laporan - pa-muaratebo.go.idpa-muaratebo.go.id/_lama/data/lakip/lkjip 2016.pdf · indikator kinerja...
TRANSCRIPT
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
Tahun 2016PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
Pengadilan Agama Muara Tebo
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Jl. Lintas Tebo Bungo KM. 12 Muara Tebo
Telp /Fax : 0741-21560Website : www.pa-muaratebo.go.id e-Mail : [email protected]
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Tebo tahun
2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan
perjalanan Tahun kedua dari Renstra Tahun 2015-2019. Selanjutnya Pembuatan LKjIP
adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahuh 1999
Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat
Edaran Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformsi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah
Agung R.I Nomor: 503/ SEK/ KU.01/ 12/ 1013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang
Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo menguraikan hasil
Kinerja Tahun 2016 dan juga menguraikan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya dan
juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang
belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam
pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.
Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen
untuk menginformasikan capaian Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dalam Tahun
2016 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, yang sekaligus merupakan laporan
akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dan merupakan mata rantai
pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat,
relevan, dan transparan sehingga dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dan
dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo
dalam kurun waktu satu tahun tahun 2016.
Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Tebo ini, kami mengucapkan terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2016, semoga
bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja
Pengadilan Agama Muara Tebo yang lebih baik dimasa datang.
Muara Tebo, 26 Januari 2017
Wakil Ketua,
i
Dra. Hj. Ernawati, S.HNIP. 19620726 199403 2 002
DAFTAR ISI
Kata Pengantar..........................................................................................................i
Daftar Isi..................................................................................................................ii
Ikhtisar Eksekutif...................................................................................................iii
Bab I. Pendahuluan................................................................................... 1
A. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Muara Tebo.................1
B. Latar belakang penyusunan LKjIP............................................. 6
C. Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP......................................7
D. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Tebo....... 8
E. Dasar hukum penyusunan dan sistematika LKjIP.....................10
Bab II. Review Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Pengadilan
Agama Muara Tebo......................................................................12
A. Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo...12
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo 2016......17
Bab III.Akuntabilitas Kinerja.......................................................................22
A. Pengukuran Kinerja...............................................................22
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja................................................. 24
Bab IV.Penutup............................................................................................ 39
Lampiran, yang berisi antara lain ;
1. Review Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Rencana Kinerja Tahun 2016;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017;
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Agama Muara
Tebo Tahun 2016 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam
melaksanakan tugas tugas dan harus merupakan kewajiaban untuk membuat laporan
akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga
sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik
Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
selanjutnya LKjIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 355A/ SEK/ KU. 01/ 11/ 2014 Tanggal 28 Nopember 2015 tentang Penyampaian
LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017
Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Agama Muara Tebo
yang disinkronisasikan dengan hasil review Rencana Strategis 2015 - 2019, tanggal 18
Januari 2017 dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta
pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama. Tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun terget yang di inginkan dan realisasi yang telah di
capai.
Adapun out put dan out come Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dapat
dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia , Sarana, Prasarana serta anggaran yang tersedia
dalam menyelesaikan tugas-tugas, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara
Tebo.
iii
LKjlP Tahun 2016 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2016 dengan
berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta disusun dalam Pencapaian Kinerja
(Performance Result) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selama kurun waktu dari bulan
Januari s/d Desember Tahun 2016 serta perbandingan dengan tahun 2015 yang menyangkut
dengan penyelesaian perkara dan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Muara Tebo.
LKjIP Tahun 2016 ini juga menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Tidak terlepas dari Visi Misi Mahkamah Agung RI
sebagai puncak tertinggi Badan Peradilan di Indonesia yakni mewujudkan supremasi
hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta pelayanan
hukum yang berkualitas, terjangkau yang berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu
menjawab panggilan pelayanan publik.
Beberapa prioritas implimentasi Cetak Biru Pembaharuan Tahun 2010-2035 dan
Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo selama 5 tahun kedepan sebagaimana
Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat
atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh
masyarakat pengguna pengadilan, sehingga terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan
dan tercapainya kepastian hukum.
iv
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Muara Tebo
Kebijakan “Satu Atap” yang diterapkan sejak tahun 2004 membawa banyak
perubahan dilingkungan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak
dari kekuasaan kehakiman mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan
kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga
manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.
Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang telah diamandemen mengemukakan bahwa1
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
Mahkamah Konstitusi”.
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa
perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21
ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan
bahwa :
“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana
dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan. lingkungan peradilan masing-masing”.
Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan
peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2)
IL a p o r a n K i n e r j a i n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j T P J
P e n g a d i b a n A g a m a M u a r a T e b o T a h u n 2 0 1 6
Hal. 1
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang peradilan agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (sub Bagian umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau
tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan
atau melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
8. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan Pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j l P )
Pengadihan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 2
Dengan demikian, Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan pengadilan di
tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan berpuncak
pada Mahkamah Agung. . Pengadilan Agama Muara Tebo didirikan berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 24 April 2003
oleh Bapak Drs. Taufik Kamil yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. Pada saat peresmian dilantik pula
Drs. Paskinar Said sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo yang menjabat sampai
01 Desember 2005. Selanjutnya tonggak kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Tebo
dilanjutkan oleh Drs. Azwar, SH.,ME.I hingga 2010 dan di lanjutkan oleh Drs. Suhaimi
Hingga berakhir tahun 2013 dan dilanjutkan dengan Drs. H. Palatua,S.H.,M.H.I hingga
berakhir tahun 2016, diawal tahun 2007 dipimpin oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H sebagai Pj.
Ketua sampai pada waktu yang belum ditentukan.
Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan Pengadilan Tingkat pertama dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berjarak sekitar 208 km dari kota
Jambi.
Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo mencakup seluruh wilayah
Kabupaten Tebo. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berasal dari hasil pemekaran
dari Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara geografis Kabupaten
Tebo terletak di antara 0°52'32" -1°54'50" LS dan 101°48'57" - 102°49'17" BT. Daerah ini
beriklim trofis dengan ketinggian antara 1 -1.000 m dpi. Dengan luas wilayah 646.100 Ha
(11,86 % dari luas wilayah Propinsi Jambi), batas-batas daerah yang terletak di sebelah
barat Propinsi Jambi ini meliputi :
S Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir
S Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin
S Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Dharmas Raya Sumatera
Barat.
S Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batanghari.
[ Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£jTP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IHal. 3
Berdasarkan data ststistik tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Tebo yaitu
sebanyak 324.919 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan atau 101 Desa/ Kelurahan. Adapun
kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:
Kec. Tebo Ilir Kec. Tebo Tengah
Kel. Sei Bengkal
Sungai Aro
2 Teluk Rendah Pasar
3 Teluk Rendah Ilir
4 Teluk Rendah Ulu
Tuo Ilir
6 Muaro Ketalo
Sungai bengkal Barat
Kunangan
Betung Berdarah Barat
Betung Berdarah Timur
Kel. Muara Tebo
Kel. Tebing Tinggi
Badaro Rampak
3 Mangun Jaya
Teluk Pandak
Semabu
6 Kandang
Pelayang
Sungai Keruh
Aburan Batang Tebo
Tengah Ulu
Sungai Alai
Kec. Tengah Ilir Kec. Muara Tabir
Muara Kilis
2 Penapalan
3 Mengupeh
Lubuk Madrasayah
Rantau Api
1 Pintas Tuo
2 Embacang Gedang
3 Tambun Arang
Bangun Seranten
Sungai Jernih
6 Bangko Pintas
Tanah Garo
Kec. Sumay Kec. Tebo Ulu
Tambun Arang
Jati Belarik
Punti kalo
Lembak Bungur
Teluk Singkawang
Teriti
Dusun Tuo Sumay
Teluk Luali
Lubuk Banteng
Pulau Temiang
Pulau Panjang
Bungo Tanjung
Tanjung Aur
Rantau Langkap
L a p o r a n K i n e r j a i n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j l P ) Hal. 4
Teluk Langkap
Muaro Selako
Semambu
Pemayung
Suo-Suo
Teluk Kasai Rambahan
Teluk Kembang Jambu
Pagar Puding
Sungai Rambai
Melako Intan
Kec. Rimbo Bujang Kec. Serai Serumpun
Rimbo Mulyo Pinang Belai
Sapta Mulya Sekutur Jaya
Pamatang Sapat Bukit Pemuatan
Tirta Kencana Napal Putih
Tegal Arum Sako Makmur
Purwoharjo Pagar Puding Lamo
Perintis Tanjung Aur Seberang
Wirotho Agung Teluk Melintang
Kec. Rimbo Ulu Kec. VII Koto Ilir
Sungai pandan Cermin Alam
Suka Maju Paseban
Suka Damai Tlk. Keloyang Pulau Indah
Wanareja Balai Rajo
5 Sido Rukun 5 Sungai Karang
Sumber Sari
Kec. VII Koto Kec. Rimbo Iir
Lembayo/ Dusun Baru Pulau Rejo
Aur Cino Karang Dadi
Sungai Abang Side Rejo
Teluk Kayu Putih Sumber Agung
Kuamang Giri Winangun
Pucuk Jambi Giri Purno
Muaro Niro Sari Mulya
Teluk Lancang Sepakat Bersatu
Muaro Tabun Rantau Kembang
Tabun
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Penaadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016
Hal. 5
B. Latar Belakang Penyusunan LKjlP
Tahun 2016 adalah tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Muara Tebo periode 2015-2019. Untuk itu Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai ujung
tombak visi Mahkamah Agung dalam “Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung”
dengan cara menjadikan Pengadilan Agama Muara Tebo yang Profesional, Transparan,
dan Akuntabel.
Profesional diartikan sebagai memiliki keahlian dan keterampilan tinggi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam wilayah
hukumnya dengan menggunakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan
administrasi teknis yustisial secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan POLA
BINDALMIN; dan Pelaksanaan administrasi kesekretariatan secara cepat, tepat, dan
akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kegiatan terkait.
Transparan diartikan sebagai keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan
organisasi baik di bidang kepaniteraan yang berkaitan dengan perkara dengan melakukan
publikasi putusan maupun di bidang kesekretariatan dengan selalu memeberikan informasi
seputar penggunaan anggaran melalui website resmi Pengadilan Agama Muara Tebo.
Akuntabel diartikan sebagai dapat mempertanggungjawabkan semua kebijakan
dalam menjalankan Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai suatu organisasi pemerintah
termasuk semua proses pelaksanaan administrasi di bidang kepaniteraan maupun
kesekretariatan serta hasil dari proses tersebut sesuai dengan Undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
Ketiga misi tersebut dijabarkan dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Tebo
melalui pendekatan balanced scorecard (BSC) yang terdiri dari 4 perspektif, yakni
(1) stakeholdersprespective menjabarkan misi Profesional;
(2) customer perspective menjabarkan misi Profesional dan Transparan;
(3) internal process perspective menjabarkan misi Profesional, Transparan, dan
Akuntabel;
(4) learning and growth perspective merupakan input yang dapat mendukung
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£T£ jTP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 6
terlaksanakanya proses untuk menghasilkan output dan outcome Pengadilan Agama
Muara Tebo.
Setiap perspektif memiliki target dan indikator yang harus dicapai dan pada tahun
2016 terdapat 17 indikator yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian Pengadilan
Agama Muara Tebo. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Pengadilan Agama
Muara Tebo melaksanakan 8 (delapan) program kerja atau rencana kinerja tahun 2016.
Agar keseluruhan program dan kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana target
waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditanda tangani oleh Wakil
Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor
53 tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun
kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai bagian dari Lembaga Mahkamah
Agung RI pun wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya kepada Mahkamah
Agung RI.
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjlP
Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016 adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muara Tebo kepada Mahkamah Agung RI
atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai
sasaran/target yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja dan sasaran Pengadilan Agama Muara Tebo selama tahun 2016.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang
dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan
strategi tahun berikutnya.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadidan Agama Muara Pedo Tahun 2016IIHal. 7
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Muara Tebo
1. Tugas Pengadilan Agama Muara Tebo
Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan lingkungan Peradilan Agama di
bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Agama Muara Tebo bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat
pertama.
2 Fungsi Pengadilan Agama Muara Tebo
Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai lembaga peradilan di
Indonesia mempunyai 6 (enam) fungsi utama lembaga yaitu :
a. Fungsi Peradilan
1. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 2009
Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama
Muara Tebo merupakan pengadilan yang bertugas membina keseragaman
dalam penerapan hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua
hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.
2. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur sebagai
berikut :
ayat 1 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan;
b. Kewarisan;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infak;
h. Shadaqah;i. Ekonomi Syari’ah.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£jTP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 8
b. Fungsi Pengawasan
Pengadilan Agama Muara Tebo melakukan pengawasan terhadap
jalannya proses penanganan perkara agar terwujud pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada
azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa
mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu,
Pengadilan Agama Muara Tebo juga melakukan pengawasan dibidang
administrasi perkara maupun administrasi umum yang dilakukan oleh Hakim
Pengawas Bidang.
c. Fungsi Nasehat( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang
mengatur sebagai berikut:
ayat 1.
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat,
tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah
hukumnya apabila diminta;
d. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:
Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan , maka adanya perhatian yang besar terhadap
tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan , hal ini sangat penting,
karena bukan saja mernyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan
administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan,
peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran
penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi
pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurtu jenisnya dan
dipisahkan penanganannya, walaupun dahulunya dalam rangka koordinasi
pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera
yang merangkap Sekretaris. Tetapi sekarang dengan keluarnya Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Tugas-tugas tersebut tidak lagi dibebankan kepada seorang pejabat lagi, tetapi
sudah dibebankan kepada dua orang pejabat yaitu Panitera dan Sekretaris.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j l P )
Pengadihan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 9
Dibidang kepaniteraan pertanggungjawaban dibebankan kepada Panitera,
sedangkan dibidang kesekretariatan pertanggung jawaban dibebankan kepada
sekretaris, sehingga beban kerja telah berbagi sesuai keahliannya.
e. Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64.A Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut:
ayat 1.
Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses
persidangan.
f. Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:
ayat 1
Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk
pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
ayat 2
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-
cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara
tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.
g. Fungsi lain-lain ( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang
mengatur sebagai berikut:
ayat 2
Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan
pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh
atau berdasarkan Undang Undang.
E. Dasar Hukum Penyusunan dan Sistematika LKjIP
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO Tahun 2016 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Penaadidan Aaama Muara Pedo Tahun 2016IIHal. 10
1) BAB. I PENDAHULUAN,
pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, yaitu sejarah berdirinya
Pengadilan Agama Muara Tebo, latar belakang penyusunan LKjIP, Maksud
dan Tujuan Penyusunan LKjIP, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan
Agama Muara Tebo, serta Dasar Hukum Penyusunan dan sistimatika LKjIP.
2) BAB II PERENCANAAN KINERJA,
pada bab ini dibagi per subbab yang berisi Review Rencana Strategis
Pengadilan Agama Muara Tebo 2015-2019 dan penetapan kinerja
Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016.
3) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,
pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil Pengukuran Kinerja,
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja, serta Kinerja Anggaran Pengadilan
Agama Muara Tebo tahun 2016.
4) BAB IV PENUTUP
pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Pengadilan Agama Muara Tebo dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk
meningkatkan kinerja.
Lampiran, yang berisi antara lain :
1. SK Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Muara Tebo;
2. Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
3. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Review Rencana Kinerja Tahun 2016;5. Penetapan Kinerja Tahun 2017;
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Pedo Tahun 2016IIHal. 11
BAB. II
REVIEW RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
A. Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo 2015-2019
Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategi
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam
tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan
perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2015-2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi, namun Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara
Tebo Tahun 2015-2019 tersebut perlu di review guna penyempurnaan mengingat telah
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Berdasarkan hasil rapat tanggal 16 Januari 2017, telah dikeluarkan Surat Keputusan
Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor W5-A9/138?KP.00/I/2017, tanggal
18 Januari 2017, tentang Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo 2015
2019, sebagai terlampir dalam laporan ini;
Review tersebut dirasakan perlu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa selain
adanya perubahan struktur pemisahan antara Panitera dan Sekretaris, juga melihat kondisi
personil yang ada di Pengadilan Agama Muara Tebo semakin lama semakin berkurang
dikarenakan mutasi, sementara yang masuk tidak ada, sehingga dikuatirkan target yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis pada tahun 2015 tersebut tidak akan tercapai.
Dengan dasar itulah review rencana strategis ini dilakukan.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j l P )
Pengadidan Agama Muara Pedo Tahun 2016IIHal. 12
Oleh karena adanya review rencana strategis tersebut, berakibat adanya perubahan
pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan
Kinerja Tahunan (PKT).
Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Agama Muara Tebo tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja
dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo, yang lingkupnya dalam kurun waktu
5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Tebo tahun
2015 - 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
1. Visi dan Misi
Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama
Muara Tebo telah menetapkan Visi yaitu ” Terwujudnya Pengadilan Agama Muara
Tebo yang Agung "
Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Muara Tebo menjabarkan kedalam
Misi sebagai berikut;
1. Memaksimalkan peran, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Muara
Tebo agar lebih mampu dalam memberikan pelayanan hukum yang prima terhadap
masyarakat pencari keadilan.
2. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,
cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
3. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
4. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan
Pengadilan Agama Muara Tebo.
5. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Muara Tebo yang profesional, bersih,
berwibawa dan berakhlakul karimah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis
a. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai
Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Tebo, Adapun tujuan yang ingin dicapai
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 13
Pengadilan Agama Muara Tebo adalah:
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM
8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
b. Sasaran Strategis
Dalam penyusunan sasaran strategis, Pengadilan agama Muara Tebo menggunakan
pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif,
yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective,
dan learning and growth perspective, sebagai berikut:
PETA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO 2015-2019
STAKEHOLDER
PERSPECTIVE
TERWUJUDNYA PENIGNKATAN
PENYELESAIAN PERKARA
COSTUMER
PERSPECTIVE
TERWUJUDNYA
PENINGKATAN
AKSESISBILITAS
MASYRAKAT
TERHADAP
INTERNAL
PROCESS
PERSPECTIVE
TERWUJUDNYA
PENINGKATAN
KEPATUHAN
TERHADAP PROSES
PENYELESAIAN
LEARNING
AND GROWHT
PERSPECTIVE
TERWUJUDNYA
PENINGKATAN
KUALITAS SDM DI
BIDANG
KEPANITERAAN
DAN
KESEKRETARIATA
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£jPP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 14
Keterangan :
Balance Scorecard adalah suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas
operasional suatu instansi dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan yang dikembangkan
dan digunakan pada suatu instansi. Dengan tidak hanya berfokus pada hasil finansial
melainkan juga masalah manusia, BSC membantu memberikan pandangan yang lebih
menyeluruh pada suatu instansi yang pada gilirannya akan membantu organisasi untuk
bertindak sesuai tujuan jangka panjangnya. Balance Scorecard yang digunakan Pengadilan
mempunyai 4 (empat) perspektif antara lain:
1. Stakeholders Prespective adalah tolak ukur utama dari konsep Balance Scorecard.
Terdiri dari 1 (satu) Sasaran strategis (SS-1), yaitu terwujudnya peningkatan
penyelesaian perkara sebagai indikator kinerjanya Indeks Sisa Perkara pada 2016
sebanyak 82 perkara atau sebesar 9% dari 974 perkara menjadi 5% pada tahun 2019
dari jumlah perkara yang diterima pada saat tahun yang bersangkutan.
2. Customer Perspective adalah perspektif yang menjadikan kepuasan masyarakat selaku
customer sebagai tolak ukur indikator.
Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu Sasaran strategis kedua (SS-2)
terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, dengan indikator kinerja:
a) Persentase peningkatan pelayanan perkara prodeo demi melayani masyarakat
pencari keadilan yang kurang mampu dengan target 100% dari tahun 2016 hingga
tahun 2019
b) Pelaksanaan sidang keliling/sidang diluar gedung pengadilan dengan target tetap
berjalan 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2019
c) Persentase pelayanan meja informasi terhadap masyarakat pencari keadilan dengan
target 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2019.
Sasaran strategis ketiga (SS-3) terwujudnya peningkatan akseptabilitas masyarakat
terhadap pengadilan, dengan Indikator Kinerja Berkurangnya persentase jumlah upaya
hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dilakukan masyarakat pencari
keadilan dari 2 %, 0% dan 0% di tahun 2016 menjadi 1%, 0% dan 0% di tahun 2019.
3. Internal Process Perspective, dalam prespektif ini Pengadilan Agama Muara Tebo
melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh kantor
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 15
Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menciptakan suatu produk yang dapat
memberikan kepuasan tertentu bagi masyarakat selaku customer.
Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan
oleh Pengadilan Agama Muara Tebo. Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni
Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah terwujudnya peningkatan
kepatuhan terhadap proses penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja Presentase
jumlah penyelesaian perkara yang sesuai dengan SOP dan peraturan yang
berlaku, yang mana pada tahun 2016 masih ada beberapa temuan terhadap
berkas penyelesaian perkara yang tidak sesuai aturan, dan di targetkan pada
tahun 2019 tidak ada lagi temuan tersebut.
Sasaran strategis kelima (SS-5) Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap Kinerja
aparatur Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan indikator kinerja:
a) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti , 100% pada tahun 2016
dan tetap 100% pada tahun 2019.
b) Persentase penurunan Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo, dengan target penurunan dari 98 % pada tahun 2015 menjadi 100% di
tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan tidak ada lagi
pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Muara Tebo.
4. Learning and Growth Perspective adalah bagaimana Pengadilan Agama Sengeti untuk
terus memperhatikan seluruh komponen penunjang untuk mencapai target seperti
meningkatkan pengetahuan Pegawai serta sarana dan prasaran penunjang lainnya.
Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output
dan outcome Pengadilan Agama Muara Tebo, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis
yakni:
Sasaran strategis keenam (SS-6) yakni terwujudnya peningkatan kualitas SDM,
dengan indikator kinerja:
a) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial diusulkan bersifat insidentil
bila ada peluang untuk itu ada sehingga tidak dapat ditentukan targetnya.
Diusulkan seketika. Pada tahun 2016 hanya 1 orang yang diusulkan dan
dinyatakan telah lulus dan bersetifikat menjadi 100% dan diharafkan pada tahun
2019 juga demikian.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 16
b) Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial, diusulkan bersifat
insidentil bila ada peluang untuk itu ada. Diusulkan seketika. Pada tahun 2016
tidak ada satupun pegawai yang diusulkan mengingat peserta ditentukan langsung
oleh pusat, sehingga targetnya 100% lulus dari jumlah peserta yang diminta, pada
tahun 2019 juga demikian.
c) Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi
diusulkan bersifat insidentil bila ada peluang untuk itu ada. Diusulkan seketika.
Pada tahun 2016 yang diusulkan 2 orang dari target 50% dan yang lulus
hanya satu orang sehingga menjadi 100% dan diharafkan tetap demikian di
tahun 2019
Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni terwujudnya Birokrasi Pengadilan Agama
Muara Tebo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan
indikator kinerja Presentase Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
Pengadilan Agama Muara Tebo dari 73,47 atau B pada tahun 2015 menjadi 81 atau
BB pada tahun 2019.
Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni Terpenuhinya sarana dan prasarana yang
memadai, dengan indikator kinerja:
a) Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana berupa alat pengolah data di
bidang pelayanan perkara yang telah berbasis kepada aplikasi Sistim Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) dilingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo
sebagai pendukung pelayanan prima pada tahun 2016 sebanyak 12 unit sesuai
usulan dan terealisasi 100%, diharafkan usulan selanjutnya tetap dikabulkan
hingga pada tahun 2019.
b) Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk pengolah data yang
tersedia. Pada tahun 2016 ini sarana dan prasarana berbentuk mobuler sebanyak
45 unit termasuk didalamnya partisi ruang Ketua sesuai usulan dan terealisasi
100% diharafkan usulan selanjutnya tetap dikabulkan hingga pada tahun 2019.
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo 2016
Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016, secara rinci sebagai
berikut :
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 17
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET
Stakeholder Perspective
1 Terwujudnya a. Persentase perkara yang 10%
peningkatan dimediasi berdasarkan
penyelesaian perkara kesepakatan dengan yang
berhasil
b. Persentase sisa perkara tahun 100%lalu yang diselesaikan pada
tahun berjalan
c. Persentase perkara yang 83%
diterima dan diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
d. Persentase seluruh perkara 86%
yang diselesaikan pada tahun
yang bersangkutan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya dan
yang diterima pada tahun yang bersangkutan
Customer Perspective
2 Terwujudnya a. Presentase perkara prodeo 100%
peningkatan yang diselesaikan
aksesibilitas b. Persentase pelaksanaan sidang 100%
masyarakat terhadap keliling/sidang di luar gedung
proses peradilan pengadilan
(acces to justice) c. Persentase pelayanan meja 100%
informasi terhadap masyarakat
pencari keadilan
3 Terwujudnya Persentase jumlah penurunan
peningkatan upaya hukum:
akseptabilitas - Banding 2%
masyarakat terhadap - Kasasi 0%Pengadilan - Peninjauan Kembali 0%
Internal Perspective
4 Terwujudnya Presentase jumlah penyelesaian 97%peningkatan perkara yang sesuai dengan SOP
kepatuhan terhadap
proses penyelesaian
perkara
dan peraturan yang berlaku;
5 Terwujudnya a. Persentase Pengaduan 100%
peningkatan kualitas Masyarakat Yang
pengawasan terhadap Ditindaklanjuti
Kinerja aparatur b. Persentase Penurunan 100%
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Penaadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 18
Pengadilan Agama pengaduan masyarakat
Muara Tebo terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo
Learning and Growth Perspective
6 Terwujudnya Persentase Peningkatan Nilai 10%Birokrasi Pengadilan Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
Agama Muara Tebo yang efektif, efisien
dan berorientasi pada
layanan prima
Pengadilan Agama Muara Tebo
7 Terwujudnya a. Persentase pegawai yang lulus 100%
peningkatan kualitas diklat teknis yudisial
SDM b. Persentase pegawai yang lulus 100%diklat non teknis yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus 50%
memngikuti fit and proper test
dalam rangka promosi
8 Terpenuhinya sarana a. Persentase jumlah pengadaan 97%
dan prasarana yang sarana dan prasarana termasuk
memadai alat pengolah data di
lingkungan Pengadilan Agama
Muara Tebo.
b. Presentase pemanfaatan sarana 100%dan prasarana termasuk
pengolah data yang tersedia .
Berdasarkan sasaran tersebut yang akan dicapai Pengadilan Agama Muara Tebo
dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka
Pengadilan Agama Muara Tebo menyusun program sebagai berikut :
a. Program Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo
Program peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara, efektifitas
persidangan sampai dengan minutasi di Pengadilan Agama Muara Tebo masih sangat
diperlukan. Untuk itu kemampuan para Hakim sangat diperlukan dalam penyelesaian
perkara sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas.
Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat pencari
keadilan, sehingga upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus
dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan
profesionalisme aparat penegak hukum.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£jTP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 19
b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang
melaksanakan tugas pokok pada pengadilan agama. Badan peradilan agama
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan
kepada masyarakat pencari keadilan masalah keadilan Hukum Agama Islam,
oleh
karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
c. Program Pendidikan dan Pelatihan.
Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas
aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut
mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi
yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh sumber
daya manusia yang memadai guna meningkatkan kemampuan dalam melayani
masyarakat yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian peradilan. Hal ini
terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang
didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan
lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN
yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan
Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.
d. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang
dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu
perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 20
e. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara
Tebo.
Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Tebo diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan aparat Pengadilan Agama Muara Tebo dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Tebo.
Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun
untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Muara Tebo.
f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Pengadilan Agama Muara Tebo.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan
agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.
Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan bukan hanya untuk memperbaiki
kekurangan tapi yang paling penting adalah agar pelaksana tugas tidak menyimpang
dari yang ditetapkan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas
tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara
sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan
tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak
terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh
seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi.
Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur
pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu
dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan
peningkatan profesionalisme aparat hukum.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£jPP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 21
Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016 sudah baik, hal ini
ditandai dengan capaian NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) dalam sistem Balance
Scorecard (BSC) dengan nilai 103,5%. Selanjutnya Pengadilan Agama Muara Tebo telah
menjalankan Knowledge management yang dapat meningkatkan efektifitas kantor
Pengadilan Agama Muara Tebo, yakni antara lain sudah ada sistem yang berlanjut,
timbulnya inovasi-inovasi baru, penggunaan teknologi informasi (IT) dengan tujuan
penyebaran pengetahuan ke pegawai/staf unit organisasi.
Capaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016
No SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara 108%
2 Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
proses peradilan (acces to justice)
100%
3 Terwujudnya peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap
Pengadilan
100%
4 Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap proses
penyelesaian perkara
103%
5 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan terhadap Kinerja
aparatur Pengadilan Agama Muara Tebo
100%
6 Terwujudnya Birokrasi Pengadilan Agama Muara Tebo yang
efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
110%
7 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM 100%
8 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai 104%
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 22
Tidak tercapainya SS Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di bidang
Kepaniteraan dan Kesekretariatan, disebabkan minimnya diklat yang di adakan oleh
lembaga-lembaga terkait guna meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Agama Muara
Tebo yang dikarenakan minimnya anggaran diklat, disamping itu juga dikarenakan
kurangnya personal;
Capaian IKU Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Stakeholder Perspective
1 Terwujudnya a. Persentase perkara yang 10% 115% 115%
peningkatan dimediasi berdasarkan
penyelesaian kesepakatan dengan yang
perkara berhasil100%b. Persentase sisa perkara 100% 100%
tahun lalu yang
diselesaikan pada tahun
berjalan
c. Persentase perkara yang 83% 110% 110%
diterima dan diselesaikan
pada tahun yang
bersangkutan
d. Persentase seluruh perkara 86% 105% 105%
yang diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
dengan sisa perkara tahun
sebelumnya dan yang
diterima pada tahun yang
bersangkutan
Customer Perspective
2 Terwujudnya a. Presentase perkara prodeo 100% 100% 100%
peningkatan yang diselesaikan
aksesibilitas b. Persentase pelaksanaan
masyarakat sidang keliling/ sidang di 100% 100% 100%
terhadap proses luar gedung pengadilan
peradilan (acces c. Persentase pelayanan
to justice) meja informasi terhadap
masyarakat pencari
keadilan
100% 100% 100%
3 Terwujudnya Persentase jumlah penurunan
peningkatan upaya hukum:
akseptabilitas - Banding 2 % 100% 100%masyarakat - Kasasi 0 % 100% 100%terhadap
Pengadilan
- Peninjauan Kembali 0 % 100% 100%
Internal Perspective
4 Terwujudnya Presentase jumlah 97% 103% 103%
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£jTP)
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 23
peningkatan penyelesaian perkara yang
kepatuhan sesuai dengan SOP dan
terhadap proses peraturan yang berlaku;
penyelesaian
perkara
5 Terwujudnya a. Persentase Pengaduan 100% 100% 100%
peningkatan Masyarakat Yang
kualitas Ditindaklanjuti
pengawasan b. Persentase Penurunan 100% 100% 100%
terhadap Kinerja pengaduan masyarakat
aparatur terhadap Pengadilan
Pengadilan
Agama Muara
Tebo
Agama Muara Tebo
Learning and Growth Perspective
6 Terwujudnya Presentase Peningkatan Nilai 10 % 110% 110%
Birokrasi Kinerja Reformasi Birokrasi
Pengadilan (RB) Pengadilan Agama
Agama Muara Muara Tebo
Tebo yang
efektif, efisien
dan berorientasi
pada layanan
prima
7 Terwujudnya a. Persentase pegawai yang 100% 100% 100%
peningkatan lulus diklat teknis yudisial
kualitas SDM b. Persentase pegawai yang
lulus diklat non teknis
yudisial
100% 100% 100%
c. Persentase pejabat yang
lulus memngikuti fit and
proper test dalam rangka
promos
50% 100% 100%
8 Terpenuhinya a. Persentase jumlah 97% 107% 107%
sarana dan pengadaan sarana dan
prasarana yang prasarana termasuk alat
memadai
b.
pengolah data di
lingkungan Pengadilan
Agama Muara Tebo.
Presentase pemanfaatan
sarana dan prasarana
termasuk pengolah data
yang tersedia .
100% 100% 100%
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja
Analisis dan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan dengan
mengukur kinerja mulai dari Learning and Growth Perspective sebagai input atau modal
organisasi yang harus dimiliki Pengadilan Agama Muara Tebo, hasil capaian Learning and
L a p a r a n
________ P e n g
Kine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j l P )
adil 'an Agama Muara Teba Tahun 2016
Hal. 24
Growth Perspective akan memberikan capaian pada Internal Proces Perspective yang
merupakan bisnis proses di lingkup organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo.
Selanjutnya akan memberikan hasil kinerja output yang ditunjukan dalam indikator kinerja
di Costumer Perspective, yang pada akhirnya akan memberikan outcome atau dampak
pada capaian kinerja di Stakeholder Perspective.
Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo berurutan dimulai
dari Learning and Growth Perspective, Internal Proces Perspective, Costumer
Perspective, dan Stakeholder Perspective.
1. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
Perspektif ini merupakan input atau modal organisasi yang harus dimiliki Pengadilan
Agama Muara Tebo untuk dapat menghasilkan output pada capaian Internal Proces
Perspective.
A. Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi Pengadilan Agama Muara Tebo yang
efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Sasaran Strategisnya digunakan
Indikator Presentase Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
Pengadilan Agama Muara Tebo di tahun 2016. Untuk peniliaian LKjIP tahun
2015 Pengadilan Agama Muara Tebo memperoleh nilai 73,47, sementara
setelah melakukan penilaian secara mandiri untuk LKjIP Pengadilan Agama
Muara Tebo tahun 2016 mendapat nilai 81, 50 atau naik sebesar 11% dari
nilai LKjIP di tahun 2015, rincian capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase Peningkatan
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan
Agama Muara Tebo di tahun 2016
10%(7,347)
11 % (8,03)
110 %
B. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di bidang
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Sasaran Strategisnya digunakan dua
indikator kinerja :
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 25
1. Presentase Pegawai yang lulus diklat yudisial
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Tebo mendapat jatah satu orang
untuk ikut dikpim, walaupun sebelumnya tidak ada pengusulan namun syarat-
syarat untuk mengikuti dikpim tersebut telah dipenuhi secara administrasi,
dengan rincian capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase Pegawai yang 100% 100% 100%
lulus diklat teknis yudisial (1) (1)
2. Presentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Dari jumlah pegawai yang sedikit tak satupun yang diusulkan untuk mengikuti
diklat non yudisial, karena pada dasarnya peserta diklat telah ditentukan
langsung dari pusat, bukan atas usulan dari Pengadilan Agama. Namun
demikian, selama tahun 2016 Pengadilan Agama telah melakukan DDTK
(Diklat Di Tempat Kerja) secara rutin, rincian capaian kinerjanya adalah
sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase Pegawai yang 100% 100% 100%
lulus diklat teknis non (0) (0)yudisial
3. Presentase Pejabat yang lulus mengikuti f i t and proper test dalam rangka
promosi
Dari 18 pegawai yang ada untuk mengikuti fit and proper test dalam rangka
promosi hanya ada dua orang yang memenuhi kreteria. Dari dua orang yang
diusulkan hanya satu orang yang dinyatakan lulus dan dipromosikan, rincian
capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 26
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase Pejabat yang
lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka
promosi
50%
(2)
100%
(1)
100%
C. Sasaran Strategis : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai Untuk
mengukur tingkat keberhasilan dari Sasaran Strategisnya digunakan dua indikator
kinerja :
1. Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana termasuk alat
pengolah data di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo.
Pada tahun 2016 ini Pengadilan Agama Muara Tebo khususnya di bidang
Teknologi dan Informasi serta kinerja di bidang pelayanan perkara yang telah
berbasis kepada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
dengan sasaran utamanya adalah mempercepat proses pelayanan dan
penanganan perkara pada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar dapat
mengurangi sisa perkara di akhir tahun. Untuk itu pada tahun ini Pengadilan
Agama Muara Tebo telah mengusulkan dan menargetkan mendapatkan
minimal 12 unit Alat Pengolah Data, sesuai dengan usulan itu Pengadilan
Agama Muara Tebo pun mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp.
106.000.000,- sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana termasuk alat
pengolah data di lingkungan
Pengadilan Agama Muara
Tebo.
97%(11dari12)
107 %
(12)107%
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 27
2. Presentase pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk pengolah data
yang tersedia
Setelah melaksanakan belanja modal berupa pembelian 12 unit Alat Pengolah
Data dan Komunikasi khusus untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) , Pengadilan Agama Muara Tebo juga melakukan belanja modal
peralatan dan fasilitas kantor dalam bentuk kursi, meja, lemari dan partisi
ruang ketua dengan jumlah keseluruhan 45 unit dengan dana Rp.129.500.000,-
yang telah dimanfaatkan secara baik, yang artinya capaian kinerjanya telah
mencapai angka 100%, rincian capaian kinerjanya dapat dijelaskan sebagai
berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase pemanfaatan
sarana dan prasarana
termasuk alat pengolah data
yang tersedia.
100%(45)
100 % (45)
100%
2. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Internal Process Perspective merupakan bisnis proses dilingkup Unit Kerja Pengadilan
Agama Muara Tebo untuk menghasilkan output guna mendukung capaian kinerja di
level Customer Perspective.
A. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap proses
penyelesaian perkara
Hanya terdapat satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, yaitu Presentase
jumlah penyelesaian perkara yang sesuai dengan SOP dan peraturan yang
berlaku
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama telah menargetkan agar seluruh pegawai yang
berkaitan dengan bidang kepaniteraan yang mengurusi keperkaraan agar dapat
bekerja secara profesional dan akuntabel sesuai dengan SOP yang berlaku di
Pengadilan Agama Muara Tebo. Dari target yang telah ditetapkan terealisasi
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 28
melebihi target sebesar 103% dari yang semula ditargetkan penyelesaiannya hanya
97% dari perkara yang diputus, rincian capaian kinerjanya sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase jumlah penyelesaian
perkara yang sesuai SOP dan
peraturan yang berlaku.
97% (772 dari
776)
103% (796 dari
772)
103%
B. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan terhadap
Kinerja aparatur peradilan.
Perhitungan indikator ini di fokuskan kepada jumlah pengaduan masyarakat
terhadap hasil kerja dan kinerja pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo
khususnya di bidang kepaniteraan. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara
Tebo menargetkan tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap produk putusan
Pengadilan Agama Muara Tebo;
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Sasaran Strategisnya digunakan
dua indikator kinerja:
1. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti
Pada tahun 2016 tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja
Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo ataupun terhadap produk putusan
Pengadilan Agama Muara Tebo, itu artinya target indikator kinerja ini dengan
sendirinya telah tercapai 100%. Rincian capaian kinerjanya sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti.
100%
(0)
100 %
(0)
100%
\
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 29
2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo
Pada tahun 2016 ini Pengadilan Agama Muara Tebo menargetkan penuruan
jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Muara Tebo dari
98% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2016, ternyata target tersebut
tercapai, hal ini terbukti dengan tidak adanya pengaduan yang diterima.
Rincian capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase penurunan
jumlah Pengaduan
Masyarakat terhadap
Pengadilan Agama Muara
Tebo.
100%
(0)
100 %
(0)
100%
3. CUSTOMER PERSPECTIVE
Customer Perspective merupakan bisnis proses dilingkup eksternal Unit Kerja
Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menghasilkan output guna mendukung capaian
kinerja utama pada level Stakeholder Perspective. Pada level customer perspective ini
memuat 2 (dua) sasaran Pengadilan Agama Muara Tebo yang diurai menjadi 3
indikator kinerja.
A. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
proses peradilan (acces to justice).
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Sasaran Strategisnya digunakan dua
indikator kinerja:
1. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Sejak tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo telah membantu masyarakat
yang kurang mampu untuk membiayai perkaranya sendiri. Pada tahun 2016
jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA 04 sebesar Rp. 3.500.000,- telah
dilakukan penerimaan perkara prodeo sebanyak 6 perkara, Pengadilan Agama
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 30
Muara Tebo melaksanakan anggaran tersebut sepenuhnya yaitu 100% dan
sesuai dengan Standar Biaya Masukan serta aturan lain yang berlaku. Rincian
capaian kinerja adalah sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase perkara prodeo 100% 100 % 100%
yang diselesaikan (6) (6)
2. Presentase Pelaksanaan sidang keliling/sidang diluar gedung Pengadilan
Sejak tahun 2009 Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sidang
di luar gedung pengadilan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu
dan berada di lokasi yang jauh untuk mengakses ke Pengadilan Agama Muara
Tebo. Pada tahun 2016 jumlah anggaran sidang keliling sebesar Rp.
33.000.000,- yang tersedia telah dilakukan sidang sebanyak 22 kali untuk 46
Perkara, itupun hanya disatu lokasi yaitu Kantor Kepala Desa Perintis,
Kecamatan Rimbo Bujang, Pengadilan Agama Muara Tebo melaksanakan
anggaran tersebut sepenuhnya yaitu 100% dan sesuai dengan Standar Biaya
Masukan serta aturan lain yang berlaku. Rincian capaian kinerja adalah
sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase pelaksanaan
sidang keliling/ sidang di
luar gedung pengadilan.
100%(46)
100 % (46)
100%
3. Presentase pelayanan meja informasi terhadap masyarakat pencari keadilan
Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai instansi pemerintah yang bertugas
melayani masyrakat khususnya di bidang hukum terus melakukan
pembenahan di bidang pelayanan. Untuk itu sejak tahun 2010 Pengadilan
Agama telah memiliki meja informasi yang bertugas sebagai costumer service
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadihan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 31
bagi masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap proses peradilan khususnya di Pengadilan Agama Muara
Tebo. Di tahun 2016 ini Pengadilan Agama Muara Tebo menargetkan fungsi
pelayanan meja informasi dapat bekerja secara total dengan memberikan
informasi tentang tatacara mengajukan permohonan dan gugatan, tatacara
memperoleh salinan penetapan/putusan beserta tatacara memperoleh akta cerai
bagi mereka yang perkaranya telah dikabulkan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, bahkan informasi penundaan sidang dan segala sesuatunya yang
berkaitan dengan perkara melalui SMS Call Centre dengan nomor 0852 6852
2122, sehingga seluruh informasi yang diminta sebanyak 1.674 telah
terealisasi seluruhnya, Rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut:
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase pelayanan meja
informasi terhadap
masyarakat pencari
keadilan.
100%(1.674)
100 % (1.674)
100%
B. Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap
Pengadilan
Hanya terdapat satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, yaitu Presentase
Jumlah Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninajuan Kembali.
Pada tahun 2016 ini Pengadilan Agama menargetkan hanya ada sekitar 2% dari
seluruh jumlah perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Muara Tebo diajukan
upaya hukum banding dan 0% yang diajukan upaya hukum Kasasi. Yang artinya
Pengadilan Agama Muara Tebo menargetkan hanya ada sekitar 2% dari
masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo merasa kurang puas
dengan produk putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo.
impelementasinya benar sepanjang tahun 2016 ini terdapat 2 perkara yang
diajukan dari 796 perkara putus, tidak satupun yang mengajukan upaya kasasi dan
otamatis juga tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dari
jumlah tersebut Pengadilan Agama Muara Tebo telah berhasil membuat
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 32
masyarakat menerima setiap putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama
Muara Tebo. Untuk menghitung rincian capaian kinerja pada indikator ini sebagai
berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase jumlah upaya
hukum:
- Banding 2% 2 % 100%- Kasasi 0 % 0 % 100%- Peninjauan Kembali 0% 0% 100%
4. STAKEHOLDER PERSPECTIVE
Level ini adalah level puncak dari peta strategis yang telah di buat oleh Pengadilan
Agama Muara Tebo. Oleh karena itu level ini merupakan sasaran utama dari semua
sasaran strategis yang telah di programkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo. Pada
level hanya terdapat satu sasaran strategis.
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara
Untuk sasaran strategis ada empat indikator kinerja dengan prestasi kinerja
seperti yang di uraikan sebagai berikut :
a. Persentase perkara yang dimediasi berdasarkan kesepakatan dengan yang
berhasil
Pada tahun 2016 ada 61 perkara yang disepakati para pihak untuk dimediasi
dan dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi dan dikatagorikan berhasil
berjumlah 7 perkara, sehingga target 10% tersebut telah tercapai bahkan melebihi
yaitu menjadi 115%. Target 10% tersebut dibuat dengan alasan bahwa sulitnya
perkara yang mediasi berhasil didamaikan dikarenakan belum adanya mediator
yang bersetipikasi secara nasional. Rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut:
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 33
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase perkara yang
dimediasi berdasarkan
kesepakatan dengan yang
berhasil
10%(6 dari 61)
115 %(7 dari 61 )
115%
b. Presentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan
Pada tahun 2015 ada sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 45 perkara
dari 347 perkara yang diterima, sehingga menjadi pekerjaan rumah untuk
diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu dan dapat diselesaikan seluruhnya
sehingga mencapai target 100%. Rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut:
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Presentase sisa perkara tahun
lalu yang diselesaiakan
100%(45)
100 % (45)
100%
c. Persentase perkara yang diterima dan diselesaikan pada tahun yang
bersangkutan
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Tebo menerima 878 perkara dan dapat
diselesaikan sejumlah 796 perkara, sementara ditargetkan sebesar 83% atau 728
perkara, target tersebut telah tercapai, bahkan mencapai angka 110% . Rincian
capaian kinerja adalah sebagai berikut:
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase perkara yang
diterima dan diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
83% (728 dari
878)
110 % (796 dari
878)
110%
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 34
d Persentase antara perkara yang diselesaikan dengan sisa ditambah perkara
diterima tahun berjalan
Tahun ini Pengadilan Agama Muara Tebo menerima total perkara sebanyak 878
perkara ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 45 perkara. Jadi total perkara
yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016 sebanyak 923
perkara. Dari total perkara itu Pengadilan Agama Muara Tebo mampu
menyelesaikan perkara hingga 91% atau 841 perkara. Hanya ada sekitar 9% atau
82 perkara yang belum diselesaikan, walaupun stakeholder yang ada yaitu hanya
Ketua, Wakil Ketua dan 2(dua) orang Hakim, 5(lima) orang Panitera Pengganti dan
5(lima) Jurusita Pengganti serta ruang sidang hanya 1(satu) ruangan yang tidak
memadai. Walaupun demikian Pengadilan Agama Muara Tebo tidak surut untuk
melaksanakan tugas yang diembankan kepada seluruh stakeholder yang ada.
Rincian capaian kinerjanya sebagai berikut :
No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian
2016
1 Persentase antara perkara
yang diselesaikan dengan
sisa ditambah perkara diterima tahun berjalan
86% (793 dari
923)
105% (841 dari
923)
105,%
C. Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2016
Pada tahun anggaran 2016, Pegadilan Agama Muara Tebo mengelola 2 DIPA
(Daftar Isian Pelasanaan Anggaran) yaitu :
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01.652020) dengan nomor : DIPA-005.01.
2.652020/2016 yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersifat umum baik itu
belanja pegawai, belanja barang ataupun belanja modal.
Dalam Tahun Anggaran 2016, Pengadilan Agama Muara Tebo mengelola keuangan
rutin untuk DIPA BUA MARI sebesar Rp.2.743.648.000 (dua milyar tujuh ratus
empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan
sepanjang tahun 2016 DIPA mengalami 4 (empat) kali revisi yang terdiri dari :
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 35
Realisasi anggaran pada tahun ini sebesar Rp. 2.693.658.075,- (dua milyar enam
ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiijiih puluh
lima rupiah) dengan persentase serapan Anggaran sebesar 98,18%. Realisasi
anggaran Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun anggaran 2016 ini digunakan
untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana
dalam DIPA 2016 adalah Rp. 2.456.644.000,- (dua milyar empat ratus lima
puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 2.210.451.491,- (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat
ratus lima puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan
persentase serapan 89.98%. Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja
pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada
tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA. Muara Tebo
TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
2 . 363 . 854 .000 2 . 35 8 . 673 .717 99,78 2 . 45 6 . 644.000 2 . 210 . 451.491 89.98
Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 terdapat penurunan
realisasi dibandingkan dengan tahun 2015 ini disebabkan terjadi mutasi keluar dari
Kantor Pengadilanb Agama MuaraTebo yaitu pegawai sebanyak 3 orang dan
hakim 3 orang. dan dipengaruhi oleh revisi pada pagu belanja pegawai yang terjadi
pada akhir Desember 2016 berakibat pagu belanja pegawai bertambah sebesar
Rp.54.479.000,- dari semula Rp. 2.402.165.000 menjadi Rp. 2.456.644.000,-
b. Belanja Barang
Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana
tertuang di dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 336.690.000,- (tiga
ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah
dikelola dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 334.290.966,-(tiga ratus tiga
puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£ jTP )
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 36
enam rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,29 Rincian realisasi
dan penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Agama Muara Tebo tahun
Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini
Tabel 2Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang PA. Muara Tebo
TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
339.794.000 334.984.358 98,58 336.690.000 334.290.966 99.29
Pada tahun 2016 terjadi peningkatan penyerapan anggaran belanja barang
sebesar 0,71 % dibandingkan dengan tahun 2015, capaian serapan yang tinggi
karena adanya control dari pengelola keuangan sehingga realisasi sesuai dengan
rencana dan menggunakan prinsif efisiensi dan memepertimbangkan skala prioritas
kepentingan kantor sehingga output bisa tercapai sesuai target.
c. Belanja Modal
Anggaran belanja modal Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana dalam
DIPA 2016 adalah sebesar Rp. 235.500.000,-(dua ratus tiga puluh juta lima
ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 235.385.000,-(dua
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau
99,95 % dari pagu yang tersedia. Rincian realisasi dan penyerapan anggaran
belanja modal Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2016 dapat dilihat
pada tabel 3 di bawah ini
Tabel 3
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal PA. Muara Tebo
TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
40.000.000 40.000.000 100 235.500.000 235.350.000 99.95
Penyerapan belanja modal pada tahun 2016 masih tinggi namun dibanding
tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0,05 % ini karena hasil negosiasi harga
dengan pihak ketiga sehingga Negara diuntungkan sebesar Rp. 115.000,-
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£ jTP )
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 37
2. DIPA Dirjen Badilag (005.04.652021) dengan nomor : DIPA-005.01.2.652021/2016
yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersifat fungsional yaitu belanja untuk
pihak berperkara prodeo dan sidang keliling.
Dalam Tahun Anggaran 2016, Pengadilan Agama Muara Tebo mengelola keuangan
untuk DIPA Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI (04) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga
puluh delapan juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 37.776.000,- (dua puluh
enam juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan persentase serapan Anggaran
sebesar 99,41 %. Rincian realisasi anggaran untuk DIPA Dirjen Badilag ini dapat
dilihat pada tabel 4
Tabel 4
Perincian Anggaran dan Realisasi DIPA DIRJEN BADILAG (04) PA. Muara Tebo.
TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
26.045.000 26.045.000 100 38.000.000 37.776.000 99.41
Untuk DIPA Dirjen Badilag(04) pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan persentase
penyerapan ang tidak begitu signifikan sebesar 0,59 % ini disebabkan adanya tersisa
anggaran prodeo sebesar Rp. 224.000,- karena teknis pencairan pada tahun 2016
disesuaikan dengan biaya sampai selesai perkara.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah (£P£ jTP )
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 38
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2016 ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Muara Tebo yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama
Muara Tebo dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat
menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun
setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Muara Tebo dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran
yang ditetapkan pada tahun 2016, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang
ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan.
Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah
dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh
masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang diharapkan masyarakat
belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Pengadilan Agama Muara Tebo
belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh
sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun
mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga
indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang
diharapkan masyarakat.
Kiranya LKjIP Tahun 2016 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus
menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja
Pengadilan Agama Muara Tebo.
Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa
penyelesaian sebagai berikut :
1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Tebo
mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan
Kinerja, LKjIP, antara lain :
a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen
perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan
I Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi lan Agama Muara Tebo Tahun 20 /6
Hal. 39
Kinerja dan lain-lain.
b. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan dengan Rencana
Strategis, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam
renstra.
c. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan
pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan
outcome, sehingga Pengadilan Agama Muara Tebo dapat memperlihatkan
manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2016 ini sebagai masukan dalam
proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara
Tebo dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi di masa
mendatang.
Laporan K ine r ja i n s ta n s i Pemerintah ( L K j I P )
Pengadi£an Agama Muara Tebo Tahun 2016IIHal. 40
REVIEW MATRIK RENCANA STRATEG IS KINERJA 2 0 1 5 - 2 0 1 9 .
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
STAKEHOLDER PERPECTIVE
1. Peningkatan
penyelesaian perkara.a. Persentase perkara yang dimediasi
berdasarkan kesepakatan dengan
yang berhasil
10% 10% 10% 10% 10%
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan pada tahun berjalan.
100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diterima
dan diselesaikan pada tahun yang
bersangkutan.
82% 83% 84% 85% 86%
d. Persentase seluruh perkara yang
diselesaikan pada tahun yang
bersangkutan dengan sisa perkara
tahun sebelumnya dan yang
diterima pada tahun yang
bersangkutan
85% 86% 87% 88% 89%
CUSTUM ER PERPECTIVE
2. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan.
100% 100% 100% 100% 100%
peradilan (acces to b. Persentase pelaksanaan sidang 100% 100% 100% 100% 100%
justice) keliling/sidang di luar gedung
pengadilan
c. Persentase pelayanan meja 100% 100% 100%
informasi terhadap masyarakat
pencari keadilan
100% 100%
3. Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum:
masyarakat terhadap - Banding 2% 2% 2%
Pengadilan - Kasasi 0% 0% 0% 2% 2%
- Peninjauan Kembali. 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0%INTERNAL PERPECTIVE
4. Peningkatan kepatuhan Persentase jumlah penyelesaian 96% 97% 97%terhadap proses perkara yang sesai dengan SOP dan 98% 98%penyelesaian perkara peraturan yang berlaku
5. Peningkatan kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat 100% 100% 100%
pengawasan terhadap yang ditindaklanjuti. 100% 100%
kinerja aparatur Penga- b. Persentase penurunan pengaduan 100% 100% 100%
dilan Agama Muara Tebo masyarakat terhadap Pengadilan
Agama Muara Tebo
100% 100%
LEARNING A N D GROW TH
PERPECTIVE
6. Peningkatan birokrasi Persentase peningkatan nilai kinerja 10% 10% 11%
Pengadilan Agama reformasi birokrasi (RB) Pengadilan 11% 12%
Muara Tebo yang
efektif, efisien dan
berorientasi pada
layanan prima
Agama Muara Tebo
7. Peningkatan kualitas a. Persentase pegawai yang lulus 100% 100% 100%
SDM. diklat teknis yudisial. 100% 100%
b. Persentase pegawai yang lulus 100% 100% 100%
diklat non yudisial. 100% 100%
c. Persentase pejabat yang lulus 50% 50% 50%
mengikuti fit and proper test 50% 50%
dalam rangka promosi.
8. Peningkatan sarana dan a. Persentase jumlah pengadaaan 97% 97% 98%prasarana yang mema- sarana dan prasarana termasuk 98% 99%dai alat pengolah data di lingkungan
Pengadila AgamaMuara Tebo
b. Persentase pemanfaatan sarana 100% 100% 100%dan prasarana termasuk alat 100% 100%pengolah data yang tersedia
Menimbang
Mengingat
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBOJL. LINTAS TEBO - BUNGO KM.12
KOMPLEK PERKANTORAN SEENTAK GALAH SERENGKUH DAYUNG
PO BOX 06 T te lp ./Fax :0744 -21560
MUARA TEBO 3 7 5 7 1
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO NOMOR :W5-A9/138/KP.00/I/2017
TENTANGREVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka
Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tentang
Oganisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
. Pengadilan,
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
: Hasil Rapat tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2015 - 2019
MEMUTUSKAN
REVIEW KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama
Muara Tebo Tahun 2015.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit
kerja dan disampaikan kepada MENPAN.
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturanini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan
Pengawasan diberikan tugas untuk :
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : MuaraTebo
PadaTanggal : 18 Januari 2017
Wakil Ketua Pengadilan Agama MuaraTebo
Dra. Hj. ERNAWATI, SH NIP.19600726 199403 2 002
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
NOKINERJA
UTAMAINDIKATOR KINERJA PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWABSUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1
STAKEHOLDERPERPECTIVE
peningkatan
penyelesaian
perkara
a. Persentase perkara yang
dimediasi
Perbandingan perkara yang
dimediasi berdasarkan kesepakatan
dengan yang berhasil
Hakim Majelis dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan
Hakim Majelis dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
c. Persentase perkara yang
diselesaikan
Perbandingan perkara yang
diterima dan diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
Hakim Majelis dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
d. Persentase perkara yang
diselesaikan keseluruhan
pada tahun yang bersangkutan
Perbandingan seluruh perkara yang
diselesaikan pada tahun yang
bersangkutan dengan sisa perkara
tahun sebelumnya dan yang
diterima pada tahun yang bersangkutan
Hakim Majelis dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
2.
CUSTUMERPERPECTIVE
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadapperadilan (acces
to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo
yang masuk
Majelis Hakim/
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan
b. Persentase perkara sidang
keliling/sidang di luar
gedung pengadilan
Perbandingan perkara yang dibawa
ke lokasi zetting plaat dengan
jumlah perkara yang diselesaikan
secara sidang keliling
Majelis Hakim/
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
c. Persentase pelayanan meja
informasi terhadap masyarakat pencari keadilan
Perbandingan pelayanan meja
informasi terhadap masyarakat pencari keadilan
Kepanitera dan
Kesekretariatan
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
3. Peningkatan
aksepbilitas putusan Hakim
Persentase yang tidak
mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi- Peninjauan Kembali
Perbandingan penurunan upaya
hukum
Hakim Majelis Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
4.
INTERNALPERPECTIVE
Peningkatan
kepatuhan
terhadap proses penyelesaian
perkara
Persentase jumlah
penyelesaian perkara yang
sesai dengan SOP dan
peraturan yang berlaku
Perbandingan Persentase jumlah
penyelesaian perkara yang sesai
dengan SOP dan peraturan yang
berlaku
Ketua Pengadilan dan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
5. Peningkatan
kualitas pengawasan
terhadap kinerja aparatur
Pengadilan
Agama Muara
Tebo
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Perbandingan pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan dan
Panmud Hukum
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase penurunan
pengaduan masyarakat
terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo
Perbandingan penurunan
pengaduan masyarakat terhadap
Pengadilan Agama Muara Tebo
Ketua Pengadilan dan
Panmud Hukum
Laporan Tahunan
6.
LEARNING ANDGROWTHPERPECTIVE
Peningkatan
birokrasi Pengadilan
Agama Muara
Tebo yang
efektif, efisien
dan berorientasi
pada layanan
prima
Persentase peningkatan nilai
kinerja reformasi birokrasi
(RB) Pengadilan Agama
Muara Tebo
Perbandingan Persentase
peningkatan nilai kinerja reformasi
birokrasi (RB) Pengadilan Agama
Muara Tebo
Ketua Pengadilan Laporan Tahunan
7 Peningkatan
Kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang
lulus diklat tehnis yudisial
Perbandingan antara pegawai yang
lulus diklat tehnis yudisial dengan
pegawai yang ikut serta dalam
diklat tehnis yudisial
Ketua Pengadilan dan
Sekretaris
Laporan Tahunan
b. Persentase pegawai yang
lulus diklat non tehnis
yudisial
Perbandingan antara pegawai yang
lulus diklat tehnis yudisial dengan
pegawai yang ikut serta dalam
diklat tehnis yudisial
Ketua Pengadilan dan
Sekretaris
Laporan Tahunan
c. Persentase pejabat yang
lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka
promosi
Perbandingan antara pejabat yang
lulus mengikuti fit and proper test
dalam rangka promosi dengan
pejabat yang diusulkan
Ketua Pengadilan dan
Sekretaris
Laporan Tahunan
8 Peningkatan
sarana dan
prasarana yang
mema-dai
a. Persentase jumlah
pengadaaan sarana dan
prasarana termasuk alat
pengolah data di lingkungan
Pengadila Agama Muara
Tebo
Perbandingan jumlah pengadaaan
sarana dan prasarana termasuk alat
pengolah data di lingkungan
Pengadila Agama Muara Tebo
Ketua Pengadilan dan
Sekretaris
Laporan Tahunan
b. Persentase pemanfaatan
sarana dan prasarana
termasuk alat pengolah data
yang tersedia
Perbandingan pemanfaatan sarana
dan prasarana termasuk alat
pengolah data yang tersedia
Ketua Pengadilan dan
Sekretaris
Laporan Tahunan
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2016
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET
Stakeholder Perspective
Terwujudnya
peningkatan
penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang
dimediasi berdasarkan
kesepakatan dengan yang
berhasil
b. Persentase sisa perkara tahun
lalu yang diselesaikan pada tahun berjalan
c. Persentase perkara yang
diterima dan diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
d. Persentase seluruh perkara
yang diselesaikan pada tahun
yang bersangkutan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya dan
yang diterima pada tahun yang
bersangkutan_______________
10%
100%
83%
86%
Customer Perspective
Terwujudnya
peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
proses peradilan
(acces to justice)
a. Presentase perkara prodeo
yang diselesaikan
b. Persentase pelaksanaan sidang
keliling/sidang di luar gedung
pengadilan
c. Persentase pelayanan meja
informasi terhadap masyarakat
pencari keadilan____________
100%
100%
100%
Terwujudnya
peningkatan
akseptabilitas
masyarakat terhadap
Pengadilan
Persentase jumlah penurunan
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
2%
0%
0%
1
2
3
Internal Perspective
4 Terwujudnya Presentase jumlah penyelesaian 97%
peningkatan perkara yang sesuai dengan SOP
kepatuhan terhadap
proses penyelesaian
perkara
dan peraturan yang berlaku;
5 Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengawasan terhadap
Kinerja aparatur
a. Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti
b. Persentase Penurunan
100%
100%
Pengadilan Agama pengaduan masyarakat
Muara Tebo terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo
Learning and Growth Perspective
6 Terwujudnya Persentase Peningkatan Nilai 10%
Birokrasi Pengadilan Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
Agama Muara Tebo
yang efektif, efisien
dan berorientasi pada
layanan prima
Pengadilan Agama Muara Tebo
7 Terwujudnya a. Persentase pegawai yang lulus 100%peningkatan kualitas diklat teknis yudisial
SDM b. Persentase pegawai yang lulus
diklat non teknis yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus100%
memngikuti fit and proper test
dalam rangka promosi 50%
8 Terpenuhinya sarana a. Persentase jumlah pengadaan 97%dan prasarana yang sarana dan prasarana termasuk
memadai alat pengolah data di lingkungan Pengadilan Agama
Muara Tebo.
b. Presentase pemanfaatan sarana 100%dan prasarana termasuk
pengolah data yang tersedia .
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2017
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET
Stakeholder Perspective
Terwujudnya
peningkatan
penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang
dimediasi berdasarkan
kesepakatan dengan yang
berhasil
b. Persentase sisa perkara tahun
lalu yang diselesaikan pada tahun berjalan
c. Persentase perkara yang
diterima dan diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
d. Persentase seluruh perkara
yang diselesaikan pada tahun
yang bersangkutan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya dan
yang diterima pada tahun yang
bersangkutan_______________
10%
100%
84%
87%
Customer Perspective
Terwujudnya
peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
proses peradilan
(acces to justice)
a. Presentase perkara prodeo
yang diselesaikan
b. Persentase pelaksanaan sidang
keliling/sidang di luar gedung
pengadilan
c. Persentase pelayanan meja
informasi terhadap masyarakat
pencari keadilan____________
100%
100%
100%
Terwujudnya
peningkatan
akseptabilitas
masyarakat terhadap
Pengadilan
Persentase jumlah penurunan
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
2%
0%
0%
1
2
3
Internal Perspective
4 Terwujudnya Presentase jumlah penyelesaian 97%
peningkatan perkara yang sesuai dengan SOP
kepatuhan terhadap
proses penyelesaian
perkara
dan peraturan yang berlaku;
5 Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengawasan terhadap
Kinerja aparatur
a. Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti
b. Persentase Penurunan
100%
100%
Pengadilan Agama pengaduan masyarakat
Muara Tebo terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo
Learning and Growth Perspective
6 Terwujudnya Persentase Peningkatan Nilai 11%
Birokrasi Pengadilan Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
Agama Muara Tebo
yang efektif, efisien
dan berorientasi pada
layanan prima
Pengadilan Agama Muara Tebo
7 Terwujudnya a. Persentase pegawai yang lulus 100%peningkatan kualitas diklat teknis yudisial
SDM b. Persentase pegawai yang lulus
diklat non teknis yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus100%
memngikuti fit and proper test
dalam rangka promosi 50%
8 Terpenuhinya sarana a. Persentase jumlah pengadaan 98%dan prasarana yang sarana dan prasarana termasuk
memadai alat pengolah data di lingkungan Pengadilan Agama
Muara Tebo.
b. Presentase pemanfaatan sarana 100%dan prasarana termasuk
pengolah data yang tersedia .
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranparansi dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Asli Nasution, M.Sy
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : Dr. Drs. H. Djayusman MS, S.H., M.H., M.M.Pd
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Muara Tebo, 26 Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama,
Dr. Drs. H. Djayusman MS, S.H., M.H., M.M.Pd Drs. Asli Nasution, M.Sy
Lampiran
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET
Stakeholder Perspective
1 Terwujudnya
peningkatan
penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang
dimediasi berdasarkan
kesepakatan dengan yang
berhasil
b. Persentase sisa perkara tahun
lalu yang diselesaikan pada tahun berjalan
c. Persentase perkara yang
diterima dan diselesaikan pada
tahun yang bersangkutan
d. Persentase seluruh perkara yang diselesaikan pada tahun
yang bersangkutan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya dan
yang diterima pada tahun yang
bersangkutan
10%
100%
84%
87%
Customer Perspective
2 Terwujudnya a. Presentase perkara prodeo 100%
peningkatan yang diselesaikan
aksesibilitas b. Persentase pelaksanaan sidang 100%
masyarakat terhadapkeliling/sidang di luar gedung
pengadilanproses peradilan c. Persentase pelayanan meja(acces to justice) informasi terhadap masyarakat 100%
pencari keadilan
3 Terwujudnya Persentase jumlah penurunan
peningkatan upaya hukum:
akseptabilitas
masyarakat terhadap- Banding 2%
Pengadilan - Kasasi 0%
- Peninjauan Kembali 0%
Internal Perspective
4 Terwujudnya Presentase jumlah penyelesaian 97%
peningkatan perkara yang sesuai dengan SOP
kepatuhan terhadap
proses penyelesaian
perkara
dan peraturan yang berlaku;
5 Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengawasan terhadap
Kinerja aparatur
a. Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti
b. Persentase Penurunan
100%
100%
Pengadilan Agama pengaduan masyarakat
Muara Tebo terhadap Pengadilan Agama
Muara Tebo
Learning and Growth Perspective
6 Terwujudnya Persentase Peningkatan Nilai 11%
Birokrasi Pengadilan Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
Agama Muara Tebo
yang efektif, efisien
dan berorientasi pada
layanan prima
Pengadilan Agama Muara Tebo
7 Terwujudnya a. Persentase pegawai yang lulus 100%peningkatan kualitas diklat teknis yudisial
SDM b. Persentase pegawai yang lulus
diklat non teknis yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus100%
memngikuti fit and proper test
dalam rangka promosi 50%
8 Terpenuhinya sarana a. Persentase jumlah pengadaan 98%dan prasarana yang sarana dan prasarana termasuk
memadai alat pengolah data di lingkungan Pengadilan Agama
Muara Tebo.
b. Presentase pemanfaatan sarana 100%dan prasarana termasuk
pengolah data yang tersedia .
Kegiatan Anggaran
1. DIPA 01 Rp. 2.756.306.000,
2. DIPA 04 Rp. 36.500.000,-
Muara Tebo, 26 Januari 2017
Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Ketua
Pengadilan Agama Muara Tebo
Dr. Drs. H. Djayusman MS, S.H., M.H., M.M.Pd Drs. Asli Nasution, M.Sy