laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019 … · dimana selat makassar telah menjadi salah...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ________________________________________________________________________________

i

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

_________________________________________________________________________________

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas

berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja adalah merupakan komitmen nyata dalam membangun

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ini

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada

masyarakat tentang kinerjanya, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menyampaikan

perkembangan atas capaian sasaran selama kurun waktu satu tahun. Melalui Laporan

Kinerja ini pula dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip

Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan

balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Terima Kasih

Makassar, April 2020

PROF. DR. IR. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr., IPU


_________________________________________________________________________________

iii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

Halaman

i

KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK

iv vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum 1 • Kondisi Geografis, Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi 1

• Penduduk 3

• Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 3

• Kepegawaian 6

1.2. Posisi Strategis Provinsi Sulawesi Selatan 8

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 10

1.4. Issu-Issu Strategis 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Stratergis 12

2.2. Perjanjian Kinerja 12

2.3. Indikator Kinerja Utama 13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian IKU Tahun 2019 18

3.2. Capaian Kinerja Sasaran 19

3.3. Realisasi Anggaran 80 BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja 82

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 83 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Penyataan Telah Direviu

- Perjanjian Kinerja

- Indikator Kinerja Utama


_________________________________________________________________________________

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Tabel I-1 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Sulsel 4

2 Tabel I-2 Susunan Perangkat Daerah Prov.Sulsel Berdasarkan Perda No. 11 Tahub 2019

5

3 Tabel I-3 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural yang terisi dan lowong

7

4 Tabel I-4 Komposisi PNS Pmerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan

7

5 Tabel I-5 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD 9

6 Tabel II-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 12

7 Tabel II-2 Indikator Kinerja Utama 14

8 Tabel III-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 17

9 Tabel III-2 Capaian Indikator Kinerja Utama 18

10 Tabel III-3 Perbandingan Antar Target dan Realisasi 20

11 Tabel III-4 Nilai Hasil Evaluasi 21

12 Tabel III-5 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir 21

13 Tabel III-6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, Jangka Menengah dan Nasional

22

14 Tabel III-7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 24


16 Tabel III-9 Interval Konversi IKM dan Kategori 26

17 Tabel III-10 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 27



28





34



26 Tabel III-19 PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) 39


28 Tabel III-21 Perbandingan PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone)

40


41





47





_________________________________________________________________________________

v


53





57





62




49 Tabel III-42 Produktivitas Total Daerah Tahun 2017-2019 67


68



53 Tabel III-46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72



73


57 Tabel IV-1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja 82


_________________________________________________________________________________

vi

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1 Grafik 1 Perbandingan Realisasi 2019 dengan Target Jangka Menengah 22














LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ________________________________________________________________________________

1

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11..11.. GGaammbbaarraann UUmmuumm

Kondisi Geografis, Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Letak geografis Sulawesi Selatan berada pada bagian selatan

semenanjung Pulau Sulawesi, merupakan salah satu wilayah strategis di tengah-

tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung

antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan

sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berada dalam jalur

strategis yang secara geografis terletak antara 0°12’-8° Lintang Selatan dan

116°48’-122°36’ Bujur Timur serta berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat

disebelah Utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur,

Laut Flores disebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat, secara tidak

langsung mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah perdagangan dan

jasa serta secara ekonomis memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif,

dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, di

samping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan

Asia Timur dan Benua Australia.

Topografi wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran

rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen

merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah

relatif bergelombang, 8 sampai 45% merupakan tanah yang kemiringannya agak

curam, lebih dari 45% tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas

berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebagian merupakan dataran yang

berada pada 400 hingga 1000 meter DPL.

Kondisi Geologi Sulawesi Selatan, termasuk ke dalam Provinsi Busur

Volkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai

ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-

volkanik berumur Paleogen-Kuarter serta batuan-batuan metamorf dan sedimen

berumur Tersier. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

terdiri dari volkan tersier, sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari

Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles)


_________________________________________________________________________________

2

sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari

Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai

Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru

sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di

sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di

Gunung Lompobattang (Gowa).

Adapun kondisi hidrologi wilayah Sulawesi Selatan tercatat dialiri sekitar

67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 23

aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang

yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang, panjang sungai

tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau

yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta

danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan untuk kondisi klimatologi Provinsi Sulawesi Selatan

mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni

sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember

sampai dengan Maret. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin

32,1 C dan suhu minimum 24,0 C. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut

oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A

termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000

mm/Tahun. Tipe Iklim B, iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500

mm/tahun. Tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata

2500-3000 mm/tahun.Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1, C2 d a n C3.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 persegi yang

terdiri 21 Kabupaten dan 3 Kota, 306 Kecamatan dan 3.033 desa/kelurahan.

Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten terluas dengan luas 7.502,58 km2

atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,06% dari seluruh wilayah Sulawesi

Selatan. Sementara itu, Kota Parepare merupakan kabupaten dengan luas

wilayah terkecil dengan luas 99,33 km2 atau 0,21% dari wilayah Sulawesi Selatan


_________________________________________________________________________________

3

Gambar 1 Peta Wilayah Sulawesi Selatan

Penduduk

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan, jumlah Penduduk Tahun 2019 mencapai 8.851.240 jiwa terdiri dari

4.326.409 jiwa laki-laki dan 4.524.831 jiwa perempuan yang tersebar di 24

Kabupaten dan Kota. Dari segi kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

masuk dalam golongan provinsi yang padat penduduk dengan tingkat kepadatan

sebesar 203,93 jiwa/km² atau rata-rata setiap kilometer persegi didiami sebanyak

203 - 204 jiwa.

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan. Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

4

Tabel I - 1 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No Perangkat Daerah

1 Sekretariat Daerah

2 Sekretariat DPRD

3 Inspektorat Daerah

4 Dinas Pendidikan

5 Dinas Kesehatan

6 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang

7 Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi

8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan

9 Dinas Sosial

10 Satuan Polisi Pamong Praja

11 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

13 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

14 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

16 Dinas Perhubungan

17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian

18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

19 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

21 Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

22 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

23 Dinas Kelautan Dan Perikanan

24 Dinas Perkebunan

25 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

26 Dinas Kehutanan

27 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

28 Dinas Perindustrian

29 Dinas Perdagangan

30 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan KB

31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


_________________________________________________________________________________

5

32 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

33 Badan Pendapatan Daerah

34 Badan Kepegawaian Daerah

35 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

36 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

37 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

38 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

39 Badan Penghubung

40 Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulsel

41 Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

42 Rumah Sakit Umum Daerah Haji

43 Rumah Sakit Ibu Dan Anak Pertiwi

44 Rumah Sakit Ibu Dan Anak Sitti Fatimah

45 Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat

Sumber Data: Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam perkembangannya terjadi perubahan struktur Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang berlaku sejak bulan Januari 2020, Adapun

susunan Perangkat Daerah dimaksud sebagaimana tergambar pada tabel

berikut:

Tabel II - 2

PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2019

NO

PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat Dprd

3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Pendidikan

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertahanan

8. Satuan Polisi Pamong Praja


_________________________________________________________________________________

6

9. Dinas Sosial

10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

12. Dinas Ketahanan Pangan

13. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

15. Dinas Perhubungan

16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

20. Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

22. Dinas Kelautan Dan Perikanan

23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan

24. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

25. Dinas Kehutanan

26. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

27. Dinas Perindustrian

28. Dinas Perdagangan

29. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

31. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

32. Badan Pendapatan Daerah

33. Badan Kepegawaian Daerah

34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

36. Badan Penghubung Daerah

37. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

38. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

39. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan pada Tahun 2019 sebanyak 24.838 orang dengan komposisi 13.191


_________________________________________________________________________________

7

orang Perempuan dan 11.647 orang Laki-Laki, jumlah ini lebih sedikit jika

dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebanyak 25.267 orang. Komposisi pegawai

menurut Eselon yang terisi dan lowong dalam lingkup Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel I - 3 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi dan Lowong

No

Eselon

Terisi

Lowong Jumlah

Eselon Perempuan Laki-Laki

1 I B - 1 - 1

2 II A 3 34 8 45

3 II B 2 6 2 10

4 III A 61 141 7 209

5 III B 56 94 12 162

6 IV A 402 583 48 1.033

7 IV B 201 141 166 508

JUMLAH 725 1.000 243 1.968

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel 2019

Tabel I - 4

Komposisi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan Ruang

No Golongan Ruang Jumlah

1 IV E Pembina Utama 27

2 IV D Pembina Utama Madya 54

3 IV C Pembina Utama Muda 288

4 IV B Pembina Tingkat I 5,776

5 IV A Pembina 3.690

6 III D Penata Tingkat I 4.914


_________________________________________________________________________________

8

7 III C Penata 3.484

8 III B Penata Muda Tingkat I 2.252

9 III A Penata Muda 1.813

10 II D Pengatur Tingkat I 617

11 II C Pengatur 796

12 II B Pengatur Muda Tingkat I 716

13 II A Pengatur Muda 267

14 I D Juru Tingkat I 40

15 I C Juru 73

16 I B Juru Muda Tingkat I 27

17 I A Juru Muda 4

JUMLAH 24.838

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel 2019

Apabila dipilah dari komposisi golongan ruang, Jumlah Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Golongan IVB berada

diurutan teratas diikuti Golongan IIID, IIIC dan IVA, sedang jumlah yang terendah

adalah Golongan IA diikuti oleh Golongan IVE.

1.2. Posisi Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode

2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif,

produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan

rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Provinsi

Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”,

“Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Inovatif, Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan


_________________________________________________________________________________

9

baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang

baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Produktif, Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM)

dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan

cerdas”

Kompetitif, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk

barangdan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudSulawesi Selatan yang

“mandiri dan sejahtera”.

Inklusif, Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi

seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap

lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan

terkoneksi”

Berkarakter, Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang

dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga

terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut

didukung oleh misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang

Berkelanjutan;

Tabel I - 5 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi :

Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

No Misi Penjelasan Misi Pokok Visi

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi

Inovatif

dan Inklusif


_________________________________________________________________________________

10

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel

Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-koneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir

Produktif

dan Inklusif

3. Mewujudkan Pusat-Pusat

Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

Mengembangkan dan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru sesuai

keunggulan komparatif wilayah

Produktif

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga,menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah

Kompetitif,

Inklusif dan

Berkarakter

5. Meningkatkan Produktivitas

dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas dan

daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Kompetitif

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan

pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan

guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang

ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak

diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum

terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping

kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda,

namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam

rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan

prioritas kebijakan tersebut program/kegiatan pembangunan operasional

Perangkat Daerah di luar yang diprioritaskan bukan berarti tidak berjalan, tetap

berjalan akan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding

yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih

rendah dimaksud adalah program- program operasional pada semua Perangkat

Daerah yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi


_________________________________________________________________________________

11

kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan, berikut Arah

kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 :

1. Penataan dan penguatan kelembagaan;

2. Pengembangan dan implementasi e-government;

3. Membangun konektivitas untuk pemerataan pembangunan;

4. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi wilayah;

5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan

kewirausahaan;

6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari

berbagai tindak kekerasan;

7. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan

lanjut usia dan mempercepat perbaikan gizi masyarakat;

8. Peningkatan Pendidikan karakter dan pekerti serta pengembangan nilai-nilai

keagamaan;

9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda;

10. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi;

11. Peningkatan kualitas tata kelola Kawasan hutan;

12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

1.4. Issu-issu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi Kepala Daerah tersebut

setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang

menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, tahun 2018-2023

adalah :

1. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan

3. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

4. Pemerataan Perdapatan bagi warga Sulawesi Selatan

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

7. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

8. Sulawesi Selatan sebagi poros maritim


_________________________________________________________________________________

12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019. RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahun periode

kepemimpinan kepala daerah terpilih yang disusun oleh Pemerintah Provinsi

dengan melibatkan stakeholder serta para pemangku kepentingan dalam proses

penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini selanjutnya

akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan dokumen rencana tahunan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/

kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II – 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

1. Indeks Reformasi Birokrasi CC

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

2. Nilai SAKIP B

2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

D

2 Meningkatkan infrastruktur wilayah 4.

Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)

7,6


_________________________________________________________________________________

13

NO TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur

5. Indeks Aksesibilitas Infrastruktur 56

3

Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah

6. PDRB Perkapita (Juta Rp) 57,64

7. Angka Kemiskinan (%) 8,78

4. Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

8. PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Milyar RP)

33.110.348,45

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,17

5. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah

10. Indeks Gini Ratio 0,385

11. Indeks Williamson 0,580

4

Meningkatkankualitas SDM secara inklusif

12.

IPM 71,58

6. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

13. Indeks Pendidikan 65,19

7. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan

14. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

93,18

15. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 74,01

8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

16. Indeks Kesehatan 77,03

5 Pengelolaan sumberdaya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

17. Pertumbuhan PDRB (%) 7,2-7,6

9. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam

18. Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)

78.777.309

10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

73,33

20. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

1,1

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Provinsi

Sulsel telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah

dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output tetapi dinilai


_________________________________________________________________________________

14

merupakan output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU. Adapun IKU

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel II – 2

Indikator Kinerja Utama NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI

1 Indeks Reformasi

Birokrasi Nilai Indeks

2 Nilai SAKIP

(Ax0,35)+(Bx0,20)+(Cx0,15)+(Dx0,10)+(Ex0,20)

Keterangan:

A : Perencanaan Kinerja

B : Pengukuran Kinerja

C : Pelaporan Kinerja

D : Evaluasi Kinerja

E : Capaian Kinerja

3

Indeks Kepuasan

Masyarakat atas

Pelayanan Publik

4

Pertumbuhan PDRB

Sektor Usaha

Transportasi dan

Pergudangan,

Konstruksi, dan

Pengadaan Air (%)

Ket:

5 Indeks Aksesibilitas

Infrastruktur

(ax50%)+(bx20%)+(cx30%)

Keterangan:

a : persentasi kemantapan Jalan

b : persentase ketersediaan terminal

c : persentase ketersediaan pelabuhan pengumpan regional.

6 PDRB Perkapita

(Juta Rp)

7 Angka Kemiskinan (%) x100 %


_________________________________________________________________________________

15

Ket: HLS : Harapan lama sekolah RLS : Rata-rata lama sekolah

8

PDRB Kawasan (Luwu

Utara, Selayar, dan

Bone) (Milyar RP)

PDRB Kabupaten Luwu Utara + PDRB Kabupaten Selayar +

PDRB Kabupaten Bone

9

Tingkat Pengangguran

Terbuka (%)

10 Indeks Gini Ratio

11 Indeks Williamson

12 IPM

Ket:

I=Nilai Indeks

13 Indeks Pendidikan

14 IPG (Indeks

Pembangunan Gender)

15 IDG (Indeks

Pemberdayaan Gender)

Keterangan;

Ia= indek keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi

Ib= Indeks perempuan sebagai tenaga profesional,

kepemimpinan dan teknisi

Ic= Indeks sumbangan pendapatan perempuan


_________________________________________________________________________________

16

16 Indeks Kesehatan

Keterangan:

AHH: Angka Harapan Hidup

17 Pertumbuhan PDRB (%)

18

Produktifitas Total

Daerah (Rp/Angkatan

Kerja)

19

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

IKLH = (IKAx30%)+(IKUx30%)+(IKTLx40%)

Keterangan:

IKA: Indeks Kualitas Air

IKU: Indeks kualitas Udara

IKTL: Indeks kualitas tutupan lahan

20

Potensi Penurunan

emisi GRK (Juta Ton

CO2Eq)

Jumlah penurunan emisi sektor lahan + Jumlah penurunan

emisi sektor pertanian + Jumlah penurunan emisi sektor energi

+

Jumlah penurunan emisi sektor limbah


_________________________________________________________________________________

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud

tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2019 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan,

hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja

setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1 91 % ≤ Sangat Tinggi

2 76 % s.d 90 % Tinggi

3 66 % s.d 75 % Sedang

4 51 % s.d 65 % Rendah

5 50 % Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi, dalam kondisi :


_________________________________________________________________________________

18

3.1 Capaian IKU Tahun 2019

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ini akan dijelaskan capain kinerja tujuan

dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III-2

Capaian Indikator KInerja Utama

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi %

Capaian

1

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

1. Indeks Reformasi Birokrasi CC B 102,07

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

2. Nilai SAKIP B B 100,00

2.

Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

D B 138,42

2

Meningkatkan infrastruktur wilayah

4.

Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan Konstruksi, Pengadaan Air (%)

7,6 7,2 94,74

3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur

5. Indeks Aksesibilitas Infrastruktur

56 63,07 112,63

3

Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah

6. PDRB Perkapita (Juta Rp) 57,64 57,03 98,94

7. Angka Kemiskinan (%) 8,78 8,56 102,51

4.

Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

8. PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, & Bone) (Milyar RP)

33.110.348,45 34.013.980,00 102,73

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5,17 4,97 104,02

5.

Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah

10. Indeks Gini Ratio 0,385 0,391 98,47

11. Indeks Williamson 0,58 0,63 92,06

4

Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif

12. IPM 71,58 71,66 100,11

6. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

13. Indeks Pendidikan 65,19 64,64 99,16

7. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan

14. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

93,18 93,09 99,90

15. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

74,01 74,01 100,00


_________________________________________________________________________________

19

8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

16. Indeks Kesehatan 77,03 77,58 100,71

5

Pengelolaan sumberdaya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

17. Pertumbuhan PDRB (%) 7,2-7,6 6,92 96,11

9.

Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam

18. Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)

78.777.309 82.027.871 104,13

10

Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

73,33 75,5 102,96

20. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

1,1 0,86 78,19

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 20 (dua puluh)

indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi

capaian kinerja di atas 91% atau kriteria “Sangat Tinggi”.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai mencapai

misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan

Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif”, dan tujuan

”Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan”.

Sasaran ini didukung oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah,

Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, serta Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu)

indikator kinerja dengan analisis pencapain kinerja sebagai berikut:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran Strategis 1


_________________________________________________________________________________

20

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja

Nilai SAKIP diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Capaian

1 Nilai SAKIP B B 100 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah “, dengan realisasi

capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 1 ini

tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi.

Untuk memperoleh nilai SAKIP, yaitu melalui laporan hasil penilaian

hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia, dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:

(A x 0,30) + (B x 0,25) + (C x 0,15) + (D x 0,10) + (F x 0,20)

Keterangan A = Perencanaan Kinerja B = Pengukuran Kinerja C = Pelaporan Kinerja D = Evaluasi Kinerja E = Capaian Kinerja

Penilaian implementasi SAKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan

efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan

berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah Tahun 2019 terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang

dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB sesuai Surat Nomor

B/183/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019, diperoleh hasil evaluasi

dengan nilai 65,06 atau kategori “B”, yang diuraikan dalam tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

21

Tabel III-4 Nilai Hasil Evaluasi

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai 2019

A Perencanaan Kinerja 30 21,74

B Pengukuran Kinerja 25 13,22

C Pelaporan Kinerja 15 11,25

D Evaluasi Internal 10 6,60

E Capaian Kinerja 20 12,25

Nilai Hasil Evaluasi 100 65,06

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Kemenpanrb 2019

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun

sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun-

tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-5 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No Indikator Kinerja 2017 2018 2019

1 Nilai SAKIP B B B

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Kemenpanrb 2019

Nilai SAKIP selama 2 (dua) tahun terakhir masih sama yaitu masih

pada kategori B, namun secara nilai capaian mengalami peningkatan yaitu

pada Tahun 2017 nilai SAKIP yaitu 62,04, pada Tahun 2018 terjadi

peningkatan menjadi 64,28 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 65,06.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka

menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

22

Tabel III-6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, Jangka Menengah dan Nasional

No Indikator Kinerja

Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Nilai SAKIP B AA -

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, Nilai SAKIP

yang diraih Tahun 2019 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun

ke tahun nilainya cenderung naik sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan Jangka Menengah

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB,

realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat

kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu:

1) Rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan tahun sebelumnya belum

ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga belum ada kemajuan yang

berarti dalam perbaikan manajemen kinerja.

2) Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dijabarkan (cascading)

ke dalam kinerja setiap Perangkat Daerah, namun belum semua

Perangkat Daerah menjabarkan kinerja sampai pada kinerja level eselon

IV dan kualitas penjabaran kinerja tersebut masih perlu disempurnakan.

3) Sebagian besar Perangkat Daerah belum menyajikan Laporan Kinerja

dengan baik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.


_________________________________________________________________________________

23

4) Telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah,

namun simpulan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi penerapan

SAKIP dan belum memberikan umpan balik kepada Perangkat Daerah.

5) Evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah masih

sebatas pada capaian fisik (output) dan penyerapan anggaran, belum

pada capaian hasil (outcome) program dan keselarasan program dan

kegiatan dalam mendukung capaian organisasi.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja

dan mewujudkan budaya kinerja, disarankan untuk menindaklanjuti hal-hal

berikut:

1) Diharapkan seluruh Perangkat Daerah segera menindaklanjuti saran

perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disampaikan.

2) Meningkatkan kualitas Cascading kinerja terhadap seluruh Perangkat

Daerah dengan menjabarkan kinerja sampai dengan kinerja level eselon

IV.

3) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja di tingkat Provinsi maupun

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53

Tahun 2014.

4) Memanfaatkan Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja oleh Pimpinan

secara berjenjang sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik

perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan

kinerja.

5) Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sehingga dapat

mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah

secara signifikan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2019 untuk mendukung

pencapaian sasaran ini terdiri dari 7 Program sebesar Rp39.734.714.275,00

dengan realisasi sebesar Rp37.384.987.684,00 atau 94,09%. Dibandingkan

dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang

mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,91%.


_________________________________________________________________________________

24

Tabel III-7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Prioritas)

3.835.409.510

3.435.789.127

89,58%

2 Program Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur (Prioritas)

4.107.948.535

4.097.223.684

99,74%

3 Program Penataan Dan Penguatan Kelembagaan (Prioritas)

1.736.353.400

1.582.928.158

91,16%

4

Program Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Dan Keuangan Daerah (Prioritas)

4.741.390.000

4.719.472.830

99,54%

5

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)

10.747.395.000

9.429.867.096

87,74%

6 Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)

8.811.453.030

8.741.422.704

99,21%

7 Program Pengembangan Dan Implementasi Inovasi Pemerintahan (Prioritas)

5.754.764.800

5.378.284.085

93,46%

Jumlah 39.734.714.275 37.384.987.684 94,09%

Su

mber Data: Laporan Keuangan TA 2019 unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1) Program pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, dilaksanakan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, program ini didukung 10

(sepuluh) Kegiatan;

2) Program penilaian potensi dan kompetensi aparatur, dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah, program ini didukung 9 (sembilan) Kegiatan;

3) Program penataan dan penguatan kelembagaan, dilaksanakan oleh Biro

Organisasi dan Tata Laksana program ini didukung 6 (enam) Kegiatan;

4) Program pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah,

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, program ini didukung 9 (sembilan)

Kegiatan;

5) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini

didukung 18 (delapan belas) Kegiatan;


_________________________________________________________________________________

25

6) Program pengembangan dan implementasi e-government, dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, program ini didukung

8 (delapan) Kegiatan;

7) Program pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan, dilaksanakan

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, program ini didukung 9

(sembilan) Kegiatan.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan Pemerintahan

yang Berorientasi Melayani dan Inovatif”, dan tujuan ”Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan”. Sasaran ini didukung oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga

dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan,

Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Biro Kesejahteraan. Untuk mengukur

sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapain sebagai

berikut:


Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks

Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik” diuraikan pada tabel berikut:


No Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi Capaian

1 Indeks Kepuasan Masyarakat atas

Pelayanan Publik D B 138,42%


“Berkembangnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Berkembangnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis 2


_________________________________________________________________________________

26

Pelayanan Publik“, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 138,42 %, sehingga

capaian kinerja Sasaran Strategis 2 ini tercapai dengan kriteria Sangat tinggi.

Nilai survey pelayanan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata

tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks

kepuasan masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji yaitu:

1) Kemudahan Prosedur/alur

2) Kemudahan persyaratan

3) Kejelasan Informasi biaya

4) Waktu Pelayanan

5) Jangka Waktu Penyelesaian

6) Kecepatan Petugas

7) Keahlian Petugas

8) Integritas Petugas

9) Sarana dan Prasarana

10) Penanganan pengaduan

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Tabel III-9

Interval konversi IKM dan Kategori

Nilai Interval Konversi Mutu Palayanan Kinerja Unit Pelayanan

16,67 – 30,75 F Sangat Tidak Baik

30,77 – 44,61 E Tidak Baik

44,63 – 58,46 D Kurang Baik

58,48 – 72,31 C Cukup Baik

72,33 – 86,17 B Baik

86,18 – 100 A Sangat Baik

Berdasarkan hasil survey pelayanan publik Tahun 2019 yang dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pusat


_________________________________________________________________________________

27

Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin,

diperoleh hasil IKM dengan nilai 80,92 atau kategori “B”, yang diuraikan dalam

tabel berikut:

Tabel III-10 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

No Unit Kerja Nilai

Instansi

Indeks

Kepuasan

Mutu

Pelayanan

Kinerja

Unit

Palayanan

1 BKD 4,94 82,29 B Baik

2 BPMPTSP 4,69 78,18 B Baik

3 Samsat 4,75 79,24 B Baik

4 Satpol PP 4,71 78,46 B Baik

5 RSUD Sayang Rakyat 5,22 86,96 A Sangat Baik

6 RSUD Labuang Baji 4,90 81,74 B Baik

7 RSKD (Dadi) 4,64 77,35 B Baik

8 Balai Sertifikasi Mutu Benih

Tanaman Pangan dan Holtikultura

4,46 74,29 B Baik

9 Balai Penerapan Mutu Produk

Perikanan

5,39 89,91 A Sangat

Baik

Provinsi Sulawesi Selatan 4,85 80,92 B Baik

Melihat tabel di atas, Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan

memperoleh nilai indeks kepuasan tertinggi yaitu 89,91 point dengan Mutu

Layanan A atau Sangat Baik, diikuti oleh RSUD Sayang Rakyat dengan 86,96

point. Sebaliknya Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

memperoleh nilai indeks kepuasan terendah yaitu 74,29 point dengan Mutu

Layanan B atau Baik.


sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu

dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas

Pelayanan Publik, dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

28

Tabel III-11 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir


1 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Publik D D B

Sumber Data: RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik berdasarkan

kondisi awal RPJMD untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 diperoleh kategori “D”,

untuk Tahun 2019 hasil survey diperoleh nilai IKM 80,92 atau kategori “B”.

kondisi tersebut menunjukan adanya peningkatan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik dari tahun ke tahun. Tahun 2019 capaian IKM

melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.


Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Publik Tahun 2019 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel

berikut:



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

B B -

Realisasi Kinerja Tahun 2019 untuk indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat atas Pelayanan Publik memperoleh nilai IKM sebesar 80,92 dengan

Mutu Layanan B atau Baik dengan demikian target Jangka Menengah telah

dicapai, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


_________________________________________________________________________________

29



Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan

masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pelayanan publik. Indeks

Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakt

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik. Sejalan dengan peraturan tersebut, maka dilaksanakan

penilaian untuk mengetahui tingkat layanan dari masing-masing OPD pemberi

layanan, sekaligus memberikan arahan dan motivasi untuk perbaikan yang

berkelanjutan. Untuk Tahun 2019 Unit Organisasi/Perangkat Daerah yang

disurvey berjumlah 9 (Sembilan) yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Dinas

Penanaman Modal Daerah dan PTSP, Samsat, Satuan Polisi Pamong Praja,

RSUD Sayang Rakyat, RSUD Labuang Baji, RSKD Dadi, Balai Sertifikasi Mutu

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Penerapan Mutu Produk

Perikanan dengan jumlah responden sebanyak 270 orang atau 30 orang pada

setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Indikator penilaian survey adalah pelayanan publik langsung ke loket

melalui loket palayanan, Pelayanan Publik yang langsung ke masyarakat melalui

pelayanan dalam jaringan (online), pelayanan publik terhadap pemangku


_________________________________________________________________________________

30

kepentingan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Adapun

unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Indeks Kepuasan

Masyarakat yaitu:

1) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi;

2) Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan

bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan;

3) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Faktor yang sangat berperan dalam pencapaian kinerja ini adalah telah

adanya SOP sebagai pedoman, dan pelaksanaanya yang telah dipahami dan

dilaksanakan dengan baik.



pencapaian sasaran ini terdiri dari 13 Program sebesar Rp753.987.277.669


dengan capaian kinerja sasaran sebesar 138,42%, berarti tingkat efisiensi yang



NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Pengembangan Baruga Layanan Publik

1.269.180.405 1.240.488.397 97,74%

2 Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Khusus 645.203.561.420 601.218.066.684 93,18%

3 Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus

160.650.000 160.470.000 99,89%

4 Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana

11.750.000.000 11.338.825.094 96,50%

5 Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

30.000.000 13.421.626 44,74%

6 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya

85.666.720.319 76.798.978.337 89,65%

7 Program Bina Konstruksi 2.454.300.000 825.426.731 33,63%

8

Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah Daerah

199.150.000 167.064.200 83,89%

9 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi 1.261.300.000 1.236.436.540 98,03%


_________________________________________________________________________________

31

NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

Kesejahteraan Sosial

10 Program Pelayanan & Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak

4.158.043.055 4.062.090.457 97,69%

11 Program Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo

1.076.437.000 1.066.933.947 99,12%

12 Program Layanan Dan Penegakan Produk Hukum Daerah

432.931.000 399.271.670 92,23%

13 Program Pembinaan Mental Dan Spiritual (Prioritas)

325.004.470 322.763.350 99,31%

Jumlah 753.987.277.669 698.850.237.033 92,69%

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2019 unaudited


Program dan kegiatan yang mendukung pencapian sasaran diatas adalah:

1) Program pengembangan baruga layanan publik, dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, program ini didukung 2

(dua) Kegiatan;

2) Program peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan khusus,

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, program ini didukung 17 (tujuh belas)

Kegiatan;

3) Program pendidikan siswa kebutuhan khusus, dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, program ini didukung 4 (empat) Kegiatan;

4) Program pengembangan layanan kesehatan brigade siaga bencana (BSB),

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, program ini didukung 4 (empat) Kegiatan;

5) Program pengembangan air minum curah lintas kabupaten/kota, dilaksanakan

oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, program ini

didukung 1 (satu) Kegiatan;

6) Program pengembangan dan pengelolaan irigasi dan jaringan pengairan

lainnya, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

Ruang, program ini didukung 11 (sebelas) Kegiatan;

7) Program bina konstruksi, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina

Konstruksi, program ini didukung 3 (tiga) Kegiatan;

8) Program penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi

program pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman, Dan Pertanahan, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;


_________________________________________________________________________________

32

9) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh

Dinas Sosial, program ini didukung 11 (sebelas) Kegiatan;

10) Program pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial anak, dilaksanakan

oleh Dinas Sosial, program ini didukung 9 (sembilan) Kegiatan;

11) Program pelayanan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

program ini didukung 3 (tiga) Kegiatan;

12) Program layanan dan penegakan produk hukum daerah, dilaksanakan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja, program ini didukung 3 (tiga) Kegiatan;

13) Program pembinaan mental dan spiritual, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan

program ini didukung 4 (empat) Kegiatan.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai mencapai misi

ke-2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan

Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel” dan tujuan ”Meningkatkan

infrastruktur wilayah”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Bina Marga dan Bina

Konstruksi, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang,

serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk mengukur sasaran tersebut

terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapain sebagai berikut:



Aksesibilitas Infrastruktur” diuraikan pada tabel berikut:

Tabel-14 Perbandingan Antara Target dan Realisasi


1 Indeks Aksesibilitas Infrastruktur 56 63,07 112,62


“Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur“, dengan realisasi capaian kinerja

Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur

Sasaran Strategis 3


_________________________________________________________________________________

33

yaitu 112,62 %, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini tercapai dengan

kriteria Sangat tinggi.

Untuk memperoleh “Indeks Aksesibilitas Infrastruktur” digunakan Formulasi

Perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Provinsi Sulawesi Selatan Bekerja sama dengan Dinas Bina Marga dan Bina

Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh nilai Indeks Aksesibilitas

Infrastruktur Tahun 2019 sebesar 63,07%.


sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan tahun-tahun

sebelumnya untuk indikator kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur, dapat dilihat

pada tabel berikut:



1 Indeks Aksesibilitas Infrastruktur 51,00 62,33 63,07

Indeks Aksesibilitas Infrastruktur dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, Tahun 2017 berada pada angka 51, Tahun 2018 meningkat menjadi

62,33 dan Tahun 2019 meningkat menjadi 63,07.


Perbandingan realisasi Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Tahun 2019

dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

34

Tabel III-16

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, Jangka Menengah dan Nasional


Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Indeks Aksesibilitas Infrastruktur 63,07 73 -

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, Indeks Aksesibilitas

Infrastruktur dengan nilai sebesar 73, maka nilai tersebut masih lebih tinggi dari

realisasi Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Tahun 2019 yaitu 63,07 sebagaimana

tergambar pada grafik berikut ini:



Indeks Aksesibilitas Infrastruktur di Sulawesi Selatan ditentukan oleh

ketersediaan terminal pada pusat kegiatan wilayah, ketersediaan pelabuhan

pengumpan regional dan kemantapan jalan provinsi. Peningkatan Indeks


_________________________________________________________________________________

35

Aksesibilitas Infrastruktur sangat didukung oleh peningkatan kemantapan jalan

provinsi dari 58,94% menjadi 61,02% di Tahun 2019

Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin

meningkat seperti misalnya pembangunan jalan, beberapa kemajuan telah

berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu dengan

meningkatnya kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya

panjang jaringan jalan dari 1.147,51 Km pada tahun 2012 menjadi 1.500,15 Km

pada Tahun 2016, akibat adanya perubahan status jalan di Provinsi Sulawesi

Selatan. Kinerja jaringan jalan Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan

panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 633,36 Km (42,22%),

jaringan jalan dalam kondisi sedang sepanjang 294,70 Km (19,64%), jaringan

jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 188,34 Km (12,55%) dan jaringan

jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 383,75 Km (25,58%).

Peningkatan infrastruktur ini sangat dipengaruhi dengan program

Gubernur untuk membuka akses bagi kawasan terisolir dan menghubungkan

antara daerah kabu/kota yang satu dengan yang lainnya. Daerah pada Kab. Luwu

Utara yaitu Kecamatan Seko dan Rampi yang selama ini harus ditempuh dengan

waktu yang lama, saat ini dalam pekerjaan secara bertahap. Begitupun akses

yang menghubungkan Kab. Toraja Utara dan Luwu yang dalam proses

peningkatan kualitas.

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan berbasis simpul jaringan

intra dan extra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis.

Penguatan konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi

multimoda dan antar moda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai

simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam

pengembangan Tol Laut. Mendorong peningkatan literasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk peningkatan

kualitas pelayanan publik. Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses

perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi

masyarakat. Penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan

sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi. Pengembangan

sumber-sumber energi alternatif terbarukan dan optimalisasi pengelolaan


_________________________________________________________________________________

36

sumberdaya mineral. Koordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan

infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil. Pengembangan daya

resiliensi masyarakat atas bencana secara beriringan dengan peningkatan

koordinasi pemerintah dan lembaga lainnya dalam penanganan kebencanaan.

Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan juga merupakan salah

satu tugas penting P emerintah Provinsi dalam meningkatkan Indeks Aksesibilitas

Infrastruktur. Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda

transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kenaraan

penumpang. Terminal Regional Daya sebagai salah satu terminal penumpang tipe

A di Kota Makassar memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan

Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara,

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota da n angkutan

pedesaan. Belum terintegrasinya transportasi antar moda dan belum optimalnya

pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal serta terjadinya berbagai perubahan

kebijakan pemerintah pusat mengenai kewenangan pengelolaan pelabuhan laut,

Bandar Udara dan Terminal. Kecenderungan peningkatan jumlah pelabuhan laut,

udara dan terminal bis ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Perubahan angka yang menunjukkan tren positif ini merupakan dampak

dari terjadinya kenaikan jumlah penumpang dan semakin membaiknya kondisi

ekonomi masyarakat. Direncanakan akan dibangun terminal multi moda untuk

menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda untuk

menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda yang akan

dibangun adalah terminal multi moda bagian utara di Bandara Hasanuddin

dan terminal multi moda bagian selatan di Pelabuhan Boddia Takalar.








_________________________________________________________________________________

37


NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Preservasi Jalan 351.730.875.840 318.596.787.412 90,58%

2 Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran 6.031.200.000 5.572.500.057 92,39%

3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan

2.679.218.400 2.613.825.454 97,56%

4 Program Penanggulangan Daerah-Daerah Potensi Banjir 67.500.000 64.660.730 95,79%

5 Program Penyediaan Listrik Dan Ketahanan Energi

4.930.689.284 4.873.168.428 98,83%

Jumlah 365.439.483.524 331.720.942.081 90,77%

Sumber: Laporan Keuangan TA. 2019 Unaudited

g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja


1) Program preservasi jalan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina

Konstruksi, program ini didukung 48 (empat puluh delapan) Kegiatan;

2) Program pengendalian Jalan akses wilayah terisolir, dilaksanakan oleh Dinas

Bina Marga dan Bina Konstruksi, program ini didukung 10 (sepuluh) Kegiatan;

3) Program penyelenggaraan kepelabuhanan dan angkutan pelayaran,

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, program ini didukung 13 (tiga belas)

Kegiatan;

4) Program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, program ini didukung 11 (sebelas) Kegiatan;

5) Program penanggulangan daerah-daerah potensi banjir, dilaksanakan oleh

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, program ini didukung 2

(dua) Kegiatan;

6) Program penyediaan listrik dan ketahanan energy, Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral, program ini didukung 6 (enam) Kegiatan.


_________________________________________________________________________________

38


ke-3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan Pusat-

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif”, dan tujuan ”Meningkatkan

pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah”. Sasaran

ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perdagangan,

Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis

pencapain sebagai berikut:


Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “PDRB

Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone)” serta “Tingkat Pengangguran Terbuka

(%)” diuraikan pada tabel berikut:



1 PDRB Kawasan (Luwu Utara,

Selayar, dan Bone) 33,110,348.45 34.013.980,00 102,73

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,17 4,97 104,02

Rata-rata Capaian 103,37


“Meningkatnya Produktifitas pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru“,

dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan

Bone) realisasi capaian kinerja yaitu102,73%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka

dengan realisasi capaian 104,02% sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran

Strategis 4 yaitu 103,375% atau tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi.

Meningkatnya Produktifitas Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sasaran Strategis 4


_________________________________________________________________________________

39

Untuk memperoleh “PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone)”

dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka dari BPS

Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh data PDRB kawasan (Luwu Utara, Selayar,

dan Bone) Tahun 2019 sebesar Rp34.013.980,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel III-19 PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone)

Kabupaten PDRB (Rp)

Luwu Utara 8.221.200,00

Selayar 3.684.740,00

Bone 22.108.040,00

PDRB Kawasan 34.013.980,00

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Untuk memperoleh “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan Formulasi


Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS bekerja sama

dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperoleh hasil Tingkat

Pengangguran Terbuka Tahun 2019 sebesar 4,97 %.


sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan

tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

40



1 PDRB Kawasan (Luwu Utara,

Selayar, dan Bone) 29.202.608 31.757.940 34.013.980

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,61 5,34 4,97

Realisasi capaian untuk indikator PDRB Kawasan dari tahun ke tahun

cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2017 sebesar Rp29.202.608

meningkat menjadi sebesar Rp31.757.940 di Tahun 2018, demikian pula pada

Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp34.013.980, sebagaimana terlihat pada

table berikut:

Tabel III-21 Perbandingan PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone)

Kabupaten 2017 2018 2019

Luwu Utara 7.081.170,00 7.675.200,00 8.221.200,00

Selayar 3.147.390,00 3.422.670,00 3.684.740,00

Bone 18.970.530,00 20.660.070,00 22.108.040,00

PDRB Kawasan 29.199.090,00 31.757.940,00 34.013.980,00

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengagguran Terbuka mengalami

penurunan, hal ini mencerminkan capaian yang positif bagi Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan dimana untuk Tahun 2019 Tingkat Pengangguran berada pada

angka 4,97% sedangkan Tahun 2017 sebesar 5,61% dan 5,34% pada Tahun

2018.


Adapun perbandingan realisasi untuk indikator PDRB Kawasan dan Tingkat

Pengangguran Terbuka Tahun 2019 dengan target jangka menengah dapat dilihat

pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

41



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone)

34.013.980 41.166.380,41 -

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,97 4,37 -

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PDRB Kawasan (Luwu Utara,

Selayar, dan Bone) Tahun 2019 dengan target jangka menengah dengan nilai

Rp41.166.380,41, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:


Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 yaitu 4,97, jika

dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 4,37%, masih terdapat selisih

beberapa point untuk mencapai target jangka menengah, sebagaimana tergambar

dalam grafik berikut:


_________________________________________________________________________________

42



➢ PDRB Kawasan (Bone, Selayar, Luwu Utara)

PDRB Kawasan (Bone, Selayar, Luwu Utara) menggambarkan

pertumbuhan ekonomi pada ketiga daerah kabupaten. Cara mengukurnya adalah

dengan menjumlahkan nilai PDRB dari ketiga kabupaten tersebut.

Dari segi distribusi lapangan usaha terhadap PDRB yang terbesar adalah

pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,89%, perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,94% dan kemudian industri

pengolahan sebesar 13,71%. Gambaran tentang perekonomian Sulawesi Selatan

berdasarkan PDRB ADHK seluruh komponen pengeluaran konsumsi rumah

tangga merupakan komponen pengeluaran terbesar yaitu 53,65%.

Sebagai daerah yang mengandalkan pada hasil-hasil pertanian, maka

sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap

pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. Kondisi pertanian di Sulawesi Selatan

masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya

pelaku tani. Selain potensi yang besar dalam nilai produksi, sektor pertanian juga

merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan

ekonomi menurut lapangan usaha di Sulawesi Selatan. Sub sektor tanaman

pangan khususnya komoditi padi dan jagung berkontribusi besar terhadap sektor

pertanian.


_________________________________________________________________________________

43

Upaya yang diakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara

lain adalah Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya di Sulawesi Selatan

diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang

memiliki nilai strategis pada sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan.

Pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial

pertanian tanaman pangan komoditas padi dan jagung diarahkan pada beberapa

daerah.

➢ Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya

persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi

menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada

pasar kerja. Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran

terbuka maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor

perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang

bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan

dalam penyerapan tenaga kerja.

Penduduk yang bekerja masih didominasi penduduk berpendidikan

rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 55,58% dari penduduk yang bekerja atau

sebesar 2.128.760 orang. Ini berindikasi bahwa mereka yang berpendidikan

rendah cenderung mau menerima pakerjaan apa saja.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dalam menekan angka pengangguran antara lain adalah melakukan penanganan

yang lebih serius seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan

pemberian pelatihan keterampilan, mengadakan pelatihan peningkatan

produktivitas dan kewirausahaan kepada calon-calon wirausaha muda agar

tercipta entrepreneur, memerikan pelatihan berbasis kompetensi bagi para tenaga

kerja maupun calon tenaga kerja.



pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 Program sebesar Rp9.171.851.500,00 dengan

realisasi sebesar Rp8.935.482.622,00 atau 97,42%. Dibandingkan dengan rata-rata


_________________________________________________________________________________

44

capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 103,37%, berarti tingkat efisiensi yang



NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru

689.310.000 594.852.993 86,30%

2 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Perdagangan Internasional

1.487.000.000 1.455.256.558

97,87%

3 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

4.736.508.000 4.708.073.336 99,40%

4 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri

1.033.133.500 971.165.085 94,00%

5 Program Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja

1.225.900.000 1.206.134.650 98,39%

Jumlah 9.171.851.500 8.935.482.622 97,42%

Sumber Data: Laporan Keuangan TA. 2019 Unaudited



1) Program pengembangan pusat pertumbuhan baru, dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini didukung 5 (lima) Kegiatan;

2) Prgram peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan internasional,

dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;

3) Program peningkatan dan pengembangan ekspor, dilaksanakan oleh Dinas

Perdagangan, program ini didukung 5 (lima) Kegiatan;

4) Program pengembangan sentra-sentra industri, dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian, program ini didukung 8 (delapan) Kegiatan;

5) Program perluasan dan pengembangan tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, program ini didukung 6 (enam) Kegiatan.


_________________________________________________________________________________

45


ke-3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan Pusat-

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif”, dan tujuan ”Meningkatkan

pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah”. Sasaran

ini didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perumahan

Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan,

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kesehatan, serta Dinas

Pendidikan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja

dengan analisis pencapain sebagai berikut:



Gini Ratio” diuraikan pada tabel berikut:



1 Indeks Gini Ratio 0,385 0,391 98,47

2 Indeks Wiliamson 0,580 0,63 92,06

Rata-rata Capaian Kinerja 95,26


“Menurunnya Kesenjangan Antar Lapisan Masyarakat dan antar Wilayah“,

terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Gini Ratio realisasi capaian

kinerja yaitu 98,47 %, dan Indeks Williamson realisasi capaian kinerja yaitu

92,06% sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5 yaitu 95,26% atau

tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi.

Menurunnya Kesenjangan Antar Lapisan Masyarakat dan antar Wilayah

Sasaran Strategis 5


_________________________________________________________________________________

46

Untuk memperoleh “Indeks Gini Ratio” dengan Formulasi Perhitungan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS diperoleh hasil

Indeks Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah sebesar 0,391

Untuk memperoleh “Indeks Wiliamson” dengan Formulasi Perhitungan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS diperoleh hasil

Indeks Wiliamson Tahun 2019 adalah sebesar 0,63.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya

Untuk perbandingan realisasi Indeks Gini Ratio dan Indeks Wiiamson

Tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:



1 Indeks Gini Ratio 0,429 0,397 0,391

2 Indeks Wiliamson 0,610 - 0,63


_________________________________________________________________________________

47

Indeks Gini R atio Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke

waktu, pada Tahun 2017 tercatat sebesar 0,429. Pada Maret 2018 Indeks Gini

Ratio mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017 dengan nilai 0,397

demikian halnya pada Tahun 2019 turun menjadi 0.391.

Indeks Wiliamson di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 tercatat

sebesar 0,610 sedang untuk Tahun 2019 meningkat menjadi 0,63.


Adapun perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan target jangka

menengah dapat dilihat pada tabel berikut:



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Indeks Gini Ratio 0,391 0,347 0,38 - 039

2 Indeks Wiliamson 0,63 0,539 -

Indeks Gini Ratio Tahun 2019 berada pada angka 0,391 sedangkan untuk

target jangka menengah adalah 0,347 sehingga diharapkan untuk tahun-tahun

berikutnya dapat ditingkatkan sehingga target jangka menengah dapat dicapai

demikian halnya dengan target nasional. Perbandingan Indeks Gini Ratio dapat di

lihat pada grafik di bawah ini:



_________________________________________________________________________________

48

Untuk Indeks Williamson Tahun 2019 berada pada angka 0,63 sedangkan

untuk target jangka menengah adalah 0,539, diharapkan dapat ditingkatkan pada

tahun-tahun yang akan datang sehingga target jangka menengah dapat dicapai.

Adapun perbandingan Indeks Williamson dapat di lihat pada grafik di bawah ini:


d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

➢ Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan

pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata

bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata

distribusi pendapatan, maka nilai koefisen gini mendekati satu. Semakin tinggi

nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Penurunan ini

mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan

distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita

dari beberapa sektor antara lain: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Industri

Pengolahan menjadi faktor penurunan Indeks Gini dimana distribusi pendapatan

yang semakin meningkat akan memperkecil ketimpangan.

➢ Indeks Wiliamson

Indeks Ketimpangan Williamson merupakan ukuran ketimpangan


_________________________________________________________________________________

49

pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar

wilayah/daerah berdasarkan nilai PDRB Perkapita dalam kaitannya dengan

jumlah penduduk pada setiap wilayah/daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi

suatu daerah juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan

daerah yang selanjutnya akan berdampak pada proses pembangunan dan

menyangkut kesejahteraan dari masyarakat. Akan tetapi, proses pembangunan

tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa daerah yang mengalami

pembangunan secara cepat sementara daerah yang lainnya mempunyai laju

pembangunan yang lambat. Sulawesi Selatan sebagai Provinsi yang meliputi

24 kabupaten/kota mempunyai keberagaman karakteristik, mulai dari wilayah,

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana social-ekonomi maupun kebijakan

pemerintah daerah. Adanya keberagaman tersebut menyebabkan terjadinya

disparitas pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita antar wilayah.




dengan realisasi sebesar Rp67.925.418.686,00 atau 95,89%. Dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran sebesar 95,26%, berarti tingkat inefisiensi yang pada

sasaran ini adalah sebesar 0,62%.


NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1

Program Pengembangan Dan Pembinaan Kelompok UKM Bagi Masyarakat Miskin

3.932.900.000

3.149.253.942

80,07%

2 Program Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum 6.547.325.800 5.868.865.400 89,64%

3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.743.829.400 2.692.355.464 98,12%

5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal 65.916.000 64.675.506 98,12%

6 Program Pengembangan Usaha Dan Promosi Produk UMKM 899.500.000 894.678.406 99,46%


_________________________________________________________________________________

50

NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

8 Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

2.560.402.800

2.152.422.883

84,07%

9

Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (UPT. Transfusi Darah)

10.045.719.698

9.402.523.452

93,60%

10

Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (UPT. RSK Gigi Dan Mulut)

1.762.800.000

1.762.379.725

99,98%

11

Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Labuang Baji)

796.720.454

790.749.658

99,25%

12

Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSK Ibu Dan Anak Pertiwi)

280.800.000

276.553.000

98,49%

13 Program Bantuan Pendidikan Sma/Smk/Ma Bagi Siswa Miskin

39.072.714.160 38.967.193.250 99,73%

14 Program Penyediaan Air Bersih 2.126.000.000 1.903.768.000 89,55%

Jumlah 70.834.628.312 67.925.418.686 95,89%

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2019 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan Kinerja


1) Program pengembangan dan pembinaan kelompok UKM bagi masyarakat

miskin, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

program ini didukung 7 (tujuh) Kegiatan;

2) Program pengembangan dan penataan fasilitas umum, dilaksanakan oleh

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan, program ini

didukung 5 (lima) Kegiatan;

3) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan Dan Kepariwisataan, program ini didukung 17 (tujuh belas)

Kegiatan;

4) Program pengembangan destinasi pariwisata halal, dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan Dan Kepariwisataan, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan;


_________________________________________________________________________________

51

5) Program pengembangan usaha dan promosi produk UMKM, dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, program ini didukung 5 (lima)

Kegiatan;

6) Program upaya kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan,

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, program ini didukung 23 (dua puluh tiga)

Kegiatan;

7) Program bantuan pendidikan sma/smk/slb bagi siswa miskin, dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan, program ini didukung 7 (tujuh) Kegiatan;

8) Program penyediaan air bersih, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman, Dan Pertanahan, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan.


ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan Kualitas

Manusia yang Kompeti tif, Inklusif, dan Berkarakter”, dan tujuan ” Meningkatkan

kualitas SDM secara inklusif”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan, serta

Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu)

indikator kinerja dengan analisis pencapain sebagai berikut:



Pendidikan” dilihat pada tabel berikut:



1 Indeks Pedidikan 65,19 64,64 99,16

Meningkatnya Derajat Pendidikan Mayarakat

Sasaran Strategis 6


_________________________________________________________________________________

52


“Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat“, realisasi capaian kinerja yaitu

99,16%, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 6 tercapai dengan kriteria

Sangat tinggi.

Untuk memperoleh “Indeks Pedidikan” dengan Formulasi Perhitungan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran BPS Provinsi Sulawesi Selatan bekerja

sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh hasil Indeks

Pendidikan Tahun 2019 adalah 64,64, belum dapat mencapai target yang

ditetapkan yaitu sebesar 65,15.


sebelumnya

Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 lebih baik dan

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,

dimana untuk Tahun 2019 Indeks Pendidikan yaitu 64,64, Tahun 2018 yaitu 63,79

dan Tahun 2017 yaitu 63,39, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



1 Indeks Pedidikan 63,39 63,79 64,64

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

53



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Indeks Pendidikan 64,64 68,5 -

Indeks Pendidikan Tahun 2019 masih jauh jika dibandingkan dengan target

jangka menengah, dimana realisasi tahun 2019 adalah 64,64 sedangkan target

jangka menengah adalah 68,5, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:



Perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan memperlihatkan hasil yang

cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan

rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indeks pendidikan merupakan gambaran

pengetahuan yang diukur melalui Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama

Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah

dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan

formal yang pernah dijalani, dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang

ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Walaupun masih belum

tinggi, namun sepanjang periode tahun 2017-2019 rata-rata lama sekolah di

Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata

lama sekolah 7,65 tahun.


_________________________________________________________________________________

54

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun)

sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7

tahun) di masa mendatang. Tujuan mengukur indikator angka HLS adalah untuk

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang

ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan yang diharapkan dapat dicapai

oleh setiap anak. Jika dikaitkan antara RLS dan HLS, masyarakat Sulawesi

Selatan masih memiliki harapan untuk bisa mengenyam pendidikan hingga sekitar

13 tahun atau hingga bangku kuliah setaraf diploma. Berdasarkan jenis kelamin,

hampir semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, perempuan memiliki Angka

Harapan Lama Sekolah yang lebih lama dibandingkan laki -laki, kecuali di

Kabupaten Jeneponto dan Luwu Utara, dimana laki-laki memiliki Harapan Lama

Sekolah yang lebih lama dibandingkan perempuan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Indeks Pedidikan adalah

Pagu anggaran yang cukup memadai, Keterlibatan stakeholder yang berkaitan,

Keterlibatan Pemerintah Pusat di dalam pencapaian indikator kinerjadan Tupoksi

stakeholder yang berkaitan




realisasi sebesar Rp3.701.214.476,00 atau 91,51%. Dibandingkan dengan capaian

kinerja sasaran sebesar 99,16%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran

ini adalah sebesar 7,65%.


NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah

313.775.750

251.433.750

80,13%

2 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasional

486.950.000

379.965.538

78,03%

3 Program Pendidikan Karakter Dan Sekolah Sehat 2.276.857.245 2.110.876.216 92,71%

4 Program Pengembangan Dan Kepeloporan Pemuda 966.867.000 958.938.972 99,18%

Jumlah 4.044.449.995 3.701.214.476 91,51%



_________________________________________________________________________________

55

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan Kinerja


1) Program peningkatan kualitas pendidikan menengah, dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, program ini didukung 6 (enam) Kegiatan;

2) Program peningkatan kualitas pendidikan vokasional, dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, program ini didukung 5 (lima) Kegiatan;

3) Program pendidikan karakter dan sekolah sehat, dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, program ini didukung 9 (sembilan) Kegiatan;

4) Program pengembangan dan kepeloporan pemuda, dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga, program ini didukung 3 (tiga) Kegiatan.



Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, dan tujuan ” Meningkatkan

kualitas SDM secara inklusif”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

serta Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator

kinerja dengan analisis pencapain sebagai berikut:



Pembangunan Gender” dan Indeks Pemberdayaan Gender” dilihat pada tabel

berikut:



1 (IPG) Indeks Pembangunan Gender 93,18 93,09 99,90

2 (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender 74,01 74,01 100,00

Rata-rata capaian Kinerja 99,95

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

Sasaran Strategis 7


_________________________________________________________________________________

56


“Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan“, terdiri dari 2

(dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Gender realisasi capaian kinerja

yaitu 99,90% dan Indeks Pemberdayaan Gender realisasi capaian kinerja yaitu

100%, sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 7 yaitu 99,95% atau

tercapai dengan kriteria Sangat tinggi.

Untuk memperoleh “Indeks Pembangunan Gender” dengan Formulasi



dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Sulawesi Selatan, maka Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 adalah sebesar

93,09%, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 93,18%.

Untuk memperoleh “Indeks Pemberdayaan Gender” dengan Formulasi



dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Provinsi Sulawesi

Selatan, maka Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 adalah sebesar 74,01%,

dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu 74,01%.


sebelumnya

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan

tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

57





Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPG dan IDG 3 (tiga)

tahun terakhir ini berfluktuasi, dimana untuk IPG Tahun 2017 yaitu 92,84 naik

menjadi 95,15 di Tahun 2018 akan tetapi kembali mengalami penurunan di Tahun

2019 yaitu 93,09. Lain halnya dengan IDG dimana untuk Tahun 2017 yaitu 72,48

turun menjadi 69,14 di Tahun 2018 dan naik kembali di Tahun 2019 yaitu 74,01.


Perbandingan capaian IPG dan IDG Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

dengan target jangka menengah, belum mancapai target jangka menengah

sebaliknya target nasional dapat terlampaui. IPG Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 adalah 93,09 meningkat jika dibanding Target Nasional yaitu 91,07. Begitupun

dengan IDG Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah 74,01 meningkat

dibanding Target Nasional yakni 72,10, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut:



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional



Perbandingan realisasi capaian IPG Tahun 2019 dengan target jangka

menengah tergambar dalam grafik di bawah ini:


_________________________________________________________________________________

58


Perbandingan realisasi capaian IDG Tahun 2019 dengan target jangka

menengah tergambar dalam grafik di bawah ini:



_________________________________________________________________________________

59


➢ Indeks Pembangunan Gender

Salah komponen yang berpengaruh terkait naik turunya persentase capaian

IPG adalah harapan lama sekolah perempuan dan rata-rata lama sekolah

perempuan dan kondisi di Sulawesi Selatan untuk 2 tahun terakhir (2018-2019)

rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah jenis kelamin perempuan masih

lebih rendah dibanding jenis kelamin laki-laki. Faktor lain yang ikut berkontribusi

terhadap capain IPG di Sulawesi Selatan adalah masih terdapat kesenjangan

ekonomi dan angka harapan hidup antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks komposit yang mengukur

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan

keputusan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi

partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta

penguasaan sumber daya ekonomi.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPG antara lain adalah seluruh

Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan stakeholder

meningkatkan komitmen dalam sinergitas program dan kegiatan ke arah responsif

gender, sehingga seluruh perempuan di Sulawesi Selatan lebih mudah

mendapatkan akses, berpartisipasi dan ikut mengontrol dan mendapatkan manfaat

pembangunan di Sulawesi Selatan.

➢ Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif perempuan

dalam kehidupan ekonomi dan politik. Capaian pembangunan gender di Sulawesi

Selatan menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender

di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif

seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan data dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IDG Sulawesi Selatan

memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif.

Kenaikan IDG merupakan gambaran bahwa partisipasi angkatan kerja

parempuan baik di Lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif maupun di sektor


_________________________________________________________________________________

60

perdagangan sudah membaik, atau dengan kata lain Pemerintah Daerah sudah

memberikan ruang dan akses bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif

dalam pembangunan meskipun belum banyak yang menjadi sebagai pengambil

keputusan.




realisasi sebesar Rp2.575.328.282,00 atau 96,60%. Dibandingkan dengan rata-rata

capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 96,42%, berarti tingkat inefisiensi pada

sasaran ini adalah sebesar 0,18%.


NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Perlindungan Perempuan Dan Anak 210.976.000 209.982.726 99,53%

2 Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

2.454.950.000 2.365.345.556 96,35%

Jumlah 2.665.926.000 2.575.328.282 96,60%




1) Program perlindungan perempuan dan anak, dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program ini didukung 3

(tiga) Kegiatan; dan

2) Program peningkatan peran perempuan perdesaan, dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program ini didukung 7 (tujuh) Kegiatan.


_________________________________________________________________________________

61



Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, dan tujuan ” Meningkatkan

kualitas SDM secara inklusif”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk

mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis

pencapain sebagai berikut:



Kesehatan” dilihat pada tabel berikut:



1 Indeks Kesehatan 77,03 77,58 100,71


“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat“, realisasi capaian kinerja yaitu

100,71%, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 8 tercapai dengan kriteria

Sangat Tinggi.

Untuk memperoleh “Indeks Kesehatan” dengan Formulasi Perhitungan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS Provinsi

Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan sebagaimana formulasi di atas diperoleh Indeks Kesehatan Tahun 2019

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis 8


_________________________________________________________________________________

62

yaitu 77,58, dimana hasil ini menunjukkan telah melampaui target yang telah

ditetapkan yaitu 77,03.


sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan tahun lalu dan tahun

sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:




Indeks Kesehatan selama 2 (dua) tahun terakhir cenderung meningkat,

Tahun 2017 Indeks Kesehatan sebesar 76,68, meningkat di Tahun 2018 menjadi

77,05 dan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 77,58.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan target jangka menengah dan

target nasional dapat dilihat pada table berikut:



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional


Capaian kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2019 sebesar 77,58 telah

melampaui target jangka menengah yaitu 77,03, namun belum mencapai target

nasional yaitu sebesar 78,98.


_________________________________________________________________________________

63


Dari Grafik di atas dapat dilihat perbandingan Capaian kinerja Indeks

Kesehatan Tahun 2019 melampaui target jangka menengah dengan nilai yang

cukup signifikan yaitu sekitar 0,55 point.


Indeks Kesehatan diukur dari angka harapan hidup, dimana umur

panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)

yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk

bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada

saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. UHH merepresentasikan dimensi umur

panjang dan hidup sehat yang terus meningkat. Selama periode 2017 hingga

2019, secara rata-rata, UHH tumbuh 0,17 persen pertahun. Pada tingkat

kabupaten/kota, UHH Toraja Utara (72,94 tahun) merupakan usia tertinggi

dibanding 24 kabupaten/kota lainnya. Dengan membaiknya kondisi kesehatan

daerah, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada

tahun 2017 angka usia harapan hidup masyarakat di Sulawesi Selatan sebesar

69,84 dan meningkat menjadi 70,08 pada Tahun 2018. Peningkatan angka

harapan hidup rata-rata sebesar 0,24 per tahun menunjukkan bahwa di Sulawesi

Selatan dari tahun ke tahun seorang bayi yang dilahirkan dapat hidup lebih lama

dibanding tahun-tahun sebelumnya.


_________________________________________________________________________________

64

Penilaian Indeks Kesehatan merupakan representatif dari Indikator Umur

Harapan Hidup (UHH). Meningkatnya UHH di suatu wilayah otomatis juga

memberikan nilai ungkit terhadap indeks kesehatan di wilayah tersebut.

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja ini, antara lain:

1) Tersedianya sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta yang

bermitra dengan BPJS yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya

pelaksanaan kesehatan secara merata dan mampu menciptakan akses

pelayanan khususnya di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.

2) Dukungan Pemerintah baik berupa penyiapan anggaran, Penyiapan Sumber

Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi dan penyiapan sarana

prasarana akses pelayayanan kesehatan, maupun kebijakan/regulasi dalam hal

standarisasi pelayanan kesehatan baik di tingkat pelayanan primer maupun di

tingkat pelayanan rujukan

3) Peningkatan kegiatan promotif dan kuratif dengan mendorong Kabupaten/Kota

agar menjadikan PHBS dan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(GERMAS) sebagai program prioritas.

4) Tingkat keaktifan kader Posyandu dan kader-kader UKBM (Upaya kesehatan

berbasis masyarakat) dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada

masyarakat.

5) Meningkatnya kualitas dan mutu tenaga kesehatan dengan peningkatan

kapasitas tenaga kesehatan melalui Pelatihan-pelatihan teknis dan perbaikan

manajemen SDM.

6) Meningkatnya teknologi di bidang informasi berimbas kepada meningkatnya

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS).

7) Adanya Komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

menyiapkan Dana Sharing untuk Pembiayaan Pelaksanaan Program Integrasi

Jamkesda ke JKN yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan

Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15),

sehingga dapat mengakomodir kendala pembiaayaan jaminan kesehatan bagi

masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.


_________________________________________________________________________________

65




realisasi sebesar Rp5.178.718.561,00 atau 69,27%. Dibandingkan dengan capaian

kinerja sasaran sebesar 100,71%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran

ini adalah sebesar 31,44%.


NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Pembangunan Rumah Sakit Regional 3.433.827.769 2.055.000.000 59,85%

2 Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit

690.186.000

652.940.203

94,60%


200.000.000

199.528.564

99,76%


400.000.000

388.284.720

97,07%

5 Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk)

250.000.000

94.859.480

37,94%

6 Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak

2.502.522.600

1.788.105.594

71,45%

Jumlah 7.476.536.369 5.178.718.561 69,27%

Sumber: Laporan Keuangan TA. 2019 Unaudited



1) Program pembangunan rumah sakit regional, dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan, program ini didukung 4 (empat) Kegiatan;

2) Program pengembangan spesialisasi dan kualitas layanan rumah sakit,

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program ini didukung 5 (lima) Kegiatan;

3) Program pelayanan 1000 Hari pertama kehidupan (HPK), dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;

4) Program promosi kesehatan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak,

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, program ini didukung 26 (dua puluh enam)

Kegiatan.


_________________________________________________________________________________

66


ke-5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Meningkatkan

Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber” dan tujuan ”Mengoptimalkan

pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan

kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Sasaran ini

didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas

Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan

Perikanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk mengukur sasaran

tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai

berikut:


Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja

“Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)” dilihat pada tabel berikut:



1 Produktivitas Total Daerah

(Rp/Angkatan Kerja) 78.777.309 82.027.871 104,13


“Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Produk Sektor Perekonomian

Berbasis Sumber Daya Alam“, realisasi capaian kinerja yaitu 104,13 %,

sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 9 tercapai dengan kriteria Sangat

Tinggi.

Untuk memperoleh “Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)”

dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut:

Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Produk Sektor Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam

Sasaran Strategis 9


_________________________________________________________________________________

67

Berdasarkan formulasi perhitungan di atas diperoleh hasil Produktivitas

Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) Tahun 2019 adalah sebesar Rp82.027.871

dimana hasil tersebut telah melampaui target yag telah ditetapkan yaitu

Rp78.777.309


sebelumnya

Perbandingan realisasi untuk indikator kinerja “Produktivitas Total Daerah

(Rp/Angkatan Kerja)” Tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dilihat pada

tabel berikut:



1 Produktivitas Total Daerah

(Rp/Angkatan Kerja) 75.782.133 77.542.974 82.027.871

Perbandingan capaian kinerja Produktivitas Total Daerah Tahun 2019

adalah sebesar Rp82.027.871, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian

kinerja Produktivitas Total Daerah Tahun 2018 yaitu sebesar Rp77.542.974 dan

Tahun 2017 yaitu sebesar Rp75.782.133.

Tabel III-42 Produktivitas Total Daerah Tahun 2017 - 2019

Uraian 2017 2018 2019

Nilai Tambah Sektor ke-I (PDB)

288.908.620.999.614 309.243.630.000.000 330.605.131.278.400

Jumlah angkatan kerja 3.812.358 3.988.029 4.030.400

Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)

75.782.133 77.542.974 82.027.871


_________________________________________________________________________________

68


Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja “Produktivitas Total

Daerah (Rp/Angkatan Kerja)” Tahun 2019 dengan target jangka menengah dapat

dilihat pada tabel berikut:



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)

82.027.871 93.325.387 -

Realisasi indikator kinerja Produktivitas Total Daerah Tahun 2019 sebesar

Rp.82.027.871 masih jauh di bawah target jangka menengah yaitu Rp.93.325.837,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas

tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan


_________________________________________________________________________________

69

kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah

dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang

merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja

dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan sektor.








NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Hilirisasi Pertanian 53.694.166.677 51.006.977.860 95,00%

2 Program Hilirisasi Perkebunan 3.980.600.000 3.904.509.230 98,09%

3 Program Hilirisasi Peternakan 3.630.565.200 3.322.384.931 91,51%

4 Program Hilirisasi Perikanan 25.116.905.107 24.212.459.551 96,40%

5 Program Hilirisasi Pertambangan 625.000.000 619.073.447 99,05%

6 Program Eksplorasi Sumber Daya Geologi, Konservasi Dan Pemanfaatan Air Tanah

1.864.797.000 1.543.336.086 82,76%

7 Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Ternak

21.288.963.686 20.849.828.389 97,94%

Jumlah 110.200.997.670 105.458.569.493 95,70%


g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas

adalah:

1) Program hilirisasi pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura, program ini didukung 14 (empat belas)

Kegiatan;

2) Program hilirisasi perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, program

ini didukung 9 (Sembilan) Kegiatan;


_________________________________________________________________________________

70

3) Program hilirisasi peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan, program ini didukung 18 (delapan belas) Kegiatan;

4) Program hilirisasi perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan,

program ini didukung 28 (dua puluh delapan) Kegiatan;

5) Program hilirisasi pertambangan, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral, program ini didukung 4 (empat) Kegiatan;

6) Program eksplorasi sumber Daya geologi, konservasi dan pemanfaatan air

tanah, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, program ini

didukung 6 (enam) Kegiatan; dan

7) Program peningkatan produksi dan produktivitas ternak, dilaksanakan oleh

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, program ini didukung 10 (sepuluh)

Kegiatan.


ke-5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Meningkatkan

Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber” dan tujuan ”Mengoptimalkan

pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan

kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Sasaran ini

didukung oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Dinas

Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang. Untuk mengukur sasaran tersebut

terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapain sebagai berikut:



Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” dan “Potensi Penurunan Emisi GRK” dilihat

pada tabel berikut:

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran Strategis 10


_________________________________________________________________________________

71

Tabel III-45

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi Capaian

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 73,33 75,50 102,96

2 Potensi Penurunan Emisi GRK

(Juta Ton CO2 Eq) 1,1 0,86 78,19

Rata-rata capaian Kinerja 90,87


“Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim“, terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi capaian kinerja yaitu 102,96% dan

Potensi Penurunan Emisi GRK dengan realisasi capaian kinerja yaitu 78,19%,

sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 10 yaitu 90,87% atau tercapai

dengan kriteria Tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh dengan Formulasi Perhitungan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil formulasi perhitungan di atas diperoleh Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Tahun 2019 adalah 75,50, angka tersebut melampaui target

yang ditetapkan yaitu 73,33, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:


_________________________________________________________________________________

72

Tabel III-46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Uraian Capaian 2019

Indeks Kualitas Air 81,47 x 30% 24,44%

Indeks Kualitas Udara 88,69 x 30% 26,60%

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 61,14 x 40% 24,45%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,50%

Adapun Indikator “Potensi Penurunan Emisi GRK” realisasinya dapat

diperoleh dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil formulasi perhitungan di atas, diperoleh hasil Potensi

Penurunan Emisi GRK Tahun 2019 adalah 0,86, nilai tersebut belum dapat

mencapai target yang ditetapkan yaitu 1,1.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya

dapat dilihat dari tabel berikut:



1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 73,24 66,01 75,50

2 Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton

CO2 Eq) 0,79 0,60 0,86

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berfluktuasi dimana pada Tahun

2017 IKLH adalah 73,24 namun pada Tahun 2018 menurun menjadi 66,01 dan

pada Tahun 2019 kembali menanjak naik yaitu 75,50.


_________________________________________________________________________________

73

Untuk indikator Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2 Eq)

realisasinya juga berfliktuasi, pada Tahun 2017 berada pada angka 0.79 dan pada

Tahun 2018 yaitu 0,60 dan pada Tahun 2019 berada pada angka 0,86.


Perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan target jangka menengah dan

target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:



Realisasi Target

2019 Target Jangka

Menengah

Target

Nasional

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

75,50 73,49 66,5 - 68,5

2 Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2 Eq)

0,86 2,3 -

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019 dengan

nilai indeks 75,50 lebih tinggi jika dibandingkan dengan target jangka menengah

dengan nilai indeks 73,49 demikian pula dengan target nasional dengan nilai indeks

antara 66,5-68,5.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dengan

Target Jangka Menengah dapat dilihat pada grafik berikut:


_________________________________________________________________________________

74


Untuk indikator Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2 Eq) Tahun

2019 dengan nilai 0,86 jauh menurun jika dibandingkan dengan target jangka

menengah dengan nilai 2,3 sebagaimana grafik berikut:



_________________________________________________________________________________

75


➢ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan

perhitungan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan. Penentuan nilai IKA (Indeks Kualitas Air) Sulawesi Selatan

didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air pada 18 sungai dan 2 Danau lintas

kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas air untuk setiap sungai

dilakukan pada lokasi hulu, tengah dan hilir. Kecenderungan penurunan kualitas

air di beberapa daerah di Sulawesi Selatan telah terlihat dalam beberapa dekade

terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya paremater e-

Coli, BOD dan COD yang semakin meningkat. Perubahan Nilai IKA dipengaruhi

oleh jumlah limbah domestik yang masuk ke dalam badan sungai, dimana limbah

domestik sangat dipengaruhi dengan pertambahan jumlah penduduk.

Peningkatan limbah domestik akan meningkatkan pencemaran air yang

akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari

peningkatan konsentrasi parameter BOD dan COD di badan air sungai. Secara

umum, nilai IKA di Sulawesi Selatan pada periode Tahun 2017 – 2019 bervariasi,

pada Tahun 2017 IKA Sulawesi Selatan menurun menjadi 54,29, hal ini karena

adanya perubahan lokasi pemantauan. Nilai IKA Sulawesi Selatan pada Tahun

2017 dan 2018 berada dibawah IKA nasional yaitu 60,38, namun Nilai IKA

Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dalam kategori kurang baik. Pada tahun

2019 IKA meningkat diperlihatkan dengan capaian IKA 81,47 naik dari Tahun

2018. Terjadi perubahan signifikan nilai IKA pada tahun 2019 karena telah

menggunakan metode perhitungan Siskana, berbeda dengan perhitungan tahun

sebelumnya yang menggunakan metode Storet.

Penentuan nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) Sulawesi Selatan didasarkan

pada hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler

yang dilakukan di 24 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas

udara untuk setiap kabupaten dilakukan pada lokasi roadside, terminal dan

pemukiman. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa daerah di

Sulawesi Selatan telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan


_________________________________________________________________________________

76

dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan

oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan

transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan

meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia

dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan konsentrasi parameter SO2

dan NO2 di udara ambien. Secara umum, nilai IKU di Sulawesi Selatan pada

periode Tahun 2017 – 2019 apabila dilihat kecenderungan linear-nya maka nilai

IKU cenderung meningkat dengan laju peningkatan 0,136 per tahun. Pada Tahun

2017 IKU Sulawesi Selatan 88,66 yang selanjutnya meningkat sampai Tahun

2019. Nilai IKU Sulawesi Selatan ini berada di atas IKU nasional yaitu 81,61. Nilai

IKU ini secara umum masih dalam kategori baik dilihat dari parameter SO2 dan

NO2. Tahun 2019 terjadi peningkatan indeks kualitas udara diperlihatkan dari

naiknya angka indeks kualitas udara 0,01 menjadi 88,69.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penjumlahan nilai dari

lima Indeks yaitu Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan (IPH),

Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA), dan

Indeks Kondisi Habitat (IKH). Data IKTL Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan

adanya kecenderungan penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan

indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar,

penggunaan Kawasan hutan untuk sektor diluar kehutanan, dan pemukiman.

Adanya kecenderungan penurunan IKTL menunjukkan korelasi dengan tutupan

lahan berhutan di tingkat tapak yang dimungkinkan dikarenakan terjadi penurunan

kelas hutan menjadi non hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan seharusnya

berfungsi sebagai penjaga tata air, penyedia udara bersih, penyerap polutan, serta

penyedia jasa ekosistem lainnya. Perubahan fungsi hutan akan mengganggu

kualitas dan kuantitas air, kesuburan tanah, kualitas udara, dan ekosistem hutan

secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan

berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan. Kawasan hutan yang tidak

berhutan dan secara alamiah harusnya berupa hutan mengindikasikan hutan

belum terkelola dengan baik. ITL Tahun 2019 dan 2018 berbeda dengan ITL di

Tahun 2017 disebabkan adanya perbedaan metode penghitungan. Dengan


_________________________________________________________________________________

77

demikian perbedaan angka ini tidak dapat dilihat sebagai kenaikan indeks dan

angka indeks Tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan angka indeks Tahun

2018. Terjadinya kenaikan tutupan lahan merupakan implikasi dari sejumlah

kegiatan pemulihan kerusakan lahan bekas bencana (penanaman pohon),

rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sempadan Sungai, pembangunan ruang terbuka

hijau di kabupaten/kota.

Realisasi kinerja IKLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 menunjukkan

kisaran di angka 75,50 atau sebesar 99,9 % dari target 2019, hal ini berkaitan

dengan naiknya angka indeks kualitas air sebesar 81,47 dari target dengan nilai

56,1. Fluktuasi nilai indeks kualitas air tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal

diantaranya ketaatan pemrakarsa untuk membuang air limbah melalui proses

pengolahan (eksternal) , pengawasan secara kontinu melalui Proper, Properda

dan pengawasan secara pasif (internal) serta tingkat kesadaran masyarakat yang

tinggi dalam menjaga lingkungan (eksternal).

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung

keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat

mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan

dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas

dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh DPLH Provinsi

Sulsel. Seperti halnya pada ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

dan Pengendali Dampak Lingkungan untuk mendukung pencapaian setiap

indikator kinerja Makro dalam melakukan pengawasan dan melakukan kajian

yang mendalam terhadap permasalahan-permasalah yang terjadi di lingkungan

khususnya terkait kedua indikator di atas.

2) Minimnya anggaran dan ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung kegiatan

tersebut di atas

3) Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di OPD untuk menunjang proses

perencanaan dan pengambilan kebijakan.

4) Indikator pada level impact dan Outcome pada DPLH umumnya bersifat fisik,

sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk


_________________________________________________________________________________

78

koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome

kadang sulit tercapai.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1) Diperlukan peningkatan kapasitas dan penambahan SDM terutama

menyangkut pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

2) Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap ASN dan

mengaplikasikan pada pendistribuan insentif berdasarkan beban kerja.

3) Sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses

perencanaan dan pengambilan kebijakan.

➢ Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2 Eq) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah dilaksanakan sejak tahun

2013, Jenis kegiatan yang dilakukan adalah Program Kampung Iklim, Laporan

Inventarisasi GRK dan lain-lain. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2016 bahwa

terdapat target penurunan emisi GRK sekitar 29% kegiatan sendiri dan 41%

dengan bantuan pihak luar pada tahun 2029, Provinsi Sulawesi Selatan melalui

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 RAD Penurunan Emisi GRK memiliki

target 22,56% dan dilakukan kaji ulang pada tahun ini. Dinas Pengelolaan

Lingkungan Hidup tidak bisa mengikuti target tersebut karena tidak semua

kegiatan dalam RAD dikerjakan oleh DPLH tetapi oleh Perangkat Daerah lain

seperti Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Tata Ruang, ESDM dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Lebih memungkinkan targetnya adalah menginventarisasi aksi

mitigasi yang ada di sektor dan melakukan analisis berapa penurunan emisi

dari kegiatan tersebut dan dijabarkan dalam sebuah laporan tiap tahun.

Dengan laporan ini bisa digunakan dalam pengisian PEP online Bappenas dan

SRN online Kementerian LHK. Permasalahan yang dihadapi adalah:

1) Beberapa Kegiatan yang tidak berjalan optimal antara lain operasional BRT

Mamminasata, pemanfaatan methane pada sektor persampahan/limbah.

2) Pelaporan penurunan emisi GRK belum melibatkan Kab/Kota secara maksimal

dalam inventarisasi aksi mitigasi di masing-masing sektor, sehingga data pada

tingkat Kab/Kota belum terdokumentasi secara baik.


_________________________________________________________________________________

79

3) Perangkat Daerah terkait. belum bisa melak`ukan identifikasi jenis kegiatan

yang masuk dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi;

4) RAD Penurunan Emisi GRK belum diintegrasikan ke dalam Renstra Perangkat

Daerah terkait.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dalam usaha penurunan emisi GRK ini dilaksanakan dengan Program/Kegiatan

Mitigasi GRK 2018-2030 di masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian

sebagai berikut:

1) Pertanian yaitu Pengembangan desa organic; Sistem Pertanian Terintegrasi

Jagung; Ternak dan Pengolahan Limbah; Sistem tumpang sari; Pengembangan

Bio Gas; Penambahan Pakan Konsentrat (untuk mengurangi gas methane);

dan Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak);

2) Kehutanan yaitu Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Perhutanan Sosial; Rehabilitasi

Mangrove; Perlindungan Hutan; dan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.;

3) Energi yaitu Pembangunan PLTMH Off Grid; Pembangunan Instalasi Bio Gas

Rumah; Pembangunan PLTS Terpusat; Pengadaan Lampu Jalan Tenaga

Surya; Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE);

Pembangunan PLTBm Off Grid; Pembangunan ITS/ATCS; dan Reformasi

Sistem Transit (BRT/semi BRT).;

4) Angkutan Umum yaitu Peremajaan angkutan umum; Car Free Day; serta

Pelatihan dan Sosialisasi Smart Driving;

5) Limbah yaitu Pembangunan Fasilitas pengelolaan Sampah; Penangkapan

Metan; Daur Ulang dan 3R, Pengurangan Open Burning; dan Pembangunan

Fasilitas Pengelolaan Air Limbah





dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 90,87%, berarti tingkat

inefisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,90%.


_________________________________________________________________________________

80


NO URAIAN ANGGARAN

TA 2019 REALISASI %

1 Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

696.700.000 685.337.754 98,37%

2 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 14.135.579.776 13.779.919.976 97,48%

3 Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

9.057.007.474 8.157.042.747 90,06%

4 Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan

330.000.000 329.924.600 99,98%

Jumlah 24.219.287.250 22.952.225.077 94,77%



Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas

adalah:

1) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, di

laksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, program ini didukung 6

(enam) Kegiatan;

2) Program rehabilitasi hutan dan lahan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan,

program ini didukung 44 (empat puluh empat) Kegiatan;

3) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta

Karya dan Tata Ruang, program ini didukung 6 (enam) Kegiatan;

4) Program penataan hutan dan pemanfaatan hutan, dilaksanakan oleh Dinas

Kehutanan, program ini didukung 3 (tiga) Kegiatan.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan masyarakat

Sulawesi Selatan yang semakin sejahtera, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp.7.673.820.465.651,35

dapat direalisasikan sebesar Rp.7,244.060.587.874,36 atau 94,40%, sebagai

catatan angka realisasi adalah angka sebelum audit oleh BPK RI. Selengkapnya

dapat dilihat dari uraian berikut ini :


_________________________________________________________________________________

81

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir Tahun 2019, realisasi Pendapatan Daerah mencapai

Rp.9.922.960.105,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.573.910.861.960,00 atau

sebesar 96,48%.

2. Aspek Belanja Daerah

Tahun 2019 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp.7.244.060.587.874,36 atau

sebesar 94,40% dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp.7.673.820.465.651,35.


_________________________________________________________________________________

82

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah Sangat tinggi,

sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV-1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN KRITERIA

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 100% Sangat Tinggi

2 Berkembangnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 138,42% Sangat Tinggi

3 Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur 112,62% Sangat Tinggi

4 Meningkatnya Produktifitas Pada Pusat-Pusat

Pertumbuhan Ekonomi Baru 103,37% Sangat Tinggi

5 Menurunnya Kesenjangan Antar Lapisan

Masyarakat Dan Antar Wilayah 95,26% Sangat Tinggi

6 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 99,16% Sangat Tinggi

7 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam

Pembangunan 99,95% Sangat Tinggi

8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 100,71% Sangat Tinggi

9 Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Produk

Sektor Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam 104,13% Sangat Tinggi

10 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta

Kemampuan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim 90,87% Tinggi

Rata-Rata Capaian 104,09% Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja

Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah

ditetapkan yaitu “Menurunnya Kesenjangan Antar Lapisan Masyarakat Dan Antar

Wilayah” 95,26%, “Meningkatnya Derajat Pendidikan” 99,16%, “Meningkatnya

Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan” 99,95% dan “Terpeliharanya

Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan


_________________________________________________________________________________

83

Iklim” 90,87%. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk

dalam kriteria Sangat Tinggi.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan

kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun beberapa

Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target,

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa

diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah

peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan

berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di

luar pemerintah.

2. Menguatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil

pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan

mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan

bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di

masa yang akan datang.

Makassar, April 2020

PROF. DR. IR. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr., IPU


_________________________________________________________________________________

84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019 … · dimana selat makassar telah menjadi salah...

Documents