0.10 4.75 13345.50 95.8

April 0.13 4.75 13306.39 131

Mei 0.16 4.75 13323.35 99.9

Juni 0.26 4.75 13298.25 103.8

Juli 0.26 4.75 13342.10 109

Agustus 0.28 4.50 13341.82 97.8

September 0.35 4.25 13303.47 99.2

Oktober 0.17 4.25 13526.00 113.3

November 0.13 4.25 13527.36 133.9

Desember 0.13 4.25 13556.21 218.4

2018 3.07

Januari 0.31 4.25 13380.36 78.94

Februari 0.26 4.25 13590.05 74.46

Maret 0.19 4.25 13758.29 91.1

April 0.15 4.25 13802.95 138.8

Mei 0.21 4.75 14059.70 101.2

Juni 0.24 5.25 14036.14 97.04

Juli 0.41 5.25 14414.50 105.63

Agustus 0.30 5.50 14559.86 112.29

September 0.28 5.75 14868.74 101.4

Oktober 0.29 5.75 15178.87 160.66

November 0.22 6.00 14696.86 75.14

Desember 0.17 6.00 14496.95 179.27

2019 3.95

Januari 0.30 6.00 14163.14 86

Februari 0.26 6.00 14035.21 74.84

Maret 0.16 6.00 14211.00 88.14

April 0.17 6.00 14142.58 138.02

Mei 0.27 6.00 14392.81 109.65

Juni 0.38 6.00 14226.53 106.69

Juli 0.33 5.75 14043.91 102.25

Agustus 0.43 5.50 14242.05 95.57

September 0.29 5.25 14111.10 101.43

Oktober 0.17 5.00 14117.57 115.88

November 0.11 5.00 14068.71 117.7

Desember 0.11 5.00 14017.45 195.89

Sumber: Diolah oleh penulis, November 2020