laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip)...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PERHUBUNGAN Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1

Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436

Denpasar (Bali), 80235

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,

mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam

penyelenggraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi,

kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya

sehingga jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota

nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan,Bandar Udara

Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok

wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana

pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah

Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan.

Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan

sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan

jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat

daerah dan stabilitas nasional.

Penetapan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi

Bali Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan

komunikasi Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi

kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan

bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus

sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk

menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi, informasi dan

komunikasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika

pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai

aspirasi daerah, yangmana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan

program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan tahunan.

Sasaran strategis tahun 2014 – 2018 pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Provinsi Bali,yaitu :

a. Pemenuhan kebutuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi sesuai

standar;

b. Pemenuhan kebutuhan keselamatan jasa transportasi sesuai standar;

c. Pemenuhan kebutuhan kelancaran penyelenggaraan jasa transportasi;

d. Tertib dan efisien penyelenggaraan jasa Transportasi dan Infokom;

e. Pemenuhan kebutuhan kemudahan akses informasi dan komunikasi ( handal, up dated,

tepat waktu ).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan

pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun

2016.

Adapun dasar dalam Penyusunan LKjIP 2016 sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban

Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20

September 1999 Jo Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Bali;

2. KONDISI ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II dibantu 9 Pejabat Eselon III. Eselon III

terdiri dari seorang Sekretaris, 5 ( Lima ) Kepala Bidang yaitu : Bidang Pengkajian dan

Pengembangan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut, Bidang Perhubungan

Udara, Bidang Informasi dan Bidang Komunikasi dan 3 ( Tiga ) Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT )

yaitu : UPT Sarbagita, UPT Jembatan Timbang dan UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas

Terpadu, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBAG

KEUANGAN

KASUBAG

UMUM

KASUBAG

KEPEGAWAIAN

N

KABID JIBANG KABID PHB

DARAT

KABID PHB

LAUT

KABID PHB

UDARA

KABID INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

JABATAN

FUNGSIONAL

b. Tugas Pokok Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok

SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali adalah melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,

serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika.

c. Fungsi Dinas

Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

Pengelolaan sarana prasarana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika;

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha

3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

a. Keterbatasan kapasitas layanan sarana prasarana transportasi

b. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan di Provinsi Bali

c. Masih kurang lancarnya lalu lintas jalan

d. Masih Rendahnya akses informasi dan komunikasi

KASI POS DAN

TELEKOMUNIKASI

KASI SARANA KOMUNIKASI

DAN DISEMINASI INFORMASI

UPT

SARBAGITA

UPT

JEMBATAN TIMBANG

UPT

PUSAT PENGENDALIAN

LALU LINTAS TERPADU

KASI

DATA DAN

PENGKAJIAN KASI

PENGEMBANGAN

KASI

MONITORING

EVALUASI DAN

PELAPORAN

KASI

LALU LINTAS

KASI

ANGKUTAN

KASI TEKNIK

SARANA DAN

PRASARANA

KASI

ANGKUTAN LAUT

KASI KEPELA

BUHANAN

KASI PERKAPALAN

DAN KEPELAUTAN

KASI

ANGKUTAN

UDARA

KASI KEBAN

DARUDARAAN

KASI

KESELAMATAN

PENERBANGAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk

mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran, dengan demikiaan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan

Ekternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran

tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai

potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi

dimasa depan.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi

Bali, telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 sebagai perwujudan Rencana

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, sekaligus

sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan

pembangunan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Bali, pemahaman terhadap produk – produk

tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten/Kota serta kebijakan umum pembangunan daerah

provinsi bali diarahkan pada pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, industri

kerajinan dan kepariwisataan, dengan tetap berlandaskan pada aspek budaya daerah yang dijiwai

Agama Hindu dengan Konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala, sehingga jati diri kehidupan

masyarakat Bali masa dulu, kini dan masa depan tetap dapat dipertahankan, dan menjadikannya

sebagai potensi pariwisata yang mempunyai daya saing tersendiri secara berkesinambungan.

VISI dan MISI

Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun

perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang

pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor

transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas

barang dan jasa serta pola distribusi nasional. Dalam mewujudkan dan tercapainya kesejahteraan

masyarakat berbudaya yang berkelanjutan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi

informasi dan komunikasi yang sangat pesat serta tuntutan aspirasi masyarakat terhadap kualitas

maupun kuantitas pelayanan jasa transportasi yang baik dan terpadu, maka Dinas Perhubungan

Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali , menetapkan Visi dan Misi yang sesuai dengan kewenagan

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN JASA TRANSPORTASI YANG TERPADU, SELAMAT, LANCAR,

TERTIB DAN EFISIEN SERTA PENINGKATAN AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI

BALI

VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka agar pembangunan perhubungan informasi dan

komunikasi mempunyai arah yang jelas dan tepat, dapat dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu

2. Penyelenggaraan transportasi yang selamat, lancar, tertib dan efisien

3. Penyelenggaraan akses informasi dan komunikasi

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis ( Renstra ) apabila dalam

penyelenggaraan transportasi, informasi, dan komunikasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi

antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali sebagai

regulator dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, telekomunikasi dan informasi, maka

untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah

ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat meminimalisasi tantangan dan

hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi, informasi dan

komunikasi.

Dengan demikian, misi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali secara jelas

akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial,

budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara

berkesinambungan.

Penetapan Tujuan Strategis didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan

(Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi . Penetapan Tujuan

Strategis tersebut akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Adapun Tujuan Strategis yang ingin dicapai pada

masing-masing Misi dalam Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2014-2018, seperti tersebut

dibawah ini :

1. Tujuan Misi Pertama (Penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu) adalah terwujudnya

kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi yang memadai untuk menuju

keseimbangan pembangunan insfrastruktur Bali.

2. Tujuan Misi Kedua (Penyelenggaraann jasa tranportasi yang selamat, lancar, tertib, dan

efisien), terbagi atas 2 tujuan sebagai berikut :

- Terjaminnya Kehandalan penyedian pelayanan jasa transportasi untuk menunjang

aksesibilitas kawasan Pariwisata dan Industri Kecil.

- Meningkatnya Kualitas pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita

TUJUAN STRATEGIS

3. Tujuan Misi Ketiga (Penyelenggaraan akses informasi dan komunikasi) adalah

Terwujudnya layanan pos, telekomunikasi dan informasi pembangunan serta keterbukaan

informasi publik yang memadai.

2. PERJANJIAN KINERJA 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 untuk Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali,

sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 2 3

1. Pemenuhan kapasitas

sarana dan prasarana layanan

transportasi

1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan 80%

1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu

Bandara I Gusti Ngurah Rai 57%

1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita 30%

2. Keselamatan jasa

transportasi sesuai standar

2.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan

Transportasi Laut 8%

2.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan

sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 25%

2.3. Persentase penurunan angka kecelakaan

kendaraan bermotor di Provinsi Bali 5%

3. Kelancaran

penyelenggaraan kendaraan

angkutan umum Trans

Sarbagita

3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans Sarbagita

22 km/jam

4. Terwujudnya

penyelenggaraan layanan pos,

telekomunikasi dan

keterbukaan informasi publik

4.1. Persentase penyelenggaraan pos yang

terkoordinasi 70%

4.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan

telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 70%

4.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik 80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2016 :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi

Bali Tahun 2016 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator

Kinerja Sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan

Program/Kegiatan tahun anggaran 2016, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2016 REALISASI CAPAIAN

1.1.1. Pemenuhan kapasitas sarana

dan prasarana layanan transportasi

1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga

Pelabuhan

80% 41,41% 52%

1.1.1.2. Load Faktor/Frekwensi

Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah

Rai

57% 53,6% 94%

1.1.1.3 Load Faktor Angkutan Umum

Trans SarbagitaPenyeberangan

30% 26,04% 87%

2.1.1. Keselamatan jasa transportasi

sesuai standar

2.1.1.1.Persentase Penurunan Kejadian

Kecelakaan Transportasi Laut

8% 12% 150%

2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident

Penerbangan sesuai kewenangan

Dishub.infokom Prov Bali

25% 12,50% 50%

2.1.1.3. Persentase penurunan angka

kecelakaan kendaraan bermotor di

Provinsi Bali

5% -9% -182%

3.1.1. Kelancaran penyelenggaraan

angkutan umum Tras Sarbagita di

Persimpangan yang berbasis ATCS

3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan

umum trans Sarbagita di Persimpangan

yang berbasis ATCS

22 Km/Jam 23,63

Km/Jam

107,41%

4.1.1. Persentase penyelenggaraan

pos yang terkoordinasi, persentase

desa yang terkoneksi layanan

telekomunikasi dan penyiaran dan


4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan

pos yang terkoordinas

70% 70% 100%

4.1.1.2. Persentase desa yang

terkoneksi layanan telekomunikasi dan

penyiaran yang terkoordinasi

70% 70% 100%

4.1.1.3. Persentase Keterbukaan

Informasi publik

80% 80% 100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI

2016

REALISASI

2015

1 2 3 4



1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan 41,41 %

75 %

transportasi 1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu

Bandara I Gusti Ngurah Rai 53,6 %

57%

1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans

Sarbagita 26,04 %

30%

2. Keselamatan jasa


2.1. Persentase Penurunan Kejadian

Kecelakaan Transportasi Laut 12 %

5 %

2.2. Jumlah penurunan Insident



12,5%

12,5%

2.3. Persentase penurunan angka

kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi

Bali -9%

5%

3. Kelancaran


angkutan umum Trans

Sarbagita

3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans

Sarbagita 23,63 km/jam

20 km/jam

4. Terwujudnya


telekomunikasi dan



terkoordinasi 70%

65%

4.2. Persentase desa yang terkoneksi

layanan telekomunikasi dan penyiaran yang

terkoordinasi

70%

65%

4.3. Persentase Keterbukaan Informasi

publik 80%

70%

3. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2016 DENGAN TARGET TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI

2016

TARGET

2018

1 2 3



1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan 41,41 %

-

transportasi 1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu

Bandara I Gusti Ngurah Rai 53,6 %

-

1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans

Sarbagita 26,04 %

35%

2. Keselamatan jasa


2.1. Persentase Penurunan Kejadian

Kecelakaan Transportasi Laut 12 %

-

2.2. Jumlah penurunan Insident



12,5 %

-

2.3. Persentase penurunan angka

kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi

Bali -9%

-

3. Kelancaran


angkutan umum Trans

Sarbagita

3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans

Sarbagita 23,63

Km/Jam

-

4. Terwujudnya


telekomunikasi dan



terkoordinasi 70%

-

4.2. Persentase desa yang terkoneksi

layanan telekomunikasi dan penyiaran yang

terkoordinasi

70%

-

4.3. Persentase Keterbukaan Informasi

publik 80%

-

B. ANALISIS

1. Analisa keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2016 dari Dinas Perhubungan, Informasi dan

Komunikasi Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Sasaran : “Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi”

Program/Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran (1) tahun 2016 ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

TAHUN

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2016 PROGRAM KEGIATAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. Pemenuhan

kapasitas sarana

dan prasarana

layanan

transportasi

1.1.1.1. Load Faktor

/BOR Dermaga

Pelabuhan

41.41% 51.76% Program :

Pengembangan

Aksesibilitas

Kegiatan: Koordinasi

dan Pembinaan

Kepelabuhan

100%

Program :

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Kegiatan:

Pemeliharaan fasilitas

sub Infrastruktur

Tanah Ampo

100%

1.1.1.2. Load Faktor/

Frekwensi Landasan

Pacu Bandara I Gusti

Ngurah Rai

53.60% 94.04% Program:

Pengembangan

Aksesibilitas

Kegiatan: Peningkatan

/Pengembangan

aksesibilitas sarana

dan prasarana

perhubungan dan

keselamatan

transportasi

100%

1.1.1.3 Load Faktor

Angkutan Umum

Trans Sarbagita

26.04% 86.80% Program:

Pembangunan

prasarana dan

fasilitas perhubungan

Kegiatan: Penataan

angkutan umum Trans

SARBAGITA

100%

Program:

Peningkatan

pelayanan Angkutan

Kegiatan: Pembelian

layanan Angkutan

Umum Trans

SARBAGITA

100%

Kegiatan: Biaya

Pengelolaan Angkutan

Umum Trans

SARBAGITA

100%

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATANCAPAIAN

INDIKATOR

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1) tahun

2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Indikator 1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan :

1. Program Pengembangan aksesibiltas

a. Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, prosentase Fisik di akhir Kegiatan

sebesar 100%. Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan

Pelabuhan di 5 (Lima) Kabupaten selama 12 bulan. Kegiatan ini tidak secara langsung

berkaitan dengan Indikator Kinerja Sasaran, namun sangat penting dalam fungsi Tupoksi

Bidang Perhubungan Laut.

2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Pemeliharaan fasilitas sub Infrastruktur Tanah Ampo

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, prosentase Fisik di akhir Kegiatan

sebesar 100%. Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA tahun 2016 meliputi

Pemeliharaan Gedung Kantor dan Terminal Pelabuhan, Halaman, Pemeliharaan Eskalator,

Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan alat-alat/suku cadang elektrikal dan

mekanikal serta pembiayaan lainnya terkait Terminal Pelabuhan Tanahampo. Hingga Tahun

2016 belum ada kepastian terkait hasil KPS Pelabuhan, sehingga pembebanan anggaran

pemeliharaan gedung masih pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi

Bali.

Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Sub Infrastruktur Tanah Ampo hingga tahun 2015 ini belum

dapat mengukur secara langsung Capaian Indikator Kinerja Sasaran yakni Load Factor/BOR

Dermaga Pelabuhan dikarenakan belum Beroperasi. Namun dalam pengukuran Indikator

Kinerja Sasaran digunakan data dari pelabuhan yang telah beroperasi yakni, Pelabuhan

Benoa dan Celukan Bawang.

Indikator 1.1.1.2. Load Faktor/ Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai

1. Program Pengembangan Aksesibilitas

a. Peningkatan/Pengembangan Aksebilitas Sarana dan Prasaranan Perhubungan dan

Keselamatan Transportasi

Prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

DPA tahun 2016 meliputi pelaksanaan koordinasi aksesibilitas dibidang Perhubungan Udara

serta keselamatan transportasi udara. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak secara

langsung dapat mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran melainkan menunjang

terlaksananya koordinasi sesuai kewenangan dan Tupoksi dari Bidang Perhubungan Udara.

Indikator 1.1.1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita

1. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

a. Penataan angkutan umum Trans SARBAGITA


DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2016 yakni Pemeliharaan rutin Halte dan kelengkapannya,

Pengadaan E-Ticketing System Trans Sarbagita, Pemeliharaan Repeater, Pencetakan Tiket

Bus Trans Sarbagita.

Secara umum kegiatan telah dilaksanakan 100%, dalam kaitannya dengan capaian Load

Factor Angkutan Umum Trans Sarbagita sebagai pendukung secara langsung, mengingat

Kegiatan ini mendukung dari segi penyediaan prasarana dalam operasional Bus Trans

Sarbagita. Sehingga kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional

Trans Sarbagita.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita


DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2016 yakni Pembelian layanan angkutan umum Trans

Sarbagita pada Koridor I dan II yang telah beroperasi sejak Tahun 2011. Kegiatan ini

merupakan kegiatan inti dalam penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis subsidi

“Trans Sarbagita” sehingga membutuhkan anggaran yang relative besar disetiap tahunnya.

Seiring dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran yakni Capaian Load Faktor angkutan umum

Trans Sarbagita, kegiatan ini sangat selaras dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan

capaian Load Faktor walau tidak signifikan. Hal ini menunjukkan trend positif dari

penyelenggaraan Angkutan Umum Trans Sarbagita yang telah mencapai tahun ke-5

operasionalnya pada tahun 2016. Dengan dukungan secara terus-menerus, kedepan

diharapkan Target dari Kinerja Sasaran dapat dicapai.

b. Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans Sarbagita


DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2016 yakni penyediaan tenaga kerja penunjang operasional

Trans Sarbagita serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya dalam mendukung

operasional Angkutan Umum Trans Sarbagita. Hingga tahun 2016, jumlah tenaga kerja yang

dipergunaka sebanyak 66 orang yang terdiri atas petugas administrasi, pencatatan, serta

petugas pengawasan lapangan.

Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan pendukung tercapainya Load Faktor Trans Sarbagita,

dimana dalam proses tercapainya Load Faktor berasal dari kinerja yang dihasilkan oleh tenaga

kerja yang dipergunakan. Hal ini dapat dihitung dengan memberikan pembobotan seberapa

besar pengaruh tenaga kerja terhadap Load Faktor.

1.2. Sasaran : “Keselamatan jasa transportasi sesuai standar”

Sasaran ini dimaksudkan untuk Meningkatkan standar keselamatan jasa transportasi. Dipandang

perlu untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan keselamatan

transportasi untuk menjamin hak pengguna layanan transportasi.

Keselamatan transportasi baik darat, laut maupun udara merupakan kewajiban Pemerintah untuk

menyediakan, melaksanakan dan mengawasi, sehingga mencerminkan tanggung jawab terhadap hak

pengguna transportasi di Indonesia.


2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

TAHUN


1 2 3 4 5 6 7

2.1.1. Keselamatan

jasa transportasi

sesuai standar

2.1.1.1.Persentase Penurunan

Kejadian Kecelakaan

Transportasi Laut

12% 150% Program :

Peningkatan Kualitas

dan Penyebarluasan

Informasi

Kegiatan: Pengawasan,

pembinaan dan

keselamatan pelayaran

100%

Program:

Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Kegiatan: Pengawasan,

Pembinaan dan

Pengendalian

perusahaan angkutan

laut dan penunjang

angkutan laut

100%

2.1.1.2. Jumlah penurunan

Insident Penerbangan sesuai

kewenangan Dishub.infokom

Prov Bali

12,50% 50% Program:

Pengembangan

Aksesibilitas

Kegiatan:Pengawasan,

pengendalian

pelayanan keselamatan

penerbangan /heliport

100%

Program:Peningkatan

pelayanan angkutan

Kegiatan:Pengawasan,

pengendalian dan

pelayanan perijinan

jasa angkutan udara

dan rute penerbangan

100%

2.1.1.3. Persentase penurunan

angka kecelakaan kendaraan

bermotor di Provinsi Bali

-9% -182% Program Peningkatan

perilaku pengguna

jalan yang

berkeselamatan

(Inpres 4 Tahun 2013)

Kegiatan:Monitoring

Pengendalian dan

Pelayanan Perijinan

Angkutan Umum dan

Angkutan

Penyeberangan serta

Pemberian

penghargaan

supir/jurumudi/awak

kendaraan umum

teladan

100%

Kegiatan:Pelaksana

aksi keselamatan jalan

Provinsi Bali

100%

Kegiatan:Penyidikan

Penyelenggaraan

Perundang-undangan di

Bidang Perhubungan

Darat

100%

Kegiatan

:Penyelenggaraan

Forum Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ)

dan Wahana Tata

Nugraha (WTN)

100%

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Kegiatan :Pelaksanaan

Penimbangan

kendaraan bermotor

100%

Program :

Peningkatan kwalitas

dan penyebarluasan

informasi

Kegiatan :Pelaksanaan

penegakan hukum

pengguna kendaraan

bermotor angkutan

barang

100%


INDIKATOR

TAHUN


1 2 3 4 5 6 7

Kegiatan :Pemeriksaan

Hasil Perubahan

Rancang Bangun

Kendaraan Bermotor

100%

Kegiatan : Pembinaan

Standarisasi Pengujian

Kendaraan Bermotor

100%

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Kegiatan : Pengadaan

dan pemasangan

Fasilitas Keselamatan

Lalu Lintas Jalan

100%

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Kegiatan :

Rehabilitas/Pemelihara

an Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas

Jalan Provinsi

100%


INDIKATOR

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor



Indikator 2.1.1.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

a. Pengawasan, pembinaan dan keselamatan pelayaran

Kegiatan Pengawasan, pembinaan dan keselamatan pelayaran merupakan kegiata rutin yang

dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan kinerja Bidang Perhubungan Laut guna

mendukung tercapainya Indikator Sasaran Menurunnya Kejadian Kecelakaan Transportasi

Laut. Bentuk daripada kegiatan ini adalah pengawasan dan pembinaan langsung kepada

pemilik kapal serta melaksanakan sosialisasi rutin disetiap tahunnya kepada

masyarakat/pengusaha pemilik kapal yang beroperasi diwilayah Provinsi Bali. Diharapkan

dengan terus terlaksananya kegiatan ini, dapat mendukung tercapainya “Zero Accident”

Transportasi Laut diwilayah Provinsi Bali.


a. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian perusahaan angkutan laut dan penunjang

angkutan laut

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang tercapainya Indikator Sasaran Penurunan

Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, dimana bentuk pelaksanaan kegiatan yang

merupakan Tupoksi Bidang Perhubungan Laut ini adalah pengawasan, pembinaan dan

pengendalian terhadap dokumen perijinan perusahaan angkutan laut yang dimiliki oleh

perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut. Dalam pelaksanaan kegiatan,

dokumen perijinan kapal merupakan suatu syarat mutlak yang harus dimiliki sehingga menjadi

suatu kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan kembali ijin yang dimiliki kepada Pemerintah

guna terwujudnya tertib administrasi.

Indikator 2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom

Prov Bali

1. Program Pengembangan Aksesibilitas

a. Pengawasan, pengendalian pelayanan keselamatan penerbangan/heliport

Sinergitas kinerja antar seksi di Bidang Perhubungan Udara merupakan pendukung

terwujudnya Indikator Sasaran tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan ini sedianya telah

mengacu pada Program Nasional, Pemprov Bali dan SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan

Komunikasi Provinsi Bali. Dalam upaya mencapai Kinerja Sasaran diatas, kegiatan ini telah

berkontribusi mewujudkan penurunan incident penerbangan sesuai kewenangan

Dishubinfokom Provinsi Bali.


a. Pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara dan rute

penerbangan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Jasa Angkutan

Udara, dimana Bidang Perhubungan Udara sendiri mengeluarkan rekomendasi terkait

perijinan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). Hal ini juga merupakan salah pendukung

tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.

Indikator 2.1.1.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali

1. Program Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013)

a. Monitoring Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum dan Angkutan

Penyeberangan serta Pemberian penghargaan supir/jurumudi/awak kendaraan umum teladan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Monitoring Perijinan Angkutan dan pelayanan

Perijinan Angkutan serta pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan atau berprestasi di Provinsi Bali. Kegiatan

monitoring yang dilaksanakan untuk memberi pembinaan kepada pemilik ijin baik perorangan

maupun perusahaan akan kesadarannya untuk memperpanjang ijin angkutan yang dimiliki

serta kesadaran dalam peremajaan kendaraan.

Sedangkan kegiatan pelayanan dipusatkan dalam pelayanan perpanjangan perijinan angkutan

orang dalam wewenang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.

Kegiatan ini secara tidak langsung sangat berperan dalam pencapaian Indikator Sasaran

diatas, dimana salah satu syarat dapat beroperasinya suatu kendaraan angkutan orang adalah

memiliki aspek legalitas dalam hal ini perijinan. Salah satu fungsi pengawasan terletak dalam

perijinan tersebut, sehingga fungsi tersebut diharapkan mampu mendukung penurunan angka

kecelakaan khususnya kendaraan angkutan orang.

b. Pelaksanaan aksi keselamatan jalan Provinsi Bali

Salah satu kegiatan dalam mendukung upaya Pemerintah menekan angka kecelakaan adalah

pelaksanaan aksi keselamatan jalan. Kegiatan ini diharapkan secara nasional mampu

menekan angka kecelakaan sebesar 50% yang ditempuh dalam waktu 10 tahun atau sebesar

5% disetiap tahunnya. Bentuk daripada kegiatan ini adalah sosialisasi kepada masyarakat

umum, mahasiswa/pelajar tentang keselamatan berlalulintas dijalan. Dalam pelaksanaannya

telah dilaksanakan 100% secara fisik, dan diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

c. Penyidikan Penyelenggaraan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat

Kegiatan Penyidikan penyelenggaraan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat

ditekankan pada usaha penertiban kendaraan angkutan barang dalam wewenang Pemerintah

Provinsi Bali guna menekan angka lebih muat beban kendaraan. Angka lebih muat pada

kendaraan angkutan barang sering menjadi penyebab dalam kejadian kecelakaan lalu lintas

angkutan barang selain kelalaian sopir/pengemudi dalam mengemudi. Hal ini menjadi

perhatian serius mengingat Provinsi Bali yang memiliki arus lalu lintas yang padat dengan

kendaraan angkutan barang baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pulau.

Secara rutin disetiap tahun terlaksananya kegiatan ini sangat mendukung upaya pencapaian

dari target Indikator Kinerja Sasaran diatas sesuai bobot yang dihitung berdasarkan prioritas

dampak/pengaruh.

d. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)

Progres fisik dari kegiatan ini pada akhir tahun dapat dikatakan 100%, dimana keseluruhan

dari isi dalam kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) disetiap tahun diharapkan mampu menciptakan sinergitas antara

instansi-instansi yang langsung bersentuhan dengan penyelenggaraan angkutan jalan guna

mendukung terciptanya regulasi yang tepat dalam penyelenggaraan angkutan di jalan.

Kegiatan ini juga mendukung upaya Pemerintah menurunkan angka kecelakaan dijalan

melalui langkah-langkah kebijakan yang dihasilkan dalam forum bersama.

2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pelaksanaan Penimbangan kendaraan bermotor

Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor angkutan barang dilaksanakan

oleh UPT. Jembatan Timbang, dimana pelaksanaan penimbangan difokuskan pada dua

Jembatan Timbang yakni Cekik dan Seririt.

Pelaksanaan penimbangan ini ditujukan kepada kendaraan angkutan barang yang melalui

Jembatan Timbang dimana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lebih muat angkutan

yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dijalan. Upaya pencegahan ini sangat

diharapkan untuk mendukung upaya tercapainya penurunan 5% angka kecelakaan dijalan

khususnya kendaraan angkutan barang. Pentingnya kegiatan ini dalam mendukung

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diharapkan dapat berkelanjutan.

3. Program Peningkatan kwalitas dan penyebarluasan informasi

a. Pelaksanaan penegakan hukum pengguna kendaraan bermotor angkutan barang

Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor angkutan barang dilaksanakan

oleh UPT. Jembatan Timbang, dimana pelaksanaan penimbangan difokuskan pada dua

Jembatan Timbang yakni Cekik dan Seririt.

Pelaksanaan penimbangan ini ditujukan kepada kendaraan angkutan barang yang melalui

Jembatan Timbang dimana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lebih muat angkutan

yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dijalan. Upaya pencegahan ini sangat

diharapkan untuk mendukung upaya tercapainya penurunan 5% angka kecelakaan dijalan

khususnya kendaraan angkutan barang. Pentingnya kegiatan ini dalam mendukung

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diharapkan dapat berkelanjutan.

4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan

Pelaksanaan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Pada Bengkel Karoseri. Sedangkan hasil

yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas rancang bangun kendaraan bermotor pada

bengkel karoseri sesuai standar teknis.

Dari hasil tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dalam upaya pencapaian Indikator

Sasaran penurunan angka kecelakaan.

b. Pembinaan Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Bentuk daripada kegiatan ini adalah terbinanya penguji kendaraan bermotor yang akan

menjadi wakil dari Provinsi Bali untuk berlomba diajang nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di

9 Kab./Kota, dengan harapan meningkatnya pengetahuan penguji dapat berpengaruh

signifikan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan yang akurat.

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Pengadaan dan pemasangan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan merupakan salah satu

kegiatan yang mendukung secara langsung upaya penurunan angka kecelakaan. Penempatan

rambu/isyarat lalu lintas lainnya serta komponen pengaman jalan lainnya diharapkan mampu

meminimalisir terjadinya kecelakaan dijalan.

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi

Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan juga merupakan salah satu

kegiatan yang mendukung secara langsung upaya penurunan angka kecelakaan.

Pemeliharaan baik dalam bentuk pembersihan maupun penggantian rambu/isyarat lalu lintas

lainnya serta komponen pengaman jalan lainnya diharapkan mampu meminimalisir terjadinya

kecelakaan dijalan. Kondisi cuaca serta perubahan suhu pada daerah tertentu menyebabkan

fasilitas keselamatan menjadi rusak dan sangat membahayakan pengguna jalan.

1.3. Sasaran : ”Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Tras Sarbagita di Persimpangan

yang berbasis ATCS”

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pergerakan barang dan jasa

antar wilayah sehingga peran serta pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat kedepannya bisa

menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan transportasi yang terpadu, handal, efektif dan efisien. Hal

yang dimaksudkan diatas agar melakukan tindakan/usaha rehabilitasi/pemeliharaan, pengoperasian,

pengembangan dan penataan. Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai

berikut :

TAHUN


1 2 3 4 5 6 7

3.1.1. Kelancaran

penyelenggaraan

angkutan umum

Tras Sarbagita di

Persimpangan yang

berbasis ATCS

3.1.1.1. Kecepatan rata-rata

Angkutan umum trans Sarbagita

di Persimpangan yang berbasis

ATCS

22 km/jam 107,41% Kegiatan

:Pengembangan

Inteligent Transport

Sistem

100%

Kegiatan :

Pengoperasian dan

Pemeliharaan Fasilitas

Pengendalian

Lalulintas Kawasan

100%


INDIKATOR

Program :

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ



Indikator 3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan umum trans Sarbagita di Persimpangan yang

berbasis ATCS

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Pengembangan Inteligent Transport Sistem

Pengembangan Inteligent Transport Sistem dimaksudkan untuk menunjang kelancaran lalu

lintas dipersimpangan yang berbasis Area Traffic Control System (ATCS). Kelancaran lalu

lintas dititik persimpangan diharapkan sekaligus mendukung kelancaran Angkutan Umum

Trans Sarbagita dalam hal ini yang dapat diukur adalah rata-rata kecepatan di persimpangan.

Dengan dukungan ATCS diharapkan Angkutan Umum Trans Sarbagita dapat memberikan

pelayanan yang efektif dari segi kecepatan dan ketepatan waktu tempuh.

b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Pengendalian Lalulintas Kawasan

Kegiatan ini juga merupakan salah satu pendukung tercapainya kelancaran lalu lintas pada

titik persimpangan berbasis ATCS.

2. Sasaran : “Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, persentase daerah yang

terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran dan keterbukaan informasi publik”

Sasaran ini dimaksudkan Meningkatkan tertib administrasi dan efisiensi penyelenggaraan jasa

transportasi dan kominfo. Seiring dengan peningkatan jumlah Angkutan dan Jaringan Telekomunikasi

diimbangi juga dengan peningkatan kepengurusan perijinan guna mematuhi tertib administrasi. Hal ini

untuk menjamin standarisasi dan kelaikan suatu produk Transportasi dan Telekomunikasi. Dalam

sasaran ini yang akan dilakukan antara lain; pelaksanaan Monitoring, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian. Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

TAHUN


1 2 3 4 5 6 7

4.1.1. Persentase

penyelenggaraan

pos yang

terkoordinasi,

persentase desa

yang terkoneksi

layanan

telekomunikasi dan

penyiaran dan

keterbukaan

informasi publik

4.1.1.1. Persentase

penyelenggaraan pos yang

terkoordinasi

70% 100% Kegiatan:Pembinaan

dan Pengawasan Jasa

telekomunikasi dan

Penyiaran

100%


terkoneksi layanan

telekomunikasi dan penyiaran

yang terkoordinasi

70% 100% Kegiatan:Pengawasan

dan Pembinaan Jasa

Perposan

100%


Informasi publik

80% 100% Program :

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Kegiatan : Pameran

Pembangunan dan

Pameran Margarana

100%

Program : Pelayanan

Sarana Komunikasi

Kegiatan : Pelayanan

Sound System

100%

Kegiatan : Peningkatan

kualitas sarana

komunikasi

Program :

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

Kegiatan :

Penyelenggaraan

keterbukaan informasi

publik di Provinsi Bali

100%

Kegiatan :

Pembentukan Komisi

Informasi Provinsi Bali

100%


INDIKATOR

Program :Pembinaan

Pengawasan dan

/atau penertiban di

bidang perposan dan

telekomunikasi



Indikator 4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi

1. Program Pembinaan Pengawasan dan /atau penertiban di bidang perposan dan telekomunikasi

a. Pembinaan dan Pengawasan Jasa telekomunikasi dan Penyiaran

Kegiatan ini merupakan pembinaan di 9 Kabupaten/Kota terhadap perusahaan – perusahaan

yang bergerak dibidang Jasa Telekomunikasi dan Penyiaran. Harapan dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah tertibnya kepengurusan ijin daripada pengusaha/perusahaan yang

bergerak dibidang Telekomunikasi dan Penyiaran yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota.

Indikator 4.1.1.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang

terkoordinasi

1. Program Pembinaan Pengawasan dan /atau penertiban di bidang perposan dan telekomunikasi

a. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Perposan

Bentuk kegiatan ini merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan

yang bergerak dibidang perposan, dimana diharapkan pada setiap Kabupaten/Kota akan terus

dapat berkembang.

Indikator 4.1.1.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik

1. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan DaerahPembinaan dan Pengawasan Jasa

Perposan

a. Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyebarluasan informasi

pembangunan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada masyarakat melalui Pameran

Pembangunan.

2. Program Pelayanan Sarana Komunikasi

a. Pelayanan Sound System

Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan pelayanan sound system menggunakan

kendaraan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta kegiatan lainnya dalam Pelayanan

Publik.

b. Peningkatan kualitas sarana komunikasi

Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan pelayanan sound system dimana terdapat

pengadaan alat – alat kebutuhan pelayanan sound system serta petugas pelaksana

operasional yang berasal dari tenaga kontrak sebanyak 5 orang untuk mendukung Pelayanan

kendaraan.

3. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

a. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali

Kegiatan ini merupakan pendukung terwujudnya keterbukaan Informasi Publik, dimana

kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya penyelesaian sengketa informasi yang dilaksanakan

oleh komisioner KIP.

b. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Bali

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang

terwujudnya keterbukaan informasi publik setelah melalui seleksi perekrutan anggota

Komisioner yang berkualitas dan dapat dihandalkan dalam penyelesaian sengketa informasi.

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan :

Load Factor Sarbagita

Persentase penurunan kejadian kecelakaan transportasi laut

Tahun Kejadian Musibah pelayaran Persentase penurunan

2014 20 -

2015 9 55 %

2016 8 11 %

Sumber : SAR Provinsi Bali

Berdasarkan tabel tersebut kejadian musibah pelayaran di wilayah provinsi Bali terjadi

penurunan dari tahun ke tahun. Dan diharapkan dengan koordinasi yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan instansi terkait yang

melaksanakan fungsi keselamatan dan pelayanan dibidang pelabuhan dan pelayaran dapat

menurunkan tingkat kejadian kecelakaan di wilayah perairan pulau Bali.

Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali

DATA TAHUNAN LAKA DITLANTAS POLDA BALI

NO URAIAN TAHUN JUMLAH

2012 2013 2014 2015 2016

1 RESTA

DENPASAR

2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 579 565 348 278 401 2171

A. MD 97 122 109 97 109 534

B. LB 419 279 150 110 203 1161

C. LR 501 580 374 281 385 2121

2 RES

BULELENG

2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 692 489 434 270 334 2219

A. MD 108 96 105 108 71 488

B. LB 219 42 14 6 11 292

C. LR 958 896 727 437 611 3629

3 RES GIANYAR 2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 362 228 282 309 296 1477

A. MD 72 75 80 57 65 349

B. LB 238 65 58 33 25 419

C. LR 338 248 332 423 424 1765

4 RES TABANAN 2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 299 236 167 122 130 954

A. MD 95 78 91 54 62 380

B. LB 129 51 22 10 13 225

C. LR 293 309 177 143 175 1097

5 RES BADUNG 2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 204 177 143 144 126 794

A. MD 70 49 64 42 52 277

B. LB 169 143 80 39 47 478

C. LR 119 134 106 183 121 663

6 RES

KLUNGKUNG

2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 130 97 79 60 79 445

A. MD 22 30 27 25 37 141

B. LB 5 5 11 1 16 38

C. LR 196 122 106 83 82 589

7 RES BANGLI 2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 37 39 51 59 55 241

A. MD 5 17 18 19 16 75

B. LB 7 1 9 1 0 18

C. LR 52 43 79 80 88 342

8 RES

KARANGASEM

2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 190 143 96 111 91 631

A. MD 47 48 32 34 31 192

B. LB 93 64 40 53 40 290

C. LR 214 156 107 122 100 699

9 RES

JEMBRANA

2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 237 192 137 139 116 821

A. MD 88 63 58 68 45 322

B. LB 4 1 2 1 2 10

C. LR 285 238 151 138 126 938

TOTAL POLDA 2012 2013 2014 2015 2016

JML LAKA 2730 2166 1737 1492 1628 9753

A. MD 604 578 584 504 488 2758

B. LB 1283 651 386 254 357 2931

C. LR 2956 2726 2159 1890 2112 11843

Sumber : Ditlanlantas Polda Bali

Berdasarkan data yang diberikan oleh satuan Ditlantas Polda Bali dari tahun 2013 sampai

tahun 2015 telah terjadi penurunan angka kecelakaan di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tetapi pada tahun 2016 tingkat kecelakaan meningkat sebesar 9,1 % atau peningkatan sebanyak

14% di sepanjang tahun 2016.

Ketidakberhasilan penurunan angka kecelakaan ini disebabkan oleh banyak faktor yang

semakin beragam antaralain dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, faktor usia

kendaraan, faktor lingkungan/kondisi jalan dan perlengkapannya termasuk faktor manusianya.

Tugas atau fungsi dari Dinas Perhubungan adalah untuk dapat memberikan kenyamanan,

keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi sangat didukung oleh fasilitas – fasilitas

keselamatan dan dukungan dari instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian

termasuk dukungan dari dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat luas agar memperhatikan

keselamatan bersama.

Penetapan target kinerja penurunan insiden penerbangan sebesar 25% di tahun 2016

merupakan target penurunan kejadian (insiden) penerbangan berupa gangguan layang-layang dan

Series1; 2013; 2166

Series1; 2014; 1737 Series1; 2015;

1492

Series1; 2016; 1628

Jumlah dan Persentase Kecelakaan 2013-2016

(20,7%)

(19,8%) (14,1%)

(-9,1%)

permainan sejenis, secara akumulatif dari tahun 2014 hingga 2016 dimana pada tahun 2014

terdapat

Tahun Jumlah Kejadian Persentase

2014 8 kali -

2015 7 kali 12,5 %

2016 6 kali 12,5 %

Total kejadian tidak sesuai dengan target yang kita tetapkan, dimana diharapkan terdapat

penurunan secara akumulatif sebesar 25 % atau penurunan 1 kejadian atau terdapat 6 kejadian

pada tahun 2016, hal ini disebabkan antaralain :

1. Penanggulangan berupa pencegahan ke masyarakat melalui koordinasi dengan aparat

setempat hasilnya kurang maksimal

2. Koordinasi pencegahan permainan layang-layang di sekitas Bandara I Gusti Ngurah Rai ke

masyarakat belum tepat sasaran

3. Wilayah kerja pengawasan bersama-sama dengan Satpol PP Pemerintah Daerah Provinsi Bali

sepanjang radius 9 km dari center Bandara sangat luas karena belum adanya zona prioritas.

LOAD FACTOR RUNWAY 2012 - 2016

(DOMESTIK DAN INTERNASIONAL)

TAHUN PESAWAT

DATANG BERANGKAT LCL TOTAL PERBULAN PERHARI PERJAM

2012 56.597 56.555 410 113.562 9.463,5 315,45 13,14

2013 61.840 61.879 848 124.567 10.380,6 346,02 14,42

2014 64.592 64.572 996 130.160 10.846,7 361,56 15,06

2015 62.800 62.801 744 126.345 10.528,8 350,96 14,62

2016 63.064 63.068 779 126.911 10.575,9 352,53 14,69

Untuk Pesawat yang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai baik Internasional maupun domestik

pada tahun 2016

- Pergerakan rata-rata pesawat perjam sebanyak 15 pergerakan

- Kapasitas maksimal Runway Bandara 28 pergerakan

- Pada saat Peak Hours saat ini pergerakan di runway sudah mencapai 25 pergerakan/jam

- Bandara baru harus sudah direncanakan apabila pergerakan pesawat di runway mencapai

80% dari kapasitas maksimal yaitu 28 x 80% = 22 – 23 pergerakan pesawat/jam.

Series1; 2012; 13,14

Series1; 2013; 14,42

Series1; 2014; 15,06

Series1; 2015; 14,62

Series1; 2016; 14,69

PERGERAKAN RATA-RATA PESAWAT PERJAM

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

REKAPITULASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2016

Berdasarkan hasil rekapitulasi belanja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Provinsi Bali dalam APBD Tahun 2016 maka Dinas mengelola Anggaran Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 16.690.140.592,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28. 091.446.236,00 yang

terdistribusi untuk 6 bidang dan 3 Unit Pelaksana Teknis.

Dengan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan pada tahun 2016 adalah

Rp.3.647.333.000,00

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Realisasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 88,84 % atau senilai

14.827.726.341,00 dan belanja langsung terealisasi sebesar 89,12 % atau senilai Rp.

25.033.741.230,00

Sedangkan realisasi dari rencana pendapatan adalah sebesar 113,64 % yang berarti

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari yng direncanakan. Dimana hal ini diperoleh dari :

- Retribusi perijinan tertentu (Perda 2 Tahun 2015) Retribusi Kendaraan angkutan orang

terealisasi 118,7%

- Retribusi dari sewa kantin (Pergub No. 68 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas

peraturan gubernur Bali Nomor 41 tahun 2012 tentang Perubahan atas tarif dalam Perda

Provinsi Bali no. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terealisasi 100 %

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni dari hasil penjualan tiket bus trans

sarbagita yang meningkat 11,3 % menjadi 113,3 %

Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja langsung perbidang dan UPT disajikan dalam

tabel berikut ini :

Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Bidang dan UPT

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan

Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran

yang ditargetkan terdicapai pada akhir tahun kelima (2018). Indikator kinerja masing-masing

Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut :

TUJUAN

URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2018

1 2 3

1. Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana layanan pelayaran

Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan pelayaran

100%

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan

angkutan

2.1. Load Factor Angkutan Umum

Sarbagita

35%

2.2. Persentase Angkutan Jalan

Yang Tertib

100%

3. Terwujudnya peningkatan kinerja

tingkat pelayanan jalan dan

persimpangan

Kelancaran penyelenggaraan

kendaraan angkutan umum

C

4. Terwujudnya Ketersediaan data

pendukung untuk proses perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

4.1. Jumlah data pendukung

proses perencanaan dan

pengembangan sektor

perhubungan

2

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan

mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat

spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam

penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode

berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam

kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan

strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis

pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan

pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana

transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor

78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan pelayaran

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2

1.Terwujudnya Pengembangan Aksesibilitas 1.1. Persentase pelayaran yang tertib

administrasi dan operasional

Sasaran Strategis dan

INDIKATOR KINERJA SASARAN

2. Terwujudnya peningkatan pengguna layanan angkutan umum

SASARAN STRATEGIS


1 2

2.Terwujudnya peningkatan pelayanan

angkutan umum

2.1. Load Factor Angkutan Umum Sarbagita

2.2. Persentase Angkutan Jalan Yang Tertib

3. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum

SASARAN STRATEGIS


1 2

3. Terwujudnya Optimalisasi Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.1. Tingkat pelayanan di ruas jalan

3.2 Tingkat pelayanan di persimpangan

3.3 Persentase tertib operasional LLAJ

4. Terwujudnya ketersediaan data pendukung proses perencanaan pembangunan prasarana

perhubungan

SASARAN STRATEGIS


1 2

4.Terwujudnya perencanaan pengembangan

jaringan prasarana dan jaringan pelayanan

transportasi

4.1.Jumlah dokumen perencanaan dan

pengembangan

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis maka perlu ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan

yang direncanakan. Penetapan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali antaralain :

1. Program Pengembangan Aksesibilitas dilaksanakan oleh bidang Pelayaran

SASARAN STRATEGIS TARGET

PROGRAM KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR

KINERJA 2017 2018

1 2 3 4 5 6

1.1.1.

Terwujudnya

Pengembangan

Aksesibilitas

1.1.1.1.

Persentase

Pelayaran yang

tertib

administrasi

dan operasional

100% 100% Program :

Pengembangan

Aksesibilitas

Kegiatan:

Pengembangan

Kepelabuhanan di

Provinsi Bali

Kegiatan:

Pengawasan,

Pembinaan dan

Pengendalian

Jaringan Pelayaran

Kegiatan:

Pemeliharaan

Fasilitas Sub

Infrastruktur Tanah

Ampo

Kegiatan:

Pengawasan,

Pembinaan dan

Pengendalian

Perusahaan

Angkutan Laut dan

Penunjang

Angkutan Laut.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk mencapai Load Factor Angkutan Umum Sarbagita

dilaksanakan oleh UPT. Trans Sarbagita



INDIKATOR

KINERJA 2017 2018

1 2 3 4 5 6

2.1.1.

Terwujudnya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

2.1.1.1. Load

Faktor

Angkutan

Umum

Sarbagita

30% 35% Program :

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Kegiatan: Penataan

angkutan umum Trans

SARBAGITA.

Kegiatan: Pembelian

Layanan Angkutan Umum

Trans SARBAGITA

Kegiatan : Biaya

Pengelolaan Angkutan

Umum Trans SARBAGITA

3. Program Peningkatan Pelayan Angkutan jalan dilaksanakan oleh Bidang Angkutan



INDIKATOR

KINERJA 2017 2018

1 2 3 4 5 6

2.1.1.

Terwujudnya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

2.1.1.2

Persentase

angkutan jalan

yang tertib

100% 100% Program :

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Kegiatan : Pemeriksaan

Hasil Perubahan

Rancang Bangun

Kendaraan Bermotor

Kegiatan : Pembinaan

Standarisasi Sarana

Angkutan

Kegiatan : Pengawasan

dan Pengendalian

Angkutan Jalan

Kegiatan :

Penatalaksanaan

Pelayanan Perijinan

Angkutan Jalan dan

Pemberian Penghargaan

Abdi Yasa Teladan

4. Prgram Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh

Bidang Lalu Lintas Jalan, UPTD. Perlengkapan Jalan dan UPTD. Pusat Pengendalian Terpadu


PROGRAM KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA 2017 2018

1 2 3 4 5 6

3.1.1.

Terwujudny

a

Optimalisasi

Manajemen

3.1.1.1.

Meningkatnya

Tingkat

Pelayanan Ruas

Jalan

C C Program :

Optimalisasi

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas dan

Kegiatan : Pelaksanaan

Aksi Keselamatan Jalan

Provinsi Bali

dan

Rekayasa

Lalu Lintas

dan

Angkutan

Jalan

Angkutan Jalan Kegiatan :

Penyelenggaraan Forum

Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ) dan Wahana

Tata Nugraha (WTN)

3.1.1.2.

Meningkatkan

Tingkat

Pelayanan di

Persimpangan

C C Kegiatan : Pengadaan

dan pemasangan fasilitas

keselamatan lalu lintas

jalan.

Kegiatan :

Rehabiltasi/pemeliharaa

n Fasilitas Keselamatan

Lalu Lintas Jalan Provinsi.

Kegiatan :

Pengoperasioan dan

Pemeliharaan Fasilitas

Sistem Informasi LLAJ

Kegiatan : Pengelolaan

Fasilitas Pengendalian

Lalu Lintas Kawasan

3.1.1.3.

Persentase tertib

operasional LLAJ

100% 100

%

Kegiatan : Penyidikan

Pelanggaran Perundang-

undangan di Bidang

Perhubungan Darat

5. Program Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi

dillaksanakan oleh Bidang Keterpaduan Moda dan Ka sub bagian Penyusunan Program Sekretariat.



INDIKATOR

KINERJA 2017 2018

1 2 3 4 5 6

Mewujudkan

Perencanaan

Pengembangan

Jaringan

Prasarana dan

Jaringan

Pelayanan

Transportasi

Jumlah

dokumen

perencanaan

dan

pengembangan

2 3 Program :

Perencanaan

Pengembangan

Jaringan

Prasarana dan

Jaringan

Pelayanan

Transportasi

Kegiatan : Pengawasan,

Pengendalian dan

Pelayanan Perijinan

Multimoda

Kegiatan : Pengembangan

Multimoda

Kegiatan : Perencanaan

keterpaduan moda

Kegiatan : Perencanaan

dan evaluasi program

Sektor Perhubungan

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa

a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan perhubungan, komunikasi dan

informatika.

b. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Nomor 15 Tahun

2014 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi

Bali Tahun 2014 -2018, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah ditetapkan antara Bapak

Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dengan Bapak Gubernur Bali pada

tanggal 5 Januari 2016.

Yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran strategis pemenuhan kapasitas sarana dan

prasarana layanan transportasi adalah :

1.1 Load Factor/BOR Dermaga Pelabuhan dengan target 80%

1.2 Load Factor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan target 57%

1.3 Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita dengan target 30 %

2. Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran Keselamatan Jasa Transportasi sesuai

standar

2.1 Persentase Penurunan kejadian kecelakaan transportasi laut

2.2 Jumlah penurunan insident penerbangan sesuai kewenangan

2.3 Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali

3. Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran strategis kelancaran penyelenggaraan

kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita adalah Kecepatan kendaraan umum Trans

Sarbagita dengan target 22 km/jam

4. Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan pos, telekomunikasi dan


4.1 Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi dengan target 70 %

4.2 Persentase daerah yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi

dengan target 70 %

4.3 Persentase keterbukaan informasi publik dengan target 80%

c. Hasil Akuntabilitas :

Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2016 REALISASI CAPAIAN

1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga

Pelabuhan

80% 41,41% 52%

1.1.1.2. Load Faktor/Frekwensi

Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah

Rai

57% 53,6% 94%

1.1.1.3 Load Faktor Angkutan Umum

Trans SarbagitaPenyeberangan

30% 26,04% 87%

2.1.1.1.Persentase Penurunan Kejadian

Kecelakaan Transportasi Laut

8% 12% 150%

2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident



25% 12,50% 50%

2.1.1.3. Persentase penurunan angka

kecelakaan kendaraan bermotor di

Provinsi Bali

5% -9% -182%

3.1.1. Kelancaran

penyelenggaraan angkutan

umum Tras Sarbagita di

Persimpangan yang berbasis

ATCS

3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan

umum trans Sarbagita di Persimpangan

yang berbasis ATCS

22 Km/Jam 23,63

Km/Jam

107,41%

4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan

pos yang terkoordinas

70% 70% 100%


terkoneksi layanan telekomunikasi dan

penyiaran yang terkoordinasi

70% 70% 100%


Informasi publik

80% 80% 100%

4.1.1. Persentase

penyelenggaraan pos yang

terkoordinasi, persentase desa

yang terkoneksi layanan

telekomunikasi dan penyiaran

dan keterbukaan informasi

publik

2.1.1. Keselamatan jasa


1.1.1. Pemenuhan kapasitas


transportasi

1.

Pemenuhan Kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi masih dalam taraf yang baik,

artinya kapasitas dermaga, landasan pacu dan kapasitas angkutan umum sarbagita masih dapat

memberikan pelayanan yang aman dan nyaman. Batas maksimal untuk pengembangan ada

pada target maksimalnya, artinya bila melampui target tersebut harus sudah ada pengembangan

dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi.

2. Keselamatan jasa transportasi sesuai data masih perlu peningkatan upaya untuk menurunkan

kejadian kecelakaan baik di darat, laut dan udara dengan terus melakukan sosialisasi dan

penegakan kebijakan dengan seluruh elemen atau instansi yang terkait.

3. Kelancaran angkutan umum trans sarbagita, bila dinilai dari kecepatan rata-rata yang dicapai

maka terjadi peningkatan dari target yang ditentukan.

4. Penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan

penyiaran serta keterbukaan informasi publik telah dapat dicapai dari target yang direncanakan.

Efektivitas anggaran

Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia Rp. 28.091.446.236,00,- Telah

dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang

yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas

barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 25.033.741.230,00,- Atau 89,12 %.

d. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik

Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik.

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil, aspek

penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan.

Pembinaan diberikan dalam rangka pembinaan pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan

sehingga tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien,

berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna jalan.

Jenis penghargaan yang diperoleh untuk Pemerintah Provinsi Bali adalah Wahana Tata Nugraha

Wiratama merupakan piala yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang mengikut sertakan

peserta kabupaten/kota dimana jumlah kabupaten/kota yang diikutkan sekurang-kurangnya 50%

memperoleh penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha. Dari 9 Kabupaten/kota yang memperoleh

piala Wahana Tata adalah Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung dan Kota Denpasar yang

memperoleh WTN Kencana.

2. Langkah Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya :

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di Provinsi Bali, adalah melaksanakan

sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perhubungan, meliputi kelancaran,

keamanan, dan keselamatan mobilitas distribusi barang dan jasa dalam menunjang pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan

sebagaimana tersebut diatas, akan dibarengi dengan peningkatan tuntutan kuantitas dan kualitas

pergerakan orang dan barang antar wilayah baik secara lokal, regional maupun nasional.

Mengingat kondisi tersebut, maka agar keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dapat lebih ditingkatkan maka koordinasi dan komunikasi

antar instansi terkait perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan

sebagai berikut :

1. Dalam pembangunan simpul transportasi seperti Angkutan Umum Trans Sarbagita, Pelabuhan

Penyeberangan Gunaksa, Pelabuhan Tanah Ampo, dipandang perlu terus dilaksanakan

koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah

kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan

maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai

kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.

2. Untuk memperoleh data – data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan serta kawasan

daerah mana yang merupakan daerah rawan kecelakaan maka untuk itu harus dilakukan kajian

secara terpadu antara instansi yang terkait sehingga diperoleh kepastian siapa berbuat apa

terhadap kecelakaan yang terjadi sesuai kewenangan yang ada.

3. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan

dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan

dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.

4. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas

pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan

penegakan hukum di bidang Perhubungan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus

ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang

Perhubungan.

Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan

Provinsi Bali melaksanakan :

1. Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan

2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur

3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan

4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan

dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

5. Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparatur dan

masyararakat luas

6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

7. Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip)...

Documents