laporan kunjungan kerja spesifik komisi v dpr ri ... filedesa : binjai 5. desa : laut tador 2....
TRANSCRIPT
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI KE MEDAN– PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 5 – 7 FEBRUARI 2018
KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2018
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN …………………………………………….……………………… 3
I.1. Dasar Hukum………. ………….…………………..…………………………. 3
I.2. Maksud dan Tujuan ………….…………………..…………………………. 3
I.3. Lokasi dan Waktu ………….…………………………….…………………… 4
I.4. Agenda Kunjungan ………………………….…….…………………………. 4
II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN ……….……….…. 5
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………….……………………… 7
IV. LAMPIRAN DAFTAR ANGGOTA KOMISI V DAN MITRA…………8
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI KE MEDAN– PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 5 – 7 FEBRUARI 2018
=======================================
I. PENDAHULUAN
I.1 Dasar Hukum
1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20,
Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-
Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
I.2. Maksud dan Tujuan
Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah :
1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung kondisi infrastruktur
dan transportasi Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebutuhan dan
permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi pada
umumnya
Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka
melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:
butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk
APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya;
butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam
melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”
butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan
kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi
untuk ditindaklanjuti.
I.2. Lokasi dan Waktu
1. Pelaksanaan Kunjungan diadakan pada Tanggal 5-7 Februari 2018;
2. Lokasi Kunjungan Kerja di Kota Medan dan sekitarnya Provinsi Sulawesi Selatan.
1.3. Agenda Kunjungan
1) Peninjauan Tol Kuala Namu - Kampung Pon, Hambatan Jalan Tebing - Kampung Pon,
Jalan Tebing -Parapat, Jalan Nasional Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Jalur KA
Bandar Tinggi – Kuala Tanjung
2) Peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung
3) Ekspose PT. Railink, PT. KAI dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub terkait
perkembangan perkeretaapian di Sumatera Utara
1.4. Hasil Kunjungan
1. Jalan Tol Sumatera merupakan jalan tol yang terdiri atas:
Koridor Bakauheni- Banda Aceh, menelusuri lintas timur Sumatera dengan
panjang ±2.017 KM
Feeder dengan panjang + 720 KM
Menghubungkan 8 kota besar (PKN), 8 bandara pengumpul, 6 pelabuhan
internasional
Terkoneksi dengan Jembatan Selat Sunda dan jalan tol Trans Jawa o
Merupakan bagian dari ASEAN/ASIAN Highways
Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera dapat mengurangi beban lalu lintas
dan biaya pemeliharaan jalan lintas
Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi Tahap I (Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi)
DATA PROYEK
Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi yang dimulai dari Tahap I yaitu
ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi sepanjang + 39.68 km dengan
kebutuhan Lahan yang harus dibebaskan + 347,25 Ha dan dikelola
oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).
❖ BUJT : PT. HUTAMA MARGA WASKITA
❖ Pelaksana Konstruksi : Seksi 1 oleh PT. HUTAMA KARYA
(T. Tinggi – Indrapura) + 23,68 km
Seksi 2 oleh PT. WASKITA KARYA
(Indrapura – K. Tanjung) + 16,00 km
Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi
Rencana pembangunan Jalan Bebas Hambatan/Tol Kisaran – Tebing Tinggi Tahap I ruas
Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Sepanjang + 39,68 Km dengan perkiraan kebutuhan Lahan +
347,25 Ha terletak di 3 Kabupaten, 6 Kecamatan dan 16 Desa, yaitu:
1. Kabupaten Serdang Bedagai :
1. Kecamatan : TEBING TINGGI
1. Desa : Paya Bagas
2. Desa : Kuta Baru
2. Kecamatan : TEBING SYAHBANDAR
3. Desa : Penggalangan
4. Desa : Binjai
5. Desa : Laut Tador
2. Kabupaten Simalungun :
3. Kecamatan : BANDAR MASILAM
6. Desa : Partimbalan
7. Desa : Bandar Tinggi
8. Desa : Bandar Rejo
3. Kabupaten Batu Bara :
4. Kecamatan : SEI SUKA
9. Desa : Tanjung Kasau
10. Desa : Pematang Jering
11. Desa : Perkebunan Tanjung Kasau
12. Desa : Perkebunan Sipare-pare
5. Kecamatan : AIR PUTIH
13. Desa : Sipare-pare
14. Desa : Pasar Lapan
6. Kecamatan : MEDANG DERAS
15. Desa : Mandarsah
16. Desa : Lalang
Perkiraaan Luas Tanah Yang dibutuhkan
Tata Guna Lahan
II. PERKERETAAPIAN SUMATERA UTARA
Perkembangan Perkeretaan di Sumatera Utara
Maping Permasalahan Pembangunan Jalan Ka Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung
Pada Km 13+000 ditemukan beberapa kendala antara lain:
- Masyarakat melaksanakan pekerjaan. Tututan Warga adalah : Penurunan elevasi
- Pembuatan akses jalan
- Pembebasan lahan
Pada Km +20+050 sudah di konsignasi dan tidak lanjutnya persiapan peringatan pertama dan
eksekusi
Pada Km. 21+500 ditemukan kendala Klaim tanah masyarakat di atas HPL Otorita Asahan
dan tidak lanjutnya akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Asahan terkait
pengambilan salinan putusan kasasi
Termasuk kendala Relokasi gedung kantor KSOP dan Posmat TNI AL dan Perlu tidak lanjut
dari PT. Inalum mengenai perubahan lokasi tersebut pada KSOP dan Posmat TNI AL
Data dan Fakta Proyek
Pembangunan Jalan KA Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (Km. 0+000 sd Km.
5+000) (BTK-1) sebagai pelaksana kontraktor adalah PT. Wijaya Karya (Persero)
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 96,125,936,000,- (5 Juli 2017). Saat ini total
penyerapannya telah mencapai Rp. 62,650,609,000,00 (65,15 %) terdiri dari
Pembangunan Jalan KA Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (Km. 5+000 sd Km.
21+500) (BTK-2) sebagai pelaksana kontrak adalah PT.Pembangunan Perumahan
dengan nilai kontrak sebesar Rp Rp. 180,381,969,000,- (5 Sept 2017). Saat ini
penyerapannya telah mencapai Rp. 101,850,722,415.00 (56,5%)
Pembangunan Stasiun KA Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (BTK-3) sebagai
pelaksana kontraktor adalah PT. Trimuda Tunggal Sejahtera dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 26,491,957,000.00 (5 Juli 2017). Saat ini penyerapannya telah mencapai
Rp. 10,729,242,585.00 (41 %)
Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Antara Bandar Tinggi-Kuala
Tanjung (BTK-4) dengan Kontraktor Pelaksana adalah PT. Len Railway Systems
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 217,789,140,000.00 (5 Sept 2017). Saat ini
penyerapannya telah mencapai Rp. 46,759,873,000.00
Manfaat Pembangunan Double Track Kereta Api Medan – Araskabu – Kuala Namu
1.Indikator
a) Penyerapan Tenaga Kerja : Sebelum pembangunan Double Track Kereta Api Medan-
Araskabu-Kualanamu, belum kegiatan masyarakat yang bersifat padat karya. Tapi setelah
pembangunan jalur ganda telah menciptkan kegiatan yang bersifat padat karya yang
menyerap tenaga kerja dari tahun 2015-1017 berjumlah 920.315 orang
b) Pertumbuhan ekonomi : Sebelum pembangunan Double Track Kereta Api Medan-Araskabu-
Kualanamu, aktivutas ekonomi terbatas hanya untuk masyarakat setempat namun setelah
pembangunan terjadi perputaran roda ekonomi dengan transaksi jual – beli kebutuhan
bahan pokok pekerja dan suplai material untuk kegiatan pembangunan dan Meningkatkan
pilihan sarana transportasi untuk konektivitas antara Medan – Kualanamu sehingga dapat
menarik Investor berinvestasi di wilayah tersebut.
c) Waktu tempuh : Sebelum adanya jalur ganda, waktu tempuh untuk mencapai tujuan sekitar
45 menit dari Stasiun Medan menuju Kualanamu dan setelah pembangunan waktu tempuh
dipangkas menjadi hanya 30 menit
d) Potensi angkutan : Sebelum adanya jalur ganda terjadi kemacetan pada 7 perlintasan
sebidang yang ada di Kota Medan serta adanya perlintasan tidak sebidang liar pada lintas
Medan-Araskabu-Kualanamu tapi setelah adanya jalur ganda dirasakan menfaatnya seperti
mengurangi pintu perlintasan dan menutup cikal bakal perlintasan dan perlintasan liar,
akanmengurai kemacetan yang ada di Kota Medan saat ini Vc = 0,72 diprediksi akan
menurun menjadi Vc = 0,4 setelah pembangunan JLKA dan menambah kapasitas lintas Jalan
Kereta Api dari 76 KA/Hari Menjadi 156 KA/Hari.
Kendala/Hambatan Pembangunan Jalan Layang Kereta Api
1) Keterbatasan waktu kerja, window time yang tersedia selama 3 jam dalam 1 hari
untuk pengerjaan Stasiun Medan di atas jalan rel, agar tidak mengganggu perjalanan
KA. Sebagai solusinya diperlukan pengoptimalan Free time pada saat lintasan KA
kosong
2) Proses Pemasangan Box Girder tidak dapat dilakukan secara bersamaan, karena
harus menggunakan alat LG (Launcher Gantry). Sebagai solusinya diperlukan
Pengoptimalan 3 buah alat LG (Launcher Gantry)
3) Adanya perubahan Track Layout di Stasiun Bandar Khalipah yang mengakibatkan
banyak pergeseran Wesel dan Jalur Eksisting termasuk perlintasan serta pergeseran
Tiang Sinyal Eksisting sehingga lintas Bandar Khalipah – Araskabu belum dapat di
operasikan . Untuk dibutuhkan penambahan tenaga kerja dan jam kerja
4) Anggaran masih di blokir dikarenakan perpanjangan MYC Kontrak keluar tanggal 22
Desember 201 dan DIPA tanggal 18 Desember 2017.Masih dibutuhkan rekomposisi
untuk kegiatan KA Layang. Untuk itu diperlukan percepatan proses di DITJENKA dan
DJA
5) Adanya ketergantungan antar paket pekerjaan, antara lain : pembangunan stasiun
Medan (paket JLKA 25) baru bisa dilaksanakan jika pemasangan lantai oleh paket
JLKA-7 (pemasangan H-beam) selesai. Untuk itu dibutuhkan percepatan pekerjaan di
Paket JLKA-7
III. Peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung
Peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung diteruskan karena tidak
hadirnya Direktur Utama PT. Pelindo I dan akan dijadwalkan kunjungan kembali ke Kuala
Tanjung.
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera
Utara
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
untuk segera menyelesaikan pengadaan tanah dan permasalahan lahan agar tidak
berlarut-larut dalam proyek pembangunan Jalan Tol di seluruh Provinsi Sumatera
Utara sehingga pembangunan Jalan Tol dapat segera diselesaikan.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
untuk membangun jalan dan sarana serta prasarana pendukung lainnya dalam
rangka menunjang pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau
Toba.
Bidang Perhubungan:
1 Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan penjadwalan kunjungan kerja kembali ke
Pelabuhan Kuala Tanjung dan meminta pihak-pihak terkait utamanya Direktur
Utama PT. Pelindo I dapat hadir untuk memberikan presentasi dan penjelasan.
2 Komisi V DPR RI sepakat untuk memperjuangkan anggaran perkeretaapian untuk
Provinsi Sumatera Utara agar program dan kegiatan yang telah direncanakan baik
single year maupun multiyear dapat segera diselesaikan tepat waktu.
3 Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar program dan
kegiatan yang telah dikerjakan, diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan dan segera menyelesaikan pengadaan tanah dan
permasalahan lahan agar tidak berlarut-larut dalam proyek pembangunan .
V. Penutup
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara yang
dilaksanakan tanggal 5-7 Februari 2018.
Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini
sebagai masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan
Penganggaran. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada Pemerintah
untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan
dan pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia
pada umumnya.
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK,
KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA,
KETUA TIM
ANTON SUKARTONO SURATTO
Nomor Anggota : A-417
1.
Lampiran
Nama Anggota
NO. NO. ANG
N A M A
FRAKSI JABATAN
1 A-417 ANTON SUKARTONO SURATTO F- PD KETUA TIM
2 A-129 ALEX INDRA LUKMAN F-PDIP ANGGOTA
3 A-158 SUKUR H. NABABAN, ST F-PDIP ANGGOTA
4 A-234 H. FIRMANDEZ F-GOLKAR ANGGOTA
5 A-237 Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING F-GOLKAR ANGGOTA
6 A-237 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE F-GERINDRA ANGGOTA
7 A-332 H. SUBARNA, SE. M.Si F-GERINDRA ANGGOTA
8 A-400 ROOSLYNDA MARPAUNG F-PD ANGGOTA
9 A-452 Dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si F-PD ANGGOTA
10 A-81 H. ABDUL LATIEF HANAFIAH, M.Sc
F-PKB ANGGOTA
11 A-103 H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos F-PKS ANGGOTA
12 A-04 SAHAT SILABAN, SE F-NASDEM ANGGOTA
13 A-29 H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH.
MH. F-NASDEM
ANGGOTA
14 A-557 H. LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE F-HANURA ANGGOTA
Nama Pendamping
NO. N A M A JABATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Ir. Paul Ames Halomoan,M.Sc Ka Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Inspektur Jenderal
1 Kasman Inspektur II
Hubla
1. Ir.Chandra Irawan Direktur Kepalabuhanan
2. Jece Julita Piris,SE,M.Si Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan
3 Laode Wilo,ST Staf Bagian Perencanaan
4 Andung Supadi Staf Direktorat Kepelabuhanan
5 Suhendra,ST Staf Bagian Perencanaan
Hubud
1 Nur Isnin Istiartono Kepala Otban Kelas 1 Wil II
2 Dinni Noerdiani Kasubdit dan Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan
Hubdat
1 Hotden Henrikus Naibaho Kasie Lalulintas dan Angkutan Jalan,BPTD Wil II Sumatera Utara
Kereta Api
1 Edi Nursalam Direktur Keselamatan Perekeretapian
2 Makjen Sinaga Direktur Sarana Perkeretapian
3 Setyo Gunawan Kasundit Kelaikan Sarana Wilayah 2
BMKG
1 Untung Merdijanto Deputi Bidang Instrumentasi,Kalibrasi,Rekayasa dan Jaringan Komunikasi
2 Aries Erwanto Kabag Rencana dan Tarif
3 Reno Sudibyo Staf Program dan Penyusunan Anggaran 1
4 Edison Kurniawan Kabalai MKG Wilayah I Medan
BASARNAS
1.
2
3
2.
3.