laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas... ·...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah,

Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat

serta karunia-Nya, sehingga kami bisa menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun

untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung

manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah

baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak

membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin

kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan

tugasnya secara bertanggung jawab, bersih, transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam

pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan evaluasi kinerja

yang baik untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara

yang digunakan untuk mencapaianya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan

melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan

merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat

jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana

kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dalam rangka

pencapaian tujuan PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis PD 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam

perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaa

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

yang obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh

berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala

Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun ini semoga bermanfaat

dalam peningkatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201


perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan



yang obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan

berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi,

Kabupaten Gunungkidul.


an perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wonosari, 29 Januari 2018

Kepala Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul

ahun 2017 3


n dan penataan serta peningkatan



yang berhak dan

Dinas Koperasi,


Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi

pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai

dengan pelaksanaan kinerja dari program kegiatan yang telah direncanakan secara terukur

yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2017.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana

kinerja (performance plan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017

dan Rencana Kerja Tahun 2017.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah Kabupaten Gunungkidul yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil

dicapai.

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan

capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul merupakan hasil upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul, dinas/instansi terkait, juga berkat dukungan dan partisipasi

seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang

berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan

terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya

untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis operasional yang diupayakan antara lain

sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program prioritas bidang koperasi dan UKM

2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan koperasi

dan UMKM


3. Promosi dan pemasaran produk UMKM di daerah wisata

4. Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui

musrenbang

5. Meningkatkan kualitas aparatur S

6. Membuka peluang akses permodalan koperasi dan UMKM

7. Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi

yang dimiliki

8. Meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri

9. Meningkatkan standarisasi dan penguatan produk UMKM

10. Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi

dan UMKM

11. Penguatan kelembagaan, manajerial, dan jaringan koperasi dan UMKM

12. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan

13. Pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan

melalui koperasi dan UMKM

14. Review terhadap regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

15. Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi

Prasyarat Keberhasilan implemen

adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui

penatan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

jabatan sesuai dengan beban kerja masi

kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi

pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai pedoman guna peningkatan

kualitas kinerja untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat

khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


romosi dan pemasaran produk UMKM di daerah wisata

Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui

Meningkatkan kualitas aparatur SDM pengelola dan pembina koperasi dan UMKM

Membuka peluang akses permodalan koperasi dan UMKM

Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi

Meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri

tkan standarisasi dan penguatan produk UMKM

Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi

Penguatan kelembagaan, manajerial, dan jaringan koperasi dan UMKM

Mengembangkan kemampuan kewirausahaan

mber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan

melalui koperasi dan UMKM

Review terhadap regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi

Prasyarat Keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan



jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku

aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi


nstansi Pemerintah ini adalah sebagai pedoman guna peningkatan


Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah


ahun 2017 5

Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui

DM pengelola dan pembina koperasi dan UMKM

Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi

Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi

mber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan

Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi

tasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan



masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku

aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi


nstansi Pemerintah ini adalah sebagai pedoman guna peningkatan


Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah

ten Gunungkidul


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ iv

DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .................................................... 2

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ................................................. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 7

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 ................................................. 9

B. Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................ 11

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 15

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ...... . …………………… 18

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................ 18

D. Realisasi Anggaran ................................................................................ 28

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31

LAMPIRAN :

- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 34/KPTS/XII/2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

- Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017

- Struktur Organisasi (SOTK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi

yang bersangkutan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap

akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja, dan alat pendorong

terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017,

maka LKjIP Dinas Koperasi UKM yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan


tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh

Kepala Dinas Koperasi UKM kepada Bupati Gunungkidul.

B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2016, Urusan Koperasi UKM merupakan bagian dari Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM. Dengan adanya Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Dinas Koperasi UKM menjadi

organisasi Perangkat Daerah yang berdiri sendiri sebagai dinas baru.

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Dinas Tipe C yang

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Gunungkidul, fungsi Dinas

Koperasi UKM adalah :

1. perumusan kebijakan umum di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang koperasi, usaha

kecil, dan menengah;

4. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;

5. pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

6. pembinaan kemitraan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

7. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi,

usaha mikro kecil, dan menengah;

8. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang koperasi, usaha kecil,

dan menengah;

9. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasionaldi bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi,

usaha kecil, dan menengah; dan

11. pengelolaan UPT.


2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi UKM adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;

c. Bidang Koperasi terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;

2. Seksi Bina Usaha;

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Produk;

2. Seksi Promosi dan Pemasaran;

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung Sumber

Daya Manusia, dana dan sarana pendukung yang memadai. Sumber daya

manusia pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 terdiri

dari 18 PNS, 3 PPKL dan 4 Tenaga Harian Lepas (THL). Dalam struktur

kepegawaian, Jabatan struktural di lingkungan PD terdiri dari eselon IIb = 1

orang, eselon IIIa : 1 orang, eselon IIIb : 2 orang, eselon IV/a = 6 orang dan PNS

non eselon sejumlah 8 orang.

Jumlah pegawai tersebut dirasakan masih sangat kurang mengingat tugas

pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM. Dengan

keterbatasan jumlah personil tersebut Dinas Koperasi UKM tetap berupaya untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin.

Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Komposisi Pegawai

No Golongan Ruang Bezeting 31-12-2017

1. I/a – I/d 0

2. II/a – II/d 4

3. III/a – III/d 10

4. IV/a – IV/e 3


C. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic issued)

Dinas Koperasi UKM mempunyai peran dan posisi strategis dalam rangka

meningkatkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagai

instansi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan tugas

pembantuan di bidang koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi UKM mengemban

amanat penting untuk menjadikan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul

sebagai suatu lembaga yang maju, mandiri dan mempunyai daya saing.

Dilihat dari segi kuantitas, Kabupaten Gunungkidul mempunyai sumber

daya manusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi.

Jumlah pelaku koperasi dan UMKM juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk

berwirausaha dan berkoperasi cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet,

pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial serta kebudayaan

masyarakat yang masih kondusif. Potensi sumber bahan baku industri dan bahan

galian mineral juga tersedia. Dilihat dari potensi energi alternatif pun tersedia di

Gunungkidul baik sinar matahari, angin, gelombang, biofuel, maupun biomasa.

Demikian juga dengan potensi sumber daya air dan sistem sungai bawah tanah yang

melimpah.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas

Koperasi UKM. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih

belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga

kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut

disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang

manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi

kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan

lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses berbagai

sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi,

teknologi, pasar, dan faktor produksi.

Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama

bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil, umumnya tidak berbadan hukum

dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana dan kurang memanfaatkan

teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Dengan modal usaha yang

terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi belum cukup

memenuhi persyaratan perbankan menyebabkan usaha mikro ini masih sulit untuk


memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Kondisi ini berpengaruh

terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk koperasi dan

UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Rendahnya daya saing produk Gunungkidul

semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk

berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum

memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar.

Permasalah khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah

masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang

memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik dan khas dibandingkan dengan

badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik

berkoperasi yang paling benar. Di samping itu, dalam upaya pengembangan koperasi

masih menghadapi permasalahan ketiadaan lembaga penjamin simpanan anggota di

koperasi. Hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi koperasi.

Bersamaan dengan permasalahan tersebut, koperasi dan UMKM juga

menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan

globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang diiringi dengan cepatnya

tingkat kemajuan teknologi. Kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UMKM

juga masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan

keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga

pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih

lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan

potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Di sisi lain

dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan kemampuan anggaran

daerah untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM.

Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk memberikan dukungan kebijakan

bagi pengembangan dan kemajuan pembangunan bidang koperasi dan UMKM di

Kabupaten Gunungkidul. Selain itu dukungan perkuatan permodalan dari berbagai

pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lain) juga dapat

diakses oleh koperasi dan UMKM yang memiliki persyaratan tertentu. Pengaruh

globalisasi membuka kesempatan untuk dapat menjangkau akses pasar nasional dan

internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada

kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan

pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga

pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas


usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara

pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .

Kemajuan informasi dan teknologi sangat berdampak pada produktivitas

serta pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Pesatnya perkembangan informasi

teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya

saing usaha. Kemampuan membaca kebutuhan pasar membuka peluang kreativitas

usaha para pelaku ekonomi dalam mengembangkan usahanya. Keselarasan program

dan kerjasama lintas sektor juga sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-

program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM di

Kabupaten Gunungkidul.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen

perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja daerah

dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan

serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis

operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 memuat gambaran pelayanan PD, isu-

isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten

Gunungkidul.

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM merupakan serangkaian proses

pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama

kurun waktu lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin ada.

Perencanaan strategis ini juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis di segala arah.

Selain itu Renstra Dinas Koperasi UKM merupakan salah satu perangkat

dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang

koperasi, usaha kecil dan menengah, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Setiap instansi Pemerintah harus mempunyai langkah-langkah strategis

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan

segenap potensi dan kemampuan yang ada dalam mengatasi berbagai permasalahan

pembangunan dan menjawab berbagai tantangan untuk mencapai tujuan yang


diharapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam

melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat.

Selanjutnya setiap Perangkat Daerah menjabarkan dalam sasaran strategis yang

akan dicapai pada Tahun 2017. Pencapaian sasaran strategis Tahun 2017 diukur

melalui pencapaian indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran

strategis.

Sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Peran koperasi dan UKM dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Persentase Pertumbuhan omset

wirausaha UKM yang dibina


koperasi yang dibina

2 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD

3 Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian Program:

a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah (PD) Meningkat

Persentase Laporan Keuangan

Disusun Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017 tanggal 13 November

2017 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1

Peran koperasi

dan UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi daerah

meningkat

Persentase

Pertumbuhan

omset

wirausaha

UKM yang

dibina

Rumus:

∑ omzet UMKM yang dibina tahun berkenaan (n) –

∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)

x 100 %

∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)

Tipologi data: Non komulatif

Persentase

Pertumbuhan

omset

koperasi yang

dibina

Rumus:

∑ omzet koperasi yang dibina tahun berkenaan (n) –

∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)

x 100%

∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)


Berdasarkan IKU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala PD Nomor

34/KPTS/XII/2017 tentang Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1

Peran koperasi

dan UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi daerah

meningkat

Persentase UMKM

dibina yang mampu

mengimplementasikan

pengelolaan UMKM

Rumus:

∑ UMKM dibina yang

mampu mengimplementasikan

pengelolaan UMKM x 100 %

∑ UMKM



Jumlah pertambahan

koperasi sehat

Rumus:

Menunjukkan jumlah pertambahan koperasi

sehat dalam waktu satu tahun


2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

Rumus IKM:

Total dari nilai persepsi

per unsur x nilai penimbang

Total unsur yang terisi

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang =

Jumlah bobot dibagi jumlah unsur =

1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap

penilaian IKM antara 25-100, maka hasil

penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai

dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

laporan tahunan

∑ laporan keuangan yang disusun

tepat waktu x 100 %



4

Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program

dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja

(Renja) PD yang sama dengan RKPD x 100%

∑ Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)



Program dalam Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang

sama dengan RPJMD x 100%

∑ Program dalam RPJMD



Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi

Perkantoran x 100%

∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana

dan prasarana x 100%

∑ sarana dan prasarana yang

direncanakan


Persentase Aparatur

Sipil Negara taat aturan ∑ ASN PD yang taat aturan x 100%

∑ ASN PD


3. Program-program

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, dan dalam rangka

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan program-program yang

dijabarkan lebih rinci dalam rencana kegiatan. Program Dinas Koperasi UKM pada

Tahun 2017 terdiri dari 8 program yang dijabarkan dalam 15 kegiatan. Program-

program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

3. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur

4. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah

5. Program peningkatan kualitas perencanaan

6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

7. Program peningkatan kapasitas koperasi

8. Program peningkatan kualitas pengelolaan UMKM

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktifitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.


Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Perangkat

Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana

Kerja dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan target yang akan dicapai

pada tahun yang bersangkutan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineja

Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara

substansif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis PD Tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja mempresentasikan

nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja

yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada

tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari Renstra

PD 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1

Peran koperasi dan UKM dalam


daerah meningkat

Persentase

Pertumbuhan omset

wirausaha UKM yang

dibina

% 7,74

Persentase

Pertumbuhan omset


% 2

2 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

- 78,15


3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

% 100

4

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah


Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program

dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

% 100



PD terhadap Program

dalam RPJMD

% 100

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Gunungkidul merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala PD dengan

Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja Tahun Pertama dari Renstra PD

Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun

2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD Tahun 2016 - 2021.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

selama Tahun 2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus

dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya mencapai tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 34/DPA/2017 dan diubah dengan

Perubahan DPA atau DPPA Nomor 98/DPPA/2017. Perubahan Perjanjian Kinerja

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target

1

Peran koperasi dan UKM dalam


daerah meningkat

Persentase

Pertumbuhan omset

wirausaha UKM yang

dibina

% 7,74

Persentase

Pertumbuhan omset


% 2

No Nama Program Anggaran Ket.

1. Program peningkatan kapasitas koperasi Rp 582.937.500,-

2. Program peningkatan kualitas pengelolaan

UMKM

Rp 518.301.500,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan

program kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adala orientasi untuk mendorong perubahan, dimana

program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Pendekatan ini

sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas

yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi

tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang bisa langsung dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban

program kegiatan menjadi bagian penting dalam dalam memastikan akuntabilitas

kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah tercapai.

Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini juga mengatur tentang kriteria

yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen

kinerja yang dibangun secara mantap memerlukan tolok ukur atau indikator yang

jelas dan pasti, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan ketepatan

waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang

dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Gunungkidul tahun 2017 menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.

Pengukuran kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ditentukan dengan rumus :


a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100 %

Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian indikator kinerja = (2 x Rencana) - Realisasi x 100 %

Rencana

Atau

Capaian indikator kinerja = Rencana - (Realisasi - Rencana) x 100 %

Rencana

Dalam menentukan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran,

digunakan interprestasi penilaian dalam pengukuran dengan skala ordinal

sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ x Sangat berhasil

70 ≤ x < 85 Berhasil

55 ≤ x < 70 Cukup berhasil

x < 55 Tidak berhasil

Untuk masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan

“Metode Rata-rata Data Berkelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai

mean setiap kategori ditetetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil)

yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal


dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran

tersebut.

Capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Sasaran = Jumlah indikator setiap kategori x Nilai mean setiap kategori x 100 %

Jumlah indikator kinerja sasaran

Implementasi dari proses perencanaan dituangkan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan

seringkali muncul hambatan dan permasalahan yang apabila tidak segera

diselesaikan akan dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena

itu proses perencanaan sedapat mungkin sudah memperhitungkan segala

kemungkinan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran

dan target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat

pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam indikator kinerja, sehingga sebagai

langkah awal perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci dari kegiatan

yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dirumuskan dalam

perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam mengingat rencana

stratejik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah

dan jangka panjang sehingga tidak merinci secara detail kegiatan operasional

sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah

terinci kegiatan dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses

perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana

kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan

pelayanan publik secara efisien dan efektif, karena dengan pengukuran kinerja

akan diketahui sejauhmana keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, termasuk target mana yang dapat tercapai maupun

target mana yang belum dapat tercapai sehingga ke depan dapat dievaluasi dan

dilakukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran

kinerja merupakan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran dan penilaian

kinerja sehingga dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam pengambilan

keputusan yang sangat bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan

organisasi.


B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil

pengukuran tersebut menggambarkan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran

dan tujuan organisasi yang selanjutnya disebut kinerja organisasi. Pencapaian

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam

Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tahun 2017

No Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target Realisasi Capaian

Kinerja

(%)

1

Peran

koperasi dan

UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

daerah

meningkat

Persentase

Pertumbuh

an omset

wirausaha

UKM yang

dibina

- 7,74 % 8,51 % 109 % 11,76% 72%

Persentase

Pertumbuh

an omset

koperasi

yang dibina

- 2% 3,8% 190% 4% 95%

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi UKM

Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya.

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun anggaran 2017, dengan perincian

sebagai berikut :


Sasaran 1 (Utama)

“Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah meningkat”

Tugas pokok Dinas Koperasi UKM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Selaras

dengan hal tersebut, Dinas koperasi UKM telah menetapkan sasaran “Peran koperasi

dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat”.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran

yang merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah

diprogramkan dalam rangka pencapaian tujuan. Dari hasil pengukuran kinerja atas

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul untuk

Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Pengukuran Kinerja

No Indikator Kinerja

Sasaran

Realisasi

Tahun 2016

(%)

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

kinerja

(%) Kategori

1. Persentase

Pertumbuhan

omset wirausaha

UKM yang dibina

7,21 7,74 8,51 109 Sangat

berhasil 11,76% 72%

2 Persentase

Pertumbuhan

omset koperasi

0,5 2 3,8 190 Sangat

berhasil 4% 95%

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 149,5

Pada tahun 2017 kenaikan omzet UMKM yang dibina serta kenaikan omzet koperasi

yang dibina telah tercapai. Sesuai dengan indikator kinerja pada tahun 2017


ditargetkan tercapai kenaikan omzet UMKM yang dibina sebesar 7,74 % dan sampai

tahun 2017 dapat terealisasi 8,51 %. Demikian juga dengan indikator kenaikan omzet

koperasi yang dibina yang telah ditetapkan sebesar 2% dan dapat terealisasi sebesar

3,8 %. Dari indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian kinerjanya

mencapai 149,5 % masuk dalam kategori ”sangat berhasil”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya komitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya.

2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Program Kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, dengan kegiatan :

a. Pembinaaan dan pengawasan koperasi

b. Pembinan usaha koperasi

2. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan pelatihan UMKM

b. Pembinaan dan promosi UMKM

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program


Program

Reali

sasi

Tahun

2016 (%)

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

kinerja

(%) Kategori

1. Persentase

UMKM dibina

yang mampu

mengimplementa

sikan pengelolaan

UMKM

19,30 22,8 118 Sangat

berhasil 25,46 89%

2 Jumlah

pertambahan

koperasi sehat

2 2 100 Sangat

berhasil

4 50%

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 109


Dari hasil evaluasi tersebut terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar Rata-rata

109% yang masuk kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam melaksanakan program-program tersebut dialokasikan anggaran sebesar

Rp 1.101.239.000,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar

Rp 1.039.549.941,00 (94,4%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp

61.689.059,00 (5,6 %). Adapun rincian realisasi anggaran program adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Program

No Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%) Selisih (Rp) Efisiensi

(%)

1 Peningkatan

Kapasitas

Koperasi

582.937.500 549.513.301 94,26 33.424.199 5,73

2 Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

UMKM

518.301.500 490.036.640 94,54 28.264.860 5,45

Jumlah 1.101.239.000 1.039.549.941 94,39 61.689.059 `5,6


DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM

TAHUN 2017

Gambar 3.1.

RAT Tutup Buku Primkoppol Resort Gunungkidul Tahun 2017

dan penyerahan NIK Koperasi


Gambar 3.3. Pengawasan Kelembagaan


Gambar 3.2. Pendampingan Koperasi

Gambar 3.3. Pengawasan Kelembagaan

ahun 2017 29


Gambar 3.4. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM





ahun 2017 30


Disamping pencapaian indikator kinerja utama yang didukung oleh program

prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program

penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan

oleh setiap Perangkat Daerah, yaitu :

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat “

Dalam rangka pencapaian target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat

Daerah Tahun 2017 tercapai sebesar 75,8 atau tercapai sebesar 97 % dari dari target

yang ditetapkan yaitu 78,15 sehingga realisasi kinerjanya termasuk dalam kategori

sangat berhasil. Capaian program dalam mendukung sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Program

Reali

sasi

Tahun

2016

(%)

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaia

n

kinerja

(%)

Kategori

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

- 78,15 75,8 97 Sangat

berhasil

78,65 96,37



Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan daerah telah disusun tepat waktu

baik laporan keuangan bulanan, semesteran maupun tahunan sehingga dari target

capaian yang ditetapkan sebesar 100 % dapat terealisasi sebesar 100 % dan masuk

dalam kategori sangat berhasil. Capaian program dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Laporan Pengelolaan

Keuangan Perangkat Daerah


Program

Reali

sasi

Tahun

2016

(%)

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

kinerja

(%) Kategori

1. Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan

Semesteran

3. laporan tahunan

- 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100



Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Persentase

kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja PD) terhadap program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program

dalam RPJMD Tahun 2017 ditargetkan sebesar 100 % dan dapat teralisasi 100%,

sehingga masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian program dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program

Reali

sasi

Tahun

2016

(%)

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d

2017

terhada

p 2021

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

kinerja

(%) Kategori

1. Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD

terhadap Program

dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

- 100 100 100 Sangat

berhasil 100 100

2. Persentase kesesuaian


PD terhadap Program

dalam RPJMD

- 100 100 100 Sangat

berhasil 100 100



D. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2017 sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dilaksanakan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan strategis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian

sasaran strategis tersebut. Pada umumnya, seluruh program dan kegiatan yang telah

direncanakan pada tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan sesuai

dengan DPPA pada Dinas Koperasi UKM adalah sebesar Rp 2.763.583.152,08 yang

terdiri dari : belanja langsung sebesar Rp 1.567.637.500,00 dan belanja tidak langsung

sebesar Rp 1.195.945.652,08. Dari anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp

2.556.650.421 atau 92,51 % dengan rincian : realisasi belanja tidak langsung adalah

sebesar Rp1.085.240.935,00 atau 90,74 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp

1.471.409.486,00 atau 93,86 %. Sisa anggaran sebesar Rp 96.228.014 sebagian besar

merupakan sisa kontrak, sisa tiket dan efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi

pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target

Realisasi

%

Realisasi

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Peran koperasi

dan UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi daerah

meningkat

7,74% 8,51% 100 582.937.500 549.513.301 94,26

2% 2% 100 518.301.500 490.036.640 94,54

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

Perangkat Daerah

(PD) meningkat

78,15

75,8 97 1.930.000 1.919.700 99,46


3

Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

Perangkat Daerah

(PD)

100% 100% 100 35.970.000 35.645.000 99,09

4 Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Perangkat Daerah

(PD) Meningkat

100% 100% 100 30.392.000 30.023.400 98,78

Jumlah 1.169.531.000 1.107.138.041 94,66

Belanja Langsung Pendukung 398.106.500 364.271.445 91,50

Total Belanja Langsung 1.567.637.500 1.471.409.486 93,86

Pengelolaan keuangan/anggaran belanja baik belanja langsung maupun belanja

tidak langsung telah berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor :

13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. Dalam

melaksanakan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran untuk tahun 2017

telah menerapkan sistem efisien dan efektif. Dalam pertanggungjawaban keuangan

juga telah disusun sesuai dengan pedoman. Sisa anggaran terbanyak adalah berasal

dari sisa kontrak, sisa tiket, dan efisiensi anggaran lainnya. Pada umunya semua

kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 3.10

Realisasi anggaran pelaksanaan program kegiatan

No Kebijakan/Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Tingkat

Capaian

Kinerja

(%)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran 71.215.500 65.736.981 92,30

2 Penyediaan Rapat-rapat , Konsultasi dan

Koordinasi 53.265.000 40.728.114 76,46

II Program Peningkatan Sarana dan Sarana Perkantoran

1 Pengadaan/Pembangunan Sarana

Prasarana Perkantoran

254.925.000 241.514.750 94,73


2 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana

Prasarana Perkantoran 49.600.000 41.605.200 83,88

III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparat

1 Penyelengg. Ketatalaksanaan &

Pengelolaan Kepeg PD 3.701.000 3.489.100 94,27

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur 15.000.000

12.802.500 85,35

IV Program Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah 30.392.000 30.023.400 98,78

V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 20.135.000 20.035.000 99,50

2 Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

3.960.000 3.960.000 100

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Perangkat Daerah 11.875.000 11.650.000 98,10

VI Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.930.000 1.919.700 99,46

VII Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

1 Pembinaan dan pengawasan Koperasi 333.650.000 319.822.865 95,85

2 Pembinaan Usaha Koperasi 249.287.500 229.690.436 92,13

VIII Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

1 Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan

UMKM 215.376.500 207.250.250 96,22

2 Pembinaan, Promosi dan Pemasaran

Produk UMKM 302.925.000 282.786.390 93,35

JUMLAH 1.567.637.500 1.471.409.486 93,86


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Gunungkidul sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan

menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Maksud laporan kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja,

dengan tujuan memberikan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen

(pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah dikerjakan

secara maksimal. Hasil capaian sasaran tahun 2017 berdasarkan indikator yang telah

ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan

kesemuanya dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil .

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM menunjukkan bahwa pada

tahun 2017 adalah sangat baik karena dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan keempatnya

tercapai dengan kategori sangat berhasil, sehingga prestasi capaian kinerja sasaran yang

dicapai oleh Dinas Koperasi UKM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun

2017 dapat dikatakan baik. Meskipun masih terdapat permasalahan dan hambatan, namun

dapat masih dapat diatasi tanpa mengganggu kinerja instansi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU terlihat bahwa telah

tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian beberapa

tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama Walaupun target

IKU telah tercapai dengan sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat masih tetap ada.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dan dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait, maka upaya pencapaian sasaran

akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi

tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan

oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan


perencanaan dan pelaksanakan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa

permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika

hanya berhenti menjadi laporan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan LKjIP benar

menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

pemerintahan dan perbaikan layana




hanya berhenti menjadi laporan saja tanpa adanya langkah konkret untuk menerapkannya

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan LKjIP benar


pemerintahan dan perbaikan layanan publik.


Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


ahun 2017 38



saja tanpa adanya langkah konkret untuk menerapkannya

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan LKjIP benar-benar


2018



L

A

M

P

I

R

A

N


BUPATI GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 254/KPTS/2017

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA


BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama

sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama

untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di

bawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator

Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam


Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang

Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025;


Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

– 2021;


Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;


Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama

Menengah

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

KESATU digunakan untuk:

a. perencanaan tahunan;

b. perencanaan jangka menengah;

c. penyusunan dokumen pe

d. pelaporan akuntabilitas kinerja;

e. evaluasi kinerja; dan

f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan R2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul


MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

KESATU digunakan untuk:

perencanaan tahunan;

perencanaan jangka menengah;

penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja; dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 13 November 2017

AN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;Menteri Dalam Negeri di Jakarta; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

ahun 2017 42

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

dalam Lampiran yang

Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan


Ditetapkan di Wonosari 13 November 2017

di Jakarta;

abupaten Gunungkidul;


1. NAMA SKPD

2. TUGAS POKOK

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 43

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 254/KPTS/2017TENTANGINDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

: Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan

usaha kecil dan menengah

:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang

Rumus: ∑ omzet UMKM yang dibina tahun berkenaan (n)

- ∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-


Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

Rumus: ∑ omzet koperasi yang dibina tahun berkenaan

(n) - ∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n1)

∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (nTipologi data: Non komulatif

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 254/KPTS/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH


urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan

PERHITUNGAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

UMKM yang dibina tahun berkenaan (n) UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)

-1)

x 100%


Bidang

UMKM

koperasi yang dibina tahun berkenaan koperasi yang dibina tahun lalu (n-

koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)

x 100%


Bidang

Koperasi

;


PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jl. Brigjen Katamso No.1 , Wonosari, Gunungkidul

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 34/KPTS/XII/2017

TENTANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN


KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017;

d. bahwa agar indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perlu didukung program prioritas beserta indikator kinerjanya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


9. Peratutentang Gunungkidul

10. Peraturan Bupati Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ....../KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja

Kecil, dan Menengah


KEDUA : Indikator Kinerja

digunakan untuk:

a. perencanaan tahunan;

b. perencanaan jangka menengah;

c. penyusunan dokumen pe

d. pelaporan akuntabilitas kinerja;

e. evaluasi kinerja; dan

f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputus


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Inspektur Daerah Ka3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.


uran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ....../KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Program di Lingkungan

Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum


Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud diktu

digunakan untuk:

perencanaan tahunan;

perencanaan jangka menengah;

penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja; dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.


Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH


Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.


ran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ....../KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Program di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha

cantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

sebagaimana dimaksud diktum KESATU

n kinerja;

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program

an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 16 November 2017


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

Gunungkidul;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL, DAN MENENGAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 34/KPTS/XII/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI

LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL, DAN MENENGAH

1. NAMA SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2. TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di

bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah

3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM :


NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Peningkatan kualitas pengelolaan UMKM

Persentase UMKM dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM

Rumus:

∑ UMKM dibina yang mampu

mengimplementasikan pengelolaan UMKM

∑ UMKM

x 100%

Bidang UMKM

Laporan Tahunan




NAMA PROGRAM



PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan Kapasitas Koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat

Rumus:

Menunjukkan jumlah pertambahan koperasi sehat dalam waktu satu tahun

Bidang Koperasi

Laporan Tahunan


Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Rumus IKM:

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai penimbang

Sekretariat Laporan Semesteran (Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat)

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25



NAMA PROGRAM



PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:

4. laporan bulanan 5. laporan

semesteran 6. laporan tahunan

∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu


x 100%

Sekretariat Laporan bulanan, semesteran, tahunan


Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Peningkatan kualitas perencanaan

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

x 100%

Sekretariat RKPD

Renja PD

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan

RPJMD

x 100%

RPJMD

Renstra PD



NAMA PROGRAM



PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

dalam RPJMD ∑ Program dalam RPJMD


Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan

x 100%

Sekretariat Laporan Realisasi Program Kegiatan


Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%

Sekretariat Laporan Realisasi Program Kegiatan


Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%

Sekretariat Data Kepegawaian



NAMA PROGRAM KINERJA PROGRAM





KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

FORMULA PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA





Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Telp. (027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDAGDO, S.Sos., M.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Hj. BADINGAH, S.Sos

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

a Propinsi SIY;




Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Telp. (0274) 394302, Wonosari

Gunungkidul

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



: WIDAGDO, S.Sos., M.Si

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

: Hj. BADINGAH, S.Sos

: Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

satu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran



pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 7 November 2017

Pihak Kesatu,

ahun 2017 51



Wonosari,



: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

satu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran





sari, 7 November 2017


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


N

o Sasaran Strategis

(1) (2)

1 Peran koperasi dan UKM

dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Program

1 Program Peningkatan

Kapasitas Koperasi

2 Program Peningkatan

Kualitas Pengelolaan

UMKM


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


Indikator Kinerja Satuan

(3)

i dan UKM Persentase Pertumbuhan omset

wirausaha UKM yang dibina persen


koperasi yang dibina persen

Anggaran Keterangan

Rp 501,715,000.00

Rp 1,251,193,500.00


Pihak Kesatu,

ahun 2017 52

Target

Satuan Jumlah

(4)

persen 8,38

persen 2,5

Keterangan



REALISASI PENCAPAIAN KINERJA

NAMA PD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

TAHUN 2017

N

o

Sasaran

Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Kode

Prog

ram

dan

Kegi

atan

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program, dan

Kegiatan

Realisasi Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Kendal

a dan

Upaya

Pemem

cahan

Fisik Keuangan

Target Realisasi % kinerja

(8/7*100) Target Realisasi

%

kinerj

a

(11/10

*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Nilai IKM Kabupaten

-

-

1,930,000 1,919,700

06 Progam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM Perangkat Daerah

78.15

75.80

97.03 1,930,000 1,919,700

99.47

06.01

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen hasil survey IKM

2 smt 2 smt 100.00 1,930,000 1,919,700

99.47

01 Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 100% 94.07 124,480,500 106,465,095

85.53

01.01

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Jmlh ATK , komponen listrik,

1 paket

1 paket ATK;1

100.00 71,215,500 65,736,981

92.31


Perlengkapan Perkantoran

perangko/materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, rek. Telepon,internet, surat kabar, tenaga jaga malam, STNK roda empat dan roda dua, cetak, penggandaan dan pemeliharaan peralatan kantor

ATK;1 paket komponen listrik; 30 buah perangko/materai; 1 paket alat kebersihan dan bahan pembersih; 12 bulan x 2 rek telepon ; 24 exemplar surat kabar; 6 ob upah jaga malam; 2 roda empat; 4 roda dua; 1 paket barang cetak

paket komponen listrik; 30 buah perangko/materai; 1 paket alat kebersihan dan bahan pembersih; 12 bulan x 2 rek telepon; 24 exemplar surat kabar; 6 ob upah jaga malam; 2 roda empat; 4 roda dua; 1 paket barang cetak dan fotocopy; 1 paket pemeliharaan peralatan kantor


dan fotocopy; 1 paket pemeliharaan peralatan kantor

01.02

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Jumlah makan minum yang tersedia untuk rapat dan tamu, frekuensi rapat koordinasi dan

konsultasi

280 os makan rapat; 290 OS minu

m snack rapat; 85 os makan tamu; 120 minum tamu; 532 op perjalanan dinas dalam daerah; 9 op perjalanan dinas luar daerah

280 os makan rapat; 290 OS minum snack

rapat; 60 os makan tamu; 110 minum tamu; 392 op perjalanan dinas dalam daerah; 9 op perjalanan dinas luar daerah

88.13 53,265,000 40,728,114

76.46


02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

100% 100% 100.00 254,925,000 241,514,750

94.74

02.01

Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Jumlah mebelair yang dibeli, komputer, printer,

lapo top, UPS, kamera, proyektor

6 unit komputer;9

buah printer;2 buah lap top;1 buah UPS;1 buah kamera;1 buah proyektor;2 buah almari;7 buah meja komputer;10 buah filling cabinet;30 kursi rapat;4 meja kerja pimpinan;10 kursi kerja

6 unit komputer;9

buah printer;2 buah lap top;1 buah UPS;1 buah kamera;1 buah proyektor;2 buah almari;7 buah meja komputer;10 buah filling cabinet;30 kursi rapat;4 meja kerja pimpinan;10 kursi kerja pimpinan;6 meja rapat;6 meja

100.00 205,325,000 199,909,550

97.36


pimpinan;6 meja rapat;6 meja komputer;2 meja kerja staf;3 buah rak arsip

komputer;2 meja kerja staf;3 buah rak arsip

02.02

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

8 roda dua;2 roda empat

8 roda dua;2 roda empat

100.00 49,600,000 41,605,200

83.88

03 Progam Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 100% 100.00 18,701,000 16,291,600

87.12

03.02

Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Jumlah ASN yang terfasilitasi

18 orang

18 orang

100.00 3,701,000 3,489,100

94.27

03.03

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

3 orang

3 orang 100.00 15,000,000 12,802,500

85.35


Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian Program

100% 100% 100.00 35,970,000 35,645,000

99.10

05 Progam Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 100% 100.00 35,970,000 35,645,000

99.10

05.01

Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA/DPPA

4 jenis dokumen

4 jenis dokume

n

100.00 20,135,000 20,035,000

99.50

05.02

Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen SPIP 1 dokumen;11 dokumen

1 dokume

n;11 dokume

n

100.00 3,960,000 3,960,000

100.00

05.03

Kegiatan pengelolaan data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Dokumen profil PD, frekuensi pameran Hari Jadi yang diikuti

1 dokumen profil PD;1 kali Pameran Hari Jadi

1 dokumen profil PD;1 kali

Pameran Hari

Jadi

100.00 11,875,000 11,650,000

98.11


2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100% 100% 100.00 30,392,000 30,023,400

98.79

04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 100% 100.00 30,392,000 30,023,400

98.79

04.01

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Lap. Semesteran, Lap Akhir Tahun, dan SPJ bulanan

1 dokumen lap semesteran;1 dokumen laporan akhir tahun;12 dokumen laporan bulanan

1 dokume

n lap semeste

ran;1 dokume

n laporan akhir

tahun;12

dokumen

laporan bulanan

100.00 30,392,000 30,023,400

98.79

3 Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Jumlah koperasi sehat meningkat

Persentase pertumbuhan omzet koperasi yang dibina

2 3,8 100.00 582,937,500 549,513,301

94.27


15 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat

2 2 100.00 582,937,500 549,513,301

94.27

15.01

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi.

Jml kop yang terbina terawasi, lomba tangkas terampil perkop bagi siswa, SDM tenaga pendamping kop, kop baru yg dibentuk, kop baru yg didampingi, sosialisasi penilaian kesehatan kop, kop yg dibubarkan, KSP/USP yg dinilai kesehatannya, kop yg didampingi pra RAT, Jmlh

sasaranbedah kop, jml kop yg mengikuti diklat auditing

100 koperasi;24 siswa;8 pendamping;3 siswa;2 pendamping;3 orang;20 kopera

si;10 koperasi;150 koperasi;15 koperasi;100 koperasi;30 koperasi;4 koperasi;30 koperasi

100 koperasi

;24 siswa;8 pendamping;3 siswa;2 pendamping;3

orang;20

koperasi;10

koperasi;150

koperasi

; 20 koperasi

;100 koperasi

;30 koperasi

;4 koperasi

;30 koperasi

102.38 333,650,000 319,822,865

95.86


15.02

Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi.

Jumlah Koperasi yang mendapat informasi permodalan, Jumlah Koperasi temu usaha, Jumlah koperasi yg mengikuti pelatihan BIMTEK,jumlah koperasi yg mengikuti Orientasi lapangan,Jumlah even upacara harkop,jumlah peserta pameran,jumlah peserta harkop propinsi,penilaian kop berprestasi

90 koperasi;90 koperasi;30 koperasi;30 koperasi;1 even;6 orang;170 orang;10 koperasi

90 koperasi;90 koperasi;30 koperasi;30 koperasi;1 even;6 orang;170 orang;10 koperasi

100.00 249,287,500 229,690,436

92.14

Akses produk usaha mikro kecil dan menengah terhadap pasar meningkat

ersentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

7.21

8.51

118.03 518,301,500 490,036,640

94.55

16 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMK

Jumlah UMKM yang mampu mengimplementasi kan pengelolaan umkm

19.30

22.80

118.13 518,301,500 490,036,640

94.55


16.01

Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

16.02

Kegiatan Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk

UMKM


Pelatihan

Kelembagaan UMKM

Jml UMKM yg tersosialisasi IUMK, jml IUMK yg tersosialisasi sertifikasi tanah, jml UMKM yg mengikuti kewirausahaan, jml UMKm yg mendapatkan infomasi permodalan, temu usaha UMKM

540 UMKM;200 UMKM;100 UMKM;60 UMKM;75 UMKM;40 UMKM

540 UMKM;200 UMKM;100 UMKM;60 UMKM;75 UMKM;40 UMKM

100.00

Kegiatan Pembinaan,

Pemasaran Produk

UMKM yg dibina dalam promosi, UMKM yg dibina

dalam pemasaran produk, pameran produk UMKM

50 UMKM;50

UMKM;5 pameran

50 UMKM;50

UMKM;5 pameran

100.00

Wonosari, 29 Januari

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

215,376,500 207,250,250

96.23

302,925,000 282,786,390

93.35


Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah


BERDASARKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 71 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2016

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD

(UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH)

KEPALA DINAS

WIDAGDO, S.Sos, M.Si

19610806 198503 1 015

SEKRETARIS

JOHAN EKO S, S.Sos, MH

19710912 199101 1 001

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ESTI RUKMI PRATIWI, S.STP

19790213 199711 2 001

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM

MURYADI, S.IP

19611208 198603 1 013

KEPALA BIDANG USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

SIH SUPRIYANA, SE

19670525 199703 1 006

KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN PRODUK

KRISMULARSIH, S.IP

19661008 198902 2 002

KEPALA SEKSI

PROMOSI DAN PEMASARAN

RIYADI, SE.

19790904 200604 1 003

KEPALA BIDANG KOPERASI

SULATIP,SE

19610910 198303 1 012

KEPALA SEKSI

KELEMBAGAAN & PENGAWASAN

RATNA M, SIP. MPA

19730810 199803 2 004

KEPALA SEKSI

BINA USAHA

SUDARSANA, SE.

19650315 199203 1 010

laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas... ·...

Documents