laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip)...

PN PELALAWAN

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan

Negeri Pelalawan tahun 2019 ini dengan baik. Penyusunan laporan ini berpedoman

kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II Tahun 2015-2019 di

maksudkan untuk memberikan informasi serta menjadi bentuk pelaporan menganai

pencapaian kinerja (Performant Result) pada tahun 2019. Pengukuran Kinerja dalam

laporan ini melihat kepada persentase perbandingan antara taget dan realisasi masing-

masing indikator kinerja input (masukan) dan output (keluaran), dan outcome (hasil)

yang menjadi suatu bentuk capaian kinerja.

Laporan ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan

kegagalan serta solusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Rencana dan

Penetapan Kinerja Tahun 2019, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan

rencana dan penetapan kinerja tahun berikutnya serta menjadi bahan masukan bagi

pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan umum peradilan.

Harapan kami, kiranya LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pengadilan

Negeri Pelalawan Kelas II Tahun 2019 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi

kinerja organisasi dan dapat bermanfaat dalam mewujudkan peradilan yang Agung

di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

Pangkalan Kerinci, 06 Januari 2019 KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

BAMBANG SETYAWAN, SH., MH

NIP. 19770621 200012 1 001

PN PELALAWAN

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-

2019 telah menetapkan Visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung”.

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam cetak

biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya badan

peradilan yang Agung”.

Penetapan Visi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II tersebut lahir dari sebuah

keyakinan bahwa langkah awal untuk menwujudkan Badan Peradilan yang Agung

adalah dengan cara membersihkan seluruh apatur Pengadilan dari segala bentuk

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti

kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap

struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang

selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga peradilan. Bersih juga dapat berarti kemandirian atau sepi dari

segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara

kelembagaan maupun proses peradilan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II telah

melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik (Good Public Governance) menuju GOOD GOVERNANCE AND

CLEAN GOVERNANCE atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna Tata

Kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang Amanah

(Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat badan peradilan melahirkan kewibaan yang tercermin dari

Performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan Pengadilan

sebagai lembaga peradilan negeri yang Representative sangat penting untuk

menambah kewibawaan pengadilan, demikian pula produk pengadilan, baik

berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan

keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi

masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki

integritas moral yang tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan

wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali

PN PELALAWAN

iv

pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi

lembaga yang berwibawa, terhormat dan di hormati.

Secara umum Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II pada tahun 2019, di

indikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama yang telah di Reviu

sehingga terdapat beberapa perbedaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Tahun sebelumnya. Terdapat 4 Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah

kegiatan sepanjang tahun 2019. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran

tersebut, digunakan 18 IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan

Negeri Pelalawan 2019.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis

1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Perdata 2. Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu


70 % 95%

99% 100%

141% 105%

c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

1. Banding 2. Kasasi 3. PK

60% 60% 90%

88.57% 95% 99%

147% 158% 111%

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

14%

70%

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

95%

93.61%

98%

RATA RATA SASARAN CAPAIAN KINERJA STRATEGIS 1 114%

PN PELALAWAN

v

Sasaran Strategis

2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA


a. Persentase isi putusan yang diterima olah para pihak tepat waktu

100%

100% 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

1%

6.6%

660%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan :

- Banding - Kasasi - PK

secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

100%

100%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II 193%

Sasaran Strategis

3

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN


a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

- -

-

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

- - -

c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

100% 100% 100%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS III 100%

PN PELALAWAN

vi

Sasaran Strategis

4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN


a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

10% 6% 60%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS IV 60%

Pencapaian hasil sasaran diatas, Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II pada tahun

2019 memiliki rata-rata capain Kinerja 467% dan nilai capaian tersebut sangat

melampaui batas sehingga nantinya diperlukan penetapan ulang terhadap target.

Dengan telah tercapainya rata-rata capaian Kinerja sebsar 467% akan lebih

memotivasi Pengadilan Negeri Pelalawan untuk meningkatkan kinerja guna memberikan

kontribusi terhadap program pelayanan hukum secara nasional dengan harapan dapat

tercipta supremasi hukum. Disamping keberhasilan capaian kinerja diatas tetap dirasa

ada hambatan yang dihadapi akan tetapi Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengambil

langkah-langkah untuk mengatasi segala hambatan dan kendala tersebut agar program

kerja yang telah ditetapkan terlaksana sesuai harapan.

PN PELALAWAN

vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................................ II

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... III

DAFTAR ISI ....................................................................................................................VII

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................................VIII

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... IX

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 10

A.Latar Belakang ............................................................................................................ 10

B.Kedudukan, Tugas Dan Fungsi ................................................................................... 11

C.Struktur Organisasi ..................................................................................................... 12

D.Isu Strategis ................................................................................................................ 19

E.Sistematika Penyajian ................................................................................................ 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 23

A. Rencana Strategis 2015-2019 ................................................................................... 23

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis .................................................................................... 24

C. Program Dan Kegiatan .............................................................................................. 26

D. Indikator Kinerja Utama ............................................................................................ 30

E. Rencana Kinerja Tahun 2019 ..................................................................................... 38

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .................................................................................. 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 42

A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................................... 42

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel .... 45

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ..................... 56

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan

Terpinggirkan .............................................................................................................. 65

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ....................... 68

B. Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 69

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 74

A. Kesimpulan .................................................................................................................... 74

B. Rekomendasi ................................................................................................................. 76

PN PELALAWAN

viii

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas Ii .............................. 13

Grafik Penyelesaian Perkara ............................................................................ 46

Grafik Penanganan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .......................... 48

Grafik Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi .... 51

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu ............. 57

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi .................................. 59

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang Di Selesaikan Di

Tingkat Pertama Di Wilayah Riau....................................................................................... 61

Persidangan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat ............................. 63

Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat

Diakses Secara Online Dalam Jangka Waktu 1 Hari Setelah Putus. ................................... 65

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Pos Bantuan Hukum ........................... 67

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi) ....... 69

Grafik Realisasi Anggaran Belanja Dipa – 01 Badan Urusan Administrasi ..... 70

PN PELALAWAN

ix

DAFTAR TABEL

Program Dan Kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan ......................................... 27

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator ........................ 28

Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama ....... 32

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2019 ................................ 39

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2019 ........................................ 41

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara .......................................................................... 45

Penanganan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu ......................................... 47

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum ............................... 49

Tabel Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi ......... 50

Ruang Linkup Indeks Kepuasan Masyarakat ........................................................ 52

Skala Skor Penilaian ............................................................................................ 55

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu ............... 56



Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi .................................... 59

Persentase Jumlah Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi,Dan Pk Secara

Lengkap Dan Tepat Waktu. ................................................................................................ 60



Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat

Diakses Secara Online Dalam Jangka Waktu 1 Hari Setelah Putus. ................................... 62

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum) ............................................................................................. 66

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Pos Bantuan Hukum ............................... 67

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi) ........... 68

Realisasi Anggaran Belanja Dipa – 01 Badan Urusan Administrasi .................... 69

Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi ...................... 70

Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi ......................... 71

Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi .......................... 71

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Badan Peradilan Umum .......................... 72

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program ......................................................... 73

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Program ............................................... 73

PN PELALAWAN

10

BAB I

PENDAHULUAN

agian ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan umum

organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

A. Latar Belakang

Lembaga Peradilan saat ini di tuntut untuk turut serta mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat

terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk cenderung semakin kritis dan

komplek dalam berfikir terutama dalam membelas atas kepentingan hak-hak

atas hajat hidupnya.

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II sangat menyadari perubahan,

penyesuaian serta pembaharuan peradilan yang sedang dan akan dilakukan

harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan

pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan

maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)

penyelenggaran pelayanan hukum yang professional, berwawasan memiliki

integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana

dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representative, serta

peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan untutan

managemen modern dalam horizon keterbukaan informasi

(transparency),akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Salah satu dan wujud respon Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II dalam

menjawab tantangan perubahan kearah yang lebih baik adalah menciptakan

kinerja yang akuntabel sesuai dengan TAP-MPR No.XI/MPR/1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No.07 tahun

B

PN PELALAWAN

11

1999 tentang system Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jo.

Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II sebagai

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum di

bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja kegiatan

dan capaian sasaran untuk tahun 2019 dalam rangka pencapaian tujuan dan

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan pada khususnya dan Visi Mahkamah Agung

pada umumnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan

melalui pencermatan Lingkungan Strategis, baik internal maupun eksternal

sedangkan dalam mewujudkan Viai, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri

Pelalawan telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk, misi,

kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih

terukur dan tepat sasaran.

B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang peradilan

umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004

dan Undang-Undang 49 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri

bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan

perkara pidana dan perdata.

Disamping tugas dimaksud diatas, Pengadilan Negeri Pelalawan

mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

PN PELALAWAN

12

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri dalam Tingkat Pertama.

2. Fungsi Pembinaan, yani memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat

tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya apabila diperlukan,

serta berfungsi melakukan pembinaan kepada bawahan pada instansi.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim,Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang

dipandang perlu.

5. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), administrasi umum (Kepegawaian, Umum/Keuangan,dan PTIP).

6. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

dan sebagainya memberi tentang pelayanan akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan trasparansi informasi peradilan,

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-

144/KMAISKII/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di

Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur

organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan

Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah

sebagai berikut:

PN PELALAWAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2019

13

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

PN PELALAWAN

14

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur

organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah

sebagai berikut:

1.KETUA PENGADILAN, yaitu memiliki tanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, pejabat

Kesekretariatan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan

Hakim, pegawai dan staf di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua

Pengadilan. Ketua Pengadilan sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Pelalawan.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN, membantu Ketua mengendalikan, Menyelenggarakan,

Melaksanakan wewenang isntusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan serta melaksanakan tugas

Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh

Ketua kepadanya.

3. HAKIM adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas

perkara yang diberikan padanya kemudian melakukan pemeriksaan tambahan

untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas

pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan

yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi

bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di

Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan audit

internal .

4. PANITERA, adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan

Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan

Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

PN PELALAWAN

15

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,

dan transparansi perkara;

e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

Kepaniteraan;

f. Pelaksanaan Mediasi;

g. Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;

h. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

5. SEKRETARIS, adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang

Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan

Prasarana di Pengadilan Negeri Pelalawan dan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan

Anggaran;

b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

c. Pelaksanaan Urusan Keuangan;

d. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

e. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;

f. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah

Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan

Perpustakaan;

g. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi

serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

6. PANITERA MUDA PERDATA, adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan

Negeri Pelalawan;

PN PELALAWAN

16

b. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas

Perkara Perdata;

c. Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;

d. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;

e. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus

dan Diminutasi;

f. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para

Pihak yang Tidak Hadir;

g. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;

h. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkarayang

Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

i. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya

Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi

Putusan Kepada Pengadilan Negeri Pelalawan dan Mahkamah Agung;

j. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;

k. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;

l. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap;

m. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan

Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;

n. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;

o. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang

Pengadilan selaku Panitera Pengganti;

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

7. PANITERA MUDA HUKUM, adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab

:

PN PELALAWAN

17

a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara,

Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri

Pelalawan;

b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;

c. Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;

d. Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;

e. Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

Perkara;

f. Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas

Perkara;

g. Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan

yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;

h. Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang

Pengadilan selaku Panitera Pengganti;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

8. KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA mempunyai tugas

dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian:

Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB,

SKP, Cuti, Pelantikan;

b. Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

9. Kasubag Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan

Arsip;

b. Perlengkapan Rumah Tangga;

c. Keamanan;

d. Keprotokolan;

e. Hubungan Masyarakat;

f. Perpustakaan;

PN PELALAWAN

18

g. Pengelolaan Keuangan.

10. Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah mempunyai tugas dan

tanggung jawab :

a. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan;

b. Program, dan Anggaran;

c. Pengelolaan Teknologi Informasi / SIPP;

d. Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi;

e. Pelaporan.

11. Panitera Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan

persidangan pada pengadilan tingkat pertama;

b. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

c. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

d. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

e. Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);

f. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara

diputus dan diminutasi;

h. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada

Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada

Panitera Muda Hukum.

12. Juru Sita / Juru Sita Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan

dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;

b. Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi,

Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;

c. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat,

serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;

PN PELALAWAN

19

d. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

e. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;

f. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

g. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;

h. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak

terkait.

D. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama

di daerah Kabupaten Pelalawan memiliki peran yang sangat penting.

Mengingat Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki peran strategis dalam hal

mengadili perkara pada tingkat pertama sehingga dapat menjaga supaya

peradilan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

Dalam menjalanka tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri

Pelalawan masih dihadapkan dalam beberapa kondisi yang objektif yang harus

diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa yang

menjadi isu strategis dan menjadi sorotan masyarakat pada Pengadilan Negeri

Pelalawan pada umumnya:

1. Produktifitas Penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan di

bawahnya tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas

penyelesaian perkara setiap tahunnya. Oleh karena itu tingkat

penyelesaian perkara setiap tahunnya terus dipacu agar tidak terjadi

tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dr 5 (Lima)

bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena

komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas

korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya

terwujud.

3. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa

keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat

terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum

masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke

tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

PN PELALAWAN

20

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa,

diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan

dapat berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum

akuntabel dan transparan.

5. Masing sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti

lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan

terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan

kompetensi.

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, masih banyak

masyarakat yang memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya

regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap

identitas pelapor pengaduan.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan tama dan

pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2019. Capaian

kinerja 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun

2019 adalah sebagai berikut :

PN PELALAWAN

21

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaa Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada) ;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

PN PELALAWAN

22

Bab III Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

PN PELALAWAN

23

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan

Kelas II 2015 – 2019 merupakan merupakan komitmen bersama dalam

menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Pelalawan

yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam

kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Pelalawan beserta startegi yang

akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok

dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri

Pelalawan telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang

disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan

pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum

dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015

– 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui

peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya

konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta

kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance), Proses penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilakukan secara partisipatif antara

unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Pelalawan maupun

stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI dan MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2015 – 2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan

PN PELALAWAN

24

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas

dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –

2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI,

yakni sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri

Pelalawan;

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan

mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan

adalah sebagai berikut:

PN PELALAWAN

25

a. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

c. Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memenuhi butir

1 dan 2 diatas.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut

dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Pesentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum

- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan.

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator

yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai

Indikator kinerja utama adalah:

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK


PN PELALAWAN

26

- Persentase putusan perkara yang diperhatikan masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah

diputus.

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan

sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan

sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

(eksekusi).

C. Program Dan Kegiatan

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi

terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan

ntuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Negeri Pelalawan

menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung

sebagai berikut :

PN PELALAWAN

27

Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

No PROGRAM KEGIATAN KEBIJAKAN

1 Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

manajemen

peradilan umum

a. Batas waktu penyelesaian perkara di

Pengadilan

b. Penyelesaian sisa perkara Pidana dan

Perdata pada tahun sebelumnya

c. Register pendistribusian berkas

perkara ke Majelis yang tepat waktu

d. Terlaksananya Layanan Pos Bantuan

Hukum

e. Pemberlakuan template putusan

f. Penelitian berkas perkara Banding,

Kasasi, dan PK yang disampikan


g. Standar pelayanan peradilan

h. Penerapan Sistem informasi

penelusuran perkara (SIPP)

i. Kepuasan Masyarakat Pencari

Keadilan

2 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan

Administrasi

a. Tersedianya Layanan Perkantoran

b. Tersedianya operasional dan

pemeliharaan kantor

c. Pola promosi Hakim dan

Kepaniteraan di lingkungan peradilan

d. Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan

Non Yudisial

e. Tindak lanjut Pengaduan yang masuk

f. Tindak lanjut temuan yang masuk dari

tim pemeriksa/audit

PN PELALAWAN

28

Hubungan Program Utama, Kegiatan Poko k, Sasaran, Indikator

PROGRAM

UTAMA

KEGIATAN

POKOK SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan,

dan Akuntabel

a.

b.

c.

d.

e.

Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

-Perdata

- Pidana

Persentase perkara:

- Perdata

- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- PK

Persentase Perkara Pidana Anak

yang diselesaikan dengan Diversi

Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

peradilan

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administrasi

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a.

b.

c.

d.

Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi, dan PK


Persentase Putusan perkara yang

PN PELALAWAN

29

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya

Akses

Peradilan bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a.

b.

Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

a. Persentase putusan perkara

perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

PN PELALAWAN

30

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu

untuk mempertajam sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan

sebagai berikut :

MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: – Perdata – Pidana

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: – Perdata

– Pidana

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: – Banding – Kasasi – PK

4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi

5. Index Responden pencari keadilan yang puas

1. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

2. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

3. Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

4. Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara

PN PELALAWAN

31

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

terhadap layanan peradilan

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

diversi dengan jumlah perkara pidana anak

5. Survey index kepuasan pencari keadilan

1. Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

2. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakuka mediasi

3. Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK

4. Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload di website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus.

PN PELALAWAN

32

2. Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

1. Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaika dengan jumlah perkara prodeo

2. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung dengan jumla perkara yang diselesaikan di pengadilan

3. Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

1. Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan temuan yang dilaporkan

Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

PN PELALAWAN

33

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

No

Tujuan Target Jangka

Menengah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator

kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target Anggaran

1

Pencari Keadilan Merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Layanan Pos Bantuan Hukum

100% Rp.24.000.000,-

- Perdata 100% - Perdata 100% 100% 100% 100% 100%

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

100% Rp.176.781.000,-

- Pidana 100% - Pidana 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara

b. Persentase perkara

- Perdata 70%

- Perdata 60% 60% 60% 70% 70%

- Pidana yang diselesaikan tepat waktu

95%

- Pidana yang diselesaikan tepat waktu

90% 90% 90% 95% 95% PN PELALAWAN

34

c. Persentase penurunan sisa perkara:

c. Persentase penurunan sisa perkara:

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahakamah Agung

2. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

1. Layanan Perkantoran Gaji dan tunjangan 100% Rp. 3.942.142.000,-

- Perdata 6%

- Perdata 5% 5% 5% 6% -

- Pidana 6%

- Pidana 5% 5% 5% 6% -

2. Operasional dan pemeliharaan kantor

100% Rp. 1.957.502.000,- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

- Banding 60%

- Banding 50% 50% 50% 55% 60% 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

100% Rp. 38.000.000,-

- Kasasi 60%

- Kasasi 50% 50% 50% 55% 60%

- PK 90%

- PK 90% 90% 90% 90% 90%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

10% 10% 10% 20% 20%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

95%


80% 80% 80% 90% 95%

PN PELALAWAN

35

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

1% 1% 1% 1% 1%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100%

PN PELALAWAN

36

2 Setiap Pencari Keadilan Dapat Menjangkau Badan Peradilan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



- - - - -

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

- - - - -

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

10% 10% 10% 10% 10%

PN PELALAWAN

38

E. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja tahun 2019 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II memuat angka

target kinerja tahun 2019 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada Tingkat

Sasaran dan Kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus

dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut

menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh

organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET



- Perdata 100%

- Pidana 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata 70%

- Pidana 95%

c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK

60% 60% 90%


20%


95%



100%

b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi 1%

PN PELALAWAN

39


100%


100%



-

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

-

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%



10%

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2019

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II tahun 2019 merupakan

tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penetapan Kinerja

disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019.

PN PELALAWAN

40

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET



- Perdata 100%

- Pidana 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata 70%

- Pidana 95%

c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding - Kasasi - PK

60% 60% 90%


20%


95%



100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

1%


100%


100%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

-

PN PELALAWAN

41

Miskin dan Terpinggirkan

e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

-

f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%



10%

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2019

Program Anggaran

1

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 200.781.000,-

2

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Rp. 3.940.142.000,-

3

Program Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 38.000.000,-

PN PELALAWAN

42

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2019 Kelas II

merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke empat dari Renstra

Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan cara antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga

terlihat apakah sasaran yang telah di tetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian

kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2019 adalah sebesar 116

%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga

terendah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

(114%)

2. Peningkatan afektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ( 193% )

3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

(100%)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (60%)

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran

sebagai mana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

CAPAIAN = REALISASI x 100% TARGET TARGET PN

PELALAWAN

43

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI *CAPAIAN

1 Terwujudnya Proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan


100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase Perkara


Yang diselesaikan tepat waktu

70 % 95%

99% 100%

141% 105%

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

1. Banding 2. Kasasi

3. PK

60% 60% 90%

88.57% 95% 99%

147% 158% 111%

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

20%

14%

70%

e. Indeks Respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

95%

93.61%

98%

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 114%

*Perbandingan antara realisasi dengan target

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi *Capaian

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

100%

100% 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

1%

6.6%

660%

PN PELALAWAN

44

c. Persentase berkas perkara yang diajukan : a. Banding b. Kasasi c. PK Secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

100%

100%

100%





3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

-

-

-

b. Persentase perkara yang diselesaikan digedung pengadilan.

-

-

-

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

100%

100%

100%





4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

10 %

6%

60%



PN PELALAWAN

45

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam

rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II dengan

mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam

penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018 yang

diselesaikan pada tahun 2019. Sasaran ini diukur menggunakan 4 indikator kinerja utama.

a. Indikator I - Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator persentase penyelesaian sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara yang

diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun 2019, realisasi

penyelesaian sisa perkara pidana, maupun perdata mencapai target 100%.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang

masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Jumlah keseluruhan sisa perkara pada tahun 2018 adalah 42 (empat puluh dua) perkara,

pidana biasa sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara, dan perdata gugatan sebanyak 11 (sebelas)

perkara, dan dimana seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2019,

sehingga tidak menjadi tunggakan lagi di tahun 2020.

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara

TAHUN PERKARA

SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN

(TAHUN SEBELUMNYA)

SISA PERKARA

YANG DISELESAIKAN

TAHUN BERIKUTNYA

*REALISASI TARGET CAPAIAN

2015 Perdata 12 12 100% 100% 100%

Pidana 42 42 100% 100% 100%

2016 Perdata 4 4 100% 100% 100%

Pidana 48 48 100% 100% 100%

2017 Perdata 7 7 100% 100% 100%

Pidana 66 66 100% 100% 100%

2018 Perdata 8 8 100% 100% 100%

PN PELALAWAN

46

Pidana 53 53 100% 100% 100%

2019 Perdata 11 11 100% 100% 100%

Pidana 31 31 100% 100% 100%

*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)

Pada table diatas menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya

selalu mencapai taget 100%, hal ini tentunya dapat menggambarkan konsistensi kinerja

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II untuk selalu menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya,

sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

Grafik Penyelesaian Perkara

b. Indikator II - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah

perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada

tahun berjalan).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019

100 100 100 100 100100 100 100 100 100

Perdata Pidana

PN PELALAWAN

47

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang

penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang

mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk

pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun

2019, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2020.

Penanganan Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun Perkara

Sisa perkara tahun

sebelumnya

Perkara Masuk

*Perkara yang harus

diselesaikan

Perkara yang telah

diselesaikan **Realisasi Target Capaian

2015 Perdata 12 30 42 38 90.47% 60% 150%

Pidana 42 297 339 291 85.84% 90% 95.37%

2016 Perdata 4 35 39 32 68.75% 60% 114%

Pidana 48 411 459 393 85.62% 90% 95.13%

2017 Perdata 7 108 115 107 93% 60% 155%

Pidana 66 363 429 374 87.17% 90% 96.85%

2018 Perdata 8 175 183 172 94% 70% 134%

Pidana 53 364 417 386 92.56% 95% 97.43%

2019 Perdata 11 180 191 181 94.76% 70% 135%

Pidana 31 405 436 405 92.88% 95% 97.76%

*sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan **Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Pada table diatas dapat dilihat penanganan perkara yang diselesaikan tepat waktu

beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penyelesaian

perkara perdata sebesar 94% sedangkan realisasi penyelesaian perkara perdata pada

tahun 2019 sebesar 94.76% dari 180 perkara yang masuk, ini menunjukkan adanya

peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap penanganan penyelesaian perkata tepat

waktu pada tahun 2019. Tentunya hal ini menunjukkan kinerja yang masih tetap terjaga

baik dalam proses peningkatan penanganan perkara perdata yang dapat di selesaikan

dengan tepat waktu tidak lewat dari 5 (lima) bulan.

Begitu pula dengan perkara pidana pada tahun 2018 dengan persentase penyelesaian

perkara mencapai 92.56%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi

PN PELALAWAN

48

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2015 2016 2017 2018 2019

150%

114%

155%

134% 135%

95,37% 95,13% 96,85% 96,85% 97,76%

2015 2016 2017 2018 2019

Perdata 150% 114% 155% 134% 135%

Pidana 95,37% 95,13% 96,85% 96,85% 97,76%

92.88% dari total 405 perkara yang diselesaikan. Hal ini menggambarkan konsistensi

kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II yang selalu berusaha untuk meningkatkan

peyelesaian Perkara tepat waktu.

Grafik Penanganan Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

c. Indikator IV Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi, Peninjauan Kembali

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Pada table ini

terlihat persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun sebelumnya, ini

menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II yang selalu

berupaya meningkatkan pelayanan dimana secara hukum semakin sedikit yang

mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

PN PELALAWAN

49

Tahun Perkara

Jumlah Perkara

yang Putus

Perkara yang mengajukan

Upaya Hukum

Perkara yang tidak

mengajukan Upaya Hukum

*Realisasi Target Capaian

2015

Banding 327 18 309 94.50% 50% 189%

Kasasi 327 13 314 96.02% 50% 192%

PK 327 - 327 100% 90% 111%

2016

Banding 446 16 430 96.41% 50% 192%

Kasasi 446 10 436 97.75% 50% 195%

PK 446 1 445 99.77% 90% 199%

2017

Banding 398 18 380 95.50% 50% 190%

Kasasi 398 7 391 98.24% 50% 196%

PK 398 - 398 100 % 90% 111%

2018

Banding 371 41 330 89 % 55% 161%

Kasasi 371 14 357 96.22% 55% 174%

PK 371 0 371 100 % 90% 111%

2019

Banding 385 44 341 88.57% 60% 147%

Kasasi 385 19 366 95% 60% 158%

PK 385 4 381 99% 90% 111%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian persentase perkara yang

mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2019 dari jumlah perkara yang putus

sebagai berikut:

Jumlah perkara yang mengajukan banding pada tahun 2019 ada sebanyak 44 perkara dari 385

perkara yang putus, sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

pada tahun 2019 sebesar 88.57%, jika dibandingkan dengan pengajuan upaya hukum banding di

tahun 2018 berbanding tipis 0.43% dan ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya putusan Hakim

tingkat pertama dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga meneruskan perkara

pada tingkat banding.

Jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2019 sebanyak 19 perkara dari 385 perkara

yang putus, dengan capaian persentase sebesar 95% , dan untuk jumlah perkara yang mengajukan

PN PELALAWAN

50

PK pada tahun 2019 sebesar 99% . Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya putusan Tingkat

Banding, maupun Kasasi dapat diterima oleh masyarakat atau oleh para pihak yang berperkara

sehingga meneruskan nya ke Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

e. Indikator V - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah

perbandingan jumlah perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara

Pidana anak. Pada table dibawah dapat di simpulkan bahwa capaian Perkara anak

yang berhasil Diversi tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) perkara dari jumlah perkara anak

21 (dua puluh satu) perkara dengan persentase capaian 14%. Hal ini disebabkan

belum tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk

melakukan diversi.

Tahun Perkara

Jumlah Perkara Pidana Anak

Perkara yang

berhasil Diversi


2016 Anak 14 2 14,28% 10% 143%

2017 Anak 13 1 7,7% 10% 77%

2018 Anak 17 1 5.8% 20% 29%

2019 Anak 21 3 14 % 20% 70% Tabel Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka

7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi

diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18

tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur

18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan

diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak

PN PELALAWAN

51

pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan

sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai

dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Dari Uraian diatas dapat di simpulkan bahwa capaian Perkara anak yang berhasil

diversi tahun 2019 sebanyak 3 perkara dari jumlah perkara anak 21 perkara dengan

persentase capaian 70%. Hal ini disebabkan belum tercapainya kesepakatan oleh

kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan diversi.

Grafik Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan

Diversi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2016 2017 2018 2019

143%

77%

29%

70%

2016 2017 2018 2019

Capaian 143% 77% 29% 70%

PN PELALAWAN

52

f. Indikator VI - Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan

Pengadilan

Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur

berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator kinerja persentase responden

yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah perbandingan responden yang puas

terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden yang memperoleh

pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2019 (Januari s/d Desember) Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan

survey melalui kuisioner terhadap 450 masyarakat pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan. Berdasarkan hasil survey dan hasil analisis data yang

telah dilakukan, maka indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri

Pelalawan Tahun 2019 sebesar 93.61% berada pada Karagori “Sangat Baik”(Pada

Interval 88.31-100.00).

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di ukur dengan ruang lingkup sebagai

berikut:

Ruang Linkup Indeks Kepuasan Masyarakat

No. Ruang Lingkup Rata- rata

Skor Kategori

1. Persyaratan 3,87 Sangat Baik

2. Prosedur 3,85 Sangat Mudah

3. Waktu Penyelesaian 3.83 Sangat Cepat

4. Perilaku Pelaksana 3.76 Sangat Sopan dan Ramah

5. Sarana dan Prasarana 3.64 Sangat Baik

6. Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.80 Sangat Sesuai

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

3.88 Maksimal dikelola dengan baik

8. Maklumat Pelayanan 3.88 Sangat Sesuai

9. Kompetensi Pelaksana 3.88 Sangat Kompeten

PN PELALAWAN

53

Realisasi Target Capaian

93.61 95 98.53%

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survey

Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 19 ruang lingkup

antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima

pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

5. Sarana dan Prasarana

10. Integritas Pelaksana 3.78 Sangat Berintegritas

11. Waktu Sidang 3.60 Tepat Waktu

12. Salinan Putusan 3.76 Sangat Cepat

13. Profesionalitas Hakim 3.78 Sangat Profesional

14. SIPP dan Web Pengadilan 3.88 Sangat Efektif

15. Biaya Pelayanan 3.86 Gratis

16. Panduan Informasi 3.88 Sangat Mudah

17. Akses Difabel 3.88 Sangat baik

18. Prodeo 3.88 Sangat Baik

19. Bantuan Buta Huruf 3.88 Sangat Baik

PN PELALAWAN

54

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggarannya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

7. Maklumat Pelayanan.

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pelayanan kesanggupan dan kewajiban

penyelenggaraan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan.

Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

8. Integritas Pelaksana.

Pelaksana bekerja dengan iklas tapi tidak mengharapkan sesuatu berupa pungli.

9. Waktu Sidang.

Waktu persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Majelis Hakim.

10. Salinan Putusan.

Salinan Putusan diberikan kepada yang berhak dan sesuai aturannya.

11. Profesionalitas Hakim.

Dalam persidangan Hakim selalu Profesionalitas.

12. Profesionalitas Hakim.

Dalam persidangan Hakim selalu Profesionalitas.

13. SIPP dan Web Pengadilan.

SIPP dan Web Pengadilan selalu Efektif dan Efisien dalam memberikan informasi

perkara;

14. Biaya/Tarif.

PN PELALAWAN

55

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

15. Panduan informasi.

Pengguna layanan pengadilan dengan mudah mengetahui denah/jalur bangunan

sehingga mengetahui tujuan kebutuhannya.

16. Akses Difabel.

Pengadilan mempunyai jalur sehingga orang difabel dapat memasuki Pengadilan

Negeri Pelalawan Kelas II untuk memperoleh layanan.

17. Prodeo.

Pengadilan menyediakan pelayanan bagi pengguna layanan yang tidak mampu

secara ekonomi dengan pelayanan prodeo dan bantuan hokum.

18. Bantuan buta huruf.

Pengadilan memberikan bantuan kepada pengguna layanan pengadilan yang

tidak pandai menulis maupun membaca.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan katagori skala skor :

Skala Skor Penilaian

No. Mutu Pelayanan Norma Skor

Skala 100 Skala 1 - 4

1. A ( Sangat Baik ) 81,26 – 100,00 3,26 – 4.00

2. B ( Baik ) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,25

3. C (Kurang Baik ) 43,76 – 62,50 1,76 – 2,50

4. D ( Tidak Baik ) 25,00 – 43,73 1,00 – 1,75

PN PELALAWAN

56

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan

untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Pelalawan

dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib

administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara

yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK

secra tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam wkatu 1 hari putus.

a. Indikator I - Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun Perkara Jumlah Perkara

Yang Putus

Isi Putusan yang

diterima para pihak


2014 Perdata 65 65 100% 100% 100%

Pidana 306 306 100% 100% 100%

2015 Perdata 38 38 100% 100% 100%

Pidana 291 291 100% 100% 100%

2016 Perdata 32 32 100% 100% 100%

Pidana 393 393 100% 100% 100%

2017 Perdata 108 108 100% 100% 100%

Pidana 363 363 100% 100% 100%

2018

Perdata 172 172 100% 100% 100%

Pidana 386 386 100% 100% 100%

2019

Perdata 181 181 100% 100% 100%

Pidana 405 405 100% 100% 100%

* Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari 586 jumlah perkara yang telah putus

pada tahun 2019 secara langsung isi putusan dapat diterima oleh para pihak secara

tepat waktu, sehingga persentase penyampaian putusan yang diterima para pihak

tepat waktu adalah 100%. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan

PN PELALAWAN

57

Negeri Pelalawan kelas II yang selalu menyampaikan putusan perkara di terima oleh

para pihak dengan tepat waktu.

Adapun Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) sebagai pendukung Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Pengiriman salinan putusan

kepada JPU dan terdakwa selama tahun 2019 dapat dilihat dalam table realisasi

dibawah ini :

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau

NO. JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa 8.758.000 8758.000 100


Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pidana

Perdata

PN PELALAWAN

58

b. Indikator II - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung

telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK

KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas

dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma

Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan

mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga

sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat

pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat

melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa

yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna

dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA

mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di

Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang

detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait

mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah

perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan

mediasi.

PN PELALAWAN

59

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun Perkara yang

diajukan mediasi

Mediasi yang

berhasil *Realisasi Target Capaian

2014 19 0 0 1% 0

2015 13 0 0 1% 0

2016 6 0 0 1% 0

2017 27 2 7.4% 1% 740%

2018 17 1 5.8% 1% 580%

2019 30 2 6.6% 1% 660%

* Perbandingan jumlah pekara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa perkara perdata gugatan yang diajukan mediasi

pada tahun 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) perkara, dan yang berhasil diselesaikan

melalui proses mediasi hanya 2 (dua) perkara, sehingga persentase capaian pada

perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2019 sebsesar

660%. Adapun jenis perkara yang ditangani adalah mengenai perkara perdata gugatan

dimana para pihak tetap pada keninginan semula, tawaran perdamaian yang diajukan

oleh pihak lawan (tergugat) maupun pihak penggugat belum bisa dilaksanakan dan

dipenuhi oleh para pihak. Dan adapun perkara lainnya adalah perkara perceraian

dimana kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perceraian. Sehingga pada

tahun 2019 upaya mediasi belum dapat terlaksana secara maksimal.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui medias i

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0% 0% 0%

740%

580%

660%

PN PELALAWAN

60

c. Indikator III- Persentase Jumlah Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi,dan PK

Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi,dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Tahun Perkara

Jumlah perkara yang

diajukan banding, kasasi PK

jumlah perkara yang diajukan

banding, kasasi PK secara

lengkap dan tepat waktu


2016 Perdata& Pidana

29 29 100% 100% 100%


25 25 100% 100% 100%


55 55 100% 100% 100%


67 67 100% 100% 100%

* Perbandingan jumlah perkarayang diaukan bandng,kasasi,dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara

yang dimohonkan banding,kasasi,dan PK.

Jumlah perkara pada pengadilan negeri pelalawan yang diajukan banding,kasasi dan

PK pada tahun 2019 adalah sebanyak 67 berkas, dari berkas yang diajukan banding,

kasasi dan PK tersebut sudah disampaiakan secara lengkap sebanyak 67 berkas

sehingga persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK dan disampaikan

secara lengkap adalah 100%.


Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Pengiriman berkas perkara

banding, berkas perkara kasasi dan berkas peninjauan kembali selama tahun 2019

dapat dilihat dalam table realisasi dibawah ini :

PN PELALAWAN

61



PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH RIAU

057 Penangan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

1.080.000.000 1.028.500.000 95.23

058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama

983.000.000 972.500.000 98.93


d. Indikator IV - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang

Dapat Diakses Secara Online Dalam Jangka Waktu 1 Hari Setelah Putus.

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah

Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan Jumlah Perkara yang diputus.

900.000.000 950.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000 1.100.000.000

057

058

1.080.000.000

983.000.000

1.028.500.000

972.500.000

057 058

REALISASI 1.028.500.000 972.500.000

PAGU DIPA 1.080.000.000 983.000.000

REALISASI PAGU DIPA

PN PELALAWAN

62

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari setelah putus.

Tahun Perkara

Jumlah putusan perkara

yang diupload dalam website

Jumlah perkara yang menarik perhatian

masyarakat dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus


2017 Perdata Pidana

20 20 100% 100% 100%

2018 Perdata Pidana

10 10 100% 100% 100%

2019 Perdata Pidana

8 8 100% 100% 100%

Perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara yang banyak

menyita perhatian dan minat masyarakat untuk dapat mengikuti jalannya

persidangan, baik melalui media cetak, media online pada Pengadilan Negeri

Pelalawan untuk tahun 2019 sebanyak 4 (empat) perkara. Adapun perkara yang

menarik perhatian masyarakat ini didominasi oleh perkara Pembunuhan, diantaranya

pembunuhan aktivis /LSM yang di latar belakangi dendam yang didalangi oleh Kepala

Desa setempat. Perkara Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang terjadi di sekitar

Kabupaten Pelalawan. Kasus pembakaran Hutan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang

mengakibatkan kerugian Negara mencapai 55 Milyar Rupiah. Selain itu Perkara yang

menarik perhatian masyarakat lainnya adalah Tindak Pidana Pemilu dan kepemilikan

Narkoba

Adapun putusan perkara yang manarik perhatian masyarakat tersebut dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, sehingga persentase capaian pada

indikator ini sebesar 100%.

Berikut ini adalah beberapa Perkara yang terdapat pada Pengadilan Negeri Pelalawan

Kelas II, yang menarik perhatian masyarakat dan diliput oleh media Online maupun

media cetak.

PN PELALAWAN

63

Persidangan perkara yang menarik perhatian masyarakat

PN PELALAWAN

64

PN PELALAWAN

65

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari setelah putus.

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

a. Indikator I - Persentase Perkara Prodeo yang di selesaikan

Pada tahun 2019 tidak ada permohonan perkara prodeo yang masuk pada

kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II, sehingga tidak adanya capaian

target yang diselesaikan pada indikator ini.

b. Indikator II - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Pada tahun 2019 tidak ada permohonan yang masuk pada Pengadilan Negeri

Pelalawan Kelas II untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dapat di sebut

sidang keliling sehingga tidak adanya capaian target yang diselesaikan pada indikator

ini.

c. Indikator II - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

100% 100%100% 100%

Pidana Perdata

PN PELALAWAN

66

mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan

tertentu.

Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun Perkara

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Jumlah pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat bantuan

hukum


2016 48 48 100% 100% 100%

2017 120 120 100% 100% 100%

2018 240 240 100% 100% 100%

2019 120 120 100% 100% 100%

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II mendapatkan alokasi dana

DIPA Badilum (03) untuk Dana Pos Bantuan Hukum, dimana sepanjang tahun 2019

dana tersebut telah terserap untuk layanan jasa bantuan hukum bagi masyarakat

pencari keadilan sebanyak 120 layanan Orang/Jam. Sehingga realisasi capaian

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebesar

100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II selalu

memberikan pelayanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun bantuan Hukum yang diberikan selama tahun 2019 meliputi perkara

Perlindungan Anak, Narkotika, Perkara anak, Pembunuhan dan perkara Kahurtala.


Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Layanan Pos bantuan Hukum di

Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2019 dapat dilihat dalam table realisasi

dibawah ini:

PN PELALAWAN

67

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Pos Bantuan Hukum

NO. JENIS BELANJA/MAK VOLUME PAGU DIPA REALISASI TARGET CAPAIN

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

051 Belanja Jasa Konsultan 120/OJ 24.000.000 24.000.000 100 % 100 %

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Pos Bantuan Hukum

Rp- Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp25.000.000

Belanja Jasa Konsultan

Rp24.000.000

Rp24.000.000

Realisasi Pagu DIPA

PN PELALAWAN

68

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Indikator I - Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah

perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap yang

tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata

yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para

pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)

Tahun Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT

Jumlah putusan perkara perdata

yang ditindaklanjuti

(eksekusi)


2017 2 1 5% 10% 50%

2018 2 - 0% 10% 0%

2019 5 3 6 % 10% 60%

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang dieselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

Pada tahun 2019 jumlah putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap

sebanyak 5 (lima) perkara, namun belum dapat terlaksana walaupun sudah dilakukan

Aanmaning, dimana termohon eksekusi belum bersedia membayar panjar biaya

pelaksanaan eksekusi sehingga proses pelaksanaannya menunggu biaya pelaksanaan

eksekusi dari pihak termohon. Oleh karena itu persentase capaian putusan perkara

perdata yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 sebesar 60% dan belum dapat

terlaksana seluruhnya.

PN PELALAWAN

69

Rubah Grafik

Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)

B. Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.

4.178.923.000,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Seratus

Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari DIPA Badan

Urusan Administrasi (DIPA 01) Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp.

3.978.142.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat

Puluh Dua Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA

03) Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 200.781.000,- (Dua Juta Tujuh

Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

1. Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 01 Badan Urusan Administrasi

Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 01 Badan Urusan Administrasi

Jenis Belanja Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Capaian %

Belanja Pegawai 2.984.640.000 2.836.061.468 148.578.532 95.02

Belanja Barang 993.502.000 992.499.833 1.002.167 99.90

Belanja Modal 38.000.000 38.000.000 - 100

Total 4.016.142.000 3.866.559.047 149.580.699 98.30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Capaian

50%

0%

60%

2017 2018 2019

PN PELALAWAN

70

Grafik Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 01 Badan Urusan Administrasi

Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi


51 Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok PNS 1.167.826.000 1.167.823.300 100

Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000 19.763 94.11

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 68.579.000 67.559.870 98.51

Belanja Tunj. Anak PNS 21.712.000 20.947.300 96.48

Belanja Tunj. Struktural PNS 28.200.000 28.140.000 99.79

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.080.155.000 1.044.890.000 96.74

Belanja Tunj. Pph PNS 171.954.000 126.508.855 73.57

Belanja Tunj. Beras PNS 62.117.000 53.518.380 86.16

Belanja Uang Makan PNS 224.356.000 200.779.000 89.49

Belanja Tunj. Umum PNS 51.120.000 17.875.000 34.97

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 108.600.000 108.000.000 99.45

Total 2.984.640.000 2.836.061.468 95.02

Rp- Rp1.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp3.000.000.000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Rp2.984.640.000

Rp993.502.000

Rp38.000.000

Rp2.836.061.468

Rp992.499.833

Rp38.000.000

Realisasi Pagu

PN PELALAWAN

71

Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi


52 Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan Perkantoran 307.968.000 304.968.000 100

Belanja Barang Operasional Lainnya 10.000.000 10.000.000 100

Belanja Persedian Barang Konsumsi 54.020.000 54.020.000 100

Belanja Keperluan Perkantoran 83.356.000 83.346.000 100

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 21.120.000 21.111.700 99.96

Belanja Langganan Listrik 72.710.000 72.707.109 100

Belanja Langganan Telepon 3.000.000 2.519.952 84

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi bahan bakar genset

5.656.000 5.652.125 99.93

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 163.714.000 163.712.200 100

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

22.365.000 22.344.000 99.91

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 138.051.000 137.578.247 99.66

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 42.840.000 42.840.000 100

Belanja Barang Operasional Lainnya 15.300.000 15.300.000 100

Belanja Barang Operasional Lainnya 5.402.000 5.400.500 99.97

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000 15.000.000 100

Total 957.502.000 956.499.833 99.90

Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi


Belanja Modal

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 38.000.000 38.000.000 100

Total 38.000.000 38.000.000 100

PN PELALAWAN

72

2. Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 03 Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 200.781.000,- (Dua Ratus Juta

Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah )). Belanja barang pada DIPA (03) Badan

Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan

peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Badan Peradilan Umum


Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Capaian %

Belanja Barang/Bahan 200.781.000 200.591.000 189.100 99.91

Total 200.781.000 200.591.000 189.100 99.91

Realisasi Belanja Barang Dipa (03) Badan Peradilan Umum


POSBAKUM

51 Pos Bantuan Hukum

Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 24.000.000 100

PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH RIAU

051 Pendaftaran Berkas Perkara 53.724.000 53.723.300 100

052 Penetapan Hari Sidang 9.000.000 9.000.000 100

053 Pemeriksaan Sidang di Pengadilan 20.000.000 19.999.850 100

054 Minutasi dan Upaya Hukum 10.890.000 10.889.600 100

055 Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa

8.758.000 8.700.000 99.34

056 Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

8.758.000 8.700.000 99.34

057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

1.080.000 1.028.500 95.23

058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

983.000 972.500 98.93

Total 200.781.000 200.591.000 99.91

PN PELALAWAN

73

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung dan ;

2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung.

Sedangkan DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu:

1. (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program


Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Capaian %

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung 3.978.142.000 3.828.561.301 149.580.699 96.23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung 38.000.000 38.000.000 - 100

Prorgam Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum 200.781.000 200.591.000 190.000 99.90

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

0 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnyaMahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMahkamah Agung

Prorgam Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

3.978.142.000

38.000.000

200.781.000

3.828.561.301

38.000.000

200.591.000

Realisasi Pagu

PN PELALAWAN

74

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) Indikator Kinerja

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahun 2019 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II nilai

pencapaian rata-rata 467% namun masih ada beberapa indikator yang belum

tercapai pada tahun 2019 dan diperlukan untuk penghitungan penetapan target

kembali.

Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari

seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II untuk berkontribusi nyata dan

berperan serta dalam Program Pelayanan Hukum secara Nasional. Keberhasilan dan

ketidak berhasilan capaia kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam

rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati

guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan sfisiensi dana yang

tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II tahun 2019 diharapkan

dapat memberikan gambaran tentang berbagai Capaian Kinerja yang telah dilakukan

oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II serta sebagai wujud Transparansi dan

Akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang

diembannya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri

Pelalawan Kelas II telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan

berwibawa, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi

dari tahun ketahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum

seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, akan tetapi kami dapat memastikan apa

yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur

yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang

PN PELALAWAN

75

berlaku. Upaya berkelanjutam tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan

terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana di

harapkan.

Permasalahan – permasalahan yang timbul ditahun 2019 seperti keterlambatan

pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan

sarana, peningkatan pelayanan Prima, meningkatkan disiplin pelaksanaan

persidangan akan diantisipasi ditahun 2020 dengan kan terus mengontrol

pelasanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Mengirim SDM untuk

mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian baik tekhnis maupun non tekhnis akan

semakin ditingkatkan di tahun 2020, demi meningkatkan kualitas SDM unggul yang

ada di Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II.

Menyadari sifat ephemeral (Keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin

laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip Transparans dan

Akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat

atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah

dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II dalam melakukan berbagai

kegiatan baik yang bekaitan dengan dengan tugas dalam memberikan pelayanan

hukum kedapa masyarakat maupun pengelolaan sarana dan prasarana. Harapan

kami semoga masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dapat melihat

gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II,

dan dimasa yang akan datang dapat terus memberikan masukan, kritik dan saran

dari masyarakat maupun pihak berkepentingan terhadap Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) ini agar penyempurnaan dapat terus dilakukan.

PN PELALAWAN

76

B. Rekomendasi

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan dimasa

yang akan datang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI dapat

meningkatkan Anggaran DIPA diantaranya, anggaran operasional kantor,

anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, belanja modal untuk

menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II.

2. Dengan volume perkara dan beban kerja yang terus meningkat diharapkan

adanya penambahan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Pelalawan

Kelas II mengingat jumlah SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki saat ini

masih sangat terbatas sehingga menimbulkan rangkap jabatan dan pekerjaan

tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

3. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan personil/pegawai

Pengadilan, maka dimohonkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan

Tinggi untuk secara terus menerus dapat mengadakan pelatihan baik di bidang

teknis maupun nonteknis demi meningkatnya kualitas pelayanan Prima.

PN PELALAWAN

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip)...

Documents