laporan kinerja dinas lingkungan hidup kota dumai...

LAPORAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI TAHUN 2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

2018

1

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat

dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan laporan kinerja dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun

2018.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan

kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai. Sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kota Dumai selama tahun 2018. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses

pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi

kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan

pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan

kualitas dan fungsi Lingkungan hidup di Kota Dumai

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak

dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang optimal

kepada seluruh masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan

kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang

lebih baik.

Dumai, 30 Januari 2019 KEPALA

SATRIO WIBOWO, AP, M.Si NIP. 19770524 199602 1 002

1

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai (LKJ) Tahun 2018 ini dimaksudkan

untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selama tahun

anggaran 2018. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Dalam LKJ ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

yang dicapai selama Tahun 2018.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah dapat

diselenggarakan dengan baik seperti yang telah diamanatkan.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam hal keberhasilan atau

ketidakberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Dalam pencapaian sasaran strategis, dari sasaran yang telah ditetapkan, telah

dilaksanakan dengan baik.

2. Dari sasaran yang telah tercapai tersebut, masih menggunakan indikator kinerja pada

tingkat output, sedangkan kondisi yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat

outcome. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum dapat secara tegas

mendefinisikan indikator kinerja outcome.

3. Capaian sasaran-sasaran yang telah dicapai dengan baik disebabkan komitmen yang

kuat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk memfokuskan program dan

kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2021,

serta timbulnya kesadaran untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

guna mewujudkan Good and Clean Govermance.

Perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang guna mengefektifkan kegiatan-

kegiatan dapat ditempuh dengan beberapa penyelesaian, antara lain:

1. Dalam menyusun Renstra berikutnya agar dijaga keterkaiatan dengan dokumen

perencanaan yang lebih tinggi (RPMJD Kota Dumai) dan melibatkan stakeholders.

1

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 iii

2. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen

perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan,

Penetapan Kinerja dan lain-lain.

3. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan antara Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Renstra Daerah Kota.

4. Menjadikan capaian sasaran LKJ Tahun 2018 ini sebagai masukan dalam proses

pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai dimasa yang akan datang.

1

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

IKHITSAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………………………………………...v

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………………………………………...vi

GAMBAR .................................................................................................................. .vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Dasar Hukum………………………………………………………………………………….4

C. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 8

D. Isu Strategis ....................................................................................... 9

E. Tugas fungsi & Struktur Organisasi………………………………………………..10

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................. 46

A. Perencanaan Kinerja .......................................................................... 46

B. Perencanaan Strategis, Perencanaan Program dan Kegiatan…………53

1. Strategis dan Kebijakan……………………………………………………………...53

2. Perencanaan Hasil Pengukuran Kinerja DLH 2018………….………….63

3. Indikator Kinerja Utama ……..……………………………………………….……74

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 78

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 78

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................ 80

C. Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 92

a. Realisasi Anggaran…………………………………………………………………….93

BAB IV. PENUTUP ................................................................................................... 97

1

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 v

DAFTAR TABEL

Tabel 1, Bagan organisasi DLH ........................................................................................... 45

Tabel I Tujuan , sasaran Arah Kebijakan ........................................................................... 46

Tabel 11 Tujuan Sasaran Jangka Menengah...................................................................... 47

Tabel III Perjanjian Kinerja Eselon…………………………………………………………….…………..………48

Tabel IV. Anggaran Belanja Lansung…………………………………………………….………………………77

Tabel V. Pengukuran Indikator Kinerja……………………………….………………………………………..79

TAbel VI. Capaian Indikator Kinerja…………………………………………………………………….…………79

Tabel VII. Realisasi Kinerja dan Anggaran TA. 2018………………………………………….…………..94

1

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai TA.2018 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang terdapat pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan upaya peningkatan

efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Kota

Dumai perlu melakukan langkah- langkah penguatan kewenangan, efesiensi,

efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan

peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kota Dumai.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan tersebut dalam mencapai

tujuan nasional maka perlu , perencanaan, koordinasi serta membuat

perencanaan strategis secara matang. Semua yang kita perlukan antara lain

adalah sumber daya yang handal sebagai pelaksana pembangunan dan

ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta kondisi

lingkungan yang serasi untuk mendukung kehidupan manusia.

Dengan telah ditetapkannya Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai

(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan keputusan

Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup TA.2018 2

Organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai, Sehubungan telah diterbitkannya peraturan peraturan tersebut

diatas, maka perlu disusun Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Kota Dumai Tahun 2016 s/d 2021.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan

pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah

dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan

kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Perkembangan yang terjadi pada masyarakat menuntut adanya

Akuntabilitas Kinerja pada setiap Aparatur negara dalam menjalankan tugas

yang diembannya. Tuntutan adanya Akuntabilitas Kinerja tersebut

disebabkan oleh pengalaman masa pemerintahan yang lalu yang dinilai

sangat mengesampingkan prinsip-prinsip "Good Govermance".

Pengesampingan prinsip Akuntabilitas inilah yang dianggap oleh masyarakat

menjadi penyebab utama adanya tindakan tindakan dari Aparatur Negara

yang mengedepankan keuntungan pribadi atau kelompok seperti KKN.

Menyikapi tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah mewajibkan kepada

setiap satuan kerja untuk menyusun laporan kinerja. Dalam Sistim

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen

pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan

strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan

perkembangan strategik, dan global serta tetap berada dalam sistim

manajemen nasional.


Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Dumai, maka seluruh arah kebijakan

dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan harus

berpedoman pada RPJMD tersebut. Ketentuan tersebut diamanatkan

kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah termasuk Dinas

Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota Dumai.

Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana program

kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai pedoman dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan

yang telah diamanatkan dalam RPJMD.


B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 16 tahun 1999 Tentang Pembentukkan Kota

Madya Tingkat II Dumai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 60. Tambahan Lemabaran Negara Repukblik indonesia No.

3829);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik


7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi

rancangan peraturan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja

pemerintah daerah

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.


20. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang rencana pembangunan

jangka menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 s/d 2019 ( Lembaran

daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);

21. Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 Tentang rencana

jangka panjang Daerah kota Dumai Tahun 2005 - 2025;

22. Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang

pembentukkan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai ( Lembaran

Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor seri D);

23. Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan

rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD Kota Dumai

Tahun 2016 s/d 2021);

24. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai tahun 2017-2021.

25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;

26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Lingkungan Kelas


C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkunagn Hidup Tahun

2018 sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan dan

pencapaian sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai Visi dan Misi Walikota terpilih

Periode Tahun 2016 -2021 yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis

serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sedangkan Tujuan dari Penyusuanan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan

Hidup Tahun 2018 adalah:

1. Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

2. Wujud nyata komitmen;

3. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

4. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

7. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian

kinerja yang telah ditetapkan.

8. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

9. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

Adapun tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk itu

ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.


2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memelihara lingkungan

hidup.

3. Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran baik oleh masyarakat

maupun pengusaha untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

4. Meningkatkan efektifitas dokumen AMDAL, UKL dan UPL untuk mengurangi

dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan

hidup

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya

pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

D. ISU STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan

mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak

berwawasan lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pengembangan

program di lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan terkait tugas dan fungsi

pelayanan maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Suhu Udara da Penurunan Kwalitas Udara Ambien

2. Peningkatan Sumber Emisi Gas Rumah Kaca, Emisi Gas Buang Sumber

Bergerak dan Tidak Bergerak

3. Ketersedian dan Kwalitas Air Tanah menurun, termasuk ketersedian air

bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kwalitas air tidaklayak

untuk mandi dan cuci.

4. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk


5. Pencemaran sungai yang mengaliri kota dumai, beberapa sungai

memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi tempat

pembuangan sampah.

6. Sampah belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan

cendrung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan

belum mengembangkan system paritisipatif untuk prinsip 3R

7. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan

menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama

8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan lingkungan dan

pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan

sampah secara mandiri.

9. Bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana

tahunan

10. Perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi

kawasan konservasi

11. Degradasi dan devorestasi hutan dan lahan gambut

12. Daerah aliran sungai (DAS) dikuasai masyarakat untuk tempat tinggal

13. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut

akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta

tingginya abrasi pantai.

E. TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu lembaga teknis

daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah nomor 54 tahun 2016

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dukungan Hidup Kota Dumai sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup.


2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja dinas;

b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;

c. pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;

d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan

kewenangannya;

e. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum

sesuai dengan kewenangannya;

f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;

g. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup;

h. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka

pelaksanaan tugas;

i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam

pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah;

j. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

lingkup fungsinya


3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Tata Usaha; dan

3. Subbagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan

3. Seksi Pertamanan;

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

terdiri dari:

1. Seksi Pengurangan Sampah;

2. Seksi Penanganan Sampah; dan

3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

3. Seksi Kerusakan Lingkungan;

f. BidangPenataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri

dari:

1. SeksiPengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

3. SeksiPengembangan Kapasitas;

g. UPT; dan

h. Jabatan Fungsional.


KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksudmempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup untuk membantu

Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu

oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

SEKRETARIAT

1) Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi

dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan,pengelolaan barang

milik negara dan kerumahtanggaan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran

Dinas Lingkungan Hidup;

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokumentasi Dinas;


a. penyelenggaraan urusan keuangan,perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,

ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan

sarana;

b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa;

d. penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum; dan

f. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan lingkup

fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Subbagian Keuangan dan Asset.

Sub Bagian Perencanaan

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

a. Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud

menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program,

evaluasi dan pelaporan;

b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang

berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;


c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam

penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka

panjang, menengah, pendek berupa rencana stratejik organisasi, serta

bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

program;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan

laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabiltas kinerja;

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk

pemecahan masalah; dan

h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,

kepegawaian, arsip dan dokumentasi

(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan

administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip

dan dokumentasi;

b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan

pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;


c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural,

teknis dan fungsional;

d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang

berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan

dokumentasi;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi

dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan

analisis jabatan;

i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah

dinas dan kearsipan;

j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan

masyarakat dan protokol; dan

k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Sub bagian Keuangan dan Aset

(1) Subbagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan

negara serta sarana program.

(2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Asset sebagaimana

dimaksud,sebagai berikut:


a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara serta sarana program;

b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk

teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang

milik/kekayaan negara serta sarana program;

c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pegelolaan sarana;

d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan

perlengkapan rumah tangga;

e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk

pemecahan masalah;

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi

keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana

program; dan

h. menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup

tugasnya.

1. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam

mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang

tata lingkungan dan pertamanan, menyusun rencana pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis,

menyusun perencanaan potensi dan kajian dampak lingkungan hidup,

pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen

lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan


Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup (UKL-UPL) serta penyusunan dan perumusan pemulihan

lingkungan.

(2) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud,

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam,Bidang Tata

Lingkungan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perumusan kebijakan teknis penilaian, pembinaan,

pengawasan teknis pengelolaan Analisis Dampak Lingkungan dan

UKL-UPL;

b. penginventarisasian data dan informasi penyusunan Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

c pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen

lingkungan terpadu;

d. pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen

lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);

d. penyusunan perumusan kebijakan pelestarian fungsi lingkungan

hidup, pemulihan lingkungan;

e. pengoordinasian dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL,

UKL-UPL), serta koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan

dan pelaksanaan RPPLH dan KLHS;

f. pengendalian dampak perubahan iklim;

g. perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan

penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup;

h. penyelenggaraan penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi

UKL-UPL;


i. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis serta

pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

j. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen

lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan

lingkungan;

k. penyelenggaraan pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan

teknis dokumen AMDAL, UKL-UPL;

l. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis,

pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

m. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan lingkup fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan terdiri dari:

a. Seksi Perencanan dan Kajian Dampak Lingkungan;

b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan

c. Seksi Pertamanan.

a. Seksi Perencanan dan Kajian Dampak Lingkungan;

(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana

dimaksud,mempunyaitugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS, status

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, dokumen lingkungan

(AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan.

(2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

sebagaimana dimaksud,sebagai berikut:

a. menginventarisasi data dan informasi sumber daya;

b. menyusun bahan dokumen RPPLH;


c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e. menyusun bahan penentu daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisi

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g. melakukan penyiapan bahan singkronisasi RPPLH Nasional,

Pulau/Kepulauan dan ekoregion;

h. menyiapkan bahan status lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup, kajian lingkungan hidup strategis;

i. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang

RPPLH;

j. menyiapkan bahan fasilitasi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan

KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS;

k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi KLHS;

l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL,

Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan

Hidup)

m. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

n. menyiapkan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan;

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam

pelaksanaan tugas;

p. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.


b. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud,

mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan

sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

investigasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi

keanekaragaman hayati.

(2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud, sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan rumusan dan kebijakan teknis di seksi

pemeliharaan lingkungan hidup;

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelindungan sumber daya

alam, pengawetan sumber daya alam,

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber

daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

d. melakukan penyiapan bahan perencanaan konservasi

keanekaragaman hayati;

e. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian

kerusakan keanekaragaman hayati;

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

g. melakukan penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam

pemanfaatan keanekaragaman hayati;

h. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan

pengelolaan database keanekaragaman hayati;

i. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.


a. Seksi pertamanan

(1) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan taman-

taman di daerah, pemeliharaan dan pengendalian taman-taman di

daerah.

(2) Uraian tugas Seksi Pertamanansebagaimana dimaksud, sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan pemulihan

seksi pertamanan;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan mengajukan usulan

kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan;

c. menyiapkan bahan pemeliharaan dan menjaga kebersihan,

keindahan dan ketertiban disekitar ruang terbuka hijau dan

taman-taman di daerah;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan

kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait

dalam penanganan penataan dan pemeliharaan taman-taman di

daerah; dan

e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracunsebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun

kebijakan tenis, melaksanakan pelestarian, pengendalian, pengawasan,

penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan, pengolahan,

proses perizinan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun.


(2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracunsebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunmenyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;

b. penetapan target pengurangan sampah;

c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang

mampu diurai oleh proses alam;

f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;

h. perumusan kebijakan penanganan sampah;

i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan

akhir sampah;

j. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;

k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

l. penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS),

Tempat Pengelohan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan

Akhir (TPA) sampah;

m. pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping;

n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah;


p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan

dengan

q. badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta;

t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakn oleh swasta;

u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan);

x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun;

y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan);

aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);

bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun;


cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun;

dd. pelaksanaan perizinan penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun medis;

ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

dan

ff. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

lingkup fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracunterdiri dari:

a. Seksi Pengurangan Sampah;

b. Seksi Penanganan Sampah; dan

c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

a. Seksi pengurangan sampah

(1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

menyusun informasi, menetapkan target, merumuskan kebijakan,

membina, menyediakan fasilitas pengurangan sampah.

(2) Uraian tugas Seksi PenguranganSampah sebagaimana dimaksud,sebagai

berikut:

a. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;

b. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;

c. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah pada

produsen/industri;

d. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan

yang mampu diurai oleh proses alam;

e. melakukan pembinaan pendaur ulang sampah;


f. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

g. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

kemasan produk; dan


lingkup tugasnya

b. Seksi Penanganan Sampah

(1) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan penyediaan sarana

prasarana penanganan sampah, retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah dan proses akhir sampah.

(2) Uraian tugas Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud,sebagai

berikut:

a. merumuskan kebikan penangan sampah;

b. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

c. menyediakan sarana dan prasana pengangan sampah;

d. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

e. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

f. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan

sistem pembuangan open dumping.

g. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

h. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah

i. melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah;

j. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;


k. menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pangangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

Swasta;

l. melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

m. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan

usaha);

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);dan

o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

(1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunsebagaimana dimaksud

mempunyai tugas melaksanakan, memantau dan mengawasi

penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan

penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan

pelayanan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(2) Uraian tugas Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

sebagaimana dimaksud,sebagai berikut:

a. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;

b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementaralimbah bahan

berbahaya dan beracun dalam daerah;

c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;


d. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan

limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan) dalam daerah;

e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya

dan beracun;

f. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya

dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)

dilakukandalam daerah;

g. melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya

dan beracun dilakukan dalam daerah;

h. melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan

beracun medis;

i. memantauan dan mengawasi terhadap pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam

pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada

atasan; dan

l. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidupsebagaimana dimaksud, mempunyai tugas mengendalikan pencemaran,

kerusakan dan pemantauan lingkungan hidup, proses pelayanan rekomendasi

dan perizinan pembuangan air limbah.


(1) . Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganHidup

sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi

terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan

masalah dampak lingkungan;

b. perumusan aturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;

c. pemfasilitasian bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan;

d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;

e. penelitian dan pengkajian data potensi kerusakan lingkungan;

f. pemfasilitasian peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan

pengendalian kerusakan lingkungan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang

berlaku; dan

h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

lingkup fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Seksi Pemantauan Lingkungan;

b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

c. Seksi Kerusakan Lingkungan.


a. Seksi Pemantauan Lingkungan

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup,

melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim perlindungan lapisan

ozon dan memantau dampak deposisi asam, serta melaksanakan kegiatan

pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut.

(2) Uraian tugas Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud sebagai

berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja, sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. menyiapkan petunjuk teknis pemantauan dan penataan lingkungan;

c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;

d. memantau kualitas air dan udara;

e. monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;

f. mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

g. menginventarisasi tambang golongan ”C” dan kegiatan usaha lainnya;

h. mengawasi dan memantau lingkungan terhadap ketataan pemrakarsa

dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

i. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan

iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam;

j. memantau penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol

dibidang lingkungan hidup skala kota;

k. melakukan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi

terkait dalam hal pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan masalah

dampak lingkungan;

l. melaksanakan koordinasi dalam hal pemantauan dan penataan

lingkungan;


m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup

tugasnya.

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

(1) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, melaksanakan

proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah,

mengoordinasikan dengan stakeholders dalam rangka singkronisasi

informasi, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan

pengengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut.

(2) Uraian tugas Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud,sebagai

berikut:

a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pencemaran

lingkungan;

b. menyiapkan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian pencemaran lingkungan;

c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

pencemaran lingkungan dengan instansi pemerintah, lembaga

swadaya masyarakat dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis

pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sesuai

ketentuan yang berlaku;

e. menanggulangi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan laut;


f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pencemaran

lingkungan;

g. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan lembaga

penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, instansi pemerintah,

lembaga organisasi swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam

rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;

h. mengendalikan pengolahan limbah yang berpotensi mencemari

lingkungan;

i. melaksanakan proses pelayanan rekomendasi dan perizinan

pembuangan air limbah;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan

k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

(1) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai

tugas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup,

melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan wilayah

pesisir dan laut, koordinasi dan penanggulangan kerusakan yang

berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan/atau bencana alam,

koordinasi dengan stakeholders dalam rangka singkronisasi

informasi, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

(2) Uraian tugas Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana

dimaksud,sebagai berikut:

a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis kerusakan

lingkungan;

b. menyiapkan bahan perumusan pengaturan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;


c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di

subbidang kerusakan lingkungan dengan Instansi Pemerintah,

Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai


d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis

pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sesuai


e. menanggulangi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut;

f. melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan;

g. mengawasi, mengendalikan serta menanggulangi kerusakan

yang berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan atau

bencana alam;

h. melaksanakan penetapan kawasan yang beresiko rawan

bencana dan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;

i. mengawasidan mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah

akibat kegiatan produksi biomassa;

j. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan

lingkungan;

k. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan lembaga

penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, instansi

pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan atau

swasta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

kerusakan lingkungan;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan

m. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.


4. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penegakan

hukum lingkungan, melaksanakan tindak lanjut pengaduan

masyarakat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang

lingkungan, menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dibidang

lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penerapan Standara Nasional Indonesia (SNI) dan standar

kompetensi personil bidang lingkungan hidup.

(2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. pengevaluasian dan perumusan kebijakan teknis terhadap

pengaduan masyarakat;

b. penindaklanjutan pengaduan masyarakat dalam rangka

pemecahan masalah;

c. pengoordinasian dengan stakeholder dalam penetapan langkah-

langkah tindaklanjut pengaduan masyarakat;

d. penegakan hukum lingkungan;

e. penilaian terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat

mengganggu lingkungan hidup;

f. pengoordinasian kegiatan penindakan perkara pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan

g. penindakan dan pemberian sanksi terhadap perkara pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan,


h. pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai

permasalahan lingkungan hidup;

i. pengembangan dan penyelenggaraan informasi kualitas

lingkungan;

j. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan Standar

Kompetensi Personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan

k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan lingkup fungsinya.

Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;dan

c. Seksi Pengembangan Kapasitas.

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

(1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana

dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan tindak lanjut pengaduan

masyarakat terkait permasalahan lingkungan, Pelaksanaan penyelesaian

sengketa lingkungan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengaduan

dan evaluasi;

b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang

pengaduan dan evaluasi;

c. membina dan melaksanakan tugas dibidang pengaduan dan evaluasi;

d. menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka

menindaklanjuti pengaduan masyarakat;

e. menyusun langkah kegiatan dan mengevaluasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan


f. mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan;

g. membuat laporan sehubungan kegiatan dan tugas sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

h. memberikan informasi (publikasi secara luas) pelayanan perizinan

bagi masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta;

i. menyiapkan bahan-bahan informasi pelayanan informasi;

j. menerima pengaduan yang datang dari masyarakat, instansi

pemerintah maupun swasta;

k. melaksanakan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat, instansi

pemerintah maupun swasta;

l. bertanggung jawab terhadap data-data pelayanan dan melakukan

kegiatan evaluasi terhadap pemberian pelayanan perizinan;

m. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan

pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; dan

n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

(1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud,

mempunyai tugas melaksanaan penegakan hukum lingkungan,

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan

permasalahan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non

perizinan.

(2) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai mana

dimaksud sebagai berikut:

a. melakukan penegakan hukum lingkungan

b. mempersiapkan rencana kegiatan penindakan perkara

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

c. mengoordinasikan kegiatan penindakan perkara pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan,


d. melaksanakan penindakan perkara pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan

permasalahan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non

perizinan;

f. menilai terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat

mengganggu lingkungan hidup;

g. melaksanakan investigasi, pelayanan pengaduan masyarakat

terhadap lingkungan hidup, penanganan kasus lingkungan

hidup, dan koordinasi penerapan dan penyelesaian sengketa

lingkungan hidup;

h. menyelenggarakan hubungan masyarakat dalam

menyelesaikan urusan permasalahan perizinan dan non

perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. mengevaluasi perizinan dan penindakan perkara pencemaran

dan/atau erusakan lingkungan;

j. memberikan masukan dan laporan kepada Ketua Tim

Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu; dan

k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai

dengan lingkup tugasnya

c. Seksi Pengembangan Kapasitas

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud, mempunyai

tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan

hidup, melaksanakan pengembangan kapasitas personil lingkungan

hidup dan mengembangkan informasi dan teknologi lingkungan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud,

sebagai berikut:


a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan

tugas;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidanglingkungan

hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;

c. mengembangkan kapasitas personil lingkungan hidup;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap personil

lingkungan hidup;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait

pengembangan kapasitas personil lingkungan hidup;

f. mengelola perpustakaan lingkungan;

g. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta

dalam rangka pengembangan teknologi informasi lingkungan;

dan


lingkup tugasnya.

UPT

(1) UPT sebagaimana dimaksud, merupakan unit pelaksana yang

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa

Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk

melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan

kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM

LINGKUNGAN KELAS A


1. TUGAS DAN FUNGSI UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pada UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi penetapan

system manajemen mutu, fasilitasi kegiatan pelatihan teknis bagi sumber

daya manusia, koordinasi, verifikasi dan penghimpunan data hasil uji sampel

berdasarkan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan efektifdan

efisian untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan kegiatan pada UPT Laboratorium Lingkungan berdasarkan

Rencana Operasional lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan ketentuan yang

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Pembagian tugas kepada pemangku jabatan lingkup UPT Laboratorium

Lingkungan Kelas A berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing

untuk dapat mewujudkan pencapaian rencana kerja tahunan;

c. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien;

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA


d. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkup UPT Laboratorium Lingkungan

Kelas A sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan lingkup UPT Laboratorium Lingkungan

Kelas A berdasarkan kerangka acuan kerja, rencana strategis, renja, serta

dokumen pengguna anggaran kegiatan dan peraturan perundang-undangan

untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran kerja tahunan;

f. Pelaksanaan program kegiatan lingkup UPT Laboratorium Lingkungan Kelas

A berdasarkan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran dan

dokumen penggunaan anggaran kegiatan serta ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan

sasaran rencana kerja tahunan;

g. Pengendalian pelaksanaan ketatausahaan lingkup UPT Laboratorium

Lingkungan Kelas A, secara sistematis, terarah, dan realistis agar kinerja

ketatausahaan Laboratorium dan pelayanan kepada pelanggan berjalan

seoptimal mungkin;

h. Pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium untuk

menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh

uji air, udara, dan tanah serta pengujian parameter kualitas lingkungan

berdasarkan SNI dan peraturan perundang-undangan;

i. Pelaksanaan kewenangan pengambil keputusan dan kebijakan terhadap

sumber daya UPT Laboratorium Lingkungan untuk mencapai mutu hasil

pengujian berdasarkan SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif dan efisien;

j. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan

peralatan, bahan kimia, limbah dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) UPT

Laboratorium Lingkungan sesuai pedomanteknis dan peraturan perundang-


undangan yang berlaku untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan

higienitas laboratorium;

k. Pengaturan pengelolaan teknis operasional pengambilan contoh uji air,

tanah, dan udara di lapangan sesuai pedoman SNI dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin mutu dan kualitas hasil

uji laboraotrium;

l. Pengaturan pengelolaan teknis operasional pelaksanaan pengujian

parameter air, tanah, dan udara di laboratorium sesuai pedoman SNI dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin mutu dan

kualitas hasil uji laboraotrium;

m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium

Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja dimasa mendatang;

n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium

Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A terdiri dari:

a. Kepala UPT;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala UPT

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sesuai

dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya. Kepala UPT dibantu

oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.


b. Kepala Subbagian Tata Usaha

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala

UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha berdasarkan

Rencana Operasional lingkup UPT. Laboratorium Lingkungan Kelas

A dan ketentuan yang berlaku sesuai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masingagar pelaksanaan program dan

kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha dapat terealisasi dengan

baik;

c. Penentuan target waktu penyelesaian tugas kepada bawahan;

d. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan

pembagian tugas yang telah tersusun agar pekerjaan dapat

berjalan efektif dan efisien;

e. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata

Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

f. Pelaksanaan koordinasi pendelegasian tugas antara pegawai yang

menjadi tanggung jawabnya apabila berhalangan hadir tetap;

g. Pelaksanaan pengelolaan tata kearsipan rekaman dokumen, data-

data teknis, dan naskah dinas/surat masuk dan keluar berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar terselenggaranya

tertib administrasi perkantoran;

h. Pengkajian surat masuk yang akan disampaikan kepada atasan

berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang

berlaku agar terselenggaranya tertib administrasi perkantoran;


i. Pengoreksian dan pemverifikasian konsep draf naskah dinas atau

surat keluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

sehingga tersusunnya format sistematika penulisan yang benar

dan terpenuhinya aspek legalitas dokumen kebijakan;

j. Pelaksanaan pengelolaan data penerimaan sampel, data

pelaporan hasil uji sampel, data inventarisasi peralatan, dan

bahan kimia dalam gudang;

k. Pelaksanaan rencana dan usulan kebutuhan jenis diklat/pelatihan

pegawai baik struktural, teknis, maupun fungsional sesuai latar

pendidikan pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM UPT.

Laboratorium Lingkungan Kelas A;

l. Pengendalian rekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar

absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai

berdasarkan peraturan disiplin pegawai dan terciptanya situasi

kerja yang kondusif;

m. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan sarana dan

prasarana laboratorium lingkungan agar pelaksanaan kegiatan

UPT. Laboratorium Lingkungan Kelas A terealisasi dengan baik;

n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Tata

Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian

Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.


c. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPT

dalam melaksanakan tugas di Laboratorium Lingkungan berdasarkan

keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung

jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan

fungsional masing-masing.


BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DAN PERTAMANAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PERTAMANAN

SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN

SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN

SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH

DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA

DAN BERACUN

SEKSI PENGURANGAN SAMPAH

SEKSI PENANGANANAN

SAMPAH

SEKSI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN

KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

SENGKETA LINGKUNGAN

SEKSI PENEGAKAN

HUKUM LINGKUNGAN

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

UPT

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN

ASET


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang dilaksanakan oleh Dinas Ligkungan Hidup melalui berbagai

kegiatan, serta Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan arah kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa

informasi tentang: tujuan ,sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja

seperti yang tertuang dalam table dibwah ini

Tabel I : Tujuan dan Sasaran serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup kota dumai

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas lingkungan

Meningkatnya infrastruktur perkotaan Meningkatnya kualitas lingkungan

Jumlah wilayah pengelolaan sampah kota yang tertangani Persentase Kualitas udara Persentase Kualitas air

Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan


perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan kinerja perencanaan

Jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah . Renstra itu sendiiri merupakan turunan dari induk

perencanaan jangka menengah daerah yaitu ( RPJMD) . pada dokumen Renstra

Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 tertuang Pada Dokumen Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2016- 2021 seperti yang tercanum dibawah

ini :

Tabel II

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TUJUAN/SASA

RAN

Satuan

Kondisi Awal

(2016)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -

Kondisi Akhir

OPD 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

1

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Meningkatnya infrastruktur perkotaan Meningkatnya kualitas lingkungan

Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani Persentase Kualitas udara

Wilayah

%

4

60

4

65

4

70

5

75

5

80

5

85

5

85

DLH

DLH

Persentase Kualitas air

% 60 65 70 75 80 85 85 DLH

Perencanaan Kinerja tersebut dijabarkan lagi dalam bentuk Perjanjian kinerja pejabat

esolan II dan III seprti yang tercantum dalam daftar table dibawah ini :

ESELON II. KEPALA DINAS

NO SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET TAHUNAN 2018

1 Meningkatkannya infrastruktur perkotaan 1 wilayah 4

2 Persentase kualitas udara % 70 3 Persentase kualitas air % 70

1

Meningkatnya kualitas lingkungan 2

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Rp 5,164,428,900

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan Program pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup Rp 615,232,388

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

pemantauan kualiatas lingkungan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan limbah B3

Pengendalian pencemaran air

Program peningkatan pengendalian polusi

Pengujian polusi udara ambien

Rp 105,530,000

Rp 105,530,000

JUMLAH Rp 5,885,191,288

PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

PERUBAHAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rp 283,900,000

2

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaran dan sarana persampahan Rp 4,880,528,900

Rp 188,189,288

Sasaran 1 : Meningkatkannya infrastruktur perkotaan

Rp 99,968,300 Rp 167,200,000 Rp 57,000,000 Rp 80,649,600

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp 22,225,200


ESELON III. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAM PAH DAN LIMBAH B3

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET TAHUNAN

2018

PROGRAM/KEGIATAN UTAMA

ANGGARAN (Rp)

1 Meningkatnya kualitas lingkungan

Persentase kuallitas air

% 85 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp. 80,649,600

% 85 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Rp.80,649,600

Meningkatnya infrastruktur perkotaan


bulan 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp.5,164,428,900

% 70 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Rp 283,900,000

Bulan 12 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Rp 4,880,528,900

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA Rp 5,245,078,500

ESELON III. KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKTAN KAPASITAS LINGKUNGAN

NO SASARAN


TARGET TAHUNAN

2018


ANGGARAN (Rp)

Meningkatnya kualitas lingkungan

Persentase kualitas udara


Rp 22,225,200

persentase kualitas air % 50 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp 22,225,200

wilayah 4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp 290,650,654

% 75 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Rp 99,968,300

% 70 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup

Rp 95,341,177

% 70 Meningkatkan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Rp 95,341,177

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA Rp

312,875,854


ESELON III. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TARGET TAHUNAN

2018


ANGGARAN (Rp)


Persentase kualitas air


Rp 412,389,288

% 85 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Rp.167,200,000

% 70 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Rp .57,000,000

% 70 Pengendalian Pencemaran Air

Rp. 188,189,288

Persentase kualitas udara

% 100 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Rp.105,530,000

% 80 Pengujian Polusi Udara Ambien

Rp. 105,530,000

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA Rp. 469,389,288

ESELON III. TATA LINGKUNGAN & PERTAMANAN

NO SASARAN


TARGET TAHUNAN

2018 PROGRAM/KEGIATAN UTAMA ANGGARAN (Rp)



% 70 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rp.59,600,000

Dokumen 2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Rp.172,800,000

Meningkatnya infrastruktur perkotaan


% 80 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rp.3,390,672,615

% 80 Penyusunan Program Pengembangan RTH

Rp.152,200,000

% 80 Pemeliharaan RTH Rp.3,178,872,615

% 80 Pengembangan Taman Rekreasi Rp.59,600,000

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA Rp.3,450,272,615


B. PERENCANAAN STRATEGI, PERENCANAAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk mendukung

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJM yang dilaksanakan

tahun 2016-2021 adalah merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

dari misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam pembangunan kota dumai 5

tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun

2016-2021 ada beberapa strategi yang dicapai adalah :

a. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pencemaran

lingkungan.

b. Meningkatkan kwalitas lingkungan kawasan pesisir,

c. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang

memiliki potensi mencemari lingkungan.

d. Meningkatkan sarana prasarana dan pemahaman masyarakat terhadap

adaptasi perublim dan konservasi sumber daya alam

e. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

f. Meningkatkan jumlah taman kota dan sarana prasarana pendukung

pengelolaan RTH

g. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran

lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir

1. KEBIJAKAN.

Kebijakan umum dalam pembangunan kota dumai 5 tahun kedepan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran

lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir

3. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang seimbang

4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan

menerapkan teknologi ramah lingkungan

Untuk memberikan gambaran mengenai faktor tantangan dan keberhasilan

dapat dilihat pada matrik analisa SWOT.

MATRIK SWOT

PELUANG

1. Berpeluang mengoptimalkan otoritas

merumuskan kebijakan,

mengembangkan ruang terbuka hijau

dan pengelolaan sampah serta sarana

prasarana, teknologi, pemantauan

dan pengendalian pencemaran

lingkungan serta pembianaan

terhadap berbagai aktivitas yang

berpotensi menimbulkan dampak

negatif.

2. Berpeluang mengembangkan

dukungan dan kemitraan dengan

pelaku usaha dan berbagai aktivitas


lingkungan untuk bersama menjaga

ruang terbuka hijau dan kebersihan

dalam menjaga kelestarian lingkungan

hidup.

3. Berpeluang dalam penguatan

kelembagaan dan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di bidang

lingkungan hidup.

4. Berpeluang membangun apresiasi dan

persepsi masyarakat tentang

pentingnya menjaga ruang terbuka

hijau dan pengelolaan sampah dalam

kelestarian lingkungan

5. hidup dan dampak yang akan timbul

akibat Global Warming.

6. Berpeluang memperoleh bantuan

dana dari Provinsi dan Pusat dalam

rangka pengendalian dampak

lingkungan.

KEKUATAN

1. Memilik aparatur pelaksanaan tugas

dan fungsi lingkungan hidup

sebanyak 39 orang terdiri dari 39

orang.

2. Memiliki sumber pendanaan yang

dialokasikan dalam APBD Kota Dumai

Optimalkan otoritas penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup

dengan menggunakan sumber dana

secara efektif dan efisien serta

berdayakan seluruh staf aparatur dengan

menggunakan instrument regulasi dan

untuk menyelenggarakan tupoksi

Dinas Lingkungan Hidup.

3. Memiliki pola kunjungan operasional

pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran

komponen lingkungan.

4. Memikii kewenangan sebagai

organisasi yang secara khusus

membidangi pengelolaan ruang

terbuka hijau dan pengelolaan

persampahan dalam rangka

kelangsungan lingkungan hidup.

5. Memiliki instrument regulasi berupa

peraturan perundang-undangan dan

peraturan daerah tentang lingkungan

hidup.

6. Memiliki data dan informasi tentang

aktivitas kawasan pelabuhan dan

industri serta aktivitas lainnya yang


negative terhadap komponen

lingkungan hidup.

kewenangan yang dimiliki, bangun

apresiasi dan persepsi masyarakat dan

seluruh komponen pelaku usaha guna

memperkecil resiko dan dampak yang

akan timbul akibat berbagai aktivitas

yang berpotensi menimbulkan kerusakan

ruang terbuka hijau dan oengelolaan

persampahan yang berpotensi

menimbulkan pencemaran.

MATRIK SWOT

TANTANGAN

1. Rendahnya tingkat kepedulian

masyarakat dan dunia usaha terhadap

pentingnya ruang terbuka hijau dan

kebersihan didalam pengelolaan


sampah domestik dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup secara

berkelanjutan.

2. Kecenderungan peningkatan

pertumbuhan industri yang tidak

sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

3. Belum optimalnya penegakan hkum

terhadap pelaku pelanggaran

peraturan dan perundang-undangan

tentang lingkungan hidup.

4. Penurunan kualitas komponen

lingkungan hidup dan dampak

pemanasan global (Global Warming).

5. Rendahnya konsistensi kestabilan

kontribusi dana perimbangan

terhadap APBD kota/daerah dan

terbatasnya APBD kota Dumai untuk

mendukung program pengendalian

lingkungan hidup.

6. Relatif rendahnya integritas moral,

dan adanya kecenderungan perilaku

negatif pelaku berbagai aktivitas yang


negative terhadap lingkungan hidup.

KEKUATAN

1. Memilik aparatur pelaksanaan tugas

dan fungsi lingkungan hidup

Optimalkan penyelenggaraan tugas dan

fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki

dengan menggunakan sumber

sebanyak 39 orang terdiri dari 39

orang.

2. Memiliki sumber pendanaan yang

dialokasikan dalam APBD Kota Dumai

untuk menyelenggarakan tupoksi

Dinas Lingkungan Hidup.

3. Memiliki pola kunjungan operasional

pengelolaan ruang terbuka hijau

dalam pengelolaan smpah domestik

dalam menjaga kualitas air dan


komponen lingkungan.

4. Memilii kewenangan sebagai

organisasi yang secara khusus

membidangi ruang terbuka hijau dan

kebersihan serta pengelolaan

sampah dan pengelolaan lingkungan

hidup yang berkelanjutan

5. Memiliki instrument regulasi berupa

peraturan perundang-undangan dan

peraturan daerah tentang lingkungan

hidup.

6. Memiliki data dan informasi tentang

aktivitas kawasan pelabuhan dan

industri serta aktivitas lainnya yang


negative terhadap komponen

lingkungan hidup.

pendanaan yang tersedia secara efektif

dan efisien, tingkatkan upaya pembinaan,

pemantauan dan pengendalian berbagai

aktivitas yang berpotensi menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan

melalui penerapan instrument regulasi

yang dimiliki, bangun peran serta

masyarakat dan perbesar tanggung

jawab pelaku usaha berbagai aktifitas

dan industri untuk bersama-sama

meningkatkan kepedulian serta menjaga

kelestarian lingkungan hidup secara

berkelanjutan.


MATRIK SWOT

PELUANG

1. Berpeluang mengoptimalkan aktivitas

merumuskan kebijakan,

mengembangkan sarana prasarana,

teknologi, pemantauan dan

pengendalian pencemaran lingkungan

serta pembinaan terhadap berbagai

aktifitas yang berpotensi

menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan.

2. Berpeluang mengembangkan

dukungan dan kemitraan dengan

pelaku usaha dan berbagai aktivitas

lingkungan untuk bersama menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

3. Berpeluang dalam penguatan

kelembagaan dan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan di bidang

lingkungan hidup.

4. Berpeluang membangun apresiasi dan

persepsi masyarakat tentang

pentingnya menjaga ketersediaan

ruang terbuka hijau dan pengelolaan

sampah dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup dan dampak yang

akan timbul akibat Global Warming.

Berpeluang memperoleh bantuan

dana dari Provinsi dan Pusat dalam

rangka pengendalian dampak

lingkungan.

KELEMAHAN

1. Terbatasnya jumlah aparatur

pelaksanaan tugas dan fungsi untuk

pengawasan dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup sesuai

dengan keahliannya.

2. Terbatasnya dukungan dana dari

APBD kota Dumai untuk

melaksanakan tugas-tugas

pemantauan dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup.

3. Rendahnya kemampuan aparatur

dalam menjabarkan aplikasi

peraturan dan perundang-undangan

tentang lingkungan hidup.

4. Belum tersedianya sarana dan

prasarana pendukung untuk

mengoptimalkan derajat

pemantauan dan pengendalian


5. Rendahnya tingkat koordinasi

perencanaan teknis pemantauan dan


lingkungan hidup.

Kembangkan dukungan dan

kemitraan dengan pelaku usaha di

berbagai aktivitas lingkungan, perkuat

kelembagaan dan kesertaan masyarakat,

optimalkan pemanfaatan sumber daya

yang ada melalui dukungan dana provinsi

dan pusat guna meminimalisasi berbagai

kelemahan dan permasalahan lingkungan

hidup .


MATRIK SWOT

TANTANGAN

1. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat

dan dunia usaha terhadap pentingnya

makna menjaga kelestarian keindahan dan

kebersihan lingkungan hidup secara

berkelanjutan.

2. Kecenderungan peningkatan

pertumbuhan industri yang tidak sesuai

dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

3. Belum optimalnya penegakan hkum

terhadap pelaku pelanggaran peraturan

dan perundang-undangan tentang

lingkungan hidup.

4. Penurunan kualitas komponen lingkungan

hidup dan dampak pemanasan global

(Global Warming) akibat dari tingkah pola

manusia dalam mengurangi pemakaian

peralatan perusak ozon dan pembakaran

lahan.

5. Rendahnya konsistensi kestabilan

kontribusi dana perimbangan terhadap

APBD kota/daerah dan terbatasnya APBD

kota Dumai untuk mendukung program

pengendalian lingkungan hidup.

6. Relatif rendahnya integritas moral, dan

adanya kecenderungan perilaku negatif

pelaku berbagai aktivitas yang berpotensi

menimbulkan dampak negative terhadap

lingkungan hidup.

KELEMAHAN

1. Terbatasnya jumlah aparatur

pelaksanaan tugas dan fungsi untuk

pengawasan dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup sesuai

dengan keahliannya.

2. Terbatasnya dukungan dana dari APBD

kota Dumai untuk melaksanakan tugas-

tugas pemantauan dan pengendalian


3. Rendahnya kemampuan aparatur

dalam menjabarkan aplikasi peraturan

dan perundang-undangan tentang

lingkungan hidup.

4. Belum tersedianya sarana dan

prasarana pendukung untuk

mengoptimalkan derajat pemantauan

dan pengendalian pencemaran

lingkungan hidup

5. Rendahnya tingkat koordinasi

perencanaan teknis pemantauan dan

pengendalian pencemaran lingkungan

hidup.

Optimalkan pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki, bangun kebersamaan dengan

koordinasi lintas sektor dan instansi terkait,

pengelolaan kebersihan dan persampahan

guna meminimalisasikan permasalahan yang

berpotensi menimbulkan dampak negative

terhadap komponen lingkungan hidup.


2. PERENCANAAN HASIL PENGUKURAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN

2018

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup telah

melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran rinci tentang

langkah - langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Penjabaran

program harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan suatu

bidang atau unit kerja maka program kerja didasarkan atas perumusan Visi - Misi,

tujuan sasaran dan kebijaksanaan yang ada hubungannya dengan segala aspek

fungsi bidang atau unit kerja yang bersangkutan. Adapun Program kerja yang

dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 sebanyak 9 Program

dan 37 kegiatan yaitu

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan kegiatan Rutin Dinas LIngkungan Hidup dalam menujang

Tugas dan Fungsinya. Dalam Melaksanakan urusan tersebut Dinas LIngkungan

Hidup melaksankan Kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.

208,253,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 148,442,118.00,- atau

71%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 70,080,000.00,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70,080,000.00,- atau 100%.

c. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



100%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan



e. Penyediaan jasa Kebersihan kantor



f. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia Rp. 142,656,520.00,- dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 141,000,150.00,- atau 99%.

g. Penyedian Barang Cetakan dan Pengggandaan



h. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


dan realiasi keuangan sebesar Rp. 14,369,500.00,- atau 100%.

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan



j. Penyedian Makanan dan Minuman

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 73,570,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73,569,000.00,- atau

100%.

k. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


dan realisasi keuangan Rp. 606,741,720.00,- atau 100%.


l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 92,517,600.00,- dan realisasi keuangan Rp. 92,151,400.00,- atau 100%.

m. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.

240,643,030.00,- dan realisasi keuangan Rp. 240,097,030.00,- atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan salah satu penunjang Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

dalam pemeliharaan rutin adapun kegiatan tersebut adalah :

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesa Rp. 43,796,000.00,-

dan realisasi keuangan Rp. 43,743,500.00.- atau 100%.

b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor



c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional


3,313,525,400.00,- dan realisasi keuangan Rp. 3,088,987,875.00,- atau 93%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program disediakan untuk Meningkatakan Sumber daya aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal


150,000,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 83,000,000.00,- atau 55%.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program ini merupakan pedoman dan laporan kinerja pada Dinas Lingkungan

Hidup adapun kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



b. Penyusunan rencana kinerja SKPD


dan realisasi keuangan Rp. 15,160,000.00,- atau 100%

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan untuk menanggulangi Sampah, yang mana sampah

yang dihasilkan setiap hari selalu bertambah akibat Pertambahan jumlah

penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Sehingga

timbunan sampah menjadi meningkat Meningkatnya volume timbulan

sampah memerlukan Pengelolaan sampah yang yang ramah lingkungan .

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

penanggulangan sampah tersebut ada 2 kegiatan yaitu :


a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Kegiatan ini diilaksanakan untuk mendukung sarana dan prasarana dalam

pengelolaan sampah di kota dumai saat ni armada yang ada kurang

memadai dalam menanggulangi masalah sampah. rata rata timbunan

sampah pertahun mencapai 83.585 m3/tahun , sedangkan armada yang

tersedia hanya 15 Truk sampah dan 12 kontainer . artinya dengan armada

yang tersedia produksi sampah pertahunnya hanya dapat ditanggulangi

sebesar 59.139 m3/Tahun. Pada Tahun 2018 pagu anggaran yang

tersedia untuk kegiatan penyedian sarana dan prasarana sanpah sebesar

Rp. 283,900,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 281,883,414.00,- artinya

secara anggaran yang tersedia dengan terealisasi mencapai 99 % . tetapi

dengan anggaran yang tersedia perlu ditambah guna menganggulangi

masalah sampah. Karena target dari kegiatan ini adalah yaitu

terwujudnya pelayanan persampahan dan meningkatnya kebrsihan kota.

b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan.


5.200.243.900,- dan realisasi keuangan Rp. 5,187,375,800.00,- atau 100%

telah mencapai target yang diinginkan yaitu menigkatnya pelayanan

persampahan kepada masyarakat. Artinya dengan anggaran yang

tersedia

dan jumlah anggaran yang terealisai telah menujukan progres capaian

kinerja yang optimal terhadap komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam

menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pengelolaaan lingkungan yang

berbasis ramah lingkungan.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi menyebabkan aktivitas

ekonomi juga meningkat. Kegiatan ekonomi/ pembangunan yang semakin

meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung

kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada

akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Oleh

karena itu, perlu ada upaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan

lingkungan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan yang meliputi :

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.

Kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan Kota Dumai

sebagai Kota bersih, sehat, teduh, anggaran yang tersedia untuk kegiatan

ini sebesar Rp. 89.775.100.00,- sedangkan realisasi keuangan Rp.

6,840,000.00,- atau 7,62% . dengan target yang diinginkan yaitu

terwujudnya Kota Dumai yang bersih, sehat, dan berwawasan

lingkungan. Dari jumlah Anggaran yang tersedia dengan realisasi

keuangan hanya 7.62 % artinya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan sesuai

Dokumen perencanaan karena pada tahun 2018 tidak ada penilaian

Adipura dari pusat .

b. Pemantauan kualitas lingkungan


163,110,000.00,- dan realiasi keuangan sebesar Rp. 155,299,000.00,- atau

95%.telah mencapai target yang diinginkan yaitu Tercapainya target

pelayanan pencegahan pencemaran air, data kualitas air.


c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup


52,200,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar 50,070,510.00,-atau

95%. telah mencapai target yang diinginkan yaitu monitoring kegiatan

industry Kota Dumai.

d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 merupakan kegiatan yang salah

satu kegiatan melakukan sampling terhadap perusahaan Pertamina RUU

II Dumai pada tempat penyimpanan sementara (TPS) dengan parameter

sumur pantau dengan realisasi anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 80,649,600.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77,234,704.00,-

atau 96% dengan target keluaran meningkatnya kepatuhan pelaku usaha

atau perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dokumen

dan perizinan serta pengaduan. Pada tahun 2018 realisasi anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 19.967.200.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

19,967,200.00,- atau 100% artinya dengan anggaran yang disediakan

dengan realisasi sudah mencapai target yaitu adanya verifikasi dan

evaluasi pengaduan masyarakat. Yang mana pada tahun 2018 ada

beberapa perusahaan yang diawasi/diperiksa terkait pengaduan

masyarakat terhadap tumpahan minyak oleh PT. Ivo mas pada air laut

(dermaga) pada saat diperiksa tidak ditemukannya tumpahan minyak

pada laut. Dan ada jugapengaduan masyarakat terhadap pencemaran

udara pada PT. semen Padang hasil temuan dilapangan masih ditemukan

adanya debu yang berterbangan.

f. Pengendalian Pencemaran Air

Kegiatan penegndalian pencemaran bertujuan sebgai acuan untuk

menentukan kelas iar dikota dumai, dan meningkatkan kualitas

pengelolaan lingkungan serta tersedianya data pemantauan kualitas air

yang optimal. Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 178,655,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

176,497,876.00,- atau 99% dengan target keluaran tercapainya target

pelayanan pencegahan pencemaran air. Artinya dengan anggaran yang

disediakan dengan realisasi keuangan kegiatan ini dapat berjalan optimal

sehingga hasil pengujian (lima) sample pada kualitas air. Tehadap air

sungai, air drainase,air sumur,air laut,air hujan. Hasil analisa terhadap

sample yang dilakukan didapati hasil pengujian kualitas air sungai untuk

kualitas fisika dan kimia anorganik masih belum memenuhi baku mutu

untuk Kelas air I, II, III dan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air. Hasil pengujian air laut untuk kualitas fisika dan kimia

rata-rata telah memenuhi baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut,

tetapi analisa padatan tersuspensi total masih ditemukan melewati baku

mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 179

tahun 2004 (Lampiran I) tentang Baku Mutu Air Laut. Hasil pengujian

kualitas air hujan Air Hujan Pengujian parameter Bau didapat hasil tidak

berbau dengan metode analisa SNI 06-6859.2002. Hasil pengujian Air

Drainase pada beberapa titik di dapat Pengujian parameter temperatur

tidak melewati baku mutu terhadap kelas I ,II, III dan IV didapat hasil 25,5ͦ

C dengan metode analisa SNI 06-6989.23-2005. Hasil pengujian air hujan

didapat Pengujian parameter Jumlah Zat Padat Terlarut tidak melewati

baku mutu (1500 mg/L) hasil yang didapat 7 mg/L dengan metode analisa

SNI 06-6989.27-2005.


7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

hidup.

Kegiatan ini bertujuan meningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat

dibidang Lingkungan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap

sekolah – sekolah (Sekolah Adiwiyata) untuk menumbuhkan rasa

kepedulian siswa terhadap lingkungan sehingga pada akhirnya siswa ini

bisa menjadi motor penggerak atau teladan baik itu di sekolah yang

bersangkutan maupun ditengah masyarakat atau diseputar tempat

tinggal siswa sehingga terciptanya kelestarian alam. Dengan terciptanya

kesadaran terhadap lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat menjaga lingkungannya dan mengurangi beban

pemerintah dalam pelestarian lingkungan terutama dalam hal

pendanaan pengelolaan sampah. Pada kegiatan ini realisasi anggaran

yang tersedia sebesar Rp. 87,091,900.00,- dan relisasi keuangan sebesar

Rp. 81,921,040.00,- atau sebesar 94%. Dengan target capaian sekolah

yang mengetahui dan memahami program adiwiyata. Dari anggaran

yang disediakn telah dilakukan pembinaan sebanyak 12 sekolah.

b Pengembangan data dan informasi lingkungan

kegiatan ini dilaksankan untuk mendapatkna informasi terkiat dokumen

pengelolalaan Lingkungan hidup.

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 140,200,000.00,- realisasi

keuangan sebesar Rp. 134,778,000.00,- atau 96%. Kegiatan ini

menghasilkan buku data dan buku laporan yang disebut buku status

lingkungan hidup Kota Dumai

c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud peran serta dinas lingkungan

hidup dalam mengikuti efen efen nasional tentang lingkungan hidup,

dengan diikutinya efen- efen ini diharapkan Pengelolaan Lingkungan di

kota dumai dapat menjadi lebih baik. Pada Kegiatan ini realisasi

anggaran Rp. 169,400,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

158,493,500.00,- atau sebesar 93%. telah mencapai target yang

diinginkan yaitu Tercapainya informasi lingkungan Kota Dumai.

8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a. Pengujian polusi udara ambien

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan

udara kota dumai . pada tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.


sebesar 98%, dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan

pengujian sample di 8 titik lokasi yang ada di kota dumai hasil pengujian

dari beberapa parameter tersebut didapat tingkat plutan di kota dumai

tidak ada uang melebihi nilai baku mutu.

9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Penyusunan program pengembangan RTH


152,200,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145,244,000.00,-

atau sebesar 95%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu

Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai

keindahan kota.


b. Pemeliharaan RTH


3,383,427,615.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,330,122,193.00,-

atau sebesar 98%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu

Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai

keindahan kota.

c. Pengembangan Taman Rekreasi

Kegiatan ini merupakan upaya dinas lingkungan Hidup dalam melakukan

pengembangan ruang Terbuka hijau agar lokasi yang ada di kota dumai

menjadi lebih tertata .Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 59,600,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

59,600,000.00,- atau sebesar 98%, telah mencapai target yang diinginkan

yaitu tercapainya penataan taman-taman di dalam kota dan tertatanya

pedestrian di taman bukit gelanggang dan terpeliharanya taman kota dan

jalur hijau

3. PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOTA : DUMAI

INSTANSI/SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOT A DUMAI

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Sat Target Program Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

Urusan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Infrasuruktur Perkotaan

1.

Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaaan yang tertangani

wilayah 4

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

5.200.243.900

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

4,916,343,900.

Penyedian Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

283,900,000.

Meningkatnya Kualitas LIngkungan

2.

Persentase Kualitas udara

% 70 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

105.530.000

Pengujian Pulusi udara

ambien 105.530.000

3 Persentase kualitas air

% 70

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

188.189.288

Pengendalian Pencemaran Air

188.189.288

JUMLAH 5.493.963.188


a. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan : Peningkatan operasi dan Pemeliharan Prasarana dan Sarana

Persampahan.

IKU : Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani.

Target Renstra pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu presentase

jumlah sampah yang tertangani selama 1 tahun, dengan adanya

perubahan indikator Kinerja penanganan sampah dibagi menjadi

wilayah.untuk tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan untuk

menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Peningkatan operasi

dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dimana

kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 5.200.243.900,- dan anggaran yang

terealisasi sebesar Rp. Rp. 5,187,375,800.00,- atau sebesar 100 %,.

artinya dari total anggaran yang disediakan hanya dapat mengagulang

timbunan sampah pada tahun 2018 sebesar 59.130 M3/Tahun

sedangkan produksi timbunan volume sampah kota dumai sebesar

83,585 M3 /Tahun artinya volume sampah yang dihasilkan 83,585 M3

hanya dapat ditanggulangi sebesar 59.130 M3/Tahun. Hal tersebut

dikarenakan sarana dan prasarana (15 armada dan 12 Bak container)

yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum dapat

mengakomodir semua titik rawan sampah sehingga target yang

diinginkan yaitu Meningkatnya pelayanan persampahan kepada

masyarakat Belum berjalan optimal.

3. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan : Pengujian PolusiUdara Ambien

IKU : Persentase Kualitas Udara

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi

lingkungan udara kota dumai Target dari indikator sasaran ini yaitu

terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan perlakuan

pengambilan analisa sampel sebanyak 10 titik di Kota Dumai.Dengan

anggaran sebesar 105.530.000,- dan realisasi keuangan sebesar

94.859.049,- atau 90%. Hasil analisa sample terhadap uji parameter

didapat kualitas udara di kota dumai tidak ada yang meliebihi

ambang batas .sesuai Kep No. 50/MenLH/1996 tentang Baku Tingkat

Kebauan, dan Baku tentang Tingkat Kebisingan mengacu pada

KepMenLH No. 48 Tahun 1996.

4. Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Pengendalian Pencemaran Air

IKU : Persentase Kualitas Air

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan

pengujian kualitas air dengan perlakuan pengambilan sampel air

sumur sebanyak 4 sampel, air sungai sebanyak 15 sampel, air laut

sebanyak 10 sampel, air drainase sebanyak 6 sampel,air hujan

sebanyak 2 sampel di Kota Dumai. Dengah realisasi 4 sumur di

kecamatan kota dumai air sungai kota dumai sebanyak 14 sample, air

laut senayak 12 sample dan drainase sample senyak 4 sample. Dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 188.189.288,- dan realiasasi

keuangan sebesar 176.497.876,- atau 94%. Artinya ada beberapa

target yabng belum terealisasi dikarenakan dana tidak mencukupi

untuk dilakukan pengujian sample . dari hasil pengujian


dari beberapa parameter tidak ditemukannya sample yang melebihi

baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

D.. TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan

Lingkungan Hidup pada tahun Anggaran Tahun 2018, dimana Total anggaran

untuk 9 (Sembilan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan

pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebesar Rp. 15,635,202,148.00,-

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4,290,381,260.00,- sedangkan Belanja

Langsung sebesar Rp. . 15,635,202,148.00,- Untuk realisasi belanja tidak langsung

sebesar Rp. 4,144,029,676.00.- atau terserap 100% dan belanja langsung

terserap Rp. 15,062,978,239.00 atau 92 %. Anggaran belanja langsung tahun 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN TARGET REALISASI ANGGARAN %

1 Meningkatnya Infrasuruktur

Perkotaan


5.200.243.900 4 lokasi 5,187,375,800.00 100 %

2 Meningkatnya

Kualitas

LIngkungan


105.530.000 70% 94.859.049 90%


188.189.288 70% 176.497.876 94%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ), setiap Instansi Pemerintah

berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara

tertulis, periodik dan melembaga. Akuntabilitas dimaksud dilaksanakan melalui langkah-

langkah sistematik yang berturut-turut adalah Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran

Kinerja dan Evaluasi Kinerja berikut Analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap pelaksanaan

kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai nomor 54 tahun 2016 tentang Pembentukan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka Dinas ini mempunyai

Tugas untuk Merumuskan Kebijaksanaan, Mengkoordinasikan, Membina dan

Mengendalikan Penyelenggaraan Kewenangan bidang Lingkungan Hidup.

A. Capaian Kinerja Organisasi, Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis, Capaian

Indikator

Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mencakup: Kinerja

kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari

masing-masing kelompok Indikator Kinerja. Pencapaian kinerja Dinas Lingkuingan

Hidup tahun 2018 telah menetapkan Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator

Kinerja Kegiatan. Pengumpulan dan Pengelolaan Kinerja diarahkan untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang

berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi

Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat,

efesiensi dan efektif.


Tabel 1. Pengukuran Indikator Kinerja utama Terhdap Renstra

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2018

REALISASI SASARAN N-1

DAN N1

REALISASI CAPAIAN KEU

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2017

TAHUN

2018

1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Meningkatnya Infrastruktur

Perkotaan

1 Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaaan yang tertangani

wilayah

4

4

4

98 %

100 %

2 Meningkatnya

Kualitas

LIngkungan

2 Persentase Kualitas udara

persen 70% 60% 70% 93 % 94 %

3 Persentase kualitas air

persen 70% 60% 70%. 90 % 90%

Tabel 2. Capaian Indikator kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN CAPAIAN KONDISI

AKHIR 2018 REALISASI

TAHUN 2018 CAPAIAN

(%)

Urusan Lingkungan Hidup


wilayah 4 4

100 %

Persentase Kualitas udara % 70% 70%

90%

Persentase kualitas air % 70% 70%

94%.

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja adalah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan indikator kinerja untuk mengetahui sejauh mana kemajuan

atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang telah

ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk melakukan perbaikan atau peninjauan ulang

terhadap program kegiatan yang ditetapkan guna pencapaian misi dan rencana-

rencana yang ditetapkan untuk masa yang akan datang.

Dalam hal ini, evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil perhitungan PKK

(Pengukuran Kinerja Kegiatan) dengan perbandingan nilai antara masukan/input

dan keluaran/output baik untuk rencana tingkat capaian target maupun realisasi

kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan oleh

suatu instansi dengan memberikan nilai output berdasarkan satuan per unit dari

suatu input tertentu.

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan tingkat efektifitas yang terdiri dari

hasil/outcome yang ditimbulkan untuk melakukan pemecahan masalah yang telah

dan akan dilaksanakan pada program-program berikutnya.

Dalam melakukan evaluasi kinerja untuk kemajuan dimasa yang akan datang, perlu

dilakukan perbandingan-perbandingan sebagai berikut:

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain

Berikut ini Hasil Evaluasi Pengkuran Kinerja berdasarkan program dan Kegiatan tahun 20i7

dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :


A. Program Dan Kegiatan Tahun 2018

a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Indikator Kinerja Kegiatan Sat Target 2017

Realisasi 2017 Capaian 2018 Capaian terhadap renstra 2018

Target Realisasi Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

Input : Jumlah dana Rp.

4 lokasi

4.880.225.600

4 lokasi

5,187,375,800. 100 % 100%

Outcome: : Terwujudnya Pelayanan Persampahan dan Meningkatnya Kebersihan Kota

Bln

12 12 12 12 12 100%

Output: Meningkatnya Pelayanan Persampahan Kepada Masyarakat

Bln

12 12 12

12 12 100%

Target Renstra pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu presentase jumlah sampah

yang tertangani selama 1 tahun, dengan adanya perubahan indikator Kinerja

penanganan sampah dibagi menjadi wilayah.untuk tahun 2018 kegiatan yang

dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Peningkatan operasi

dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dimana kegiatan dianggarkan

Tahun 2018 sebesar Rp. 5.200.243.900,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. Rp.

5,187,375,800.00,- atau sebesar 100 %,. Sedangkan tahun 2017 pagu anggaran sebesar

Rp. 4.880.225.600,00 artinya ada perbedaan Anggaran dari tahun 2017 dan tahun 2018

hal disebabkakan adanya target Penanggulangan sampah yang diinginkan yaitu

Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat menjadi meningkat.

2. Penyedian Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pada Tahun 2018 anggran kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 283.900.000 dan tahun

2017 Kegiatan ini belum tersedia artinya di tahun 2018 peyediaan prasaran dan sarana

pengelolaan persampahan perlu dilaksanakan guna peningkatan fasilatas dalam

mengelola sampah yang ada di Kota Dumai.

Indikator Kinerja Kegiatan Sat Realisasi 2017

Capaian 2018 Capaian

terhadap

renstra

2018

Target Realisasi Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7

Input : Jumlah dana Bulan

0

70 %

283.900.000

281,883,414. 100 %

Outcome: :

Tersedianya sarana da prasarana persampahan yang memadai

Bulan

0

70 %

12

12 100

Output: Terwujudnya Pelayanan persampahan dan meningkatnya kebersihan kota

Bulan

0

12

12 12 100


b. Program : pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kegiatan : 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp.89.775.100.00,- yang

terealisasi hanya 6.840.000 . target kegiatan ini yaitu terwujudnya Kota Dumai yang

bersih,sehat dan berwawasan lingkungan.kegiatan ini tidak dapat terealisasi sesuai

Dokumen perencanaan karena pada tahun 2018 tidak ada penilaian Adipura dari pusat .

dibandingkan dari tahun 2017 kegiatan tersebut terelisasi 100 5 karena dilakukan

penilaian dari pusat.

Indikator Kinerja Kegiatan Sat Realisasi

2017

Capaian 2018 Capaian terhadap renstra

2018

Target Realisasi Tahunan

%

1 2 3 4 5 6

Input : Jumlah dana Rp.

129.462.900,00 89.775.100.00,-

6,840,000.00,- 7.6 % 100%

Outcome: :

Piala Adipura %

75

75 7.6 % 100%

Output: Terwujudnya Kota Dumai,Bersih, sehat dan berwawasan lingkungan

%

75

75 7.6 % 100%

2. Pengendalian Pencemaran Air

Indikator Kinerja Kegiatan

Sat

Realisasi 2017


2018

Target Capaian terhadap

renstra 2018

%

1 2 3 4 5 6 7

Input :

Outcome :

Output:

Jumlah dana

Data Kualitas Air

Tercapainya target

pelayanan

pencegahan

pencemaran air

Rp.

%

%

106.165.000, 80 % 85 %

178.655.000,-

80 %

85 %

176.497.876,-

80%

85%

99

100 % 100 % .

70 %

Kegiatan penegndalian pencemaran bertujuan sebgai acuan untuk menentukan kelas

iar dikota dumai, dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan serta tersedianya

data pemantauan kualitas air yang optimal. Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang

tersedia sebesa Rp. 178,655,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

176,497,876.00,- atau 99% dengan target keluaran tercapainya target pelayanan

pencegahan pencemaran air. Artinya dengan anggaran yang disediakan dengan realisasi

keuangan kegiatan ini dapat berjalan optimal sehingga hasil pengujian (lima) sample

pada kualitas air. Tehadap air sungai, air drainase,air sumur,air laut,air hujan. Hasil

analisa terhadap sample yang dilakukan didapati hasil pengujian kualitas air sungai

untuk kualitas fisika dan kimia anorganik masih belum memenuhi baku mutu untuk

Kelas air I, II, III dan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil pengujian air

laut untuk kualitas fisika dan kimia rata-rata telah memenuhi baku mutu berdasarkan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air

Laut, tetapi analisa padatan tersuspensi total masih ditemukan melewati baku mutu

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 (Lampiran I)


tentang Baku Mutu Air Laut. Hasil pengujian kualitas air hujan Air Hujan Pengujian

parameter Bau didapat hasil tidak berbau dengan metode analisa SNI 06-6859.2002.

Hasil pengujian Air Drainase pada beberapa titik di dapat Pengujian parameter

temperatur tidak melewati baku mutu terhadap kelas I ,II, III dan IV didapat hasil 25,5ͦ C

dengan metode analisa SNI 06-6989.23-2005. Hasil pengujian air hujan didapat

Pengujian parameter Jumlah Zat Padat Terlarut tidak melewati baku mutu (1500 mg/L)

hasil yang didapat 7 mg/L dengan metode analisa SNI 06-6989.27-2005. Dibandingkan

tahun 2017 terjadi kenaikan pagu anggran pada kegiatan ini dikarenakan untuk mecapai

target pelayanan terhadap pencemaran.

3. Pemantauan Kualitas Lingkungan


Sat

Realisasi 2017


2018


renstra 2018

%

1 2 3 4 5 6 7

Input :

Outcome :

Output:

Jumlah dana

Tercapainya

Target pelayanan

pencegahan air,

Data Kualitas Air

Data Kualitas Air,

udara dan

perubahan iklim

Rp.

%

sam

ple

0

163,110,000.00

85 %

30

155,299,000.

95

100 % 30 ample .

85 %

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 163,110,000.00,- dan

realiasi keuangan sebesar Rp. 155,299,000.00,- atau 95%.telah mencapai target yang

diinginkan yaitu Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air, data

kualitas air.dari data yang ada tahun 2017 kegiatan ini tidak direncanakan.

4. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup


Sat

Realisasi 2017


2018

Target Capaian terhadap renstra 2018

%

1 2 3 4 5 6 7

Input : Outcome : Output:

Jumlah dana Monitoring kegiatan industry kota dumai Data Kualitas Air, udara dan kegiatan industri

Rp.

%

kali

0

52,200,000.00,

10

50,070,510.00

10

95 100 % 10

70 %

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52,200,000.00,- dan

realisasi keuangan sebesar 50,070,510.00,-atau 95%. telah mencapai target yang

diinginkan yaitu monitoring kegiatan industry Kota Dumai. Pada tahun 2017 kegiatan ini

tidak direncanakan

5. Pengeloaan B3 dan Limbah B3


Sat

Realisasi 2017


2018


renstra 2018

%

1 2 3 4 5 6 7


Jumlah dana Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha atau perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan Tersedianya analisa air sumur pantau terhadap pelaku usaha perusahaan

Rp. %

%

0

80,649,600.00 85

85

77,234,704.00 85

85

96 100 . 100

85 %


Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 merupakan kegiatan yang salah satu kegiatan

melakukan sampling terhadap perusahaan Pertamina RUU II Dumai pada tempat

penyimpanan sementara (TPS) dengan parameter sumur pantau dengan realisasi

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 80,649,600.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

77,234,704.00,- atau 96% dengan target keluaran meningkatnya kepatuhan pelaku

usaha atau perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2017 kegiatan

ini belum direncanakan

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Sat

Realisasi 2017


2018


renstra 2018

%

1 2 3 4 5 6 7


Jumlah dana Adanya verifikasi dan evaluasi pengaduan masyarakat perusahaan Data pengaduan pencemaran perusahaan dan msyarakat

Rp. %

Lap

0

19.967.200.0050 50

4

19,967,200.0050

4

100 100

. 100

50 %

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dokumen dan perizinan

serta pengaduan. Pada tahun 2018 realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.

19.967.200.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19,967,200.00,- atau 100% artinya

dengan anggaran yang disediakan dengan realisasi sudah mencapai target yaitu adanya

verifikasi dan evaluasi pengaduan masyarakat. Yang mana pada tahun 2018 ada

beberapa perusahaan yang diawasi/diperiksa terkait pengaduan masyarakat terhadap

tumpahan minyak oleh PT. Ivo mas pada air laut (dermaga) pada saat diperiksa tidak

ditemukannya tumpahan minyak pada laut. Dan ada jugapengaduan masyarakat

terhadap pencemaran udara pada PT. semen Padang hasil temuan dilapangan masih

ditemukan adanya debu yang berterbangan. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak

direncanakan

3. Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Kegiatan : a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan hidup

Kegiatan ini bertujuan meningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang

Lingkungan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap sekolah – sekolah (Sekolah

Adiwiyata) untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sehingga

pada akhirnya siswa ini bisa menjadi motor penggerak atau teladan baik itu di sekolah

yang bersangkutan maupun ditengah masyarakat atau diseputar tempat tinggal siswa

sehingga terciptanya kelestarian alam. Dengan terciptanya kesadaran terhadap

lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga

lingkungannya dan mengurangi beban pemerintah dalam pelestarian lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan Sat Realisasi 2017 Capaian 2018 Capaian terhadap renstra

2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7

Input :

Outcome :

Output:

Jumlah dana

Sekolah yang

mengetahui dan

memahami program

adiwiyata

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

adiwiyata

Rp.

sekolah

sekolah

49.930.000,-

40

40

87..091.900

40

40

81,921,040.00 40

40

94 70%


terutama dalam hal pendanaan pengelolaan sampah. Pada kegiatan ini realisasi

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 87,091,900.00,- dan relisasi keuangan sebesar Rp.

81,921,040.00,- atau sebesar 94%. Dengan target capaian sekolah yang mengetahui dan

memahami program adiwiyata. Dari anggaran yang disediakan telah dilakukan

pembinaan sebanyak 12 sekolah Jika dilihat dari target untuk pembinaan adiwiyata ada

40 sekolah dan target yang terealisasi sebanyak 12 sekolah , hal ini disebabkan hanya

ada 12 sekolah yang memenuhi kategori untuk dilakukan pembinaan.

b. Pengembangan data dan informasi lingkungan


Sat Realisasi 2017

Capain 2018 Capaian terhadap renstra

2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7

Input : Outcome

: Output:

Jumlah dana Buku data dan buku status lingkungan hidup buku data dan buku status lingkungan hidup

Rp. Dokumen Dokumen

66.843.900,- 2

2

140,200,000.00,- 2

2

134,778,000.002

2

2

96 100 100

100 % 2

2

kegiatan ini dilaksankan untuk mendapatkna informasi terkiat dokumen

pengelolalaan Lingkungan hidup.

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 140,200,000.00,- realisasi keuangan sebesar

Rp. 134,778,000.00,- atau 96%. Kegiatan ini menghasilkan buku data buku laporan

yang disebut buku status lingkungan hidup Kota Dumai

c. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Sat Realisasi 2017 Capaian 2018 Capaian terhadap renstra

2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7

Input : Outcome

: Output:

Jumlah dana Tercapainya informasi lingkungan Kota Dumai Pekan Lingkungan

Rp. %

%

180.900.000,- 80

90

169,400,000.00,- 158,493,500.00 93 100 100

70 %

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud peran serta dinas lingkungan hidup dalam

mengikuti efen efen nasional tentang lingkungan hidup, dengan diikutinya efen- efen ini

diharapkan Pengelolaan Lingkungan di kota dumai dapat menjadi lebih baik. Pada

Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 169,400,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

158,493,500.00,- atau sebesar 93%. telah mencapai target yang diinginkan yaitu

Tercapainya informasi lingkungan Kota Dumai.

4. Program : Polusi Udara Ambien

Kegiatan : 1. Pengujian Polusi Udara Ambien


Sat

Realisasi 2017


2018


renstra 2018

%

1 2 3 4 5 6 7


Jumlah dana Status Mutu Udara Ambien Kota Dumai Meningkatnya Mutu Udara Ambien Kota Dumai

Rp.

%

thn

0

19.967.200.0050

80

12

19,967,200.00

80

12

100

100 100

70%


kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan udara kota

dumai . pada tahun 2018 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 96,130,000.00,- dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 94,859,049.00,- atau

sebesar 98%, dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan pengujian sample di

8 titik lokasi yang ada di kota dumai hasil pengujian dari beberapa parameter tersebut

didapat tingkat plutan di kota dumai tidak ada uang melebihi nilai baku mutu. Tahun

2017 kegiatan ini tidak masuk dalam dokumen perencanaan.

5. Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan : a. Pemeliharaan RTH


Satuan Realisasi 2017


2018 Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

Input : Outcome

: Output:

Jumlah dana Terciptanya keindahan Kota Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam kota

Rp. %

bln

2.825.436.155,- 80

12

3.330.122.193 80

12

3.383.427.615 80

12.

99 100

100

80 %

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3,383,427,615.00,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,330,122,193.00,- atau sebesar 98%, Kegiatan

ini menghasilkan terciptanya keindahan kota dengan mengadakan bibit-bibit

tanaman, pupuk dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota dengan

mengadakan pembelian alat-alat pemeliharaan tanaman seperti chainsaw, polesaw,

mesin potong rumput, mesin pangkas bunga, mesin pompa air mobil tanki,

scavolding. Target pada kegiatan ini telah dicapai yaitu terpeliharanya taman kota

dan jalur hijau kota sehingga tercapai keindahan.

b. Pengembangan Taman Rekreasi

Indikator Kinerja Kegiatan Sat Realisasi 2017 Capain 2018 Ket

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

Input :

Outcome :

Output:

Jumlah dana

Persentase taman

kota dan jalur hijau

yang terpelihara

Persentase

penataan taman-

taman di dalam

kota dan tertatanya

pedestrian di taman

bukit gelanggang

Rp.

%

%

761.355.500,-

80

80

59.6000.000

80

80

59.6000.000

80

80

98

100

100

Kegiatan ini merupakan upaya dinas lingkungan Hidup dalam melakukan

pengembangan ruang Terbuka hijau agar lokasi yang ada di kota dumai menjadi

lebih tertata .Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.

59,600,000.00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59,600,000.00,- atau sebesar

98%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya penataan taman-

taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang dan

terpeliharanya taman kota dan jalur hijau Dibandingkan tahun 2017 relisasi

anggaran lebih besar dibandingkan 2018 dikarenakan pada tahun 2017 ada Dana

Dak untuk pengembangan Taman Rekreasi

C. Akuntabilitas Keuangan

LKj menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar

dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan

mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian kinerja

instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan


pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan

tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan

atau data yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan

informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain itu, perlu

dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik

kebijakan sendiri maupun sistem dan proses

Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

N

o

Sasaran

Indikator

Kinerja

Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target

Realisasi

%

Realisasi

Pagu

Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya Infrastruktur

Perkotaan


wilayah 4 4 100% Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

5.200.243.900 5,187,375,800.00 100

2

Meningkatnya

Kualitas

LIngkungan


% 70% 70% 94 % Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

105.530.000 94.859.049 94 %


% 70% 70% 96% Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

188.189.288 176.497.876 96%

a. Realisasi Anggaran

Dana APBD 2018 Kota Dumai yang dianggarkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai yang berupa Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.635.202.148,00,- dan

yang belanja tidak langsung Rp. 4.290.381.260,00,-. Dengan rincian ebagai berikut :

No. KEGIATAN RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

208.253.000 148.442.118 71.28%

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

70.080.000 70.080.000 100

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

70.415.000 70.383.310 99.95

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

19.910.520 19.831.250 99.60

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

38.845.600 38.729.100 99.70

6. Penyediaan alat tulis kantor

142.656.520 141.000.150 98.84

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

43.202.500 43.200.000 99.99

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

14.369.500 14.369.500 100

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

25.000.000 14.330.000 57.32


10. Penyediaan makan dan minuman

73.570.000 73.569.000 100

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

606.812.163 606.741.720 99.99

12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

92.517.600 92.151.400 99.60

13. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

240.643.030 240.097.030 99.77

14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

43.796.000 43.743.500 99.88

15. Pengadaan Peralatan Gedung kantor

127.800.000 118.121.000 92.43

16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80.000.000 79.960.000

99.95

17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.313.525.400 3.088.987.875

93.22

18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

34.000.000 34.000.000

100

19. Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 83.000.000

55.33

20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

42.815.000 42.815.000

100

21. Penyusunan laporan akhir tahun

25.280.000 25.280.000 100

22 Penyusunan rencana kinerja skpd

15.160.000 15.160.000 100

23 Penyedian Prasarana dan sarana pengelolaan Persampahan

283.900.000 281.883.414

99.29

24. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

5.200.243.900 5.187.375.800

99.75

25. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

89.775.100 6.840.000 7.62

26. Pemantauan kualitas lingkungan

163.110.000 155.299.000 95.21

27 Pengawasan kebijakan pelaksanaan bidang lingkungan hidup

52.200.000 50.070.510 95.92

28 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

80.649.600 77.234.704 95.77

29 Monitoring dan evakluasi dan Pelaporan

19.967.200 19.967.200 100

30. Pengendalian Pencemaran Air

178.655.000 176.497.876 98.79

31. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

87.091.900 81.921.040 94.06

32. Pengembangan Data dan informasi Lingkungan

140.200.000 134.778.000 96.13

33. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

169.400.000 158.493.500 93.56

34. Pengujian Polusi udara ambien

96.130.000 94.859.049 98.68

35. Pemeliharaan RTH 2.825.436.155,00 2.822.055.510,00 99

36. Pengembangan Taman Rekreasi

761.355.500,00 710.775.500,00 93

37 Penyusuan program pengembangan RTH

152.200.000 145.244.000 95.43

Jumlah 15.635.202.148 15.062.978.239


BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban

instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misi

Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah

melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran Visi Misi Organisasi.

Dengan demikian, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah mampu

melaksanakan tugasnya yaitu : Merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, meliputi

pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, peningkatan kualitas

dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan

pengendalian polusi.

Walaupun demikian, masih sangat disadari dan masih diperlukan perbaikan pada

berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja

yang telah dicapai organisasi.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2018

ini kami susun sebagai laporan sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada

Bapak Walikota Dumai.

Dumai, Januari 2019

Kepala

SATRIO WIBOWO, AP, M.Si NIP. 19770524 199602 1 002

ANGGARAN

TARGET

(OUTPUT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Terwujudnya

kota Dumai yang

bersih, indah

dan ramah

lingkungan

Prosentase

jumlah sampah

yang tertangani

70% Program pelayanan administrasi

perkantoran

85% 1.727.275.433,00 983.813.300,00 436.022.133,00 164.045.000,00 143.395.000,00

Kualitas udara 80% Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik12 bln 229.253.000,00 86.003.000,00 48.750.000,00 47.250.000,00 47.250.000,00

Kualitas air 80% Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor12 bln 70.080.000,00 70.080.000,00 0 0 0

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

76 Unit 70.415.000,00 70.415.000,00 0 0 0

Penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bln 19.910.520,00 19.910.520,00 0 0 0

Penyediaan jasa kebersihan

kantor12 bln 38.845.600,00 11.645.600,00 10.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 142.656.520,00 93.921.550,00 48.734.970,00 0 0

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan12 bln 43.202.500,00 43.202.500,00 0 0 0

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

12 bln 14.369.500,00 14.369.500,00 0 0 0

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 12 bln 25.000.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00

Penyediaan makanan dan

minuman12 bln 73.570.000,00 26.456.000,00 21.876.000,00 22.946.000,00 2.292.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah80% 666.812.163,00 450.000.000,00 216.812.163,00 0 0

Penyediaan jasa keamanan

kantor12 bln 92.517.600,00 27.317.600,00 24.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00

Penyediaan jasa pelayanan

administrasi perkantoran12 bln 240.643.030,00 64.243.030,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur85% 3.669.121.400,00 1.203.860.600,00 1.207.134.600,00 629.064.600,00 629.061.600,00

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor32 Unit 43.796.000,00 43.796.000,00 0 0 0

Pengadaan peralatan gedung

kantor2 unit 127.800.000,00 127.800.000,00 0 0 0

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor1 unit 80.000.000,00 80.000.000,00 0 0 0


kendaraan dinas/operasional12 bln 3.383.525.400,00 918.264.600,00 1.207.134.600,00 629.064.600,00 629.061.600,00

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018


NO SASARANINDIKATOR SASARAN KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB

URAIAN TARGET PROGRAM KEGIATAN UTAMA DANA TW1 TW2 TW3 TW4

SALMAINI, SP

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

(PIC)

12

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

SALMAINI, SP

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos

JULIWATI S.Sos


peralatan gedung kantor12 Bln 34.000.000,00 34.000.000,00 0 0 0

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 85% 201.000.000,00 201.000.000,00 - - -

Pendidikan dan pelatihan formal 30

Orang201.000.000,00 201.000.000,00 0 0 0

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

85% 83.255.000,00 83.255.000,00 - -

Penyusunan pelaporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

12 bln 42.815.000,00 42.815.000,00 0 0 0

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun12 bln 25.280.000,00 25.280.000,00 0 0 0

Penyusunan rencana kinerja

SKPD12 bln 15.160.000,00 15.160.000,00 0 0 0

1

1. Persentase

penanganan

sampah 90%

Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan 12 bln 5.164.428.900,00 1.632.747.226,00 1.480.057.226,00 1.206.457.226,00 845.167.222,00

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

12 bln 283.900.000,00 269.300.000,00 7.300.000,00 6.700.000,00 600.000,00

2. Fasilitas tempat

pembuangan

sementara (TPS)

38%

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

12 bln 4.880.528.900,00 1.363.447.226,00 1.472.757.226,00 1.199.757.226,00 844.567.222,00

2

Terwujudnya

kota Dumai yang

bersih, indah

dan ramah

lingkungan

1. Kualitas udara

85%

Program pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup85% 615.232.388,00 519.307.388,00 80.975.000,00 14.950.000,00 -

2. Kualitas Air

Sungai 85%

Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura 75% 99.968.300,00 99.968.300,00 0 0 0

Pemantauan kualitas lingkungan 75% 167.200.000,00 118.525.000,00 48.675.000,00 0 0

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

70% 57.000.000,00 41.900.000,00 5.900.000,00 9.200.000,00 0

Pengelolaan B3 dan Limbah B385% 80.649.600,00 62.599.600,00 12.550.000,00 5.500.000,00 0

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan50% 22.225.200,00 14.925.200,00 7.050.000,00 250.000,00 0

3. Kualitas Air

Laut 85%

Pengendalian pencemaran air80% 188.189.288,00 181.389.288,00 6.800.000,00 0 0

WAN RICKY CAHYADI, A.Md

T. SAID ERDI YAYANDRA, S.H

-

JULIWATI S.Sos

Meningkatkan

lingkungan

perumahan dan

pemukiman

yang berkualitas

ARIEF SAPUTRA, ST

SALMAINI, SP

SALMAINI, SP

SALMAINI, SP

JULIWATI S.Sos

ARIEF SAPUTRA, ST



EMI YUZAR, S.Si


Program peningkatan kualitas

dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup70% 437.541.177,00 137.741.177,00 273.650.000,00 26.150.000,00 -

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

40 sklh 95.341.177,00 93.741.177,00 0 1.600.000,00 0

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

2

dokume

n

172.800.000,00 44.000.000,00 104.250.000,00 24.550.000,00 0

Penguatan,jejaring informasi

lingkungan pusat dan daerah1 kali 169.400.000,00 0 169.400.000,00 0 0

Program peningkatan

pengendalian polusi100% 105.530.000,00 97.300.000,00 8.230.000,00 - -

Pengujian polusi udara ambien80% 105.530.000,00 97.300.000,00 8.230.000,00 0 0

Program pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau80% 3.390.672.615,00 951.243.150,00 1.168.110.915,00 768.631.650,00 502.686.900,00

Penyusunan program

pengembangan RTH

1

Dokume

n

152.200.000,00 2.000.000,00 150.200.000,00 0 0

Pemeliharaan RTH 80% 3.178.872.615,00 889.643.150,00 1.017.910.915,00 768.631.650,00 502.686.900,00

Pengembangan Taman Rekreasi80% 59.600.000,00 59.600.000,00 0 0 0

15.394.056.913,00 5.810.267.841,00 4.654.179.874,00 2.809.298.476,00 2.120.310.722,00

Dumai, Februari 2018

WALIKOTA DUMAI Plt. KEPALA

SATRIO WIBOWO, AP,M.Si

NIP. 19770524199602 1 002

RICHIE KURNIAWAN, ST


WAN RICKY CAHYADI, A.Md

SHANTI DEWI REZKI, ST

JULIWATI S.Sos



Satuan %

Satuan

Target

Tahunan

2018

Realisasi

Tahunan

2018

Target Tahunan

2018 (Rp)

Realisasi

Tahunan 2018

(Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9

1. Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan

yang tertanganiwilayah 4 4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan bulan12 12

5.200.243.900 5.471.275.800 99,99

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan% 70 70

283.900.000,0 283.900.000 99,29

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahanbulan 12 12

51.972.439.000 5.187.375.800 99,75

2. persentase Kualiatas Udara% 70 70

Program Polusi Udara Ambien

%70 70 96.130.000 94.859.049

98,68

Pengujian Polusi Udara Ambien %70 70 96.130.000 94.859.049

98,68

3 Persentase Kualitas Air % 70 70

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup% 70 70 393.965.000 381.867.386

96,92

Pemantauan Kualitas Lingkungan% 85 85 163.110.000 155.299.000 95,21

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidupkali 10 10 52.200.000 50.070.510 95,92

Pengendalian Pencemaran Air % 85 85 178.655.000 176.497.876 98,79

KEPALA

SATRIO WIBOWO, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19770524 199602 1 002

Hasil EValuasi

Untuk mendukung IKU ada 2 Kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2018 hasilnya sampah

dapat tertanggulangi sebesar 59.130

M3/Tahun

Kegiatan yang mendukung IKU ada 1 . Jika

dilihat dari hasil target dan realisasi maka

pengujian polusi udara ambien berdasarkan

sample terhadap uji parameter maka didapat

kualitas udara di kota dumai tidak ada yang

meliebihi ambang batas .sesuai Kep No.

50/MenLH/1996

Kegaiatan yang mendukung IKU ada 3

kegiatan hasilnya kegiatan yang dilaksanakan

adalah dengan menguji beberapa parameter

dan pengawasan ke industri, dengan adanya

kegiatan ini tingkat pencemaran dan

pengawasan terhadap pelaku usaha dapat

dipantau

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN/ EVALUASI IKU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2018

Meningkatnya

Kualitas

lingkungan

2

Sasaran Strategis Indikator Kinerja/Program Kegitan Penunjang

Target Realisasi Keuangan

Meningkatnya

Infrastruktur

Perkotaan

770000 400000

1.170.000,00

105,2119075

95,04627604

7 8 9 2

65 70 75 80 85

laporan kinerja dinas lingkungan hidup kota dumai...

Documents