laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip) tahun...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP) TAHUN 2017
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
Laporan Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan.
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala PD.
Wonosari, Februari 2018 SEKRETARIS DPRD,
Drs. AGUS HARTADI, M.Si NIP. 19630819 198403 1 003
Laporan Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017
iii
INGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 132.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.
Dari 1 (satu) IKU Sekretariat DPRD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori berhasil. Keberhasilan capaian IKU OPD merupakan hasil dari upaya-upaya OPD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program PD pada tahun 2017.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi PD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu: 1. Pemenuhan kebutuhan SDM yang mencukupi baik secara jumlah maupun
kemampuan yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan; 2. Peningkatan kemampuan SDM secara berkesinambungan untuk mencapai manajemen
kinerja dan bebas KKN sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah;
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.
Laporan Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……………………………..………..………
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..…….………..
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................
1
2
5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA …............................................… 7
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ............................
B. Rencana Kinerja 2017 ...................…………………………..
C. Perjanjian Kinerja 2017 ......................………………………
7
11
12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 14
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..
B. Capaian Indikator Kunerja Utama Tahun 2017 ………….
C. Evaluasai dan Analisa Capaian Kinerja …………………..
D. Realisasi Anggaran ......................................………………..
14
15
16
22
BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 24
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2017
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
1
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, maka LKj IP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Gunungkidul.
BAB
I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
2
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja perangkat Daerah
1. Tugas Pokok
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
adalah unsur staf pelaksana yang membantu dan memfasilitasi tugas-tugas
DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD
merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok Sekretariat DPRD:
1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Fungsi Sekretariat DPRD:
1. Perumusan kebijakan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
kesekretariatan DPRD;
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
3
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
5. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
6. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
7. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
2. Struktur Organisasi
Adapun struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut :
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Sekretaris DPRD;
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari
Subbagian-subbagian;
c. Unsur Pelaksana : Bagian – bagian yang terdiri dari
beberapa Sub. Bagian;
d. Kelompok Jabatan Fungsional : -
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah tersebut diatas memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub. Bagian Umum;
2. Sub. Bagian Perlengkapan.
c. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
1. Sub. Bagian Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan.
d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan terdiri dari :
1. Sub. Bagian Risalah;
2. Sub. Bagian Perundang-undangan.
e. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :
1. Sub. Bagian Persidangan;
2. Sub. Bagian Humas dan Protokol.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung
sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 (empat
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
4
puluh tiga) orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 13 (tiga
belas) jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon III.a = 4 jabatan, eselon
IV.a = 8 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 30
orang.
Gambar 1.1
1% 2%
16%
81%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Eselon II Eselon III Eselon IV Non Eselon
Sumber : Subbagian Umum OPD.
Sedangkan komposisi pegawai OPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017 1 I/a – I/d 1 2 II/a – II/d 22 3 III/a – III/d 15 4 IV/a – IV/e 5 Jumlah 43
Sumber : Subbagian Umum OPD.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
5
Gambar 1.2
Sumber : Subbagian Umum OPD.
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
1. Penyetoran SPJ yang terlambat;
2. Tidak lengkapnya SPJ yang disetor ke Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. SDM Aparatur yang masih kurang dan tidak sesuai dengan Tupoksi;
4. Penempatan Aparatur yang kurang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga
aparatur kurang memahami peraturan tentang kegiatan yang dilaksanakan;
5. Karena keterbatasan waktu penyetoran SPJ ke bagaian Keuangan, sehingga tidak
ada waktu untuk melakukan verifikasi;
6. Tidak adanya pemerataan pekerjaan, sehingga ada aparatur yang mempunyai
pekerjaan yang banyak dan ada banyak aparatur yang idle;
7. Adanya pekerjaan yang hanya dikuasai oleh satu orang, sehingga jika orang
tersebut berhalangan maka tidak ada yang dapat menggantikannya;
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2017
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
6
Adanya aparatur yang apabila diberi tambahan pengetahuan / ketrampilan,
sehingga bisa menjadi cadangan dan dapat membantu aparatur yang mempunyai
beban kerja yang banyak, atau belum ada cadangannya sering menolak karena akan
menambah pekerjaan aparatur yang bersangkutan.
Perlunya bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas bagi aparatur dalam
rangka peningkatan kinerja kepegawaian.
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
7
D.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi
tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh
masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 26/KPTS/2011 tentang Penetapan Rencana
Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2015 tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24/KPTS/2014
Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah
yang menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat
yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:
a. Mewujudkan pelayanan rumah tangga serta pelayanan penyusunan program dan keuangan sebagai penunjang operasional DPRD
b. Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah c. Mewujudkan mutu produk hukum dan kebijakan daerah
d. Mewujudkan kajian pengembangan layanan informasi DPRD dan mengembangkan fungsi kepustakaan sebagai pusat studi bidang politik
Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
8
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Kualitas layanan bidang
administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat
Prosentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu :
1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. Laporan tahunan
4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program dalam :
1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2. Renstra PD terhadap RPJMD
Perangakat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan
Bupati Gunungkidul Nomor 258/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat
Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan
Total dari nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071
X nilai penimbang
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
9
Berdasarkan IKU Sekretariat DPRD tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 059/198 tentang Indikator Kinerja
Program Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat
Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan
Total dari nilai persepsi per unsur x nilai
Total yang terisi penimbang
Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071
2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Total dari nilai persepsi per unsur x nilai
Total yang terisi penimbang
Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu : 1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. laporan tahunan
∑ Laporan keuangan yang disusun tepat waktu
x 100% ∑ Laporan keuangan yang disusun
4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian Program dalam :
Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD
x 100% ∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD
∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD
x 100% ∑ Program dalam RPJMD
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran
x 100% ∑ administrasi perkantoran yang
dibutuhkan
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana x 100%
∑ sarana dan prasarana yang direncanakan
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
10
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi
Persentase Aparatur Sipil Negara
∑ ASN PD yang taat aturan x 100%
∑ ASN PD
1. Program-program
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai
tolok ukur keberhasilannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul
menetapkan program-program pada Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dari program yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul diuraikan
dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan antara lain melalui
kegiatan:
a. Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;
b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dijabarkan antara lain
melalui kegiatan :
a. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran;
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur dijabarkan
antara lain melalui kegiatan :
a. Pengadaan pakaian dinas khusus;
b. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah;
c. Pengembangan Kapasitas Aparatur.
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
11
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
dijabarkan antara lain melalui kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dijabarkan antara lain melalui
kegiatan :
a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah;
b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah;
c. Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijabarkan antara lain
melalui kegiatan :
a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dijabarkan antara lain melalui kegiatan :
a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat dan tokoh agama;
c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
d. Reses Penjaringan Aspirasi masyarakat;
e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
f. Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD.
B. RENCANA KINERJA 2017
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative
objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan
program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian
kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Perangkat
Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
12
Rencana Kerja PD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program,
dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama tahun 2017. Target
kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017
dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran
tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam
mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.
Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari
Renstra PD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Kualitas layanan bidang
administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat
Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan
persen 91%
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja
antara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja
tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana
kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian
kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama
Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
13
selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan
maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok
ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi
misinya.
Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 33/DPA/2017 dan diubah seiring
dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 77/DPPA/2017 Perubahan Perjanjian
Kinerja PD Tahun 2017 sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Kualitas layanan bidang
administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat
Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan
persen 91%
No. Nama Program Anggaran Ket.
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rp 32.453.810.000,-
No Nama Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Kapasitas Rp. 32.453.810.000
Lembaga DPRD
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
14
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
BAB
III AKUNTABILITAS
KINERJA
Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100%
Rencana
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
15
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Atau Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 Berhasil
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil
X < 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Dewan
Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana
(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = X 100% Rencana
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
16
Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2017. Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2021
(%) Target Realisa
si
Capaian Kinerja
(%) 1 Kualitas layanan
bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat
Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan
74,10 91,00 82,40 95,68 95,00 95,00
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1 “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat”
Target peningkatan kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan merupakan bagian dari fokus pelayanan untuk peningkatan human capital, mengingat peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator dan pelayan administrasi dan keuangan DPRD.
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut :
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra 2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan
74,10 91,00 82,40 95,68 Sangat berhasil
95
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93,88
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
17
Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 95,68 yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administasi dan keuangan tersebut menunjukkan telah ada peningkatan sebesar 4,68% yaitu dari target 91,00% realisasinya 82,40%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administasi dan keuangan tahun 2016 sebesar 74,10%.
Kondisi pencapaian kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan yang
positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, Kegiatan
utamnya upaya peningkatan pelayanan terhadap anggota DPRD, hal ini dengan adanya
kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, kegiatan rapat-rapat paripurna,
kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah, Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Agama, rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, Reses penjaringan
aspirasi Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan
tersebut diatas dilakukan dalam upaya pencapaian kebijakan daerah serta mewujudkan
kajian pengembangan layanan informasi DPRD.
Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra 2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan
74,10 91,00 82,40 95,68 Sangat berhasil
95
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93,88
Dari hasil evaluasi tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar
rata-rata 95,68% yang masuk dalam katagori sangat berhasil.
Dalam melaksankan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 32,453,810,000,00
teralisasi sebesar Rp. 26,743,463,150,00 (82,40%), sehingga ada efisiensi anggaran
sebesar Rp. 5.710,346,850,00 (17,60%) yang dirinci sebagai berikut ;
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
18
No Nama Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
Selisih (Rp) Efisiensi (%)
1 Progran Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
32,453,810,000,00 26,743,463,150,00 82,40 5,710,346,850,00 17,60
Jumlah 32,453,810,000,00 26,743,463,150,00 82,40 5,710,346,850,00 17,60
Permasalahan :
1. Kurangnya koordinasi antara Anggota dan Sekretariat DPRD;
2. Keterbatasan waktu persiapan Kegiatan Anggota DPRD.
Solusi:
1. Peningkatan intens koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD .
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM terutama dalam mengatasi keterbatasan waktu persiapan kegiatan Anggota DPRD.
Selain mencapai Indikator Kinerja Utama yang didukung oleh program
prioritas, Sekretaria DPRD juga melaksanakan program-program penunjang atau
pendukung untuk mencapai sasaran strategis yaitu :
Sasaran 2 “Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat”
Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat dilaksanakan program peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. Indek Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017
mengalami penurunan sebesar 93,5 dibanding tahun 2016. Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2017 ditargetkan sebesar 79,25,00% realisasi keuangannya 0,00%, namun
realisasi kinerjanya (dokumen IKM) sebesar 66,67 masuk katagori cukup berhasil.
Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
19
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Pelayanan Publik
No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra 2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
23,50 79,25 0,00 66,67 Cukup berhasil
35,00 35,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 66,67
Sasaran 3 “Akuntabilitas Pengelolaan keuangan meningkat”
Untuk mecapai target sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan
tahun 2017 terdapat penurunan yaitu 3,45. Persentase laporan keuangan disusun tepat
waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%
teralisasi 95,85% sehingga realisasi kinerjanya 100,00% masuk kategori sangat berhasil.
Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
No. Indikator Kinerja Program
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra 2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
99,30 100,00 95,85 100 Sangat berhasil
100,00 100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Sasaran 4 “Kesesuaian program dalam dokumen perencanaann daerah”
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
20
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah dilaksanakan program peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian
Prgram dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun
2017 terdapat penurunan sebesar 30,99% dari 2016. Persentase kesesuaian Program
dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 di
targetkan sebesar 93,00% terealisasi 61,61, sehingga realisasi kinerjanya mencapai
92,93% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program
selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ;
Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Perencanaan
Perangkat Daerah
No. Indikator Kinerja Program
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
Renstra 2021)
Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat daerah yang tersusun tepat waktu
92,60 93,00 61,61 92,93 Sangat berhasil
95,00 95,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 92,93
Selain ketiga program diatas, juga dilaksanakan program yang mendukung
pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar
Rp.54.426.729.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar
Rp. 4.623.301.897,00 (85,20%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp.803.427.103,00 (14,80%) yang dirinci sebagai berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
21
No Nama Program Anggaran Realisasi capaian Selisih Efisiensi
1 2 3 4 5 6 7 1 Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.230.050.000,00
2.816.188.335,00
87,19
413.861.665,00
12,81
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.710.300.000,00
1.374.555.762,00
80,37
335.744.238,00
19,63
3 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
342.125.000,00
313.560.500,00
91,65
28.564.500,00
8,35
4 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
89.600.000,00
89.600.000,00
100,00
0,00
0,00
5 Peningkatan Kualitas Perencanaan
47.717.000,00
29.397.300,00
61,61
18319700,00
38,39
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.937.000,00
0,00
0,00
6937000,00
100,00
Jumlah 5.426.729.000,00
4.623.301.897,00
85,20
803.427.103,00
14,80
Permasalahan:
1. Kurangnya koordinasi antara Anggota dan Sekretariat DPRD;
2. Keterbatasan waktu persiapan Kegiatan Anggota DPRD.
3. Adanya kegiatan yang dilaksanakan, namun realisasi keuangan 0,00 hal ini disebabkan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pertanggungjawaban
Solusi:
1. Peningkatan intens koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD .
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM terutama dalam mengatasi keterbatasan waktu persiapan kegiatan Anggota DPRD.
3. Diperlukan pencermatan pada masing-masing kegiatan.
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
22
B. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,58%
dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan
utama sebesar 82,40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung
sebesar 85,20%. Sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar
85,11% Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran
terbesar pada program/kegiatan disasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat (95,85%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di
sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public
meningkat (0,00) namun pada kegiatan ini untuk kinerja fisik ada, hanya serapan
keuangan karena keterbatasan waktu sehingga menjadikan serapan keuangan
0,00%.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
tabel 3.8 berikut :
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran Target Realisa
si %
Realisasi
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp) %
Realisasi
1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat
91,00 82,40 95,68 32,453,810,000 26,743,463,150 82,40
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayana Perangkat Daerah meningkat
79,25 0,00 66,67 6,937,000 0,00 0,00
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat
100,00 95,85 100,00 89,600,000 85,881,500 95,85
4 Kesesuaian program dalam dokumen
100,00 61,61 92,93 5,330,662,000 4,533,701,897 85,05
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
23
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran Target Realisa
si %
Realisasi
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp) %
Realisasi
perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah 32,453,810,000 26,743,463,150 82,40 Belanja Langsung Pendukung
5,427,199,000 4,619,583,397 85,11
Total Belanja Langsung 37,881,009,000 31,363,046,547 82,79 Sumber data Laporan Keuangan Subbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
24
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap Perangkat Daerah (PD) melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendi ri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2017 adalah berhasil, karena dari 1 (satu) sasaran utama dan 3 (3) sasaran pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi focus bagi perbaikan kinerja kedepan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik pula.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan
PENUTUP BAB
IV
Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2017
25
dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.