kata pengantar -...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan
Perkebunan Tahun 2010-2014 ini dapat diselesaikan.
Penyempurnaan dokumen ini disusun sebagai tindak-lanjut dari Hasil
Evaluasi Atas Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan pada periode
sebelumnya oleh Tim Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian, yang salah
satu sarannya adalah pembuatan Renstra agar disesuaikan dengan Pedoman
Penyusunan Renstra dari Lembaga Administrasi Negara yang terkini.
Sistematika dokumen Renstra mengacu kepada Pedoman Penyusunan
Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014 dari Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, yaitu: BAB I.
PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Jenis
Komoditi Binaan, dan Alur Pikir, BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN berisi
Visi, Misi ,Tujuan dan Sasaran Strategis, BAB III. ARAH KEBIJAKAN
DAN STRATEGI berisi Arah dan Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan,
dan BAB IV. PENUTUP.
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tahun 2010-2014 adalah sebagai arahan bagi seluruh jajaran di lingkungan
Direktorat Perlindungan dalam pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan
administratif di bidang perlindungan perkebunan kepada semua stakeholders
(pemangku kepentingan) terkait serta dalam berkoordinasi dengan institusi
terkait pada periode 2010-2014. Dalam pelaksanaannya akan diadakan
penyesuaian sesuai perkembangan yang terjadi.
Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan masukan dan ikut berpartisipasi aktif
dalam penyusunan Renstra Direktorat Perlindungan ini.
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR................................................................................i
DAFTAR ISI ............................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................... 1
1.2 Kondisi Umum .................................................................... 3
1.3 Potensi dan Permasalahan ................................................. 13
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Direktorat Jenderal
Perkebunan ………………………………………………20
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Direktorat
Perlindungan Perkebunan………………………………...23
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal
Perkebunan ………………………………………………27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perlindungan
Perkebunan……………………………………………….30
3.3 Program dan Kegiatan Direktorat Perlindungan
Perkebunan……………………………………………….33
BAB IV. PENUTUP……………………………………………………42
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel :
1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan
Direktorat Perlindungan ................................................................................ 8
2. Keadaan Serangan OPT Pada Komoditi Unggulan Nasional Perkebunan .... 8
3. Luas Pengendalian OPT pada 11 Komoditi Perkebunan Tahun 2005-2009 . 10
4. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan 2005 – 2009 ........................................ 12
5. Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan Tahun 2005-2009 .................... 12
6. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim tahun 2005-2009 ............................. 13
7. Sasaran Luas Areal Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 ................... 21
8. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 ...................... 22
9. Sasaran Produktivitas Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 ............... 23
10. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan ............ 25
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran :
1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan ................... 43
2. Jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan ........................................................................... 44
3. Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
(SL-PHT) ............................................................................................... 45
4. Petani SLPHT perkebunan tahun 2005 – 2009 ....................................... 45
5. Perkembangan Alokasi Anggaran Perlindungan
Tahun 2007-2011 (APBN) ....................................................................... 45
6. Analisis SWOT Untuk ASAP (Analisis Strategis Alternatif Pilihan) ..... 46
7. Sasaran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan
Perkebunan .............................................................................................. 47
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2009 diperkirakan
sekitar 19,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat merupakan bagian
terbesar yaitu sekitar 74 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-
rata tanaman perkebunan masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari potensi,
meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi (> 85 %). Rendahnya
produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan non OPT berupa Gangguan
Usaha Perkebunan dan dampak perubahan iklim yang belum bisa tertangani
secara optimal.
Serangan OPT mengakibatkan terjadinya kehilangan hasil dan penurunan
kualitas produk perkebunan, sedangkan dampak tidak langsung dari
gangguan usaha perkebunan antara lain seperti penjarahan, gangguan
keamanan, menyebabkan aktivitas pengelolaan kebun tidak dapat berjalan
dengan baik yang pada akhirnya usaha perkebunan menjadi terganggu. Sementara itu pengaruh perubahan iklim (banjir, kekeringan dan kebakaran)
dapat menyebabkan proses metabolisme tanaman terganggu, aborsi bunga,
pelayuan tanaman bahkan mati, pencemaran asap lintas batas serta
peningkatan serangan OPT.
Kerugian yang diakibatkan oleh OPT dan gangguan usaha serta dampak
perubahan iklim cukup besar. Kerugian akibat serangan OPT pada 11
komoditas utama perkebunan yaitu kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, kakao,
jambu mete, cengkeh, lada, tebu, teh dan kapas pada tahun 2009
diperkirakan mencapai Rp. 2,35 milyar. Luas areal perkebunan dan lahan
masyarakat yang mengalami kebakaran pada tahun 2009 seluas 7.000 ha,
dengan perkiraan kerugian mencapai Rp.70 milyar,- (asumsi investasi per ha
Rp.10 juta). Sedangkan dampak perubahan iklim pada tahun 2009 berupa
banjir dan kekeringan pada areal perkebunan diperkirakan relatif besar.
Beberapa produk ekpor perkebunan Indonesia relatif dihargai lebih rendah
bahkan ada yang ditolak karena kualitasnya masih rendah atau tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan akibat terbawanya serangga, jamur
dan kotoran serta residu pestisida dan belum baiknya penerapan GAP (Good
2
Agricultural Practices) pada tingkat usaha tani serta penerapan quality
control yang belum optimum. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya
klaim dan penolakan dari negara pengimpor akibat tidak terpenuhinya
persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Sebagai contoh dikenakannya
penahanan otomatis (automatic detention) oleh United States Food and
Drug Administration (USFDA) terhadap ekspor biji kakao asal Indonesia.
Diratifikasinya berbagai aturan perdagangan dalam WTO memberikan
konsekuensi terhadap Indonesia untuk mengaplikasikannya dalam
pelaksanaan agribisnis perkebunan. Pelaksanaan surveillance OPT
perkebunan pada komoditas yang diekspor merupakan salah satu contoh dari
persyaratan aturan International Standard for Phytosanitary Measures
(ISPM)
Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan
kebugaran kaitannya dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan
tuntutan terhadap produk perkebunan akan kandungan nutrisi yang sehat,
aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu meningkatnya kesadaran
akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) telah mendorong masuknya aspek tersebut dalam pertimbangan
penerapan agribisnis perkebunan.
Undang Undang No.18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, mengamanatkan
bahwa pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan
potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan
sebagai penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong
pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung
pengembangan wilayah serta pendukung kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, akan semakin meningkat.
Saat ini telah dan sedang terjadi pergeseran paradigma, yaitu pergeseran
peran dari serba negara ke swasta/masyarakat, kewenangan dari sentralisasi
ke desentralisasi, politik dan budaya dari lokal tradisional ke global. Peran
pemerintah bergeser lebih kepada pelayanan, fasilitasi, dan regulasi, dengan
maksud agar jalannya kepemerintahan menjadi tertib dan teratur serta semua
stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam
pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
rangka mencapai pengelolaan kegiatan yang lebih akuntabel, transparan, dan
partisipatif, serta pemberian pelayanan publik yang prima kepada
3
masyarakat, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan
tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan Good
Governance, maka Pemerintah saat ini telah dan sedang melakukan
Reformasi Birokrasi.
Perubahan lingkungan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU
No.22/1999 yang telah direvisi dengan UU No 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, PP 25/2000 tentang Kewenangan pemerintah dan
Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dan PP No.38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa
perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis perkebunan.
Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah
menjadi lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
termasuk dalam pembangunan perlindungan tanaman. Koordinasi dan
sinkronisasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan
perlindungan tanaman perkebunan yang efektif dan efisien.
Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategik internasional dan
domestik tersebut diatas dan dalam rangka mendukung tercapainya
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan
yang berkelanjutan serta mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan
Perkebunan Tahun 2010-2014, Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Perkebunan Tahun 2010-2014 serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Pedoman Penyusunan Renstra
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014 dari Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, maka disusunlah
“Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-
2014”.
1.2 Kondisi Umum
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/
OT.140/10/2010 tgl 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, merupakan salah
satu unit kerja eselon 1 dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
b. Direktorat Tanaman Semusim
4
c. Direktorat Tanaman Tahunan
d. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar
e. Direktorat Perlindungan Perkebunan
f. Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
Tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang perlindungan perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat
Perlindungan menyelenggarakan fungsi :
1). penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan
tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
2). pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan
tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
3). penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi
dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah,
penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran;
4). pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan
pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah,
penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran; dan
5). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.
1.2.2 Organisasi
Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri dari:
1). Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan
pengendalian OPT tanaman semusim, dengan fungsi :
5
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
pengganggu tumbuhan tanaman semusim;
b. Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian
pengganggu tumbuhan tanaman semusim;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim;
Subdit Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
(IPOPT) Tanaman Semusim membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi
dan Seksi Pengendalian.
2). Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman
Rempah dan Penyegar. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan
pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar, dengan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar;
b. Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian
pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah
dan penyegar;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah
dan penyegar.
Subdit IPOPT Tanaman Rempah dan Penyegar membawahi dua seksi yaitu :
Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian.
3). Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman
Tahunan.
Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan
pengendalian OPT tanaman tahunan, dengan fungsi :
6
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
pengganggu tumbuhan tanaman tahunan;
b. Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian
pengganggu tumbuhan tanaman tahunan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan.
Subdit IPOPT Tanaman Tahunan membawahi dua seksi yaitu : Seksi
Identifikasi dan Seksi Pengendalian.
4). Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan
iklim dan pencegahan kebakaran, dengan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran;
b. Penyiapan pelaksanaan di bidang dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak
perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
membawahi dua seksi yaitu : Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi
Pengendalian Kebakaran.
5). Kelompok Jabatan Fungsional;
Tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6). Subbagian Tata Usaha;
Tugas pokoknya adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga, perlengkapan, dan surat-menyurat, serta kearsipan Direktorat
Perlindungan Perkebunan.
7
Bagan Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan pada
Lampiran 1.
1.2.3 Sumber Daya Manusia
Sampai dengan tahun 2009 pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan
berjumlah 70 orang PNS (Struktural 59 orang dan Fungsional 11 orang),
dengan rincian sebagai berikut :
- S2 sebanyak 12 orang (Teknis perlindungan 3 orang dan non teknis
perlindungan 9 orang);
- S1 sebanyak 16 orang (Teknis perlindungan 12 orang dan non teknis
perlindungan 4 orang);
- SLTA sebanyak 40 orang (Teknis/SPMA 4 orang dan non teknis 36
orang);
- SLTP sebanyak 2 orang.
Selain di Pusat pegawai teknis yang menangani perlindungan juga terdapat
di empat UPT Pusat yaitu di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan (BBP2TP) Medan sebanyak 459 orang, BBP2TP Surabaya
sebanyak 221 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 233 orang, dan di Balai
Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak sebanyak 113 orang.
SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selain diperkuat oleh SDM yang berada di UPT Pusat tetapi juga
yang berada di Dinas dan UPTD daerah, sebagai berikut :
1) Jumlah Petugas Pengamat dan Pejabat Fungsional POPT
Jumlah Petugas Pengamat di seluruh Indonesia sampai saat ini berjumlah
841 orang dan Pejabat Fungsional POPT sebanyak 444 orang.
2) Jumlah Pemandu Lapang
Jumlah Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
(SLPHT) perkebunan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 1.167 orang.
3) Jumlah Petani SLPHT
Jumlah petani yang telah dilatih SLPHT perkebunan pada periode tahun
2005-2009 sebanyak 131.910 orang.
8
1.2.4 Program, Anggaran dan Realisasi
Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (2006-2010) program pembangunan
perkebunan meliputi Program Pengembangan Agribisnis, Peningkatan
Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Penerapan
Kepemerintahan Yang Baik, yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan
utama. Pada tahun anggaran 2009 salah satu fokus kegiatan pembangunan
perkebunan adalah Revitalisasi Perlindungan.
Alokasi anggaran untuk Direktorat Perlindungan Perkebunan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih dibawah target,
sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat
Perlindungan Perkebunan Tahun 2005-2009
Tahun Target Renstra
(Rp,-) DIPA (Rp,-)
Realisasi
Terhadap
Target (%)
Peningkatan/Penurunan
dibanding Tahun Lalu
(%)
2005 9.246.000.000 8.593.152.000 92,95 --
2006 5.157.000.000 4.863.882.000 94,32 56.60
2007 3.195.000.000 2.978.058.000 93 61,23
2008 2,436.000.000 2.355.146.000 97 79,08
2009 3.198.500.000 2,943.535.000 92 124,98
1.2.5 Aspek Teknis
1) Keadaan Serangan OPT Luas dan intensitas serangan OPT pada komoditi unggulan nasional
perkebunan yaitu kelapa, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, jambu mete,
kelapa sawit, teh, tebu, dan kapas dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada
tahun 2005 seluas 638.298 ha, meningkat menjadi 948.808 ha pada tahun
2006, dan pada tahun 2009 menjadi 1.795.296 ha atau meningkat 281 % .
Data secara rinci dapat dilhat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Keadaan Serangan OPT Pada Komoditi Unggulan Nasional
Perkebunan Tahun 2005-2009
No Komoditas Jenis OPT Luas Serangan (ha)
2005 2006 2007 2008 2009
1 KELAPA Oryctes sp. 67,201 76,368 100,695 81,622 79,518
Sexava sp. 23,144 39,505 30,567 25,435 27,759
9
No Komoditas Jenis OPT Luas Serangan (ha)
2005 2006 2007 2008 2009
Artona sp. 1,235 1,567 940 1,081 838
Brontispa sp. 6,332 19,406 12,772 17,612 246,147
Busuk Pucuk 969 1,672 2,626 7,376 9,180
2 KARET JAP 75,202 85,154 107,800 87,482 68,030
Colletotrichum
sp 21,776 38,329 24,208 11,504 14,940
Bidang Sadap 53,813 44,708 51,719 79,829 58,084
Jamur Upas 7,582 11,783 5,296 4,612 10,022
Rayap 1,769 11,898 25,984 30,677 11,202
3 KAKAO PBK
195,332
314,792 411,973 281,163 308,298
Busuk Buah
Kakao. 24,038 45,148 46,295 121,086 105,724
Helopeltis sp 17,681 26,927 40,859 29,544 50,716
VSD 27,136 96,874 234,371 283,640 121,390
4 KOPI PBKo 46,974 38,887 174,366 99,395 568,969
Hemileia
vastatrix 12,498 4,666 6,408 5,254 9,839
Xylosandrus
sp
6,542 13,110 12,197 10,620 11,627
5 LADA BPB 2,993 4,828 7,534 4,947 5,154
Dasynus sp 1,080 1,659 4,006 5,508 4,550
Lophobaris sp 1,961 4,148 8,177 3,915 4,810
6 CENGKEH Nothopeus sp 6,267 8,177 8,917 11,147 11,619
CDC 7,347 16,204 16,343 17,448 10,342
BPKC 3,691 3,680 3,679 5,354 13,939
7 J. METE Helopeltis sp. 10,815 18,665 30,032 11,147 9,222
Jamur Akar 1,767 1,368 2,223 17,448 3,195
Cricula sp. 1,268 261 967 5,354 1,001
8 K. SAWIT Ulat api 2,905 3,600 3,710 8,689 2,721
Babi hutan 792 130 436 536 3,434
Tikus 530 201 5,455 6,700 3,572
Ganoderma 12 166 2,715 2,703 5,371
9 TEH Cacar daun teh 2,982 1,622 2,336 215 6,536
Helopeltis sp 3,214 2,551 1,794 189 7,159
Ganoderma sp 68 9 16 10 -
10 TEBU Chilo sp 670 5,095 5,095 480 353
Scripophaga
sp
596 5,175 5,176 488 35
Luka api 116 289 297 12 -
11 KAPAS Helicoverpa armigera
0 71 71 0 0
10
No Komoditas Jenis OPT Luas Serangan (ha)
2005 2006 2007 2008 2009
Sundapteryx
sp
0 115 115 2 0
Earias sp 0 0 0 0 0
JUMLAH 638,298 948,808 1,398,17
0
1,280,22
4
1,795,29
6
2) Luas Pengendalian OPT Luas pengendalian OPT yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dari
tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2005 luas pengendalian
32.417 ha dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 124.357 ha atau
meningkat 384 %. Dibanding dengan luas serangan pada tahun yang sama,
luas yang dikendalikan hanya 6,9 %. Data luas pengendalian secara rinci per
komoditi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Luas Pengendalian OPT pada 11 Komoditi Perkebunan Tahun
2005-2009
No Komoditi Luas (Ha) Jenis OPT
Luas Pengendalian OPT (Ha)
2005 2006 2007 2008 2009
1 KELAPA 4,367,568 Oryctes sp. 13,287 10,731 11,122
21,151 14,461
Sexava sp. 215 1,366 2,525
1,791
2,720
Artona sp. 24 215 322 312 71
Brontispa
sp. 540 151 1,601
2,418 2,898
Busuk Pucuk 11 11 91
2,085 2,085
2 KARET 3,578,388 JAP 2,731 7,445 7,016
8,116 4,244
Colletotrichu
m sp - 3 - 189 567
Bidang
Sadap 1,340 3,864 3,847 4,856 5,621
Jamur Upas 31 189 15 11 47
Rayap 93 747 434 975 1,251
3 KAKAO 1,126,674 PBK 2,022 13,061 18,315
11,183 22,093
Phytophthor
a sp. 265 791 2,724 2,036 3,496
Helopeltis sp 1,384 2,592 3,844 5,147 3,781
VSD 30 30 6,153
1,315
5,337
11
No Komoditi Luas (Ha) Jenis OPT
Luas Pengendalian OPT (Ha)
2005 2006 2007 2008 2009
4 KOPI 1,371,621 PBKo 2,404 3,351 2,666
10,773 28,905
Hemileia
vastatrix 161 135 533 153 1,463
Xylosandrus sp
677 1,221 2,209
2,730 2,971
5 LADA 796,931 BPB 722 718 1,305
1,583 2,083
Dasynus sp 23 152 678 904 513
Lophobaris
sp 260 989 1,416 1,166
1,341
6 CENGKE
H 335,258
Nothopeus
sp 59 564 835 595 648
CDC 270 5,108 4,891 4,856 5,000
BPKC 39 92 92 167 93
7 JAMBU
METE 1,422,863
Helopeltis
sp. 1,994 30 2,183
1,368 1,196
Jamur Akar 61 952 1,240 1,698 1,608
Cricula sp. 1 2 2 786 319
8 KELAPA
SAWIT 1,618,751 Ulat api 105 765 864 1,854 77
Babi hutan 183 24 350 137 397
Tikus - 25 116
782 141
Ganoderma 2 - - 7 177
9 TEH 55,453 Cacar daun
teh 1,168 273 1,676 59 4,709
Helopeltis sp 1,980 254 1,681 69 3,752
Ganoderma
sp 14 11 - 3 -
10 TEBU 117,397 Chilo sp 223 29 29
48 263
Scripophaga
sp 82 34 34 66 28
Luka api 16 - 1 12 -
11 KAPAS 1,737 Helicoverpa
armigera - - - - -
Sundapteryx
sp - - - - -
Earias sp - 0 - - -
JUMLA
H
14,792,64
1 32,417 55,926 90,811
91,427
124,357
12
3) Luas Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah kasus GUP yang tertangani tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada
Tabel 4 berikut ini. Pada struktur organisasi yang baru yaitu sejak tahun
2011 penanganan gangguan usaha menjadi tupoksi Direktorat Pasca
Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan.
Tabel 4. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan 2005-2009
N
o
Kasu
s
Jumlah Kasus Jumlah Kasus Yang Dapat Ditangani
200
5
200
6 2007
200
8
200
9
200
5
200
6
200
7 2008
200
9
Rata
2
1 Laha
n 535 518 417 524 426 116 94 100 48 184 108
2
Non
Laha
n
111 80 58 72 82 38 18 23 16 12 21
∑ 646 598 475 596 508 154 112 123 64 196 129
4) Pemantauan hotspot dan kebakaran lahan Jumlah hotspot dan Kebakaran Lahan dan Kebun mengalami fluktuatif
sejalan dengan banyaknya aktivitas penyiapan lahan dan datangnya
musim kering/kemarau. Kebakaran tidak hanya terjadi di lahan untuk
perkebunan, tetapi justru pada perkembangan terakhir lebih banyak pada
lahan untuk perladangan usaha tanaman pangan dan palawija. Pada tahun
2005 sebanyak 4.251 Hotspot, dengan kebakaran seluas 21.658 Ha, pada
tahun 2006 meningkat menjadi 33.805 Hotspot dengan luas kebakaran
14.835 Ha, dan pada Tahun 2009 menurun menjadi 29.093 Hotspot
dengan luas kebakaran 14.232 Ha. Data Hotspot serta Luas Kebakaran
Lahan dan Kebun dari tahun 2005 - 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan
Tahun 2005-2009
No Tahu
n
Hotspot
(Titik
Panas)
Peningkatan/
Penurunan
dibanding
Tahun
Sebelumnya (%)
Kebakara
n
(Ha)
Peningkatan/
Penurunan dibanding
Tahun Sebelumnya
(%)
1 2005 4.251 - 21.658 -
2 2006 33.805 795 14.385 66
3 2007 6.783 20 750 5
4 2008 9.237 136 6.211 828
5 2009 29.093 314 14.232 229
13
5) Pemantauan Dampak Perubahan Iklim (Banjir, Longsor, dan
Kekeringan)
Berdasarkan data yang dapat direkam, luas kejadian banjir, longsor, dan
kekeringan tahun 2005 – 2009 disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim tahun 2005-2009
No Bencana
Alam
2005 2006 2007 2008 2009
1 Kekeringan
(Ha) - 5.046,72 3.681 - -
2 Banjir (Ha) - 4.120,113 4.492 777,6 2.693,4
3 Longsor (Ha) - 14 - 118 -
JUMLAH - 9.180,93 8.173 895,6 2.693,4
1.3 Potensi dan Permasalahan
1.3.1 Potensi
1) Landasan Hukum
UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah No.6/1995 ttg Perlindungan Tanaman;
Peraturan Pemerintah No.4/2001 ttg Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan
kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
PP No.38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian RI Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 dan Nomor
711/Kpts/ TP.270/8/96 tentang “Batas Maksimum Residu
Pestisida pada Hasil Pertanian”;
Keputusan Mentan No. 887/Kpts/OT.210/9/1997 ttg Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 ttg
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14
Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.140/1/2007 ttg Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida
Terbatas;
Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/SR.140/2/2007 ttg Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
Keputusan Mentan No.511/Kpts/PD.310/9/2006 junto
Kepmentan No.3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis
Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal
Hortikultura;
Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian.
2) Kelembagaan
Tersedianya Puslit/Balit Perkebunan, tiga balai besar UPT pusat yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
(BBP2TP) Medan, BBP2TP Surabaya, BBP2TP Ambon, dan satu
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak;
Tersedianya delapan belas UPTD yang menangani Perlindungan
di tingkat provinsi;
Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 528 (lima ratus dua puluh
delapan) UPPT;
Di tingkat lapangan terdapat 5.277 kelompok tani SL-PHT;
Terdapatnya Pusat/Balai Penelitian/Perguruan Tinggi terkait dengan perlindungan perkebunan.
3) Sumber Daya Manusia Tersedianya petugas pengamat hama-penyakit sebanyak 841
orang yang tersebar di seluruh provinsi sentra perkebunan dan
balai besar/balai perlindungan perkebunan.
Tersedia petugas funsional OPT (POPT) sebanyak 444 orang
dengan berbagai jenjang, yaitu : POPT Ahli sebanyak 182 orang
dan POPT Terampil sebanyak 262 orang. Rincian per provinsi
disajikan pada Lampiran 1;
Tersedia petugas pemandu lapang SL-PHT sebanyak 1.167
orang;
Tersedia petani alumni SL-PHT sebanyak 131.910 orang;
Tersedia 64 Penyidik PNS perkebunan yang tersebar di UPT
Pusat dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
15
4) Pembiayaan
Tersedianya alokasi biaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan.
5) Prasarana dan Sarana Kerja
Tersedianya perangkat prasarana dan sarana kerja, laboratorium, rumah kaca, perpustakaan dan ruang informasi, asrama, brigade
proteksi tanaman, dan UPPT pada balai besar/balai perlindungan
perkebunan.
6) Teknologi Tersedianya teknologi :
4) Perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG);
5) Perangkat Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
6) Perangkat Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV);
7) Hardware dan software untuk pengumpulan dan pengolahan data;
8) Paket Pengendalian OPT yang berwawasan lingkungan yang
telah diuji terap oleh balai.
Pengamatan dan Peramalan OPT tanaman perkebunan
Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
Penanganan dampak perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi)
Pencegahan kebakaran
7) Data dan Informasi serta Pedoman dan Standar
Tersedianya Data dan Informasi Komoditas Perkebunan;
Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian;
Tersedianya data base serangan OPT;
Adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Tahunan;
Adanya Pedoman Umum yang terkait dengan Proteksi;
Adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan.
8) Sumber Daya Hayati
Tersedianya organisme yang berpotensi sebagai musuh alami
dan tanaman berfungsi sebagai pestisida nabati serta klon/varietas
tanaman yang memiliki ketahanan terhadap OPT.
16
9) Sumber Daya Lahan dan Agroekosistem
Tersedianya lahan yang sesuai/cocok untuk budidaya tanaman perkebunan dan tersedianya tanaman perkebunan yang memiliki
potensi dalam memfiksasi CO2 dan berfungsi sebagai tanaman
konservasi tanah dan air.
1.3.2 Permasalahan
1) Pelayanan prima belum terlaksana dengan baik, antara lain
karena :
Peran unit kerja Direktorat dan UPT Pusat sebagai fasilitator,
motivator, dan pengawas belum terlaksana secara maksimal
karena terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas a.l. seperti
Petugas Pengamat OPT, Penyidik PNS dan Petugas
Laboratorium.
2) Kelembagaan Belum semua provinsi memiliki UPTD yang menangani
perlindungan perkebunan, sehingga pelayanan kepada
masyarakat/pekebun belum dapat optimal.
Hubungan kerja antara UPT Pusat, Dinas dan UPTD belum
berjalan optimal
Sub stasiun perlindungan dan Laboratorium Lapangan yang ada
belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
Brigade Proteksi Tanaman (BPT) yang pernah dibentuk
umumnya sudah tidak berfungsi setelah Otda
Regu proteksi tingkat petani yang menjadi bagian dari sistem
agribisnis umumnya tidak ada
3) Koordinasi belum optimal Koordinasi dengan berbagai pihak terkait belum optimal terutama
dalam mendukung pengamatan dan pengendalian OPT,
pengawasan pestisida dan pemantauan hotspot dan
penanggulangan kebakaran lahan serta antisipasi dampak
perubahan iklim guna meningkatkan daya saing perkebunan yang
tinggi dan berkelanjutan.
4) Pembiayaan belum memadai
Belum semua kegiatan perlindungan tanaman perkebunan
terfasilitasi dengan dana yang memadai, khususnya untuk
17
kegiatan pengendalian OPT. Luas yang dapat dikendalikan
meskipun meningkat dari tahun ke tahun, tetapi luas serangan
juga meningkat dan pada tahun 2009 luas yang dikendalikan
hanya 6,9 % dari total luas serangan.
5) Sarana dan Prasarana belum memadai
Sarana dan prasarana untuk mendukung pengamatan dan
pengendalian OPT, pengawasan pestisida dan pemantauan
hotspot dan penanggulangan kebakaran lahan serta antisipasi
dampak perubahan iklim saat ini belum memadai;
Sebagian sarana dan prasarana kerja pada UPT Pusat tidak layak
pakai a.l. seperti fasilitas klimatologi, kendaraan roda 2 untuk
operasional petugas POPT yang sudah tua, dan beberapa
peralatan laboratorium yang sudah tidak berfungsi/rusak, serta
peralatan untuk LAP (Laboratorium Analisa Pestisida) yang
belum utuh.
Masih rendahnya peran perangkat perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat
Keberadaan perangkat perlindungan belum diketahui secara luas
oleh masyarakat
6) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik
Pengumpulan data sering terlambat, pengamatan dan pelaporan
belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga keberadaan
OPT sering terlambat diketahui karena terbatasnya dana dan
fasilitas transportasi petugas yang sebagian besar sudah rusak
(pengadaan tahun 1988/1989) dengan jumlah yang jauh dari
cukup;
Penyajian data spasial masih sangat terbatas karena belum adanya
perangkat berikut programnya dan SDM yang terlatih;
Publikasi data dan informasi masih terbatas.
Pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data base
perlindungan belum memadai.
Belum optimalnya pemanfaatan Web-Site Ditjen Perkebunan/
perlindungan oleh Dirat Perlinbun/Dinas/UPT/UPTD
sebagai wadah tukar menukar informasi/konsultasi penanganan
OPT.
18
7) Pedoman dan Distribusinya
Petunjuk teknis yang seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan
(petugas dan petani);
Pedoman Umum yang seharusnya dijabarkan dalam bentuk
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang spesifik lokasi
oleh daerah serta SOP kegiatan belum seluruhnya tersedia.
Teknologi perlindungan perkebunan spesifik lokasi yang sudah
tersedia belum sepenuhnya tersosialisasi dan terdiseminasi.
8) Implementasi Teknologi
Tekonologi PHT belum sepenuhnya diterapkan dalam pengendalian OPT.
Teknik pembukaan lahan dan penanaman tanaman baru masih banyak yang belum menerapkan PLTB dan mempertimbangkan
risiko timbulnya serangan OPT.
Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan, karena masih kurangnya
pemahaman, keterampilan dan sosial-budaya petugas dan petani
dalam penerapan PHT.
Terbatasnya teknologi praktis dalam pengembangan APH
(Eksplorasi , pemurnian, pengembangan, dan pemanfaatan APH,
musuh alami) terkait dengan stabilitas dan virulensi APH
Teknologi adaptasi kekeringan sudah tersedia namun belum banyak diadopsi oleh pekebun
Legalitas dan hak paten APH/Teknologi Pengembangan Musuh Alami belum dilakukan secara keseluruhan
9) Kondisi Pekebun dan Petugas
Petani/pekebun belum menganggap kebunnya sebagai suatu
sumber pendapatan utama, sehingga mereka masih mengandalkan
usaha diluar kebunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti
nelayan, buruh, ojek motor, dan lain-lain sehingga kebun
umumnya kurang terpelihara dan menjadi terlantar.
Kelompok tani SL-PHT dan Regu Pengendali OPT belum
sepenuhnya berfungsi secara optimal.
Ketergantungan petani pada pemerintah terutama pada lokasi eks
proyek masih tinggi.
Penempatan Petugas Pengamat (POPT) di Wilayah Endemik
OPT masih sangat terbatas belum sesuai dengan luasanya
19
Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun, sehingga
jumlahnya masih terbatas
Kualitas dan kuantitas petugas UPT dan UPTD masih terbatas
10) Kondisi geografis
Kondisi geografis sentra perkebunan yang berupa kepulauan
dengan aksesibilitas yang terbatas, tersebarnya lokasi kebun
dengan luas areal yang kecil-kecil dan sulit dijangkau (remote
area), menyebabkan biaya tinggi dan menyulitkan dalam
pembinaan.
11) Sumberdaya Hayati
Sumber daya hayati masih banyak yang belum dieksplor dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai agens pengendali
hayati, pestisida nabati dan varietas/klon yang tahan/ toleran
terhadap OPT.
20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal
Perkebunan
Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 yaitu : “Profesional
dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman
perkebunan berkelanjutan”, dengan misi sebagai berikut :
1) Memfaslitasi Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman
perkebunan;
2) Memfasilitasi penyediaan benih unggul serta sarana produksi;
3) Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha
perkebunan;
4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta menumbuhkan
kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha perkebunan secara
berkelanjutan;
5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta
memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka
meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi , sosial, dan ekologi;
6) Memberikan pelayanan bidang perencanaan, peratutan perundang-
undangan, manajemen pembanguan perkebunan dan pelayanan teknis
lainnya yang terkoordinasi secara efisien dan efektif
Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan
pembangunan pertanian, tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan
sebagai berikut:
1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing
perkebunan;
2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan;
4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku
indutri dalam negeri;
6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatkan peran
subsektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
21
7) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan
serta mendorong pengembangan wilayah;
8) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan;
9) Meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 akan lebih difokuskan pada
15 komoditas unggulan nasional, yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak
pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan
kemiri sunan. Indikator mikro yang digunakan untuk mengukur kinerja
pembangunan perkebunan selama lima tahun ke depan adalah luas areal,
produksi, produktivitas, dan sasaran mutu pertanaman pada ke-15 komoditas
tersebut.
Tabel 7. Sasaran Luas Areal Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014
Luas areal komoditas unggulan nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata
sebesar 2,04% per tahun dari 20,394 juta hektar pada tahun 2010 menjadi
22,144 juta hektar pada tahun 2014, kecuali tembakau yang luasnya
diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar untuk lima tahun ke
depan (Tabel 7).
Sasaran luas areal tebu rata-rata meningkat sebesar 13,47% per tahun
dimaksudkan untuk mendukung pencapaian swasembada gula nasional pada
tahun 2014 melalui perluasan areal di luar pulau Jawa. Pengembangan kapas
2010 2011 2012 2013 2014
Laju
Pertumbuhan
(%/tahun)
1 Kelapa sawit 8.127,00 8.342,00 8.557,00 8.772,00 8.987,00 2,55
2 Kakao 1.655,00 1.746,00 1.837,00 1.929,00 2.020,00 5,11
3 Karet 3.445,00 3.456,00 3.466,00 3.476,00 3.487,00 0,30
4 Kelapa 3.807,37 3.813,78 3.820,20 3.826,61 3.833,00 0,17
5 Kopi 1.291,00 1.308,00 1.328,00 1.331,00 1.354,00 1,20
6 Tebu 464,64 572,12 631,85 691,95 766,61 13,47
7 Jambu mete 573,35 574,12 574,90 575,67 577,00 0,16
8 Cengkeh 464,79 469,44 474,13 478,87 483,66 1,00
9 Teh 129,00 130,00 130,13 130,26 130,39 0,27
10 Tembakau 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00
11 Kapas 15,00 17,50 20,00 23,50 25,00 13,71
12 Lada 192,00 193,00 194,00 195,00 196,45 0,57
13 Jarak pagar 10,19 12,47 15,07 17,98 21,22 20,14
14 Nilam 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 6,49
15 Kemiri sunan 1,00 2,00 4,00 7,00 10,00 79,46
20.394,34 20.856,43 21.273,28 21.676,84 22.114,33 2,04 Pertumbuhan sub sektor perkebunan
No. Komoditi
SASARAN LUAS AREAL (000 ha)
22
rakyat ditargetkan meningkat rata-rata 13,71% per tahun dalam rangka
kontribusi sebesar 4% dari total kebutuhan kapas di dalam negeri.
Tabel 8. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Laju
Pertumbuhan
(%/tahun)
1 Kelapa sawit (CPO) 23.200,00 24.429,00 25.710,00 27.046,00 28.439,00 5,22
2 Kakao (biji kering) 988,00 1.074,00 1.342,00 1.539,00 1.648,00 13,86
3 Karet (karet kering) 2.681,00 2.711,00 2.741,00 2.771,00 2.801,00 1,10
4 Kelapa (setara kopra) 3.266,00 3.290,00 3.317,00 3.348,00 3.380,00 0,86
5 Kopi (biji kering) 698,00 709,00 718,00 728,00 738,00 1,40
6 Tebu ( gula ) 2.996,00 3.867,23 4.396,20 4.934,73 5.700,00 17,63
7 Jambu mete (gelondong kering) 144,97 148,00 152,00 156,00 159,12 2,36
8 Cengkeh (bunga kering) 77,52 79,51 83,49 84,49 85,51 2,49
9 Teh (daun kering) 168,00 171,00 174,00 177,00 182,00 2,02
10 Tembakau ( daun kering) 181,00 182,00 183,00 183,00 184,00 0,41
11 Kapas (serat berbiji) 26,25 33,00 40,00 57,00 63,00 24,99
12 Lada (lada kering) 82,93 85,02 87,15 89,34 91,58 2,51
13 Jarak pagar (biji kering) 15,00 20,00 24,00 29,00 35,00 23,71
14 Nilam (daun kering) 91,00 97,00 106,00 116,00 124,00 8,05
15 Kemiri sunan (biji kering) 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 0,00
34.620,47 36.900,56 39.078,64 41.263,36 43.635,01 5,96 Pertumbuhan sub sektor perkebunan
No. Komoditi
SASARAN PRODUKSI (000 ton)
Sebagaimana terlihat pada Tabel 8, produksi 15 komoditas unggulan
nasional (karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu
mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan)
diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 5,96% per tahun dari 34.62 juta ton
pada tahun 2010 menjadi 43,63 juta ton pada tahun 2014, sedangkan tingkat
produksi kemiri sunan selama lima tahun ke depan diperkirakan belum
mengalami pertumbuhan, dan berada pada kisaran 4.800 ton per tahunnya
akibat masih belum berkembangnya budidaya tanaman kemiri sunan di
masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini dan baru akan
dikembangkan mulai tahun 2010.
23
Tabel 9. Sasaran Produktivitas Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
2 Kelapa sawit (CPO) 3.888 3.997 4.109 4.225 4.344 2,81
3 Kakao (biji kering) 1.000 1.100 1.200 1.400 1.500 10,73
1 Karet (karet kering) 999 1.000 1.009 1.014 1.019 0,50
4 Kelapa (setara kopra) 1.105 1.119 1.135 1.151 1.200 2,09
7 Kopi (biji kering) 780 840 900 900 900 3,71
13 Tebu ( gula ) 6.448 6.760 6.960 7.130 7.440 3,65
8 Jambu mete (gelondong kering) 537 569 579 616 640 4,50
10 Cengkeh (bunga kering) 266 274 281 289 300 3,05
6 Teh (daun kering) 1.520 1.600 1.680 1.760 1.780 4,04
12 Tembakau ( daun kering) 885 888 890 892 893 0,23
11 Kapas (serat berbiji) 1.750 1.900 2.000 2.200 2.500 9,37
9 Lada (lada kering) 694 713 722 734 760 2,30
5 Jarak pagar (biji kering) 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 18,99
14 Nilam (daun kering) 6.300 6.400 6.500 6.550 6.600 1,17
15 Kemiri sunan (biji kering) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -
No. Komoditi
PROYEKSI PRODUKTIVITAS (kg/ha) Laju
Pertumbuhan
(%/tahun)
Tabel 9 memperlihatkan sasaran mutu pertanaman tahun 2010-2014. Jumlah
populasi tanaman untuk 15 komoditas unggulan nasional sebagai salah satu
indikator mutu pertanaman diproyeksikan meningkat dan mencapai 80% dari
populasi standarnya pada tahun 2014. Parameter lainnya, yaitu luas serangan
OPT diproyeksikan turun menjadi hanya 26% pada tahun 2014. Adapun
penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat akan meningkat dan
mencapai 60% pada tahun 2014.
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan
Perkebunan
Salah satu dari misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu “memfasilitasi
penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan” menjadi
substansi dari visi Direktorat Perlindungan Perkebunan. Memperhatikan visi dan
misi Direktorat Jenderal Perkebunan serta tupoksi yang diemban oleh Direktorat
Perlindungan, maka Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-
2014 yaitu : ” Profesional dalam memfasilitasi perlindungan perkebunan”,
dengan misi sebagai berikut :
1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan
teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem
perlindungan perkebunan;
24
2). Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan
pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran lahan perkebunan;
3). Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan
Puslit/Balit, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait
lainnya;
4). Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.
Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan Direktorat Perlindungan
Perkebunan adalah kebersamaan, keterbukaan dan profesional, yaitu:
1). Kebersamaan, rencana kerja disusun secara demokratis dan tugas
dilaksanakan secara bersama/tim guna mencapai hasil yang optimal.
2). Keterbukaan, sebagai upaya menuju pemerintahaan yang bersih dan
akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3). Profesional, fasilitasi pelayanan dilakukan secara efisien dan efektif
berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan didukung SDM yang handal.
Motto adalah Jujur dan kreatif. Jujur terhadap pribadi, keluarga, dan institusi
sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan didukung SDM yang profesional yang dilandasi kreatifitas.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010 - 2014
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan
Perkebunan 2010 - 2014, maka tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan
sebagai berikut:
1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan
penyegar, tahunan.
2) Menyiapkan rumusan kebijakan penanggulangan gangguan usaha
perkebunan dan dampak perubahan iklim.
3) Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim,
rempah dan penyegar, tahunan dan penanggulangan gangguan usaha
perkebunan dan dampak perubahan iklim.
4) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme
25
pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar,
tahunan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan.
5) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan
dampak perubahan iklim.
6) Meningkatkan pelayanan organisasi.
Sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan
yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi yang diemban seperti pada Tabel
10 berikut ini :
Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan
Perkebunan
TUJUAN SASARAN STRATEGIS KET
URAIAN INDIKATOR
1 2 3 4
1. Menyiapkan rumusan
kebijakan di bidang
identifikasi dan
pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan
(OPT) tanaman semusim,
rempah, penyegar, dan
tahunan,
Rumusan kebijakan di
bidang identifikasi
dan pengendalian
organisme
pengganggu
tumbuhan (OPT)
tanaman semusim,
rempah, penyegar,
dan tahunan.
Tersusunnya
dokumen rumusan
kebijakan
2. Menyiapkan rumusan
kebijakan penanggulangan
gangguan usaha
perkebunan dan dampak
perubahan iklim
Rumusan kebijakan
penanggulangan
gangguan usaha dan
dampak perubahan
iklim.
Tersusunya
dokumen rumusan
kebijakan
3. Memberikan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan di
bidang identifikasi dan
pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan
(OPT) tanaman semusim,
rempah, penyegar, dan
tahunan, serta
penggalangan gangguan
usaha perkebunan dan
dampak perubahan iklim
Norma, standar,
prosedur, dan kriteria
di bidang identifikasi
dan pengendalian
organisme
pengganggu
tumbuhan (OPT)
tanaman semusim,
rempah, penyegar,
dan tahunan, serta
penanggulangan
gangguan usaha
perkebunan dan
Tersusunnya :
1. Pedoman Umum
2. Pedoman Teknis
3. SOP
4. Publikasi
26
TUJUAN SASARAN STRATEGIS KET
URAIAN INDIKATOR
1 2 3 4
dampak perubahan
iklim
4. Meningkatkan pengawasan
dan pengawalan melalui
pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di
bidang identifikasi dan
pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan
(OPT) tanaman semusim,
rempah, penyegar, dan
tahunan,
Kebijakan dan NSPK
di bidang identifikasi
dan pengendalian
organisme
pengganggu
tumbuhan (OPT)
tanaman semusim,
rempah, penyegar,
dan tahunan,
1. Terlaksananya
pengawalan, dan
monitoring dan
evaluasi di tk
provinsi/kab
2. Terlaksananya
pembinaan,
monev di tk UPT
Pusat
3. Terlasananya
pembinaan dan
monev pada
perangkat
perlindungan
4. Terlaksananya
pembinaan dan
monev pada
Pejabat
Fungsional
Pengendali OPT
Perkebunan
5. Tersusunya
Rekomendasi/info
rmasi teknis
5. Meningkatkan pengawasan
dan pengawalan melalui
pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi
penanganan dampak
perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran.
Kebijakan dan NSPK
penanganan dampak
perubahan iklim dan
pencegahan
kebakaran.
1. Terlaksananya
pembinaan dan
monev di
provinsi/kab
2. Terlaksananya
pembinaan,
monev di tk UPT
Pusat
3. Terlasananya
pembinaan dan
monev di
perangkat
perlindungan
4. Tersusunnya
Rekomendasi/info
rmasi teknis
6. Meningkatkan pelayanan
organisasi
Meningkatnya
kuantitas dan kualitas
pelayanan organisasi
Terlaksananya
pelayanan internal
dan eksternal
27
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkebunan
3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan
Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian
periode 2010-2014, dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan
perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan
kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-
2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis
pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan
perkebunan adalah Mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam
rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas
dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan,
dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan
dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintah yang baik.
Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran
dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu “Meningkatkan produksi,
produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi,
produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui
pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi
usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup dengan dukungan pengembangan system informasi manajemen
perkebunan.
3.1.2. Strategi Pembangunan Perkebunan
1) Strategi Umum
Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta
mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode
2010-2014, strategi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang dikenal
dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan
28
perkebunan tahun 2010-2014. Komponen tujuh gema revitalisasi tersebut
sebagai berikut :
a. Revitalisasi lahan
Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara
kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi
pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga
kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara
berkesinambungan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara
serius dalam revitalisasi lahan adalah: ketersediaan, kesuburan atau
pengelolaan, status dan kepemilikan lahan pertanian, dan ketersediaan air
pertanian.
b. Revitalisasi perbenihan
Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan
bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan
antara lahan yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan
memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih
unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi
pada era Revolusi Hijau ditahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada
beras dan jagung yang dicapai baru-baru ini antara lain juga karena
penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan
mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat
perbenihan/perbibitan harus kuat.
c. Revitalisasi infrastruktur dan sarana
Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usaha tani terutama
dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk
membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk
hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah
setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra
produksi pertanian.
d. Revitalisasi sumber daya manusia
Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku
utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan
berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara
optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi
peningkatan sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan,
magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian.
29
e. Revitalisasi pembiayaan petani
Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah
akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu
tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi
ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu
dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka
upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan
skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E,
KPEN-RP, KUPS; memperluas skim baru yang lebih mudah; menumbuhkan
kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan; melakukan koordinasi dengan
instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses
sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada,
dan; menumbuhkan kembali koperasi khusus dibidang pertanian.
f. Revitalisasi kelembagaan petani
Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani)
yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar.
Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi
dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik
seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat
diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka
dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok.
Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa
mengakses pasar dan informasi.
g. Revitalisasi teknologi dan industri hilir.
Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri
hilir adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka
penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman,
alsintan dan produk olahan, pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, dan
pengelolaan limbah kebun menjadi suatu produk bermanfaat; mempercepat
diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan
pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan
kelembagaan petani; mendorong pengembangan industri pengolahan
pertanian di perdesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan
daya saing di pasar dalam negeri dan internasional; meningkatkan jaminan
pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian, dan; meningkatkan dan
menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai
dari hulu sampai hilir.
30
2) Strategi Khusus
Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi
yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya
masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karateristik khusus sub sector
perkebunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus
sebagai berikut :
(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan
(2) Pengembangan komoditas
(3) Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan
(4) Investasi usaha perkebunan
(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan
(6) Pengembangan sumberdaya manusia
(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha
(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan
hidup
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan
3.2.1. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan
periode 2010-2014, dalam menjalankan tugas pelaksanaan, Direktorat
Perlindungan Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka
pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang dibedakan menjadi
kebijakan umum dan kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan
tahun 2010-2014. Berdasarkan ketujuh gema revitalisasi pembangunan
perkebunan, maka arah kebijakan Umum Direktorat Perlindungan Perkebunan
adalah: “Memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan
guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan
melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT
serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
Kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan yang merupakan
penjabaran dari kebijakan umum yaitu :
31
A. Aspek OPT
1. Perlindungan merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah dapat
memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada.
2. Perlindungan Tanaman dengan sistem PHT Budidaya Tanaman Sehat,
pengamatan, pemanfaatan dan pelestarian musuh alami. Mendorong
agar petani mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT yang
memperhatikan keragaman ekologi dan sosial budaya, aspek ekonomi,
keunggulan komparatif dan kompetitif, keberlanjutan produksi dan mutu
produk.
3. PHT harus menjiwai Sistem dan Usaha Agribisnis
4. Dalam keadaan Eksplosi pemerintah secara berjenjang dapat membantu
sarana atau peralatan pengendalian sesuai dengan kemampuan.
5. Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi
Penyediaan dan pendistribusian Informasi keadaan OPT dan Non OPT (
komponen iklim) kepada user.
6. Karantina sebagai garda terdepan perlindungan tanaman.
B. Aspek Non OPT
1. Pencegahan kebakaran melalui penerapan PLTB
2. Mendorong optimalisasi sistem peringatan dini kebakaran lahan dan
dampak perubahan iklim
3. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
3.2.2. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan
Berdasarkan strategi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang dikenal
dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan
perkebunan tahun 2010-2014, maka dengan memperhatikan kondisi dan
keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :
1) Strategi Umum
Sesuai ketujuh komponen strategi pembangunan perkebunan, maka strategi
umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014 adalah strategi
yang terkait dengan revitalisasi sumberdaya manusia dan revitalisasi
kelembagaan petani dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Direktorat
Perlindungan Perkebunan adalah :
32
1) Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain
melalui pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan.
2) Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan
antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar dan Direktorat
Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan optimalisasi pemanfaatan
Website serta penguatan database perlindungan dan penerbitan
bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT.
3) Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim.
4) Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan
iklim melalui penyebarluasan rekomendasi dan informasi teknis
pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim secara cepat dan
tepat.
5) Optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran melalui pendataan kondisi,
perawatan dan pemanfaatan serta pengutuhan prasarana dan sarana
perangkat perlindungan.
6) Penguatan perangkat perlindungan.
7) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun
dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan
regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani/Gapoktan.
8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang
perlindungan perkebunan.
9) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan.
10) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman
perkebunan.
11) Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Puslit/Balit, BBP2TP dan
BPTP, Dinas dan UPTD Daerah.
2) Strategi Khusus
Strategi khusus pembangunan perkebunan yang kedelapan yaitu
“Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup”
sangat terkait dengan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, yaitu :
1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah
perkebunan termasuk lahan kritis, gambut, DAS hulu dan pengembangan
perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah-kaidah konservasi tanah
dan air.
2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan.
3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pesnab, APH, serta teknologi
pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan.
33
4) Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan
karbon dan penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidro-
orologis.
5) Meningkatkan upaya-upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.
3.3. Program dan Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Pada Direktorat Jenderal Perkebunan hanya terdapat satu Program yaitu
“Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan”,
sedangkan Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan yang
merupakan “Dukungan Perlindungan Perkebunan” pada program Direktorat
Jenderal Perkebunan tersebut.
Untuk mendukung program pembangunan perkebunan berkelanjutan, Direktorat
Perlindungan Perkebunan mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan
kegiatan yaitu “Dukungan Perlindungan Perkebunan”. Untuk tahun 2011 dan
seterusnya kegiatan Penanganan Gangguan Usaha menjadi tupoksi Direktorat
Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan.
Fokus kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah fasilitasi pengamatan
dan pengendalian OPT tanaman perkebunan, pemantapapan kelembagaan
perlindungan perkebunan, antisipasi dampak perubahan iklim, dan pencegahan
kebakaran. Target kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perkebunan untuk
kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan, adalah sebagai berikut :
3.3.1. Keluaran (Output) dan Sub Output
Output dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang terkait dengan perlindungan
adalah penurunan luas serangan OPT sebesar 1 % setiap tahun dari start awal
sebesar 32 % pada tahun 2010 dan penurunan Hotspot sebesar 10 % setiap
tahun. Output Direktorat Jenderal ini merupakan Out-comes dari Direktorat
Perlindungan Perkebunan, yang dicapai melalui serangkaian kegiatan
perlindungan. Artinya akumulasi dari keseluruhan kegiatan Direktorat
Perlindungan Perkebunan (Pusat dan Daerah) akan menghasilkan Out-puts
Direktorat Jenderal perkebunan. Sesuai dengan Restrukturisasi program dan
kegiatan, indikator kinerja unit eselon II hanya sampai output.
Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan
dukungan perlindungan perkebunan adalah sebagai berikut:
34
(1) Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani
a. Pembinaan petugas;
b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
(2) Pemantapan Kelembagaan Perlindungan Perkebunan
a. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat;
b Pertemuan Koordinasi Perlindungan (KPT dan MPTHI);
c. Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan;
d. Pembahasan program anggaran dan evaluasi;
e. Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI);
f. Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT;
g. Pertemuan Koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan
iklim serta pencegahan kebakaran;
h. Operasional Laboratorium BBP2TP, BPTP, UPTD, LL, LUPH, dan Sub
Laboratorium;
i. Administrasi Kegiatan;
(3) Fasilitasi Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
pada komoditi Unggulan Nasional Perkebunan
a. Pertemuan Metode Pengamatan OPT Perkebunan;
b. Bimbingan teknis dan pengembangan jabatan fungsional pengendali
OPT (POPT) Perkebunan;
c. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama
tanaman tahunan;
d. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama
tanaman semusim;
e. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama
tanaman rempah dan Penyegar;
f. Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit (Insentif Petugas Hama
dan Penyakit);
g. Pengendalian OPT utama tanaman tahunan;
h. Pengendalian OPT utama tanaman semusim;
i. Pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar.
(4) Fasilitasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran
a. Bimbingan teknis dan evaluasi dampak perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran;
b. Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
c. Pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak
perubahan iklim;
35
d. Fasilitasi Pengendalian/pemantauan kebakaran dan dampak perubahan
iklim;
e. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan (daerah);
f. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan
Iklim daerah;
g. Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim.
(5) Pemantapan sistim informasi manajement perlindungan perkebunan
(SIMPP)
a. Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan (buku,
Leaflet, poster dan peta);
b. Pemanfaatan Web Site Perlindungan Perkebunan
(6) Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan
a. Rehabilitasi perangkat perlindungan perkebunan;
b. Penyediaan alat laboratorium;
c. Penyediaan sarana transportasi;
d. Pengadaan Alat Pengolah Data.
3.3.2. Fokus Komoditas Unggulan Nasional
Pengendalian OPT Tanaman Semusim yaitu : tembakau, nilam, tebu, dan kapas,
kemudian pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar yaitu : cengkeh,
kopi, kakao, teh, dan lada. Sedangkan untuk pengendalian OPT Tanaman
tahunan ada 6 komoditi (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar,
dan kemiri sunan).
3.3.3. Pendanaan Kegiatan
Pendanaan kegiatan bersumber dari APBN yang dialokasikan pada satuan kerja
Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi
Perkebunan pada lampiran 4.
Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan
dukungan perlindungan perkebunan per tahun (RKT) untuk periode Tahun
2010-2014 seperti pada Tabel 11 berikut :
36
Tabel 11. Rencana Kerja Tahunan Perlindungan Periode Tahun 2010-
2014
No. Kegiatan/Sub Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
1 Peningkatan kemampuan Teknis
Petugas dan Petani
PUSAT
a. Pembinaan Petugas
Bimbingan pengamatan dan
pengendalian
Jumlah petugas yang dibina di bidang
pengamatan dan
pengendalian OPT
0 0 150 150 150
DAERAH
b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHT)
Jumlah kelompok tani/petani alumni SL-
PHT 76 65 65 65 65
2 Pemantapan Kelembagaan
Perlindungan Perkebunan
PUSAT
a. Pembinaan dalam rangka
pemberdayaan perangkat
Jumlah provinsi lokasi perangkat yang
dibina 22 24 26 29 32
b. Pertemuan Koordinasi Perlindungan
(KPT dan MPTHI)
Jumlah pertemuan koordinasi
perlinbun (kali) 3 3 3 3 3
c. Pertemuan kebijakan perlindungan
perkebunan
Jumlah pertemuan kebijakan
perlindungan perkebunan (kali)
1 1 1 1 1
d. Pembahasan program anggaran dan
evaluasi
Pembahasan program, kegiatan dan
anggaran serta evaluasi kegiatan
perlinbun pusat dan daerah (kali)
6 6 6 6 6
e. Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang
Perkebunan Indonesia (IPLPI)
Jumlah pertemuan Ikatan Pemandu
Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI)
1 1 1 1 1
f. Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT
- Jumlah provinsi wilayah Bimbingan
dan Pembinaan SL-PHT (provinsi)
19 20 21 22 23
37
No. Kegiatan/Sub Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
- Jumlah provinsi wilayah monitoring
dan evaluasi SL-PHT (provinsi)
19 20 21 22 23
g. Pertemuan Koordinasi dampak
perubahan iklim serta pencegahan
kebakaran
Jumlah pertemuan koordinasi
pengendalian kebakaran dan dampak
perubahan iklim serta penanganan
gangguan usaha (kali)
1 0 0 0 0
Jumlah pertemuan koordinasi dampak
perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran (kali)
0 1 1 1 1
h. Administrasi Kegiatan 12 12 12 12 12
DAERAH
a. Operasional Laboratorium LL, LUPH,
Sub Lab
- Unit LL yang beroperasi 27 27 27 27 27
- Unit LUPH yang beroperasi 3 3 3 3 3
- Unit sub Lab yang beroperasi 12 12 12 12 12
3 Fasilitasi Pengamatan dan
Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan pada Komoditi Unggulan
Nasional Perkebunan
PUSAT
a. Pertemuan Pemantapan Metode
Pengamatan OPT Perkebunan
Jumlah pertemuan pemantapan metode
pengamatan OPT (kali)
1 1 1 1 1
b. Bimbingan teknis dan pengembangan
jabatan fungsional pengendali OPT
(POPT) Perkebunan
- Pejabat fungsional POPT Direktorat
Perlindungan yang dapat mengikuti
perkembangan teknologi
pengendalian OPT (orang)
9 12 15 18 21
- Pejabat fungsional POPT pusat
(UPT) dan daerah (UPTD) yang
dibina dalam pemahaman tupoksi
POPT (orang)
76 78 78 78 78
c. Pengawalan dan Pembinaan
pengendalian OPT utama tanaman
tahunan
- Jumlah Provinsi wilayah
pengawalan dan pembinaan
pengendalian OPT tanaman tahunan
11 0 0 0 0
38
No. Kegiatan/Sub Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
- Jumlah Provinsi wilayah monitoring
dan evaluasi pengendalian OPT
tanaman tahunan di daerah endemis
16 0 0 0 0
- Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat
konsultasi
6 0 0 0 0
d. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi
dan pengendalian OPT utama
tanaman tahunan
- Jumlah Provinsi wilayah
pengawalan dan pembinaan
identifikasi pengendalian OPT
tanaman tahunan
0 11 18 20 24
- Jumlah Provinsi wilayah monitoring
dan evaluasi identifikasi
pengendalian OPT tanaman tahunan
di daerah endemis
0 18 22 24 28
- Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat
konsultasi
0 7 8 9 9
e. Pengawalan dan Pembinaan
pengendalian OPT utama tanaman
semusim, rempah dan penyegar
- Jumlah Provinsi wilayah
pengawalan dan pembinaan
pengendalian OPT tanaman
semusim, rempah dan penyegar
5 0 0 0 0
- Jumlah Provinsi wilayah monitoring
dan evaluasi pengendalian OPT
tanaman semusim, rempah dan
penyegar di daerah endemis
10 0 0 0 0
- Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat
konsultasi
5 0 0 0 0
f. Pengawalan dan Pembinaan
pengendalian OPT utama tanaman
semusim
- Jumlah Provinsi wilayah
pengawalan dan pembinaan
pengendalian OPT tanaman semusim
0 14 19 21 24
- Jumlah Provinsi wilayah monitoring
dan evaluasi pengendalian OPT
tanaman semusim di daerah endemis
0 15 23 25 28
- Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat
konsultasi
0 6 7 8 9
g. Pengawalan dan Pembinaan
pengendalian OPT utama tanaman
rempah dan penyegar
- Jumlah Provinsi wilayah
pengawalan dan pembinaan
0 14 19 21 24
39
No. Kegiatan/Sub Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
pengendalian OPT tanaman rempah
dan penyegar
- Jumlah Provinsi wilayah monitoring
dan evaluasi pengendalian OPT
tanaman rempah dan penyegar di
daerah endemis
0 15 23 25 28
- Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat
konsultasi
0 6 7 8 9
DAERAH
a. Pemberdayaan Pengamat Hama dan
Penyakit (orang)
988 988 988 988 988
b. Pengendalian OPT utama tanaman
tahunan (ha)
Luas areal pengendalian OPT tanaman
tahunan
7,80
7
2,70
5
2,70
0
2,70
0
2,70
0
c. Pengendalian OPT utama tanaman
semusim, rempah dan penyegar
Luas areal pengendalian OPT tanaman
semusim, rempah dan penyegar
525 0 0 0 0
d. Pengendalian OPT utama tanaman
semusim
Luas areal pengendalian OPT tanaman
semusim
0 975 975 975 975
e. Pengendalian OPT utama tanaman
rempah dan penyegar
Luas areal pengendalian OPT tanaman
rempah dan penyegar
0 975 975 975 975
4 Fasilitasi dampak perubahan iklim
dan pencegahan kebakaran
PUSAT
a. Bimbingan teknis dan evaluasi
penanganan gangguan usaha
perkebunan
Jumlah Provinsi bimbingan teknis dan
evaluasi penanganan
gangguan usaha
23 0 0 0 0
b. Bimbingan teknis dan evaluasi dampak
perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran
Jumlah Provinsi bimbingan teknis dan
evaluasi dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran
0 23 23 23 23
c. Pengawalan mitigasi dan adaptasi
dampak perubahan iklim
40
No. Kegiatan/Sub Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah provinsi pengawalan mitigasi
dan adaptasi dampak
perubahan iklim
13 13 15 17 18
d. Pengawalan pengendalian kebakaran
lahan dan kebun serta dampak
perubahan iklim
Jumlah provinsi pengawalan
pengendalian kebakaran lahan dan
kebun serta dampak perubahan iklim
8 9 9 9 9
e. Pertemuan Koordinasi Penanganan
Gangguan Usaha
Jumlah pertemuan koordinasi
pengendalian kebakaran dan
dampak perubahan iklim serta
penanganan gangguan usaha
1 0 0 0 0
f. Pertemuan Koordinasi Dampak
Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran
Jumlah pertemuan koordinasi dampak
perubahan iklim dan
Pencegahan kebakaran
0 1 1 1 1
DAERAH
a. Fasilitasi penanganan kebakaran dan
dampak perubahan iklim
Jumlah provinsi yang terfasilitasi dalam
penanganan kebakaran dan dampak
perubahan iklim
8 9 9 9 9
b. Sosialisasi PLTB dan Peraturan
Perundang-undangan (daerah)
Jumlah kabupaten yang melaksanakan
sosialisasi PLTB dan peraturan
Perundang-undangan
47 50 55 60 66
c. Pertemuan Koordinasi Penanganan
Gangguan Usaha
Jumlah pertemuan koordinasi
pengendalian penanganan gangguan
usaha
21 0 0 0 0
d. Pertemuan Koordinasi Pengendalian
Kebakaran dan Dampak Perubahan
Iklim daerah
Jumlah pertemuan koordinasi
pengendalian kebakaran dan dampak
perubahan iklim
7 9 9 9 9
e. Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pembangunan demplot adaptasi
kekeringan
13 13 15 17 18
41
No. Kegiatan/Sub Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
f. Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha
Perkebunan
Jumlah kabupaten yang difasilitasi
dalam penanganan gangguan usaha
perkebunan
214 0 0 0 0
5 Pemantapan Sistem Informasi
manajemen Perlindungan
Perkebunan
a. Pembuatan publikasi dan informasi
perlindungan perkebunan
Jumlah buku pedoman perlindungan
perkebunan dan leaflet serta peta
sebaran OPT
- Buku 3 3 3 3 3
- Leaflet 5 5 5 5 5
- Poster 2 2 2 2 2
- Peta 2 2 2 2 2
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perlindungan Perkebunan
a. Rehabilitasi perangkat perlindungan
perkebunan
Jumlah perangkat perlindungan yang
direhab
0 0 10 10 10
b. Penyediaan alat laboratorium
Jumlah penyediaan alat laboratorium
(unit)
0 0 10 10 10
c. Penyediaan sarana transportasi
Jumlah penyediaan sarana transportasi
(unit)
0 0 64 64 64
42
BAB IV PENUTUP
Pemahaman yang sama dan perubahan perilaku serta kesadaran dari seluruh
pelaku usaha dalam mengelola usahanya dan jajaran birokrasi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya, merupakan landasan/kekuatan yang
diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang
perlindungan perkebunan yang telah ditetapkan. Perubahan perilaku yang
melembaga hanya akan terwujud dengan adanya komitmen yang kuat dan
terpadu/sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasannya dari seluruh pemangku kepentingan.
Dengan adanya Rencana Strategi ini, diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi
jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait dalam melaksanakan kegiatannya. Disadari bahwa perubahan
lingkungan baik domestik maupun internasional saat ini bergerak sangat cepat,
sehingga pada implementasi Rencana Stratejik ini masih dimungkinkan adanya
berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan.
Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan dimplementasikan
melalui kegitan dukungan perlindungan perkebunan yang dilaksanakan dalam
kurun waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran perlindungan perkebunan
diarahkan untuk mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Pada intinya kegitan dukungan
perlindungan perkebunan menjadi “asuransi” usaha perkebunan guna
terjaminnya : (1). Pencapaian potensi hasil produksi, (2). Peningkatan mutu
produk, dan (3). Keberlanjutan usaha perkebunan.
Untuk mencapai sasaran-sasaran perlindungan perkebunan diperlukan
komitmen dari seluruh stake-holders terkait baik di tingkat pusat maupun
daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai.
Jakarta, 2010
Direktorat Perlindungan Perkebunan
43
DIREKTORAT
PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN
OPT TANAMAN SEMUSIM
Seksi
Identifikasi
Seksi
Pengendalian
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN
OPT TANAMAN
REMPAH DAN PENYEGAR
Seksi Identifikasi
Seksi Pengendalian
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN
OPT TANAMAN TAHUNAN
Seksi Identifikasi
Seksi Pengendalian
SUB DIREKTORAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Seksi Dampak Perubahan
Iklim
Seksi Pengendalian
Kebakaran
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan
44
Lampiran 2. Jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan
NO
PROV
P O P T
TOTAL
POPT
A H L I TERAMPIL
IV III Jml III II Jml
Madya Muda Pertama Ahli Penyelia Pelk.
Lanjt
Pelak Trmp
1 N A D 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBP2TP Medan 2 4 11 17 0 11 5 16 33
3 Sumbar 0 0 0 0 0 2 0 2 2
4 Riau 0 3 1 4 1 2 0 3 7
5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bengkulu 0 1 2 3 0 4 1 5 8
7 Sumsel 0 0 3 3 0 1 0 1 4
8 Babel 0 0 0
9 Lampung 2 2 1 5 0 26 5 31 36
10 Banten 0 0 0 0 0 0 7 7 7
11 Jabar 1 0 1 2 1 8 0 9 11
12 Jateng 0 1 0 1 5 0 0 5 6
13 DIY 0 0 1 1 10 8 1 19 20
14 BBP2TP Surabaya 0 2 17 19 3 1 1 5 24
15 BPTP Pontianak 0 2 5 7 1 16 1 18 25
16 Kalbar 0 0 1 1 0 0 0 0 1
17 BPTP Pontianak 0 2 5 7 1 16 1 18 25
18 Kalteng 0 0 1 1 0 1 1 2 3
19 Kaltim 1 1 0 2 2 0 0 2 4
20 Kalsel 1 0 0 1 0 2 0 2 3
21 Sulut 2 4 3 9 0 4 6 10 19
22 Gorontalo 0 0 1 1 0 0 0 0 1
23 Sulteng 0 0 1 1 0 4 6 10 11
24 Sultra 1 0 0 1 2 3 1 6 7
25 Sulsel 2 3 8 13 0 4 4 17
26 Bali 0 8 2 10 1 8 0 9 19
27 NTB 0 2 3 5 0 2 1 3 8
28 NTT 0 0 0
29 Malut 0 0 0
30 BBP2TP Ambon 2 0 4 6 1 9 8 18 24
31 Maluku 0 0 0
32 Papua Barat 0 0 0
33 Papua 0 0 0
Jumlah 1 14 35 71 120 28 132 45 205 325
1 Ditjen Perkebunan
1 2 (5*) 10 13 0 0 0 0 13
2 BBP2TP Medan 2 4 (8*) 11 17 0 11 5 16 33
3 BBP2TP Surabaya 0 2 (8*) 17 19 3 1 1 5 24
4 BPTP Pontianak 0 2 (3*) 5 7 1 16 1 18 25
5 BBP2TP Ambon 2 0 4* 6 1 9 8 18 24
Jumlah 2 5 10 47 62 5 37 15 57 119
45
Lampiran 3. Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SL-PHT)
NO TAHUN PEMANDU LAPANG
1 2005 1.016
2 2006 -
3 2007 151
4 2008 -
5 2009 -
JUMLAH 1.167
Lampiran 4. Petani SLPHT perkebunan tahun 2005 - 2009
NO TAHUN PETANI ALUMNI SLPHT
1 2005 122.610
2 2006 -
3 2007 4.825
4 2008 2.350
5 2009 2.125
JUMLAH 131.910
Lampiran 5. Perkembangan Alokasi Anggaran Perlindungan Tahun
2007-2011 (APBN)
TAHUN ANGGARAN PUSAT TUGAS
PERBANTUAN TOTAL
LAJU
PENINGKATAN (%
)1)
1 2 3 4 5
2007
- Jumlah (Rp,-) 2.978.058.000 34.281.742.000 37.259.800.000 -
- % * 7,99 92,01
2008
- Jumlah (Rp,-) 2.355.146.000 50.419.000.000 52.774.146.000 141,64
- % * 4,46 95,54
2009
- Jumlah (Rp,-) 2.943.535.000 29.186.802.000 32.130.337.000 60,88
- % * 9,16 90,84
2010
- Jumlah (Rp,-) 3.831.785.000 23.035.000.000 26.866.785.000 83,62
- % * 14,26 85,74
2011
- Jumlah (Rp,-) 4.305.866.000 25.672.016.000 29.977.882.000 111,58
- % * 14,36 85,64
1) Persentase laju peningkatan total anggaran dibanding tahun
sebelumnya; * Persentase dibanding total anggaran pada tahun yang
sama
46
Lampiran 6. Analisis SWOT Untuk ASAP (Analisis Strategis Alternatif Pilihan)
INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH) :
1. SDM aparat yang cukup banyak.
2. Tersedianya Peraturan yg merupakan Landasan hukum
pembangunan perkebunan.
3. Tersedianya Puslit/Balit, BBP2TP, BPTP, Lab.
Lapangan, dan UPTD.
KELEMAHAN (WEAKNESSES) :
1. Kualitas SDM aparat sebagian
belum memadai. 2. Kualitas sebagian besar
petani/pekebun belum memadai
3. Terbatasnya dana untuk mendukung
operasional perlindungan perkebunan.
PELUANG (OPPORTUNITY) :
1. Potensi Keanekaragaman hayati yg
tinggi.
2 Peran serta institusi daerah masih dapat ditingkatkan.
3. Sumber Daya Manusia petugas dan
pelaku usaha masih dapat
ditingkatkan
STRATEGI (SO)
1. Optimalisasi pemanfaatan plasma nutfah
2. Optimalisasi peran serta seluruh pemangku
kepentingan dalam perlindungan perkebunan berdasarkan peraturan yang ada
3. Optimalisasi peran Puslit/Balit, BBP2TP, BPTP,
Lab. Lapangan, dan UPTD untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat
STRATEGI (WO)
1. Peningkatan kualitas SDM
perkebunan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM petani.
3. Mengoptimalkan peran serta daerah
dan masyarakat dalam pembangunan
perkebunan.
TANTANGAN (THREATS) :
1. Kondisi geografis kepulauan dan
infrastruktur yang terbatas.
2. Perubahan iklim. 3. Potensi daerah dalam pengendalian
OPT.
STRATEGI (ST) 1. Meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait
dalam pengendalian OPT dan antisipasi dampak
perubahan iklim. 2. Mendorong pengembangan teknologi proteksi dan
antisipasi dampak perubahan iklim.
3. Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan
daerah
STRATEGI (WT)
1. Meningkatkan pembinaan SDM secara
berkelanjutan.
2. Penyediaan Petugas POPT sesuai kebutuhan.
3. Optimalisasi peran serta Daerah dalam
pengendalian OPTdan antisipasi
dampak perubahan iklim
47
Lampiran 7. Sasaran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. 000)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Peningkatan
produksi,
produktivitas dan mutu tanaman
perkebunan
berkelanjutan
melalui dukungan perlindungan
perkebunan
Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
tanaman perkebunan
berkelanjutan melalui dukungan perlindungan
perkebunan
Norma, standar,
kebijakan, pedoman
Pedoman
Perlindungan Perkebunan
Tersusunnya pedoman
perlindungan (judul)
Buku 3 3 3 3 3 200,400
200,400
210,420
220,941
231,988
Leaflet 5 5 5 5 5
Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT
Terlaksananya bimbingan/ pembinaan
monev SL-PHT (kali) 36 36 36 36 36
313,217
310,700
326,235
342,547
359,6
74
Pengawalan
identifikasi dan
pengendalian OPT Tanaman Semusim *)
Terlaksananya
pengawalan/ pembinaan
pengendalian (kali) 5 14 14 14 14
392,150
319,750
411,758
432,345
453,963
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi 10 10 14 14 14
48
Terlaksananya konsultasi dengan
Puslit/Balit/Perti (kali)
5 6 7 8 9
Pengawalan
Identifikasi dan
pengendalian OPT Tanaman Rempaah
dan Penyegar
Terlaksananya
pengawalan dan
pembinaan (kali)
0 20 25 26 30
392,150
392,150
411,758
432,345
453,9
63
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
(kali)
0
20
25
26
30
Terlaksananya
konsultasi
Puslit/Balit/Perti (kali)
0
6
7
8
9
Pengawalan
identifikasi dan pengendalian OPT
Tanaman Tahunan
Terlaksananya
pengawalan dan pembinaan (kali)
11 11 18 20 24
392,150
392,150
412,388
433,007
454,657
Terlaksanaya
monitoring dan evaluasi
(kali)
16 18 22 24 28
Terlaksananya
konsultasi
Puslit/Balit/Perti (kali)
6 7 8 9 9
Pembinaan dalam rangka pemberdayaan
perangkat
perlindungan
Jumlah perangkat yang
dibina
22
22
22
22
22
381,900
381,900
400,995
421,045
442,097
49
Bimbingan Teknis dan Pengembangan
Kapasitas Pengendali
OPT Perkebunan
Jumlah pembinaan teknis pengembangan
POPT
8 16
12 16
15 16
18 16
21 16
1,268,9
10
1,268,91
0
133,235
139,896
146,8
91
Jumlah konsultasi POPT
Bimbingan teknis dan evaluasi penanganan
gangguan usaha
perkebunan*)
*) Pada tahun 2011 fungsi ini melebur ke
Dit. Pasca panen dan
Pembinaan Usaha
Jumlah bimbingan teknis dan evaluasi
23 0 0 0 0 134,731
-
-
-
-
Pengawalan mitigasi
dan adaptasi dampak perubahan iklim Jumlah pengawalan 13 13 15 17 18
143,676
143,676
150,860
158,403
166,323
Pengawalan pengendalian
kebakaran lahan dan
kebun serta dampak
perubahan iklim
Jumlah pengawalan
tingkat provinsi 8 9 9 9 9
263,116
263,116
276,272
290,085
304,5
90
Pertemuan
Kebijakan Perlindungan
Perkebunan
Jumlah pertemuan
kebijakan 1 1 1 1 1
147,455
147,455
154,828
162,569
170,6
98
Pertemuan
Koordinasi
Perlindungan
Jumlah pertemuan
koordinasi 3 3 3 3 3
191,184
191,184
200,743
210,780
221,3
19
Pertemuan
Pembahasan Metode
Pengamatan OPT
Jumlah pertemuan
metode pengamatan
OPT 1 0 1 1 1
621,100
-
62,100
62,100
62,10
0
50
Pertemuan IPLPI Jumlah pertemuan IPLI 1 1 1 1 1
129,138
137,522
144,398
151,618
158,1
99
Pertemuan
koordinasi pengendalian
kebakaran dan
penanggulangan
gangguan usaha**)
Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian
kebakaran dan
penanggulangan
gangguan usaha 1 0 0 0 0
256,228
-
-
-
-
Pertemuan Koordinasi
Pencegahan
kebakaran dan
dampak perubahan iklim
Jumlah pertemuan
kebijakan pencegahan
kebakaran dan dampak perubahan iklim 0 1 1 1 1
-
256,228
328,342
361,176
397,293
Penyusunan kegiatan dan
anggaran
Perlindungan
Perkebunan
Tersusunnya kegiatan dan anggaran
perlindungan (Rekap
RKA-KL Pagu indikatif
dan semenatar)
6
6
6
6
6
62,100
62,100
65,205
68,465
71,88
9
Pemantauan dan evaluasi
Jumlah Pemantauan dan
Evaluasi 1 1 1 1 1
Administrasi
499,420
528,276
554,690
582,424
611,5
46
Pembinaan pimpinan
Jumlah pembinaan
32 32 32 32 32
51
Monitoring dan inventarisasi
administrasi umum
pada UPT
Jumlah monitoring dan
evaluasi 8 8 10 10 10
Koordinasi dengan
instansi terkait
Jumlah koordinasi
dengan instansi terkait
10 10 10 10 10
DAERAH
Peningkatan
Kemampuan Teknis
Petugas dan petani
Pemberdayaan
petugas dan petani
Pemberdayaan
Pengamat hama dan
Penyakit (Insentif Petugas Hama dan
Penyakit)
Pemberian insentif
pada petugas
pengamat
Jumlah petugas
pengamat hama dan
penyakit penerima
insentif 988 988 988 988 988
2,840,5
20
3,251,26
7
3,413,8
30
3,584,5
22
3,763
,748
Sekolah Lapang
Pengendalian Hama
Terpadu (SL-PHT)
Jumlah kelompok
tani/petani alumni SL-
PHT 76 65 65 65 65
2,945,0
23
3,305,13
5
3,470,3
92
3,643,9
11
3,826
,107
Pemberdayaan
Perangkat
3,000,0
00
3,340,92
0
5,287,8
00
5,287,8
00
5,287
,800
Operasional
Laboratorium LL,
LUPH, Sub Lab
Tersedianya paket
teknologi yang
dikembangkan LL
6
6
6
6
6
52
Terlatihnya petani
dalam perbanyakan
APH 0 952 952 952 952
Tersedianya teknologi
yang dikembangkan
oleh LUPH 4 4 4 4 4
Terlaksananya magang
petugas LUPH ke
Puslit/Balit/UPT Pusat 3 3 3 3 3
Tersedianya teknologi yang dikembangkan
oleh sub lab hayati 4 4 4 4 4
Pengendalian OPT
utama tanaman
tahunan
Luas areal pengendalian
OPT tanhun 7807 2705 2700 2700 2700
5,433,2
05
3,964,72
0
4,162,9
56
4,371,1
04
4,589
,659
Pengendalian OPT
utama tanaman rempah dan
penyegar
Luas areal pengendalian
OPT regar 525 975 975 975 975
1,543,9
48
2,936,07
8
3,082,8
82
3,237,0
26
3,398
,877
Pengendalian OPT
utama tanaman
semusim
Luas areal pengendalian
OPT semusim 55 55 55 55 55
764,400
764,400
802,620
842,751
884,8
89
Fasilitasi
pencegahan
kebakaran lahan
dan kebun
53
Catatatan *) Tahun 2010 fungsi IPOPT semusim dan pahgar menjadi satu
**) Tahun 2010, fungsi gangguan usaha melekat pada Dit. Pasca panen dan Pembinaan Usaha
Fasilitasi pemantauan
kebakaran, dampak
perubahan iklim dan
bencana alam
Terlaksananya
pemantauan kebakaran
lahan dan kebun dan dpi 8 9
9 9 9
2,084,1
58
2,298,54
9
2,856,9
36
3,142,6
30
3,456
,893
Sosialisasi PLTB
dan Peraturan Perundang-
undangan (daerah)
Terlaksananya
sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-
undangan 47 50 55 60 66
1,007,9
25
1,306,51
9
1,413,8
10
1,555,1
91
1,710
,710
Pertemuan
Koordinasi
Pencegahan
kebakaran dan
dampak perubahan
iklim
Terlaksananya
pertemuan Koordinasi
kebakaran dan DPI 7 9 9 9 9
263,100
33,600
332,100
365,310
401,8
41
Mitigasi dan
adaptasi Perubahan
Iklim Global
Terlaksananya
sosialisasi dan
pembinaan DPI
13 13 15 17 18 1,565,2
35
1,077,04
5
1,677,2
00
1,844,9
20
2,029
,412
Jumlah pedoman
pelaksanaan mitigasi
dan adaptasi 13 13 13 13 13
Terbangunnya rintisan
adaptasi dan kekeringan 26 52 82 116 120
Jumlah kelompok tani
yang memahami tehnik
adaptasi pada tanaman
perkebunan meningkat 13 26 41 58 60