laporan kinerja direktorat tata kelola obat publik dan ... · pencapaian kinerja atas pelaksanaan...

Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes Th.2019 1


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 dapat diselesaikan

dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang menggambarkan

pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah hasil kerja keras dan peran serta semua

pegawai, kerjasama lintas program dan lintas sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan,

para stakeholder serta dukungan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada

semua pihak atas dukungan, peran serta dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan manfaat dalam

penyusunan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan, khususnya di lingkungan

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, maupun bagi para

stakeholders terkait.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2019 merupakan sarana dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program

dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah diamanatkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan periode tahun 2015-2019. Laporan kinerja

disusun secara periodik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, hasil penilaian terhadap evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan memperoleh nilai AA dengan kategori sangat memuaskan. Adapun rincian

penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No. Tahun Hasil Penilaian Kategori

1 2015 97,93 AA

2 2016 94,50 AA

3 2017 96,48 AA

4 2018 95,25 AA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola obat

publik dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran serta indikator kinerja kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019 yang merupakan revisi pertama atas Renstra Nomor

HK.02.02/Menkes/52/2015, dan tahun 2019 merupakan tahun terakhir pembangunan

kesehatan periode 2015-2019. Hasil analisa terhadap capaian kinerja tahun 2019


menunjukkan bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah

memenuhi bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada

tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan Tahun 2015-2017 berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015

Sasaran No Indikator Kinerja

Kegiatan

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

77% 79,38% 103,09% 80% 81,57% 101,96% 83% 89,30% 107,59%

2 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

55% 57,34% 104,25% 60% 63,88% 106,47% 65% 81,32% 125,11%

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017

Sasaran Indikator Kinerja

Kegiatan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

1 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

85% 85.99% 101.16% 90% 92.83% 103.14% 95% 96.34% 101.41%

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota menerapkan sistem Informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

2 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

20% 20.26% 101.30% 30% 34.49% 114.97% 40% 40.51% 101.28%

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

3 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

65% 81.32% 125.11% 70% 89.69% 128.13% 75% 92.02% 122.69%


Keberhasilan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam

mencapai target indikator kinerja kegiatan di tahun terakhir Renstra Kementerian Kesehatan

periode 2015-2019 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber

daya yang optimal dan penguatan terutama dalam perencanaan program kegiatan serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 dengan alokasi sebesar

Rp.4.198.405.718.000,-. Selama pelaksanaan kegiatan alokasi anggaran tersebut

mengalami perubahan sebanyak dua kali dikarenakan adanya efisiensi dan penambahan

dana Hibah Luar Negeri (HLN) dari Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI) dan

WHO sehingga nilai anggaran DIPA tahun 2019 akhir menjadi Rp. 2.567.912.396.000,-. Nilai

anggaran yang terealisasi di tahun 2019 sebesar Rp.1.713.794.599.187,- dengan

persentase sebesar 66,74%.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang

dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART / e-Monev DJA (Sistem

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) menunjukkan bahwa pencapaian kinerja

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan masuk dalam kategori Baik

yaitu sebesar 84,52%. Meskipun penyerapan anggaran sebesar 66,74% namun mampu

menghasilkan capaian keluaran kegiatan sebesar 100% sehingga Direktorat Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil melaksanakan efisiensi anggaran

sebesar 88%. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari hasil konversi terhadap angka efisiensi

menggunakan rumus : 50% + ((angka efisiensi / 20 ) x 50)).

Gambar 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan melalui Aplikasi SMART Tahun 2019 per tanggal 30 Januari 2020


Upaya dan prestasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan di tahun 2019 antara lain :

1. Berhasil melaksanakan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 baik di Direktorat Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan maupun Instalasi farmasi Pusat;

2. Melaksanakan pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Manajemen Tata Kelola

Obat di Instalasi Farmasi Kabupaten Karanganyar;

3. Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan

dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik;

4. Menginisiasi pembentukan Sistem Penanganan Keluhan Penyediaan Obat berbasis

Android;

5. Mendapatkan penghargaan dari KPPN Jakarta VII sebagai Petugas Satker Favorit

Tahun Anggaran 2019;

6. Melaksanakan uji coba dan pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi

Kekosongan Obat (Sikobat);

7. Pemutakhiran aplikasi e-Monev Katalog Obat dan BMHP; dan

8. Evaluasi pemanfaatan aplikasi e-Logisik Obat dan BMHP.

Gambar 2. Sertifikat ISO 9001 : 2015 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019


Gambar 3. Penghargaan sebagai Petugas Satker Favorit Tahun 2019

Gambar 4. Pemberian Penghargaan atas Prestasi dalam Penerapan Aplikasi e-Logistik Tahun 2019


Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di

sepanjang tahun 2019 antara lain:

1. Jumlah Puskesmas yang dipantau ketersediaan 20 item obat dan vaksin adalah seluruh

Puskesmas di Indonesia;

2. Penerapan dan pemanfaatan sistem informasi logistik obat dan BMHP berbasis

elektronik sebagai indikator prioritas;

3. Adanya gap antara rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dengan

realisasi belanja obat dan perbekalan kesehatan;

4. Implementasi kebijakan dalam penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan

5. Kemampuan penyedia obat dengan pemberlakuan e-katalog periode dua tahunan.

Adapun strategi yang diterapkan oleh Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

perbekalan Kesehatan dalam upaya mengatasi tantangan tersebut di atas antara lain:

1) Mengoptimalkan koordinasi dan kinerja Tim Penanggung Jawab pengumpulan data

indikator kinerja kegiatan di tingkat Pusat dan Provinsi, serta melakukan pemantauan

secara berkala terhadap capaian indikator kinerja kegiatan di tiap triwulan,

memberikan early warning jika ditemukan permasalahan yang berdampak pada

pencapaian target sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam

pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan;

2) Penguatan dan pendampingan penerapan e-Logistik dan e-Monev Katalog, serta

pemberian reward bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan

penerapan dengan baik dan konsisten;

3) Koordinasi internal dan eksternal yang optimal dengan stakeholder terkait

pelaksanaan kegiatan, terutama untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan di tingkat aman;

4) Memberikan umpan balik terhadap hasil pelaporan yang disampaikan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi dalam rangka menginformasikan ketaatan pelaporan dan manfaat

hasil laporan bagi Pusat dan Daerah.


DAFTAR ISI

Halaman Sampul ………………………………………………………………………….…… 1

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………..….. 2

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………..….….. 3

Daftar Isi …………………………………………………………………………………….….. 9

Daftar Tabel ……………………………………………………………………………………. 10

Daftar Gambar …………………………………………………………………………….…… 11

Daftar Lampiran …………………………………………………………………………….…. 13

BAB I : Pendahuluan ……………………………………………………………………..…… 14

A. Latar Belakang ……………………………………………………………….…… 14

B. Maksud dan Tujuan ………………………..………………………………..…… 15

C. Sasaran Kegiatan ………………………………………………………………… 15

D. Struktur Organisasi ……………………………………………………………….. 16

E. Sistematika Penulisan …..……………………………………………………… 17

BAB II : Perencanaan Kinerja …….………………………………………………………… 19

A. Perencanaan Kinerja …………………………………………………………… 19

B. Perjanjian Kinerja …..…………………………………………………………… 19

BAB III : Akuntabilitas Kinerja …….………………………..……………………………… 23

A. Capaian Kinerja ………..………………………………………………………… 23

B. Realisasi Anggaran …...………………………………………………………… 50

C. Sumber Daya Manusia …………………………………………………………. 52

BAB IV : Penutup ………………...….………………………..……………………………… 57


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2017 berdasarkan Kepmenkes

Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 …………….………………………………

4

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 berdasarkan Kepmenkes

Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017……………………………………………

4

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan Tahun 2019 …………………………………………….…………….

20

Tabel 4. Program/Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Direktorat

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah

Revisi Renstra Tahun 2015-2019 ……….…………………………………….....

21

Tabel 5. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktorat

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah

Revisi Renstra Tahun 2015-2019 ……………………………………..….……...

22

Tabel 6. Daftar 20 Item Obat dan Vaksin Indikator Persentase Puskesmas dengan

Ketersediaan Obat dan vaksin Esensial …………………………….……….

30

Tabel 7. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase

Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin Esensial Tahun 2019...

32

Tabel 8. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi

Logistik Obat dan BMHP Tahun 2019…………………………………………..

37

Tabel 9. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja IFK yang

Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

Tahun 2019………………………………………………………………………..

48

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 …………………………….……….

51

Tabel 11. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 …………………………….

51

Tabel 12. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Jabatan ………...………

53


Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Golongan ……….……...

53


Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Pendidikan ………...…...

54

Tabel 15. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Jenis Kelamin ………….

55


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan melalui Aplikasi SMART Tahun 2019 per tanggal 30 Januari 2020 …………………………………………………

5

Gambar 2. Sertifikat ISO 9001 : 2015 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Tahun 2019 ………………………………………………..……..

6

Gambar 3. Penghargaan sebagai Petugas Satker Favorit Tahun 2019 ……………..

7

Gambar 4. Pemberian Penghargaan atas Prestasi dalam penerapan Aplikasi e-Logistik Tahun 2019 …………………………………………………………..

7

Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 ……………..

17

Gambar 6. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan

Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2019 .…………..

24

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan

Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019 ………………………………......

25

Gambar 8. Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin

Esensial di 34 Provinsi Tahun 2017 - 2019 ………………..…….………

27

Gambar 9. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34

Provinsi Tahun 2018-2019 …………………………………….……………

28

Gambar 10. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34

Provinsi Tahun 2015-2017 …………………………………….……………

29

Gambar 11. Grafik Ketersediaan 20 Item Obat Indikator di Puskesmas Tahun

2015-2019 ……………………………………………………….……………

31

Gambar 12. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019 …………………

33

Gambar 13. Dokumentasi Pertemuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Nasional Tahun 2019 ……………………………...……

33

Gambar 14. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2019 ………………………………………...…………..

35

Gambar 15. Grafik Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2019 …......

36

Gambar 16. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2019 …………………………………………………..………………

38

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi e-Logistik

Obat dan BMHP Tahun 2019 …………………...……………………….…..

38


Gambar 18. Grafik Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2019 ...……

39

Gambar 19. Grafik Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan

Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2019 .....……………………………..

40

Gambar 20. Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat

dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2019 ………....………………………..

41


dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018 ………....………………………..

42


dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017 .....………………………..

43

Gambar 23. Grafik Jumlah IFK yang memiliki Skor Manajemen Pengelolaan Obat

dan Vaksin Sesuai Standar < 70 Tahun 2015-2019 .....…………………..

44

Gambar 24. Grafik Skor Rata-Rata IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan

Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2019 ..…………………………..

45


Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018 ..…………………………..

46


Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017 ……………………..

47

Gambar 27. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2019 …………………………………………………..……………………………...

49

Gambar 28. Dokumentasi Hasil Kegiatan Memusnahkan Obat dan Perbekalan

Kesehatan di Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2019 ……………………..

49

Gambar 29. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator

Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2019………………….…………………………….…………………..

52

Gambar 30. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Jabatan ……….……

53

Gambar 31. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Golongan ……….….

54

Gambar 32. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Pendidikan …….…..

54

Gambar 33. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan KesehatanTahun 2015-2019 Menurut Jenis Kelamin ……...

55


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 ………………………………………………………

59

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 …...……………………………………

60

Lampiran 3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019 …………………………..…………

61

Lampiran 4 Capaian Indikator Kinerja Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2019………………

63

Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Persentase IF Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2019 ..…..

64


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program

dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai

misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kinerja adalah keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran

keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah

direncanakan.

Dalam penyelenggaraan SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib

menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBN/APBD).

Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya dengan mengacu

kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


B. MAKSUD DAN TUJUAN


Tahun 2019 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Revisi Pertama), Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2019.

Laporan kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan

akuntabel, sekaligus sebagai alat kendali dan upaya perbaikan berkesinambungan

untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

C. SASARAN KEGIATAN

Program Indonesia Sehat merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita ke-5

dimana sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung

dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program

Indonesia Sehat terdiri dari tiga pilar, yaitu: 1). Paradigma Sehat; 2). Penguatan

Pelayanan Kesehatan; dan 3). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berperan dalam

mendukung Program Indonesia Sehat, dalam hal menjamin akses, kemandirian dan

mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh

Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial.

Berdasarkan revisi pertama Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019,

sasaran kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah

1). Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial; 2). Instalasi farmasi

provinsi dan kabupaten/kota menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan

Medis Habis Pakai (BMHP); serta 3). Instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.


Indikator pencapaian sasaran ini adalah 1). Persentase puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin esensial; 2). Persentase instalasi farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP); dan 3). Persentase Instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan

perbekalan kesehatan sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan pada tahun

2015-2019, yaitu 1). Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2). Meningkatnya

daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan

finansial di bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan,

pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan

pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian

ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian

dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan

pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan

kesehatan;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan

penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta

pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan;

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian

ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian

dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015

E. SISTEMATIKA PENULISAN


Tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun

2019, beserta penjelasan umum mengenai sasaran kegiatan, struktur organisasi, serta

sistematika penulisan.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan/ikhtisar perencanaan dan

perjanjian kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun

2019.

DIREKTORAT TATA KELOLA

OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PERENCANAAN

DAN PENILAIAN

KETERSEDIAAN

SUBDIT PENGENDALIAN

HARGA DAN PENGATURAN PENGADAAN

SUBDIT PENGENDALIAN

OBAT PUBLIK DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

SUBDIT PEMANTAUAN

PASAR OBAT PUBLIK DAN


SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PENILAIAN

KETERSEDIAAN

SEKSI PENGENDALIAN

HARGA

SEKSI PENGATURAN

PENGADAAN

SEKSI PENGENDALIAN

OBAT PUBLIK

SEKSI PENGENDALIAN


SEKSI PEMANTAUAN PASAR

OBAT PUBLIK

SEKSI PEMANTAUAN PASAR


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja, yang dibandingkan dengan pencapaian periode tahun sebelumnya

beserta analisisnya. Selain itu bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi,

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa

yang akan datang, serta pemanfaatan laporan kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terarah dan

terpadu. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui

Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, namun sejalan

dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan Pemerintah dalam upaya mewujudkan

masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, dilakukan revisi pertama

terhadap Renstra dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor

HK.01.07/MENKES/422/2017. Revisi terhadap Renstra Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019 berdampak pada perubahan program/kegiatan, sasaran dan indikator kinerja

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Perubahan tersebut

dapat dilihat pada tabel 4 dan 5.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan program dan kebijakan anggaran di awal tahun. RKT Direktorat Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 dapat dilihat di halaman lampiran.

B. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa,

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun


bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari

penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun

perjanjian kinerja mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 (Revisi Pertama). Target ini menjadi komitmen bagi

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk mencapainya

dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

1 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

95%

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota menerapkan sistem Informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

2

Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

40%

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

3

Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

75%


Tabel 4. Program/Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah

Revisi Renstra Tahun 2015-2019

Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja

Renstra Awal

Renstra Revisi

Renstra Awal

Renstra Revisi

Renstra Awal

Renstra Revisi

Renstra Awal Renstra Revisi

Th. 2015

Th. 2016

Th. 2017

Th. 2018

Th. 2019

Th. 2015

Th. 2016

Th. 2017

Th. 2018

Th. 2019

Peningkatan

Ketersediaan

Obat Publik

dan

Perbekalan

Kesehatan

Peningkatan

Tata Kelola

Obat Publik

dan

Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya

Obat, Vaksin

dan

Perbekalan

Kesehatan

yang

Bermutu,

Merata dan

Terjangkau di

Pelayanan

Kesehatan

Pemerintah

Puskesmas

dengan

ketersediaan obat

dan vaksin

esensial

Persentase

Ketersediaan

Obat dan Vaksin

di Puskesmas

Persentase

puskesmas

dengan

ketersediaan obat

dan vaksin

esensial

77% 80% 83% 86% 90% - - 85% 90% 95%

Instalasi farmasi

provinsi dan

kabupaten/kota

menerapkan

sistem informasi

logistik obat dan

Bahan Medis

Habis Pakai

(BMHP)

-

Persentase

instalasi farmasi

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

yang menerapkan

aplikasi logistik

obat dan Bahan

Medis Habis

Pakai (BMHP)

- - - - - - 15% 20% 30% 40%

Instalasi farmasi

Kabupaten/Kota

melakukan

manajemen

pengelolaan obat

dan vaksin sesuai

standar

Persentase

Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota

yang Melakukan

Manajemen

Pengelolaan Obat

dan Vaksin

Sesuai Standar

Persentase

Instalasi farmasi

Kabupaten/Kota

yang melakukan

manajemen

pengelolaan obat

dan vaksin sesuai

standar

55% 60% 65% 70% 75% 55% 60% 65% 70% 75%


Tabel 5. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah

Revisi Renstra Tahun 2015-2019

No. Indikator Kinerja Kegiatan Uraian

Renstra Awal Renstra Revisi Renstra Awal Renstra Revisi

1.

Persentase

Ketersediaan

Obat dan Vaksin

di Puskesmas

Persentase

puskesmas dengan

ketersediaan obat

dan vaksin esensial

Definisi Operasional :

Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator. Perhitungan :

Menghitung persentase ketersediaan obat/vaksin Puskesmas dengan menggunakan rumus berikut:


Persentase Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin essensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator) Perhitungan : Menghitung persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial menggunakan rumus berikut:

2.

Persentase

instalasi farmasi

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

yang menerapkan

aplikasi logistik

obat dan Bahan

Medis Habis Pakai

(BMHP)


Persentase Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/ kota yang menerapkan sistem elektronik logistik obat dan BMHP. Perhitungan : Menghitung persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan menggunakan rumus berikut:

3.

Persentase

Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota

yang melakukan

manajemen

pengelolaan

obat dan vaksin

sesuai standar

Persentae Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota

yang melakukan

manajemen

pengelolaan obat

dan vaksin sesuai

standar


Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan

obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar dengan

skor minimal 70.

Perhitungan :

Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan

obat sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut:


Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang melakukan pengelolaan obat sesuai standar bila hasil evaluasi menghasilkan skor minimal 70. Perhitungan : Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut:


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran

pencapaian masing-masing indikator beserta permasalahan yang dihadapi, sehingga

dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai sumber data dalam perencanaan di masa

mendatang.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan periode tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-

masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang mengacu

kepada Revisi Pertama Renstra. Akan tetapi pengukuran kinerja juga dilakukan

terhadap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra sebelum revisi karena

merupakan indikator yang menjadi sasaran RKP.

Ada tiga Indikator kinerja kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan

perbekalan kesehatan yang tercantum di dalam revisi pertama Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 dan perjanjian kinerja tahun 2019. Capaian ketiga indikator

kinerja tersebut seluruhnya berhasil melampaui target yang ditetapkan. Adapun analisis

capaian kinerja dari indikator kinerja kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan

perbekalan kesehatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin

Esensial

a. Kondisi yang dicapai

Indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan

Vaksin Esensial di tahun 2019 terealisasi sebesar 96,34%, melampaui target

yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 95%

dengan capaian sebesar 101,41%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018,

realisasi indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 3,51%. Hasil

tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap pelaporan periode bulan November


Tahun 2019, dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 9.480

Puskesmas dari 9.994 Puskesmas di Indonesia (94,86%), dengan jumlah

Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial sebanyak 9.133

Puskesmas.

Hasil tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode

yang sama di tahun 2018 dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak

9.227 Puskesmas dari 9.884 Puskesmas di Indonesia (93,35%), dengan jumlah

Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial sebanyak 8.565

Puskesmas. Masih adanya Puskesmas yang tidak dan/atau terlambat

mengirimkan laporan capaian indikator kinerja dikarenakan kendala kondisi

geografis dimana beberapa Puskesmas termasuk dalam wilayah DTPK (Daerah

Terpencil, Perbatasan dan kepulauan, keterbatasan akses listrik dan jaringan

internet, serta keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bidang

kefarmasian.

Gambar 6. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan

Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2019

85%90%

95%85.99%

92.83%96.34%

101.16% 103.14% 101.41%

0

20

40

60

80

100

120

TA.2017 TA.2018 TA.2019

Target

Realisasi

Capaian

Sementara itu realisasi indikator kinerja Persentase Ketersediaan Obat

dan Vaksin di Puskesmas tahun 2019 sebesar 94,22%, melebihi target yang

telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

sebelum revisi yaitu sebesar 90% dengan capaian sebesar 104,69%. Bila

dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini di tahun 2019


meningkat sebesar 1,75%. Pengukuran kinerja terhadap indikator ini masih

dilakukan karena termasuk dalam salah satu sasaran pembangunan kesehatan

sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2018

tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di

Puskesmas Tahun 2015-2019

77% 80%83%

86%90%79.38% 81.57%

89.30% 92.47% 94.22%

103.09% 101.96%107.59% 107.52%

104.69%

0

20

40

60

80

100

120

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

Target

Realisasi

Capaian

Tercapainya target kedua indikator kinerja tersebut di atas

menunjukkan bahwa peran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan dalam menjaga ketersediaan obat dan vaksin esensial di pelayanan

kesehatan dasar guna menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Terjaminnya ketersediaan obat di

pelayanan kesehatan dasar menjadi salah satu faktor penting yang

mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari

pelayanan kesehatan. Adapun keberhasilan pencapaian target indikator kinerja

tersebut didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Dibentuknya Tim Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan oleh Direktur

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dimana satu orang

bertanggung jawab terhadap satu provinsi, menyebabkan aliran pelaporan

data yang berkesinambungan dan ketaatan terhadap pelaporan meningkat;


2) Dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja

kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi

dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan;

3) Mengirimkan umpan balik berupa surat pemberitahuan mengenai pelaporan

data dan hasil evaluasi capaian indikator kinerja kepada Kepala Daerah guna

menginformasikan ketaatan pelaporan dan manfaat hasil laporan bagi

Daerah;

4) Menyediakan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasian

untuk penyediaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan di

Kabupaten/Kota, serta Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan monitoring

ketersediaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan oleh Provinsi.

Tahun 2019, persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan

vaksin esensial tertinggi mencapai 100% dimiliki oleh 10 provinsi, yaitu Jambi,

Kepulauan Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan

Maluku. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana provinsi

yang memiliki capaian persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan

vaksin esensial sebesar 100% hanya 4 provinsi, sedangkan di tahun 2017

sebanyak 8 provinsi.

Sementara Provinsi dengan persentase terendah baik di tahun 2018

maupun 2019 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan di tahun 2017 adalah

Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi nilai persentase terendah juga

mengalami peningkatan dimana di tahun 2017 sebesar 52,40%, tahun 2018

sebesar 67,20% sedangkan di tahun 2019 sebesar 82,46%.

Peningkatan target indikator persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin esensial dari tahun 2017-2019 selaras dengan

peningkatan jumlah Provinsi yang mampu melebihi target tersebut, dimana di

tahun 2017 terdapat 21 Provinsi yang melebihi target 85%, tahun 2018

terdapat 24 Provinsi yang melebihi target 90%, sementara di tahun 2019

meningkat menjadi 26 Provinsi yang melebihi target 95%.


Gambar 8. Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 34

Provinsi Tahun 2017 – 2019

75.83

81.34

82.38

84.13

90.71

52.40

100.00

81.69

99.40

77.23

84.27

90.63

98.35

95.66

100.00

100.00

61.11

65.37

86.77

95.85

97.83

98.00

90.43

90.00

57.20

100.00

86.02

100.00

89.84

84.32

70.86

93.12

96.67

100.00

97.20

95.40

98.35

72.50

91.12

90.85

99.70

96.78

86.96

89.58

97.74

97.50

98.73

67.20

85.23

85.43

95.73

98.91

95.83

88.30

91.43

91.30

99.78

92.31

98.49

82.03

85.42

83.21

99.43

95.78

98.53

96.73

98.85

100.00

90.36

100.00

93.30

94.02

98.51

95.84

97.86

95.92

100.00

99.42

100.00

100.00

82.46

99.59

91.01

100.00

99.47

100.00

100.00

100.00

94.69

91.52

99.55

96.67

100.00

99.22

93.37

95.63

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BENGKULU

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

BANTEN

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

Th. 2019 (%)

Th. 2018 (%)

Th. 2017 (%)


Provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

tertinggi pada tahun 2015 adalah DI. Yogyakarta (92,73%), tahun 2016 adalah

Provinsi Sulawesi Barat (100%), tahun 2017 adalah Provinsi Sulawesi Selatan

(98,69%), tahun 2018 adalah Provinsi Sumatera Barat (100%) dan di tahun 2019

adalah Provinsi Bali (99,67%).

Sedangkan provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di

Puskesmas terendah pada tahun 2015 adalah Kepulauan Riau (65%), tahun

2016 adalah Provinsi Sulawesi Utara (56,39%), tahun 2017 adalah Provinsi

Sulawesi Tenggara (77,33%), dan tahun 2018 maupun 2019 adalah Provinsi

Nusa Tenggara Timur (83,65% dan 87,96%).

Gambar 9. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi

Tahun 2018 - 2019

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN


BENGKULU

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

BANTEN

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

92.20

89.68

100.00

93.04

94.25

96.48

91.81

87.27

91.90

90.24

95.21

94.60

89.01

91.11

98.76

95.88

96.46

96.93

83.65

87.97

89.30

94.96

92.80

89.58

90.85

98.62

89.91

89.80

98.15

91.92

95.83

86.95

87.19

84.77

97.37

91.35

97.35

94.63

93.56

97.24

89.93

90.16

91.79

91.53

95.46

93.96

93.59

94.90

98.80

95.66

99.67

99.09

87.96

97.06

92.59

98.00

96.68

95.20

95.93

97.87

90.70

89.95

98.21

92.11

93.82

94.14

91.15

93.97

Th. 2019 (%)

Th. 2018 (%)


Gambar 10. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015 - 2017

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN

KEPULAUAN BANGKA…

BENGKULU

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

BANTEN

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

78,23

69,74

83,96

85,53

65,00

83,44

76,63

70,00

75,29

77,80

89,60

77,99

74,87

85,57

92,73

81,62

85,45

87,00

n.a

90,00

82,78

83,57

80,94

90,00

77,50

n.a

83,24

87,83

n.a

80,00

66,39

84,17

69,70

n.a

76,45

79,17

89,38

87,89

75,71

76,88

77,26

70,00

73,82

78,27

89,00

82,82

65,26

83,96

97,73

96,94

95,91

85,00

86,54

82,05

71,39

86,90

89,69

77,50

56,39

100,00

85,77

83,25

82,99

84,38

78,33

83,75

75,68

80,36

84,76

86,03

96,72

86,88

89,52

89,59

77,72

95,56

93,02

84,46

94,42

88,39

87,72

91,5

95,41

92,76

89,03

97,85

78,54

82,98

88,99

93,23

91,74

89

89,87

97,34

91,23

77,33

98,69

88,12

95,68

85,66

85,71

80,76

Tahun 2017 (%)

Tahun 2016 (%)

Tahun 2015 (%)


Ada dua puluh item obat terpilih yang dijadikan sebagai obat indikator

persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial. Item obat

tersebut merupakan obat pendukung program kesehatan ibu dan anak,

penanggulangan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar

esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Dua puluh item obat

indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Daftar 20 Item Obat dan Vaksin Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

No. Nama Obat Bentuk Sediaan

1 Albendazol Tablet

2 Amoxicillin 500 mg Tablet

3 Amoxicillin Syrup

4 Deksametason 0,5 mg Tablet

5 Diazepam 5 mg/mL Injeksi

6 Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL) Injeksi

7 Fitomenadion (Vitamin K) Injeksi

8 Furosemid 40 mg / Hidroklorotiazid Tablet

9 Garam oralit Serbuk

10 Glibenklamid / Metformin Tablet

11 Kaptopril Tablet

12 Magnesi Magnesium Sulfat 20 % Injeksi

13 Metilergometrin Maleat 0,200 mg-1 ml Injeksi

14 Obat Anti Tuberculosis dewasa Tablet

15 Oksitosin Injeksi

16 Parasetamol 500 mg Tablet

17 Tablet Tambah Darah Tablet

18 Vaksin BCG Injeksi

19 Vaksin Td Injeksi

20 Vaksin DPT-HB-Hib Injeksi

Item obat dengan ketersediaan tertinggi di Puskesmas tahun 2019 adalah

Vaksin BCG (99,08%), tahun 2018 dan 2017 adalah Amoxicillin 500 mg tab

(98,39% dan 97,90%), tahun 2016 adalah Garam Oralit (95,32%) dan di tahun

2015 adalah Parasetamol 500 mg tablet (96,45%).

Sedangkan item obat dengan ketersediaan terendah di Puskesmas baik

di tahun 2019, 2018, 2017 maupun 2016 adalah Diazepam injeksi 5 mg/mL

(81,05%, 65,03%, 56,95% dan 53,22%). Tahun 2015 item obat dengan

ketersediaan terendah di Puskesmas adalah Magnesium Sulfat Injeksi 20%

(45,11%).


Gambar 11. Grafik Ketersediaan 20 item obat indikator di Puskesmas Tahun 2015 - 2019

54.29

92.30

88.65

87.27

51.53

72.06

79.57

86.08

93.68

89.73

94.97

45.11

61.70

80.55

63.67

96.45

78.87

90.72

89.73

90.62

64.08

93.29

92.06

89.41

53.22

72.37

81.47

78.55

95.32

76.61

95.06

55.34

69.02

86.41

76.88

94.79

77.85

94.70

91.88

93.12

84.82

97.90

96.60

93.83

56.95

82.14

86.98

90.62

94.31

91.37

95.86

75.90

82.74

90.01

88.08

95.95

93.30

97.63

96.13

94.61

89.16

98.39

92.58

96.89

65.03

90.56

90.89

94.73

93.13

94.77

96.02

81.83

89.79

93.95

93.67

97.56

97.66

98.29

97.36

97.13

93.29

98.78

88.35

93.66

81.05

92.72

93.03

96.70

95.36

97.55

95.61

84.76

91.45

96.50

94.00

97.71

98.54

99.08

98.23

98.06

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Albendazol Tab

Amoxicillin 500mg Tab

Amoxicillin Syr

Deksametason Tab

Diazepam Injeksi 5mg/ml

Epinefrin (Adrenalin) Injeksi 0,1% (sebagai HCl)

Fitomenadion (Vitamin K) Injeksi

Furosemid Tab 40mg / Hidroklorotiazid (HCT)

Garam Oralit

Glibenklamid / Metformin

Kaptopril tab

Magnesium Sulfat Injeksi 20%

Metilergometrin Maleat Inj 0,200mg-1ml

Obat Anti Tuberkulosis Dewasa

Oksitosin Injeksi

Parasetamol 500mg Tab

Tablet Tambah Darah

Vaksin BCG

Vaksin Td

Vaksin DPT/DPT-HB/DPT-HB-Hib

Th. 2015 (%)

Th. 2016 (%)

Th. 2017 (%)

Th. 2018 (%)

Th. 2019 (%)

b. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja

persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di tahun

2019 adalah :

1) Penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) dan BMHP belum optimal,

sehingga terdapat gap antara RKO dengan realisasi belanja obat dan

perbekalan kesehatan;

2) Beberapa item obat program belum terdapat di e-katalog obat nasional.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

antara lain:


1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam

penyusunan rencana kebutuhan obat dan BMHP serta mengoptimalkan

pemanfaatan aplikasi e-Monev Katalog dalam memantau realisasi rencana

kebutuhan obat yang telah disusun;

2. Mendorong seluruh obat program untuk dapat tayang di e-katalog obat

nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan obat program stok pusat (obat

buffer stok pusat) dalam pemenuhani ketersediaan obat program baik di

pusat maupun daerah;

d. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase

Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial yang dilaksanakan

sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan

Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019

NO. KEGIATAN

ALOKASI REALISASI PERSENTASE

1. Menyediakan Obat dan Perbekalan

Kesehatan Program kesehatan Ibu dan

Anak

Rp. 303.359.927.000,- Rp. 201.761.488.621,- 66,51%


Kesehatan Program Penyakit Tropis

Terabaikan

Rp. 85.050.000.000,- Rp. 64.861.575.950,- 76,26%

3. Menyediakan Vaksin

Rp. 1.393.147.175.000,- Rp.1.060.505.901.756,- 76,12%


Kesehatan Program Pencegahan dan

Pengendalian TB dan HIV/AIDS

Rp. 736.045.000.000,- Rp. 350.035.859.150,- 47,56%


Kesehatan Program Pengendalian

Malaria

Rp. 26.185.000.000,- Rp. 15.079.363.962,- 57.59%

6. Melakukan Koordinasi Penyusunan

Perencanaan Kebutuhan Obat

Rp. 1.301.964.000,- Rp. 1.289.516.251,- 99,04%

7. Mengevaluasi Katalog Obat dengan

Industri Farmasi dan Satker/Faskes

Rp. 497.580.000,- Rp. 339.074.700,- 68,14%

8. Mendistribusikan Obat, Vaksin dan

Perbekalan Kesehatan

Rp. 9.874.603.000,- Rp. 9.541.923.611,- 96,63%

9. Menyediakan Sistem Notifikasi

Kekosongan Suplai Obat

Rp. 229.931.000,- Rp. 191.632.050,- 83,34%

10. Melakukan Pendampingan Penerapan

Aplikasi e-Monev Obat dan BMHP

Rp. 402.670.000,- Rp. 317.164.711,- 78,77%

JUMLAH TOTAL :

Rp. 2.556.093.850.000,- Rp. 1.703.923.500.762,- 66,66%


Gambar 12. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Indikator Kinerja

Kegiatan Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019

Perbandingan antara capaian indikator kinerja kegiatan Persentase

Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial dengan persentase

realisasi anggaran kegiatan pendukungnya menyatakan adanya efisiensi

anggaran terhadap capaian kinerja, dimana capaian kinerja sebesar 101,41%

dapat terwujud dengan 66,66% penyerapan anggaran.

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat

Nasional Tahun 2019


2. Indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

a. Kondisi yang dicapai

Indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP ditetapkan dalam Revisi

Pertama Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan mulai

dipantau semenjak tahun 2017. Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

dimaknai sebagai Instalasi Farmasi yang menerapkan aplikasi logistik obat dan

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) jika memenuhi salah satu dari kriteria

sebagai berikut:

1) Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/Provinsi menggunakan sistem informasi

obat dan BMHP elektronik (aplikasi e-logistik) mulai dari proses

penerimaan, LPLPO, distribusi, dan integrasi ke bank data pusat.

2) Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/Provinsi menggunakan sistem informasi

obat dan BMHP elektronik sendiri berbasis database yang di dalamnya

terdapat fungsi manajemen logistik obat dan bahan medis habis pakai

(BMHP), dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan.

Tahun 2019, realisasi indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi

dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP

sebesar 40,51%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40%

dengan capaian sebesar 101,28%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018

terdapat peningkatan realisasi sebesar 6,02%.


Gambar 14. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2019

20%30%

40%20.26%

34.49%40.51%

101.30%

114.97%

101.28%

0

20

40

60

80

100

120

140

TA.2017 TA.2018 TA.2019

Target

Realisasi

Capaian

Hasil positif atas pencapaian target indikator kinerja Persentase


Logistik Obat dan BMHP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan

keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem

informasi manajemen logistik obat dan BMHP secara elektronik di Daerah.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut didukung oleh hal-hal

sebagai berikut:











Daerah;

4) Memberikan penghargaan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah

menerapkan aplikasi e-Logistik secara konsisten;



untuk pemanfaatan aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik serta

Dana Dekonsentrasi untuk penerapan aplikasi e-Logistik di Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Penerapan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen logistik obat

dan BMHP secara elektronik memungkinkan perolehan data dan informasi

terkait ketersediaan obat dan BMHP di setiap tingkat pelayanan kesehatan

secara otomatis. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam

menjaga ketersediaan obat dan BMHP baik di Pusat, Provinsi maupun

Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang optimal

dari pelayanan kesehatan.

Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP juga mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Semula di tahun 2017 terdapat 111 Instalasi Farmasi

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Aplikasi Logistik Obat

dan BMHP. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2018 menjadi 189 Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan di tahun 2019 menjadi 222 Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 548 Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Indonesia.

Gambar 15. Grafik Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017- 2019

0

100

200

300

400

500

600

TA.2017 TA.2018 TA.2019 Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota

di Indonesia

111189

222

548


b. Permasalahan.

Permasalahan yang menjadi tantangan dalam pencapaian indikator

kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP di tahun 2019 antara lain belum

adanya dukungan regulasi terkait sistem informasi manajemen logistik obat

dan BMHP serta banyaknya sistem pelaporan logistik obat di tingkat pusat dan

daerah.

c. Upaya Pemecahan Masalah.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut di atas antara lain dengan menginisiasi penyusunan regulasi yang

dapat dijadikan acuan bagi implementasi sistem informasi manajemen logistik

di daerah untuk mengakomodasi kebutuhan daerah mengalokasikan sumber

daya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta melakukan

integrasi (bridging) dengan bank data E-Logistik Nasional;

d. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase


Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilaksanakan

sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP

Tahun 2019

NO. KEGIATAN ALOKASI REALISASI PERSENTASE

1. Melakukan Pemantapan Aplikasi e-Logistik

serta e-Monev Katalog Obat dan BMHP

Rp.1.048.427.000,- Rp. 919.739.800,- 87,73%

2. Melakukan Pendampingan Penerapan

Aplikasi e-Logistik Obat dan BMHP

Rp. 379.690.000,- Rp. 373.156.417,- 98,28%

JUMLAH TOTAL : Rp. 1.428.117.000,- Rp. 1.292.896.217,- 90,53%



Kegiatan Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan

Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2019

0

20

40

60

80

100

120

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK

101.28%

90.53%

Perbandingan antara capaian indikator kinerja kegiatan Persentase


Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan persentase

realisasi anggaran kegiatan pendukungnya menyatakan adanya efisiensi

anggaran terhadap capaian kinerja, dimana capaian kinerja sebesar 101,28%

dapat terwujud dengan 90,53% penyerapan anggaran.

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi e-Logistik Obat dan BMHP

Tahun 2019


3. Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang Melakukan

Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar.

a. Kondisi yang dicapai.

Tahun 2019, realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar sebesar 92,02%, melebihi target yang telah ditetapkan

Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 75%

dengan capaian sebesar 122,69%. Realisasi indikator kinerja ini selalu

mengalami peningkatan semenjak tahun 2015 dan bila dibandingkan dengan

tahun 2018, realisasinya mengalami peningkatan sebesar 2,33%.

Gambar 18. Grafik Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2019

5560 65

70 7557.34

63.88

81.3289.69 92.02

104.25 106.47

125.11 128.13122.69

0

20

40

60

80

100

120

140

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar juga mengalami

peningkatan setiap tahunnya, dimana di tahun 2015 berjumlah 293 IFK dan

meningkat menjadi 473 IFK di tahun 2019. Peningkatan tersebut merupakan

tren positif yang menunjukkan konsistensi atas keberhasilan pelaksanaan

tugas dan fungsi kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan

kesehatan, terutama di bidang manajemen pengelolaan obat dan perbekalan

kesehatan yang merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin

ketersediaan obat yang cukup, aman dan berkualitas dan berkontribusi

terhadap status kesehatan masyarakat.


Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut didukung oleh

hal-hal sebagai berikut:











Daerah;

4) Verifikasi terhadap data yang dilaporkan dilakukan dengan memanfaatkan

sistem pelaporan data yang terintegrasi dengan mekanisme pelaporan data

daerah (aplikasi SIMADA) serta kunjungan langsung untuk melihat kondisi riil

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota melalui kegiatan Pemantauan dan

Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan di Daerah.;


untuk pembangunan baru atau rehabilitasi IFK dan pemenuhan sarana

prasaranan.

Gambar 19. Grafik Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin

Sesuai Standar Tahun 2015-2019

Th.2015

Th.2016

Th. 2017

Th. 2018

Th. 2019

Jumlah IFK di Indonesia

0 200 400 600

293

329

418

461

473

514


Skor total minimal yang digunakan sebagai standar penilaian untuk

Instalasi Farmasi yang memenuhi syarat adalah 70. Penilaian meliputi porsi

sumber daya (60%) dan porsi manajemen pengelolaan (40%). Pelaporan

dilaksanakan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat

setiap semester menggunakan kertas kerja sesuai Petunjuk Teknis Tata

Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2017-2019.

Gambar 20. Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin

Sesuai Standar Tahun 2019

50.00%

53.85%

70.00%

75.00%

80.00%

81.82%

82.76%

83.33%

86.67%

87.88%

90.00%

90.00%

90.91%

91.30%

92.31%

92.59%

92.86%

94.12%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

DKI Jakarta

Papua Barat

Maluku Utara

Target Th. 2019

Sulawesi Utara

Maluku

Papua

Riau

Lampung

Sumatera Utara

NTB

Bengkulu

NTT

Aceh

Sulawesi Tengah

Jawa Barat

Kalimantan Barat

Sumatera Selatan

Banten

Bangka Belitung

Gorontalo

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Bali

Kalimantan Timur

Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

Kalimantan Utara

Jambi

Kalimantan Selatan

Jawa Tengah

DI. Yogyakarta

Sumatera Barat

Sulawesi Barat

Kepulauan Riau


Gambar 21. Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin

Sesuai Standar Tahun 2018


Gambar 22. Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai

Standar Tahun 2015-2017

4.35

70.00

66.67

77.78

62.50

70.00

71.43

57.14

84.62

70.00

60.00

16.67

57.14

12.50

20.00

51.72

46.15

12.12

78.95

66.67

57.14

88.24

85.71

80.00

73.33

66.67

75.00

55.26

100.00

45.45

64.29

78.57

80.00

40.00

33.33

84.62

64.71

16.67

83.33

79.31

14.29

78.26

72.73

100.00

100.00

85.71

100.00

82.35

100.00

70.00

93.33

0

88.89

87.50

100.00

100.00

63.16

88.89

90.00

86.36

100.00

92.86

100.00

100.00

40.00

73.33

100.00

100.00

82.35

75.00

100.00

27.27

60.00

86.21

7.69

- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN


BENGKULU

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

BANTEN

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

Tahun 2017 (%)

Tahun 2016 (%)

Tahun 2015 (%)


Provinsi DI. Yogyakarta menjadi provinsi yang paling sering memiliki skor

rata-rata tertinggi yaitu di tahun 2015 (87,07), 2017 (90,03), dan 2018 (94,01).

Sedangkan di tahun 2016 skor rata-rata tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera

Barat (87,29). Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan skor rata-rata

tertinggi di tahun 2019 yaitu 92,43. Pelaksanaan verifikasi terhadap data yang

dilaporkan oleh daerah memberikan koreksi terhadap hasil penilaian sehingga

bila dibandingkan dengan tahun 2018, skor rata-rata tertinggi di tahun 2019

mengalami penurunan sebesar 1,58.

Sementara itu Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling sering

memiliki skor rata-rata terendah yaitu di tahun 2015 dan 2016 (53.67), 2018

(59.73) dan 2019 (65.58). Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta memiliki

bentuk pemerintahan daerah khusus sehingga berdampak kepada organisasi

institusi kesehatan, dimana sebagian besar pengelolaan obatnya dilakukan oleh

Puskesmas Kecamatan. Sedangkan di tahun 2017 skor rata-rata terendah

dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara (31,68), dikarenakan ada tiga Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan laporan hingga batas waktu

yang telah ditetapkan.

Jumlah Provinsi yang memiliki skor rata-rata kurang dari 70 mengalami

penurunan setiap tahunnya dimana hal ini merupakan sebuah tren yang

positif. Tahun 2015 sejumlah 12 Provinsi mempunyai skor rata-rata di bawah

70, sedangkan di tahun 2016 jumlah tersebut berkurang menjadi 7 Provinsi,

tahun 2017 menjadi 6 Provinsi, tahun 2018 menjadi 2 Provinsi dan di tahun 2019

jumlah tersebut kembali berkurang menjadi hanya satu Provinsi yaitu DKI

Jakarta.

Gambar 23. Grafik Jumlah IFK yang memiliki skor Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin

Sesuai Standar < 70 Tahun 2015-2019


Gambar 24. Grafik Skor Rata-Rata IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan

Vaksin Sesuai Standar Tahun 2019

65.58

70.00

70.15

76.32

77.47

79.58

79.67

80.55

81.80

81.80

81.82

82.39

82.53

83.29

83.86

84.21

84.77

85.40

85.64

85.64

85.68

85.71

86.02

86.28

86.75

86.87

86.98

87.74

87.92

91.31

91.67

92.16

92.21

92.40

92.43

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

DKI Jakarta

Target Skor

Papua Barat

Maluku Utara

Papua

Lampung

Sulawesi Utara

Maluku

Bengkulu

NTT

Sumatera Utara

Banten

Aceh

Jawa Barat

Sumatera Selatan

Riau

Bangka Belitung

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Bali

Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

NTB

Kalimantan Utara

Jambi

Kalimantan Selatan

Jawa Tengah

DI. Yogyakarta

Sumatera Barat

Sulawesi Barat

Kepulauan Riau



Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018

0 20 40 60 80 100

DKI Jakarta

Papua Barat

Target Skor

Maluku

Maluku Utara

Bengkulu

Papua

Kalimantan Utara

Sumatera Selatan

Banten

Sulawesi Tengah

NTT

Sumatera Utara

Lampung

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Jawa Barat

Bangka Belitung

Sumatera Barat

Sulawesi Utara

Bali

Sulawesi Barat

Gorontalo

Kalimantan Timur

Riau

Sulawesi Tenggara

NTB

Jambi

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kepulauan Riau

Aceh

Jawa Tengah

Kalimantan Selatan

DI. Yogyakarta

59.73

63.79

70.00

72.86

74.99

75.83

76.85

77.22

79.90

80.57

80.90

82.08

82.76

83.08

83.44

83.45

83.92

85.02

85.13

85.41

85.52

86.13

86.48

86.80

87.20

87.28

87.52

87.54

88.13

88.73

90.12

90.33

90.68

93.32

94.01



Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN


BENGKULU

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

BANTEN

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

63.58

81.41

73.77

81.96

78.52

76.02

76.18

67.63

84.97

87.07

80.97

81.13

78.54

73.09

80.20

74.58

68.11

60.97

72.02

61.53

73.07

57.29

64.88

66.40

73.70

61.95

87.29

74.42

74.12

82.13

72.82

81.66

79.12

75.59

53.67

75.48

78.07

85.96

85.93

80.40

82.09

83.45

67.90

76.91

75.55

85.95

76.51

71.08

70.49

59.43

76.86

70.71

65.72

74.06

68.41

71.32

72.56

61.80

80.19

73.95

85.13

86.45

86.30

79.18

77.38

85.02

75.83

83.71

59.73

82.89

81.75

88.87

90.03

55.01

79.02

88.23

81.05

86.01

83.44

83.34

82.28

31.68

79.99

87.12

80.30

75.71

66.05

85.81

67.43

73.59

78.18

60.36

Tahun 2017 (%) Tahun 2016 (%) Tahun 2015 (%)


b. Permasalahan.

Pencapaian indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

(IFK) yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai

standar di tahun 2019 tidak terlepas dari permasalahan. Kurang optimalnya

koordinasi antara bagian perencanaan dengan bidang kefarmasian di

beberapa daerah berdampak pada pemenuhan sarana dan prasarana IFK,

terutama kaitannya dengan pengajuan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus

(DAK). Selain itu di beberapa Kabupaten/Kota, penugasan untuk pengusulan

menu pada anggaran DAK bidang kefarmasian adalah bidang penyusunan

program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan terhadap

pemenuhan sarana prasarana di Instalasi Farmasi tidak sesuai dengan yang

diharapkan.

c. Upaya Pemecahan Masalah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

di atas antara lain dengan menerbitkan surat rekomendasi dari Direktur Tata

Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan setelah pelaksanaan kegiatan

Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy

Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah, yang dapat

dijadikan dasar dalam mempertajam perencanaan pemenuhan sarana dan

prasarana IFK dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari APBD II

maupun DAK bidang kefarmasian.

d. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator.

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja

Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin

Sesuai Standar yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

Tabel 9. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase IFK yang

Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar Tahun 2019

NO. KEGIATAN ALOKASI REALISASI PERSENTASE

1. Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Rp.1.944.290.000,- Rp. 1.828.137.242,- 94,03%

2. Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah

Rp. 234.500.000,- Rp. 230.296.877,- 98,21%

3. Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan Terkait Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Rp. 325.510.000,- Rp. 296.997.528,- 91,24%

JUMLAH TOTAL : Rp. 2.504.300.000,- Rp. 2.355.431.647,- 94,06%



Kegiatan Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai

Standar Tahun 2019

0

20

40

60

80

100

120

140

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK

122.69%

94.06%

Gambar 28. Dokumentasi Hasil Kegiatan Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2019


Dalam mencapai sasaran kegiatan peningkatan tata kelola obat publik

dan perbekalan kesehatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

selain melaksanakan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator

kinerja kegiatan juga menjalankan kegiatan dukungan manajemen administrasi

perkantoran sebagai berikut:

1) Melakukan Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

2) Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

3) Layanan dukungan Manajemen Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan yang meliputi Penyusunan Rencana Program dan Rencana

Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, serta Pelayanan

Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan;

4) Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;

5) Layanan Operasional dan pemeliharaan Kantor.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

berdasarkan DIPA tahun 2019 semula berjumlah Rp.4.198.405.718.000,-. Dalam

perjalanan pelaksanaan kegiatan, terjadi revisi DIPA sebanyak dua kali dikarenakan

adanya efisiensi dan penambahan dana Hibah Luar Negeri (HLN) dari Global Alliance

for Vaccine Immunization (GAVI) dan WHO sehingga nilai anggaran DIPA tahun 2019

akhir menjadi Rp. 2.567.912.396.000,-.

Dana hibah GAVI tahun 2019 dipergunakan untuk penyediaan ADS (Auto

Disable Syringe) dan Safety Box. Sementara dana hibah WHO dipergunakan untuk

pelaksanaan kegiatan :

1. Penentuan Instalasi Farmasi Pemerintah sebagai Pusat Pembelajaran Tata Kelola

Obat Tersertifikasi ISO 9001:2015;

2. Sertifikasi ISO 9001:2015 Untuk Manajemen Tata Kelola Obat Di Instalasi Farmasi

Pemerintah - Fase III di Kabupaten Karanganyar;

3. Melakukan Penghitungan Awal Biaya Satuan untuk Sertifikasi ISO 9001: 2015

Manajemen Tata Kelola Obatdi Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten / Kota;

4. Sertifikasi ISO 9001:2015 Untuk Manajemen Tata Kelola Obat Di Instalasi Farmasi

Pemerintah.

Nilai anggaran yang terealisasi di tahun 2019 sebesar Rp.1.713.794.599.187,-

dengan persentase sebesar 66,74%. Persentase realisasi anggaran di tahun 2019


mengalami penurunan sebesar 15,37% bila dibandingkan dengan tahun 2018

dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan jumlah antara rencana kebutuhan obat (RKO) program pada

saat proses penyediaan di tahun berjalan (2019) dengan RKO program yang

digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran di tahun sebelumnya (2018).

2. Optimalisasi pemanfaatan obat program stok pusat (obat Buffer Stock Pusat)

dalam pemenuhan ketersediaan obat program di daerah sehingga belanja obat di

tahun 2019 tidak maksimal.

3. Penyediaan beberapa item Obat Program tidak dapat diproses karena :

a. Tidak terdapat di e-Katalog Obat Nasional.

b. Khusus untuk penyediaan Vaksin Influenza, tidak ada usulan dari Pusat

Kesehatan Haji.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah

melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

dan telah diuraikan dalam sub bab capaian kinerja pada bab III.

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan Tahun 2015-2019

Tahun Alokasi Realisasi Persentase

2015 Rp. 1.631.612.131.000,- Rp. 1.599.658.624.605,- 98,04%

2016 Rp. 2.955.647.197.000,-

Rp. 2.482.995.585.076 84,01%

Rp. 2.517.036.899.000,- *) 98,65% *)

2017 Rp. 3.150.602.864.000,- Rp. 3.139.052.391.603,- 99,63%

2018 Rp. 4.797.325.075.000,- Rp. 3.939.003.833.931,- 82,11%

2019 Rp. 2.567.912.396.000,- Rp.1.713.794.599.187,- 66,74%

*) Nilai sesudah terbitnya Inpres Nomor 8 tahun 2016 (self blocking)

Tabel 11. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan Tahun 2019

Keterangan Anggaran Alokasi Realisasi Persentase

Penyediaan Obat, Vaksin & BMHP Rp. 2.543.787.102.000,- Rp. 1.692.130.247.609,- 66,52%

Hibah GAVI Rp. 2.922.811.000,- Rp. 2.904.195.744,- 99,36%

Hibah WHO Rp. 876.403.000,- Rp. 876.403.000,- 100,00%

Tugas Pokok & Fungsi (Tupoksi)

Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekkes

Rp. 20.326.080.000,- Rp. 17.883.752.834,- 87,98%


Rerata capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan tahun 2019 adalah sebesar 108,46%. Rerata tersebut didapat

dari perhitungan rerata tertimbang antara 3 indikator kinerja kegiatan Direktorat Tata

Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang terdiri dari 1). Persentase

Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial dengan capaian sebesar

101,41%; 2). Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar dengan capaian sebesar 122,69%; dan

3). Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan

aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan capaian sebesar

101,28%.

Perbandingan antara rerata capaian indikator kinerja kegiatan dengan

persentase realisasi anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan menyatakan terwujudnya efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja,

dimana capaian kinerja sebesar 108,46% dapat terwujud dengan 66,74% penyerapan

anggaran.

Gambar 29. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Direktorat

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019

0

20

40

60

80

100

120

Rerata Capaian Kinerja TA. 2019

Realisasi Anggaran TA. 2019

108.46%

66.74%

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, sumber daya manusia mutlak

diperlukan dalam usaha pencapaian target organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di

lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tahun

2019 berjumlah 33 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu


sebanyak 35 orang. Hal ini dikarenakan adanya dua orang ASN yang memasuki masa

purna bakti.

Adapun komposisi ASN di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 12. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

KesehatanTahun 2015-2019 Menurut Jabatan

ASN Menurut Jabatan Jumlah

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

Jabatan Struktural 14 13 14 13 14

Jabatan Fungsional Tertentu 1 0 0 0 0

Jabatan Pelaksana 24 24 23 22 19

Total : 39 37 37 35 33

Gambar 30. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2015-2019 Menurut Jabatan

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

35.90%

35.14%

37.84%

37.14%

42.42%2.56%

61.54%

64.86%

62.16%62.86%

57.58%

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Struktural

Tabel 13. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2015-2019 Menurut Golongan

ASN Menurut Golongan Jumlah

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

Golongan II 3 2 1 0 0

Golongan III 26 24 25 24 23

Golongan IV 10 11 11 11 10

Total : 39 37 37 35 33


Gambar 31. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 Menurut Golongan

7.69% 5.41% 2.7%

66.67%

64.86%

67.57%68.57%

69.70%

25.64%29.73% 29.73%

31.43%30.30%

0

20

40

60

80

100

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

Golongan IV

Golongan III

Golongan II


Tahun 2015-2019 Menurut Pendidikan

ASN Menurut Pendidikan Jumlah

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

S2 Non Apoteker 2 1 1 0 0

S2 dan Apoteker 6 7 7 7 9

Apoteker 18 17 17 16 12

Dokter Gigi 1 0 0 0 0

S1 5 5 5 7 8

D3 5 5 5 3 3

SMA 2 2 2 2 1

Total : 39 37 37 35 33


Tahun 2015-2019 Menurut Pendidikan

5.13% 2.7% 2.7%

15.38% 18.92% 18.92% 20%27.27%

46.15% 45.95% 45.95% 45.72% 36.37%

2.57%

12.82% 13.51% 13.51% 20% 24.24%

12.82% 13.51% 13.51% 8.57% 9.09%5.13% 5.41% 5.41% 5.71% 3.03%

0

20

40

60

80

100

120

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

SMA

D3

S1

Dokter Gigi

Apoteker

S2 dan Apoteker

S2 Non Apoteker



Tahun 2015-2019 Menurut Jenis Kelamin

ASN Menurut Jenis Kelamin Jumlah

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th .2019

Pria 12 11 11 11 11

Wanita 27 26 26 24 22

Total : 39 37 37 35 33


Tahun 2015-2019 Menurut Jenis Kelamin

30.77%29.73% 29.73%

31.43%

33.33%

69.23%

70.27% 70.27%

68.57%

66.67%

0

20

40

60

80

100

120

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

Wanita

Pria

Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan

2019, jumlah ideal ASN yang dibutuhkan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu 69 orang, 82 orang

92 orang, 108 orang dan 104 orang. Berbanding terbalik dengan jumlah ASN yang

selalu berkurang setiap tahun dimana di tahun 2015 sebanyak 39 orang, tahun 2016

dan 2017 sebanyak 37 orang, tahun 2018 sebanyak 35 orang dan di tahun 2019

berjumlah 33 orang. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih sangat diperlukan

peningkatan jumlah ASN di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan.

Secara teknis sumber daya manusia dapat menunjang keberhasilan dalam

mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, jenis dan kualitas, serta profesional

di bidangnya. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi,

kreativitas dan kredibilitas tinggi, serta mampu beradaptasi dan berinovasi dengan

perkembangan teknologi dan situasi, maka pencapaian kinerja tentunya akan semakin


baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan antara lain melalui

penugasan pegawai untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Pembekalan kepada Staf Teknis tentang Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes

serta Penerapan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP;

2. Pelatihan dalam rangka sertifikasi ISO 9001 : 2015;

3. Assessment ASN Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

4. Penugasan untuk mengikuti Pekan Ilmiah Tahunan 2019 dengan tema “ Enhancing

Public Access to Pharmacists in Digital Area”;

5. Tugas Belajar Program Pendidikan S-2 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat,

peminatan Kebijakan dan Hukum Kesehatan serta Biostatistika;

6. Pelatihan Terintegrasi PPIH;

7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.


BAB IV

PENUTUP


Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

dan penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019 dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan, tantangan maupun upaya

yang dilakukan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam

dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan kegiatan peningkatan tata kelola

obat publik dan perbekalan kesehatan pada tahun anggaran 2019, yang tercermin dalam

capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan

sasaran. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil

mencapai seluruh target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan tahun

2019.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang

telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa

mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sinergi antara perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan tata kelola

obat publik dan perbekalan kesehatan perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga

terjadi keterpaduan dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang diharapkan. Untuk itu fokus

strategi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 antara lain :

1. Percepatan realisasi anggaran melalui pelaksanaan percepatan belanja modal dan

penyediaan obat, vaksin dan BMHP;

2. Penguatan dalam manajemen tata kelola obat dan perbekalan kesehatan;

3. Penguatan implementasi aplikasi e-monev katalog obat dan aplikasi logistik obat dan

BMHP;

4. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal serta lintas program;

5. Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya mitigasi dalam pelaksanaan

kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.


Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 ini. Untuk

itu atas nama Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan kami berterima kasih

atas masukan maupun saran perbaikan demi terwujudnya Laporan Kinerja Direktorat Tata

Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang lebih baik lagi di masa mendatang, serta

perbaikan bagi penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan kegiatan di

periode berikutnya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

* * *


Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2019


Lampiran 2

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan Tahun 2019


Lampiran 3

Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2019


Lampiran 4

Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang

Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun

2019


Lampiran 5

Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun

2019

laporan kinerja direktorat tata kelola obat publik dan ... · pencapaian kinerja atas pelaksanaan...

Documents