LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAAKKEEGGIIAATTAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHHTTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22001177

DDDIIINNNAAASSS PPPEEERRRHHHUUUBBBUUUNNNGGGAAANNNKKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN TTTAAANNNAAAHHH BBBUUUMMMBBBUUU

LAKIP DISHUB KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2017 i

KATA PENGANTARTugas pokok dan fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah

memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakatnya, pelayanan public yang baik akan mempunyai efek yang sangat luasbagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembagapemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergisumber daya pembangunan dari berbagai stake holder.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LKjmerupakan kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai denganintruksi presiden No. 7 tahun 1999 untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaantugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan/penyelenggaraan pemerintahpada sektor transportasi baik darat laut maupun udara, sebagaimana yang telahdituangkan dalan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten TanahBumbu Tahun 2016 – 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LKj Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ini semoga dapatdimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi untukmengoptimalkan kinerja dinas untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Batulicin, 02 Januari 2018Kepala Dinas,

ERYANTO RAIS, SH,MMPembina Utama Muda

NIP. 19671209 199003 1 012

LAKIP DISHUB KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2017 ii

IKHTISAR EKSEKUTIFTransportasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung

kelancaran roda perekonomian. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu yang

berperan di bidang transportasi, terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Keberhasilan atau kekurangan

dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam bentuk laporan hasil

pencapaian pengukuran kinerja dan program.

Guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun

pengelolaan sarana perhubungan, pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan mobilisasi orang. Tantangan kedepan yang akan dihadapi semakin

berat, disatu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu layanan yang terwujud dalam

pelayanan jasa, namun disisi lain kendala keterbatasan sumber daya manusia

(SDM), sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang seimbang.

Untuk memenuhi kebutuhan tuntutan tersebut, kegiatan pelayanan jasa

transportasi, dilakukan melalui berbagai program kegiatan antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

d. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

g. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan

system administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta

tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat

umpan balik yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan dalam tahun

anggaran 2017 sebanyak 7 program 24 kegiatan dengan persentasi capaian kinerja

melalui pengukuran kinerja rata-rata capaian mencapai 84,81% untuk mendukung

kegiatan tersebut di atas, besaran anggaran yang diperoleh dalam tahun anggaran

LAKIP DISHUB KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2017 iii

2017 sebesar Rp. 14.626.404.916,-. Dari jumlah tersebut anggaran belanja tidak

langsung sebesar Rp. 4.447.084.416,- yang telah dipertanggung jawabkan (realisasi)

sebesar Rp 4.329.389.974,- . Dengan demikian terdapat sisa sebesar

Rp117.694.442,- sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp.

10.179.350.500- yang telah dipertanggung jawabkan sampai dengan bulan

Desember sebesar Rp.8.618.040.571,- .Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp.

1.561.309.929,- yang dilaksanakan sesuai rencana program/kegiatan dan berjalan

baik, dari capaian 2 sasaran strategis dengan 2 indikator sasaran kegiatan yang

ditetapkan telah mencapai fisik sebesar 99,63 %.

Capaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan peningkatannya

dan dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang dengan memprioritaskan

alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM dan peningkatan sarana,

prasarana transportasi, serta penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai

permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan.

Batulicin, 2 Januari 2018

Kepala Dinas,

ERYANTO RAIS, SH, MMPembina Utama Muda

NIP. 19671209 199003 1 012

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGBirokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi

pelayanan perhubungan, dengan unit organisasi pemerintahan

berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi

pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan

yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan

(development function), dan fungsi pemerintahan umum (regulation and

function) termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman

dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan

bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

cakupannya sangat luas yaitu pelayanan organisasi yang menghasilkan

public good. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam

pelayanan publik, yaitu unsur pertama organisasi pemberi (penyelenggara)

pelayanan yaitu pemerintah daerah, unsur kedua adalah penerima layanan

.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga

terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), maka

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunannya berhasil dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan

berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR

RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut

2

dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas serta akuntabilitas. Dari 7

(tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan

bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang

mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang dipercayakan padanya berdasarkan rencana strategis (Renstra)

yang dirumuskan sebelumnya melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 29 Tahun 2017

tentang tupoksi unsur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan,

Kabupaten Tanah Bumbu, maka kedudukan, tugas fungsi, susunan

organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

adalah sebagai berikut :

A. KedudukanDinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,

dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang bertanggung jawab kepada

bupati melalui sekretaris daerah.

B. Tugas PokokDinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang perhubungan .

C. FungsiDalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan

menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang

perhubungan .

3

1.2 LANDASAN HUKUMDasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Dinas Perhubungan tahun

2017 adalah :

a) Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

c) Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi no 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

d) Peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara

penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

e) Intruksi presiden no 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

f) Keputusan lembaga administrasi negara no 239/IX/6/8/2013 tentang

perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUANSebagaimana Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Permen dan RB No. 29 tahun 2010

tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan LAKIP,

maka dokumen LAKIP ini disusun dengan maksud agar setiap urusan

penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan

yang diamanatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan. Didalam LAKIP ini terkandung instrumen yang mampu

mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara negara

dan pemerintah.

Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini adalah visi, misi

dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

dapat tercapai sesuai dengan target sasaran strategis. Lakip ini

4

merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki

dua fungsi sebagai sarana menyampaikan pertanggung jawaban kinerja

kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Dinas Perhubungan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang.

1.4 STRUKTUR ORGANISASIDasar pembentukan susunan organisasi yang ada pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas

Perhubungan.

Dalam struktur organisasi salah satu tolok ukur penting dalam

pelaksanaan kegiatan yang Berdasarkan manajemen organisasi dan

pendelegasian wewenang yang baik sehingga tercipta suasana yang baik

dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan dalam

organisasi.

Selain itu, pola kepemimpinan yang ada sejak berdirinya Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu telah diterapkan dengan baik

yang bisa dijadikan acuan bagi instansi. Kesamaan visi dan misi,

keberagaman dan latar belakang yang berbeda di setiap aparatur Pada

Dinas Perhubungan.

Unsur-unsur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah

Bumbu terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat

2. Bidang Lalu Lintas

3. Bidang Angkutan

4. Bidang Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran

5. Unit Pelaksana Teknis

6. Kelompok Jabatan Fungsional

5

Dalam bentuk struktur dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

6

1.6 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH

BUMBUData Pegawai

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

untuk tahun 2017 berjumlah 112 orang.

Data Aset/ModalData Aset/Modal yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Tanah Bumbu yaitu sebagai berikut :

No. Nama Aset Banyaknya

1. Kendaraan Roda 4 7 unit

2. Kendaraan roda 6 2 unit

3. Kendaraan Roda 2 29 unit

4. Kendaraan Roda 3 1 Unit

5. Speed Boat 1 unit

6. Tanah 10 Lokasi

7. Bangunan 20 Buah

7. Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur 5 buah

8. Alat-alat kantor 223 buah

9. Alat-alat Studio dan Komunikasi 24 buah

10. Alat-alat Keamanan 58 buah

11. Bangunan Monumen 2 buah

7

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi SKPDBerdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun

2008 tentang Tupoksi Unsur Organisasi dan Tata Kerja DinasPerhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas Perhubungan,Kabupaten Tanah Bumbu diberikan tugas untuk melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya keselamatan transportasi perhubungan yang handaldan berkualitas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan

melaksanakan misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perhubungansesuai kompetensi dan kualifikasi;

2) Penyediaan layanan transportasi antarmoda yang handal, modern danberdaya saing dengan angkutan publik sebagai layanan utama;

3) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;4) Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.

2.2 TUJUAN DAN SASARANAdapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

Pada Misi II dan III berisikan Penyediaan layanan transportasi antarmoda

yang handal, modern dan berdaya saing dengan angkutan publik

sebagai layanan utama serta meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan

kenyamanan transportasi. Misi tersebut memiliki tujuan peningkatan

keselamatan transportasi angkutan. Guna mendukung tujuan tersebut

maka sasaran yang dicapai dengan peningkatan kelaikan transportasi

angkutan. Selain itu juga dengan penurunan tingkat pelanggaran berlalu

lintas dan tingkat kecelakaan di jalan raya.

8

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKANSelanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan

untuk dapat mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dari pernyataan

visi.

Misi II : Penyediaan layanan transportasi antarmoda yang handal,modern dan berdaya saing dengan angkutan Publik sebagailayanan utama.

a. Strategi : Membangunan sarana dan prasrana transportasi yang dapat

meningkatkan perekonimian masyarakat. Meningkatkan pelayanan transportasi antarmoda .

b. Kebijakan :a. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan Prasarana

transportasi yang meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.b. Meningkatkan pelayanan transportasi antarmoda yang handal dan

berdaya saing dengan prioritas angkutan publik layanan utamaMisi III : Meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan

transportasia. Strategi : Pemasangan fasilitas keselamatan jalan disepanjang jalan kabupaten pengawasan secara berkala terhadap angkutan dan pengguna jalan

lain terhadap kelengkapan dokumen angkutan dan kelayakan teknisangkutan.

b. Kebijakan : Mengupayakan pemasangan fasilitas keselamatan jalan disepanjang

jalan kabupaten.

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Bumbu dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

yang merupakan persentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan

fungsi dengan menetapkan sasaran strategis. Tabel RKT Tahun 2017

disajikan sebagai berikut:

9

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatkankeselamatan transportasi

angkutan

Peningkatan kelaikantransportasi angkutan

Persentase angkutan yangmemenuhi laik jalan 92.83%

Program Peningkatan KelaikanPengoperasian Kendaraan

Bermotor

Pengadaan Alat PengujianKendaraan Bermotor

1.881.770.000

Perlengkapaan Alat UjiKendaraan Bermotor 109.420.000

Menurunkan tingkatpelanggaran berlalu lintas dan

tingkat kecelakaan di jalanraya

Persentase fasilitaskeselamatan lalu lintas yang

terpasang32.11% Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambulalu lintas 778.240.000

Pengadaan marka jalan 400.520.000

Pengadaan PagarPengaman Jalan 60.420.000

10

Pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas Perhubunganmemiliki tujuan:Peningkatan Keselamatan Transportasi AngkutanMerupakan tujuan utama dalam upaya meningkatkan keselamatan setiapmoda transportasi. Untuk itu Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalammeminimalisir tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dengan memasangfasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu, pagar pengaman, APILL(Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dan marka dijalan kabupaten. Disampingitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) juga memiliki peranan yang pentingdalam peningkatan keselamatan transportasi angkutan dengan melakukan ujilaik jalan terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang setiap 6 bulansekali. Uji laik yang dilakukan oleh PKB terhadap armada angkutan baikangkutan penumpang maupun barang siap bertujuan agar angkutanberoperasi dengan aman dan selamat, karena keselamatan berlalu lintas

adalah prioritas utama.

2.7 PENETAPAN KINERJA ( PK) TAHUN 2017Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang

menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan

tugas dan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan

target kinerja yang Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017 dengan indikator dan target

capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Penetapan Kinerja Tahun

2017 sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Dishub Tahun Anggaran 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

Peningkatan kelaikan transportasiangkutan

Persentase angkutan yang

memenuhi laik jalan

92,83 %

Menurunkan tingkat pelanggaran berlalulintas dan tingkat kecelakaan dijalan

raya

Persentase fasilitas

keselamatan lalu lintas yang

terpasang

32,11 %

11

RENCANA AKSI TAHUN 2017

DINAS PERHUBUNGAN

12

RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

13

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJADinas Perhubungan melaksanakan program dan kegiatan untuk

mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah kegiatan dan

anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2017

yaitu 7 program dan 24 kegiatan

3.2 PENGUKURAN KINERJAPengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan

realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik namun semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin jelek. Pencapaian kinerja dapat diukur dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 %Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada sasaran dan kegiatan. Pengukuran digunakan untuk menunjukkan

secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan

dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari

kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian

nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

X > 85 : Sangat Berhasil

70 < X < 85 : Berhasil

55 < X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJADari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, untuk tahun 2017

telah disusun dan ditetapkan Renja SKPD, kemudian dibuat Penetapan Kinerja

yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan targetnya, untuk

14

diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan guna

mewujudkan pencapaian 2 (dua) indikator sasaran strategis yang ditetapkan.

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada

tabel berikut :

Tabel Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

No Sasaran Strategis Capaian (%)

1. Peningkatan kelaikan transportasi angkutan 36,64 %

2. Menurunkan tingkat pelanggaran berlalu lintas

dan tingkat kecelakaan di jalan raya

100 %

Rata-Rata Capaian 68,32%

Dari Sasaran Strategis Tahun 2017 diperoleh rata-rata capaian sebesar

68,32%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh dapat

dikategorikan sangat baik karena kegiatan yang mendukung sasaran tersebut

terealisasi semua.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Dishub tahun 2017, untuk

tiap-tiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 Peningkatan kelaikan transportasi angkutan

Pada sasaran peningkatan kelaikan transportasi angkutan bertujuan

untuk meningkatkan keselamatan setiap moda transportasi. Peningkatan

keselamatan ini dilakukan dengan cara pengujian kendaraan bermotor olehPKB. Uji laik jalan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan lampu-lampu petunjuk arah, rem, posisi roda ban kendaraan, dan lain-lain.

Persentase Capaian sasaran Peningkatan Kelaikan TransportasiAngkutan dapat dilihat pada Tabel Sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi % Capaian

1. Persentase angkutan yang

memenuhi laik jalan

92,83% 36,64 % 39,47 %

15

Pada indikator persentase angkutan yang memenuhi laik jalan dengan

target 92,83% tercapai realisasi sebesar 36,64%. Capaian pada indikator

tersebut diperoleh dari jumlah kendaraan laik jalan di bagi jumlah kendaraan

wajib uji dikalikan seratus persen. Jumlah kendaraan yang sudah dinyatakan

laik jalan sebesar 2694 dengan target sebesar 7353 armada.

Tidak tercapainya target pada indikator tersebut karena pada tahun

2017 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) tidak melakukan uji KIR

kendaraan bermotor secara langsung. Hal ini disebabkan karena belum

memiliki alat uji kendaraan bermotor sehingga hanya memberikan surat

rekomendasi untuk numpang uji di kabupaten lain.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Sasaran pada tahun 2017 adalah sbb:

1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Target kinerja program ini pada tahun 2017 adalah 100 % dan terealisasi

98,77 % dengan kegiatan-kegiatan penunjang :

a. Kegiatan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, dengan pagu

dana Rp.1.881.770.000,. terealisasi sebesar Rp.1.858.670.000,-

b. Kegiatan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor, dengan pagu dana

sebesar Rp. 109.420.000,. terealisasi sebesar Rp.76.905.000,.

Kegiatan ini meliputi pengadaan buku uji berkala kendaraan sebanyak

2000 buah dan Plat uji berkala kendaraan sebanyak 8000 buah, Stiker

Samping Kendaraan Bermotor sebanyak 4000.

Outcome pada kegiatan ini yaitu meningkatnya kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor.

SASARAN 2 Menurunkan tingkat pelanggaran berlalu lintas dantingkat kecelakaan di jalan raya

Untuk menurunkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan diperlukan

kesadaran baik dari pengguna jalan maupun fasilitas keselamatan yang

tersedia. Dinas Perhubungan dalam hal ini bertindak selaku institusi yang

bertanggung jawab terhadap fasilitas keselamatan jalan menganggarkan

sarana dan prasarana tersebut.

16

Fasilitas keselamatan jalan meliputi rambu-rambu, pagar pengaman,

APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dan marka jalan.Capaian yang diperoleh pada sasaran ini sebesar 100 %, dari semua

pengadaan baik pengadaan rambu-rambu dan marka jalan seluruhnya

terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbukhususnya Dinas Perhubungan berupaya menurunkan tingkat kecelakaan lalulintas di jalan raya.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi % Capaian

1. Persentase fasilitas

keselamatan lalu lintas yang

terpasang

32,11 % 32,11 % 100 %

Untuk indikator persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang

terpasang diprioritaskan pada pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka

jalan. Kedua fasilitas keselamatan tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat

pelanggaran dan angka kecelakaan dalam berlalu lintas. Target pada tahun

2017 sebesar 32,11 % dengan persentase capaian sebesar 100 %. Hal ini

dikarenakan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan dan

Pagar Pengaman Jalan terealisasi semua. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

pada tahun 2017 sejumlah 348 unit dan terealisasi 100 %. Sedangkan

pengadaan marka jalan sepanjang 10.000 meter dengan terealisasi 100 % dan

untuk Pagar Pengaman jalan sejumlah 4 unit dan terealisasi 100%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Sasaran pada tahun 2017 adalah sbb:

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kinerja program ini pada tahun 2017 terealisasi 100 % dengan kegiatan

penunjang :

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan pagu dana sebesar Rp.

778.240.000,. terealisasi sebesar Rp. 627.775.500,.

Rambu-rambu lalu lintas meliputi Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan

(RPPJ) ,Warning Light , Delinator, Rambu-rambu lalulintas dan Traffic

Barrier.

17

Outcome pada kegiatan ini yaitu persentase pemasangan fasilitas

keselamatan jalan.

b. Pengadaan marka jalan, dengan pagu dana sebesar Rp. 400.520.000,.

terealisasi sebesar Rp. 360.123.000,.

Outcome pada kegiatan ini yaitu persentase pemasangan fasilitas

keselamatan jalan.

c. Pagar Pengaman Jalan, dengan pagu dana sebesar Rp.60.420.000,-

terealisasi sebesar Rp.52.920.000,-. Outcome pada kegiatan ini yaitu

persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

a. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Bumbu dalam penganggaran Tahun 2017 sebesar Rp.

14.626.404.916,-. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp.4,447,084,416,- dan belanja langsung sebesar Rp.10,179,320,500,- .

Secara rinci realisasi anggaran diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Realisasi Belanja Tidak Langsung :

No. Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Tidak Langsung

1 Gaji Pokok PNS/UangRepresentasi 2.084.198.476,00 2.077.230.113,00 99,66

2 Tunjangan Keluarga 212.913.370,00 196.161.150,00 92,13

3 Tunjangan Jabatan 162.730.000,00 147.645.000,00 90,73

4 Tunjangan Fungsional 17.136.000,00 17.136.000,00 100,00

5 Tunjangan Fungsional Umum 84.136.000,00 76.920.000,00 91,42

6 Tunjangan Beras 158.802.576,00 132.818.280,00 83,64

7 Tunjangan PPh/TunjanganKhusus 3.882.342.,00 1.109.346,00 28,57

8 Pembulatan Gaji 285.000,00 33.085,00 11,61

9 Tambahan Penghasilanberdasarkan beban kerja 1.723.000.000,00 1.680.337.000,00 97,52

Jumlah 4.447.084.416,00 4.329.389.974,00 97,35

18

Realisasi Belanja Langsung :

No. Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Langsung

1Program PelayananAdministrasiPerkantoran

4.858.150.000,00

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

212.550.000,00 88.578.450,00 41,67

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

106.100.000.00 83.053.850,00 72,28

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 188.960.000,00 181.249.154,00 95,92

Penyediaan JasaKebersihan Kantor 3.400.000,00 3.315.000,00 97,50

Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

5.300.000,00 5.000.000,00 94,34

Penyediaan Alat TulisKantor 21.883.000,00 21.883.000,00 100.00

Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

29.817.500,00 26.486.800,00 88,86

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

910.000,00 910.000,00 100,00

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

500.200.000,00 485.314.000 97,03

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

156.400.000,00 125.505.630,00 80,25

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

2.280.000,00 2.040.000,00

89,47

Penyediaan jasatenaga non PNS 3.581.450.000,00 2.586.262.000,00 72,21

Rapat-rapat koordinasidalam daerah 48.900.000,00 46.800.000,00 95,71

2.ProgramPeningkatanSarana DanPrasarana Aparatur

250.500.000,00

Pengadaan Mebeler 195.500.000,00 193.150.000,00 98,80Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00

3.

ProgramPembangunanPrasarana danFasilitasPerhubungan

1.715.300.000,00

PerencanaanPembangunan 0,00 0,00 0,00

19

No. Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Prasarana dan FasilitasPerhubunganPeningkatanPengelolaan TerminalAngkutan Udara *)

1.715.300.000,00 1.612.109.237,00

93,98

4.Pogrampeningkatanpelayanan angkutan

125.000.000,00

Kegiatan pengendaliandisiplin pengoperasianangkutan umumdijalan raya

125.000.000,00 124.950.000,00 99,96

5.ProgramPengendalian danPengamanan LaluLintas

1.239.180.000,00

Pengadaan Rambu -rambu Lalu Lintas 778.240.000,00 627.775.500,00 80,67

Pengadaan markajalan 400.520.000,00 360.123.000,00 89,91

Pagar Pengaman Jalan 60.420.000,00 52.920.000,00 87,59

6.

Programpeningkatankelaikanpengoperasiankendaraanbermotor

1.991.19.000,00

Pengadaan alatpengujian kendaraanbermotor

1.881.771.000,00 1.858.670.000,00 98,77

Pengadaanperlengkapan alat ujikendaraan bermotor

109.420.000,00 766.909.000,00 70,28

Jumlah 10.179.350.500,00 8.618.040.571,00 84,66

20

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan pencapaian target dan sasaran SKPD dalam melaksanakan Visi dan

Misi organisasi yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Bumbu ini diharapkan dapat menjadikan acuan dan

pedoman untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan lainnya

di sektor transportasi.

Sebagian besar program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan

target yang direncanakan, dan sebagian kecil tidak dapat dilaksanakan hal ini

dikarenakan adanya hambatan-hambatan serta kendala yang dihadapi selain

sarana dan prasarana, masalah prioritas dan masalah pendanaan (APBD),

sumber daya manusia yang sangat dirasakan masih kurang, perlu ditingkatkan

sebaik dan seoptimal mungkin.

Untuk mencapai Visi melalui Misi yang dicanangkan ternyata masih banyak

memerlukan sumber daya manusia dan tenaga-tenaga teknis maupun

administrasi yang handal sehingga mampu melaksanakan pembangunan

disektor transportasi.

B. Langkah-Langkah

Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana transportasi adalah

pengembangan sistem jaringan pelayanan dan jaringan prasarana atau simpul

strategis yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai struktur tata ruang

yang meliputi sistem jaringan transportasi jalan, sungai, penyeberangan, laut,

dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul pengembangan transportasi

yang direncanakan dapat menunjang pengembangan wilayah secara

keseluruhan.

21

Pengembangan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi

jalan diarahkan sebagai berikut :

1. Transportasi Jalan

a. Pengadaan dan pemasangan fasilitas dan keselamatan lalu lintas

jalan yang dirasa sangat minim untuk daerah Kabupaten Tanah

Bumbu.

2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangana. Pembangunan dan Peningkatan dermaga Sungai dan

Penyeberangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

b. Pengadaan dan pemasangan fasilitas dan keselamatan lalu lintas

sungai.

3. Transportasi Udara

a. Pemanfaatan ruang Bandara yang terpadu dengan sistem jaringan

transportasi darat guna meningkatkan keterkaitan antar wilayah

sebagai pintu gerbang dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi,

pariwisata dan industri;

b. Pengembangan jaringan pelayanan dan Jaringan Prasarana

Bandara, Bandara Bersujud di Kabupaten tanah Bumbu untuk

mendukung pelayanan angkutan udara komersial dan perintis guna

meningkatkan aksesibilitas di kawasan Pulau Kalimantan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017 telah

melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sebagai wujud

pelaksanaan pertanggung jawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LKj Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut

adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas

Perhubungan sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi

instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun 2017

secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam

pengeluaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diantara program dan

kegiatan tersebut terdapat sasaran yang belum dapat dicapai secara maksimal.

Laporan akuntabilitas ini juga disusun berdasarkan rencana strategis Dinas

22

Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2021 dan rencana kerja tahunan

Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan uraian yang telah dikemukaan pada bab-bab

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja kegiatan secara umum

belum dikatakan berhasil dengan baik, namun meskipun demikian masih ada ke

program kegiatan yang terealisasi sesuai dengan target.

Demikian Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / LKj

Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas

Perhubungan. Harapan kami adanya masukan/saran untuk perbaikan penyusunan

LAKIP/LKj yang akan datang.

Batulicin, 02 Januari 2018

Kepala Dinas,

ERYANTO RAIS, SH, MMPembina Utama Muda

NIP. 19671209 199003 1 012