polisi yang kita inginkan

‐ David Bruce & Rachel Neild ‐

inginkyang kita

POLISI an

Kata Sambutan

Da’i Bachtiar Ketua Presidium

Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia

POLISI YANG KITA INGINKAN Judul Asli : THE POLICE THAT WE WANT

Karya :

David Bruce Centre for the Study of Violence and Reconciliation

Johannesburg, Afrika Selatan www.csvr.org.za

dan

Rachel Neild Open Society Justice Initiative New York – Budapest – Abuja www.justiceinitiative.org

Penerjemah:

Rahayu Surtiati Hidayat dan Aria Perbancana

Copyright © 2005 oleh Centre for the Study of Violence and Reconciliation. Semua hak termasuk.

Kata Sambutan oleh Da’i Bachtiar

Pengantar Terjemahan oleh Ronny Lihawa Desain sampul oleh M. Nasrullah

Gambar sampul dan peletakan teks oleh Teguh Setiyadi

ISBN 978‐602‐95092‐0‐5 Cetakan I, Juni 2009

Diterbitkan dan Alih Bahasa oleh : Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)

Wisma GKBI, Lt. 17 Room 1702 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210

Tel: +62 (21) 5740555 Fax: +62 (21) 5705227 Email : [email protected] Website: www.lcki.org

Hak Cipta Dilindungi Undang‐Undang. Semua bagian terbitan ini tidak boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan kembali, atau ditransmisikan dalam segala

bentuk atau dengan cara apa pun tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT. Lintas Caraka Krida Indonesia, Jakarta. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

http://www.csvr.org.za/

http://www.justiceinitiative.org/


mailto:[email protected]

http://www.lcki.org/

POLISI yang kita inginkan

KATA SAMBUTAN

Buku yang berjudul “Polisi Yang Kita Inginkan” ini

merupakan terjemahan dari buku “The Police That We

Want” karya David Bruce dan Rachel Neild yang digunakan

sebagai pegangan untuk pengawasan polisi di Afrika

Selatan.

Buku ini memuat uraian tentang model pelaksanaan

pemolisian yang merujuk pada prinsip‐prinsip umum

demokrasi dengan menggunakan indikator pemolisian

demokratis yang dewasa ini disebut sebagai “democratic

policing”.

Istilah “democratic policing” mengedepankan satu kerangka

normatif untuk lembaga kepolisian yang melekat kepada

suatu tatanan kehidupan demokrasi, meskipun setiap

negara mengadopsi struktur, sistem dan strategi

operasional yang berbeda. Selain masalah transformasi

internal kepolisian, istilah ini mengacu pada penempatan

kepolisian di suatu negara demokratis, hubungan polisi

dengan pemerintah dan institusi lain serta hubungan polisi

dengan masyarakat umum dan berhubungan dengan tata

kelola pemolisian dan perilaku pemolisian.

Democratic Policing merupakan suatu perangkat ukuran

dan indikator yang akan menentukan evaluasi mengenai

i


prioritas serta kemajuan reformasi kepolisian dalam suatu

gaya yang transparan serta obyektif yang menjelaskan

kepada orang awam tentang berbagai pilihan tindakan dan

bagaimana membelanjakan uang rakyat untuk kepentingan

pemolisian.

Jika dikaitkan dengan keberadaan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri), sejalan dengan reformasi

ketatanegaraan dan pemerintahan, dalam era reformasi

terjadi perubahan paradigma pemolisian kearah pemolisian

demokratis menggantikan gaya pemolisian militeristik. Polri

mulai kembali menekuni filosofi dan jati dirinya sebagai

bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan wajib menjaga

ketertiban pribadi rakyat yang dilayaninya.

Demokratisasi merupakan tuntutan universal dari proses

politik yang didasarkan pada prinsip‐prinsip akuntabilitas

publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara, transparansi, checks and balances serta

supremasi hukum. Indikator potensial pemolisian

demokratis yang terdapat dalam buku ini telah dijadikan

acuan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam

survey pendapat masyarakat dan anggota POLRI di tiga

POLDA tentang sejauh mana Pemolisian Demokratis telah

diterapkan.

ii


Diterbitkannya buku ini dalam Bahasa Indonesia, sudah

tentu merupakan suatu kesempatan berharga bagi LCKI

(Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) untuk dapat

memberikan konstribusi bagi reformasi tentang dunia

Kepolisian dan penghargaan serta ucapan terima kasih

kepada Penulis buku ini, David Bruce dan Rachel Neild,

yang telah memberikan persetujuannya dan juga ucapan

dan terima kasih kepada Irjen Pol (Purn) Drs. Ronny Lihawa

dan tim yang telah dapat menerjemahkan buku ini kedalam

Bahasa Indonesia.

Semoga buku ini dapat memperkaya pemahaman kepada

pembaca terhadap citra dan kinerja Polri, khusus bagi para

anggota Polri diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

pelaksanaan tugasnya selain sebagai penegak hukum,

pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat juga dalam bermitra dengan masyarakat yang

dilayaninya.

Jakarta, Juni 2009

Ketua Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)

Tan Sri Prof. Drs. Da’i Bachtiar, SH. AO Jenderal Polisi (Purn)

iii


iv


PENGANTAR TERJEMAHAN

Buku “Polisi Yang Kita Inginkan” merupakan terjemahan

buku “The Police That We Want” karangan David Bruce dan

Rachel Neild (2005). Buku ini disusun sebagai handbook

untuk menilai kinerja kepolisian di Negara‐negara yang

mengalami transisi demokratisasi.

Walaupun ditujukan terutama bagi kepolisian Afrika Selatan

namun indikator‐indikator untuk mengukur kinerja

pemolisian demokratis yang ada dalam buku ini bersifat

universal sehingga dapat juga digunakan oleh kepolisian di

negara yang mengalami demokratisasi.

Konsep dalam buku ini pada 2007 telah digunakan untuk

menilai Kepolisian Afrika Selatan. Pada tahun 2008 Komisi

Kepolisian Nasional (Kompolnas) bekerja sama dengan para

peneliti Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan

beberapa peneliti lainnya telah menggunakan konsep ini

untuk menilai implementasi Pemolisian Demokratis di Polda

Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah dan Polda Kalimantan

Timur.

v


Ucapan terima kasih disampaikan kepada kedua pengarang

David Bruce dan Rachel Neild yang telah memberikan ijin

kepada saya untuk menterjemahkan buku ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penterjemah

Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat dan Aria Perbancana.

Beberapa perbaikan menyangkut terminologi kepolisian

saya lakukan untuk lebih menjelaskan.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada Lembaga Cegah

Kejahatan Indonesia (LCKI) yang dipimpin oleh Jenderal

Polisi (Purn) Prof. Drs. Da’i Bachtiar, SH. yang telah

membiayai penerbitan buku ini.

Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan dibaca oleh

kalangan Polri dan pemerhati Polisi lainnya.

Terima kasih.

Jakarta, Juni 2009

Ronny Lihawa

vi


PENGHARGAAN

Buku pegangan ini diproduksi di bawah panduan proyek

Penguatan Akuntabilitas Polisi di Afrika Selatan yang

diadakan oleh Open Society Foundation for South Africa

(OSF‐SA) dan Open Society Justice Inisiative. Selain

kontribusinya pada buku pegangan ini, Sean Tait dari OSF‐

SA berperan besar dalam mengoordinasikan proyek ini.

Terima kasih pula kepada Stephen Humphreys di Justice

Initiative, dan William Kramer di Open Society Institute,

atas bantuan penyuntingan dan pembacaan ulang.

Para penulis melakukan tinjauan rekan sejawat terhadap

draf buku pegangan ini, menyebarkannya ke banyak pihak

yang terlibat dalam perpolisian, reformasi, dan penelitian

polisi baik di Afrika Selatan maupun di tataran internasional.

Kami ingin mengucapkan terima kasih pada pelbagai pihak

berikut ini atas masukan mereka dan kami berharap telah

memberikan penghargaan yang cukup atas kontribusi

mereka yang sangat berharga: Nicole Ball; David Bayley;

Kay Brown; Henry Carey; Robert Davis; Amanda Dissel;

Simon Kimani; Liz Leeds; Superintendent Michiel Lombard;

Adv. Karen McKenzie; Gareth Newham; Senior

Superintendent Leon Rabie; Mary O’Rawe; Anneke Osse;

vii


Rob Ruts; Johann Schnetler; Martin Schönteich, dan Phillip

Stenning. Terima kasih pula kepada Paula Schwartzbauer

untuk bantuan awal dengan pelbagai sumber dan

referensinya. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan

kepada kontribusi yang bermanfaat dari para peserta, baik

dari kalangan pemerintah maupun masyarakat pada

lokakarya yang diorganisasi oleh OSF‐SA sebagai bagian dari

proyek Penguatan Akuntabilitas Polisi tahun 2003 dan 2004.

Demikian pula kepada para peserta dari Afrika Selatan pada

Lokakarya Kampanye Anti Penyiksaan KwaZulu‐Natal

mengenai Akuntabilitas Polisi dan Pengawasan Polisi di

Afrika Selatan, 21–23 September 2004.

Sebagai tambahan, ucapan terima kasih dan penghargaan

khusus kami sampaikan kepada para manajer dan anggota

staf pendukung Pusat Penelitian Kekejaman dan

Rekonsiliasi di Johannesburg dan Inisiatif Keadilan di New

York, tanpa mereka publikasi ini tidak mungkin terwujud.

viii


DAFTAR ISI

Kata Sambutan ........................................................................... i

Pengantar Terjemahan ............................................................... v

Penghargaan .............................................................................. vii

Daftar Isi..................................................................................... ix

1. Pendahuluan ............................................................................1

2. Pengawasan Polisi dan Penggunaan Indikator ........................7

3. Perpolisian Demokratis: Area Masalah Kunci ..........................25

Area 1: Melindungi Kehidupan Politik yang Demokratis .........33

Area 2: Pemerintahan, Akuntabilitas, dan Transparansi .........42

Area 3: Pelayanan untuk Keselamatan, Keamanan,

dan Keadilan................................................................65

Area 4: Perilaku Polisi yang Tepat ...........................................79

Area 5: Polisi sebagai Warga Negara .......................................89

4. Kesimpulan: Melembagakan Penggunaan Indikator

di Afrika Selatan ..................................................96

Lampiran: Indikator Kepolisian Demokratis....................................113

Area 1: Melindungi Kehidupan Politis yang Demokratis..................114

Area 2: Pemerintahan, Akuntabilitas, dan Transparansi .................118

Area 3: Pelayanan untuk Keselamatan, Keamanan, dan Keadilan ...130

Area 4: Perilaku Polisi yang Tepat.....................................................136

Area 5: Polisi sebagai Warga Negara ................................................144

Bibliografi .........................................................................................149

Peraturan Perundang‐Undangan Afrika Selatan.............................155

Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) ............156

Open Society Foundation for South Africa .......................................158

Open Society Justice Initiative ..........................................................160

Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia ...............................................162

Ijin Penulis.........................................................................................164 ix


1. Pendahuluan Pengawasan dan Reformasi Polisi di Afrika Selatan

Sejak awal transisi pada tahun 1990, dan pemilihan

demokratis pertama pada 1994, wajah Pemolisian di Afrika

Selatan telah berubah drastis. Satu kemajuan besar terjadi

dengan pemberlakuan Konstitusi “interim” (UU 200 tahun

1993) pada 27 April 1994, yang melahirkan South African

Police Service (SAPS). Peristiwa itu meliputi integrasi bekas

South African Police dan sepuluh satuan kepolisian “sipil.”

Walau undang‐undang secara formal telah mendeklarasikan

bahwa kesebelas lembaga ini telah menjadi satu kesatuan,

masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk

mengintegrasikan struktur pangkat dan prosedur

administratif. Langkah lain yang menjadi bagian dari proses

transformasi polisi di Afrika Selatan bertujuan:

Meningkatkan hubungan polisi‐komunitas;

Meningkatkan fasilitas Pemolisian dalam komunitas

yang mengalami diskriminasi pada masa apartheid;

Meningkatkan representasi pelbagai kelompok yang

awalnya dirugikan pada jajaran anggota polisi;

Perubahan simbol Pemolisian seperti seragam dan

logo;

1


Memperkenalkan pelatihan mengenai hak asasi dan

tata tertib perilaku untuk SAPS;

Meningkatkan sistem Pemolisian keteraturan publik;

Mencegah penyiksaan orang dalam wewenang polisi;

dan

Menyelaraskan kerangka kerja relasi tenaga kerja

polisi dengan standar demokratis.

Sebagai tambahan pada langkah di atas, kegiatan

Pemolisian seperti National Crime Prevention Strategy

(1996) dan National Crime Combating Strategy (2000)

menandai pergeseran penting pada pendekatan Pemolisian

di Afrika Selatan. Inisiatif baru yang lain pada undang‐

undang juga memiliki implikasi penting bagi Pemolisian.

Domestic Violence Act (116 tahun 1998), misalnya,

mengatur kewajiban polisi untuk membantu ketika ada

pengaduan tentang kasus kekerasan rumah tangga dengan

menyediakan tempat ketika korban membutuhkan

perlindungan, demikian pula dengan memberi mereka

informasi mengenai hak mereka untuk meminta

perlindungan. South African Police Service Amendment Act

(83 tahun 1998) mengatur pengadaan pelbagai pelayanan

Pemolisian daerah, yang kini beberapa telah berdiri—

sebagian besar di daerah metropolitan penting. Undang‐

2


undang baru itu mengatur penggunaan kekuatan

mematikan dalam penangkapan, dan kini terdapat kerangka

kerja hukum baru yang mengatur penerbitan izin senjata

api oleh polisi.1

Di balik reformasi pada satuan kepolisian itu sendiri, seluruh

kerangka kerja akuntabilitas polisi di Afrika Selatan juga

telah diubah, demi meningkatkan pengawasan yang

demokratis sekaligus melembagakan konsultasi polisi‐

masyarakat. Perhatian pada pengawasan polisi oleh

parlemen dan kabinet di tingkat nasional, demikian pula

oleh pihak eksekutif dan legislatif di tingkat daerah,

didukung oleh pembentukan National Secretariat for Safety

and Security, yang mendorong pembentukan sekertariat di

tingkat daerah, yang membutuhkan pembentukan

Community Police Forum (CPF) di tiap lembaga polisi.2

1 Undang‐undang penggunaan kekuatan mematikan dalam penangkapan, Pasal 49 dari Criminal Procedure Act (51 tahun 1977) telah digantikan oleh Pasal 7 Judicial Matters Second Amendment Act (122 tahun 1998). Amandemen tersebut mulai diberlakukan 18 Juli 2003. Kepemilikan senjata api kini diatur oleh Firearms Control Act (60 tahun 2000). 2 Pengawasan parlemen atas polisi diatur antara lain dalam pasal 199(8) Undang‐undang (Act 108 tahun 1996) . Pasal 206(1) menyebutkan bahwa anggota kabinet harus bertanggung jawab atas Pemolisian. Kewenangan pihak eksekutif daerah juga diatur dalam Pasal 206(1) dan Pasal 206(2), (3), (5), dan (6), lalu Pasal 207 (3) dan (6). Pasal 206(7) menyebutkan bahwa pihak legislatif daerah diwajibkan untuk memanggil komisaris daerah untuk menjawab pelbagai pertanyaan. Pasal 208 mengatur pembentukan sekertariat sipil nasional untuk satuan kepolisian. Pasal 2(b) South African Police Service Act (58 tahun 1995) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk sekertariat polisi daerah. Forum polisi

3


Sebagai tambahan, Afrika Selatan kini memiliki Lembaga

pengawasan independen, yaitu Independent Complaints

Directorate (ICD), yang berwenang untuk menyidik pelbagai

insiden yang tercakup dalam kiriminalitas yang mungkin

dilakukan atau dituduhkan pada anggota SAPS atau

lembaga polisi daerah. Lembaga lain, seperti Civilian

Oversight Committees for Municipal Police Services3, juga

diatur dalam undang‐undang. Terakhir, organisasi

kemasyarakatan juga menjalankan peran pengawasan.

Walau dengan terciptanya “arsitektur akuntabilitas polisi”

yang meyakinkan dalam reformasi di atas, akuntabilitas dan

pengawasan telah tergerus dalam agenda publik ketika

kendali demokratis pemerintah terkonsolidasikan ditambah

meningkatnya angka kriminalitas yang mendominasi

kekhawatiran publik dan politis. Pelbagai badan pengawas

juga terhambat, dengan keraguan mengenai bagaimana

cara terbaik berhadapan dengan polisi dan berpartisipasi

dalam peningkatan Pemolisian.

komunitas diatur dalam Bab 7 dari Undang‐undang itu, dan diatur pula dalam Pasal 215 konstitusi “interim” (UU 200 tahun 1993). 3 Pasal 64J South African Police Service Amendment Act (UU 83 tahun 1998).

4


Buku pegangan ini dimaksudkan sebagai sumber bagi pihak

yang terlibat dalam pengawasan polisi di Afrika Selatan4.

Buku pegangan ini juga dapat diadaptasi untuk digunakan

pada konteks yang berbeda tempat pelaksanaan reformasi

yang bertujuan menyejajarkan polisi dengan prinsip

demokratis. Tujuan buku pegangan ini adalah untuk

merangsang perenungan pada pelbagai masalah kunci

mengenai polisi dan Pemolisian, dan untuk memberi

masukan mengenai jenis informasi yang kiranya paling

membantu dalam menjawab permasalahan itu.

4 Harus dicatat pula bahwa, selain SAPS dan Lembaga polisi daerah, masih terdapat pelbagai lembaga lain di Afrika Selatan yang melakukan kegiatan Pemolisian atau fungsi Pemolisian‐semu. Lembaga itu adalah polisi lalu lintas dan penjaga keamanan daerah, keduanya berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah. Lalu terdapat pula industri sekuritas swasta yang besar—melampaui jumlah SAPS, walaupun anggotanya tidak memiliki kewenangan penuh polisi. Directorate of Special Operations (“the Scorpions”) dibentuk berdasarkan National Prosecuting Authority Amendment Act (61 tahun 2000), sebagai salah satu dari sejumlah unit penyelidikan khusus yang ada di bawah kendali Director of Public Prosecutions. Tidak hanya di daerah perdesaan, tetapi juga di daerah perkotaan, baik kekuatan permanen maupun unit komando dari South African National Defense Force (SANDF), terlibat pula dalam kegiatan Pemolisian dalam pelbagai bentuk. Anggota masyarakat dapat pula berperan serta dalam sistem “Pemolisian” negara, seperti dalam “Polisi Cadangan” SAPS atau melalui sistem komando SANDF (sebuah rencana telah disiapkan untuk mengubah sistem dan menggabungkan sejumlah anggota komando sebagai polisi cadangan). Di luar struktur formal ini, pelbagai bentuk kewaspadaan (vigilantism) yang mendapat banyak perhatian masyarakat beberapa tahun terakhir dapat pula dilihat sebagai perwakilan bentuk Pemolisian (luar hukum) oleh masyarakat. Sementara pemerintahan dan sistem pengawasan yang demokratis mungkin mampu mengendalikan Lembaga pemerintah, dan bahkan mengatur Lembaga pengamanan swasta dengan sejumlah sistem peraturan, aksi kewaspadaan terjadi di luar tolok ukur aturan hukum sehingga memaksa polisi (pemerintah) untuk menegakkan hukum pada mereka.

5


Pada bagian selanjutnya, buku pegangan ini akan:

Mendiskusikan peran pengawasan dan penggunaan

indikator dalam menilai Pemolisian;

Menjelaskan istilah “Pemolisian Demokratis” dan

menengarai lima masalah kunci yang berhubungan

dengan evaluasi Lembaga polisi;

Menengarai dan mendiskusikan langkah kunci untuk

mengevaluasi kinerja polisi berhubungan dengan tiap

masalah dari lima masalah di atas. Secara

keseluruhan 39 langkah kunci disediakan; dan

Mengajukan sejumlah usulan untuk meningkatkan

indikator Pemolisian Demokratis di Afrika Selatan.

Tambahan di bagian belakang mengemukakan usulan

indikator untuk mengevaluasi SAPS atau satuan

kepolisian lain sesuai dengan tiap masalah kunci.

6


2. Pengawasan Polisi dan Penggunaan Indikator

Fungsi Pengawasan Polisi Mereka yang terlibat dalam pengawasan polisi sering

memiliki sejumlah pertanyaan, seperti masalah apa yang

harus kita fokuskan ketika meminta pertanggungjawaban

polisi? Pertanyaan apa yang harus kita tanyakan kepada

polisi? Apa cara terbaik untuk menanyai polisi? Sebelum

menjawab pertanyaan itu, penting untuk mengingat bahwa,

pada dasarnya, fungsi pengawasan adalah untuk melayani

masyarakat dengan memastikan bahwa polisi memberikan

pelayanan yang responsif, saling menghargai, dan efektif.

Adalah tugas pelbagai badan pengawasan untuk meminta

pertanggungjawaban polisi dan hal ini menimbulkan

hubungan persaingan diantara keduanya. Namun, mungkin,

dan jauh lebih baik jika para pengawas memiliki hubungan

kerja sama dengan para petugas kepolisian dan atasan

mereka. Hal ini sangat mungkin terjadi jika polisi itu sendiri

sangat berkomitmen pada Pemolisian Demokratis. Ketika

komitmen polisi sudah ada, pengawasan yang ketat dapat

menciptakan dialog yang akan membantu mereka dalam

mengevaluasi pelbagai langkah yang mereka lakukan dan

7


menjaga mereka agar tetap teguh dan berfokus pada

pencapaian standar yang tinggi. Pengawasan yang efektif

dan kolaboratif dapat jauh lebih menguntungkan polisi

dengan meyakinkan para pembuat kebijakan, yang

menyediakan biaya pendukung standar Pemolisian yang

tinggi, bahwa mereka memperoleh hasil dari uang mereka.

Badan pengawasan yang berkomitmen untuk menjalankan

reformasi polisi dan mewujudkan Pemolisian berkualitas

tinggi dapat mempromosikan dan menjaga komitmen polisi

untuk tetap mencapai standar yang dituntut dari mereka

dalam demokrasi. Dari sudut pandang itu, pengawasan

efektif dan akuntabilitas adalah soal mendukung

kepemimpinan polisi dalam memahami serta

menanggulangi pelbagai tantangan yang mereka hadapi.

Demi melakukan itu, badan pengawasan membutuhkan

pendekatan yang bermakna untuk mengevaluasi kinerja

polisi. Mereka harus memahami masalah kunci yang akan

ditelaah dan mengetahui informasi apa yang dibutuhkan

untuk mengevaluasi polisi dan Pemolisian.

Penggunaan Alat Ukur dan Indikator secara Internasional

Badan pengawasan harus menentukan apa yang hendak

dipantau dan diukur. Maka, mereka perlu bertanya tentang

8


apa yang diinginkan dan berharga dalam Pemolisian. Untuk

dapat mengajukan pelbagai pertanyaan itu, sejumlah

negara telah mulai mengembangkan indikator untuk

mengevaluasi kinerja polisi dan reformasi polisi. Indikator

itu muncul dalam sederet konteks berikut:

Di negara yang mengalami masa transisi, evaluasi

dilaksanakan dengan mendefinisikan pelbagai aspek

utama reformasi polisi dan memantau

kesesuaiannya dengan reformasi tersebut.

Sejumlah pemerintah telah melakukan evaluasi

dengan mengembangkan alat ukur kinerja

penyampaian layanan yang lebih efektif dalam

pelbagai pelayanan umum, termasuk Pemolisian.

Lembaga internasional telah berusaha

menghasilkan alat ukur dan standar untuk praktik

yang baik.

LSM dan kelompok kemasyarakatan tengah bekerja

sama dengan polisi dalam memantau dan menarik

perhatian pada pelbagai praktik buruk serta

penyimpangan.

Terkadang diasumsikan bahwa istilah “indikator” mengacu

pada indikator kinerja numerik. Akan tetapi, dalam buku

pegangan ini, “indikator Pemolisian Demokratis” mengacu

9


pada informasi yang berharga bagi upaya evaluasi

Pemolisian Demokratis. Indikator yang disediakan adalah

panduan untuk berpikir mengenai jenis pertanyaan yang

kiranya patut diajukan, dan jenis informasi yang dibutuhkan

untuk menjawab pertanyaan itu.

Reformasi Polisi di Irlandia Utara

Pada tahun 1999 Independent Commission on Policing for

Northern Ireland (sering disebut sebagai Patten

Commission) mengeluarkan sebuah laporan tentang masa

depan Pemolisian di Irlandia Utara. Rekomendasi yang

berjumlah 175 dalam laporan itu menjabarkan sebuah

proses reformasi polisi yang bertujuan untuk menciptakan

sebuah satuan kepolisian dari Royal Ulster Constabulary—

namanya waktu itu—yang dapat diterima secara luas. Royal

Ulster Constabulary adalah sebuah lembaga yang dipandang

sebagai alat penjajahan Inggris, yang mendahulukan

kepentingan para Northern Irish Unionist.

Rekomendasi Patten tersebut disusun dalam sejumlah

judul, antara lain Hak Asasi; Akuntabilitas; Pemolisian

Pengendalian Publik; Pelayanan; Komposisi dan Rekrutmen;

Pelatihan; Pendidikan dan Pengembangan; Budaya, Etos

10


dan Simbol; lalu Struktur dan Ukuran Satuan kepolisian.

Tema lain dalam laporan itu mencakupi “Pemolisian

Bersama Komunitas” dan “Pemolisian dalam Sebuah

Masyarakat yang Damai,” yang berurusan dengan, antara

lain kemunculan pos polisi, jenis kendaraan yang digunakan,

dan keterlibatan angkatan bersenjata dalam Pemolisian

(lihat www.belfast.org.uk).

Posisi Oversight Commissioner kemudian diletakkan untuk

mengawasi implementasi rekomendasi Patten dan sebuah

kelompok ahli menghasilkan satu daftar berisi 772 indikator

kinerja untuk mengukur kemajuan implementasi itu (lihat

www.oversightcommisioner.org).

Pengalaman di Inggris

Di Inggris, pemerintahnya telah mengembangkan indikator

kinerja dan standar kinerja “nilai terbaik” bagi pemerintah

lokal. Maret 2004, Home Office mengumumkan 35 tolok

ukur yang akan digunakan untuk memantau kinerja tiap

lembaga dari 43 lembaga polisi daerah. Tolok ukur tersebut

meliputi: kepuasan pengguna, keyakinan publik (persentase

masyarakat yang menganggap bahwa polisi telah

melakukan tugasnya dengan baik); kejujuran dan

11

http://www.belfast.org.uk/

http://www.oversightcommisioner.org/


kesetaraan; tingkat kriminalitas; jumlah pelanggaran yang

diadili; dan angka deteksi. Tolok ukur “Kualitas Hidup”

berfokus pada ketakutan akan kejahatan dan rasa aman

publik. “Ukuran Penegakan” berfokus pada penangkapan

dalam insiden kejahatan rumah tangga. “Ukuran Lalu

Lintas” juga digunakan karena lembaga kepolisian di Inggris

dan Wales bertanggung jawab pula atas Pemolisian lalu

lintas (Home Office, 2004).

Home Office telah menyediakan panduan yang terperinci

dan sangat spesifik mengenai cara menghitung setiap tolok

ukur. Tiap lembaga kepolisian dikelompokkan dalam lima

sampai delapan “lembaga yang paling serupa” dengan

tujuan perbandingan.

(lihat www.policereform.gov.uk/psu/ppaf.html).

Tolok Ukur Regional Eropa

Tahun 1997, Council of Europe5 mendirikan sebuah

kelompok kerja yang terdiri dari para polisi, LSM dan

5 Council of Europe didirikan tahun 1949, terdiri dari 49 negara, termasuk 21 negara dari Eropa Tengah dan Timur, dengan kantor pusatnya di Strasbourg, Prancis. Konsul ini didirikan untuk, antara lain, menegakkan hak asasi manusia, demokrasi parlementer, dan kuasa hukum. Sejak 1989, lembaga itu memfokuskan secara khusus pada tindakan sebagai “jangkar politis dan pengawas hak asasi manusia” bagi negara‐negara demokrasi pascakomunis dan membantu negara‐negara Eropa Tengah dan Timur dalam menjalankan dan mengonsolidasikan reformasi dalam politik, hukum, konstitusi, dan ekonomi. Lihat: www.coe.int/T/e/Com/about_coe/.

12

http://www.policereform.gov.uk/psu/ppaf.html


perwakilan pemerintah, dari seluruh Eropa. Kelompok itu

mengembangkan sebuah panduan untuk membantu polisi

memeriksa apakah praktik mereka “sesuai dengan dan

mempromosikan standar dan nilai demokratis lebih luas

yang mendasari Konvensi Hak Asasi Eropa.” Panduan itu

mencantumkan kurang lebih 330 indikator yang

berhubungan dengan: nilai‐nilai dasar; staf; pelatihan;

praktik manajemen; operasional Pemolisian; struktur; dan

akuntabilitas (lihat www. Epphr.dk/ download/hreng.pdf ).

Inisiatif Council of Europe dalam bidang Pemolisian lain

adalah adopsi European Code of Police Ethics, yang

berfungsi sebagai dasar bagi standar umum polisi di negara‐

negara yang menjadi anggota Dewan itu. Kode etik itu

diadopsi pada 19 September 2001 oleh Committee of

Ministers6 dari Dewan.

Pengalaman di Amerika Serikat

Pemolisian di Amerika Serikat adalah yang paling

terdesentralisasi di dunia. Tidak ada standar untuk praktik

federal mengenai penggunaan indikator. Pemolisian di

Amerika Serikat bercirikan penelitian mendalam dan kerja

6 Lihat kode tersebut di https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=223251&Lang=en juga memorandum penjelasan pada Memo https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=224783&Lang=en.

13

http://www.epphr.dk/download/hreng.pdf

https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=223251&Lang=en

https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=224783&Lang=en


sama antara lembaga akademik dan LSM dalam

memprakarsai reformasi, dan terdapat banyak pustaka

mengenai penggunaan indikator dan penerapan

pendekatan bisnis modern, seperti “manajemen

berdasarkan hasil,” dalam lingkaran Pemolisian7. Satu

kelemahan yang ditengarai oleh para ahli di AS adalah

tendensi untuk mengukur kinerja polisi dan perilaku polisi

melalui sistem yang terpisah dan tidak memperlakukannya

sebagai nilai‐nilai yang berhubungan satu sama lain dalam

Pemolisian.

Pelbagai LSM di Amerika Serikat, seperti Vera Institute of

Juctice, telah mengeksplorasi pemanfaatan survei di

kalangan masyarakat untuk memantau pendapat dan

perilaku terhadap polisi. Baru‐baru ini Vera Institute telah

bekerja dengan New York City Police Department (NYPD)

dan departemen polisi Seattle, Washington, untuk menilai

pengalaman pertama masyarakat dengan para petugas

polisi dan komandannya. NYPD dan Vera mengembangkan

dua survei: satu untuk penduduk yang telah meminta

bantuan polisi, dan lain untuk para pemuka masyarakat

yang sering bertemu dengan komandan Polsek. Dalam

7 Lihat, misalnya, laporan yang tersedia dari Police Foundation (www.policefoundation.org), dan Police Executive Research Forum (www.policeforum.org).

14

http://www.policefoundation.org/

http://www.policeforum.org/


proyek bersama polisi Seattle, tujuan utamanya adalah

untuk mempelajari lebih banyak apakah anggota

masyarakat minoritas cenderung menganggap bahwa

mereka diperlakukan lebih buruk oleh polisi pada saat

pemeriksaan rutin dibanding orang kulit putih. Proyek lain

adalah mensurvei orang‐orang yang terlibat “kontak tidak

disengaja” dengan polisi, seperti orang yang pernah

ditangkap dan mereka yang pernah disuruh berhenti dan

diperiksa oleh polisi (lihat www.vera.org).

Inisiatif di Tingkat Perserikatan Bangsa‐Bangsa Sejumlah konvensi dan standar Perserikatan Bangsa‐Bangsa

juga mencantumkan standar dasar untuk Pemolisian. Hal itu

meliputi:

Universal Declaration of Human Rights dan

International Covenant on Civil and Political Rights;8

Convention Against Torture or Other Cruel, Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment;

Code of Conduct for Law Enforcement Officials;

Basic Principles on the Use of Force or Firearms; dan

Convention on the Rights of the Child.

8 Terdapat pula sejumlah konvensi mengenai detensi narapidana dan tahanan.

15

http://www.vera.org/


Kerangka Kerja Afrika Selatan Sejalan dengan tren yang mendunia, penekanan pada

penggunaan indikator telah menjadi salah satu karakteristik

pemerintah Afrika Selatan sejak 1994. Hasilnya, Afrika

Selatan telah memiliki pelbagai sistem yang mendukung

evaluasi Pemolisian.

Laporan Tahunan dan Rencana Strategis SAPS

Mekanisma utama pelaporan mengenai Pemolisian di Afrika

Selatan adalah laporan tahunan SAPS (www.saps.gov.za).

Laporan ini meliputi satu set indikator yang telah

dikembangkan untuk memenuhi tuntutan Publik Finance

Management Act (1 tahun 1999), dan peraturan

Departemen Keuangan sebagai kerangka kerja pelaporan

oleh departemen lain pemerintah.

Bab 40 dari Public Finance Management Act menyediakan

perincian laporan, yang wajib diserahkan oleh departemen

pemerintah pada Auditor‐General, Departemen Keuangan,

pihak Eksekutif dan Parlemen. Salah satu kewajiban adalah

bahwa laporan tahunan harus menggambarkan kinerja

departemen “menghadapi pelbagai sasaran yang

terencana” (Bab 40(3)(a)).

16

http://www.saps.gov.za/


Peraturan Departemen Keuangan mewajibkan lembaga

pelayanan umum, termasuk SAPS, untuk menyiapkan

rencana strategis setiap tahun. Rencana itulah yang menjadi

dasar laporan tahunan yang dituntut oleh undang‐undang.

Peraturan terbaru (National Treasury, 2002: 17)

mengemukakan, inter alia, bahwa sebuah rencana strategis

wajib:

meliputi periode tiga tahun;

mencakupi mandat konstitusional dan legislatif

“yang mengindikasikan hasil yang mampu dicapai

sebagai tanggung jawab tiap lembaga”;

mencakupi perkembangan kebijakan dan

perubahan legislatif yang mempengaruhi program

rencana pengeluaran dalam periode tiga tahunan;

dan

mencakupi tujuan yang terukur, hasil yang

diharapkan, keluaran program, indikator (ukuran),

dan target program lembaga.

Saat ini alokasi dana SAPS disalurkan ke dalam lima

program: Administrasi; Pemolisian Kasat Mata (termasuk

pencegahan kejahatan, Pemolisian perbatasan, dan

“intervensi khusus”); Pelayanan Detektif; Intelijen Kriminal;

17


dan Pelayanan Perlindungan dan Keamanan (bertanggung

jawab atas perlindungan orang penting dan tamu negara).9

SAPS juga terlibat dalam pengembangan sebuah indikator

kinerja selama beberapa tahun terakhir. Karena SAPS

memang sedang berusaha memperbaiki indikator tersebut,

serta cara merestrukturisasi pelbagai program, indikator ini

cenderung berubah dari tahun ke tahun. Pemilihan dana

polisi tahun 2004 (National Treasury, 2004: 667–692)

mencatat 33 indikator penyampaian layanan dan target

untuk empat program SAPS (tidak tersedia indikator untuk

program “Administrasi”). Misalnya, indikator untuk

“Pemolisian Kasat Mata” meliputi yang berikut:

Persentase klien yang puas dengan pelayanan yang

diberikan SAPS (target akan ditentukan 2004/2005).

Tingkat proaktif rekanan (antara lembaga negara dan

swasta) (target direkam sebagai “tercapai di 145 pos

prioritas pada 2004/2005”).

Tingkat aksi proaktif (target direkam sebagai

“dilakukan di 145 pos prioritas pada 2004/2005”).

9 Perincian ini mencerminkan garis besar program dalam Rencana Strategis SAPS 2004–2007 (SAPS: 2004a). Laporan Tahunan SAPS 2003/2004 mencatat enam program (2004b: 3). Program “Pencegahan Kejahatan” dan “Pelayanan Respon Operasional” kini telah disatukan dalam “Pemolisian Kasat Mata” (National Treasury: 2004: 667–8).

18


Indikator lain “Pemolisian Kasat Mata” meliputi

indikator mengenai temuan senjata api, temuan

kendaraan bermotor curian, narkoba sitaan, “tingkat

Pemolisian sektor”, angka kejahatan prioritas, dan

sejumlah indikator mengenai Pemolisian perbatasan

dan unit khusus.

Laporan Provinsi

Pasal 207(5) dari Konstitusi menyatakan bahwa “setiap

tahun komisaris provinsi wajib melapor pada legislatif

provinsi mengenai Pemolisian di wilayahnya, dan wajib

mengirimkan salinan laporan itu ke Komisariat Nasional.”

Berdasarkan peraturan itu, laporan wajib disiapkan di setiap

provinsi. Laporan ini dibuat berdasarkan format baku yang

serupa dengan laporan nasional tahunan. Laporan itu

diserahkan kepada legislatif provinsi setelah pemeriksaan

laporan nasional tahunan di parlemen pada bulan

September setiap tahunnya.

Grafik Kinerja Manajemen untuk Pos

SAPS juga mengembangkan sebuah “grafik kinerja

manajemen” yang berbasis teknologi informasi untuk

memantau dan membandingkan kinerja antarpos polisi.

19


Grafik kinerja saat ini dibuat berdasarkan informasi yang

direkam pada Crime Administration System (CAS) mengenai

tingkat kejahatan yang terekam (sebagai tolok ukur

pencegahan kejahatan) dan pada angka deteksi dan

persentase kasus yang diajukan ke pengadilan (sebagai

tolok ukur penyelidikan kejahatan). Alih‐alih berfungsi

sebagai alat pembanding kinerja antarpos, sistem ini

ternyata membandingkan kinerja sebuah pos dengan

kinerja terdahulu pos itu sendiri, memeringkat pos

berdasarkan tingkat peningkatan kinerja yang telah dicapai.

Standar kinerja dibuat berdasarkan statistik kinerja pos dari

48 bulan sebelumnya walaupun lebih ditekankan pada

periode terakhir. Data dapat dihasilkan dari sistem di pos

polisi, area, provinsi, atau dari kinerja SAPS di skala

nasional10. Data dari seluruh 1093 pos SAPS direkam dalam

sistem ini. Untuk pos yang tidak terhubung ke dalam

“intranet” SAPS, data dikumpulkan setiap bulan dalam

sebuah form 6 SAPS dan direkam secara manual di kantor

wilayah.

Direncanakan bahwa sistem ini pada akhirnya akan dapat

memanfaatkan ke‐35 indikator. Sebagai indikator tambahan

10 Lihat catatan kaki 27 untuk penjelasan mengenai perbedaan antara unit‐unit komando geografis ini.

20


mengenai pencegahan dan penyelidikan kejahatan,

“dimensi operasional” sistem ini akan menyertakan

indikator mengenai pusat pelayanan komunitas (kantor

pengaduan) dan intelijen kriminal. Indikator lain akan

meliputi manajemen sumber daya manusia, integritas

informasi, juga peningkatan nilai dan efisiensi keseluruhan.

(Open Society Foundation for South Africa et al., 2004:14).

Laporan Tahunan Direktorat Pengaduan Independen

(Independent Complaints Directorate Annual Report)

Sumber informasi lain yang relevan dengan evaluasi

Pemolisian di Afrika Selatan adalah laporan tahunan ICD

(lihat www.icd.gov.za). Laporan ini menyediakan data

statistik, terutama mengenai angka kematian akibat aksi

polisi dan di dalam tahanan polisi (wajib bagi polisi untuk

melaporkan semua kematian ini pada ICD), demikian pula

dengan pelbagai pengaduan yang disampaikan anggota

masyarakat pada ICD. Pelbagai kasus yang diterima ICD

dikelompokkan ke dalam tiga kelas utama.

Kelas I berurusan dengan kematian dalam tahanan

polisi atau yang diakibatkan oleh aksi polisi.

Kelas III berurusan dengan tuduhan pelanggaran

kriminal (selain kematian).

21

http://www.icd.gov.za/


Kelas IV adalah kasus salah perlakuan.11

Saat ini ICD berada dalam proses penguatan kapasitas

penelitiannya dan tengah membentuk sebuah unit

penelitian yang berdedikasi, yang kemudian dapat

membantu dalam peningkatan kualitas data yang

ditampilkan dalam laporan ICD, dan memungkinkan ICD

mengembangkan pelbagai rekomendasi kebijakan

berdasarkan analisis atas kasus yang ditanganinya.

Informasi yang dihasilkan ICD seharusnya dipadukan ke

dalam penilaian SAPS dan satuan kepolisian daerah12.

Laporan tahunan SAPS terkini tidak menyebutkan statistik

ICD, termasuk statistik kematian dalam tahanan polisi atau

akibat aksi polisi. Memang, laporan tahunan SAPS banyak

diam dalam masalah kritis mengenai perilaku anggotanya

dan perhatian mereka pada standar hak asasi manusia, yang

artinya tidak menghiraukan sejumlah masalah yang

seharusnya dianggap utama dalam evaluasi SAPS.

Laporan tahunan ICD juga menyertakan indikator mengenai

kinerja lembaga mereka sendiri. Indikator utama yang

11 Kelas II adalah untuk kasus‐kasus yang dilimpahkan pada ICD dari MEC provinsi, akhirnya tampak tidak dimanfaatkan. 12 Laporan tahunan ICD 2003–04 menunjukkan bahwa 714 kematian di tahanan polisi disebabkan oleh aksi polisi.

22


digunakan termasuk “jumlah rata‐rata hari yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan penyelidikan”, “persentase laporan

penyelidikan yang diselesaikan”, jumlah kasus yang

“disubstansikan”, jumlah pengadilan yang

direkomendasikan, dan keputusan yang dicapai. Hal itu

pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai

bagaimana sebaiknya mengevaluasi kinerja ICD itu sendiri13.

Mekanisme Lain

Mekanisme lain untuk melaporkan dan mengevaluasi polisi

di Afrika Selatan adalah yang berikut.

National Secretariat of Safety and Security telah

mengembangkan Monitoring and Evaluation Tool

for Police Station, yang saat ini tengah diujicobakan

di sejumlah provinsi.

Sejumlah inisiatif juga telah dilakukan untuk

meningkatkan pengawasan pelayanan kepolisian

daerah. Pada Desember 2001, misalnya, Gauteng

Provincial Department of Safety and Liaison

membuat sebuah Framework and Standards for the

13 Para ahli menyadari bahwa ini adalah satu hal yang kompleks. Misalnya, Walker (2001:120) memberi peringatan mengenai kecenderungan “sustain rate” (“persentase pengaduan yang diterima dengan mementingkan pemberi aduan”) dan mengusulkan kriteria alternatif (ibid: 119–142). Lihat juga diskusi di halaman 39 dan catatan kaki 20.

23


Monitoring and Evaluation of Municipal Police

Services.

Organisasi penelitian, khususnya LSM, seperti Institute for Security Studies, telah bekerja dengan cukup bermakna dalam pelbagai survei yang menyediakan data mengenai viktimisasi dan persepsi terhadap polisi (lihat misalnya Burton et al., 2004).

24


3. Pemolisian Demokratis: Area Masalah Kunci Mengapa menggunakan istilah “Pemolisian Demokratis”

dan bukan “Pemolisian modern” atau “Pemolisian berbasis

komunitas” atau label reformasi polisi lain yang telah

digunakan? Ide “Pemolisian Demokratis” muncul baru saja,

sebagian besar akibat renungan para praktisi dan sejumlah

tulisan para ahli dalam rangka mereformasi polisi dalam

kondisi transisi atau pasca konflik14. Pada negara seperti ini,

kebutuhan akan reformasi polisi amat jelas, tetapi

konsensus internasional mengenai proses dan nilai‐nilai

yang seharusnya mengenai reformasi ini muncul lebih

lambat.

Istilah “Pemolisian Demokratis” mengedepankan sebuah

kerangka kerja normatif yang dapat diikuti Lembaga polisi

walaupun mereka dapat saja mengadopsi struktur, sistem,

dan strategi operasional yang berbeda. Istilah itu juga

bermanfaat karena, selain mengedepankan pertanyaan

mengenai transformasi internal polisi, juga mengemukakan

kedudukan Pemolisian pada negara demokratis—hubungan

polisi dengan pemerintah dan lembaga lain, juga hubungan

14 Maksudnya, misal, tujuh prinsip Pemolisian dalam demokrasi yang dikeluarkan UN International Police Task Force (1996) dalam misi membantu reformasi polisi di Bosnia‐Herzegovina. Lihat juga Call (2000), Stone dan Ward (2000), Bayley (2001). Penggunaan awal istilah ini ada pada Bayley (1985).

25


polisi dengan masyarakat luas. Istilah itu mencakup

pengelolaan Pemolisian dan juga pelaksanaan Pemolisian.

Pemolisian Demokratis mengedepankan sebuah kerangka

acuan umum bagi para pembuat kebijakan nasional, donor

internasional, badan sipil, dan berbagai kelompok hak asasi

manusia yang membantu reformasi, selain bagi polisi itu

sendiri. Buku pegangan ini merupakan usaha untuk

membantu badan pengawas dalam menerapkan prinsip

Pemolisian Demokratis di Afrika Selatan. Tujuannya adalah

untuk menciptakan sekumpulan aturan dan indikator

Pemolisian Demokratis yang memungkinkan untuk

melakukan evaluasi terhadap berbagai prioritas dan

perkembangan reformasi polisi secara transparan dan

objektif sehingga jelas bagi orang awam apa saja keputusan

yang dibuat dan bagaimana uang rakyat dimanfaatkan.

Walaupun keselamatan dan keamanan merupakan masalah

mendasar seluruh masyarakat, masalah itu sering “dikuasai”

oleh kelompok kecil polisi dan para politikus, dan tidak

dipandang sebagai masalah umum. Sebagai tambahan dari

menyediakan langkah demi perkembangan reformasi —

yang tidak selalu transparan bagi masyarakat umum —

indikator Pemolisian Demokratis dapat menginformasikan

26


kepada masyarakat nilai‐nilai dan prioritas dalam kebijakan

keamanan umum.

Berbagai usaha untuk mendefinisikan berbagai unsur

Pemolisian Demokratis telah banyak dilakukan. Ahli AS

David Bayley (2001) mungkin yang paling terkemuka dalam

Pemolisian dunia. Menurut Bayley, tenaga Pemolisian

Demokratis harus bertindak berdasarkan empat norma

berikut ini:

1. Polisi wajib menjadikan pelayanan kebutuhan warga

perorangan dan kelompok massa sebagai prioritas

operasional teratas.

2. Polisi wajib lebih bertanggung jawab pada hukum

dibanding pada pemerintah15.

15 Pernyataan ini ditentang oleh ahli lain yang berpendapat bahwa polisi di negara demokratis harus bertanggung jawab baik pada hukum maupun pemerintah. Kami memahami rumusan itu untuk menekankan pentingnya Pemolisian yang tidak berpihak karena polisi di banyak negara masih atau pernah menjadi alat politis pemerintahan yang menindas. Sampai struktur akuntabilitas diciptakan dan berfungsi, akuntabilitas ketat pada hukum mungkin merupakan standar yang lebih pantas. Pada saat yang bersamaan, berbagai rezim dapat saja “mengatur hukum” sehingga sesuai dengan tujuan represif polisi. Dalam hal ini, polisi dapat bertindak represif di dalam hukum sekaligus tidak menghiraukannya (Goldsmith, 2003: catatan kaki 9). Sementara itu, pernyataan yang dikutip di sini, buku pegangan ini, dan para komentator lain Pemolisian Demokratis, menekankan akuntabilitas polisi pada pemerintahan demokratis, pada hukum, dan juga pada standar hak asasi manusia. Lihat diskusi selanjutnya mengenai “Tranparansi dan pembatasan pada interferensi tak layak” di halaman 24 buku pegangan ini.

27


3. Polisi wajib melindungi hak asasi manusia, khususnya

yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas politis

tak terbatas yang menjadi dasar demokrasi.

4. Polisi seharusnya transparan dalam aktivitasnya.

Banyak penulis yang menekankan bahwa Pemolisian

Demokratis mewajibkan polisi untuk menaati standar

perilaku yang tinggi sekaligus menyediakan pelayanan yang

berstandar tinggi pula. Stone (2004:1) mengemukakan hal

itu sebagai “tuntutan ganda” polisi dalam demokrasi,

dengan mengatakan: “masyarakat menuntut agar polisi

melindungi mereka, tetapi dengan menghargai dan sesuai

dengan hukum”.

Pemikiran lain adalah bahwa polisi itu sendiri harus

diperlakukan setara. Jika kita menuntut Pemolisian yang

efektif dan menghargai, kita harus memberikan polisi

kemampuan profesional dan kondisi pelayanan yang

memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan yang

sepadan pada masyarakat.

Berdasarkan berbagai gagasan di atas, buku pegangan ini

menghadirkan lima area masalah mengenai Pemolisian

Demokratis, yaitu :

28


1. Melindungi kehidupan politik yang demokratis.

Seperti yang dikemukakan pada norma ketiga

Bayley, perlindungan atas kehidupan politik yang

demokratis adalah aspek utama perlindungan hak

asasi manusia dan demokrasi. Praktik kepolisian

yang didiskusikan pada area ini diprioritaskan

karena area ini fundamental bagi demokrasi. Tanpa

perlindungan itu, demokrasi terancam dan

Pemolisian Demokratis kecil kemungkinannya.

2. Pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi. Polisi

tidak cukup hanya menyajikan Pemolisian yang

penuh rasa hormat dan sesuai dengan hukum, juga

melindungi kehidupan politik yang demokratis.

Pemolisian Demokratis menuntut agar layanan

polisi beroperasi di dalam lingkup prinsip

pengelolaan yang demokratis, termasuk

akuntabilitas dan tranparansi. Sebagian besar

masalah yang dikemukakan pada area ini relevan

bagi semua sektor pemerintahan dalam demokrasi.

3. Penyampaian pelayanan keselamatan, keadilan,

dan keamanan. Mengenai asal pelayanan dasar

yang diberikan polisi dalam demokrasi, dan

bagaimana pelayanan ini disampaikan.

29


4. Perilaku polisi yang santun. Prinsip panduan

tentang perilaku polisi demokratis, dan cara satuan

kepolisian mendukung dan memastikan kepatuhan

para petugas polisi pada prinsip itu.

5. Polisi sebagai warga. Hak petugas polisi. Pemolisian

Demokratis tidak hanya merupakan subjek hukum;

seperti warga lain, polisi juga bagian masyarakat

dan harus diperlakukan sesuai dengan harga diri

mereka, dan menikmati kondisi baik sebagai hasil

pelayanan mereka.

Area tersebut tidak terlalu berbeda satu sama lain.

Misalnya, area pertama, “melindungi kehidupan politik yang

demokratis,” sebagian berurusan dengan masalah

penyampaian dan perilaku pelayanan, yang juga merupakan

fokus utama area tiga dan empat. Masalah non diskriminasi,

kesetaraan, dan ketakberpihakan melintasi sejumlah area

dan semua area relevan dengan akuntabilitas. Beberapa

masalah yang dibicarakan pada area tiga, mengenai

“penyampaian layanan polisi,” dapat pula berhubungan

dengan “perilaku polisi,” yang dibicarakan pada area

keempat. Walau demikian, kelima area tersebut merupakan

sarana yang berguna untuk mengelompokkan organisasi

polisi dalam demokrasi.

30


Lima bagian buku pegangan ini mengungkapkan langkah

kunci untuk setiap area. Buku pegangan ini diakhiri dengan

diskusi umum mengenai bagaimana sebaiknya

menggunakan indikator untuk memperkuat sistem

penilaian polisi di Afrika Selatan. Tambahan di akhir buku

pegangan menyajikan satu set indikator untuk tiap langkah

di kelima area. Indikator itu dimaksudkan sebagai panduan

untuk jenis pertanyaan, dan informasi, yang mungkin

bermanfaat dalam mengevaluasi setiap langkah kunci.16

Langkah yang disajikan di buku ini “berfokus pada hasil”,

artinya, mengusulkan untuk mengukur kualitas dan hasil

Pemolisian Demokratis. Langkah ini bukan ukuran berbasis

“keluaran” (aktivitas) atau proses yang menilai cara atau

proses mencapai hasil tersebut. Tentu saja, setiap area dan

langkah memancing pertanyaan tentang sumber daya,

kepemimpinan, pelatihan, kebijakan, teknologi, dan sistem

yang mungkin dibutuhkan, atau yang mungkin membantu

dalam mencapai hasil akhir. Fokus pada hasil akhir tidak

berarti bahwa buku pegangan ini mengurangi arti penting

indikator kinerja. Justru, dengan mengukur dan mendukung

16 Untuk panduan berguna tentang penggunaan indikator dalam sistem pengadilan kriminal, lihat Vera Institute of Justice (2003), Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of Kinerjance Indicators Across the Justice Sector, http://www.vera.org/publication_pdf/ 207_404.pdf.

31

http://www.vera.org/publication_pdf/


proses yang telah ditingkatkan, taktik yang lebih produktif,

dan alokasi sumber daya yang lebih baik, indikator kinerja

adalah vital bagi cara kerja yang khas polisi. Akan tetapi,

fokus buku pegangan ini adalah masalah ke mana pergi

bukan bagaimana pergi ke sana. Indikator keluaran atau

aktivitas harus didasarkan pada berbagai sasaran yang

diidentifikasi dengan jelas; dan sasaran itu, atau “hasil

akhir”, merupakan fokus utama buku pegangan ini.

32


AREA 1: Melindungi Kehidupan Politik yang Demokratis

Demokrasi menuntut agar polisi, sebagai bagian dari lengan

eksekutif negara, tidak hanya dibatasi hukum, tetapi juga

agar mereka berusaha khusus untuk melindungi pelbagai

aktivitas yang esensial bagi pelaksanaan demokrasi.

Aktivitas itu meliputi kebebasan berbicara, berkumpul, dan

bergerak; kebebasan dari penangkapan semena‐mena,

pemenjaraan dan pengasingan; juga ketakberpihakan

dalam penegakan hukum (Bayley 2001, hlm. 14).

Langkah Kunci

Pemolisian Demokratis:

Pemolisian himpunan manusia dan demonstrasi

dengan cara yang mendukung kebebasan berkumpul

dan berorganisasi;

Menyediakan perlindungan di bawah hukum yang

setara baik bagi pribadi maupun bagi partai politik

dalam melaksanakan hak politis mereka;

Menyelidiki, menangkap, dan mengajukan ke

pengadilan anggota kelompok yang hendak mencapai

tujuan politis mereka dengan kekerasan;

Tidak memanfaatkan kewenangan untuk membela

atau menjatuhkan pendapat atau latar belakang

politis perorangan.

33


Diskusi

Area pertama yang dipermasalahkan dalam Pemolisian

Demokratis adalah apakah polisi bertindak dengan cara

yang mendukung kehidupan politik demokrasi itu sendiri.

Pemolisian Demokratis menuntut polisi agar secara

simultan berdiri di luar politik sekaligus melindungi proses

dan aktivitas politik yang demokratis. Masalah itu

berhubungan dengan area praktik kepolisian yang

mendasar bagi demokrasi. Kecuali praktik kepolisian

memenuhi standar minimal dalam melindungi kehidupan

politik yang demokratis, demokrasi itu sendiri akan

terancam. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa reformasi

polisi dapat berujung pada demokrasi politis. Menurut

Bayley:

Pemerintahan demokratis lebih penting artinya bagi

pemolisian dibandingkan reformasi polisi bagi

pemerintahan demokratis. Reformasi polisi itu perlu,

tetapi bukan sebuah kondisi wajib bagi pemerintahan

demokratis. Buntut kepolisian tidak mungkin

menggoyang badan pemerintah. (Bayley, 2001, 13).

Dalam situasi negara yang tanpa legitimasi dan represif

memanfaatkan tenaga polisi demi keuntungan sendiri–

ketika Pemolisian dapat digambarkan sebagai “Pemolisian

34


rezim” dan bukan Pemolisian Demokratis – indikator ini

dapat membantu pemonitor independen dan/atau

eksternal untuk menggarisbawahi kesenjangan antara

praktik aktual dan praktik yang baik sebagaimana

didefinisikan oleh norma Pemolisian Demokratis. Tanggung

jawab atas penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan

kepolisian dalam kasus seperti itu ada di pundak

pemerintah, dan pada polisi itu sendiri, yang mungkin

melakukan banyak diskresi dalam implementasi Pemolisian

rezim.

Demonstrasi dan Himpunan Manusia

Di Afrika Selatan, Regulation of Gatherings Act (205 of 1993)

[Undang‐undang Tata Tertib Berkumpul] bertujuan untuk

menjamin hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan

pendapat, serta bagaimana menerapkan hak itu “secara

damai dan dengan tetap menghormati hak orang lain.”

Undang‐undang itu menyediakan prosedur otorisasi unjuk

rasa, dan pada kasus itu peran utama polisi adalah

mengawal unjuk rasa sambil meminimalkan gangguan lalu

lintas kendaraan dan pejalan kaki atau gangguan pada akses

properti.

35


Undang‐undang itu mengedepankan beberapa jenis

pelanggaran. Seseorang dapat diadili, misalnya, karena

mengadakan pertemuan tanpa memberi tahu sebelumnya

(Bagian 12(1)(a)), atau karena menghadiri pertemuan yang

telah dilarang secara resmi (12(1)(e)). Di luar kasus itu,

seseorang tidak melakukan pelanggaran hanya dengan

mendatangi sebuah pertemuan, jika pertemuan itu tidak

dilarang secara resmi, bahkan jika pertemuan itu tidak

diberi kewenangan secara resmi sesuai dengan undang‐

undang17. Jika polisi membela kebebasan berkumpul dan

berpendapat, peran polisi pada dasarnya adalah

mendukung rakyat dalam melakukan hak itu. Polisi tidak

harus membubarkan demonstrasi, jika demonstrasi itu tidak

mempunyai izin, dan bahkan jika demonstrasi itu dilarang,

kecuali ada ancaman nyata terhadap orang atau properti

atau jika ada alasan jelas untuk melakukannya18. Ketika

17 Prosedur jenis pertemuan yang dilarang dikemukakan pada Bagian 5 dan 6 dari Regulation of Gatherings Act. Bagian 108 dari Electoral Act, 73 tahun 1998, juga menyatakan bahwa “pada hari pemilihan umum tidak seorang pun diperkenankan ambil bagian dalam pertemuan politis, unjuk rasa, demonstrasi, atau kegiatan politis lain.” Akan tetapi, seseorang tidak melanggar hanya dengan mendatangi sebuah pertemuan yang tidak diadakan pada hari pemilihan umum, atau tidak dinyatakan terlarang sesuai dengan prosedur yang tertera pada Regulation of Gatherings Act. 18 Perlu dicatat bahwa Bagian 9(2)(a) Regulation of Gatherings Act mengindikasikan bahwa polisi dapat membubarkan demonstrasi yang telah dilarang atau ketika ada “alasan yang cukup kuat untuk meyakini bahwa ancaman pada seseorang dan properti tidak dapat dihindari” dengan tindakan lain. Lihat juga artikel 11 dari European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms yang mengizinkan pembatasan penerapan hak kebebasan berkumpul

36


demonstrasi dilaksanakan dengan damai, tanggung jawab

utama polisi adalah melindungi hak kebebasan berkumpul,

selama kegiatan itu tidak melibatkan pelanggaran berat

atas hak pihak lain.

Perlindungan atas Penerapan Hak Politis Kelompok dan

Perseorangan

Keterlibatan polisi dalam perlindungan hak politis meliputi

perlindungan pelbagai aspek lain dari demokrasi, seperti

menjaga pos pemilihan, dan perlindungan terhadap pemilih

pada hari pemilihan umum, demi memastikan bahwa

mereka dapat memilih secara bebas dari intimidasi.

Walau polisi mempunyai kewajiban umum untuk

melindungi masyarakat, nilai penting perlindungan

kehidupan politik yang demokratis menuntut pula polisi

untuk memberi prioritas pada penyelidikan atas aksi

kriminal terhadap partai politik, khususnya ketika terdapat

kemungkinan bahwa aksi itu dilatarbelakangi kepentingan

politis. Jika terjadi pembakaran kantor partai politik yang

dilatarbelakangi kepentingan politis, atau jika sebuah

dan berorganisasi karena “dilarang hukum dan perlu dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, demi pencegahan pelanggaran atau kejahatan, demi perlindungan kesehatan atau moral atau demi perlindungan hak dan kebebasan orang lain.” (Lihat juga catatan kaki 25).

37


properti hancur atau dirusak, polisi wajib menanggapi

kejadian itu sebagai kasus prioritas karena itu mengancam

demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya prinsip tersebut berlaku pula bagi kelompok

yang terlibat dalam kegiatan apa pun yang merupakan

“ketidaktertiban sipil” (perlawanan pasif), yang bukan

kekerasan melainkan berada di luar hukum. Polisi dapat

menegakkan hukum pada kelompok itu jika perlu, tetapi

tidak berarti bahwa mereka tidak perlu dilindungi ketika

melaksanakan hak politisnya sesuai dengan hukum.

Kelompok yang Mengancam dengan atau Terlibat

Kekerasan

Lembaga kepolisian juga akan melindungi kehidupan politik

yang demokratis jika mereka terlibat dalam pengawasan

dan penyelidikan kelompok yang menggunakan, atau

berencana menggunakan, kekerasan untuk mencapai

tujuan politis mereka.

Terdapat risiko dalam melaksanakan prinsip ini ketika

kebutuhan untuk menyelidiki ancaman semacam itu dapat

saja dimanfaatkan oleh polisi sebagai alasan untuk

38


melecehkan kelompok atau perseorangan yang terlibat

dalam aktivitas politis yang resmi. Oleh karena itu, dalam

melaksanakan penyelidikan semacam itu, polisi harus

bertindak hati‐hati, dan dengan memperhatikan hak

kebebasan semua pihak untuk menyatakan pendapat dan

berorganisasi. Akan tetapi, jika polisi gagal menyelidiki

secara benar kelompok yang berencana untuk

menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara

demokratis melalui kekerasan, berarti polisi telah gagal

melaksanakan tugasnya.

Tidak Digunakan untuk Pelbagai Tujuan Politis Partai

Polisi wajib melindungi penduduk sipil dan partai politik

dalam melaksanakan haknya, dan menindak kelompok yang

mengancam demokrasi. Di luar tugas itu, polisi harus

bersikap tidak memihak secara politis dan berdiri di luar

politik. Prinsip itu ditekankan dalam Bagian 199 (7) dari

South African Constitution yang berbunyi:

Baik lembaga pelayanan keamanan maupun semua

anggotanya, dalam rangka melaksanakan pelbagai

fungsinya, dapat:

(a) membedakan kepentingan sebuah partai politik

yang resmi di mata Konstitusi; atau

39


(b) lebih lanjut, bertindak sebagai partisan,

membedakan kepentingan sebuah partai politik.

SAPS Act juga meninjau masalah itu dengan menyatakan

pada Bagian 46(1) bahwa anggota kepolisian dilarang untuk

“menunjukkan atau mengekspresikan secara publik

dukungan untuk atau mengasosiakan diri dengan

kelompok” atau “menjabat dalam” atau “mengenakan

lambang atau sarana identifikasi” yang berhubungan

dengan partai politik, organisasi, gerakan atau lembaga apa

pun; atau “dalam bentuk apa pun mendorong atau

membedakan kepentingan politis partai”. Sebuah

keterangan mengenai hal itu diletakkan pada sub bagian 2

yang menyatakan bahwa sub bagian 1 tidak melarang

anggota kepolisian untuk bergabung dengan sebuah partai

politik, organisasi, gerakan atau lembaga pilihannya,

melaksanakan haknya untuk memilih, atau menghadiri

pertemuan kelompok sejenisnya, selama mereka tidak

melakukannya sambil mengenakan seragam.

Berdasarkan hal itu, SAPS Act berusaha memastikan bahwa

polisi bukanlah partisan politis, sekaligus menyeimbangkan

hal itu dengan kepedulian untuk menegakkan hak politis

polisi sebagai perseorangan dan sebagai warga negara. Itu

40


adalah tindakan penyeimbangan yang sulit, tetapi amat

penting dalam Pemolisian Demokratis untuk menegakkan

kenetralan politis polisi.

Konstitusi dan SAPS Act mendukung Pemolisian Demokratis

dengan melarang penggunaan kekuatan polisi untuk

mempromosikan tujuan partai politik sehingga mengurangi

pula potensi penyalahgunaan polisi oleh para politikus.

Partai yang berkuasa hampir pasti akan melanggar prinsip

itu karena mereka memiliki otoritas dan pengaruh langsung

atas polisi. Pada dasarnya polisi sebaiknya tidak melakukan,

atau diminta melakukan, untuk satu partai politik, sesuatu

yang tidak akan mereka lakukan untuk partai politik lain.

Pentingnya penerapan otoritas politis atas polisi secara

transparan (lihat Area 2) berhubungan langsung pula

dengan berkurangnya penyalahgunaan polisi.

41


AREA 2: Pemerintahan, Akuntabilitas, dan Transparansi

(Akuntabilitas itu) kurang lebih adalah apa yang dibutuhkan

untuk memberi pertanggungjawaban. Hal itu mengedepan‐

kan satu set penjelasan normatif mengenai siapa yang

diminta untuk bertanggung jawab, kepada siapa, kapan,

bagaimana, dan mengenai apa (Stenning 1995: 5).

Aktivitas polisi harus terbuka pada pengamatan dan secara

teratur dilaporkan kepada pihak luar. Kebutuhan itu

meliputi informasi mengenai perilaku setiap petugas

demikian pula operasi lembaga secara keseluruhan,

khususnya apakah polisi telah mencapai hasil yang

diharapkan dengan biaya efisien (Bayley, 2001: 14–15).

Langkah Kunci

Pemolisian Demokratis membutuhkan kerangka kerja

institusional dan kebijakan berikut ini:

Pemerintah mendukung Pemolisian Demokratis

melalui fiskal, legislatif, dan langkah lain.

Kepolisian berada di bawah otoritas kementerian

atau otoritas sipil, dan diadakan penilaian dan

pengawasan mendalam terhadap Pemolisian yang

42


teratur oleh parlemen, anggota legislatif, dan

otoritas lokal.

Pemerintah menentukan kebijakan dan menuntut

pertanggungjawaban polisi dengan cara yang jelas

dan transparan, sementara tetap menahan diri dari

gangguan yang tidak pada tempatnya dalam

masalah Pemolisian.

Mandat, kekuasaan, dan komando polisi dan

angkatan bersenjata secara jelas ditentukan dan

dipisahkan.

Ada sebuah mekanisme pengawasan yang mandiri

dan efektif untuk memastikan bahwa keluhan

tentang polisi diselidiki.

Pemolisian Demokratis melayani dengan cara yang berikut:

Bertanggung jawab pada anggota legislatif, kongres

atau parlemen, sistem peradilan pidana dan badan

pengawas sipil, seperti komisi hak asasi manusia

atau badan penilaian sipil ketika diperlukan.

Menunjukkan pengelolaan dana yang transparan

dan berusaha mengendalikan laporan yang

terpadu tentang pengeluaran dan pembelian.

Mendukung di luar pemeriksaan dan bekerja sama

dengan pelbagai badan yang bertanggung jawab

43


mengawasi polisi, seperti warga sipil, pada

masyarakat sipil, dan pusat penelitian, dan di

dalam pelbagai komunitas yang mereka layani.

Memanfaatkan mekanisme dialog, temu‐wicara,

dan kerja sama polisi‐masyarakat yang efektif;

Bekerja sama secara kooperatif dengan Lembaga

kepolisian publik dan swasta lain, dan mendukung

kepatuhan mereka pada standar integritas dan hak

asasi manusia;

Memiliki sistem yang dapat diandalkan untuk

merekam informasi yang relevan dengan penilaian

kinerja mereka, perilaku para anggotanya, dan

menyediakan hasilnya untuk umum;

Memastikan bahwa anggota perseorangan

bertanggung jawab atas kinerja dan perilakunya;

Menerapkan kendali efektif atas kegiatan rahasia

atau “menyamar.”

Berusaha mencapai efisiensi dalam penggunaan

sumber daya.

Diskusi

Dukungan Pemerintah atas Pemolisian Demokratis

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu,

Pemolisian Demokratis sendiri tidak dapat mendatangkan

44


demokrasi politis walaupun reformasi Pemolisian yang

demokratis merupakan kontribusi sangat penting pada

reformasi politis demokratis yang lebih luas. Pemolisian

Demokratis mungkin hanya dapat dinikmati ketika politik

demokratis telah dilaksanakan di dalam penerapan

kekuasaan negara. Tanpa demokrasi, polisi dapat saja

berusaha menjalankan prinsip Pemolisian Demokratis,

tetapi akan sulit bagi mereka dan mungkin membawa

mereka pada konflik dengan pemerintah atau atasan

mereka.

Oleh karena itu, agar Pemolisian Demokratis dapat berjalan

sepenuhnya, penting bagi pemerintah, yang menaungi

kewenangan polisi, terlebih dahulu taat pada demokrasi

dan memandang polisi sebagai instrumen pelindung

keamanan dan hak demokrasi masyarakat. Keinginan akan

politik yang demokratis adalah kondisi utama bagi

penerapan dan praktik Pemolisian Demokratis. Akan tetapi,

keinginan politis itu sendiri tidak cukup jika tidak tercermin

pada struktur dan prosedur yang mendukung praktik

Pemolisian Demokratis.

45


Kewenangan Lembaga Eksekutif dan Parlementer

Kendali pemerintah atas polisi sebagian diterapkan melalui

legislasi, persetujuan atas kebijakan, rencana, dan

pendanaan polisi. Konstitusi Afrika Selatan, misalnya,

menyebutkan bahwa anggota kabinet “wajib menentukan

kebijakan kepolisian nasional” setelah mempertimbangkan

pemerintahan provinsi, juga kebutuhan dan prioritas

provinsi itu sebagaimana ditentukan oleh lembaga eksekutif

provinsi (Bagian 206(1)).

Oleh karena itu, pemerintahan demokratis berhak untuk

mengatur kebijakan polisi, tetapi lebih baik jika hal ini

dilakukan melalui konsultasi dengan polisi, atau jika mereka

menyetujui kerangka kerja kebijakan yang dikembangkan

oleh polisi itu sendiri. Diharapkan pula ada mekanisme

untuk masukan dari komunitas dan masyarakat sipil dalam

diskusi tentang Pemolisian.

Dalam demokrasi, otoritas pemerintah atas polisi dapat

pula diterapkan melalui penunjukan pejabat senior

kepolisian. Di Afrika Selatan, Konstitusi juga menyebutkan

agar Komisaris Nasional untuk SAPS ditunjuk oleh Presiden

(Bagian 207(1)), sedangkan para Komisaris Provinsi ditunjuk

46


oleh Komisaris Nasional dengan persetujuan lembaga

eksekutif provinsi (Bagian 207(2)).

Transparansi dan Pembatasan Campur Tangan yang Tidak

pada Tempatnya

Sementara prinsip pemerintahan demokratis mensyaratkan

bahwa pemerintah mempunyai otoritas terhadap polisi,

Pemolisian Demokratis juga mensyaratkan bahwa polisi

dilindungi dari campur tangan politis yang tidak pada

tempatnya. Salah satu aspek masalah itu berkaitan dengan

potensi campur tangan politis di dalam kasus individual,

seperti usaha coba‐coba untuk memengaruhi keputusan

polisi tentang penyelidikan atau penangkapan, dan apakah

menekankan tuduhan terhadap individu tertentu.

Kekuasaan politis tidak boleh digunakan untuk menjamin

impunitas para sekutu politis dengan jalan menghambat

penyelidikan polisi terhadap mereka. Itu tidak berarti

bahwa otoritas politis tidak boleh menelisik operasi polisi,

namun secara umum mereka harus melakukannya sesudah

terungkap fakta di dalam pemeriksaan terhadap penerapan

kebijakan dan kesesuaian dengan prosedur, bukan untuk

mencoba memengaruhi hasil tertentu dari penyelidikan

ataupun operasi yang lain.

47


Campur tangan politis yang tidak pada tempatnya juga

dapat mencakupi campur tangan di dalam keputusan yang

berkaitan dengan pengangkatan, promosi, dan disiplin.

Politikus mungkin berharap untuk mempunyai beberapa

individu yang diangkat yang akan membela mereka dengan

cara apa pun, jadi akan berdampak pada kemampuan polisi

menerapkan undang‐undang secara tidak memihak.

Memang dapat diterima bahwa pemerintahan yang

demokratis mempunyai peran di dalam pengangkatan

sebagian besar kepala polisi senior, tetapi pengangkatan

dan promosi lain harus dipandang sebagai urusan internal

polisi.

Memang cukup jelas prinsip untuk melakukan campur

tangan politis di dalam penyelidikan, promosi,

pengangkatan, dan disiplin, namun kurang jelas di mana

meletakkan garis batas di antara keterlibatan pemerintah

yang pada tempatnya di dalam penyusunan kebijakan dan

campur tangan yang tidak pada tempatnya di dalam

keputusan operasional polisi.19 Bahkan di negara

19 Peredebatan ini tercermin di dalam argument mengenai konsep “independensi operasional” polisi dalam arti yang telah ditetapkan oleh Pattern Commission di Irlandia Utara untuk mengutamakan ”tanggung jawab operasional” polisi. Di dalam pandangan Pattern Commission, pengertian independensi operasioan diartikan sebagai memberikan polisi lingkup yang terlalu luas untuk berpendapat bahwa secara virtual peran serta apa pun dari otoritas pemerintahan sipil

48


demoktratis, misalnya, polisi mungkin saja terbiasa untuk

berkonsultasi dengan para pemimpin pemerintahan

mengenai cara menangani situasi di dalam masyarakat,

terutama ketika itu berisiko mengacaukan ekonomi.

Meskipun ada tantangan untuk meletakkan perbedaan yang

tegas antara pengarahan polisi yang pada tempatnya dan

campur tangan yang tidak pada tempatnya, upaya untuk

mencegah campur tangan politis yang tidak pada

tempatnya dan bagi polisi untuk bergiat secara independen

di dalam hubungan dengan urusan operasional jangan

dipahami sebagai mencegah polisi untuk bertanggung

jawab sepenuhnya kepada pemerintah. Oleh karena itu,

pemerintahan demokratis mempunyai hak untuk

mengarahkan apa yang dilakukan oleh polisi dalam hal

tertentu, tetapi tidak dalam hal yang lain. Polisi perlu

responsif untuk melegitimasi urusan pemerintah sehingga

tidak mungkin menghindari konsultasi dengan pemerintah.

Kenyataannya—terutama di negeri yang sedang mengalami

transisi menuju demokrasi — pemerintah sedikit sekali

dilibatkan di dalam pengarahan polisi dengan cara yang

merupakan campur tangan tidak pada tempatnya yang tidak pada tempatnya. Ada tantangan yang signifikan untuk memutus keseimbangan yang bagus, yang diteliti oleh Philip Stenning di dalam “The Idea of Political ‘Independence’ of the Police: International Interpretations and Experiences,” draf makalan konferensi, 29 Juni 2004 (lihat www.ipperwashinquiry.ca/policy_part/pdf/Stenning.pdf).

49


melampaui kebijakan, rencana, dan anggaran nasional. Itu

menimbulkan risiko bahwa pemerintah akan

menyalahgunakan kemampuan mengarahkan polisi untuk

tujuan politis. Jalan paling baik untuk mencegah

kemungkinan semacam itu adalah adanya prosedur yang

jelas dan transparan untuk kegiatan pengendalian oleh

pemerintah terhadap lembaga kepolisian. Itu mencakupi

prosedur nominasi dan pengangkatan petugas senior

kepolisian.

Pemisahan Mandat Kepolisian dan Angkatan Bersenjata

Prinsip dasar Pemolisian Demokratis adalah angkatan

bersenjata tidak berperan di dalam penegakan hukum di

dalam negeri. Pembatasan terhadap penggunaan

kekuasaan polisi akan langsung menurun jika angkatan

bersenjata juga mempunyai kekuasaan di dalam penegakan

hukum. Memang akan tetap ada lingkup untuk menggiatkan

seksi yang perlu bantuan angkatan bersenjata asalkan

situasinya ditetapkan secara jelas, tetapi cara itu

mensyaratkan bahwa angkatan bersenjata bergerak di

bawah komando polisi. Ketika terjadi keadaan darurat,

personel angkatan bersenjata harus bergerak dengan

persetujuan legislatif dan diawasi terus‐menerus.

50


Lebih jauh lagi, harus ada panduan hukum yang jelas untuk

penggunaan kekuasaan angkatan bersenjata di dalam

kerangka keamanan dalam negeri dan personel angkatan

bersenjata harus mendapat pelatihan mengenai standar

penegakan hukum, terutama jika mereka terpaksa

menggunakan kekerasan. Meskipun demikian, pada

dasarnya demokrasi mensyaratkan bahwa angkatan

bersenjata tidak digunakan di dalam penegakan hukum

atau untuk tujuan pencegahan kejahatan karena angkatan

bersenjata tidak dilatih atau diperlengkapi untuk bekerja

dengan warga sipil atas dasar satu lawan satu seperti halnya

polisi. Angkatan bersenjata bertugas berjuang dan

mengalahkan kekuatan musuh.

Kewenangan dan Kapasitas Badan Pengawas

Di negara demokratis terdapat seperangkat badan khusus

yang melaksanakan pengawasan terhadap polisi. Di Afrika

Selatan badan pengawas yang paling penting mencakupi:

• Parlemen dan Dewan Perwakilan Daerah,

khususnya melalui berbagai panitianya yang

ditugasi mengawasi keselamatan dan keamanan;

• Lembaga cabang eksekutif, termasuk sekretariat

nasional dan daerah;

51


• Panitia keamanan di dalam pemerintah daerah

(misalnya polisi kota).

Pada beberapa dasawarsa terakhir, semakin diakui bahwa

lengan eksekutif dan legislatif pemerintahan yang

memainkan peran umum di dalam menjaga akuntabilitas

polisi kurang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk

membentuk Lembaga khusus yang bertanggung jawab

untuk memastikan bahwa dilakukan penyelidikan yang

tepat ketika ada keluhan terhadap polisi atau insiden lain

yang berpotensi kriminal atau perilaku menyimpang

anggota kepolisian. Pelbagai Lembaga itu lazim diacu

sebagai badan peninjau sipil.

Independent Complaints Directorate (ICD) [Badan

Independen untuk Pengaduan] di Afrika Selatan dianggap

secara luas sebagai salah satu Lembaga semacam itu yang

menjadi percontoh. ICD sangat menekankan pada

kemampuannya menyelidiki dan memikul tanggung jawab

untuk menyelidiki secara independen banyak kasus yang

diterimanya. Di negeri lain, beberapa Lembaga semacam itu

lebih menekankan pada pengawasan atas penyelidikan

internal polisi agar dilaksanakan secara benar.

52


Sementara peninjauan sipil memiliki sederet strategi,

penting untuk Pemolisian Demokratis bahwa Lembaga

tersebut memiliki personel, sumber daya, dan kekuasaan

hukum yang memadai untuk memungkinkan mereka

meminta kerja sama dari lembaga kepolisian. Mengingat

peninjauan sipil merupakan perkembangan yang relatif

baru di dalam akuntabilitas polisi, para pakar mengamati

bahwa tidak ada standar yang dibakukan di banyak bidang,

seperti jumlah seluruh personel dibandingkan jumlah

petugas kepolisian, tetapi pakar Amerika Serikat

menyanggah bahwa peninjauan sipil harus dievaluasi

berdasarkan tiga kriteria: integritas, legitimasi, dan

pembelajaran.20

Pertanggungjawaban yang Benar

Di tingkat resmi, tuntutan akan akuntabilitas dan

transparansi adalah bahwa lembaga kepolisian

mempertanggungjawabkan secara benar kepada pejabat

dan badan lain, dan bekerja sama dengan mereka jika

undang‐undang mewajibkan hal itu.

20 “Integrity terutama mengacu pada kelengkapan dan keadilan prosedur pengaduan. Legitimacy adalah bagaimana proses penyelidikan untuk aduan itu dipahami oleh para klien, pemilik kepentingan, dan pemerhati. [...] Learning adalah sejauh mana proses itu memberikan umpan balik yang bermakna kepada pejabat yang bertanggung jawab sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan peningkatan baik di dalam proses pengaduan maupun di dalam lembaga kepolisian.” (Walker, 2001: 60).

53


Itu berlaku pula untuk cara polisi mengelola dan

mepertanggungjawabkan dana masyarakat dan sumber

daya lain yang mereka terima. Pengawasan finansial yang

benar merupakan satu jalan untuk berlindung terhadap

penyelewengan dana masyarakat. Kecuali ada

pertanggungjawaban yang benar atas pengeluaran,

pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap polisi

menjadi tidak efektif.

Mendukung Pemeriksa Eksternal

Lembaga kepolisian, di dalam mendukung akuntabilitas dan

transparansi, harus tidak sekadar menyesuaikan diri dengan

tuntutan untuk melaporkan, tetapi juga harus secara aktif

bekerja sama dengan pelbagai badan yang bertanggung

jawab untuk mengawasi polisi, demikian juga dalam

kegiatan lain yang berkontribusi pada transparansi.

Sebagaimana dinyatakan oleh rekomendasi 37 dalam

Pattern Commission:

Lembaga kepolisian harus mengambil langkah untuk

meningkatkan transparansinya. Asumsi awalnya

seharusnya adalah bahwa segala sesuatu harus terbuka

untuk pemeriksaan publik kecuali apabila kepentingan

54


umum—bukan kepentingan polisi—mengharuskan

kerahasiaan.21

Pelbagai lembaga kepolisian yang mendukung pemeriksaan

eksternal melihatnya sebagai sarana untuk membangun

kepercayaan masyarakat kepada, dan pemahaman

terhadap, Pemolisian. Selain itu, untuk meningkatkan

efektivitas pemberian layanan dan menjamin perilaku baik

polisi. Mendukung pemeriksaan eksternal menentukan

sikap polisi ketika meminta informasi, kesediaan mereka

untuk menjalin dialog, keterbukaan mereka terhadap

peneliti, dan tanggapan mereka pada metode pemeriksaan

lain, seperti skema kunjungan awam.

Selain itu, Pattern Commission merekomendasikan

misalnya:

• “pengunjung awam harus diberdayakan tidak hanya

untuk menginspeksi kondisi tahanan ... tetapi juga

untuk mengamati wawancara melalui kamera yang

disepakati oleh tahanan (sama dengan kunjungan

ke sel)” (Rekomendasi 64);

21 Infromasi lenih terperinci mengenai Pattern Commission, lihat diskusi Irlandia Utara (h. …)

55


• “kurikulum pelatihan untuk satuan kepolisian harus

terbuka untuk umum, dan mudah diakses, misalnya

melalui internet” (Rekomendasi 147);

• “sesi tertentu dalam pelatihan harus terbuka

sehingga anggota masyarakat dapat turut serta,

dengan mendaftarkan diri, namun prioritas tetap

diberikan kepada anggota dewan kepolisian, ...

Pengunjung awam, atau badan lain, berstruktur

atau non pemerintah, dilibatkan di dalam kerja

dengan polisi” (Rekomendasi 148).

Oleh karena itu, lembaga kepolisian yang mendukung

akuntabilitas dan transparansi harus melangkah lebih jauh

daripada persyaratan resmi dan mendukung pelbagai

bentuk tambahan untuk pemeriksaan eksternal.

Dialog Polisi‐Komunitas

Peran polisi yang mendasar adalah melayani publik dan itu

mensyaratkan tingkat tertentu konsultasi dengan pelbagai

komunitas di tataran lokal. Tidak ada rumus tertentu untuk

melakukannya, tetapi, tanpa konsultasi semacam itu, polisi

mau tidak mau dan dalam cara tertentu akan memaksakan

56


layanan mereka pada komunitas alih‐alih melayani

komunitas dengan cara menanggapi kebutuhannya.

Meskipun dialog dengan pelbagai komunitas pada dasarnya

merupakan konsultasi, polisi perlu melihat hubungan itu

sebagai melibatkan suatu unsur pertanggungjawaban

kepada anggota komunitas. Struktur komunitas tidak akan

mempunyai otoritas langsung atas polisi, tetapi polisi tetap

perlu bersedia untuk menjelaskan pelbagai tindakan

mereka kepada komunitas.

Di Afrika Selatan, Community Police Forums (CPFs) terbukti

merupakan alat yang berharga bagi polisi di dalam

membangun jembatan dengan komunitas sejak awal dan

pertengahan tahun 1990‐an. Walaupun CPFs, ketika baru

dibangun, dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk

menjaga akuntabiltas polisi, forum itu cenderung lebih

berhasil ketika memfokuskan perhatian pada dukungan dan

bantuan yang diberikan keada polisi. Baru‐baru ini, SAPS

juga telah mengadopsi pemolisian sektor, yang variannya di

Afrika Selatan, melibatkan para anggota kepolisian yang

berdedikasi di dalam sub komponen geografis di dalam pos

area, dan bekerja secara kolaboratif dengan para anggota

masyarakat di dalam area itu melalui “forum sektor”.

57


Meskipun CPFs dan form sektor mungkin berguna untuk

membangun hubungan dengan komunitas, polisi tidak

boleh mempercayakan sepenuhnya pada mereka sebagai

sarana melibatkan diri di dalam dialog dengan para anggota

masyarakat karena keduanya bukan perwakilan komunitas.

Oleh karena itu, polisi perlu melangkah lebih jauh dari

kedua struktur itu dan secara aktif menjalin hubungan

dengan bermacam‐macam kelompok dan individu di dalam

komunitas. CPFs dan forum sektor, yang memandang peran

dirinya sebagai pendukung polisi, mungkin dapat

membantu mereka di dalam tugas itu.

Dengan atau tanpa CPFs atau forum sektor, polisi harus

menjajagi pelbagai kemungkinan untuk bekerja dengan

para anggota komunitas di dalam membangun kepaduan

komunitas dan memperkokoh kemahiran pelbagai

komunitas untuk mencegah kejahatan. Dalam pada itu,

polisi harus tetap tidak berpihak di dalam huhubungannya

dengan bermacam kelompok di dalam komunitas, tanpa

mengendurkan hubungan yang mereka bangun dengan

mereka melalui dialog.

58


Lembaga Kepolisian Lain

Salah satu realitas pemolisian di Afrika Selatan masa kini

adalah keragaman Lembaga yang terlibat di dalam

melaksanakan pelbagai fungsi kepolisian. Sebagai tambahan

pada South African Police Service dan enam lembaga

kepolisian kota, ada juga sejumlah besar Lembaga yang

lain.22 Walaupun pelbagai Lembaga itu cenderung saling

melengkapi satu sama lain, tetap penting bahwa pelbagai

Lembaga kepolisian itu membangun aturan kerja sama

untuk saling mendukung pekerjaan masing‐masing di dalam

membina keselamatan. Hal itu juga relevan di luar lingkup

dalam negeri, dengan kerja sama antar bangsa di antara

pelbagai lembaga kepolisian yang merupakan komponen

pemolisian yang penting di dalam dunia modern.

Meskipun demikian, Pemolisian Demokratis tidak hanya

mengimplikasikan bahwa pelbagai Lembaga kepolisian itu

sendiri memenuhi standar tinggi, tetapi juga mengharapkan

standar tinggi dari Lembaga kepolisian lain. Oleh karena itu,

kerja sama bukan mencakupi pembiaran penyelewengan

yang dilakukan oleh para anggota Lembaga kepolisian lain,

22 Lihat catatan kaki 1.

59


melainkan justru membuat mereka bertanggung jawab

untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan integritas.

Keandalan Informasi

Di bagian‐bagian berikutnya, buku pegangan ini membahas

tipe informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja

dan perilaku polisi. Meskipun Lembaga kepolisian

memberikan informasi mengenai masalah itu, informasinya

tidak dapat diterima hanya berdasarkan tampilannya. Oleh

karena itu, Lembaga kepolisian perlu mengambil langkah

untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan andal.

Mereka harus transparan mengenai langkah yang diambil

untuk menjamin keandalan dan bersedia mengakui ketika

ada alasan untuk meragukan keandalan informasi.

Akuntabilitas Individual

Akuntabilitas tidak hanya mengikutkan pemberian

informasi, tetapi para individu akan bertanggung jawab atas

kinerja dan perilakunya. Di samping sistem pengawasan apa

pun yang ada, Lembaga polisi itu sendiri akan merupakan

posisi paling baik untuk menjaga tanggung jawab para

anggotanya jika memang berkomitmen untuk memainkan

peran itu.

60


Supaya dapat mempertanggungjawabkan anggotanya

secara individual, polisi harus mempunyai sistem

pengawasan yang efektif untuk mengelola kinerja mereka

dan sistem internal lain untuk mencegah dan

mengendalikan perilaku menyimpang (Lihat Seksi 4 untuk

pembahasan terperinci mengenai pelbagai sistem yang

disebutkan terakhir). Mengelola kinerja dan perilaku polisi

juga mensyaratkan bahwa mereka yang memainkan peran

pengawas harus dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya dalam mengawasi mereka yang berada di bawah

supervisinya.

Kemahiran mempertanggungjawabkan anggotanya secara

individual juga akan meningkat apabila secara individual

mereka dapat ditengarai sehingga anggota masyarakat

dapat secara positif mengidentifikasi anggota kepolisian

yang berinteraksi dengan mereka. Masalah itu ditegaskan

oleh Pattern Commission yang menyarankan agar polisi pun

yang dilibatkan di dalam pengawasan ketertiban umum

mempunyai nomor identitas “yang tampak jelas di atas

pakaian pelindung mereka, sebagaimana halnya di baju

seragam” (Rekomendasi 72). Oleh karena itu, langkah

mendasar untuk memastikan bahwa semua polisi dapat

61


dikenali oleh para anggota masyarakat penting untuk

menjamin akuntabilitas.

Kegiatan Terselubung

Salah satu kerumitan di dalam menjaga akuntabilitas polisi

(lazim di pelbagai Lembaga lain yang terlibat di dalam

kegiatan terselubung, seperti Lembaga intelijen) adalah ada

beberapa kegiatan yang tidak dapat dibuka kepada

pengawasan dengan cara yang biasa.

Meskipun demikian, Lembaga kepolisian harus dapat

mengunjukkan pendekatannya pada pengendalian kegiatan

terselubung atau “menyamar”. Selain itu, mengunjukkan

langkah‐langkah yang diambil untuk menjamin bahwa

kegiatan semacam itu dilaksanakan secara efektif tanpa

menyalahgunakan hak atau sumber daya. Langkah‐langkah

itu harus sejalan dengan undang‐undang yang menciptakan

peninjauan yudisial dan legislatif yang jelas dan independen

untuk penggunaan kegiatan menyusup dan menyamar.

Penciptaan mekanisme independen untuk memberikan

wewenang melakukan kegiatan tertentu, dan meninjaunya

setelah dilaksanakan, mengharuskan penjagaan

keselamatan tambahan.

62


Meskipun kerahasiaan mungkin diminta selama operasi

yang peka, peninjauan setelah pelaksanaan harus

merupakan kegiatan rutin dan, sedapat mungkin, membuka

prosedur untuk memeriksa aspek operasional yang mungkin

tidak termasuk di dalam pemeriksaan, melalui jalur legal

apa pun yang mungkin dihasilkan oleh operasi itu. Jika

memang perlu, rapat tertutup panitia di parlemen dapat

digunakan untuk meninjau pelbagai operasi di dalam kasus

yang kerahasiaannya harus dijaga untuk melindungi sumber

atau masalah yang lebih sensitif. Kebebasan memperoleh

informasi harus menentukan jangka waktu yang masuk akal

untuk dapat membuka semua informasi untuk umum.

Penggunaan Sumber Daya

Masalah pengguaan sumber daya masyarakat secara

bertanggung jawab dan akuntabel merupakan inti

pemerintah yang akuntabel dan berlaku untuk semua

lembaga pemerintahan. Sumber daya yang dialokasikan

pada pelbagai Lembaga kepolisian dipindahsalur –kan

secara efektif dari lembaga pemerintahan yang lain ketika

dapat berpotensi untuk digunakan di dalam menanggulangi

beberapa di antara masalah yang mendasari pelbagai tindak

kejahatan. Oleh karena itu, polisi mempunyai tanggung

63


jawab khusus untuk menggunakan sumber daya yang

dialokasikan pada mereka secara bertanggung jawab dan

efisien. Pelbagai badan legislatif dengan “kekuasaan

meminta keterangan” mempunyai tanggung jawab untuk

mempertanyakan argumen polisi yang lazim bahwa hasil

yang sedikit merupakan konsekuensi dari sumber daya yang

rendah. Meskipun pemolisian bersumber daya sangat

rendah di banyak negara sedang berkembang, tidak ada

jaminan bahwa sumber daya tambahan akan meningkatkan

produktivitas di dalam penegakan hukum dan pencegahan

kejahatan, kecuali polisi mengunjukkan pelbagai sistem dan

strategi yang efektif di dalam penggunaan sumber daya itu.

64


Area 3: Pelayanan untuk Keselamatan, Keamanan, dan Keadilan

Sumbangan paling dramatis yang dapat diberikan oleh

polisi kepada demokrasi adalah menjadi tanggap terhadap

kebutuhan individual warga. ...Angkatan kepolisian yang

usaha utamanya adalah melayani publik yang setara …

[mengunjukkan] setiap hari dan dalam praktik bahwa

kewenangan Negara akan digunakan untuk kepentingan

rakyat (Bayley 2001:13─14).

Di sana seharusnya tidak ada perselisihan antara hak asasi

manusia dan Pemolisian. Pemolisian berarti melindungi hak

asasi manusia (Patten Commission, 1999:18).

Langkah Penting

Satuan kepolisian Demokratis:

• Rumuskan misi mereka sebagai pelayanan kepada

publik dan pelindungan hak asasi manusia bagi

semua, dan melaksanakan operasi kepolisian sesuai

dengan misi itu;

• Distribusikan sumber daya kepolisian secara adil;

• Kurangi kejahatan, ketaktertiban, dan rasa takut;

• Bawa pelanggar ke pengadilan;

• Tanggapi segera panggilan darurat;

65


• Berkomunikasi dan melayani anggota masyarakat

dengan tata cara yang profesional;

• Tanggap terhadap kelompok rentan;

• Bekerja dalam kemitraan dengan Lembaga dan

kelompok lain dan mendukung secara aktif

pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh

Lembaga lain;

• Ikuti standar profesional dalam merekam dan

melaporkan informasi mengenai kejahatan.

Diskusi

Misi Polisi

Demokrasi bukan hanya pemerintahan “oleh rakyat”,

melainkan juga untuk rakyat. Pemolisian Demokratis, di atas

apa pun, merupakan Pemolisian yang melayani rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, sering polisi cenderung

memahami hak asasi manusia sebagai sesuatu yang harus

mereka patuhi, satu perangkat peraturan dan norma yang

membatasi mereka di dalam tugas. Padahal, Pemolisian

Demokratis dapat dilihat secara lebih jelas sebagai tugas

melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Itu tidak

berarti bahwa dalam tugas sehari‐harinya, polisi akan

dilibatkan dalam penegakan dan penguatan semua hak.

66


Tugas polisi lebih barkaitan langsung dengan penegakan

dan perlindungan jenis hak tertentu. Dalam hubungan

dengan pelbagai hak yang digarisbawahi dalam Konstitusi

Afrika Selatan, tugas polisi di Afrika Selatan dapat dilihat

sebagai sangat erat kaitannya dengan hak atas

perlindungan dan manfaat undang‐undang yang setara

(Pasal 9(1)), atas martabat (Pasal 10), atas hidup (Pasal 11),

atas kebebasan dan keamanan orang (Pasal 12(1)), atau

privasi (Pasal 14), atas kebebasan berkumpul dan berunjuk

rasa (Pasal 17), atas milik (Pasal 25), demikian juga dengan

hak untuk menangkap, menahan, dan menuduh orang

(Pasal 35). Tugas polisi dapat juga berimplikasi pada

pengurangan urusan langsung dengan hak yang lain, seperti

hak atas tempat tinggal, perawatan kesehatan atau

pendidikan, dalam hal tertentu.

Dalam kenyataan dapat terjadi bahwa dalam melindungi

hak asasi manusia beberapa orang, polisi akan mengganggu

hak asasi orang lain. Undang‐undang tentang hak asasi

manusia menerima bahwa beberapa hak boleh dibatasi

dalam hal tertentu untuk tujuan melindungi hak asasi orang

lain.

67


Oleh karena itu, tugas Pemolisian Demokratislah untuk

melakukan tugas yang sulit yaitu memutuskan kapan

gangguan pada hak asasi beberapa orang memang

diperlukan dan dibenarkan, demi melindungi hak asasi

orang lain. Kualitas keputusan dan tindakan polisi atas

masalah seperti itu dengan banyak cara akan menentukan

kualitas hak asasi manusia dalam masyarakat mana pun.

Mendistribusikan Satuan kepolisian Secara Adil

Di banyak negara, satuan kepolisian dipusatkan di wilayah

orang berada sehingga membiarkan orang papa tanpa

perlindungan. Jelas ini tidak adil. Namun, memang

pertimbangan kebutuhan harus menentukan bagaimana

personel dan sumber dana kepolisian didistribusikan, itu

tidak boleh menghasilkan ketimpangan dalam satuan

kepolisian di area yang tingkat kejahatannya tinggi. Polisi

adalah pelayanan umum dan semua orang harus dapat

mencapai pos polisi tanpa menempuh jarak sangat jauh dan

tanpa menggunakan angkutan umum, sementara polisi

harus mampu bereaksi dalam situasi mendesak dalam

waktu sesingkat‐singkatnya. Memang tidak dapat dihindari

bahwa ada wilayah yang begitu jarang penduduknya dan

begitu jauh jaraknya sehingga pertimbangan ini tidak dapat

dipertahankan.

68


Meskipun demikian, Lembaga kepolisian harus mampu

mengunjukkan bahwa surber daya dan personel mereka

didistribusikan sedemikian rupa sehingga menjawab secara

paling efektif kebutuhan akan satuan kepolisian dan

memudahkan akses publik. Mungkin untuk itu juga perlu

merinci pelbagai tugas yang wajib dilakukan oleh polisi,

yang sering mencakupi juga kegiatan non kepolisian, dan

menjamin pelbagai tugas itu diatur secara seimbang.

Cara tersebut lebih penting lagi di negara seperti Afrika

Selatan yang layanan kepolisiannya dulu lebih

mengutamakan kebutuhan kelompok minoritas yang

mempunyai hak istimewa.

Mengurangi Kejahatan, Ketaktertiban, dan Ketakutan

Lembaga polisi yang demokratis mempunyai misi yang

intinya mengurusi kejahatan, ketaktertiban, dan rasa takut.

Ketiga dimensi utama kinerja polisi itu, menurut Moore dan

Braga (2003) mencakupi:

• Mengurangi kejahatan dan viktimisasi; (Dalam

melakukan itu, polisi “mengurangi risiko riil dan

objektif dari viktimisasi”) (hlm. 17);

• Mengurangi rasa takut dan meningkatkan

keamanan pribadi. (Polisi telah belajar bahwa

69


“mengurangi kejahatan tidak selalu ataupun tidak

mencukupi untuk mengurangi rasa takut”) (hlm.

19);

• Menjamin keselamatan dan kesantunan di ruang

umum. (Ini mencakupi keselamatan lalu lintas dan

keselamatan serta kesantunan di dalam taman,

sekolah, dan angkutan umum. Polisi harus

“melindungi keselamatan dan kesantunan pelbagai

ruang ini, dan dengan melakukannya, melindungi

kualitas hidup publik dan kolektif kita, demikian

juga kualitas hidup privat dan individual”) (hlm.

21).

Kesepakatan atas apa yang harus dilakukan polisi untuk

mengurangi kejahatan, ketaktertiban, dan rasa takut, dan

bagaimana mengevaluasi kinerja mereka dalam menjamin

keamanan itu, merupakan tugas yang rumit. Selama

beberapa tahun, para ahli kriminologi memperdebatkan

apakah Lembaga polisi benar‐benar dapat mengurangi

kejahatan atau apakah tingkat kejahatan sebenarnya

merupakan hasil pelbagai faktor relasi sosial yang di luar

kendali polisi. Meskipun demikian, pemikiran mutakhir

mencerminkan suatu kesepakatan bahwa polisi dapat

menimbulkan dampak pada tingkat kejahatan. Mereka juga

70


dapat menimbulkan dampak pada pelbagai segi lain dari

kualitas hidup di dalam komunitas, dengan memfokuskan

pada ketaktertiban dan rasa takut akan kejahatan.

Penting sekali untuk menanamkan dalam pikiran bahwa

masalah kejahatan, ketaktertiban, dan rasa takut tidak

netral gender. Pada batas yang signifikan, perempuan

mengalami ketiga masalah itu dengan cara yang berbeda

dari laki‐laki. Lembaga polisi demokratis harus mengadakan

secara struktural dan menyesuaikan pelayanan yang

mereka berikan untuk menanggulangi secara berhasil guna

pelbagai aspek kejahatan yang secara khusus menimpa

perempuan.

Membawa Pelanggar ke Pengadilan

Dengan menanggulangi kejahatan dan menangkap

pelanggar, polisi tidak hanya berkontribusi dalam mencegah

kejahatan tetapi juga membina “keadilan”, yang

“mencakupi gagasan bahwa orang seharusnya bertanggung

jawab atas kejahatan mereka” (Moore dan Braga: 17). Oleh

karena itu, Lembaga polisi harus mempunyai kewenangan

untuk menyelidiki laporan kejahatan secara efektif dan

berhasil mengidentifikasi, menelusuri, dan menangkap

penjahat. Dalam pada itu, mereka seharusnya hanya

71


menangkap orang ketika ada dasar yang memadai untuk

mencurigai dalam kaitan dengan pelanggaran. Hal itu

penting agar penyelidikan berhasil guna, untuk menjamin

bahwa tersangka dibawa ke pengadilan, dan untuk

melindungi keselamatan umum.

Menanggapi Panggilan Darurat

Tanggap polisi terhadap keadaan darurat begitu penting

sehingga perlu dibahas sebagai masalah khusus. Anggota

masyarakat seharusnya meyakini bahwa polisi akan segera

menanggapi ketika ada panggilan darurat dan akan

menanggulangi situasi dengan cara yang profesional.

Tanggapan segera dan profesional pada panggilan darurat

berpotensi menjadi faktor utama dalam membina

kepercayaan pada polisi dan dalam mengurangi rasa takut

akan kejahatan. Jika polisi mempunyai reputasi selalu

menanggapi dengan segera, mereka yang berpotensi

melakukan pelanggaran juga akan berpikir dua kali.

Komunikasi dan Pelayanan

Lembaga polisi berinteraksi dengan anggota masyarakat di

dalam situasi yang bermacam‐macam, dan pelayanan yang

mereka berikan bervariasi dari situasi yang satu ke situasi

yang lain. Itu mencakupi panggilan darurat, panggilan lain

72


untuk pelayanan, orang melaporkan kejahatan, pelayanan

umum yang diminta di pos polisi, dan permintaan dari

anggota masyarakat. Ada juga “hubungan tidak sengaja”

ketika polisi menghentikan dan menggeledah orang atau

kendaraan mereka, atau menangkap orang. Di dalam segala

situasi itu, polisi perlu memberikan pelayanan yang

profesional, dan berusaha untuk menjamin bahwa anggota

masyarakat puas dengan cara polisi mengurus mereka.

Itu berarti bahwa dipersyaratkan bahwa anggota Lembaga

polisi berkomunikasi dengan orang dengan cara yang

menghormati dan profesional. Di dalam konteks Afrika

Selatan, itu berkaitan dengan masalah bahasa yang banyak.

Lembaga polisi yang berorientasi pada pelayanan efektif

terhadap masyarakat akan memberikan tekanan besar pada

kemampuan berkomunikasi dengan anggota masyarakat

dalam bahasa yang mereka pahami.

Kelompok Rentan

Salah satu bagian dari hakikat kerja kepolisian adalah polisi

kerap berinteraksi dengan orang yang memiliki

“kerentanan” jenis apa pun. Kelompok itu mencakupi:

• Anak‐anak, baik sebagai korban, saksi, maupun

sebagai tersangka penjahat;

73


• Korban pelanggaran dengan kekerasan dan

pelanggaran yang bersifat seksual;

• Korban atau saksi yang ketakutan atau menghadapi

bahaya fisik;

• Orang cacat dan orang lanjut usia;

• Orang yang kekurangan atau termarginalkan secara

edukatif, ekonomis, atau sosial baik sebagai korban,

saksi, maupun tersangka;

• Pribumi atau etnik minoritas mungkin juga

dimasukkan dalam kategori rentan di negara

tertentu;

• Imigran.

Dalam bekerja dengan anak muda, kepolisian yang

demokratis mensyaratkan bahwa polisi bekerja dengan cara

yang mengakui dan menjawab kebutuhan pertumbuhan

mereka. Secara lebih umum, ketika bekerja dengan orang,

yang karena suatu alasan, berada pada posisi rentan, polisi

harus mengambil cara yang peka dan berhubungan dengan

mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan khusus

mereka.

Kerja Sama dan Kemitraan

Dahulu, bahkan di masyarakat demokratis, polisi cenderung

berpikir mengenai dirinya sebagai “barisan penyelamat”

74


yang tugasnya membela sendirian komunitas terhadap

kejahatan dan ketaktertiban. Di dalam demokrasi

kontemporer, polisi tidak dapat lagi mempertahankan

gagasan tentang dirinya seperti itu.

Mandat yang diberikan kepada mereka menuntut agar

mereka memainkan peran pemimpin di dalam menghadapi

kejahatan. Apalagi, ketika dalam menanggulangi kejahatan

dan ketaktertiban, diperlukan kekuasaan polisi (termasuk

kewenangan dan kemampuan untuk menggunakan

kekuatan dan melakukan penahanan) dan ada kemungkinan

memaparkan pihak‐pihak yang terlibat pada risiko bahaya

fisik, penting bagi polisi untuk bertanggung jawab atas

kegiatan itu. Lebih jauh lagi, polisi mungkin harus

menganggap diri mereka sebagai sumber yang kerjanya

mendukung kelompok dan organisasi lain di dalam

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencegah

dan menanggulangi kejahatan.

Banyak masalah kejahatan dapat ditanggulangi secara lebih

baik jika digunakan kemahiran dan sumber daya yang hanya

tersedia di luar organisasi kepolisian. Polisi dapat lebih

berhasil guna jika mereka belajar bekerja dalam kemitraan

dengan pihak lain. Kemitraan dan hubungan yang lebih baik

75


dengan komunitas saja dapat menurunkan tingkat

ketakutan di dalam komunitas. Secara lebih umum,

kejahatan adalah perwujudan dari masalah yang selalu

hadir tetapi tidak kasat mata di dalam pembentukan

masyarakat. Polisi tidak mempunyai kemampuan, atau

tanggung jawab, untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh

karena itu, pertanyaan pokok di dalam mengevaluasi

layanan yang diberikan oleh Lembaga polisi adalah apakah

mereka bekerja dengan cara yang membina komunikasi dan

kemitraan dengan komunitas, aparat lain yang bertugas

sebagai penegak hukum, dan Lembaga atau kelompok lain.

Belum tentu semua inisiatif kemitraan produktif, jadi

pertanyaannya bukan sekadar apakah polisi terlibat di

dalam kemitraan, melainkan juga sejauh mana kemitraan

itu produktif. Jika polisi berhasil berkerja secara efektif

dengan Lembaga lain, mungkin mereka berkontribusi di

dalam mengokohkan pembentukan masyarakat secara

menyeluruh dan rasa nyaman mereka dalam menghadapi

kejahatan, daripada hanya menanggapi sendirian pelbagai

kriminalitas dan ketaktertiban yang terjadi.

76


Perekaman dan Pelaporan Informasi Mengenai Kejahatan

Semua orang tahu bahwa banyak kejahatan tidak

dilaporkan dan di tempat yang orang tidak percaya dan

malah takut pada polisi, kekurangan laporan dapat

mencapai tingkat kronis. Meskipun demikian, kecuali

mereka terintimidasi dan ketakutan ketika berhadapan

dengan polisi, atau menganggap mereka tidak mampu

berbuat apa pun, banyak anggota masyarakat tidak

melaporkan kejahatan kepada polisi dengan pelbagai

alasan. Hasilnya, polisi merupakan sumber penting

informasi tentang kejahatan di dalam masyarakat mana

pun. Informasi itu dapat digunakan oleh polisi untuk

keperluan mereka di dalam mencegah dan menumpas

kejahatan. Namun, sebenarnya informasi juga merupakan

sumber pengetahuan dan penggunaan bagi kelompok yang

lebih luas dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, Lembaga polisi demokratis harus

mempunyai tanggung jawab untuk memandang informasi

mengenai kejahatan sebagai aset masyarakat. Dengan

memberikan layanan profesional kepada publik, polisi perlu

mengikuti standar dasar tertentu di dalam menerima

laporan tentang kejahatan dari publik. Namun, kewajiban

mereka adalah juga menjamin bahwa kejahatan direkam,

77


dianalisis, dan dilaporkan dengan cara yang tidak sekadar

memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga

kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

78


Area 4: Perilaku Polisi yang Tepat

Tindakan polisi di suatu demokrasi harus ... diperintah oleh

peraturan perundang‐undangan, bukan oleh petunjuk yang

diberikan secara semena‐mena oleh rezim tertentu dan

para anggotanya. Polisi demokratis tidak membuat undang‐

undang; mereka menerapkannya, namun dengan catatan

bahwa penilaian yang mereka lakukan harus divalidasi oleh

pengadilan (Bayley 2001: hlm. 14).

Langkah Penting

Satuan kepolisian Demokratis:

• Menghormati dan menegakkan peraturan

peundang‐undangan;

• Mendukung prinsip integritas, menghormati

martabat dan hak asasi manusia, tidak diskriminatif,

adil, melakukan operasi secara profesional,

memaknai prinsip itu secara jelas pada para

anggotanya; dan secara aktif membina keterikatan

pada prinsip itu;

• Mempunyai sistem yang efektif untuk menerima

pengaduan tentang petugas kepolisian, penyidikan

internal, dan disiplin;

• Bekerja sama dengan pelbagai badan yang

bertanggung jawab atas pemantauan atau

79


penyidikan yang berkaitan dengan penyelewengan

polisi;

• Menggunakan kekuatan dengan menaati prinsip

kekuatan minimal dan menghormati nyawa

manusia, dan mempunyai kebijakan yang jelas serta

pengawasan yang mendukung kebijakan itu;

• Berlatih menangani secara tepat orang yang

ditahan.

Diskusi

Peraturan Perundang‐Undangan

Pemolisian Demokratis menuntut bahwa Lembaga polisi

memberikan layanan kepada publik sekaligus menjaga agar

layanannya memenuhi standar yang tinggi. Mau tidak mau

itu menuntut bahwa satuan kepolisian dan para anggotanya

menghormati dan menegakkan Undang‐undang Dasar dan

aturan perundang‐undangan.

Polisi mempunyai semacam diskresi untuk memutuskan

kapan menegakkan hukum, khususnya dalam kaitan

dengan keputusan untuk menahan atau tidak menahan

orang yang melanggar. Oleh karena itu, penghormatan

pada hukum tidak berarti bahwa polisi diharapkan untuk

80


selalu menegakkan hukum dan menahan orang di dalam

setiap kasus. Itu jelas berarti bahwa ketika harus

menegakkan hukum, mereka melakukannya terlepas dari

pertimbangan tentang status sosial atau afiliasi tersangka

pada organisasi, atau politik tertentu. Selain polisi sendiri

tidak melanggar hukum, juga menghormati aturan

perundang‐undangan sehingga dituntut untuk tidak

memberi toleransi kepada orang yang main hakim sendiri.

Nilai‐Nilai dan Perilaku

Pemolisian Demokratis menuntut lebih banyak daripada

sekadar kepatuhan pada aturan perundang‐undangan

karena hukum itu sendiri tidak selamanya merupakan

perwujudan dari nilai‐nilai demokrasi dan hak asasi

manusia. Pemolisian Demokratis mengikutkan bahwa polisi

melangkah lebih jauh daripada kepatuhan buta pada hukum

dan menegakkan serta mengunggulkan prinsip utama.

Prinsip itu mencakupi:

• Integritas—kehendak moral adalah menahan diri

terhadap godaan untuk menyelewengkan

kekuasaan polisi;

• Penghormatan pada martabat dan hak asasi

manusia—misi polisi demokratis adalah melindungi

hak asasi semua manusia. (Prinsip inti dari hak asasi

81


manusia adalah mengakui martabat semua orang

dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat);

• Non diskriminasi—Lembaga polisi mematuhi

standar non diskriminasi dan menghormati

keragaman di dalam hubungan dengan semua

kelompok;

• Rasa adil—polisi harus bertindak tanpa memihak,

yaitu mempertimbangkan pelbagai kemungkinan di

dalam setiap situasi yang mereka hadapi;

• Profesionalisme—polisi harus selalu mawas diri

bahwa mereka melaksanakan tugas dengan

terampil dan secara efisien.

Agar satuan kepolisian menegakkan nilai‐nilai tersebut,

mereka harus mewujudkannya dalam perilaku mereka

selama melakukan pelbagai operasi. Untuk itu, nilai‐nilai

harus diujarkan secara teratur dan konsisten untuk

menjamin bahwa itu dipahami secara jelas di seluruh

organisasi. Kebijakan harus mendukung polisi dengan

mempelajari pelbagai keterampilan yang perlu untuk

melaksanakan prinsip itu dan siap untuk melakukan

tindakan disipliner terhadap mereka yang secara sengaja

melanggar.

82


Kontrol Internal

Satuan kepolisian membutuhkan tanggung jawab penuh

untuk menjamin bahwa laporan tanpa bukti tentang

tindakan polisi menyimpang diselidiki secara benar dan

bahwa langkah yang tepat diambil terhadap mereka yang

gagal memenuhi standar di dalam berperilaku. Untuk

melakukan kontrol internal:

• Lembaga polisi harus mempunyai sistem yang

efektif dan dapat diakses untuk menerima

pengaduan terhadap anggotanya;

• Lembaga polisi harus mempunyai sistem internal

yang efektif untuk melaksanakan penyelidikan atas

para anggotanya, baik penyelidikan kriminal

maupun untuk tujuan disiplin internal;

• Sistem disiplin internal harus berfungsi secara

efektif, memenuhi standar efisiensi dan

menghormati proses yang memadai.

Mempunyai sistem yang efektif untuk menerima

pengaduan bukan sekadar sarana untuk meminta

pertanggungjawaban kepada petugas yang melakukan

tindakan menyimpang. Mengurusi secara efektif pelbagai

pengaduan membangun kepercayaan publik pada polisi.

83


Data aduan dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi

petugas kepolisian yang berkali‐kali diadukan. Data juga

membantu di dalam mengidentifikasi petugas yang gaya

kepolisiannya terlalu agresif agar dapat diperbaiki melalui

konsultasi, pelatihan, dan pengubahan tugas. Terakhir, data

aduan dapat juga mengidentifikasi pelbagai taktik

operasional yang mungkin memancing banyak aduan

sehingga mendukung upaya polisi untuk mengubah

pendekatan taktis.

Sistem penyelidikan dan disiplin internal kepolisian harus

juga mampu memenuhi keperluan untuk mengoreksi

perilaku mereka yang telah menyimpang, tetapi masih

mempunyai potensi untuk melaksanakan tugas mereka

secara memadai. Selain itu, sistemnya harus menjamin

bahwa individu yang secara moral tidak cocok untuk

menjadi petugas kepolisian tidak dilibatkan di dalam

kegiatan kepolisian dan tidak diizinkan untuk menggunakan

kekuasaan kepolisian. Dalam hal polisi berperilaku kriminal,

penyelidikan disipliner internal juga harus berbagi informasi

dengan tindakan penyelidikan dan mendukungnya.23

23 Lihat diskusi tentang proses terkait di hlm … (42), yang berkaitan dengan pernyataan ini.

84


Keefektifan sistem internal itu merupakan ukuran tingkat

komitmen Lembaga polisi di dalam menjamin bahwa para

anggotanya memenuhi standar polisi demokratis. Sistem

dasar itu harus ditambah dengan pelbagai langkah yang

mungkin perlu, seperti pemeriksaan integritas,

perlindungan khusus bagi peniup peluit, jika polisi

menghendaki kontrol yang meyakinkan terhadap korupsi

dan kebrutalan.

Badan Pengawas

Di banyak negara, pelbagai badan pengawas, seperti dewan

peninjau milik warga telah dibentuk untuk menjamin bahwa

pelbagai kasus tindakan polisi diselidiki secara benar.

Beberapa di antara badan itu bertujuan untuk memantau,

sedangkan yang lain bertanggung jawab untuk menyelidiki

secara langsung. Badan tertentu, seperti South African

Independent Complaints Directorate, memadukan peran

pemantauan dan penyelidikan.

Apa pun peran pelbagai struktur pengawasan tersebut,

tetap ada kebutuhan polisi untuk mempunyai sistem

penerimaan pengaduan dan sistem penyelidikan perilaku

internal. Meskipun demikian, ada juga kebutuhan untuk

85


mengklarifikasi hubungan antara pengawasan eksternal dan

kontrol internal. Polisi harus menjamin bahwa kedua sistem

itu dapat bekerja sama demikian rupa sehingga saling

menguatkan dan bahwa mekanisme disipliner internal

bekerja sama dengan pelbagai badan pengawas.

Penggunaan Kekuatan

Penggunaan kekuatan, khususnya kekuatan pembunuh,

adalah dimensi kepolisian yang sangat berpotensi untuk

menimbulkan kehancuran atau kerusakan. Itu tidak hanya

berkaitan dengan orang yang terluka atau terbunuh, tetapi

juga, bersamaan dengan korupsi, berkaitan dengan reputasi

polisi dan hubungan polisi‐komunitas.

Namun, penggunaan kekuatan diperlukan di dalam

Pemolisian yang benar. Oleh karena itu, pelayanan

kepolisian tidak mungkin hanya mempercayakan pada

sistem disipliner atau badan pengawas milik warga untuk

mengendalikan penggunaan kekuatan oleh para

anggotanya, tetapi perlu mengkombinasikan pelatihan

(termasuk pemeriksaan ulang kualitas senjata secara

berkala) dan dukungan lain bagi petugas kepolisian, dengan

86


hukuman yang setimpal bagi mereka yang telah melampaui

batas.

Satuan kepolisian juga harus sistem yang efektif untuk

mengendalikan dan memantau alokasi dan penggunaan

senjata api untuk menjamin bahwa petugas kepolisian yang

tidak cocok untuk membawa senjata itu tidak diizinkan

untuk melakukannya.

Sebagai tambahan, satuan kepolisian harus meletakkan

standar yang sejalan dengan prinsip penggunaan minimal

kekuatan, termasuk yang membunuh dan tidak membunuh,

dan secara aktif mendukung anggota kepolisian untuk

memenuhi standar itu melalui pelbagai pelatihan dan

langkah lain. Kebijakan tentang penggunaan kekuatan

pembunuh harus sangat menegaskan penghormatan pada

hidup manusia.

Tahanan

Sebagaimana telah disebutkan24, polisi tidak boleh

menyalahgunakan kewenangan mereka untuk menangkap.

Lebih jauh daripada menjamin bahwa kewenangan

24 Lihat diskusi tentang “Membawa pelanggar ke pengadilan” di hlm. (33) ...

87


menangkap itu digunakan secara tetap, satuan kepolisian

demokratis perlu menjamin bahwa tahanan diperlakukan

secara benar.

Semua itu mensyaratkan bahwa satuan kepolisian secara

eksplisit menghambat kekerasan verbal atau fisik terhadap

tersangka atau siapa pun yang ditahan, terutama selama

interogasi. Selain itu, satuan kepolisian harus mempunyai

sistem untuk menjamin perlakuan terhadap tahanan,

termasuk akses pada penasihat hukum. South African

Constitution menetapkan bahwa tahanan harus “setidaknya

mendapat dan mempunyai cadangan, atas biaya negara,

akomodasi yang memadai, makanan, bacaan, dan

perawatan kesehatan” (Pasal 35(2)f)).

88


Area 5: Polisi sebagai Warga Negara

Langkah Kunci

Satuan kepolisian yang demokratis:

• Tidak bersikap diskriminatif terhadap kelompok

mana pun di dalam masyarakat di dalam proses

mendata kualifikasi mereka yang tujuannya tidak

lain dan tidak bukan untuk menjamin bahwa satuan

kepolisian merupakan perwakilan dari pelbagai

kelompok di dalam populasi;

• Jelas dan eksplisit di dalam kebijakannya yang

menyangkut promosi dan remunerasi, melandasi

pengembangan karier dengan jasa dan penggunaan

prosedur yang adil dan transparan;

• Menyediakan kondisi pelayanan yang masuk akal

dan sumber daya termasuk upah dan fasilitas, serta

memperlakukan petugas kepolisian dengan cara

yang taat asas dengan martabat mereka;

• Memberikan hak penuh kepada petugas kepolisian

atas proses yang memadai dalam kaitan dengan

tuduhan kejahatan terhadap mereka dan

menerapkan, setidaknya, standar dasar keadilan di

dalam hubungan dengan kasus disipliner;

• Merupakan subjek pembatasan sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan

89


nasional, mengizinkan petugas kepolisian untuk

membentuk organisasi untuk melindungi hak asasi

mereka sebagai kelompok;

• Mengambil langkah untuk menjamin keselamatan

dan perlindungan petugas di dalam pelatihan dan

kegiatan operasional.

Diskusi

Keadilan dan Perlakuan Sama di dalam Rekrutmen dan

Remunerasi

Mengingat bahwa polisi adalah warga negara, maka mereka

mempunyai hak, privilese, dan manfaat kewarganegaraan.

Itu terutama berarti bahwa mereka tidak boleh

didiskriminasi terhadap proses rekrutmen untuk menjadi

polisi—kriteria seleksi harus seragam untuk semua calon.

Meskipun demikian, pelayanan kepolisian merupakan wajah

pemerintah yang paling terbuka. Pekerjaan polisi juga

bersifat sangat peka dan menuntut interaksi dengan

anggota komunitas yang diatur oleh undang‐undang.

Meskipun pelayanan kepolisian disusun secara serupa bagi

penduduk sebagai suatu kesatuan, anggota komunitas jauh

lebih sulit untuk menerima dan menghayatinya, dan

90


bersedia untuk memberikan kepercayaan pada pelayanan

itu. Ketimpangan di dalam perwakilan kelompok yang

berbeda juga dapat dikaitkan dengan kecenderungan untuk

mendiskriminasi sehingga adil serta perlu mengambil

langkah untuk menemukan keseimbangan.

Pertimbangan yang sama berlaku pula pada kebijakan

promosi di dalam organisasi kepolisian. Pengembangan

karier harus berdasarkan jasa. Meskipun demikian, harus

ada upaya untuk menjamin bahwa konsep jasa yang

diterapkan adalah yang mendukung pelbagai tujuan dan

sasaran kepolisian demokratis dan tidak bias budaya.

Bahkan dapat dibenarkan untuk memberikan dukungan

khusus kepada petugas kepolisian yang berasal dari

kelompok terdiskriminasi untuk melancarkan promosi

mereka.

Kebijakan promosi dan remunerasi juga harus transparan.

Itu akan memberi kontribusi kepada moral positif serta

tingkat peran serta di lapangan karena kerahasiaan pasti

menyebabkan hilangnya rasa saling percaya dan

memperkokoh persepsi tentang perlakuan tidak adil.

91


Kondisi Pelayanan

Yang terpenting di dalam mengakui hak polisi sebagai warga

yang demokratis adalah hak mereka atas kondisi pelayanan

dasar yang layak. Makna adil dan layak dapat bervariasi dari

masyarakat yang satu ke yang lain. Namun, polisi harus

setidaknya menerima upah dan fasilitas lain yang setara

dengan pegawai lain di bidang pelayanan umum. Selain itu,

jam kerja mereka tidak boleh melampaui batas kewajaran

dan mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat oleh

atasan dan rekan sekerja mereka.

Proses yang Memadai

Polisi harus mempunyai hak sama atas proses yang

memadai dengan warga yang lain di dalam perkara

kejahatan. Salah satu masalah yang rumit berkaitan dengan

hak untuk bungkam.

Polisi adalah pelayan publik yang kekuasaannya tidak

dimiliki oleh anggota biasa dalam masyarakat, termasuk

kekuasaan untuk menggunakan kekuatan dan menangkap.

Jadi, masuk akal untuk menuntut bahwa polisi bertanggung

jawab sepenuhnya atas tindakan mereka, terutama

tindakan yang dilakukan selama mereka bertugas.

92


Tampaknya itu berimplikasi bahwa polisi harus dianggap

sebagai mempunyai kewajiban untuk menjawab pertanyaan

selama penyelidikan kejahatan atau penegakan disiplin

internal.

Argumen bagi polisi untuk bertanggung jawab sepenuhnya

atas tindakan mereka benar‐benar memojokkan ketika

seseorang terbunuh oleh seorang petugas kepolisian yang

menggunakan kewenangan legal. Sering di dalam insiden

seperti itu, satu‐satunya saksi, jika ada, adalah para petugas

polisi yang mungkin bahkan terlibat di dalam penggunaan

kekuatan pembunuh itu. Mengingat konsekuensi besar dari

tindakan polisi yang seperti itu, kiranya masuk akal untuk

mengajukan argumen bahwa anggota kepolisian harus

sepenuhnya dapat dipertanggungjawaban dalam kaitan

dengan tindakan mereka.

Meskipun demikian, prinsip yang menyatakan bahwa polisi

harus mempunyai hak sebagai warga biasa berarti bahwa

setidaknya mereka mempunyai hak untuk bungkam di

dalam proses penyidikan kejahatan terhadap mereka.

Meskipun mereka dapat diposisikan pada kewajiban untuk

menjawab pertanyaan dalam rangka manajemen atau

disiplin, “pernyataan wajib” seperti itu tidak boleh

93


digunakan terhadap mereka di dalam proses penyelidikan

kejahatan tanpa kesepakatan mereka.

Organisasi

Hak polisi untuk membentuk serikat kerja merupakan

masalah yang rumit. Sementara South African Constituion

mengakui hak semua orang untuk menjadi anggota serikat

kerja, bagi polisi hak itu tidak selamanya diterima. European

Convention of Human Rights [Konvensi Eropa tentang Hak

Asasi Manusia], misalnya, menerima bahwa pembatasan

diberlakukan terhadap hak polisi, angkatan bersenjata, dan

pegawai negeri.25 Itu dapat merupakan pembatasan

terhadap hak polisi untuk bergabung dengan serikat kerja

atau pembatasan terhadap kegiatan organisasi serikat

kepolisian (European Platform for Policing and Human

Rights, tanpa tanggal: 13).

Di Afrika Selatan, ketetapan terakhir yang diterapkan. Polisi

dikategorikan sebagai pelayanan dasar dan polisi dilarang

mogok. Larangan terhadap aksi mogok oleh anggota SAPS

25 Pasal 11 dalam Convention yang menyangkut kebebasan untuk berhimpun (lihat catatan kaki 18) dan berorganisasi mengizinkan ”pembatasan legal terhadap penggunaan hak itu oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian, atau pemerintah negara”.

94


diterapkan baik di dalam SAPS Act (68, tahun 1995) dan The

Labor Relations Act (66, tahun 1995).

Meskipun diterima bahwa hak polisi sebagai pekerja dengan

demikian dikurangi, tidak berarti bahwa hak lain sebagai

pekerja disangkal. Oleh karena itu, hak asasi untuk

membentuk organisasi yang membela kepentingan mereka

dan berhimpun di dalam negosiasi kolektif harus juga

diberikan kepada polisi.

Keselamatan

Kesediaan untuk memanjakan diri pada bahaya merupakan

persayaratan eksplisit di dalam kerja kepolisian. Namun, itu

tidak berarti bahwa risiko yang dihadapi polisi dapat

dianggap sebagai keadaan dengan sendirinya. Langkah

tepat harus diberikan bagi keselamatan polisi.

Perlengkapan, pelatihan, dan prosedur operasional harus

mendukung dan meningkatkan keselamatan petugas,

sebagaimana keselamatan masyarakat.

95


4. Kesimpulan: Melembagakan Penggunaan Indikator di Afrika Selatan

Dengan mencermati pelbagai sistem pemantauan kinerja

kepolisian di tataran internasional, kita melihat bahwa tidak

ada model tunggal untuk melakukan pemantauan itu. Di

Inggris dan Wales, pernah digunakan seperangkat indikator

yang seragam dan berbentuk ketetapan. Sebaliknya, di

Dewan Eropa pelbagai indikator dimaksudkan untuk

digunakan di negara anggota Uni Eropa yang berbeda satu

sama lain, sambil disarankan untuk menggunakan indikator

yang paling sesuai dengan konteks masing‐masing.

Meskipun demikian, jelas ada kecenderungan pada

pengukuran dan evaluasi atas Pemolisian dan keluaran dari

Pemolisian.

Penggunaan indikator menjawab sederet tuntutan. Ada

keinginan untuk lebih menjelaskan dampak Pemolisian—

strategi apa yang berhasil, dan mana yang tidak berhasil.

Kebutuhan untuk menggunakan sumber daya manusia,

keuangan, dan yang lain secara tepat dan efisien juga

memerlukan data objektif. Banyak negara mengeluarkan

sejumlah besar dana untuk polisi mereka dan perlu

mengetahui hasilnya yang paling bernilai. Organisasi

96


kepolisian melaksanakan kewenangan negara sehingga

caranya menggunakan kekuasaan dapat meningkatkan atau

merusak reputasi negara dalam hal keadilan dan

ketakberpihakan yang penting bagi keabsahan negara

(Moore, Thacher, et al. 2002). Ada juga pertimbangan

manajerial — bagaimana para manajer mengetahui dan

memandu tindakan para petugasnya sepanjang hari, ketika

mereka sering berada di jalan, jauh dari pengawas?

Bagaimana para manajer menanamkan dan memantapkan

keterampilan Pemolisian yang baik? Bagi pembuat

kebijakan, manajer dan petugas kepolisian, daya

pengukuran juga terletak pada kenyataan bahwa “apa

diukur adalah apa yang telah dilakukan”, indikator

menciptakan penghargaan.

Pelbagai alasan yang sama tersebut menunjukkan

kebutuhan akan evaluasi di tataran yang berbeda di dalam

kegiatan kepolisian. Pemolisian dapat diukur secara

nasional, di tingkat yang lebih lokal, dan pada pribadi

karena ketiganya saling terkait meskipun tantangannya

berbeda. Beberapa ukuran lebih penting bagi akuntabilitas

eksternal polisi, entah bagi pemerintah atau komunitas

lokal, sementara yang lain terutama relevan untuk

keperluan pengawasan manajemen internal. Di semua

97


tataran, ukuran harus diseleksi sejalan dengan seperangkat

nilai‐nilai dan sasaran bersama.

Ada juga pendapat kuat tentang kebutuhan untuk

memanfaatkan pelbagai indikator bagi satuan kepolisian di

negara yang sedang mengalami masa transisi, yang

polisinya sedang mengalami reformasi demokratis.

Mengembangkan indikator seperti itu dapat berguna untuk

membina saling pengertian tentang sasaran proses

reformasi, demkian juga untuk mengevaluasi proses itu

sendiri, dan apakah itu dan upaya para donatur memang

membina nilai‐nilai kepolisian demokratis. Namun,

sementara program reformasi mensyaratkan pemantauan

“evaluasi yang membenani dapat menghamba reformasi”

(Bayley, 2001, hlm. 24) sehingga pelbagai sistem evaluasi

harus sesuai dengan konteks implementasinya.

Sebagai negara yang bangkit dari transisi demokratis, Afrika

Selatan telah mengalami kemajuan yang konkret di

sepanjang transformasi demokratis polisinya, demikian juga

di dalam pengembangan pelbagai ukuran dan indikator

untuk Pemolisian. Dalam pada itu, peningkatan di dalam

penggunaan indikator dapat membantu pelbagai badan

pengawas di dalam menjamin bahwa reformasi itu

98


berkelanjutan, dan di dalam mendorong pertumbuhan dan

pembangunan Pemolisian Afrika Selatan.

Meningkatkan Indikator untuk Pengawasan yang Lebih

Baik terhadap Polisi di Afrika Selatan

Sebagaimana diperlihatkan di atas26, SAPS memiliki sistem

ekstensif untuk melaporkan yang dibangun sejalan dengan

undang‐undang dasar dan ketetapan legislatif serta dalam

kaitan dengan kehendak untuk meningkatkan kinerja

manajemen di pos polisi.

Untuk mencerminkan tuntutan legislatif itu, fokus laporan

tahunan SAPS adalah mengenai kinerja keseluruhan SAPS

sebagai satu‐satunya organisasi nasional, sementara

provinsi terutama melaporkan kinerja di tingkat daerah.

Sejalan dengan itu, indikator kepolisian selalu disusun

sesuai dengan anggaran publik sehingga terfokus pada

pelbagai area yang diacarakan di dalam anggaran

kepolisian. Sebagai hasilnya, setiap program kepolisian—

deteksi, administrasi, Pemolisian kasat mata, intelijen atau

perlindungan dan keamanan pelayanan—dilaporkan di

dalam angka nasional.

26 Lihat halaman … (11‐13).

99


SAPS telah bekerja keras di dalam menyusun indikator

untuk mengevaluasi kinerja pelbagai programnya, dengan

mencerminkan suatu komitmen pada pendekatan yang

lebih koheren dan transparan. Dalam hal ini, SAPS telah

melangkah lebih jauh daripada lembaga pemerintahan yang

lain, dan telah membangun pengawasan yang bermanfaat

di dalam menyusun pelbagai indikator.

Perlu dicatat bahwa walaupun dapat berguna untuk

keperluan manajerial dan alokasi sumber daya, informasi

yang diperoleh memiliki keterbatasan di dalam

mengevaluasi polisi. Itu sebagian disebabkan oleh sarana

nasional yang semakin memburamkan perincian tentang

apa yang terjadi “di lapangan” dan lingkupnya terlalu

sempit untuk menelisik secara mendalam apa yang telah

dicapai SAPS di area yang berbeda. Sebuah pendekatan

alternatif yang memungkinkan pandangan lebih dalam ke

apa yang terjadi di area geografis yang berbeda mungkin

merupakan bukti yang lebih bermanfaat bagi pelbagai

badan, seperti sekretariat nasional dan daerah, demikian

juga bagi Parlemen dan perwakilan rakyat daerah.

SAPS mempunyai pilihan untuk melaporkan dalam bentuk

seperangkat indikator statistik dan yang lain di tingkat area

100


geografis sebagai tambahan pada laporan kegiatan yang

biasa. Statistik kejahatan, misalnya, tidak hanya disediakan

secara nasional dan oleh daerah, tetapi juga tersedia bagi

ke‐42 area geografis kepolisian. SAPS diharapkan dapat

menambah informasi dengan menyediakan data dari

perangkat indikator yang lebih luas dalam kaitan dengan

setiap area.27 (Data indikator terpilih telah tersedia, dengan

adanya diagram kinerja manajemen, di tingkat area).

Salah satu argumen mengenai hal itu adalah banyak di

antara indikator yang digunakan oleh SAPS dapat dilihat

sebagai cerminan dari upaya gabungan bermacam bagian di

dalam SAPS, bukan hanya produk bagian reskrim atau unit

Pemolisian kasat mata. Tingkat deteksi, misalnya,

merupakan hasil program kerja detektif dan juga anggota

Pemolisian kasat mata, intelijen, dan bahkan administrasi.28

27 South African Police Service merupakan lembaga kepolisian nasional tetapi diorganisasi secara hierarkhis di tingkat daerah dan pos. Istilah “area” digunakan di sini untuk mengacu pada tingkat komando yang lebih rendah daripada provinsi tetapi juga di atas tingkat pos. Setiap Area Commissioner bertanggung jawab kepada Provincial Commissioner, tetapi juga memiliki kewenangan atas setiap Station Commissioner di dalam wilayah yuridiksinya. 28 Argumen yang sama dapat dterapkan di sejumlah indicator lain yang disediakan oleh SAPS, termasuk indikator untuk senjata api dan kendaraan yang ditemukan dan narkoba yang dirampas, indikator tentang tingkat kejahatan secara keseluruhan, dan indikator tentang deteksi dan tingkat ”sampah”, atau Pemolisian untuk pelbagai situasi yang menuntut ”intervensi khusus”.

101


Informasi yang mencerminkan pelbagai hasil yang dicapai di

suatu area geografis akan memperlihatkan hasil upaya

gabungan yang dicapai oleh SAPS di area itu. Informasi

berdasar geografis tidak hanya menyediakan landasan lebih

kokoh untuk mengukur keberhasilan atau, dengan kata lain,

layanan polisi yang sesuai dengan tuntutan Pemolisian

Demokratis di lapangan. Informasi yang sama dapat juga

mendukung identifikasi pelbagai strategi yang berhasil yang

mungkin dapat diterapkan lagi; menandai dan menarik

perhatian pada area yang gagal; dan mendukung

penyusunan pelbagai standar dan sasaran berdasarkan

pembandingan objektif di antara area yang berbeda.

Informasi itu mungkin juga mendorong kepaduan yang lebih

erat di antara pelbagai unit di setiap area karena semua unit

mulai dilihat sebagai bertanggung jawab secara kolektif atas

hasil yang dicapai, dengan kata lain menyumbang esprit de

corps yang lebih mantap.

Sebagai kerangka kasar, suatu laporan tentang kinerja polisi

yang diperinci berdasarkan area kepolisian dapat berisi

informasi statistis yang berikut:

1. Data tentang jumlah polisi, pos polisi dan kendaraan,

sesuai dengan penduduk dan luas area di setiap area,

102


dan persentase penduduk yang tinggal di area

perkotaan.

2. Data tentang tingkat kejahatan dalam kaitan dengan

kategori utama kejahatan yang dipilih (lebih baik jika

dilampiri dengan data dari survei korban).

3. Data tentang tingkat deteksi (menggunakan ukuran

yang andal, seperti kasus yang dibongkar) dan tingkat

pembuktian bersalah.

4. Data, jika ada, tentang jumlah insiden kekerasan dalam

rumah tangga yang ditangani, dan yang berujung

penahanan.

5. Data tentang kematian di dalam himpunan manusia

atau unjuk rasa, jumlah peristiwa seperti itu yang

melibatkan polisi dan mereka itu berhadapan dengan

kekerasan, dan jumlah keseluruhan peristiwa semacam

itu.

6. Data tentang jumlah kematian sebagai hasil tindakan

polisi dan kematian di dalam tahanan.

7. Data tentang jumlah polisi yang terbunuh, baik di dalam

maupun di luar tugas, yang dikaitkan dengan jumlah

polisi keseluruhan.

8. Data tentang keterwakilan etnis di dalam polisi sesuai

dengan populasi di suatu area.

9. Data tentang persentase petugas polisi wanita.

103


10. Data tentang jam kerja yang hilang karena cuti sakit

atau alpa.

Laporan semacam itu dapat menjadi penilaian pembanding

tentang kinerja polisi yang lebih nyata dan bermakna di

dalam hubungan dengan sederet masalah, termasuk tetapi

tidak terbatas pada, pemberian layanan. Laporan itu

merupakan peningkatan jelas di dalam cara pelaporan yang

berlaku, terutama mengingat kegagalan faktual dalam

mengajukan pertanyaan secara jelas tentang perilaku polisi.

Laporan juga akan meningkatkan kemungkinan untuk

mengevaluasi efisiensi polisi di dalam penggunaan sumber

daya karena perbandingan dapat dilakukan mulai dari

keluaran yang berkaitan hingga masukan sumber daya di

antara pelbagai area.

Pelaporan seperti itu akan memberikan gambaran yang

lebih terperinci mengenai apa yang terjadi di lapangan di

dalam Pemolisian. Oleh karena itu, datanya akan lebih

bermanfaat bagi pelbagai badan pengawas. Dalam pada itu,

perbandingan di antara area yang berbeda akan perlu

dilaksanakan dengan cara yang peka terhadap perbedaan

yang bersifat lokal. Area kepolisian berbeda ketika dikaitkan

dengan rentang faktor yang luas termasuk tingkat dan profil

104


populasi, sumber daya kepolisian, ciri geografis dan

ekonomis, demikian juga dengan faktor sosial yang

menyumbang pada kejahatan.29

Informasi yang disarankan di sini sepenuhnya bersifat

kuantitatif dan akan menimbulkan banyak pertanyaan

tentang polisi yang tidak dapat dijawab. Supaya informasi

itu bermanfaat, sangat dianjurkan untuk melengkapinya

dengan informasi yang berkaitan dengan pelbagai masalah

lain dan pertanyaan yang menonjol di kelima area yang

telah dibahas dalam buku ini.

Meskipun demikian, tipe informasi itu sangat mungkin tidak

berguna untuk mengawasi pelbagai badan pengawas

karena tidak memungkinkan mereka untuk menjelajahi

perbedaan dan kesamaan di antara pelbagai area

Pemolisian. Selain itu, informasi itu juga tidak dapat

dipertimbangkan di dalam pemeriksaan kerja polisi karena

hanya merupakan landasan untuk memeriksa pelbagai

masalah lain.

29 Di sejumlah area kepolisian terdapat juga yuridiksi yang bertumpang tindih antara SAPS dan polisi kota. Di area seperti itu, faktor ini harus menjadi bahan pertimbangan di dalam menyusun dan menggunakan indikator yang berbentuk angka. Jika polisi kota juga harus dinilai, data tentang kematian di dalam tabrakan di jalan mungkin juga dijadikan faktor karena polisi kota juga bertanggung jawab atas pemantapan lalu lintas.

105


Kebutuhan akan Survei Publik

Selain membandingkan satu area kepolisian dengan yang

lain, juga bermanfaat untuk membandingkan data yang

dihimpun oleh polisi dengan yang dihimpun secara

eksternal oleh pihak lain. Oleh sebab itu, di tingkat

internasional makin terasa kebutuhan akan survei publik

sebagai sarana untuk mengevaluasi polisi.

Semula motivasi berbagai survei itu dipandang sebagai

kebutuhan untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat

tentang tingkat kejahatan, mengingat beberapa kejahatan,

apalagi kategori kejahatan tertentu yang proporsinya tinggi,

tidak dilaporkan kepada polisi. Juga dikhawatirkan bahwa

tekanan pada polisi, dari politikus dan publik, dapat

mendorong polisi untuk memanipulasi data angka yang

berkaitan dengan tingkat kejahatan yang terekam.

Penurunan jumlah laporan kejahatan mungkin saja

mencerminkan bahwa lebih sedikit korban yang pergi ke

polisi. Mungkin keadaan itu merupakan hasil dari

penurunan kepercayaan masyarakat pada polisi. Sebaliknya,

peningkatan laporan kejahatan mungkin saja

mencerminkan bahwa lebih banyak korban yang

106


melaporkan kejahatan, bahkan ketika secara menyeluruh

tingkat kejahatan sebenarnya menurun, karena sikap

masyarakat terhadap polisi lebih positif.

Jika memanipulasi informasi tentang kejahatan, polisi

berpotensi untuk dapat mengklaim bahwa kejahatan telah

menurun bahkan ketika mereka menerima laporan lebih

banyak, karena gagal atau menolak untuk merekam laporan

kejahatan.30 Polisi juga mengendalikan informasi tentang

faktor lain, seperti waktu menanggapi laporan dan aduan,

dan hasil penyidikan kejahatan.

Oleh karena itu, menekan polisi untuk menurunkan tingkat

kejahatan mengandung risiko menciptakan “imbalan

menyimpang” bagi polisi. Hasilnya polisi mungkin tidak

berani melaporkan atau memanipulasi statistik kejahatan

sehingga mengorbankan tujuan penting, seperti

mempunyai informasi yang berkualitas baik tentang

kejahatan, kepercayaan publik pada polisi, dan pemberian

layanan yang efektif.

30 Menurut laporan yang anekdotik tentang Uni Soviet, misalnya, yang mengandalkan tingkat keamanan sebagai indikator utama produktivitas polisi, polisi menolak untuk merekam kasus apa pun jika mereka berpikir tidak dapat menyelesaikannya. Sebagai hasil, mereka memperoleh tingkat keamanan di atas 80 persen dan merekam sedikit sekali kejahatan, bahkan ketika angka kejahatan meningkat.

107


Statistik kejahatan dapat menjadi sumber yang berharga

ketika direkam dengan menggunakan standar profesional.

Meskipun demikian, sangat sulit untuk memantau kualitas

kinerja polisi kecuali jika keakuratan dan kualitas statistik

dapat diperiksa. Oleh karena itu, survei ilmiah dan teratur

yang dilakukan masyarakat merupakan landasan untuk

menyusun secara akurat tren perubahan menyeluruh dan

aktual dari tingkat kejahatan yang tercermin dari statistik

kejahatan.

Pada beberapa tahun terakhir ini, penggunaan survei

semacam itu juga telah diperluas untuk menyelesaikan

berbagai masalah lain. Mereka juga dapat memberikan

data, misalnya, tentang persepsi tentang polisi, kepuasan

akan layanan yang diterima, tingkat rasa takut, dan

pandangan tentang kebijakan resmi. Survei dapat

dilaksanakan di kalangan masyarakat umum atau

dikhususkan pada individu yang pernah berhubungan

dengan polisi.

Ketika menulis mengenai Amerika Serikat, Moore dan Braga

mempertahankan dengan kuat bahwa, walaupun

memerlukan biaya, pemerintah harus mendanai survei

berkala yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengukur

108


kepuasan publik akan kinerja polisi. Untuk menjawab

pertanyaan ini, “Mengapa mengeluarkan uang hanya untuk

mengumpulkan informasi, padahal jumlah dana yang sama

dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih

baik?” mereka mengatakan:

Tentu saja ada jawaban atas pertanyaan itu.

Persoalannya, kami tidak dapat memastikan bahwa

departemen kepolisian memang memberikan layanan

yang berguna dan terukur jika tidak mengumpulkan

data tentang dampaknya yang dimiliki organisasi itu.

Walaupun memerlukan biaya, terdapat contoh di luar

“negara maju” mengenai pemerintah yang memilih untuk

berinvestasi di dalam survei sebagai sarana mengukut

kejahatan. Argentina, misalnya, memilih untuk

mengandalkan pada survei berkala tentang viktimisasi

ketimbang pada statistik polisi karena menganggap data

polisi dapat dipastikan tidak andal.

Bahkan, ketika statistik polisi berkualitas baik, survei

tentang viktimisasi merupakan pelengkap yang vital,

terutama jika ada keinginan untuk meletakkan pembanding

(benchmark) yang objektif. South African Police Service

109


telah mulai memanfaatkan survei, tetapi belum menjadi

kegiatan yang melembaga. Survei sebaiknya dikelola oleh

berbagai komponen pemerintahan di luar SAPS, namun

diperlukan komponen yang memiliki kapasitas memadai

untuk mengelola proses penelitian.

Bersepakat tentang Satu Perangkat Indikator Utama yang

Sama

Faktor yang jelas menentukan keputusan mengenai jenis

indikator yang paling cocok untuk negeri tertentu adalah

sistem himpunan data yang tersedia baik di polisi maupun

di sumber eksternal.

Negara yang lebih kaya memamerkan prasarana untuk

menghimpun dan menganalisis data yang menyediakan

informasi terperinci, yang kemudian dapat dianalisis untuk

keperluan statistik kinerja polisi. Ukuran yang digunakan di

Inggris dan Wales, misalnya, sebagian berbasis data yang

dikumpulkan melalui survei tahunan di Britania, yang

didanai pemerintah, tentang kejahatan. Indikator untuk

pemantapan lalu lintas mengandalkan pada data yang

diturunkan oleh “seratus juta kilometer yang ditempuh

kendaraan” untuk semua kendaraan bermotor di jalan

110


umum di dalam setiap area kepolisian (Home Office,

2004:40). Data semacam itu tidak terdapat di kebanyakan

negeri.

Negara yang mempunyai sistem pengumpulan data yang

begitu canggih mempunyai potensi lebih besar untuk

mengandalkan pada ukuran atau indikator yang

mensyaratkan data statistik ekstensif. Meskipun demikian,

ketersediaan informasi yang bermutu tinggi tidak dapat

menjawab pertanyaan paling penting yang berkaitan

dengan polisi dan perlu dilengkapi dengan informasi yang

lebih kualitatif (non angka).

Afrika Selatan tidak mungkin hanya meniru negara yang

lebih kaya karena tidak memiliki prasarana informasi

ataupun pangkalan sumber untuk melakukannya. Artinya,

SAPS memang menghimpun data ekstensif dan sedang

bekerja untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat

ukuran kinerja yang lebih canggih. Himpunan informasi

yang memadai bagi satu perangkat indikator baku untuk

setiap area kepolisian akan menambah nilai dan kedalaman

yang dapat dimanfaatkan datanya oleh berbagai badan

pengawas.

111


Sebagai tambahan pada pelaporan di dalam format yang

lebih bermanfaat untuk tujuan pembandingan, peningkatan

substansial dapat dilakukan dengan menaikkan mutu

himpunan data, memeriksa bahwa data dilaporkan secara

akurat, dan menjamin bahwa pelaporan data menjawab

pertanyaan kunci dengan jelas. Terakhir, sejalan dengan

peningkatan informasi yang tersedia, ada kebutuhan untuk

berkomitmen terus pada transparansi dan menjamin bahwa

informasi dapat diakses oleh publik.

112


Lampiran:

Indikator Kepolisian Demokratis

113


Lampiran I

Indikator Potensial

Area 1: Melindungi Kehidupan Politis yang Demokratis

1. Melaksanakan pengawasan terhadap penghimpunan

dan unjuk rasa publik dengan cara yang mendukung

kebebasan berorganisasi dan berhimpun.

Jumlah demonstrasi atau penghimpunan politis, dan

jumlah yang diawasi polisi.

Jumlah insiden keluar jalur (disrupsi) pada himpunan

manusia/demonstrasi, dan tanggapan polisi.

Jumlah himpunan manusia yang memaksa polisi untuk

menggunakan kekuatan fisik, jenis kekuatan yang

digunakan, dan alasan penggunaan kekuatan.

Indikasi tentang polisi menggunakan atau tidak

kekuatan seminimal mungkin (rekaman keputusan dan

prosedur).

Kematian dan cedera pada himpunan manusia/

demonstrasi yang (i) disebabkan oleh tindakan polisi,

atau (ii) disebabkan oleh pihak lain (termasuk kematian

atau cedera polisi).

114


Jumlah himpunan manusia yang menimbulkan

penangkapan, jumlah orang yang ditangkap dan

tuduhan yang dikenakan.

Keluhan yang diterima, atau tuduhan yang berkaitan

dengan tindakan polisi, dan hasil penyelidikan atau

prosedur disiplin yang terkait dengan itu.

Bukti tentang proses belajar polisi dengan mengevaluasi

alasan keluar jalur, alasan penggunaan kekuatan, dan

alasan kematian dan cedera, dan menyusun langkah

untuk meminimalkan semua itu sambil menghormati

hak atas kebebasan berhimpun.

2. Dengan cara yang tidak berpihak, melindungi individu

dan partai politik yang menggunakan hak politis mereka.

Keterlibatan polisi di dalam melindungi pos pemberian

suara dan pemberi suara, dan proses pemilihan—

masalah apa pun yang ditemukan dan pengaduan

terkait yang diterima, dan hasil penyelidikan atau

ukuran lain sebagai tanggapannya.

Pelindungan yang diberikan polisi (atau kegagalan

melindungi) kepada partai politik, atau individu, yang

menghadapi risiko karena kegiatan politis mereka yang

absah.

115


3. Menyelidiki, menangkap, dan membawa ke pengadilan

para anggota kelompok yang memperjuangkan tujuan

politis mereka dengan menggunakan kekerasan

Jumlah insiden kekerasan yang diorganisasi dan

bermotif politis.

Penyajian bukti yang dapat dipercaya mengenai

kelompok yang memperjuangkan tujuan politisnya

dengan menggunakan kekerasan, dan langkah yang

diambil oleh polisi untuk membawa mereka ke

pengadilan.

4. Selain tindakan yang berkaitan dengan butir 1 sampai

3, tidak menerapkan kekuasaan mereka untuk membela,

atau berburuk sangka pada kepentingan atau perjuangan

politis individual.

Tuduhan pelecehan, intimidasi, atau penyiksaan oleh

polisi terhadap penentang pemerintah atau kelompok

politis tertentu.

Pengaduan yang diterima mengenai pengawasan polisi

terhadap kelompok politis atau yang lain dan tanggapan

atas aduan itu.

116


Bukti tentang setiap petugas kepolisian yang

menggunakan status atau kekuasaannya untuk

membela, atau berburuk sangka pada kepentingan

politis tertentu, dan tanggapan tentang layanan polisi.

Bukti tentang pemaksaan oleh petugas senior atau

anggota kepolisian yang lain untuk mendukung

kelompok politis tertentu, atau pilih kasih terhadap

petugas atas dasar loyalitas politis.

117


Lampiran II

Indikator Potensial

Area 2: Pemerintahan, Akuntabilitas, dan Transparansi

5. Dukungan pemerintah pada Pemolisian Demokratis

melalui kebijakan fiskal, perundang‐undangan, dan yang

lain.

Alokasi dalam anggaran memungkinkan polisi untuk

melaksanakan deretan fungsi dan tanggung jawab yang

berkaitan dengan Pemolisian Demokratis.

Konstitusi, aturan kerangka hukum, serta ketetapan

dalam pelbagai kebijakan mencerminkan dan

mewujudkan nilai‐nilai Pemolisian Demokratis.

Undang‐undang, peraturan, atau undang‐undang

pidana merumuskan ruang lingkup kebijakan

pengarahan yang sesuai oleh pemerintah dan bidang

tanggung jawab dewan kepolisian.

6. Polisi berada di bawah otoritas kementerian sipil dan

ada peninjauan berkala serta pengawasan yang berarti

terhadap polisi oleh parlemen, lembaga perundang‐

undangan, dan pemerintah lokal.

118


Informasi menunjukkan:

Kerangka hukum yang mengatur pengendalian eksekutif

terhadap polisi, termasuk kekuasaan otoritas sipil untuk

memberikan arahan kepada polisi, dan kepatuhan polisi

pada ketetapan itu.

Anggaran, termasuk perincian pelbagai butir

pendanaan, terbuka untuk umum.

Anggaran disahkan oleh lembaga perundang‐undangan

di tingkat nasional dan daerah, yang mengawasi

pengeluaran polisi berdasarkan anggaran.

Pengesahan oleh lembaga perundang‐undangan

dipersyarat ‐kan untuk realokasi dan pengalihan

anggaran.

7. Pemerintah menetapkan kebijakan dan memastikan

akuntabilitas polisi dengan cara yang jelas dan transparan

tetapi membatasi diri untuk tidak mencampuri urusan

kepolisian.

Pemerintah mengikuti kerangka hukum dan Konstitusi

di dalam mengendalikan polisi.

Informasi tentang arahan polisi dan arahan lain yang

diberikan oleh Kementerian Keselamatan, atau pejabat

pemerintah yang lain, terbuka untuk publik. 119


Prosedur nominasi dan penunjukan dalam kenaikan

pangkat petugas polisi bersifat adil dan transparan.

8. Ada perbedaan yang jelas antara polisi dan angkatan

bersenjata dalam hal mandat, kekuasaan, dan komando.

Mandat dan kekuasaan polisi serta angkatan bersenjata

dirumuskan secara jelas dan terbedakan satu sama lain;

dan mandat itu dipatuhi.

Polisi dan angkatan bersenjata mempunyai sistem

komando dan kendali yang terpisah dan independen.

Kriteria yang jelas dan sempit, dan pembatasan, untuk

operasi gabungan polisi dan angkatan bersenjata

ditetapkan dengan undang‐undang.

Parlemen meninjau dan mengesahkan kesepakatannya

dengan status itu.

Jika melakukan kejahatan apa pun, petugas kepolisian

dibawa ke pengadilan sipil bukan pengadilan militer.

9. Ada badan pengawas untuk menyelidiki pelbagai aduan

terhadap polisi, dengan kekuasaan hukum, sumber daya

anggaran dan staf yang mencukupi untuk melaksanakan

tugasnya secara efektif.

120


Badan pengawas memiliki independensi yang

mencukupi untuk menghadapi campur tangan politis

dan polisi.

Badan pengawas mempunyai tanggung jawab dan

kekuasaan untuk memastikan bahwa tuduhan terhadap

polisi diselidiki dengan cermat.

Personel badan pengawas dilindungi dari intimidasi

polisi ataupun pihak lain.

Badan pengawas mempunyai wewenang untuk

meminta kerja sama dari pihak polisi, termasuk

wewenang untuk meminta petugas yang “bukan

subjek” untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan

dengan penyelidikan tentang petugas lain.

Badan pengawas mempunyai wewenang untuk

melakukan inspeksi mendadak di pos polisi,

menggeledah fasilitas polisi, dan melakukan

penangkapan.

Polisi berkewajiban untuk memenuhi permintaan

informasi kecuali ada alasan kuat untuk tidak

memenuhinya.

Polisi mempunyai kewajiban eksplisit untuk

menanggapi rekomendasi yang dibuat oleh badan

pengawas.

121


Badan pengawas mempunyai hak untuk mengeluarkan

laporan yang independen.

Badan pengawas memiliki anggaran yang memadai

untuk mempekerjakan personel yang cukup terlatih

dalam jumlah yang mencukupi (rasio penyelidikan

terhadap petugas kepolisian, dan jumlah menyeluruh

personel badan pengawas).

Badan pengawas memiliki personel dengan profil

keahlian yang diperlukan dalam peran yang harus

mereka mainkan.

Kondisi pelayanan oleh personel badan pengawas harus

setara dengan kondisi di kepolisian.

Satuan kepolisian Demokratis

10. Pertanggungjawaban kepada lembaga perundang‐

undangan, kongres atau parlemen, dari sistem peradilan

pidana dan badan pengawas sipil seperti komisi hak asasi

manusia atau dewan peninjau sipil, jika diminta.

Lembaga perundang‐undangan mempunyai panitia

khusus untuk memeriksa polisi.

122


Keteraturan laporan polisi kepada panitia khusus dan

bukti kecepatan dan kemaknawian jawaban atas

permintaan informasi dari panitia khusus.

Bukti rasa hormat polisi kepada wewenang

pengadilan—termasuk kehadiran untuk bersaksi jika

diminta; kualitas kesaksian; kualitas kasus yang diajukan

ke pengadilan; kepatuhan pada petunjuk yudisial.

Polisi bekerja sama dengan jaksa dan pengadilan di

dalam penyelidikan dan pengadilan tindak pidana,

dengan tetap mempertahankan bukti yang berstandar

tinggi dan perlindungan penuh terhadap hak untuk

melaksanakan proses pengadilan.

11. Mengunjukkan pengelolaan anggaran yang

transparan dan memiliki kendali integritas yang

transparan atas pengeluaran dan pengadaan logistik.

Ada kriteria anggaran yang jelas, dan rasional polisi

tentang bagaimana anggaran itu mendukung polisi dan

menciptakan efisiensi.

Polisi mematuhi kendali integritas termasuk tender

umum untuk pengadaan logistik utama, dan audit yang

efektif, dan sebagainya.

123


12. Dukungan di luar pengecekan dan kerja sama dengan

badan pengawas, dengan masyarakat sipil dan pusat

penelitian, dan dengan komunitas yang mereka layani.

Laporan tahunan dan laporan lain mengenai kinerja dan

perilaku polisi terbuka bagi umum.

Hubungan antara polisi dan badan pengawas

mengunjukkan kerja sama, hubungan manajemen yang

efektif dan kerja sama di antara para petugas dengan

kegiatan penyelidikan dan pemantauan yang dilakukan

oleh badan pengawas.

Jawaban positif atas permintaan informasi dari forum

Pemolisian komunitas, media massa, atau pihak yang

lain.

Petugas senior selalu siap menemui publik dan bersedia

untuk berdialog dengan mereka.

Ada prosedur yang jepas mengenai persetujuan

penelitian, dan kemudahan akses bagi para peneliti

pada polisi.

Lembaga resmi yang terkait dan Lembaga lain, seperti

kelompok tamu awam, diizinkan untuk melakukan

kunjungan mendadak pada fasilitas tahanan.

124


Transparansi dibina dengan sarana lain, seperti situs

web polisi yang informasinya berkualitas; akses pada

sekolah polisi bagi para anggota badan pengawas atau

publik, dan sebagainya.

13. Memanfaatkan mekanisme efektif bagi dialog polisi—

komunitas, kunjungan, dan kerja sama.

Polisi pada tingkat lokal dan tingkat yang lebih tinggi

berusaha mengidentifikasi tokoh masyarakat dan

konstituen lain di dalam komunitas dan berdialog

dengan mereka (tercermin di dalam pertemuan

konsultatif dan keluasan kelompok yang dilibatkan).

Polisi berusaha mengidentifikasi dan menjalin

kemitraan kerja dengan tokoh masyarakat atau

kelompok yang berpotensi membantu dalam kegiatan

mencegah kejahatan (tercermin di dalam kemajuan

dalam menaggulangi masalah kejahatan melalui jalinan

kemitraan).

Polisi mendukung efektivitas tokoh masyarakat atau

kelompok tersebut dengan menyediakan bagi mereka

informasi, memudahkan akses mereka pada pelatihan

dan pembentukan kemahiran mencegah kejahatan,

125


pemecahan masalah, dan sebagainya jika pelatihan

semacam itu memang ada.

Menggunakan Pemolisian komunitas atau strategi

pemolisian sektor, seperti sektor pertemuan atau

patroli jalan kaki.

Petugas polisi berperan serta di dalam kegiatan

komunitas.

Menerima sebanyak‐banyaknya informasi yang

bermutu dari publik.

14. Bekerja di dalam kerja sama dengan Lembaga

kepolisian lain baik yang publik maupun swasta, sambil

mendukung upaya mereka untuk memenuhi standar

integritas dan menghormati hak asasi manusia.

Perjanjian kerja sama meletakkan secara jelas

hubungan dan tanggung jawab pelbagai layanan polisi.

Ada pengaturan untuk berbagai informasi mengenai

kejahatan.

Lembaga kepolisian menegakkan hukum terhadap

anggota Lembaga lain yang melanggarnya.

Lembaga kepolisian tidak menerima informasi dari

Lembaga kepolisian lain, baik dari dalam maupun luar

126


negeri, yang terbukti bahwa informasi itu diperoleh

melalui penyiksaan.

15. Memiliki sistem yang andal untuk merekam informasi

mengenai evaluasi kinerja dan perilaku individual, dan

membuat hasilnya terbuka untuk umum.

Polisi memiliki sistem untuk merekam informasi

mengenai kinerja dan perilaku para anggotanya dan

menyediakan informasi mengenai langkah yang diambil

untuk memastikan atau meningkatkan keandalan

sistem itu.

Informasi yang diturunkan dari sistem tersebut tersedia

bagi badan pengawas dan umum, terlepas dari

kemungkinan informasi itu menimbulkan pandangan

positif tentang layanannya.

Informasi itu merupakan landasan kokoh bagi evaluasi

kinerja polisi.

16. Terus mengefisienkan penggunaan sumber daya

kepolisian.

Data mengenai proporsi waktu yang tersedia bagi

petugas kepolisian di garis depan pemolisian.

127


Data mengenai jumlah jam kerja yang hilang pada

petugas kepolisian atau anggota staf lain karena sakit

dan tinjauan atau alasan ketidakhadiran semacam itu.

Evaluasi atas kinerja dan efektivitas.

Ukuran kinerja yang jelas merupakan landasan untuk

membadingkan kinerja di area kepolisian, pos atau

kesatuan, dan individu yang berbeda.

Mengembangkan pelbagai langkah untuk meningkatkan

kinerja melalui inovasi, eksperimen, atau pemecahan

masalah.

Penggunaan sumber daya, seperti kendaraan, teknologi

informasi dan komunikasi, termasuk telepon.

17. Memastikan bahwa setiap anggota dapat

mempertanggung ‐jawabkan kinerja dan perilakunya.

Memiliki rantai komando yang jelas dan efektif,

terutama untuk pengawasan langsung terhadap

petugas kepolisian.

Mewajibkan polisi untuk menunjukkan identitasnya dan

mengenakan label atau tag identitas, atau

menunjukkan kartu identitas, kepada publik.

Lihat juga ukuran dan indikator di Area 4.

128


18. Melakukan pengendalian efektif terhadap kegiatan

yang terselubung atau “menyamar”.

Ada kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan dan

tanggung jawab untuk kegiatan terselubung.

Kegiatan terselubung harus menjadi subjek bagi

peninjauan yudisial.

Ada pengawasan legislatif dan peninjauan berkala

terhadap kegiatan terselubung, anggaran untuk

tindakan itu, dan kebijakan yang mengarahkan kegiatan

terselubung.

Kebijakan tentang keharusan mengaudit jejak operasi

yang peka dan menggunakan evaluasi pasca tindakan.

Status kebebasan informasi diletakkan secara jelas dan

pembatasan waktu untuk menyebarluaskan informasi

yang dihimpun melalui kegiatan terselubung.

129


Lampiran III

Indikator Potensial

Area 3: Pelayanan untuk Keselamatan, Keamanan, dan

Keadilan

19. Merumuskan misi kepolisian sebagai pelayanan pada

publik dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,

dan melaksanakan operasi kepolisian sesuai dengan itu.

Lembaga kepolisian mempunyai pernyataan minat

untuk melayani dan melindungi hak semua orang.

Kegiatan operasional mendukung misi itu.

20. Mendistribusikan sumber daya kepolisian secara adil.

Personel dan sumber daya lain dialokasikan secara adil,

sesuai dengan pelbagai faktor seperti ukuran fisik area,

ukuran populasi, dan pelbagai tingkat kejahatan.

Kualitas pos polisi sesuai dengan ciri‐ciri demografis

(terutama profil etnis) pelbagai komunitas yang mereka

layani.

Standar minimal pelayanan untuk setiap pos atau area

kepolisian (misalnya untuk menentukan rentang waktu

tanggapan).

130


21. Mengurangi kejahatan, ketaktertiban, dan rasa takut

serta mewujudkan keselamatan umum.

Polisi mempunyai sejumlah strategi yang jelas untuk

mengurangi kejahatan, ketaktertiban, dan rasa takut.

Polisi meletakkan target kinerja untuk setiap strategi

mereka.

Data mengenai tingkat kejahatan sebagaimana diukur

oleh statistik resmi dan survei viktimisasi yang

menggunakan sejumlah kategori kejahatan khas yang

dipilih.

Data mengenai tingkat rasa takut akan kejahatan,

sebagaimana diukur oleh survei tentang persepsi

publik.

Sejumlah strategi polisi untuk menanggulangi bentuk

khusus kejahatan, seperti kejahatan bersenjata,

kekerasan terhadap perempuan, perampokan atau

“masalah kejahatan prioritas”, dan bukti tentang

dampaknya di tataran tiap‐tiap kejahatan itu.

Kualitas keselamatan di ruang umum sebagaimana

diukur oleh penggunaan oleh masyarakat, laporan

tentang kejahatan yang terjadi, dan persepsi tentang

keselamatan di fasilitas umum, seperti taman, angkutan

umum, dan sekolah. 131


Bagi polisi yang menangani yuridiksi lalu lintas dan

perparkiran, data tentang kecelakaan di jalan yang

berakibat kematian atau cedera berat, penegakan

hukum terhadap pengemudi mabuk, dan pelanggaran

lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan perparkiran.

Penangkapan dan cadangan informasi tentang tata cara

perlindungan di dalam kekerasan dalam rumah tangga.

22. Membawa pelanggar ke pengadilan.

Proporsi kejahatan di dalam kategori terpilih yang

menghasilkan penangkapan, penuntutan, dan

pembuktian (yang terakhir ini juga merupakan

cerminan dari kinerja penuntutan).

Sejumlah indikator kualitas penyelidikan.

Penangkapan orang berdasarkan jaminan prestise

dalam daftar “paling dicari”.

23. Menanggapi segera panggilan darurat.

Rentang waktu tanggapan pada panggilan darurat.

Tingkat kepuasan publik akan tanggapan polisi atas

keadaan darurat.

132


24. Berkomunikasi dengan dan melayani anggota

masyarakat dengan cara profesional.

Kepuasan publik akan layanan polisi termasuk tingkat

menyeluruh kepercayaan pada polisi, jumlah laporan,

kepuasan korban kejahatan ketika (i) menghubungi

polisi, (ii) tindakan yang dilakukan oleh polisi, (iii)

informasi yang diterima dari polisi, (iv) perlakuan yang

diterima, dan (vi) seluruh pelayanan yang diberikan.

Kepuasan orang yang terlibat di dalam hubungan

sukarela dengan polisi, termasuk orang yang ditangkap

dan orang yang dihentikan serta digeledah, dengan

memperhatikan keadilan perlakuan.

Jumlah orang yang meminta layanan atau bantuan

polisi untuk pelbagai masalah yang tidak berkaitan

dengan kejahatan.

Keluhan dari publik mengenai layanan yang diberikan.

Upaya polisi untuk memenuhi kebutuhan bahasa dari

pelbagai komunitas.

133


25. Mengunjukkan sikap tanggap terhadap kelompok

rentan.

Sejumlah kebijakan polisi yang menyangkut standar

pelayanan pada pelbagai kelompok rentan tertentu dan

evaluasi atas layanan yang diberikan dalam hubungan

dengan standar itu.

Kepuasan para anggota kelompok semacam itu akan

layanan polisi yang mereka terima.

26. Bekerja di dalam kerja sama dengan pelbagai

Lembaga dan kelompok lain, termasuk dukungan nyata

pada kegiatan pencegahan kejahatan.

Polisi bekerja dalam kerja sama dengan komponen lain

di dalam sistem peradilan kejahatan, termasuk polisi

lain atau Lembaga penyelidikan, jaksa penuntut,

pejabat lembaga pemasyarakatan, juru bicara, dan

Lembaga pemerintah yang lain.

Tersedia operasi dan protokol antar Lembaga.

Polisi mempunyai kebijakan yang jelas mengenai

kemitraan yang mendukung.

134


Terdapat kemitraan antara polisi dan pemain peran

yang lain, baik di tingkat negara maupun di tingkat

komunitas, di dalam upaya pelbagai proyek pencegahan

kejahatan.

Polisi dan para mitranya mengevaluasi keberhasilan

kemitraan tersebut dan sumbangannya kepada

pencegahan kejahatan.

27. Memenuhi standar profesional di dalam merekam

kejahatan dan melaporkan informasi tentang kejahatan.

Kebijakan polisi yang berkaitan dengan perekaman dan

tandon informasi tentang kejahatan dan cara polisi

melaksanakan kebijakan itu.

Perekaman informasi tentang kejahatan dan analisis

oleh perangkat informasi pendukung polisi, pendekatan

untuk pemecahan masalah pemolisian dan target jelas

mengenai pelbagai sasaran.

Informasi tentang kejahatan disediakan oleh polisi

untuk pelbagai kelompok yang terlibat di dalam

pencegahan kejahatan dan pengawasan terhadap polisi,

demikian juga untuk media dan masyarakat umum.

135


Lampiran IV

Indikator Potensial

Area 4: Perilaku Polisi yang Tepat

Pelayanan Kepolisian yang Demokratis

28. Menghormati dan menegakkan aturan perundang‐

undangan.

Polisi memiliki kejelasan tentang tolok ukur legal untuk

pelbagai kegiatan operasional, seperti (i) penghentian

dan penggeledahan, (ii) penangkapan, (iii) penahanan,

(iv) interogasi, (v) pengawasan menyusup, dan mereka

mematuhi tolok ukur itu.

Polisi menegakkan hukum terlepas dari status sosial

atau pengaruh politis tersangka.

Polisi menegakkan hukum terhadap para pelanggar.

29. Mendukung pelbagai prinsip integritas, menghormati

martabat dan hak manusia, tidak diskriminatif, keadilan

dan profesionalisme di dalam pelbagai kebijakan dan

operasinya; membuat para anggota menghayati prinsip

itu; membina kepatuhan pada prinsip itu melalui langkah

yang bervariasi.

136


Nilai‐nilai melekat di dalam dokumen inti mengenai

pelayanan kepolisian, seperti pernyataan misi atau

pernyataan nilai‐nilai, tata tertib dan aturan tentang

disiplin.

Kebijakan dan informasi mengenai cara mengajukan

aduan ditayangkan secara gamblang di pos polisi.

Petugas kepolisian dan karyawan yang lain dibuat sadar

akan nilai‐nilai selama pelatihan.

Petugas kepolisian bersumpah untuk melaksanakan dan

menegakkan nilai‐nilai itu.

Pelbagai langkah diambil untuk menegakkan nilai‐nilai

itu dengan cara mengomunikasikan secara teratur nilai‐

nilai itu di dalam pidato yang disampaikan oleh para

pemimpin organisasi, di dalam brifing kerja oleh

komandan kelompok.

Dukungan pada manajemen dan kegiatan operasional

dan ceminan kepatuhan pada nilai‐ilai tersebut melalui

pelbagai langkah positif yang ditujukan untuk

membantu kekompakan polisi, seperti di dalam

penilaian kinerja dan untuk promosi, melalui evaluasi

lain, dan melalui peringatan dan sanksi di dalam kasus

penyimpangan dari nilai‐nilai tadi.

137


Pelatihan memadukan pemikiran tentang nilai‐nilai di

dalam pelbagai komponen yang berkaitan dengan

kegiatan operasional.

Catatan tentang kepentingan finansial polisi dirawat.

Data tentang persentase kasus kekerasan terhadap

orang untuk menghasilkan tuntutan, dipilah

berdasarkan etnisitas korban.

Data tentang persentase penghentian dan

penggeledahan yang mengarah ke penangkapan,

dipilah berdasarkan etnisitas orang yang dihentikan.

Pembandingan kepuasan akan layanan kepolisian oleh

para pengguna dari kelompok rasial dan etnis yang

berbeda.

30. Mempunyai sistem yang efektif untuk menerima

aduan terhadap petugas kepolisian, penyelidikan dan

disiplin internal, dan pengendalian korupsi.

Lembaga kepolisian mempunyai sistem yang dapat

diakses untuk menerima aduan terhadap polisi dan

aduan diterima secara efisien dan penuh hormat.

Terdapat standar yang jelas untuk asupan dan klasifikasi

aduan dan semua itu dipenuhi.

138


Pelbagai sistem penyelidikan internal efektif dan

beroperasi secara independen di luar unit penyelidikan

lain.

Pangkat atau tugas personel pengawasan independen

dan rasio personel pengawasan terhadap jumlah

personel secara menyeluruh.

Proses penyelidikan dan disiplin efisien dan secara

prosedur menyeluruh dan adil.

Informasi disediakan bagi pengadu, termasuk perincian

langkah prosedural yang harus diambil dan hasil dari

aduan itu.

Langkah perbaikan dan/atau sanksi diimplementasikan

pada pelanggar yang terbukti dan sesuai dengan sifat

dan beratnya pelanggaran.

Penggunaan mediasi disesuaikan dengan situasi dan

kondisi, serta diimplementasikan demi kepuasan kedua

belah pihak.

Informasi jelas disediakan berdasarkan aduan yang

diterima, yang mencakupi informasi tentang area, jenis

aduan, tindakan menanggapi dan mengoreksi, dan para

manajer dimungkinkan untuk menginterpretasikan

informasi itu serta menggunakannya secara efektif.

139


Terdapat kebijakan yang jelas mengenai

pembebastugasan dan informasi, termasuk statistik dan

deskripsi kasus, tentang cara kebijakan itu dilaksanakan.

Pengecekan secara random dilakukan untuk

mendeteksi dan mencegah korupsi di kalangan

kepolisian.

31. Bekerja sama dengan pelbagai badan pengawas yang

bertanggung jawab untuk memantau atau menyelidiki

perilaku menyimpang polisi yang melanggar.

Terdapat protokol tentang kerja sama antar Lembaga

dan untuk melancarkan pemantauan dan penyelidikan

oleh pelbagai badan pengawas.

Lembaga kepolisian memberi tahu badan pengawas

langkah‐langkah yang harus diambil dengan mengikuti

rekomendasi pengawasan.

Dukungan nyata dari polisi untuk badan pengawas di

dalam memainkan peran pengawasan mereka.

32. Menggunakan kekuatan dengan cara yang taat asas

pada prinsip kekuatan minimal dan penghormatan pada

hidup manusia, dan mempunyai sejumlah kebijakan yang

jelas serta kendali yang mendukungnya.

140


Data tentang jumlah orang yang terbunuh dan cedera

sebagai akibat penggunaan kekuatan (rasio terhadap:

jumlah keseluruhan pembunuhan; jumlah petugas

kepolisian; jumlah petugas yang cedera dan terbunuh

dalam tugas—lihat Seksi 5. Juga rasio personel yang

terbunuh oleh polisi terhadap orang cedera di dalam

insiden tembak‐menembak).

Kebijakan dan pelaksanaannya di dalam hubungan

dengan penggunaan kekuatan, termasuk perlengkapan

yang tersedia bagi polisi, dukungan pada penggunaan

minimal kekuatan dan tekanan pada pelindungan hidup

manusia di dalam hubungan dengan penggunaan

kekuatan pembunuh, dan perhatian yang luar biasa

besar pada kehidupan dan keselamatan warga yang

bukan tersangka.

Terdapat penyelidikan otomatis dan peninjauan atas

kecelakaan di dalam penggunaan kekuatan yang

menghasilkan cedera berat atau kematian.

Terdapat pelaporan wajib mengenai semua

penembakan dengan senjata api dan penggunaan

kekuatan lain yang berpotensi membunuh oleh petugas

kepolisian.

Data tentang penggunaan senjata api dianalisis untuk

memantau dan mengukur penggunaannya.

141


Kendali ketat dilakukan terhadap distribusi senjata api,

termasuk sejumlah langkah yang menjamin bahwa

senjata api hanya dialokasikan pada personel yang

secara mental, fisik, dan moral memadai untuk

menggunakannya.

Kewajiban untuk mengkualifikasi pelbagai senjata

secara berkala ada dan dilaksanakan.

Kebijakan mengenai dan kendali terhadap penggunaan

kekuatan dan senjata api oleh polisi menekankan pada

keselamatan dan perlindungan petugas.

Kebijakan mengenai kendaraan polisi, dan mengenai

pengejaran dengan kendaraan, juga melindungi

kehidupan.

33. Melaksanakan perlakuan layak bagi tahanan.

Pengawasan untuk mencegah penyiksaan terhadap

tahanan diimplementasikan dan pelaksanaannya

dipantau.

Tahanan mempunyai akses segera pada kuasa hukum/

penasihat hukum.

Memenuhi standar perawatan, termasuk makanan yang

mencukupi, olahraga, bantuan media, dan akomodasi.

142


Kematian tahanan direkam dan diselidiki.

Langkah khusus diterapkan untuk meminimalkan risiko

kematian tahanan.

Pengunjung awam atau yang lain mempunyai akses

pada tahanan yang terbebas dari campur tangan polisi.

143


Lampiran V

Indikator Potensial

Area 5: Polisi sebagai Warga Negara 34. Jangan mendiskriminasi kelompok apapun di dalam

kualifikasi dan proses perekrutan, kecuali untuk tujuan

menjamin bahwa lembaga kepolisian merupakan

perwakilan dari pelbagai kelompok di dalam populasi.

Kualifikasi minimal untuk calon dirumuskan secara jelas

dan tidak diskriminatif—baik secara langsung maupun

tak langsung, serta dilaksanakan dengan

penghayatan.31

Ada kebijakan untuk mendorong rekrutmen yang

ditargetkan untuk mencakupi semua kelompok rasial

dan etnis, terutama mereka yang kecil perwakilannya di

dalam kepolisian, dan mencakupi sejumlah sektor

“imigran” di dalam populasi.

Data tentang proporsi rekrutan yang perempuan atau

berasal dari kelompok rasial dan etnis yang berbeda

(termasuk “imigran”) di dalam kepolisian dan di

pelbagai tingkat anggotadibandingkan dengan proporsi

penduduk dewasa.

31 Syarat tinggi badan yang mendiskriminasikan calon yang berasal dari suku Maya di Guatemala merupakan sebuah contoh diskriminasi taklangsung.

144


35. Kebijakan mengenai promosi, alokasi tugas, dan

remunerasi jelas dan eksplisit, pemajuan karier

berdasarkan prestasi dan jasa, dan prosedurnya adil serta

transparan.

Kebijakan mengenai promosi dan remunerasi terbuka

untuk umum.

Peluang untuk meningkatkan karier terbuka untuk

semua dan diumumkan di kalangan petugas kepolisian.

Pelbagai proses adil diterapkan dalam hubungan

dengan alokasi tugas dan promosi.

Panel promosi berisi perwakilan selengkap mungkin.

36. Menyediakan kondisi pelayanan dan sumber daya

yang memadai, termasuk upah dan fasilitas, dan

memperlakukan petugas kepolisian dengan cara yang

konsisten dengan martabat mereka.

Upah polisi sebanding dengan upah petugas pelayanan

umum di sektor lain.

Perbedaan upah di antara pangkat masuk akal.

Polisi menerima fasilitas yang mencerminkan risiko

kerja mereka, termasuk hari libur dan sakit, asuransi

145


jiwa dan cacat, pelayanan kesehatan, dan sistem

pensiun.

Ada batas jam kerja lembur dan kerja non sosial yang

dituntut dari polisi.

Tersedia dukungan psikologis bagi polisi untuk

membantu mereka menanggulangi dampak pajanan

pada insiden yang traumatis.

Tidak ada diskriminasi di dalam lembaga kepolisian

terhadap anggota kelompok rasial dan etnis ataupun

kelompok lain.

Para manajer mengakui kinerja luar biasa dan imbalan

dialokasikan berdasarkan kriteria yang adil.

37. Memungkinkan petugas kepolisian untuk diproses

secara hukum dalam hubungan dengan tuduhan kriminal

terhadap mereka dan menerapkan sesuai dengan standar

keadilan minimal, langkah yang berhubungan dengan

masalah disiplin.

Polisi tidak dilindungi dari proses hukum apa pun di

dalam perkara kriminal.

Standar keadilan minimal diterapkan di dalam prosedur

disiplin.

146


Polisi mempunyai hak yang memadai untuk naik banding ketika ditemukan indikasi pelanggaran disiplin.

38. Memungkinkan petugas kepolisian untuk membentuk

organisasi yang melindungi hak kolektif mereka.

Petugas kepolisian menikmati hak untuk berhimpun,

termasuk hak untuk mendirikan organisasi.

Ada tawar‐menawar dan konsultasi kolektif yang sejati

dengan pelbagai organisasi yang mewakili polisi,

terutama di dalam hubungan dengan langkah‐langkah

reformasi.

39. Mengambil langkah untuk menjamin keselamatan dan

pelindungan petugas di dalam pelatihan dan kegiatan

operasional.

Data dihimpun mengenai kematian dan cedera yang

dialami polisi, yang menunjukkan tingkat dan jenis

bahaya yang harus dihadapi polisi di dalam tugasnya.

Pelbagai langkah diterapkan untuk meningkatkan

keselamatan polisi di dalam pelatihan dan kegiatan

operasional, termasuk cadangan pakaian dan

perlengkapan pelindung yang sesuai dengan tingkat

risiko.

147


Evaluasi atas implementasi dan dampak dari pelbagai

langkah tersebut menunjukkan apakah kebijakan telah

diterapkan secara benar dan telah menyumbang di

dalam peningkatan keselamatan.

Perhatian khusus diberikan di dalam operasi untuk

menjamin bahwa polisi tidak terpajan pada risiko yang

tidak perlu.

148


Bibliografi

Auerbach, J. (2003) “Police Accountability in Kenya. Seize

the Moment” dalam Commonwealth Rights

Initiative, “Police as a Service Organisation. An

Agenda of Change,” Report on the Conference on

Police Reform in South Afrika, Panafric Hotel,

Nairobi, 24–25 April 2003.

(www.humanrightsinitiative.org/publications/poli

ce/ea_police‐rtc_nairobi_2003.pdf)

Bayley, D. (1985) Patterns of Policing: A Comparative

International Analysis. New Brunswick: Rutgers

University Press.

______ (2001) Democratising the Police Abroad: What to

Do and How to Do it. National Institute of Justice,

Office of Justice Programmes. U.S. Department of

Justice: Washington D.C.

(www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/188742.pdf).

Burton, P., du Plessis, A., Leggett, T., Louw, A., Mistry, D.,

dan van Vuuren, H. (2004) National Vinctims of

Crime Survey South Africa 2003. Institute for

Security Studies. Monograf 101. (www.iss.co.za)

Call, Charles C. (2000) “Pinball and Punctuated Equilibrium:

the Birth of a ‘Democratic Policing’ Norm?”

Makalah yang disajikan untuk Annual Conference

149

http://www.humanrightsinitiative.org/publications/police/ea_police-rtc_nairobi_2003.pdf

http://www.humanrightsinitiative.org/publications/police/ea_police-rtc_nairobi_2003.pdf

http://www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/188742.pdf

http://www.iss.co.za/


of International Studies Associations, Los Angeles,

California, Maret 16.

Committee on the Administration of Justice (2001)

“Benchmarks for Oversight Commissioners—

Commentary on the Northern Ireland Office

Implementation Plan Relating to the Pattern

Commission Report (Juni 2000)”. Submission 109

April 2001.

Davis, R. (2000) The Use of Citizen Surveys as a Tool for

Police Reform, Vera Institute of Justice.

(www.vera.og)

Dixon, B. (2000) “Accountable Policing: A four dimensional

analysis,” dalam South African Journal of Criminal

Justice. No 13: 69–82.

The European Convention on Human Rights.

(www.echr.coe.int/Eng/Basic Texts.htm)

European Platform for Policing and Human Rights, Police

Offcers Have Rights Too!

(www.epphr.dk/downloads.htm)

Goldsmith, A (2003) “Policing Weak States: Citizen Safety

and State Responsibility”. Policing and Society,

Vol 13, No 1: 3–21

Hame Office, Police Standard Unit (undated) “Police

Performance Monitoring 2001/02”.

150

http://www.vera.og/

http://www.echr.coe.int/Eng/Basic%20Texts.htm

http://www.epphr.dk/downloads.htm


(www.policereform.gov.uk/psu/ppaf.html)

______ (2004) “Guidance on Statutory Performance

Indicators for Policing 2004/2005,” Version 1.2.,

Maret.

(www.policereform.gov.uk/psu/ppaf.html)

Independent Commission on Policing for Northtern Ireland,

”A New Beginning: Policing in Northtern Ireland,”

September 1999. (www.Belfast.org.uk)

Independent Complaints Directorate (2004) Annual Report

2003–4, Pretoria: Independent Complaints

Directorate. (www.icd.gov.za)

Joint Informal Working Group on Policing and Human

Rights, “Policing in a Democratic Society—Is your

Police Service a Human Rights Champion,” Under

the auspices of the Council of Europe programme

“Police and Human Rights 1997–2000”.

(www.epphr.dk/download/hreng.pdf)

Leggett, Ted (2003) “What do the Police Do? Performance

measurement and the SAPS,” Institute of Security

Studies, Makalah 66. (www.iss.co.za)

Leggett, T., Louw, A., Schönteich, M., dan Sekhonyane, M.

(2003) Criminal Justice in Review 2001/2002,

Monograf No 88, 2003. (www.iss.co.za)

151



http://www.belfast.org.uk/

http://www.icd.gov.za/

http://www.epphr.dk/download/hreng.pdf




Moore, M. Dan Braga, A. (2003) The “Bottom Line” of

Policing—What Citizens Should Value (and

Measure) in Police Performance, Police Executive

Research Forum. (policeforum.mn‐8.net)

Moore, M., Thacher, D., Dodge, D., dan Moore, T. (2002)

Recognizing Value in Policing: The Challenge of

Measuring Police Performance, Police Executive

Research Forum. (policeforum.mn‐8.net)

National Treasury, Republic of South Africa (2002) Treasury

Regulation for Departments, trading entities,

constitutional institutions and public enteties.

Mei.

(www.treasury.gov.za/legislation/acts/pfma/gaze

tte_23463.pdf)

______ (2004) Estimates of National Expenditure 2004,

Februari 2004. (www.finance.gov.za)

Office of the Oversight Commissioner, Laporan 2,

September 2001.

(www. oversightcommissioner.org)

Open Society Foundation for South Africa and Open Society

Justice Initiative (2004) Strengthening Oversight

of Police in South Africa (Report on Workshop on

Police Accountability, 10 Mei 2004)

152

http://www.finance.gov.za/


Secretariat for Safety and Security (2003) Monitoring and

Evaluation Tool (Police Stations) First Draft, 17

September, 2003.

South African Police Service, (2004a) Strategic Plan 2004–

2007.

(www.saps.gov.za/saps_profile/strategic_framew

or/strategic_plan/2004_2007/

strategic_plan.htm)

______ (2004b), Annual Report 2003/2004

Stenning, P. (ed.) (1995) Accountability for Crime Justice

Selected Essays, University of Toronto Press Inc.

______ (2004) “The Idea of the political independence of

the police: international interpretations and

experiences,” Draf Konferensi, 29 Juni 2004.

(www.ipperwashinquiry.ca/policy_part/pdf/Stenn

ing.pdf)

Stone, C.S. (2004) “The Double Demand on Police and the

Role of Police Oversight in Democratic Societies:

An International Perspective,” Pidato di

Conference for Policing Oversight in South Africa:

Accountability and Transformation,

Johannesburg, South Africa, 26–29 Januari 2004.

153

http://www.ipperwashinquiry.ca/policy_part/pdf/Stenning.pdf

http://www.ipperwashinquiry.ca/policy_part/pdf/Stenning.pdf


Stone, C. Dan Ward, H. (2000) “Democratic Policing: A

Framework for Action,” Policing and Society, Vol

10, No 1 at 11.

United Nations (1992) Compendium of United Nations

Standards and Norms in Crime Prevention and

Crime Justice, New York.

United Nations International Police Task Force (1996)

“Commissioner’s Guidance for Democratic

Policing in teh Federation of Bosnia‐Herzegovine,”

Sarajevo: United Nations, Mei.

Vera Institute of Justice (2003) Measuring Progress toward

Safety and Justice: A Global Guide to the Design

of Performance Indicators Across the Justice

Sector.

(www.vera.org/publication_pdf/207_404.pdf)

Walker, S. (2001) Police Accauntability: The Role of Citizen

Oversight. Belmont: Wadsworth.

154

http://www.vera.org/publication_pdf/207_404.pdf


Peraturan Perundang‐Undangan Afrika Selatan

Constituion of the Republic of South Africa, Act 200, tahun

1993 (“interim constitution”).

Constituion of the Republic of South Africa, Act 108,

tahun 1996.

The Domestic Violence Act, 116, tahun 1998.

The Electoral Act, 73 tahun 1998.

The Labour Relations Act, 66, tahun 1995.

The Public Finance Management Act, 1, tahun 1999.

The Regulation of Gathering Act, 205, tahun 1993.

The South African Police Service Act, 68, tahun 1995.

155


Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)

Centre for the Study of Violence and Reconciliation adalah

LSM multidisiplin yang didirikan pada tahun 1988. CSVR

bergiat di bidang penelitian dan penyusunan kebijakan,

implementasi serta pelayanan, pendidikan dan pelatihan,

dan juga memberikan layanan konsultan. CSVR bergiat

dengan sudut pandang multidisiplin, mempekerjakan

psikolog, sosiolog, pakar politik, sejarawan, pengacara,

kriminolog, praktisi pembangunan masyarakat, dan lain‐lain

yang membentuk keenam puluh anggota staf purna waktu.

CSVR telah menangani kekerasan dalam pelbagai bentuk,

termasuk kekerasan politis, kriminal, rumah tangga,

berbasis gender, dan lain‐lain. Sejak pendiriannya, CSVR

mengkhususkan diri dalam pengadaan sumbangan yang

bermakna bagi transformasi damai dan mendasar di Afrika

Selatan, dan di daerah Afrika bagian selatan. Dalam rangka

itu, CSVR mewakili suara yang kuat dan independen yang

berkomitmen untuk membangun dan memperdalam

demokrasi di Afrika Selatan dan melembagakan hak asasi

manusia di daerah itu. Karya pionir yang dilakukan oleh

CSVR di bidang rekonsiliasi dan peradilan transisi,

transformasi peradilan pidana, pemberdayaan korban,

156


kekerasan terhadap anak‐anak dan berbasis gender, dan

pembangunan kedamaian tidak hanya relevan bagi Afrika

Selatan, tetapi juga bagi komunitas internasional.

Pengurus CSVR: Graeme Simpson: Direktur Eksekutif –

CSVR; Steve Mokwena: Urusan Modjadji; Jody Kollapan:

Ketua – Komisi Hak Asasi Manusia; Prof. Jacklyn Elizabeth

Cock: Sosiolog dan dosen – Wits Sociology Department; Dr.

Gillian Teresa Eagle: Psikolog dan dosen – Wits Psychology

Department; Prof. Leila Patel: Ketua – Department of Social

Work Rand Afrikaans University; Frank Meintjies: Konsultas

SDM dan Pengembangan.

23 Jorissen st, Braamfontein, Johannesburg, 2001 South Africa

PO Box 30778, Braamfontein, 2017, South Africa

Tel: +27 11 403‐5650. Faks: +27 11 339‐6785.

Email: [email protected]

www.csvr.org.za

157




Open Society Foundation for South Africa (OSF‐SA)

Open Society Foundation for South Africa adalah organisasi

pembuat hibah dan melakukan juga intervensi operasional

di pelbagai bidang kegiatannya. OSF‐SA adalah anggota

International Soros Foundation Network, dan didirikan oleh

George Soros pada April 1993 untuk mewujudkan cita‐cita

masyarakat terbuka di Afrika Selatan: cita‐cita yang

mencakupi demokrasi, ekonomi berbasis pasar, masyarakat

madani yang kokoh, penghormatan pada minoritas dan

toleransi terhadap pendapat yang berbeda.

OSF‐SA berkomitmen untuk membina nilai‐nilai, pelbagai

institusi dan kegiatan suatu masyarakat madani yang

terbuka, non rasialis dan non seksis, demokratis. Lembaga

ini akan bekerja bagi masyarakat madani yang kokoh dan

mandiri, yang menghormati aturan perundang‐undangan

dan pendapat yang berbeda. Di dalam kegiatannya, yayasan

ini akan menggalakkan pelbagai pendekatan dan gagasan

yang akan berkontribusi di dalam pembentukan masyarakat

terbuka di Afrika Selatan. Yayasan ini mempunyai tiga

program: Criminal Justice Initiative; Media Programme; dan

Human Rights Programme.

158


Pengurus OSF‐SA: Azhar Cachalia; GT Ferreira, Murphy

Morobe, Michael Savage, Nhlanhla Mjoli‐Ncube, Fikile Bam,

Zyda Rylands.

1st Floor, Colinton House, Fedsure Oval, 1 Oakdale Road,

Newlands, Cape Town

PO Box 23161, Claremont, 7735, South Africa

Tel: +27 21 683 3489. Faks: +27 21 683 3550.

Email: www.osf.org.za

159

http://www.osf.org.za/


Open Society Justice Initiative

Open Society Justice Initiative, sebuah program operasional

dari Open Society Institute, memperjuangkan reformasi

hukum dengan kegiatan yang memfokuskan pada

perlindungan hak asasi manusia, dan berkontribusi di dalam

pembangunan kapasitas hukum bagi masyarakat terbuka di

seluruh dunia. Litigasi gabungan Justice Initiative, advokasi

hukum, bantuan teknis, dan penyebarluasan pengetahuan

untuk mengamankan kemajuan di lima bidang prioritas:

peradilan pidana nasional, peradilan internasional,

kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi,

kesetaraan dan kewargaan, dan antikorupsi. Kantornya

berada di Abuja, Budapest, dan New York.

Justice Initiative dikelola oleh sebuah Dewan yang terdiri

dari anggota berikut ini. Aryeh Neier (Ketua), Chaloka

Beyani, Maja Daruwala, J. ‘Kayode Fayemi, Anthony Lester

QC, Juan E. Méndez, Diane Orentlicher, Wiktor Osiatyñski,

Andreás Sajó, Herman Schwartz dan Christopher E. Stone.

Stafnya beranggotakan James A. Goldston, direktur

eksekutif; Zaza Namoradze, direktur Kanor Budapest; Kelly

Askin, senior legal officer, peradilan internasional; Helen

160


Darbishire, manajer senior urusan program, kebebasan

memperoleh informasi dan berekspresi; Julia Harrington,

senior legal officer, kesetaraan dan kewargaan; Stephen

Humphreys, senior officer, penerbitan dan komunikasi; Katy

Mainelli, manajer administrasi; Chili Odinkalu, senior legal

officer, Africa; Darian Pavli, legal officer, kebebasan

memperoleh informasi dan berekspresi; dan Martin

Schönteich, senior legal officer, peradilan pidana nasional.

www.justiceinitiative.org

E‐Mail: info@ justiceinitiative.org

New York Budapest Abuja

400 West 59th Street Oktober 6. u. 12 Plot

1266/No. 11, Amazon

New York, NY 10019 USA H‐1051 Budapest, Street

Tel: +1 212‐548‐0157 Hungaria Maitama,

Abuja, Nigeria

Faks: +1 212‐548‐4662 Tel: +36 1 327‐3100 Tel: +234 9 413‐3771

Faks: +36 1 327‐3103 Faks: +234 9 413‐3772

161

http://www.justiceinitiative.org/


Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia didirikan pada tahun 2005, dilatarbelakangi atas pemikiran pemrakarsa akan kecintaan tulus ikhlas terhadap profesi polisi yang tidak akan lekang selama hayat di kandung badan serta kesadaran akan kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman, tentram dan damai yang merupakan kebutuhan hakiki yang tidak bisa dihilangkan, diabaikan bahkan diganti sekalipun. LCKI merupakan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah untuk menuangkan berbagai gagasan dan pemikiran guna menunjang tugas‐tugas Criminal Justice System (CJS) khususnya Kepolisian sehingga harapan‐harapan masyarakat terhadap peningkatan KAMTIBMAS secara bertahap dapat di wujudkan. Tujuan didirikan LCKI adalah :

1. Agar terwujud partisipasi aktif yang dinamis dari masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran terhadap dirinya dan orang lain.

2. Terwujudnya aparat penegak hukum yang solid dan komunikatif serta memandang masyarakat sebagai mitra dalam pencegahan kejahatan dan bukan sebagai obyek.

3. Memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat agar pencegahan kejahatan menjadi kebijakan nasional yang komprehensif dan simultan.

LCKI didirikan oleh Da’i Bachtiar (Ketua Presidium), Awaloedin Djamin (Dewan Pakar), Mardjono Reksodiputro (Dewan Pakar), Momo Kelana (Kabid. Community Policing), Ronny Lihawa (Kabid. Hub. Dalam/Luar Negeri), dan Bachtiar Aly (Kabid. Informasi dan Komunikasi).

162


Badan Pengurus LCKI : Dai Bachtiar, Luthfi Dahlan (Ketua Harian), Pepe Tjahyana (Sekjen), Saputro Satrio (Bendahara), Momo Kelana, Ronny Lihawa, Bachtiar Aly, S.A. Supardi (Kabid. Litbang), Ketut Astawa (Desk Kriminal Umum), Wiji Suratno (Desk Kejahatan Ekonomi), Warsito Sanyoto (Desk Kejahatan Trans Nasional), Parman S. dan Salikin Moenits (Desk Kejahatan Keamanan Negara/Kontijensi). LEMBAGA CEGAH KEJAHATAN INDONESIA Wisma GKBI Lt. 17 Suite 1702 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 ‐ INDONESIA T. +62 21 5740555 F. +62 21 5705227 Email: [email protected]: www.lcki.org

163


http://www.lcki.org/

POLISI yang kita inginkan POLISI yang kita inginkan

164

164

polisi yang kita inginkan

Documents