LAPORAN TUTORIAL

BLOK VIII“BIOETHIC DAN MEDICAL LAW”

“KAIDAH DASAR BIOETIK KEDOKTERAN MODERN

dan TEORI ETIKA ISLAM”

OLEH

Nama : Rayi Kumalasari

Nim : J500080064

Kelompok : 10

Nama tutor : dr. Sulistyowati

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kaidah dasar (prinsip) Etika / Bioetik adalah aksioma yang mempermudah

penalaran etik. Prinsip-prinsip itu harus spesifik. Macam kaidah dasar bioetik

kedokteran modern ada kaidah benefince, kaidah otonomy, kaidah Non-

Malaficence dan kaidah justice. Pada praktiknya, satu prinsip dapat dibersamakan

dengan prinsip yang lain. Tetapi pada beberapa kasus, karena kondisi (’ilatnya)

berbeda, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan

mengorbankan prinsip yang lain. Keadaan terakhir disebut dengan prima facie,

dimana digunakan untuk menentukan kaidah dasar mana yang dipilih ketika

berada di dalam konteks atau kondisi tertentu untuk mendapatkan hasil yang

efisien dan tidak merugikan pasien.

Namun sebagai dokter islam kita juga memerhatikan kaidah dasar bioetik

islam antaralain, kaidah niatan, kaidah Al-Yaqiin, Kaidah Al-Dhahrar (kerugian),

kaidah Al-Masyaqqat ( kesulitan) dan kaidah Al’Urf (kebiasaan). Yang jadi

masalah penggunaan kaidah dasar bioetik kedokteran islam ini membuat ’ilatnya

berubah. Seorang dokter harus mampu menentukan kaidah yang sesuai dengan

masalah yang sedang dihadapi, karena kadang-kadang kebutusan dokter tidak

sesuai atau bertentangan dengan kebijakan rumah sakit atau etika rumah sakit.

Namun kadang-kadang pengambilan keputusan menjadikan dilema etik di

masyarakat. Etika rumah sakit adalah pengembangan dari etika biomedika

(bioetika). Karena masalah-masalah atau dilema etik yang baru muncul sebagai

dampak atau akibat dari penerapan kemajuan pesat ilmu dan tekhnology biomedis,

justru terjadi di rumah sakit.

B.Rumusan Masalah

1. Apa saja kaidah dasar bioetik kedokteran modern dan kaidah dasar

bioetik kedokteran islam ?

2. Sebutkan hak dan kewajiban dokter dan pasien ?

3. Bagaimana hubungan dokter dengan diri sendiri, pasien dan teman

sejawat ?

4. Bagaimana penerapan kaidah Al-‘Urf dan AL-Yaqiin dalm pengambilan

keputusan ?

5. Bagaimana kriteria seseorang yang mendapatkan askeskin dan bagaimana

kebijakan askeskin ?

6. Mengapa antibiotic imipenem tidak termasuk obat yang terdaftar dalam

Aaskeskin ?

7. Mengapa terjadi perubahan ‘ilat pada penggunaan askeskin ?

8. Kaidah mana yang harus diambil seorang dokter, kaidah Non-

Melaficience atau kaidah justice pada skenario ini ?

9. Apakah prima facie itu dan bagaimana penerapannya ?

10. Bagaimana hukum dan kebijakan di dalam rumah sakit ?

C.Tujuan

1. Mampu menjelaskan kaidah dasar bioetik modern dan kaidah dasar bioetik

islam

2. Mampu menjelaskan hak dan kewajiban dokter dan pasien

3. Mampu menjeaskan hubungan dokter dengan diri sendiri, pasien, teman

dan sejawat

4. Mampu menjelaskan pertentangan antara kewajiban dokter terhadap

pasien dan terhadap masyarakat dan alasan yang mendasarinya

5. Mampu menjelaskan hukum dan etika di rumah sakit dan sanksi pidana

terhadap pelanggaran yang dilakukan dokter dan rumah sakit

D.Manfaat

Mahasiswa mampu memahami pedoman praktis yang lebih operasional

dalam memutuskan permasalahan-permasalahan professional yang berada di

dalam masalah-masalah etika dan mahasiswa mampu mengetahui kaidah dasar

bioetk yang merupakan turunan dari teori etika baik dari Eropa dan Amerika

demikian juga teori etika islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bioetika

Bioetika adalah studi interdisipliner tentang problem-problem yang

ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran,

baik pada skala mikro maupun skala makro, termasuk dampaknya

terhadap masyarakat luas serta sistem nilainya, kini dan masa mendatang.

Di dalam uraian mengenai bioetika dibedakannya etika dalam 3 pengertian

yaitu,

a. Etika sebagai nilai-nilai dan azas-azas moral yang dipakai

seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah

lakunya.

b. Etika sebagai kumpulan azas dan nilai yang berkenaan dengan

moralitas ( apa yang dianggap baik atau buruk). Misalnya kode etik

kedokteran, kode etik rumah sakit.

c. Etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari

sudt-sudut norma dan nilai-nilai moral. (J. Guwandi, 1991)

Ada sekurangnya tiga cara melihat bioetika:

a. Bioetika deskriptif ialah pengamatan dan penafsiran deskriptif cara

orang memandang kehidupan, interaksi moral dan tanggungjawab

dengan organisme hidup dalam kehidupan mereka.

b. Bioetika preskriptif memberitahu atau berusaha mengatakan pada

orang lain apa yang baik atau jelek secara etika, dan apa prinsip-pinsip

yang paling penting dalam membuat keputusan-keputusan seperti itu.

Ini dapat juga dikatakan bahwa seseorang atau sesuatu mempunyai

hak, dan orang lain mempunyai kewajiban terhadap hak ini.

c. Bioetika interaktif ialah diskusi dan debat mengenai butir 1 dan 2

di atas antara orang, kelompok dalam masyarakat, dan komunitas.

( Gunawan, 1992 )

B. Kaidah-kaidah dasar bioetika kedokteran

Kaidah dasar (prinsip) Etika / Bioetik adalah aksioma yang

mempermudah penalaran etik. Prinsip-prinsip itu harus spesifik. Pada

praktiknya, satu prinsip dapat dibersamakan dengan prinsip yang lain.

Tetapi pada beberapa kasus, karena kondisi berbeda, satu prinsip

menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan mengorbankan

prinsip yang lain. Keadaan terakhir disebut dengan prima facie. Konsil

Kedokteran Indonesia, dengan mengadopsi prinsip etika kedokteran

barat, menetapkan bahwa, praktik kedokteran Indonesia mengacu

kepada 4 kaidah dasar moral (sering disebut kaidah dasar etika

kedokteran atau bioetika) antara lain,

1. Menghormati martabat manusia (respect for person/autonomy).

Menghormati martabat manusia. Pertama, setiap individu (pasien) harus

diperlakukan sebagai manusia yang memiliki otonomi (hak untuk

menentukan nasib diri sendiri), dan kedua, setiap manusia yang

otonominya berkurang atau hilang perlu mendapatkan perlindungan.

Pandangan Kant : otonomi kehendak = otonomi moral yakni :

kebebasan bertindak, memutuskan (memilih) dan menentukan diri

sendiri sesuai dengan kesadaran terbaik bagi dirinya yang ditentukan

sendiri tanpa hambatan, paksaan atau campur-tangan pihak luar

(heteronomi), suatu motivasi dari dalam berdasar prinsip rasional atau

self-legislation dari manusia.Pandangan J. Stuart Mill : otonomi

tindakan/pemikiran = otonomi individu, yakni kemampuan melakukan

pemikiran dan tindakan (merealisasikan keputusan dan kemampuan

melaksanakannya), hak penentuan diri dari sisi pandang pribadi.

Menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela,

membiarkan pasien demi dirinya sendiri = otonom (sebagai mahluk

bermartabat).· Didewa-dewakan di Anglo-American yang

individualismenya tinggi.Kaidah ikutannya ialah : Tell the truth,

hormatilah hak privasi liyan, lindungi informasi konfidensial, mintalah

consent untuk intervensi diri pasien; bila ditanya, bantulah membuat

keputusan penting.Erat terkait dengan doktrin informed-consent,

kompetensi (termasuk untuk kepentingan peradilan), penggunaan

teknologi baru, dampak yang dimaksudkan (intended) atau dampak tak

laik-bayang (foreseen effects), letting die.

2. Berbuat baik (beneficence). Selain menghormati martabat

manusia, dokter juga harus mengusahakan agar pasien yang dirawatnya

terjaga keadaan kesehatannya (patient welfare). Pengertian ”berbuat

baik” diartikan bersikap ramah atau menolong, lebih dari sekedar

memenuhi kewajiban.Tindakan berbuat baik (beneficence). Ciri-ciri

ndari kaidah benefince antaralain, Alturisme, memandang sesuatu

seseorang tak hanya sejauh menguntungkan dokter, manfaat lebih besar

dari pada kerugian dan menggunakan prinsip Golden rule principle.

a. General beneficence , melindungi & mempertahankan hak

yang lain, mencegah terjadi kerugian pada yang lain,

menghilangkan kondisi penyebab kerugian pada yang lain,

b. Specific beneficence, menolong orang cacat,

menyelamatkan orang dari bahaya. Mengutamakan kepentingan

pasien Memandang pasien/keluarga/sesuatu tak hanya sejauh

menguntungkan dokter/rumah sakit/pihak lain, Maksimalisasi

akibat baik (termasuk jumlahnya > akibat-buruk), Menjamin nilai

pokok : “apa saja yang ada, pantas (elok) kita bersikap baik

terhadapnya” (apalagi ada yg hidup). (Gunawan, 1992)

3. Tidak berbuat yang merugikan (Non-Maleficence). Praktik

Kedokteran haruslah memilih pengobatan yang paling kecil risikonya

dan paling besar manfaatnya. Pernyataan kuno: first, do no harm, tetap

berlaku dan harus diikuti.Sisi komplementer beneficence dari sudut

pandang pasien, seperti : Tidak boleh berbuat jahat (evil) atau membuat

derita (harm) pasienMinimalisasi akibat buruk Kewajiban dokter untuk

menganut ini berdasarkan hal-hal :

a. Pasien dalam keadaan amat berbahaya atau berisiko hilangnya

sesuatu yang penting

b. Dokter sanggup mencegah bahaya atau kehilangan tersebut

c. Tindakan kedokteran tadi terbukti efektif

d. Manfaat bagi pasien > kerugian dokter (hanya mengalami risiko

minimal).

4. Keadilan (justice). Perbedaan kedudukan sosial, tingkat ekonomi,

pandangan politik, agama dan faham kepercayaan, kebangsaan dan

kewarganegaraan, status perkawinan, serta perbedaan jender tidak boleh

dan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Tidak ada

pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang menjadi perhatian

utama dokter. Ciri-ciri kaidah justice (keadilan) :

a. Memberlakukan secara universal

b. Menghargai hak setiap pasien

c. Tidak membedakan pelayanan kesehatan yang diberikan

Jenis keadilan ada 4 yaitu, komparatif, distributive, social dan hukum :

a. Komparatif (perbandingan antar kebutuhan penerima)

b. Distributif (membagi sumber) : kebajikan membagikan sumber-

sumber kenikmatan dan beban bersama, dengan cara

rata/merata, sesuai keselarasan sifat dan tingkat perbedaan

jasmani-rohani, secara material kepada seetiap orang dengan

andil yang sama, setiap orang sesuai dengan kebutuhannya,

setiap orang sesuai upayanya, setiap orang sesuai kontribusinya,

dan setiap orang sesuai jasanya.

c. Sosial : kebajikan melaksanakan dan memberikan kemakmuran

dan kesejahteraan bersama yaitu, Utilitarian, memaksimalkan

kemanfaatan publik dengan strategi menekankan efisiensi social

dan memaksimalkan nikmat/keuntungan bagi pasien.

Libertarian , menekankan hak kemerdekaan social – ekonomi

(mementingkan prosedur adil > hasil substantif/materiil).

Komunitarian , mementingkan tradisi komunitas tertentu.

Egalitarian , kesamaan akses terhadap nikmat dalam hidup yang

dianggap bernilai oleh setiap individu rasional (sering

menerapkan criteria material kebutuhan dan kesamaan).

d. Hukum (umum) Tukar menukar : kebajikan memberikan /

mengembalikan hak-hak kepada yang berhak.pembagian sesuai

dengan hukum (pengaturan untuk kedamaian hidup bersama)

mencapai kesejahteraan umum. (Purwadianto, 2007)

C. Kaidah-kaidah dasar bioetika kedkteran islam

1. Prinsip niat

Dalam prinsip niat ini maksud kaidah terdiri dari beberapa bagian

prinsip. Bagian kaidah setiap tindakan dilandasi dengan tujuan di

belakang itu untuk mengajak dokter menggunakan kesadaran jiwanya

dan meyakini tindakan-tindakannya, terlihat atau tak terlihat,

berdasarkan pada tujuan yang baik. Prinsip ini meminta dokter untuk

berkonsultasi dengan hati nuraninya. Bagian prinsip ‘apakah maksud

materi dan tidak tertulis dalam hukum’ menolak menggunakan data

untuk membenarkan kesalahan atau asusila. Bagian prinsip yang

menilai dengan kriteria sama yang berarti bahwa pengobatan tidak

bermanfaat dengan menggunakan metode asusila.

2. Kaidah kepastian ( qaidat al-yaqiin)Diagnosa medis tidak bisa mencapai kepastian (yaqiin).

Keputusan pengobatan yang baik dengan keseimbangan

probabilitas. Setiap diagnosa pengobatan sebagai diagnosa yang

berubah dan diambil sebagai informasi baru yang nampak. Ini

memberikan kestabilan dan situasi quasi-certainty tanpa

menggunakan prosedur praktis yang lambat dan efisien. Adanya

tuntutan kemampuan yang harus berlaku sampai ada bukti yang

memaksa mereka. Penetapan prosedur medis dan tata cara

diperlakukan sebagai kebiasaan atau preseden. Apa yang telah

diterima sebagai kebiasaan melalui waktu yang lama tidak

dianggap berbahaya kecuali ada bukti penyimpangan. Semua

prosedur medis diperbolehkan kecuali ada fakta yang melarang.

Pengecualian aturan ini berhubungan dengan fungsi seksual dan

reproduksi. Semua materi yang berhubungan dengan fungsi seksual

dianggap terlarang kecuali terdapat fakta yang mempebolehkannya.

(Rosyadi, 2008)

3. Kaidah bahaya (qaida al-dharar )

Tindakan medis dibenarkan atas dasar prinsip kerugian, jika ini

terjadi, maka menjadi bebas. Kerugian tidak terlepas dengan prosedur

medis yang membawa kepada kerugian yang sama sebagai efek

samping. Dalam suatu usulan intervensi medis mempunyai efek

samping., kita mengikuti kaidah pencegahan bahaya diproritaskan

daripada mengambil manfaat yang sama. Jika manfaat pertolongan

jauh lebih penting dan berharga daripada bahaya, maka mengambil

manfaatnya diprioritaskan. Seorang dokter kadang-kadang dihadapkan

dengan intervensi medis yang terbingkai akibat kedua pengaruh yang

terlarang dan dibolehkan. Tuntunan hukum memprioritaskan

mencegah dari manfaat bila terjadi bersamaan dan pilihan harus dibuat.

Bila dihadapkan dengan dua situasi medis dimana keduanya

berbahaya dan tidak ada cara memilih salah satu dari keduanya, maka

bahaya yang terkecil dipilih. Bahaya yang terkecil dipilih disamping

untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Disaat yang sama intervensi

medis berkaitan dengan kepentingan umum didahulukan daripada

kepentingan individu. Individu harus menopang bahaya untuk

melindungi kepentingan public. Wabah penyakit menular dapat

menyerang, keadaan tidak bisa melanggar hak umum kecuali terdapat

pertolongan umum mengatasinya.

4. Kaidah kesulitan (qaidat al-masyaqqat)

Tindakan medis disamping sebagai tindakan terlarang

mungkin menjadi boleh di bawah kaedah kesulitan., bila dalam

keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa memperbolehkan hal-hal yang

terlarang. Dalam keadaan pengobatan yang sulit dijelaskan seperti

semua kondisi serius yang melemahkan fisik dan kesehatan mental

jika tidak segera diobati. Kesulitan memperingan aturan dan

kewajiban syariah. Melakukan tindakan terlarang seharusnya tidak

diperluas diluar batasan kebutuhan untuk memelihara kebutuhan

hukum yang menjadi dasar pembolehan.

Bagaimanapun keadaan terpaksa tidak untuk selamanya

membatalkan hak pasien yang harus dikembalikan atau dib alas

tepat waktunya., keadaan terpaksa hanya melegalkan pelanggaran

kebenaran sementara. Pembenaran larangan sementara tindakan

medis berakhir dengan terpaksa yang dibenarkan pada keadaan

pertama. Ini dapat menjadi cara alternative bila halangan berakhir,

adanya larang berlaku lagi atau tidak benar lepas dari sulit dengan

mendelegasikan orang lain untuk mengerjakan tindakan berbahaya.

5. Kaidah kebiasaan (qaida al-urf)

Standar perawatan medis didefinisikan sebagai kebiasaan. Preinsip

dasar kebiasaan atau preseden yang mempunyai kekuatan sah. Apa

yang dianggap kebiasaan adalah apa yang biasa gunakan dan

berkembang luas., serta keumuman. Kebiasaan juga harus lama

dan bukan fenomena baru hukum medis yang dibentuk. (Kasule,

2007)

D. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien

Menurut UU praktek kedokteran RI no 29 tahun 2004 mengatur

hak dan kewajiban dokter dan pasien. Sesuai Pasal 51 UU no 29

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka kewajiban dokter

adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Dokter

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan

standart prosedure operasional

b. Merujuk pasien kedokter yang mempunyai keahlian atau

kemampuan lebih baik apabila tidak mampu melakukan

pemeriksaan atau pengobatan

c.Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,

bahkan setelah pasien meninggal dunia

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,

kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu

melaksanakannya dan

e.Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan

ilmu kedokteran

( Achadiat, 2007)

2. Hak Dokter

Sesuai Pasal 50 UU no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

maka hak dokter adalah sebagai berikut,

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan

tugas sesuai dengan standart profesi dan standar prosedur

operasional

b. Memberikan pelayanan medis menurut standart profesi dan

standart prosedur operasional

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan

keluarganya

d. Menjadi anggota himpunan profesi

e. Menerima imbalan jasa.

3. Kewajiban Pasien

Kewajiban-kewajiban pasien pada garis besarnya adalah sebagai

berikut :

a. Memeriksakan sedini mungkin pada dokter

b. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

kesehatannya

c. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter

d. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan

kesehatan

e. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

4. Hak Pasien

Dalam KODEKI terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter

terhadap pasien yang merupakan hak-hak pasien yang perlu

diperhatikan. Pada dasarnya hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati

secara wajar.

b. Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai

profesi kedokteran.

c. Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari

dokter yang mengobatinya.

d. Menolak prosedur diagnose dan terapi yang direncanakan,

bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.

e. Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan

diikutinya.

f. Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset

kedokteran.

g. Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan

dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai

konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau

tindak lanjut.

h. mendapatkan isi rekam medis.

(Hanafiah, 1999)

E. Hubungan Dokter dengan pasien, teman sejawat dan diri

sendiri

1. Hubungan dokter dengan pasien

Hubungan dokter dan pasien secara yuridis dapat

dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Dimana suatu kontrak

adalah pertemuan pikiran ( meeting of minds ) pasien memiliki

dua dari dua orang mengenai suatu hal ( solis ). Sifat hubungan

dokter dan pasien mempunyai dua ciri yaitu :

a. Adanya suatu persetujuan ( consensual,

agreement ), atas dasar saling menyetujui dari

pihak dokter dan pasien tentang pemberian

pelayanan pengobatan.

b. Adanya suatu kepercayaan ( fiduciary ), karena

hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling

percaya mempercayai satu sama lain.

Bentuk hubungan kontrak dokter dan pasien ada dua yaitu :

a. Kontrak yang nyata ( expressed contract ), Dalam bentuk

ini sifat atau luas jangjkauan pemberian pelayanan pengobatan

sudah ditawarkan oleh sang dokter yang dilakukan secara

nyata dan jelas, baik secara tertulis maupun lisan.

b. Kontrak yang tersirat ( implied contract ), Dalam bentuk ini

adanya kontrak disimpulkan dari tindakan-tindakan para pihak.

Timbulnya bukan karena suatu pesetujuan, tetapi dianggap ada

oleh hukum berdasarkan akal sehat dan keadilan. ( Kasule,

2007 )

Dalam sumpah Hippokrates yang berkaitan dengan hubungan

dokter dan pasien dinyatakan demikian, nasihat atau obat-obat

yang akan saya berikan kepada penderita menurut kepandaian

saya, menurut pertimbangan saya ialah untuk kesehatan

mereka, tidak sekali-kali untuk merugikan mereka atau untuk

berbuat buruk terhadap mereka, saya tidak akan sekali-kali

memberikan racun yang dapat mematikan kepda mereka yang

memintanya dan menasehatkan untuk memakainya dan saya

tidak akan memberikan seseorang perempuan menimbulkan

keguguran kandungan.

( Gunawan, 1992 )

2. Hubungan Dokter dengan teman sejawat

Para dokter seluruh dunia mempunyai kewajiban yang

sama. Mereka adalah kawan-kawan seperjuangan yang

merupakan kesatuan aksi di bawah panji perikemanusiaan

untuk memerangi penyakit yang merupakan salah satu

pengganggu keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Etika

kedokteran mengharuskan kepada setiap dokter untuk

memelihara hubungan baik dengan teman sejawat sesuai

dengan makna untuk memelihara hubungan baik dengan teman

sejawat sesuai dengan makna suatu kalimat dalam Kode Etik

Kedokteran Indonesia pasal 15 : “saya akan memberlakukan

teman sejawat saya, sebagaimana saya sendiri ingin

diperlakukan”.

Untuk menjalin dan mempererat hubungan baik antara para

teman sejawat, maka wajiblah, setiap dokter menjadi anggota

IDI yang setia dan aktif dengan menghadiri pertemuan-

pertemuan yang diselenggarakan, setiap dokter mengunjungi

pertemuan klinik bila ada kesempatan, dan hendaknya dokter

yang baru menetap di suatu tempat , mengunjungi tewan

sejawatnya yang telah berada di situ, tapi hal tersebut tidak

perlu dilakukan di kta-kota besar, dimana banyak dokter yang

berpraktik, tetapi cukup dengan pemberitahuan tentang

pembukaan praktik itu kepada teman sejawat yang tinggal

berdekatan.

( Kasule, 2007 )

3. Hubungan Dokter dengan diri sendiri

Seorang dokter mempunyai kewajiban untuk memelihara

kesehatan diri. Seperti melakukan pemeriksaan kesehatan

berkala sekali setahun, terutama yang telah berusia 40 tahun

atau lebih. Juga dalam menghadapi suatu wabah haruslah

bersikap hati-hati. Jika diperlukan imunisasi, dokter yang

melakukannya terlebih dahulu melakukannya untuk diri

sendiri. Setiap dokter wajib mengikuti semua procedure di

dalam menjalankan pekerjaannya demi keselamatan dan

keamanan dirinya. Selain itu seorang dokter juga harus belajar

terus untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Hal ini

tercantum dalam pasal 18 kodeki bahwa setiap dokter

hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu

npengetahuan dan tetap setia kepada cita-cita yang luhur.

Hal lain yang kadang diremehkan tetapi penting adalah

pengembangan kegemaran pribadi. Kadang-kadang ada dokter

yang mempunyai kegemaran tertentu. Hendaklah hal ini

dikembangkan, sebab banyak di antara dokter di dunia ini lebih

terkenal karena kegemarannya dari pada jabatannya, misalnya

sebagai penulis, ahli music, olahragawan dan sebagainya.

( Kasule, 2007)

BAB III

PEMBAHASAN

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

1. Kaidah dasar bioetik kedokteran modern ada 4 yaitu, respect for person

(autonomy), benefince (kebaikan), Non-Melaficence dan justice (keadilan)

2. Kaidah dasar bioetik islam ada 5 yaitu, kaidah niatan, kaidah Al-Yaqiin,

kaidah Al-Dhahrar, kaidah Al-masyaaqqat dan kaidah Al-‘Urf

3.

B. Saran

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

Achadiat, M.Chrisdiono. 2007. Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam

Tantangan Zaman. Jakarta : EGC

Gunawan, 1992. Memahami Etika Kedokteran. Yogyakarta : Kanisius

Hanafiah, Jusuf. 1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC

J. Guwandi, 1991. Etika dan Hukum Kedokteran. Jakarta : Balai Penerbitan

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Kasule, Omar Hasan. 2007. Kuliah Kedokteran Islam. Yogyakarta : Forum

Kedokteran Islam Indonesia

Purwadianto, Agus. 2007. Segi Kontekstual Pemilihan Prima Facie Kasus

Dilemma Etik dan Penyelesaian Kasus Konkrit Etik, dalam bahan bacaan

Program Non Gelar. Jakarta : Blok II Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia

Rosyadi, Imron. 2008. Ber-islam: Menuju Keshalehan Individual dan Sosial.

Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta

Shahid Athar, MD, 2001. Seri Kedokteran Islam; Islam dan Etika Kedokteran.

Yogyakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

http://www.nejm.nih.gov/medlineplus/healthtopics/medical-bioethics.html

http://www.medscape.org/resources/jurnal/medical-bioethics-and-law-healthy.pdf

http://www.pubmed.com/2009/01/.askeskin.html

http://www.cochrane.org/2009/05/medical-bioethics.html

http://www.emedicine.com/2009/03/gov/pricipleof bioethic.html