pendidikan dan pelatihan kepemimpinan...

1 | Diklatpim Tematik Pariwisata dan Kepemimpinan Adaptif

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TEMATIK (PARIWISATA) dan

KEPEMIMPINAN ADAPTIF

Nyoman Sukamara1

ABSTRACT

Education and Leadership Training New Patterns of Thematic Tourism has a boost for the

development of adaptive leadership. Although the implementation of the year 2016 can be considered

successful, but there are still some problems, including in term of identification of adaptive problems by

training participants. This paper, using descriptive methodology of the empirical experience, describes the

causes of the problem and proposes several ways to overcome it. This paper describes three causes of the

problem, namely: 1) the level of linkage between the tasks of the institutional service function of the

training participants with the tourism issue, 2) the background of the training participants, and 3) the

analytical skills of the training participants. This paper, finally outlines some suggestions to address it,

namely: 1) streamlining lectures, tourism discussions and visitation to provide better insight, knowledge

and experience of tourism, 2) to sharpen diagnostic reading, especially in relation to tourism issues with

the task of institutional functions of training participants; and 3) to formulate more comprehensively and

concretely Thematic Leadership Training and organize it into a guide, which then becomes a guide,

especially for organizers and trainers.

Keywords: Leadership, Adaftive Probleme, adaftive solution

PENDAHULUAN

Latar Belalang

Pada tahun 2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi Bali, sekarang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali menyelenggarakan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Pola Baru Tematik Pariwisata. Bersamaan

dengan BPSDM Provinsi Bali, beberapa BPSDM antara lain BPSDM Daerah Istimewa

Yogyakarta dan BPSDM Sulawesi Selatan juga menyelenggarakan Diklatpim Tematik, sesuai

dengan keunggulannya masing-masing.

Penugasan BPSDM Provinsi Bali sebagai penyelenggara Diklatpim Pola Baru Tematik

Pariwisata merupakan suatu yang relatif tepat mengingat spesifikasi pembangunan di Bali yang

bertumpu pada pengembangan kepariwisataan. Pengalaman panjang Bali dalam mengembangan

kepariwisataan yang dimulai sejak Zaman Kolonial Belanda (dengan dimulainya promosi

kepariwisataan Bali pada tahun 1893 dalam L’Exposition Mondiale di Paris), kemudian

pengembangan rute kunjungan wisatawan dari Batavia melalui Surabaya menuju pelabuhan

Buleleng (Bali) pada tahun 1920-an, berlanjut pada Zaman Kemerdekaan dengan dibangunnya

1 Koordinator Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali


Bandara Internasional I Guti Ngurah Rai (Tuban) dan Hotel Bali Beach Sanur pada tahun 1960-

an, kemudian dilanjutkan pengembangan kepariwisataan sebagai sebuah industri dengan

dicantumkannya strategi dan program kepariwisataan dalam Rencana Pembangunan Lima

Tahunan (Repelita) pada tahun 1970-an (Picard, 2006) telah memberikan tacit knowledge dan

explicit knwoledge kepada Pemerintah Provinsi Bali, stakeholders lain dan masyarakat Bali.

Sekali pun masih mengalami beberapa hambatan baik pada proses maupun hasil, serta

belum dilakukan evaluasi komprehensif, penugasan kembali BPSDM Provinsi Bali sebagai

penyelenggara dua angkatan Diklatpim Tingkat II Tematik Pariwisata oleh Lembaga

Administrasi Negara (LAN) pada Tahun 2017 dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pada

tahun 2016 sudah memenuhi standar tujuan, setidaknya sudah mencapai/melampaui batas

minimal. Selanjutnya penugasan ini adalah sebuah kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab dan disertai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pengalaman dalam proses Penyusunan dan Implementasi Rancangan Proyek

Perubahan pada Diklatpim tematik sepanjang 2016-2017, hambatan terbesar yang dialami peserta

diklat adalah dalam mengidentifikasi masalah (adaptif) yang akan disolusikan melalui Proyek

Perubahan. Hal ini, antara lain diakibatkan oleh:

1. Tingkat keterkaitan (linkage) antara tugas fungsi institusional peserta diklat dengan

kepariwisataan. Ada beberapa tugas dan fungsi institusional peserta diklat (terutama pada

Diklatpim IV dan III), yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan kepariwisataan.

2. Permasalahan peserta diklat, yang sebagian tidak berlatar belakang pendidikan serta tidak

berlatar belakang pengalaman kerja di bidang pariwisata, dan keterbatasan kemampuan

analisis.

3. Ketidaklengkapan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tematik. Satu-satunya

Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tematik Pariwisata adalah Proposal yang diusulkan

oleh Badan Diklat Provinsi Bali kepada LAN, dan hanya mencakup Diklatpim II.

Tujuan dan Metode Penulisan

Tulisan ini mencoba menggambarkan hambatan pelaksanaan Diklatpim Tematik Pariwisata

dan upaya pemecahannya, sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan selanjutnya.

Penulisan disusun dengan metode analisis deskriptif berdasarkan pengalaman empirik penulis

setelah secara intensif terlibat dalam mengampu beberapa mata diklat, melakukan evaluasi

terhadap Rancangan dan Implementasi Proyek Perubahan dan melakukan evaluasi pascadiklat

Diklatpim Tematik Pariwisata.


KAJIAN PUSTAKA

Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan ditujukan bagi PNS yang telah atau akan menduduki jabatan

struktural mulai dari eselon IV, III, II dan I. Tujuannya adalah membangun kompetensi

kepemimpinan menurut jenjangnya.

Tujuan Diklatpim Tingkat IV sebagaimana Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

(Perka LAN) Nomor 13 Tahun 2013 adalah membangun kompetensi kepemimpinan pejabat

struktural eselon IV, sedangkan tujuan Diklatpim Tingkat III adalah membangun kompetensi

kepemimpinan pejabat struktural eselon III (Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013), dan tujuan

Diklatpim II sebagaimana Perka LAN Nomor 11 tahun 2013 adalah meningkatkan kompetensi

kepemimpinan pejabat struktural eselon II, yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kemampuan memimpin diukur dengan

kemampuan dalam memimpin perubahan di unit kerjanya yang ditunjukkan oleh kemampuan

dalam menetapkan area dan fokus perubahan, memengaruhi dan memobilisasi stakeholders

dalam mendukung perubahan tersebut

Sejalan dengan tujuan tersebut, detail kompetensi yang dibangun dalam Diklatpim IV

adalah kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan

kemampuan memimpin implementasi kegiatan tersebut yang diindikasikan dengan kemampuan

(Perka LAN Nomor 13 Tahun 2013):

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundangan dan

kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan

bertanggung jawab dalam memimpin unit instansinya.

2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi

ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi.

4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang

lebih efektif dan efisien

5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam

implementasi strategi kebijakan unit instansinya.

Sedangkan detail kompetensi yang dibangun dalam Diklatpim III sebagaimana Perka LAN

Nomor 12 Tahun 2013 adalah:

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundangan dan

kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan

bertanggung jawab dalam memimpin unit instansinya.


2. Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansinya

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program

organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi.

4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang

lebih efektif dan efisien


implementasi program-program unit instansinya.

Selanjutnya detail kompetensi yang dibangun dalam Diklat Pim II adalah kompetesi

pimpinan strategis, yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin

keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut, yang diindikasikan dalam kemampuan:

1. Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas berwawasan kebangsaan, menjunjung

tinggi standar etika publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemampuan untuk

taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung jawab dalam memimpin unit

instansinya.

2. Merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi organisasinya.

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi

ke arah efektivitas dan efisiensi penerapan strategi kebijakan unit instansinya.

4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan strategi kebijakan yang lebih

efektif dan efisien


implementasi strategi kebijakan unit instansinya.

Kepemimpinan Adaptif

Secara sederhana kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memengaruhi orang lain.

Kemampuan kepemimpinan merupakan akumulasi dari kemampuan bawaan (genetik),

kemampuan yang dikembangkan melalui proses pembelajaran/pelatihan, pengalaman

kepemimpinan dan otoritas yang dimiliki seseorang.

Jim Kouzes dan Barry Posner (dalam Sashkin and Sashkin, 2011) mengidentifikasi lima

faktor yang masing-masing memuat prilaku khusus kepemimpinan:

1. Menantang proses, dengan perilaku 1) mencari peluang-peluang untuk mengerjakan sesuatu

dengan lebih baik, dan 2) bereksperimen dan mengambil risiko yang pantas untuk

memperbaiki kinerja organisasi.

2. Menginspirasi visi bersama, dengan perilaku 1) membangun visi masa depan, 2) membangun

dukungan bawahan


3. Memampukan orang lain, dengan perilaku 1) menumbuhkembangkan kolaborasi, 2)

mendukung bawahan dalam mengembangkan dirinya.

4. Memberikan contoh, dengan perilaku 1) memberikan contoh dalam bentuk perilaku diri

sendiri, 2) memokuskan diri pada penyelesaian pekerjaan secara bertahap oleh bawahan

sehingga tujuan yang berskala lebih besar kelihatan lebih realistis dan dapat dicapai melalui

proses dari sukses-sukses kecil.

5. Memberanikan hati, dengan perilaku 1) mengakui kontribusi-kontribusi bawahan, 2)

menemukan cara-cara untuk merayakan pencapaian para bawahan.

Kepemimpinan adaptif adalah praktik memobilisasi orang untuk mengatasi tantangan berat

dan berkembang. Konsep ini dikembangkan dari konsep revolusi biologis, dimana adaptasi

berhasil mengembangkan tiga karakter, yaitu 1) melindungi DNA yang penting untuk

mempertahankan kehidupan spesies, 2) membuang atau menata kembali DNA yang tidak lagi

berguna bagi kehidupan spesies, dan 3) menciptakan perangkat DNA yang memenuhi kebutuhan

spesies saat ini. Kepemimpinan adaptif membedakan manajer dan leader, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan antara Manajer dan Leader

Manajer Pemimpin

Andministratif Inovatif

Memelihara Mengembangkan

Fokus pada sistem Fokus pada manusia

Berhubungan dengan pengawasan Menginspirasi kepercayaan

Perspektif jangka pendek Perspektif jangka panjang

Mata manajer selalu pada lini bawah Mata pemimpin selalu jauh ke batas horizon

Imitatif Original

Menerima kemapanan Menantang kemapanan

Prajurit tua klasik Pribadi berjati diri

Mengerjakan sesuatu dengan benar Mengerjakan sesuatu yang benar

Sumber: Hefetz, 2011

Sedangkan adaptif leader frame membedakan organisasi dan individual dalam

meaksanakan perannya yang digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Adaptif Leadership Frame Work

Diagnosis Action

Organization Adaptif atau teknikal Kewenangan atau

kepemimpinan

Individual Personalisasi tantangan

kepemimpinan adaptif

Menantang nilai dan

mengambil risiko



Melalui inovasi (Proyek Perubahan), calon pemimpin perubahan (peserta Diklatpim) di

seluruh level diharapkan untuk mampu mengidentifikasi dan memecahkan tidak sekadar masalah-

masalah teknik tetapi sebaliknya diharapkan dapat mengidentifikasi dan sekaligus menangani

masalah adaptif. Perbedaan antara masalah teknis dan masalah adaptif ditunjukkan oleh Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan antara Masalah Teknis dan Masalah Adaptif

Masalah teknis Masalah adaptif

Gampang diidentifikasi

Sulit diidentifikasi tetapi gampang ditunda

Sering merupakan solusi yang mudah dan

murah

Solusi memerlukan perubahan nilai, keyakinan,

peran, hubungan dan pendekatan kerja

Sering dapat dilakukan oleh seorang yang

berwenang (otoritas) atau seorang ekpert (akhli)

Membutuhkan kerjasama stakeholder

Memerlukan perubahan hanya di satu atau

beberapa tempat, sering hanya dalam batas

suatu organisasi

Memerlukan perubahan di beberapa atau

banyak tempat, bahkan sering di luar batas

organisasi

Biasanya mudah diterima oleh orang-orang

Orang-orang sering menolak sekali pun

menghargai penanganan adaptif

Solusi biasanya dapat dilakukan segera Solusi membutuhkan eksperimen dan temuan-

temuan baru (inovasi), karenanya

membutuhkan beberapa tahun untuk

implementasi dan tidak dapat

diimplementasikan oleh hanya hal-hal formal

(formalitas)


Dengan konsep kepemimpinan adaptif dan kompleksitas permasalahan pariwisata, maka

secara teoritis, Diklat Tematik Pariwista menjadi sangat relevan. Permasalahan-permasalahan

kepariwisataan mempunyai keterkaitan dengan berbagai stakeholders (masalah adaptif), dan

karenanya pemecahannya juga harus dilakukan melalui kerjasama berbagai stakeholder (solusi

adaptif).

Pelayanan Publik dan Kepariwisataan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah termasuk Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan yang termasuk

pelayanan publik adalah 1) pelayanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan dan bahan

kebutuhan pokok masyarakat), dan 2) pelayanan umum yaitu pelayanan administratif, pelayanan

barang dan pelayanan jasa (Mahmudi, 2010).


Kepariwisataan adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Medlik, 1980 (dalam

Aryanto, 2005 yang dikutip Rai Utama, 2017) mengungkapkan empat aspek dalam penawaran

pariwisata yaitu:

1. Attraction (Daya tarik) pariwista, yaitu semua obyek dan atraksi yang tersedia sebagai daya

tarik mengapa wisatawan termotivasi untuk datang berkunjung ke suatu negara, kota atau

daerah tujuan wisata (DTW).

2. Accessibility (Aksesibilitas), yang didalamnya mencakup semua prasarana yang memberikan

kemudahan bagi wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata (DTW).

3. Amenities (Fasilitas), yaitu semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan

untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu DTW.

4. Ancillary (dukungan/kelembagaan), yaitu semua kelembagaan pariwisata dan pendukung

kepariwisataan,

Selanjutnya Smith,199 (dalam Pitana, 2005) mengklasifikasi berbagai barang dan jasa yang

harus disediakan oleh DTW menjadi enam kelompok besar: 1) Transportasi, 2) Travel Services,

3) Accomodation, 4) Food services, 5) Activities dan attractions, dan 6) Retail goods

Kepariwisataan tidak hanya berakibat positif dalam meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan melalui pengaruh langsung dan tidak langsung (multiplier effect) kepada

masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai ekses negatif. Pariwisata mengakselerasi

pertumbuhan bisnis prostitusi, narkoba, HIV. Disamping itu juga memunculkan

ketidakharmonisan budaya apabila budaya lokal tidak mampu berinteraksi harmonis dengan

budaya asing. Pariwisata juga menimbulkan dampak demonstratif yang melahirkan budaya gaya

hidup hedon.

Perkembangan kepariwisataan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Karenanya perkembangannya akan dipengaruhi oleh keberhasilan mengelola faktor-faktor

tersebut. Dalam pengembangan kepariwistaan, pemerintah dengan berbagai lembaga di dalamnya

mempunyai kewajiban dalam memberikan berbagai pelayanannya terutama dalam bentuk

pelayanan umum.

Diklat Kepemimpinan Tematik Pariwisata.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, sebagaimana sebutannya, sebagaimana telah

diuraikan mempunyai tujuan mengembankan leadership (kompetensi kepemimpinan) di seluruh

level, bukan ditujukan untuk membangun kompetensi teknis kepariwisataan. Tema pariwisata

mengarahkan kepada para peserta diklat untuk mengambil obyek (kepariwistaan) sebagai media

dalam membangun leadership, yang sekaligus diharapkan memperkuat mindset kepariwisataan,


wawasan dalam cara berfikir pariwisata kepada seluruh peserta. Diklatpim Pola Baru Tematik

Pariwisata tidaklah hendak membangun kompetensi teksnis kepariwisatan, apalagi membentuk

profesional pelaku pariwisata.

PEMBAHASAN

Mengidentifikasi Masalah Adaptif.

Tahapan analisis menurut Kepner dan Tregoe, dalam Problem Solving and Decision

Making mencakup empat tahapan, yaitu:

1. Analisis situsi (menganalsis apa yang terjadi), dimana dalam analisis ini dilakukan

identifikasi masalah dengan menganalsis jenis dan tingkat capaian variabel atau indikator

relevan dan menetapkan masalah prioritas.

2. Analisis persoalan, menganalisis mengapa sebuah persoalan terjadi. Dalam tahap ini

dilakukan identifikasi kemungkinan penyebab dan menentukan penyebab utama

3. Analisis keputusan, yaitu analisis tindakan apa yang harus diambil. Dalam tahap ini

dirumuskan alternatif dan menentukan alternatif terbaik pemecahan masalah, berdasarkan

sasaran dan risiko.

4. Analisis persoalan potensial, tahapan yang mengidentifikasi apa yang akan dihadapi. Pada

tahap ini diidentifikasi hal-hal penghambat yang mungkin terjadi serta menentukan tindakan

pencegahannya, mengidentifikasi tindakan apa yang dilakukan apabila upaya pencegahannya

gagal.

Dalam konteks Diklatpim Tematik Pariwisata, maka langkah identifikasi masalah (analisis

situasi) adalah 1) mengidentifikasi isu aktual yang dalam konteks tematik pariwisata, harus digali

dari perkembangan kepariwisataan, 2) mengidentifikasi tugas fungsi (pelayanaan) organisasi

yang belum maksimal (masalah), dengan mengaitkannya dengan isu aktual, 3) menentukan

masalah prioritas. Sedangkan analisis persoalan setidaknya dapat dilakukan dengan menganalisis

area (organisasi tata laksana/sistem, atau organisasi) yang kemungkinan merupakan penyebab

dari permasalahan tersebut. Selanjutnya membuat prioritas area bermasalah yang akan dijadikan

proyek perubahan.

Kualitas hasil langkah-langkah di atas dipengaruhi oleh antara lain 1) kuat-lemahnya

keterkaitan antara tugas dan fungsi organisasi dengan isu kepariwisataan, 2) wawasan,

pemahaman dan pengalaman peserta diklat dalam bidang pariwisata, dan 3) pemahaman dan

kemampuan aplikasi mata diklat diagnostic reading.

Isu aktual dapat diidentifikasi melalui analisis tema Diklatpim, bahan dan diskusi mata

diklat (ceramah) tentang pariwisata, pemahaman fakta dan isu pariwisata baik di Indonesia,


maupun di Bali. Hal berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi tugas fungsi (terutama tugas

fungsi pelayanan publik) institusional peserta diklat dan keterkaitannya dengan isu actual

kepariwisataan. Keberhasilan mengidentifikasi keterkaitan ini sangat dipengaruhi oleh kuat

lemahnya hubungan antara tugas fungsi institusional dengan kepariwisataan. Ada kalanya

terdapat tugas fungsi yang sangat kuat dan langsung berkaitan dengan kepariwisataan (misalnya

peserta diklat yang memang kesehariannya mempunyai tugas fungsi di bidang kepariwisataan)

dan sebaliknya ada tugas fungsi institusional, yang mempunyai keterkaitan kecil atau bahkan

tidak ada kaitan secara langsung dengan isu kepariwisataan. Situasi ini menghasilkan tiga

kemungkinan hasil 1) permasalahan kepariwisataan di luar tugas fungsi institusi peserta diklat,

akibat terlalu kuat mengakomodasi tema pariwisata, 2) permasalahan teknis (yang murni

merupakan masalah internal tugas dan fungsi organisasi) peserta diklat, yang tidak berkaitan

sama sekali dengan (tema) kepariwisataan, dan 3) masalah adaptif yaitu masalah teknis yang

berkaitan dengan kepariwisataan. Dalam konteks Diklatpim Pola Baru, yang betujuan

membentuk kepemimpinan adaptif maka peserta diklat diharapkan semakin mampu

mengidentifikasi permasalahan tipe ke tiga (masalah adaptif).

Untuk mempertajam analisis hubungan antara tugas dan fungsi serta kepariwisataan dapat

dilakukan dengan memahami dan mengidentifikasi tugas fungsi dengan lebih tajam sekali gus

komprehesif. Tugas dan fungsi seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagaimana Surat

Keputusan (SK), Peraturan Pimpinan, atau bahkan Peraturan Daerah yang mengaturnya, tetapi

dapat dikembangkan sejauh tidak keluar dari urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Hal lain

tentu adalah mengembangkan wawasan kepariwisataan. Pola pikir dalam konteks Diklatpim

Tematik Pariwisata dapat ditampilkan Gambar 1.

Gamar 1.Proses Identifikasi Masalah dan Solusi Adaptif

Identifikasi masalah Identifikasi penyebab Masalah

Isu

Kepariwi

sataan

Tugas Fungsi

(Pelayanan)

Kondisi

eksisting

Kondisi

diharapkan

Tupoksi/ pelayanan

yang pelaksanan

belum maksimal

Area

Permasala

han

Faktor

internal:

Kekuatan

Kelemahan

Faktor

eketernal:

Peluang

Hambat

an

Solusi

Inovasi

Identifikasi Solusi


Gambar di atas menunjukkan tahapan dari sebuah proses analisis: 1) analisis situasi

didasarkan atas isu kepariwisataan dan kondisi pelayanan/tugas (fungsi institusi) untuk

mengidentifikasi masalah, 2) analisis penyebab masalah, dan 3) analisis solusi.

Berdasarkan uraian tentang kepariwisataan dan pelayanan birokrasi secara umum, dapat

disusun sebuah matrik keterkaitan antara aspek kepariwisataan dengan pelayanan sebagaimana

Tabel 4

Tabel 4. Aespek Kepariwisataan dan Pelayanan Publik

Bidang-bidang

terkait

Aspek Pelayanan Publik Perizin

an Pembinaan

Pemantauan

Penegakan

hukum

Penda

taan

Pemeliharaan

Pembangun

an

Pengembangan

Kapit

alisa si□

Aktraksi /DTW

Atraksi natural

Laut

Gunung/

pegunungan Sungai

Danau

Hutan

RTH, Taman Kota, Kebun

raya

Pemanfaatan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kebersihan □ □ □ □ □ □ □ □

Keamanan □ □ □ □ □ □ □ □

Kelesatarian □ □ □ □ □ □ □ □

Promoting □ □ □ □ □ □ □ □

Pemasaran □ □ □ □ □ □ □ □

Kebuda-

yaan Kesenian

Upacara

Agama

Adat-istiadat

Budaya/Pert

anian

Bangunan (museum,

Pura, dll)

Jumlah □ □ □ □ □ □ □ □ □

Jenis □ □ □ □ □

Kualitas □ □ □ □ □ □

Kelestarian □ □ □ □ □ □

Perkembangan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Olah

Raga Cabang olah

raga

Sarana dan prasarana

keolahragaan

Event

keolahragaan

Jumlah □ □ □ □ □ □ □ □ □

Jenis □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas □ □ □ □ □ □

Kelestarian □ □ □ □ □ □ □

Perkembangan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Akses

Infrastru

ktur lalu

lintas

Infrastruktur:

Jalan

Bandara

Pelabuhan

Sarana Parkir

Pedestrian

Jumlah □ □ □ □ □ □ □ □

Jenis □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas □ □ □ □ □ □ □ □ □

Pemanfaatan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Sarana lalu lintas:

Bus, dll

Kapal Penyebrangan

Pesawat Terbang

Jumlah □ □ □ □ □ □ □ □ □

Jenis □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas □ □ □ □ □ □ □ □ □

Pemanfaatan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Sistem

transportasi

Sistem transportasi laut

Sistem transportasi

Darat:

Jenis layanan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas layanan

(ketepatan dan Kenyaman)

□ □ □ □ □ □ □ □ □

Akomodasi

Penginap Resort Jenis □ □ □ □ □ □ □ □ □


an Hotel

Villa

Kuantitas □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas □ □ □ □ □ □ □ □ □

Bidang-bidang

terkait

Aspek Pelayanan Publik

Perizinan

Pembinaan

Pemantauan

Penegakan

hukum

Penda taan

Pemeliharaan

Pembangun

an

Pengembangan

Kapi talisa

si□

Amenity

Jaringan Air bersih

Air limbah

Energi (listrik dan gas)

Telpon

Drainase

Persampahan

Air limbah

Jenis layanan □ □ □ □ □ □ □

Kualitas layanan □ □ □ □ □ □ □

Cakupan layanan □ □ □ □ □ □ □

Restoran Restoran

Bar/cafe

Diskotik, dll

Jenis □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kuantitas □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitaiats □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kesehat

an Rumah sakit

Puskemas

Jenis layanan □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kuantitas layanan □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas layanan □ □ □ □ □ □ □ □

Keamanan

Gangguan kemananan

Gangguan sosial

Jenis □ □ □ □

Kuantitas □ □ □ □

Kualitaiats □ □ □ □

Kenyan

manan Gangguan

Trantib

Sapta pesona

Jenis □ □ □ □ □

Kuantitas □ □ □ □ □

Kualitas □ □ □ □ □

Ancillary

kelemba

gaan pendu

kung

Travel Agent

Tour guide

Money Chang.

Shoping

Center

Toko souvenir

dll

Jenis □ □ □ □ □ □ Jumlah □ □ □ □ □ □ Kualitas □ □ □ □ □ □

Produk

pendu

kung pariwisa

ta

Lukisan

kerajinan

Pertanian

Jenis produksi □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kualitas produksi □ □ □ □ □ □ □ □ □

Sistem promosi □ □ □ □ □ □ □ □

Sistem pemasaran □ □ □ □ □ □ □ □

Stakehoder

Masyarakat

Pelaku

pariwisata

Kelompok-kelompok

Birokrasi

Kesadaran □ □ □ □ □

Wawasan □ □ □ □ □

Mindset □ □ □ □ □

Partisipasi □ □ □ □ □ □ □

Sumber: Dikembangkan dan disusun kembali dari beberapa sumbet

Keterangan: □ Keterkaitan antara pelayanan dan aspek kepariwisataan

Tabel di atas mencoba mengidentifikasi keterkaitan antara pelayanan publik (pelayanan

umum) yang menjadi kewajiban pemerintah dengan aspek-aspek kepariwisataan. Level pelayanan

dapat dikembangkan dari yang paling teknis (kegiatan) sampai dengan arah kebijakan sejalan

dengan level posisi peserta diklat (level diklat kepemimpinan), yaitu 1) level kegiatan bagi pejabat


eselon empat, 2) level program bagi pejabat eselon III, dan 3) level strategi kebijakan bagi pejabat

eselon II. Dengan demikian, sesungguhnya semakin tinggi eselon, maka identifikasi masalah

adaptif semakin leluasa dilakukan. Ini sejalan dengan fakta, semakin rendah level Diklatpim

Tematik Pariwisata semakin besar hambatan identifikasi masalah (adaptif) dirasakan.

Mengidentifikasi Solusi Inovatif dan Rancangan Proyek Perubahan

Perumusan solusi dilakukan melalui analisis keputusan, yaitu sebuah proses memilah dan

memilih tindakan atau solusi yang akan diambil berdasarkan sasaran dan risiko. Dalam konteks

Diklatpim Pola Baru, maka aspek inovasi adalah sebuah variabel tambahan yang menjadi

pertimbangan. Tolok ukur terpenting dari sebuah inovasi adalah tingkat implementasinya, tingkat

kebermanfaatan, dan tingkat efisiensinya. Inovasi adalah cara baru dalam melaksanakan pelayanan

yang pada akhirnya dapat mengatasi permasalahan pelayanan atau meningkatkan kinerja organisasi

menuju organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya solusi ini dirinci ke dalam indiktor capaian: input,

outcome, benefit dan impact.

Rancangan Rumusan Solusi Proyek Perubahan (RPP) sesungguhnya hanyalah jabaran

dengan logis, lengkap, berurutan ke dalam rencana kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan indikator-

indikator capaian dari solusi inovatif tersebut. Masing-masing kegiatan diuraikan secara hirarkhis

menjadi kegiatan strategis, kegiatan mayor, dan rincian kegiatan dan pada akhirnya harus disusun

dalam rencana aksi dalam bentuk sebuah palang melintang yang akan menjadi pedoman

pelaksanaan Laboratorium Kepemimpinan dalam dua bulan berikutnya.

Untuk memberikan jaminan keberlanjutan dan kebermanfaatan, maka menjadi penting

analisis terakhir yaitu mengidentifikasi permasalahan potensial. Permasalahan potensial adalah

permasalahan yang kemungkinan muncul dan dapat menghambat baik pada saat mewujudkan

Proyek Perubahan (inovasi) dalam jangka dua bulan proses eksekusi RPP, maupun pada saat

inovasi diimplementasikan (dioperasikan), pasca dua bulan. Selanjutnya yang diperlukan adalah

identifikasi tindakan antisipatif dan upaya penanganannya ketika hambatan itu benar-benar

muncul. Sehingga tidak ada alasan bagi tidak berjalannya sebuah inovasi.

PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru di seluruh Addition level dimaksudkan

untuk membangun kompetensi kepemimpinan adaptif, yaitu kepemimpinan yang mampu

mengenali permasalahan bersama dan mengelola stake holders untuk menangani bersama

persoalan dan memperoleh manfaat bersama.


Diklat Kepemimpinan Tematik (Pariwisata), sesungguhnya dapat mendorong lebih kuat

pencapaian kompetensi kepemimpinan adaptif. Namun dalam praktiknya hambatan terbesar

sebagian peserta adalah dalam mengidenifiksi masalah adaptif. Semakin rendah level Diklatpim

Tematik Pariwisata, semakin menjadi momok identifikasi masalah (adaptif) ini.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, berapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi

masalah tersebut

1. Lebih mengefektifkan ceramah dan diskusi tentang isu strategis dan isu aktual kepariwisataan

dan visitasi ke obyek/destinasi pariwisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan

kepariwisataan peserta diklat yang berasal dari beragam latar belakang.

2. Menyusun lebih lengkap dan komprenesif konsep dan Pedoman Diklatpim Tematik

Pariwisata, untuk membangun persamaan persepsi dan sekaligus sebagai alat kontrol terutama

bagi penyelenggara dan pengajar.

3. Mempertajam diskusi dalam hal mengaitkan isu aktual dengan Diagnostic reading dan dalam

menemukan masalah adaptif.

4. Melakukan evaluasi secara komprehensef terhadap proses dan hasil penyelenggaraan, untuk

memperoleh bahan penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

Haifetz, Ronal D. Etc. 2009. The Practice of Adaptive Leadership, Tools and Tactics for

Changing Your Organization and The World. Harvard: Harvard Business Press.

Kepner dan Tregoe. TT. Problem Solving and Decision Making, The Gold Standar in Critical

Thingking Skill. http://www.kepner-tregoe.com/pdfs/PubWorkBro/PSDMbroch06-07.pdf

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPM

Picard, Micel. 2006. Bali, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Kepustakaan

Populer Gramedia.

Pitana, I Gde dan I ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andy

Offset.

Rai Utama, I Gusti Bagus. 2016. Pemasaran Pariwisata. Yogyakarta: Andy Offset

Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin, 2011. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan, Terjemahan

(Rudolp Hutauruk, SE., MBA penerj.). Jakarta: Penerbit Eerlangga.

Youti, H.Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita

Sedhawa, Ida Bagus. 2016. Proposal Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tematik Pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali, Badan Diklat Provinsi Bali

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 11, Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 12, Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

http://www.kepner-tregoe.com/pdfs/PubWorkBro/PSDMbroch06-07.pdf


Perauran Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 13, Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatian Kepemimpinan Tingkat IV.

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan...

Documents