LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2019

PPID PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN SEMARANG

I. GAMBARAN UMUM 1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringandan cara sederhana.Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). 2. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Semarang.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2019 telah membenahi website PPID Kabupaten Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan dan memudahkan akses pengelolaan dan pelayanan informasi. Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari : • 7 unit perangkat PC • 1 unit front desk dan kursi petugas • 1 unit lemari • Daftar Informasi publik • Formulir :

a. Formulir permintaan Informasi Publik b. Formulir Pengajuan Keberatan

• Pelayanan dengan berbagai media yakni website, email dan media social :

a. Website : − www.semarangkab.go.id − ppid.semarangkab.go.id

b. Email : − diskominfokabsemarang@gmail.com, − ppid@semarangkab.go.id

c. Media Sosial : − Instagram : @diskominfosemarangkab

• Pelayanan telepon dan fax dengan nomor ( 024 ) 76901553 • Penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website http://ppid.semarangkab.go.id/ sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui e-mail dan telepon/fax.

• Penyediaan Informasi Publik Melalui Website :

ppid.semarangkab.go.id

• Penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website http://ppid.semarangkab.go.id/ sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui e-mail dan telepon/fax.

2. Sumber Daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Kominfo Kab. Semarang melibatkan seluruh

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Komunikasi Publik yaitu sebanyak 2 Orang. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

http://www.semarangkab.go.id/mailto:ppid@semarangkab.go.idmailto:ppid@semarangkab.go.id

III. RIINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang mengajukan permintaan selama tahun 2019 berjumlah 3. - Permohonan Informasi 1

- Permohonan infomasi 2

- Permohonan Informasi 3

2. Jam Pelayanan informasi Publik 1. Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.30 WIB 2. Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 3. Jumat : 09.00 – 12.00 WIB 4. Diluar jam kerja : dapat diajukan melalui email serta formulir dapat di

download di website PPID http://ppid.semarangkab.go.id/

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak Dari seluruh aduan yakni 3 ( tiga ) pemohon informasi, tidak ada permohonan yang

ditolak.

http://ppid.semarangkab.go.id/

IV. FOTO KEGIATAN PPID Kamis, 27 Juni 2019

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 1. Jumlah keberatan yang diterima.

Dari seluruh permohonan yakni 3 ( tiga ) pemohon informasi, tidak ada pemohon yang keberatan.

2. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan. Dari seluruh permohonan yakni 3 ( tiga ) pemohon informasi, tidak ada pemohon yang

mengajukan gugatan ke pengadilan. 3. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1) Masih ada beberapa OPD yang belum aktif memberikan Daftar Informasi Publik. 2) Pelaku Pelayanan Informasi masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk layanan

publik. 3) Sosialisasi UU-KIP belum terasa benar, jangankan untuk masyarakat, di kalangan instansi

pemerintahpun masih kurang sosialisasi. 4) Minimnya anggaran. 5) Minimnya Sumber Daya Manusia

4. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana

tindak lanjut yang diperlukan adalah: 1) Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID.

Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KI Pusat.

2) Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan ber AC dan yang lebih representative lengkap dengan komputer plus printer, dan papan pengumuman.

3) Penambahan SDM PPID. 4) Mengingat kegiatan PPID maupun pelayanan informasi adalah kegiatan yang penting dan

komplek maka perlu dibuat tupoksi sendiri sehingga bukan hanya kegiatan sampiran. 5) Masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat tentang

keberadaan UU-KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya. 6) Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Jawa Tengah ke

Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi. 7) Komisi informasi Jawa Tengah perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, sarana dan

prasarana ke PPID Tingkat Kabupaten-kota

Ungaran, 13 Januari 2020 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Semarang

Ir. YUSUF ISMAIL, M. T. Pembina Utama Muda

NIP. 196006071989071001

No TahunJumlah Pemohon

Informasi Diminta

Keputusan Diminta

Informasi Tidak

Mencukupi

Keputusan Keberatan Sengketa Mediasi Ajudikasi

1 2012 - - - - - - - -2 2013 - - - - - - - -3 2014 1 6 - - 1 - - -4 2015 - - - - - 2 1 25 2016 3 39 1 - 1 - - -6 2017 - - - - - - - -7 2018 - - - - - - - -8 2019 3 3 - - - - - -

Jumlah 7 48 1 0 2 2 1 2

REGISTER PEMOHON INFORMASI PPID KABUPATEN SEMARANG

LAPORAN THUNAN PPID 2019REGISTER_PEMOHON-dikonversiTable 1